Upload
novry-dotulong
View
799
Download
13
Embed Size (px)
Citation preview
1
Airmadidi, 01 November 2012
Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara
Di -
Manado
Melalui :
Yang Terhormat :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi
d/a : Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara
Di –
Airmadidi
Perihal : Kontra Memori Banding
Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Novry Marthinus Dotulong, ST, Warga Negara Indonesia, lahir di Warukapas, tanggal 25
November 1978, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten
Minahasa Utara, Pekerjaan Swasta, dengan Jabatan Direktur CV. SONVINO,
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai……………………TERBANDING I semula PENGGUGAT I
2. Marchel Heronimus Dotulong, Warga Negara Indonesia, lahir di Tatelu, tanggal 13 Maret 1982,
bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara,
Pekerjaan Wiraswasta, dengan Jabatan Direktur CV. ARCHITECNO,
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai…………………..TERBANDING II semula PENGGUGAT II
Selanjutnya, keseluruhan TERBANDING (TERBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II) secara
bersama - sama mohon disebut sebagai……………...PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan ini bermaksud menyampaikan Kontra
Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh :
1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c.q Bupati Minahasa Utara, Drs. Sompie Singal, MBA,
dengan menunjuk Kuasa Hukumnya Jefferson Obed Katuuk, SH, beralamat Perum Mutiara Sagrat
Blok B 37 Kel. Sagrat Weru I Kec. Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Agustus 2012,
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai…………………........PEMBANDING II semula TERGUGAT I
2. a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara c.q
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara cq Pengguna Anggaran, Ir. Patrice
Tamengkel;………………………………………………………………………….semula TERGUGAT II
b. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Revindo
Plangiten, SST, S.Pd, S.Mn, ST;…………………………………………………semula TERGUGAT III
c Panitia Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara, Markus Pangkerego, SST; Mario Moniaga, ST; Gerson Pongajow, SST, MT;
Rudy Rarun, ST; Stenly Polandos, ST;…………………………………………semula TERGUGAT V
2
Dengan menunjuk Kuasa Hukumnya Christiano Weenas, SH, dan Mario Legoh, SH, beralamat
Hotel Gran Puri, floor 3th, Jl. Sam Ratulangi No. 458 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Agustus 2012 dan tertanggal 02 Agustus 2012;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai…………….PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
Selanjutnya, keseluruhan PEMBANDING (PEMBANDING I dan PEMBANDING II) secara bersama -
sama mohon disebut sebagai…………………………PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V
Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
menerima “ Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding “ yang diajukan oleh PARA PEMBANDING
semula TERGUGAT I, II, III, V pada tanggal 05 September 2012, dan “ Relaas Pemberitahuan
Penyerahan Memori Banding“ pada tanggal 10 Oktober 2012 yang diajukan oleh PEMBANDING II
semula TERGUGAT I serta “ Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding“ pada tanggal 19
Oktober 2012 yang diajukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V.
Adapun pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 26 Juli 2012 dalam
Perkara Perdata No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD telah diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi pada tanggal 23 Agusutus 2012 oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V serta
pada tanggal 28 Agustus 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT IV
tidak menyatakan banding.
Sebelum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, mengajukan tanggapan atas alasan-
alasan keberatan atau penolakan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai
pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD,
terlebih dahulu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan hal – hal sebagai
berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan
tegas atas adanya upaya rekayasa terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam
Perkara 06/PDT.G/2011/PN.AMD tanggal 26 Juli 2012. yang dilakukan PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V melalui kuasa hukumnya sebagaimana termuat pada hal 2. Memori
Bandingnya, dengan menyatakan sebagai berikut :
MENGADILI :
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV
tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian
2. Menyatakan TERGUGAT – TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti
kerugian materiil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 115.980.200,- ( seratus lima belas juta
sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah ) dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp.
91.688.125,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan seratus dua puluh lima
rupiah);
3
4. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi
imateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kepada
PENGGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan PENGGUGAT – PENGGUGAT untuk selebihnya;
DALAM REKONVENSI:
- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
-
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu )
Dimana seharusnya amar putusan tersebut menyatakan sebagai berikut
MENGADILI :
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak
dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian
2. Menyatakan TERGUGAT – TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti
kerugian materiil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 115.980.200,- ( seratus lima belas juta
sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah ) dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp.
91.688.125,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh
lima rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi
imateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kepada
PENGGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan PENGGUGAT – PENGGUGAT untuk selebihnya;
DALAM REKONVENSI:
- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum TERGUGAT – TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4
2. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan
menolak tegas Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan
bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap
dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan bukti-bukti
surat, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya, sehingga putusan aquo dinilai kurang lengkap karena tidak cukup
pertimbangannya serta tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan
pembanding, karena menurut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT Majelis Hakim
Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan namun karena memang tidak ada fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PARA
PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yang dapat atau layak dipertimbangkan sehingga
bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang
cukup berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, bukankah semua bukti yang diajukan oleh oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT adalah juga diajukan oleh PARA PEMBANDING (semula
TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV ? ataukah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus
menuruti kemauan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk mempertimbangkan
Bukti – Buktinya yang telah dibantah oleh Bukti - Bukti serta “ pengakuan “ pihak TERGUGAT IV ?
ataukah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menuruti kemauan PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V untuk mempertimbangkan keterangan Saksi atas nama Bernadus Frans
Kambey yang sebagaimana dibuktikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
melalui Bukti P-47 dan P-48, Saksi tersebut telah memberikan kesaksian palsu dibawah
sumpah di muka persidangan Tingkat Pertama ? Jadi Bukti dan Saksi mana yang tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ? Terlebih lagi RASA KEADILAN, justru
PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yang TIDAK BERITIKAD BAIK, dengan terus
berusaha mencoba mencari celah untuk menghindari tanggung jawab serta kewajiban hukumnya
terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya. Padahal,
seharusnya sebagai otoritas yang mendapatkan amanat untuk melindungi masyarakatnya, PARA
PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V harusnya berdiri paling depan untuk membela
masyarakatnya, dan bukan sebaliknya menjerumuskan masyarakatnya ke dalam jurang kesusahan;
3. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan
tegas mengenai duduk perkara yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II,
III, V, karena itu semua adalah pandangan atau pendapat pribadi dari PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V, untuk mendapatkan kronologi yang sebenarnya dapat dilihat pada berkas
perkara dan berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi
khususnya Majelis Hakim yang menangani perkara aquo;
Bahwa dalam Memori Bandingnya masing – masing, PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V telah menyampaikan dan menyatakan tidak sependapat,
keberatan dan memberikan bantahannya serta alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi
No : 06/PDT.G/2012/PN.AMD terkait 10 (sepuluh) Point. Oleh karena itu selanjutnya dalam Kontra
Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami terhadap masing - masing Point tersebut,
yang dimulai dengan tanggapan Angka Romawi I s/d Angka Romawi IV atas Memori Banding dari
PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang terlebih dahulu diajukan, kemudian dilanjutkan dengan
tanggapan Angka Romawi V s/d Angka Romawi X atas Memori Banding dari PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V, yakni sebagai berikut :
5
I. ADANYA PERUBAHAN GUGATAN OLEH PARA TERBANDING DIPERKENANKAN DAN
SESUAI DENGAN DOKTRIN HUKUM, YURISPRUDENSI SERTA HUKUM ACARA
PERDATA.
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi I, PEMBANDING II semula TERGUGAT I menyatakan
bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Eksepsi tidak secara saksama mengkonstantir Eksepsi
Tergugat dimana Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat secara tidak cermat dan tidak pasti dan
hal ini dibuktikan bahwa Penggugat telah beberapa kali mengadakan perubahan baik dalam Pokok
Perkara maupun dalam Petitum Gugatannya, sama sekali tidak dibenarkan oleh Hukum jika dalam
perubahannya, Penggugat merubah Petitum gugatannya. (Memori Banding PEMBANDING II semula
TERGUGAT I hal. 1).
Selanjutnya dalam bantahannnya tersebut, PEMBANDING II semula TERGUGAT I beralasan bahwa
dalam hukum acara perdata, Perubahan Gugatan dapat dibenarkan akan tetapi tidak merubah Posita
maupun Petitum Gugatan dalam Putusan MA No. 1034/SIP/1971 ” Jurisprudensi mengizinkan perubahan
gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita dan Pihak Tergugat tidak
dirugikan haknya untuk membela diri, jo Putusan MA No. 943K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa “
sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari
Posita dan tidak menghambat perubahan disidang”.
Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan
memberikan tanggapan sebagai berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan
tegas alasan keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut
karena alasan tersebut terlalu dipaksakan dan mengada – ada;
2. Bahwa melalui memori bandingnya, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sendiri secara implisit
telah mengakui bahwa ketentuan dan yusiprudensi secara jelas telah menegaskan dan
memperbolehkan adanya perubahan / perbaikan gugatan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa dalam tahapan pembuktian pada persidangan perkara aquo, PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V tidak pernah dapat membuktikan bahwa PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT telah melakukan perubahan “ petitum gugatan “nya; sehingga adalah fitnah
serta memutarbalikan fakta apabila dinyatakan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah merubah petitum gugatan, karena pada
kenyataannya perubahan gugatan yang dilakukan tidak pernah sekalipun merubah petitum gugatan;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perubahan gugatan yang dilakukan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT dilakukan sebelum adanya pembacaan gugatan di muka
persidangan, sebelum adanya jawaban dan tangkisan dari pihak TERGUGAT, dilakukan melalui
persetujuan hakim serta tanpa adanya sekalipun keberatan dari Pihak TERGUGAT di muka
persidangan, serta adanya perubahan gugatan tersebut tidak pernah sekalipun disertai dengan
adanya perubahan “petitum gugatan “;
5. Bahwa fakta hukumnya, pada tanggal 26 Maret 2012 saat pertama kalinya dimulainya persidangan
setelah pada minggu – minggu sebelumnya mediasi gagal ditempuh oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT dengan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V serta
TERGUGAT IV ketika akan dimulainya persidangan untuk pembacaan gugatan, maka PARA
6
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT bermohon kepada majelis hakim untuk melakukan
perubahan gugatan dan kemudian berdasarkan persetujuan dari Ketua Majelis Hakim maka pada
saat itu juga segera dilakukan perubahan gugatan dan langsung dilaksanakan pembacaan gugatan
di muka persidangan, dimana saat itu Tim Kuasa Hukum dari PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V tidak pernah membantah dan menyatakan keberatan kepada Majelis Hakim
Tingkat Pertama atas adanya perubahan/perbaikan gugatan;
6. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, tidak pernah merugikan hak – hak PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II,
III, V maupun TERGUGAT IV dikarenakan adanya perubahan gugatan dilakukan pada tanggal 26
Maret 2012 sebelum pembacaan gugatan dan tanpa ada permintaan penundaan waktu persidangan
untuk melakukan perubahan gugatan;
7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT IV nanti mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2012.
(Putusan Hal. 98 baris ke-10 s/d baris ke-11), dan selanjutnya PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya nanti mengajukan jawaban tertanggal
23 April 2012 (Putusan Hal. 86 alinea kedua);
8. Bahwa diperkenankannya perubahan gugatan juga telah diakui dalam praktek pengadilan yang
menjadi yurisprudensi, antara lain :
• Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970, yang menyatakan bahwa: “
Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan
perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-
pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;
• Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, yang menyatakan bahwa : “
Perubahan surat / gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan
sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat
masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut;
• Putusan MA RI Nomor 943 K/Sip /1987 tanggal 19 September 1985 yang menyatakan bahwa
“ Perubahan gugatan dibolehkan selama proses persidangan sebab perubahan gugatan
adalah hak dari pada Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa menurut M. Yahya Harapan dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata”, menyatakan bahwa “
dibenarkan atau tidaknya perubahan gugatan adalah sepenuhnya wewenang Majelis Hakim ”;
10. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata, pengaturan tentang perubahan gugatan memang tidak diatur
dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR) maupun Rechtsreglement Buitengewesten (RBg),
namun perubahan gugatan tersebut telah diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering
(Rv);
11. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi
yang menyatakan bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Pasal 127 Rv) perubahan gugatan
diperkenankan sepanjang tidak mengubah pokok tuntutan dan pemeriksaan perkara belum pada
tahap jawaban oleh TERGUGAT (Putusan Hal. 109 Alinea ke-2);
7
12. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING II
semula TERGUGAT I, sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan
tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
II. SANGGAHAN BANDING ADALAH SEBUAH RANGKAIAN, MEKANISME SERTA
TAHAPAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PROSES PELELANGAN, DAN
PEMBANDING II SELAKU BUPATI KEPALA DAERAH MEMILIKI KEWAJIBAN DAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING DARI PARA
TERBANDING
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi II, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak
sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dimuat pada halaman 108 alinea pertama. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal.
2). Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Sanggahan Banding bukanlah tolok ukur dalam proses tender atau lelang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan tetapi Proses Tender/lelang adalah suatu
rangkaian atau mekanisme yang menjadi tuntunan dalam pengadaan barang/jasa sehingga bila
dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pembanding II
sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah keliru dan tidak sesuai dengan aturan yang ada
sebab mekanisme pelelangan telah diserahkan kepada Instansi terkait dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum Pemkab. Minut dan yang lebih jauh lagi adalah Pihak Panitia (Tergugat IV) yang
secara teknis melaksanakan proses pelelangan tersebut.
- Bahwa saran banding yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding II seharusnya dijawab
oleh Pembanding II akan tetapi saran banding tersebut dijawab oleh Tergugat IV yang notabenenya
telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Pembanding II sekalipun Jabatan Bupati melekat dalam diri pribadi akan tetapi secara
struktural jabatan kedinasan dalam pemerintahan tidak dapat secara langsung ditangani oleh
Pembanding II tetapi secara langsung Instansi terkait dan Pihak Panitia sehingga apabila Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo jeli atas Eksepsi
Pembanding II sangatlah Relevan apabila diterima karena dalam perbuatan melawan hukum
tidaklah secara sporadis menyamaratakan semua perbuatan melawan hukum adalah perbuatan
melawan hukum.
Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan menanggapinya
sebagai berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan
tegas alasan – alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut itu semua hanyalah
pandangan pribadi dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I, tidak mendasar serta bertolak
belakang dengan fakta fakta hukum yang ada;
2. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat bahwa Sanggahan Banding bukanlah
tolok ukur dalam proses tender atau lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Akan tetapi ironisnya pada alasan bantahan tersebut tidak pernah disebutkan
8
ketentuan Pasal berapa ataupun ketentuan yang mana pada Perpres No. 54 Tahun 2010, yang
mendukung bantahan dan alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Sanggahan Banding merupakan bagian dari suatu rangkaian / mekanisme serta
tahapan yang tidak bisa dipisahkan dengan tahapan lainnya pada setiap Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada Bagian Kelima tentang
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Paragraf Pertama tentang Tahapan
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pada Pasal 57 Ayat (1) Huruf
a, b, dan c serta Ayat (2); Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;
4. Bahwa selain itu juga sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, telah secara jelas menyatakan yang mana
sanggahan banding merupakan salah satu tahapan serta mekanisme hukum yang tidak bisa
diabaikan karena telah menjadi sebuah tuntunan dan keharusan untuk dijadwalkan pada setiap
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun ketentuan tersebut menyatakan
sebagai berikut :
Pasal 59
Ayat (1) : ” ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa ”; Ayat (2) : ” Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses
Pengadaan, termasuk waktu untuk :
a. pengumuman Pelelangan/Seleksi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. evaluasi penawaran; f. penetapan pemenang; dan g. sanggahan dan sanggahan banding;
5. Bahwa memang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Instansi terkait
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara melalui Pihak Panitia Pengadaan
(TERGUGAT IV), akan tetapi adanya pengajuan Sanggahan Banding kepada PEMBANDING II
semula TERGUGAT I merupakan sebuah hak yang diberikan oleh Perpres No. 54 Tahun 2010
kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku Penyedia Barang/Jasa yang
mengikuti pelelangan umum tersebut, apabila merasa tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan. Hal tersebut sebagaimana .tercantum pada Pasal 82
Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang
menyatakan sebagai berikut : ” Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
diterimanya jawaban sanggahan.”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari
Kementerian dengan bersumber dari dana APBN maka sanggahan banding harus ditujukan kepada
Menteri yang terkait, begitu juga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran yang
tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Lembaga Negara yang bersumber
9
dari dana APBN maka sanggahan banding harus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara yang
terkait. hal itu dikarenakan Menteri dan Kepala Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan keuangan kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 Angka 19 UU. No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
7. Bahwa oleh karena Pengadaan barang/jasa untuk Paket – Paket Pekerjaan Konstruksi di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV tersebut
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara
T.A. 2011, maka berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 sanggahan banding harus ditujukan
kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Bupati Minahasa Utara sebagai kepala
pemerintahan daerah di kabupaten Minahasa Utara yang telah diserahkan kekuasaan oleh Presiden
selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat
(1) dan (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan PEMBANDING II
semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan
dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 27
Ayat (1) Huruf i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut: ” Sanggahan Banding
menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ”; maka atas pengajuan sanggahan banding dari
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka proses Pelelangan umum untuk 3 (tiga)
Paket Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tersebut dengan
sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara T.A. 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV
tersebut harus di hentikan;
9. Bahwa dengan diberhentikannya proses pelelangan tersebut, maka selanjutnya PEMBANDING II
semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjawab
Sanggahan Banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah surat sanggahan banding diterima. Hal tersebut sebagaimana
ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No.
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai
berikut :
Pasal 82 Ayat (6) :
“ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas
semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah surat sanggahan banding diterima “; Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) :
“ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban
secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima.”;
9. Bahwa terkait dengan sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan mengacu pada ketentuan
dapat menjawab dengan menyatakan benar dan/atau menyatakan salah atas sanggahan banding
tersebut. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (7) dan (8) Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 82
10
Ayat (7) : ”Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat
Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang;
Ayat (8) : ”Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang ”;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila sanggahan banding diterima maka harus
dilakukannya evaluasi ulang dan/atau di lakukannya pengadaan barang/jasa ulang sehingga hal
tersebut bisa berimbas pada terjadinya perubahan/pergantian hasil (pemenang) pelelangan;
11. Bahwa oleh karena itu, merupakan sebuah kekeliruan dan tidak mendasar apabila PEMBANDING II
semula TERGUGAT I menyatakan yang mana sanggahan banding bukanlah tolok ukur dalam
proses tender atau lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Huruf g UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan
wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang –
undangan, dan selanjutnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 27 Ayat (1) Huruf i UU. No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
selaku Kepala Daerah, PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
13. Bahwa sebagaimana juga ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8,
Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
maka PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala pemerintahan di Kabupaten
Minahasa Utara yang di sebut Bupati Minahasa Utara menurut Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum
untuk menghormati dan melindungi menegakkan Hak Konstitusi dan Hak asasi Manusia termasuk
juga Hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai Hak – hak konstitusi dan
Hak – hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan
yang bersifat diskriminatif, serta hak – hak yang lain sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh
ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1),
Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1)
dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat
(1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
15. Bahwa dalam menjalankan dan kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan banding yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana amanat Pasal 82
Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan PEMBANDING II
semula TERGUGAT I bisa saja mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada pejabat Eselon II
di lingkungan Pemkab Minahasa Utara;
11
16. Bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I ketika
mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara,
Drs Johanes Rumambi untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh Direktur CV.
SMART EDUKATAMA melalui Surat Jawaban Sangggahan Banding Nomor : 283
/SEKRE/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011 terkait pengumuman pemenang pelelangan untuk 2 (dua)
paket pekerjaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, dimana isi surat
tersebut pada pokoknya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II
semula TERGUGAT I memutuskan untuk menerima sanggahan banding tersebut dan
memerintahkan kepada Panitia Barang/jasa dari Instansi yang bersangkutan untuk mengadakan
evaluasi ulang (Posita butir 40 Putusan hal. 19; Bukti P- 20);
17. Bahwa fakta hukumnya, Sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT tidak pernah dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I maupun pejabat
di lingkungan Pemkab Minahasa Utara yang menerima pendelegasian kewenangan dari
PEMBANDING II semula TERGUGAT I untuk menjawab sanggahan banding tersebut;
18. Bahwa dengan tidak dijawabnya sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT, maka telah terbukti secara hukum PEMBANDING II semula
TERGUGAT I telah melanggar kewajiban hukumnya menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
19. Bahwa selain itu, dengan tidak dijawabnya sanggahan banding dari sanggahan banding yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi di pihak lain sanggahan
banding dari penyedia jasa lain bisa dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara maka hal itu jelas merupakan suatu perlakuan yang
bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, yang melanggar hak – hak
konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur
melalui UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
20. Bahwa selain itu juga, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala pemerintahan di
Kabupaten Minahasa Utara telah lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab hukum
untuk menghormati dan melindungi menegakkan Hak Konstitusi dan Hak asasi Manusia termasuk
juga Hak – hak dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan
Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal
72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
21. Bahwa dikarenakan sumber dana dari paket – paket pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilelangan oleh TERGUGAT IV tersebut adalah sumber
dana yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Utara, maka PEMBANDING II semula
TERGUGAT I selaku Kepala Daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan
mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat
(1) Huruf i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah sepatutnya dan
selayaknya harus pula bertanggung jawab atas pengelolaan dana APBD tersebut;
22. Bahwa alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan saran banding yang
diberikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT seharusnya dijawab oleh
PEMBANDING II semula TERGUGAT I akan tetapi saran banding tersebut dijawab oleh
TERGUGAT IV yang notabenenya telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang
12
diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, adalah alasan yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang
ada, karena PEMBANDING II semula TERGUGAT I lah sebaliknya yang terbukti secara hukum
telah melanggar Prinsip Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan sebagaimana tercantum pada
Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
23. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
tidak pernah mengatur tentang adanya istilah “ SARAN BANDING “ seperti yang dinyatakan oleh
PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada bantahannya tersebut;
24. Bahwa kalaupun yang dimaksudkan oleh PEMBANDING II bahwa SARAN BANDING tersebut
adalah SANGGAHAN BANDING maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING II
semula TERGUGAT I telah melakukan rekayasa terhadap fakta – fakta hukum pada persidangan di
PN. Airmadidi, dikarenakan berdasarkan fakta – fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama,
tidak pernah terdapat sama sekali adanya pengakuan ataupun bukti yang diajukan oleh para pihak
yang menunjukan bahwa sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah dijawab oleh TERGUGAT IV;
25. Bahwa yang dijawab oleh TERGUGAT IV adalah sanggahan yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dan bukan sanggahan banding. hal itu berdasarkan
ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : “ ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas
semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.” (Bukti
P-13, P-14, P- 29, dan P-30);
26. Bahwa oleh karena itu, alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang pada intinya
menyatakan Sanggahan Banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
dijawab oleh TERGUGAT IV maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING II semula
TERGUGAT I telah melakukan sebuah rekayasa terhadap fakta – fakta hukum pada persidangan
Tingkat Pertama;
27. Bahwa selain itu, dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I mendalilkan yang mana
TERGUGAT IV telah melakukan hal-hal yang melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal
6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka hal itu
secara jelas – jelas telah membuktikan secara hukum bahwa PEMBANDING II semula
TERGUGAT I selaku Kepala Daerah selain harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV selaku bawahannya
menurut ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata;
28. Bahwa alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan sekalipun Jabatan Bupati
melekat dalam diri pribadi akan tetapi secara struktural jabatan kedinasan dalam pemerintahan tidak
dapat secara langsung ditangani oleh Pembanding II tetapi secara langsung Instansi terkait dan
Pihak Panitia sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili
Perkara aquo jeli atas Eksepsi Pembanding II sangatlah Relevan apabila diterima karena dalam
perbuatan melawan hukum tidaklah secara sporadis menyamaratakan semua perbuatan melawan
hukum adalah perbuatan melawan hukum, adalah merupakan bukti ketidakpahaman
PEMBANDING II semula TERGUGAT I bersama kuasa hukumnya atas definisi perbuatan melawan
hukum menurut Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata;
13
29. Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Gugatan Butir 121, menyatakan sebagai berikut : “
Bahwa atas penjelasan dari fakta – fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan
PARA TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya masuk pada kualifikasi
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Kitab Undang – undang
Hukum Perdata “ (Putusan Hal 51. Baris ke-9 dari bawah);
30. Bahwa ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata, menyatakan antara lain sebagai berikut :
Pasal 1365 KUHPerdata :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti
kerugian tersebut.” Pasal 1367 KUHPerdata :
“ Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang barang yang berada di bawah pengawasannya.” “ Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang orang itu ”;
31. Bahwa selanjutnya, sebagaimana termuat pada Posita Butir 122 s/d 123 (Putusan Hal. 51 s/d 52),
menyatakan sebagai berikut :
“ 122. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegini
Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ pada
halaman 35 yaitu “ bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan
melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan
dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau
bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat
mengenai orang lain atau benda;
“ 123. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang
dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan
kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam
yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas
kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah
berbuat atau melalaikan dengan peraturan perundang- undangan. Sedangkan yang
dimakud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang
bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh
pergaulan hidup diterima sebagai peraturan – peraturan hukum yang tidak tertulis.
Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan
sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas
masyarakat;
32. Bahwa sebagaimana termuat pada posita butir 124 s/d 125 gugatan perkara aquo, menyatakan
sebagai berikut :
“ 124. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang lalai dalam menjawab secara tertulis
sanggahan banding yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, telah bertentangan
dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT I. Hal itu didasarkan atas ketentuan dalam
Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan
14
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang
menentukan :
Pasal 82 Ayat (6) :
” Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban
atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima ”;
Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) :
“ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”;
“ 125. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang memberikan perlakuan diskriminatif dalam hal
menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV.
SMART EDUKATAMA serta tidak menjawab sanggahan banding dari perusahaan
PARA PENGUGAT adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut
telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT I;
33. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan melawan hukum
“ hal 119, menerangkan bahwa : “ dalam hal Pelaku dapat dipersalahkan maka akan timbul
tuntutan pada dua orang yakni terhadap si pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata dan
terhadap orang yang melakukan pengawasan atas si pelaku berdasarkan Pasal 1367
KUHPerdata”;
34. Bahwa dalam buku yang sama, Prof. Rosa Agustina memberikan contoh kasus Lim Chian Soen vs
N.V Bintang dan Soegono Atmodirejo ( Putusan MARI No : 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973);
35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka PEMBANDING II semula
TERGUGAT I harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh
kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6)
serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
36. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, PEMBANDING II semula
TERGUGAT I mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
37. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi
yang menyatakan bahwa : “ Setelah Majelis Hakim mencermati ternyata PENGGUGAT menggugat
kepada Bupati adalah karena adanya Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Bupati, dan
karena permasalahan proyek yang ditenderkan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang dalam hal ini Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
pemanfaatannya dan mengenai hubungan hukum dengan PENGGUGAT ternyata pula telah
diuraikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya PENGGUGAT dalam Poin 124 dan 125 oleh
karena itu penentuan TERGUGAT I untuk digugat oleh PENGGUGAT telah cukup alasan sehingga
15
dengan demikian eksepsi dengan alasan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”. (dalam
halaman 108 alinea pertama).
38. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I tersebut, sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
III. HUBUNGAN HUKUM PARA TERBANDING DENGAN PEMBANDING II SANGAT JELAS;
PEMBANDING II HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PARA
TERBANDING BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1365 DAN 1367 KUHPERDATA.
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi III, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak
sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dimuat pada halaman 111 alinea 4 s/d halaman 112 alinea 1. (Memori Banding PEMBANDING II semula
TERGUGAT I hal. 2 s/d hal 3).Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai
berikut :
- Bahwa Pembanding II sebagaimana Pasal 83 (ayat 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan : PA/KPA/PPK/ULP dilarang
memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya
ditolak atau pelelangan/ seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal; - Bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah akan
tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan
Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak mempunyai hubungan hukum
satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Terhadap alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, maka PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT akan memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut :
1. Bahwa dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang mengutip ketentuan Pasal
83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010, merupakan sebuah dalil yang terlalu dipaksakan dan sangat
menyesatkan;
2. Bahwa apabila PEMBANDING II semula TERGUGAT I mengkaji secara komprehensif ketentuan
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut, maka
ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 hanya diperlakukan untuk pelelangan
dinyatakan gagal yang disebabkan peserta lelang yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga)
peserta atau memang benar – benar sesuai fakta hukumnya dokumen penawaran dari seluruh
peserta lelang tidak memenuhi syarat (TMS) dan/atau DIPA/DPA yang batal disahkan karena sesuai
ketentuan pelaksanaan pelelangan bisa dilakukan mendahului Tahun Anggaran, dan lain - lain
sebagainya
3. Bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut tidak bisa diberlakukan
untuk pelelangan gagal yang hanya disebabkan oleh alasan - alasan yang tidak masuk akal dan tidak
bisa dipertanggung jawabkan secara hukum antara lain dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti
dengan TERGUGAT V sebelum pengumuman pemenang lelang, yang mana pelelangan gagal
tersebut hanya dilakukan untuk paket - pekerjaan Pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sedangkan untuk pekerjaan – pekerjaan lain yang
16
merupakan produk pelelangan dari TERGUGAT IV sementara berproses dalam tahapan pelelangan
dan ironisnya tidak pernah dibatalkan dan tetap diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III. Selain itu
apabila sebuah pelelangan dinyatakan gagal maka hal itu harus diumumkan dan dijelaskan tentang
alasan alasan yang bisa di pertanggung jawabkan secara hukum serta bisa diterima oleh akal sehat
sehingga tidak mengakibatkan sengketa hukum;
4. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sanggah LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di
http://www.konsultasi.lkpp.go.id, Dimana pada portal tersebut LKPP telah memuat seluruh informasi
kumpulan permasalahan, konsultasi serta peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal
tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” Portal Pengadaan Nasional adalah pintu
gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa
secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”.
5. Bahwa sebagaimana Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, berdasarkan hasil konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi
Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id, terkait persoalan adanya pergantian ULP/
Panitia Pengadaan oleh Pengguna Anggaran (PA) setelah adanya penetapan pemenang oleh Panitia
sebelumnya, dimana kemudian pada pokoknya LKPP menyatakan sebagai berikut :
” 1. PA/KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengganti Pokja ULP. Namun
demikian apa yang sudah ditetapkan tidak boleh dibatalkan dengan alasan pergantian tersebut
“
“ 2. Pelelangan gagal harus diumumkan dan dijelaskan kepada peserta lelang mengenai
mengapa pelelangan tersebut dinyatakan gagal. PA/KPA atau Pojka ULP tidak dapat
menyatakan lelang gagal tanpa dasar ketentuan peraturan atau perundangundangan. ”;
6. Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan pencantuman Bukti P- 42 pada putusan hal 104. Baris ke-3
dengan termuat Bukti P-42 berupa Asli Print Out Pengumuman dari Harian Manado Post, tanggal 7
April 2011, padahal Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT tersebut di muka persidangan adalah Print Out hal. 4
http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan) Hasil Konsultasi antara TERBANDING I
semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP)
pada tanggal 08 Maret 2012 melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa LKPP di
http://www.konsultasi.lkpp.go.id, Maka oleh karena itu kami bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat
Banding untuk memeriksa Akta Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT tersebut;
7. Bahwa selanjutnya, apabila pelelangan dinyatakan gagal oleh karena sebuah hasil rekayasa,
kecurangan, penyimpangan dan penyalagunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan serta pejabat
pengadaan serta tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi sesuai
ketentuan perundang - undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan
pada Perpres No. 54 Tahun 2010, sebagai berikut:
• Pasal 118 ayat (7) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, yang menentukan : ”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
17
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana;
• Pasal 123 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang
menentukan: ” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi
diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-
undangan.”
• Lampiran III Bagian B Point 1 huruf a angka 5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Apabila terjadi kecurangan dalam
pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .
• Lampiran III Bagian B Point 6 huruf b tindak lanjut pelelangan gagal, angka 3) huruf i butir
(2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang
menentukan : “ ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan
ketentuan sebagai berikut: “ apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena
pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka
dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian:
(2) : “ PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf g Perpres No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No
02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. jo. Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28
Desember 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard
Bidding Document), maka TERGUGAT III selaku PPK, serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V
selaku Panitia Pengadaan wajib menandatangani “Pakta Integritas” yang menyatakan antara lain
sebagai berikut : “ …..[……]……4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta
integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara
perdata dan/atau dilaporkan secara pidana ”;
9. Bahwa berdasarkan asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang berarti Peraturan yang
lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal
7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan, yang menentukan :
Ayat (1) :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) :
” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
18
10. Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 2 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut
: “ Bahwa Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara Tahun 2011 adalah Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tunduk dan wajib mengikuti
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (Putusan hal. 5 baris ke-3 dari
atas)
11. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa, hanya mengatur
tentang pengadaan barang / jasa pemerintah secara umum yaitu Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan
Barang; Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Swakelola dan lain – lain. Tapi khusus untuk pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi, selain mengacu pada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang / Jasa tersebut, wajib pula mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, hal itu tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010,
yang antara lain menyatakan sebagai berikut :
Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3956)“;
12. Bahwa atas dibatalkannya pelelangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang bisa dipertanggung
jawabkan secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang dikeluarkan
untuk penyiapan mengikuti pelelangan tersebut dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT berhak. Hal itu sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa
berkewajiban untuk :
k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila
pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan ”;
13. Bahwa selain itu pula, sebagaimana tercermin pada konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dimana Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk
melaksanakan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
14. Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan adalah bagian
dari masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah
menimbulkan kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut
sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
• Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut: “
Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa
mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri
wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum; • Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
menyatakan sebagai berikut :
19
Pasal 38
Ayat (1) :
“ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:
a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan; Ayat (2) :
“ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ”
Pasal 39 :
“ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk
melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata
dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku ”;
15. Bahwa menurut asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang berarti Peraturan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal 7
Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan, yang menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) :
” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
16. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, serta Pasal 19, Pasal 38 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, yang didalilkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (4)
Perpres No. 54 Tahun 2010 yang didalilkan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
17. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatut dan selayaknya dalil bantahan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I tersebut dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding yang
memeriksa perkara aquo;
18. Bahwa tidaklah benar dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan
bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah akan
tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang tidak mempunyai alasan
Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak mempunyai hubungan hukum
satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dalam perkara aquo sangat
20
jelas PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan
PEMBANDING II semula TERGUGAT I berdasarkan ketentuan;
19. Bahwa secara nyata telah diketahui oleh umum (notoire feiten), PEMBANDING II semula
TERGUGAT I adalah Kepala Pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Utara yang terpilih
secara demokratis, yang disebut Bupati Minahasa Utara. hal itu berdasarkan ketentuan - ketentuan
sebagai berikut :
• Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
• Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
20. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I adalah Bupati selaku kepala pemerintahan daerah
yang diserahkan kekuasaan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf c UU No. 17 Tahun
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
21. Bahwa selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I bertindak selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara, dimana dalam pelaksanaanya
dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2)
huruf b UU No. 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
22. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
• TERGUGAT II merupakan Kepala satuan kerja perangkat daerah yang adalah Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Hal
tersebut berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara.
• TERGUGAT II sebagai Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Hal
tersebut berdasarkan Pasal 1 Angka 17 PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
• TERGUGAT II sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut
berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;
23. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara dengan Sumber Dana APBD, TERGUGAT II telah menetapkan TERGUGAT III
selaku PPK serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan. Hal itu berdasarkan
ketentuan ketentuan sebagai berikut:
• Pasal 12 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;
• Pasal 130 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;
24. Bahwa sebagaimana Bukti P-1, TERBANDING I semula PENGGUGAT I adalah Direktur dari
Perseroan Komanditer dengan nama CV. SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan
21
Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, SH Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta
Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008, dimana
berdasarkan ketentuan – ketentuan pada Akta Pendirian dan Perubahan dari CV. SONVINO tersebut,
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
• Pasal 2 huruf a :
“ Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
a. Berusaha dalam bidang kontraktor pembangunan termasuk pemborongan bangunan –
bangunan, jembatan, jalan, irigasi / pengairan, real estate,……[…]…. “;
• Pasal 5 Angka 1 :
” Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan persero
pengurus, dimana persero pengurus Tuan NOVRY MARTHINUS DOTULONG, Sarjana
Teknik tersebut dengan jabatan “ Direktur ” dan ……..[....]……..,baik sendiri - sendiri
maupun bersama - sama bertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal baik perbuatan
kepengurusan (daden van beheer), dan mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan,
dan ia berhak menandatangani segala macam surat-surat dan atas nama perseroan,
menghubungkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
perseroan,……..…..[…]……..”;
25. Bahwa selanjutnya sebagaimana juga Bukti P-2, TERBANDING II semula PENGGUGAT II adalah
Direktur Perseroan Komanditer dengan nama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008
berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 1 Tanggal 04 Januari
2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 16 Tanggal 3 Maret
2011, dimana berdasarkan ketentuan – ketentuan pada Akta Pendirian dan Perubahan dari CV.
ARCHITECNO tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
• Pasal 2 huruf a :
” maksud dan tujuan perseroan ini adalah mengadakan usaha di bidang :
a. Pelaksanaan Pembangunan (Kontraktor) antara lain : bertindak sebagai pengembang;
Pemborongan pada umumnya (General Contractor); …….[…]……….”;
• Pasal 5 :
” Para Persero adalah persero-persero pengurus yang bertanggung jawab penuh yang
mana persero Tuan MARCHEL HERONIMUS DOTULONG tersebut sebagai Persero
Pengurus dengan sebutan Direktur;
” Direktur berhak untuk mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan, berhak menanda-
tangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang lain atau badan
lain, sebaliknya mengikat orang lain atau badan lain dengan perseroan
ini,……………..[…]…..”;
26. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai Hak – hak konstitusi dan Hak – hak asasi yang dijamin
oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak – hak lainnya
sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan
Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; serta
Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat (1),
Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.
22
27. Bahwa perusahaan PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk
mengikuti pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaiman ketentuan Pasal 19 Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
28. Bawa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-3 s/d P-5, perusahaan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT telah mengikuti Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi dengan
Pascakualifikasi sumber Dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak
tanggal 30 Maret 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, masing - masing untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar; serta
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
29. Bahwa pada pelelangan umum yang penuh kecurangan, rekayasa dan penyimpangan tersebut,
perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dinyatakannya tidak memenuhi
syarat serta digugurkannya dalam dalam tahapan evaluasi pada proses pelelangan tersebut untuk
pekerjaan – pekerjaan yang ikutinya (Bukti P-6)
30. Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-9 s/d P-10, maka perusahaan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV, dan kemudian
sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-13 s/d P-14, kemudian TERGUGAT IV menjawab
sanggahan yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
31. Bahwa sebagaimana di buktikan dengan Bukti P-15 s/d P-18, PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan banding kepada kepada PEMBANDING II semula
TERGUGAT I dengan memberikan jaminan sanggahan banding. Hal tersebut sebagaimana ketentuan
Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 3) Perpres No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
32. Bahwa terkait pengadaan barang/Jasa tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara yang bersumber dari dana APBD tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 54 Tahun 2010
PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara
mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab sanggahan banding dari PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III
Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
33. Bahwa dalam menjalankan dan kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan banding yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana amanat Pasal 82
Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka PEMBANDING II semula
TERGUGAT I bisa saja mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada pejabat Eselon II di
lingkungan Pemkab Minahasa Utara, seperti yang dilakukan oleh PEMBANDING II semula
TERGUGAT I ketika mendelegasikan kewenangan hukumnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Minahasa Utara untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh Direktur CV. SMART
EDUKATAMA melalui Surat Jawaban Sangggahan Banding Nomor : 283 /SEKRE/VI/2011
tertanggal 16 Juni 2011 terkait pengumuman pemenang pelelangan untuk 2 (dua) paket pekerjaan
Sumber dana APBD di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, dimana isi surat
tersebut pada pokoknya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II
semula TERGUGAT I memutuskan untuk menerima sanggahan banding tersebut dan
memerintahkan kepada Panitia Barang/jasa dari Instansi yang bersangkutan untuk mengadakan
evaluasi ulang (Posita butir 40 Putusan hal. 19; Bukti P- 20);
23
34. Bahwa akan tetapi pada kenyataanya Sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT tidak pernah dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I
maupun pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa Utara yang telah mendapatkan pendelegasian
kewenangan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I untuk menjawab sanggahan banding
tersebut;
35. Bahwa saksi yang diajukan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu atas nama
Felep Wuisan dalam persidangan telah menyatakan antara lain : …..bahwa mengenai sanggahan
banding harus ditujukan kepada Bupati sedangkan jawaban boleh diwakilkan kepada Sekda
atau Kabag Pembangunan…..”. (Putusan hal. 106 baris ke-10 dari atas). sehingga berdasarkan
keterangan Saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditujukannya sanggahan banding
kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I walaupun nantinya untuk menjawab sanggahan
banding tersebut PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa saja mewakilkan mendelegasikan
kewajiban hukumnya kepada pejabat bawahannya, maka hal itu sudah secara jelas - jelas
membuktikan adanya hubungan hukum antara PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
36. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Huruf a, e dan g UU. No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah
mempunyai tugas dan wewenang antara lain : memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban
daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai perundang-undangan;
37. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU. Huruf e, f, h dan i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PEMBANDING II semula
TERGUGAT I selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban antara lain : menaati dan menegakan
seluruh peraturan perundangan undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik serta melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
38. Bahwa selain itu juga, PEMBANDING II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di
Kabupaten Minahasa Utara, yang disebut Bupati Minahasa Utara mempunyai kewajiban serta
tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk
juga hak asasi dari PARA PENGGUGAT sebagai Warga negara Indonesia. Hal itu berdasarkan
ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71,
dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
39. Bahwa sehingga dengan tidak dijawabnya sanggahan banding yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terkait Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pekerjaan
Konstruksi Sumber dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, maka
PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara
telah lalai menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya hukumnya sesuai amanat Pasal 25
Huruf e dan g serta Pasal 27 Huruf e, f, h dan i UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
40. Bahwa selain itu, dengan tidak dijawabnya sanggahan banding dari perusahaan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi dilain pihak PEMBANDING II semula TERGUGAT
I bisa menjawab sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA, maka
secara otomatis PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melanggar hak – hak konstitusi serta
24
hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta melalaikan tanggung jawab dan
kewajiban hukumnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;
41. Bahwa oleh karena itu atas kelalaian PEMBANDING II semula TERGUGAT I dalam menjalankan
tugas, wewenang, tanggung tanggung dan kewajiban hukumnya tersebut sehingga melanggar hak –
hak konstitusi dan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka sesuai
ketentuan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan kepada
PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
42. Bahwa disisi lain, karena pada akhirnya perusahaan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yang setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV, masing –
masing untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas. tapi kemudian pada akhirnya hak – hak perusahaan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut menjadi hilang disebabkan
TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mau menerbitkan SPPBJ karena
TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran menggagalkan hasil pelelangan secara sepihak dan
pelelangan dilakukan kembali oleh TERGUGAT V tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
43. Bahwa sebagaimana yang tercantum pada posita Point 121 dan 156 gugatan perkara aquo, PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal
1365 jo. 1367 KUHPerdata;
44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, PEMBANDING II semula TERGUGAT I
harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam
menjalankan kewajibannya hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III
Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT.
45. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, PEMBANDING II semula
TERGUGAT I mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
Hubungan Hukum dan Sengketa Hukumnya Cukup Jelas
46. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan
melekat juga kewajiban dan tanggung jawab pada pihak lainnya. Perikatan adalah sebuah hubungan
hukum yang artinya hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Pengingkaran terhadap
hubungan – hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum;
47. Bahwa pada Bagian 1 dari Buku Ketiga KUHPerdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan
perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau Undang Undang. Hal itu
tergambar pada Pasal 1233 KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut : ” Perikatan, lahir karena
suatu persetujuan atau karena undang-undang ”.
48. Bahwa perikatan yang berasal dari Undang – Undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan
undang – undang dan perbuatan manusia, hal tersebut tergambar dalam Pasal 1352 KUHPerdata,
25
yang menyatakan sebagai berikut : ” Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari
undang-undang sebagai undang-undang (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai
akibat perbuatan orang (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen).
49. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka menjadi jelas adanya hubungan hukum ataupun
perikatan antara PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan PEMBANDING II
semula TERGUGAT I yaitu hubungan hukum atau perikatan yang terjadi atau dilahirkan dari undang-
undang sebagai akibat perbuatan orang;
50. Bahwa dengan tidak dilaksanakan suatu perintah undang – undang oleh PEMBANDING II semula
TERGUGAT I, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V serta TERGUGAT IV maka itu artinya
telah terjadi pengingkaran terhadap hubungan – hubungan tersebut sehingga menimbulkan akibat
hukum atau sengketa hukum;
51. Bahwa dalil bantahan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada Memori Bandinya hal 3
yang menyatakan :… Bahwa sekalipun Bupati mempunyai tanggung jawab dalam hal Pengelolaan
Keuangan Daerah akan tetapi dalam hal mengganti kerugian hanya oleh karena suatu gugatan yang
tidak mempunyai alasan Hukum yang kuat dan tidak mendasar dalam pengertian bahwa tidak
mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain maka sangatlah bertentangan aturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah….”.
sangat bertolak belakang dengan dalil bantahan pada bagian sebelumnya dalam Memori Banding
PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
52. Bahwa dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, memberi pengertian yang
mana gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum
dan tidak mendasar karena tidak adanya hubungan hukum dengan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I selaku Bupati. Tapi ironisnya, pada dalil bantahan sebelumnya di hal. 2 angka Romawi
II dalam Memori Banding, PEMBANDING II semula TERGUGAT I menyatakan antara lain sebagai
berikut :…….Bahwa saran banding yang diberikan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING II
seharusnya dijawab oleh PEMBANDING II ……..” dimana pada dalil bantahan tersebut, secara
eksplisit PEMBANDING II semula TERGUGAT I sendiri telah mengakui adanya hubungan hukum
antara PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
53. Bahwa selain itu, adanya hubungan hukum antara PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah termuat pada Posita Butir 38
perkara aquo yang menyatakan antara lain sebagai berikut : ” 38. Bahwa atas sanggahan banding
yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I wajib memberikan jawaban atas
sanggahan banding kepada PARA PENGGUGAT paling lambat 15 (lima belas hari kerja setelah
surat sanggahan banding diterima…………….”. (vide Putusan Hal. 18 baris ke-10 dari atas);
54. Bahwa adanya hubungan hukum tersebut telah diakui melalui jawabannya di muka persidangan
oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. hal tersebut sebagaimana tercantum pada
Butir 18. Jawaban tentang Pokok Perkara dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V,
menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa menanggapi dalil gugatan bagian II Point 38 akan
ditanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ( vide Putusan
Hal.89 baris ke-9 dari atas);
55. Bahwa sehingga sangatlah ironis apabila kemudian melalui Memori Bandingnya, PEMBANDING II
semula TERGUGAT I berusaha mengingkari adanya hubungan hukum dengan PARA
26
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. hal itu membuktikan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I tidak fokus dalam menghadapi gugatan perkara aquo;
56. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I mencoba berkelit dan berusaha mengingkari adanya
hubungan hukumnya dengan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, akan tetapi fakta –
fakta serta bukti hukum diatas sudah secara jelas dan terang benderang telah menyampaikan tentang
adanya hubungan hukum antara PEMBANDING II semula TERGUGAT I dengan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada perkara aquo;
57. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang
menyatakan bahwa ”…menimbang, selanjutnya mengenai tanggung jawab Pihak TERGUGAT I yaitu
Bupati Minahasa Utara sebagaimana disinggung dalam Eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Bupati akan bertanggung jawab jika nanti ganti rugi sebagaimana pokok persoalan kedua
dikabulkan mengingat pengelolaan keuangan APBD secara umum ada ditangan Bupati termasuk
Posting – posting Mata Anggaran bersama DPRD karena itu Bupati Kabupaten Minahasa Utara
sebagai TERGUGAT I juga harus ikut bersama – sama TERGUGAT- TERGUGAT lainnya dibebani
mengganti kerugian yang diderita PENGGUGAT-PENGGUGAT (vide Putusan halaman 111 alinea 4
s.d halaman 112 alinea 1);
58. Bahwa oleh karena itu dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I tentang tidak adanya
hubungan hukum dengan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, adalah dalil yang
tidak beralasan hukum dan mengada-ada sehingga sepatutnya dalil bantahan tersebut ditolak atau
setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding;
IV. PENGANULIRAN PARA TERBANDING SEBAGAI PEMENANG PELELANGAN ADALAH
PELANGGARAN TERHADAP HAK - HAK PARA TERBANDING, SEHINGGA JELAS
TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN YANG TIDAK TERHINGGA.
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi IV , PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak
sependapat dan keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dimuat pada halaman 112 alinea 2. (Memori Banding PEMBANDING II semula TERGUGAT I hal. 3).
Selanjutnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa dalam proses pelelangan tidak dikenal adanya pencabutan hak – hak sebagai Pemenang
Lelang sebab dalam proses pelelangan hanya dikenal Pemenang Lelang melalui mekanisme Hukum
yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa Terbanding belum menandatangani Kontrak sehingga apabila dinyatakan Hak - Haknya
dicabut adalah keliru dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan sebab secara
keseluruhan Perusahaan – Perusahaan yang melakukan Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa
Pemerintah diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
menyatakan adanya kerugian pada Pihak Terbanding tidak dapat dibuktikan baik secara Materiil
maupun imtareil.
Terhadap dalil PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut, maka PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut :
27
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan
tegas alasan – alasan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I dikarenakan alasan – alasan,
tersebut sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selalu berdalih telah melalui mekanisme hukum yang
berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, tapi ironisnya fakta hukum telah membuktikan yang mana
PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
bertentangan dengan tanggung jawab serta kewajiban hukumnya untuk menjawab sanggahan
banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga melanggar
ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;.
3. Bahwa menurut Sudikno Martokusumo dalam Bukunya “ Mengenai Hukum : Suatu Pengantar”,
menerangkan bahwa : dalam pengertian Hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi
oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga
dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh Hukum;
4. Bahwa pelaksanaan pelelangan Umum Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara tersebut tidak hanya harus mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010,
tapi juga harus mengacu pada ketentuan perundangan – undangan lainnya yang terkait. hal tersebut
sebagaimana tercermin pada ketentuan Pasal 5 Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010, tentangan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : Pengadaan Barang /Jasa
menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut :
g. akuntabel.
Dimana pada Penjelasan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, dijelaskan sebagai berikut : ”Dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses
Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”;
5. Bahwa hal tersebut juga tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010, yang menyatakan
sebagai berikut :
“Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)“;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
28
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855)”;
6. Bahwa atas dibatalkannya serta dianulirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sebagai pemenang pelelangan tanpa disertai dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan
secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk penyiapan pelelangan tersebut. Hal itu
sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa
berkewajiban untuk :
k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila
pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan ”;
7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diterbitkan untuk
melaksanakan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, hal tersebut sebagaimana
tercermin pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Bahwa selain itu juga kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak
dan kewajiban, telah termuat dalam Abstrak Angka Romawi IV. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstruksi, menyatakan antara lain sebagai berikut :”…..Diharapkan dengan adanya
Undang-Undang Jasa konstruksi ini dapat:
2. Mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin : a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan
kewajiban b. dipenuhinya ketentuan yang berlaku;……”;
9. Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan merupakan
bagian dari masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah
menimbulkan kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut
sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
• Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut: “
Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa
mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri
wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum;
• Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
menyatakan sebagai berikut :
Pasal 38
Ayat (1) :
“ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:
a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan;
29
Ayat (2) :
“ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ” Pasal 39 :
“ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk
melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata
dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku ”;
10. Bahwa Hak konstitusi serta Hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara
lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak
– hak lain sebagainya, seperti yang diamanatkan oleh ketentuan antara lain : Pasal 27 Ayat (2),
Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28J
Ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan
(2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69
Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PEMBANDING
II semula TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, yang disebut
Bupati Minahasa Utara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab hukum untuk menghormati,
melindungi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi dari PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai Warga negara Indonesia.
12. Bahwa disamping itu, oleh karena PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, adalah bagian dari
pemerintahan, maka merupakan kewajiban serta tanggung jawab hukumnya juga untuk menghormati
melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
13. Bahwa fakta persidangan, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan
Bukti P-31 yaitu Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-
EU/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor :
02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 22 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas, yang menunjukan bahwa PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah diumumkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV;
14. Bahwa selain itu, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan Bukti P-
32 yaitu Surat Penetapan Pemenang Nomor : 01/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08
September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011
tertanggal 05 September 2011 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow,
serta Surat Penetapan Pemenang Nomor : 02/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08
September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011
tertanggal 05 September 2011, untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas,
yang menunjukan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan
30
sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV, sebelum dilakukannya pengumuman pemenang
pelelangan pada tanggal 22 September 2011;
15. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara yang melelangkan pekerjaan tersebut, telah memberikan pengakuan
melalui Surat Jawaban serta Surat Dupiliknya yang menyatakan bahwa PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT adalah pemenang yang sah atas pelelangan umum untuk
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas;
16. Bahwa pengakuan tersebut telah ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d TIV-6 yang diajukan oleh
TERGUGAT IV di muka persidangan yaitu bukti yang sama dengan Bukti P-31 dan P-32 yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dimana bukti – bukti tersebut telah
menunjukan dan menyatakan yang mana PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV;
17. Bahwa apabila kemudian penetapan dan pengumuman perusahaan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tersebut pada akhirnya tidak diakui dan
dinyatakan tidak sah atas permufakatan jahat antara TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran,
serta TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan alasan bahwa TERGUGAT IV telah
diganti melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan TERGUGAT
V selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara Tahun Anggaran 2011 tertanggal 21 September 2011 yang dibuat mundur (back dated)
sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV dan kemudian paket
pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V dengan menyimpang dari Ketentuan Perpres No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Bahwa sebagaimana dibuktikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melalui
Bukti P-23, P-25, P-26, P-28, P-33, di sisi lain paket paket pekerjaan lainnya yang dilelangkan oleh
TERGUGAT IV dan sementara berproses pada tahapan sanggahan yaitu Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Makansar yang masa sanggah bandingnya nanti berakhir pada tanggal 27
September 2011, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan
Pembangunan Drainase Desa Watudambo, yang masa sanggah bandingnya nanti berakhir pada
tanggal 27 September 2011, Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang
sanggahannnya nanti dijawab pada tanggal 22 September 2011 dan berakhir masa sanggah
bandingnya pada tanggal 29 September 2011, dimana pekerjaan – pekerjaan tersebut tidak dianulir
dan dibatalkan oleh TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan bisa diterbitkan SPPBJnya dan
kemudian Kontrak Kerjanya oleh TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal apabila
menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa TERGUGAT IV telah diganti dengan TERGUGAT
V pada tanggal 21 September 2011 walapun tanpa ada tembusan SKnya kepada TERGUGAT IV,
maka pekerjaan – pekerjaan tersebut seharusnya dianulir dan dibatalkan demi hukum karena cacat
hukum.
19. Bahwa apakah tindakan – tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut tidak melanggar dan
menghilangkan hak – hak konstitusi dan hak asasi dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta bebas atas perlakuan diskriminasi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.? Apakah hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT? Dimana kewajiban dan tanggung jawab hukum dari PEMBANDING II semula
31
TERGUGAT I sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara untuk menghormati,
melindungi dan menegakan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8,
Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71, dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
20. Bahwa selanjutnya, terkait dengan adanya pelanggaran, penganuliran dan penghilangan hak – hak
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan yang dijamin dan
dilindungi oleh ketentuan perundangan undangan tersebut, jika kemudian oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama, pelanggaran dan penganuliran tersebut secara terminologi dinyatakan
sebagai “ pencabutan hak hak sebagai pemenang lelang tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat - Penggugat“, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat
sependapat dengan pernyataan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya pada putusan tersebut;
21. Bahwa tidaklah benar dalil bantahan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan
secara keseluruhan Perusahaan – Perusahaan yang melakukan Penawaran Pekerjaan Barang/Jasa
Pemerintah diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, karena hal itu bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada;
22. Bahwa mengenai alasan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang menyatakan “ bahwa
TERBANDING belum menandatangani Kontrak sehingga apabila dinyatakan Hak - Haknya dicabut
adalah keliru dan tidak beralasan hukum serta patut dikesampingkan………” adalah sebuah dalil
yang sangat dipaksakan, mengada – ada serta tidak mendasar;
23. Bahwa menurut Sudikno Martokusumo dalam Bukunya “ Mengenai Hukum : Suatu Pengantar”,
menerangkan bahwa : dalam pengertian Hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi
oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga
dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh Hukum;
24. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki hak hak subjektif yang dilindungi
dan dijamin oleh hukum, sehingga apabila PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, kemudian PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT dibatalkannya sebagai pemenang pelelang tersebut secara sepihak dan dan
tidak diberikan kontrak kerja tanpa bisa dipertangung jawabkan secara hukum maka hal itu
merupakan “pencabutan” terhadap hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
25. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak mengerti dengan esensi dari gugatan perkara
aquo, dikarenakan gugatan perkara aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan
ketentuan Pasal 1365 jo. 1367, yang mana gugatan perbuatan melawan hukum tersebut lahir dari
pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari undang – undang sebagai akibat dari perbuatan
manusia, dan bukan gugatan wanprestasi yang lahir dari pelanggaran terhadap persetujuan perjanjian
(kontrak);
26. Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan PEMBANDING II semula TERGUGAT
I tersebut, sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
32
V. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR MENGADILI EKSEPSI OBSCUUR
LIBEL DALAM KEBERATAN PREMATURNYA GUGATAN
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi I, Tentang Kekeliruan Mengadili Eksepsi Obscuur Libel
Dalam Keberatan Mengenai Prematurnya Gugatan, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak
sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang dimuat pada halaman 108 alinea 2. (Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
hal 4. s/d 7). Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam pelelangan umum pekerjaan Konstruksi adanya sanggah dan sanggah banding bagi peserta
yang tidak menang dalam pelelangan adalah hal yang wajar dan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82
sehingga menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan telah ditentukan pemenang pelelangan masih dilakukan sanggahan oleh Terbanding
sebab hal tersebut tidak diatur dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan hal yang keliru jika
pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh penyedia jasa sebagaimana termuat
dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan tetapi hal tersebut menjadi
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bukti dari Pembanding, dimana
bukti TI,II,III,V-3 dan TI,II,III,V-4 yang pada intinya menyatakan bahwa pelelangan gagal tertanggal 19
September 2011 serta Bukti TI,II,III,V-1 dan TI,II,III,V-2 ini tidak menjadi dasar pertimbangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah secara sepihak menyimpulkan bahwa pemenang untuk
paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan irigasi kinidow adalah CV Sonvino dan
Paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah CV. Architecno, hal ini membuktikan
bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil peran Panitia yang menyatakan pemenang
pelelangan adalah Para Penggugat, sebab berdasarkan aturan perundang-undangan dalam
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2011……...dst.;
Terhadap dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, maka PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan sebagai
berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan
tegas, alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, karena hal itu
hanyalah pandangan pribadi, tidak mendasar serta bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang
ada;
2. Bahwa sebelumnya, melalui Replik yang diajukan pada tanggal 30 April 2012, PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT telah menanggapi Eksepsi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam
prematurnya gugatan yang didalilkan pada Angka Romawi II Butir 1 hal. 2 dalam Jawaban
TERGUGAT I, II, III, V (sekarang PARA PEMBANDING) pada tanggal 23 April 2012 di persidangan
Tingkat Pertama, (vide Replik PARA PENGGUGAT hal 6 s/d hal. 8 butir 27 s/d butir 43), dimana
melalui Replik tersebut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah memberikan
bantahan- bantahannya, antara lain sebagai berikut :
• Bahwa PARA PENGGUGAT menolak secara tegas dalil – dalil dalam eksepsi obscuur libel
yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, II, III dan V;
• Bahwa TERGUGAT I, II, III dan V tidak dapat membedakan klasifikasi Eksepsi gugatan tidak
jelas / kabur (obscuur libel) serta Eksepsi Gugatan Prematur, sehingga mencampuradukannya
dalam eksepsi obscuur libel yang didalilkan TERGUGAT I, II, III dan V;
33
• Bahwa Eksepsi gugatan tidak jelas / kabur (obscuur libel) yang didalilkan oleh TERGUGAT I,
II, III dan V adalah salah satu jenis dari Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi,
sedangkan Eksepsi Gugatan Prematur yang didalilkannya bersama sama dalam bagian
eksepsi obscuur libel adalah termasuk bagian Eksepsi Dilatoir yang merupakan jenis dari
Eksepsi Materiil;
• Bahwa terkait dengan Eksepsi gugatan tidak jelas / kabur (obscuur libel) yang didalilkan oleh
TERGUGAT I, II, III dan V terkesan mengada – ada, karena Pada Hukum Acara Perdata yang
berlaku di Indonesia saat ini yaitu HIR ataupun RBg tidak mengatur mengenai bentuk - bentuk
eksepsi yang dikualifikasikan sebagai Eksepsi Gugatan Kabur;
• Bahwa Eksepsi gugatan kabur sebenarnya merupakan eksepsi karena formulasi gugatan
yang tidak jelas. Menurut teori hukum acara perdata dalam buku M. Yahya Harahap hal. 448 –
453, dimana disebutkan dalam prakteknya dikenal beberapa bentuk eksepsi yang dapat
dikualifikasikan sebagai Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel) antara lain :
- Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan
kejadian yang mendasari gugatan atau sebaliknya.
- Tidak jelasnya obyek sengketa
- Petitum gugatan tidak jelas atau ada kontradiksi antar posita dengan petitum sehingga
gugatan menjadi kabur. Antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak
boleh bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai
penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita.
- Penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu
gugatan. Misalnya dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam
petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
• Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan dapat
dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) apabila
posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung
petitum. Hal itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982.
• Bahwa selain itu juga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perumusan kejadian
material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak kabur (obscuur libel),
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret1972;
• Bahwa dalam gugatan perkara aquo, PARA PENGGUGAT telah memuat identitas para pihak,
pada Posita (fundamen petendi) sudah sangat jelas dasar hukum dari dalil gugatannya serta
kejadian yang mendasari gugatannya kepada PARA TERGUGAT, sangat jelas objek
sengketanya, sangat jelas petitumnya dimana petitum tersebut telah dirinci serta dalil dalil
pada posita dan petitum sangat relevan dan saling mendukung;
• Bahwa apa yang didalilkan TERGUGAT I, II, III, dan V tersebut terkait eksepsi obscuur libel
tersebut, sangat mengada - ada dan tidak beralasan hukum, dengan demikian maka sudah
sewajarnya dalil pada eksepsi TERGUGAT I, II, III, dan V itu ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;
34
• Bahwa terkait dengan Eksepsi gugatan prematur yang didalilkan oleh TERGUGAT I, II, III dan
V, terkesan juga sangatlah mengada – ada dan tidak sesuai fakta hukum, karena menurut M
Yahya Harahap dalam Buku “Hukum Acara Perdata” hal. 457, Eksepsi mengenai gugatan
premature apabila gugatan terlampau dini untuk diperiksa sengketanya dipengadilan, antara
lain :
- Misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Sifat atau
keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka
waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat
belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan
kesepakatan antara kreditur dan debitur.
- Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan,
sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli
waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan
itu prematur. Selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda.
• Bahwa fakta – fakta hukumnya sudah jelas, bahwa hak – hak – hak PARA PENGGUGAT
sebagai pemenang pelelangan dan mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV
tidak akan mungkin dapat kembali lagi;
• Bahwa segala mekanisme hukum seusai ketentuan telah diikuti oleh perusahaan PARA
PENGGUGAT, baik melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV, kemudian melakukan
sanggahan banding kepada TERGUGAT I, tapi kemudian tidak dijawab oleh TERGUGAT I
dan malah telah melakukan sanggahan ulang kepada TERGUGAT IV;
• Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV,
TERGUGAT II secara sepihak telah membatalkan penetapan pemenang lelang tersebut dan
SPPBJ tidak mau dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan kemudian paket pekerjaan tersebut
telah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V tanpa melanjutkan tahapan yang dilaksanakan
sebelumnya oleh TERGUGAT IV;
• Bahwa kemudian TERGUGAT V telah menetapkan pemenang pelelangan pada pekerjaan -
pekerjaan tersebut kepada CV. BOPS dan CV. TIANG API ANUGERAH dimana fakta
hukumnya telah kami sampaikan pada Posita Butir 111 dalam gugatan perkara aquo;
• Bahwa selanjutnya kontraknya kerjanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT III serta pekerjaan
tersebut telah dikerjakan berkasnya pencairan dananya untuk paket pekerjan - tersebut telah
ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan dicairkan sebelum 31 Desember
2011. karena secara nyata telah diketahui oleh umum (notoire feiten) bahwa batas pencairan
sumber dana APBD. TA 2011 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Dan
gugatan PARA PENGGUGAT nanti dimasukan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal
24 Januari 2012;
• Bahwa oleh karena itu penggunaan dalil eksepsi prematur oleh TERGUGAT I, II, III dan V,
sangat tidak sesuai fakta fakta hukum, mengada- ada dan tidak beralasan hukum. dengan
demikian sudah sewajarnya dalil dalil dalam eksepsi TERGUGAT I, II, III, dan V itu ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
35
3. Bahwa selanjutnya terkait alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V pada Memori
bandingnya yang menyatakan bahwa “…….menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi
ulang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan telah ditentukan pemenang pelelangan masih
dilakukan sanggahan oleh Terbanding sebab hal tersebut tidak diatur dalam peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010, dan hal yang keliru jika pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh
penyedia jasa sebagaimana termuat dalam peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan
tetapi hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama “ adalah alasan yang
membuktikan yang mana PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak paham tentang
substansi “ sanggahan “ menurut ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
4. Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, pengajuan Sanggahan adalah Hak yang diberikan
kepada Peserta lelang “ yang merasa dirugikan” apabila menemukan adanya penyimpangan
terhadap ketentuan dan prosedur, adanya rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan
/atau pejabat pengadaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 81 Ayat (1) Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai
berikut :
Ayat (1) : Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri
maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan
secara tertulis apabila menemukan: ”
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan
Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;
dan/atau”
c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang
lainnya “
Dimana melalui Penjelasan pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dijelaskan sebagai berikut :
Huruf a :
Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:
a. tidak memenuhi persyaratan; dan
b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.
Huruf b :
Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat
mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:
a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku
cadang;
b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan
penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Presiden.
Huruf c :
Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang
sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud
dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim
Pendukung, dan Tim Teknis.
36
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sehingga apabila pengumuman hasil evaluasi ulang
pada tertanggal 09 September 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 oleh
TERGUGAT IV yang mana perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan digugurkan pada paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow,
paket paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, serta perusahaan TERBANDING II
semula PENGGUGAT I dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan pada Paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sedangkan pemenang lelang seharusnya tidak memenuhi
syarat dan harus digugurkan pada tahapan evaluasi karena diketahui teraffiliasi dan melanggar Pasal
6 Huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010, maka merupakan hak – hak dari PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan “ untuk melakukan sanggahan ulang. apakah
perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan” atas
terjadinya penyimpangan, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan hasil
pelelangan tersebut tidak boleh mengunakan hak – haknya untuk melakukan sanggahan ?
padahal sebelumnya – sebelumnya baik melalui sanggahan ataupun sanggahan banding, dokumen
penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak bisa dibuktikan sehingga layak
digugurkan dalam tahapan evaluasi;
6. Bahwa dengan tidak diperbolehkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mengajukan sanggahan atas penetapan hasil evaluasi ulang oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V maka hal tersebut adalah bentuk ketidakadilan sehingga bisa menimbulkan
terjadinya ketidakpastian hukum ;
7. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan
amanat Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, melalui Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di
http://www.konsultasi.lkpp.go.id, dimana melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa, LKPP
telah memuat seluruh informasi kumpulan permasalahan, konsultasi dan peraturan terkait Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42 Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” Portal Pengadaan
Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi
Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”;
8. Bahwa melalui Bukti P-46 yang diajukan di muka persidangan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT yaitu Print Out Jawaban Hasil Konsultasi antara TERBANDING I semula
PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui
Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id, terkait Sanggahan
Ulang Atas Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang setelah melewati Sanggahan Banding “
dimana LKPP pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “ Setelah dilakukan evaluasi ulang
maka tahapan prosedur sesuai ketntuan diantaranya ada pengumuman pemenang dan tahapan
sanggah, sanggah banding“.
9. Bahwa oleh karena itu terbukti yang mana sanggahan (ulang) yang dilakukan oleh perusahaan
TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan irigasi Makansar serta sanggahan (ulang) yang
dilakukan oleh perusahaan TERBANDING II semula PENGGUGAT II terkait Penetapan dan
Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas dengan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
37
10. Bahwa mengenai dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan : “….dan hal
yang lebih keliru jika pengumuman lelang gagal masih dilakukan sanggahan oleh penyedia
jasa sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 84 akan tetapi
hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama “, adalah dalil yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat bertolak belakang dengan fakta –fakta hukum
yang ada;
11. Bahwa apabila produk penetapan pelelangan gagal merupakan hasil penyimpangan, rekayasa, serta
penyalahgunaan wewenang, dan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT merasa bahwa
dokumen penawaran yang telah dimasukan pada pelelangan tersebut telah memenuhi syarat, apakah
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT“ yang merasa dirugikan” atas terjadinya
penyimpangan, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan hasil pelelangan
gagal tersebut tidak boleh melakukan sanggahan ? apakah hal tersebut tidak melanggar hak
hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia Jasa yang merasa
dirugikan ?
12. Bahwa apabila PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku penyedia jasa yang
mengikuti pelelangan tersebut tidak diperkenankan dan dianggap keliru karena melakukan sanggahan
untuk penetapan hasil pelelangan gagal karena adanya penyimpangan rekayasa dan
penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V telah melanggar “ Prinsip – Prinsip Pengadaan “ sebagaimana tercantum
pada Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Bahwa selain itu, maka PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V telah mengingkari adanya
kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak - hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagaimana termuat dalam Abstrak Angka Romawi IV.
UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan antara lain sebagai berikut
:”…..Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Jasa konstruksi ini dapat:
2. Mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin : a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan
kewajiban b. dipenuhinya ketentuan yang berlaku;……”;
14. Bahwa selain itu yang sangat memiriskan, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta fakta hukum yang ada dimana sebelumnya
TERGUGAT II melalui TERGUGAT III pernah membuat pernyataan melalui media yang diketahui
publik yang mempersilahkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk melakukan
sanggahan sampai sanggahan banding karena sesuai aturan yang berlaku apabila keberatan atas
pengumuman pelelangan gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk 3 (tiga) paket
Pekerjaan. Hal itu dibuktikan dengan Bukti P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di harian Manado Post
pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9 (sembilan) hari sesudah pelaksanaan pengumuman hasil
pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV, yang mana antara lain menyatakan
sebagai berikut : “ Tiga proyek irigasi di Minut akan ditender ulang karena semua peserta yang
mendaftar belum memenuhi syarat. Ini dikatakan Kadis PU Minut Ir Patrice Tamengkel melalui
Kabid Bina Marga Ir Revindo Plangiten. Katanya, kalaupun ada yang keberatan terhadap
proses tender ulang ini, silahkan saja menyanggah sesuai aturan yang berlaku. Tahapan
sanggahan bisa dilakukan sampai sanggah banding, jika keberatan dan belum memuaskan
bagi peserta tender. Intinya proses tender di Dinas PU dijalankan panitia mengacu pada aturan
yang ada. Syarat dan ketentuan bagi peserta tender itu harus dipenuhi untuk ditetapkan
38
sebagai pemenang, kata Plangiten, kemarin (6/5). Sementara itu, salah satu peserta tender
Novry Dotulong menyatakan, semua syarat untuk mengikuti proses tender sudah mereka
berikan namun kenapa Dinas PU belum mengumumkan pemenangnya. Atas keputusan
tersebut, mereka akan melakukan proses sanggah…..[…]….” ?
15. Bahwa hal tersebut semakin membuktikan yang mana PEMBANDING I semula TERGUGAT I, II, V
berupaya merekayasa segala ketentuan yang berlaku maupun fakta – fakta hukum yang ada demi
memuluskan adanya permufakatan jahatnya untuk menganulir hak hak perusahaan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas;
16. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat sependapat dengan Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan mengkesampingkan Bukti I,II,III,V-(1) s/d
Bukti I,II,III,V-(4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V karena bukti
- bukti yang disampaikan tersebut memang tidak patut dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan bukti bukti tersebut merupakan hasil rekayasa dan
cacat hukum serta tidak bisa mematahkan dalil dan bukti yang disampaikan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa Bukti T I,II,III,V (1) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V,
bukanlah bukti yang melemahkan melainkan sebuah bukti yang semakin menguatkan dalil – dalil
gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, karena Bukti TI,II,III,V (1) yaitu
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 01.BASTD/EU/DPU/MINUT/IX/2011
tertanggal 19 September 2011 yang diserahkan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT III, yang mana
menyebutkan TERGUGAT IV sebagai Mantan Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi adalah
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diperuntukkan bagi PEKERJAAN
PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI MAKANSAR dan bukan diperuntukan bagi Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow ataupun Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas;
18. Bahwa selain itu pada Bukti T I,II,III,V (1) tersebut, TERGUGAT III sendiri tidak mau
menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen tersebut yang mencantumkan TERGUGAT IV
sebagai mantan Panitia, hal itu disebabkan karena Berita Acara tersebut merupakan hasil rekayasa
dan cacat hukum, sehingga apabila memang benar TERGUGAT IV pada tanggal 19 September 2011
telah menjadi mantan Panitia Pengadaan, maka paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT
IV harus dibatalkan demi hukum karena cacat hukum;
19. Bahwa hal tersebut disebabkan karena Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 03/Srt.J-
S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait sanggahan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Makansar, nanti diserahkan oleh TERGUGAT IV kepada perusahaan TERBANDING I
semula PENGGUGAT I pada tanggal 20 September 2011. Selain itu tenggang waktu masa
pengajuan sanggahan banding nanti berakhir 5 (lima) hari kerja atau nanti berakhir pada tanggal 27
September 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010,. sehingga
seandainya pada tanggal 19 September 2011 TERGUGAT IV telah menjadi mantan Panitia
Pengadaan maka Paket Pekerjaan tersebut harusnya juga dibatalkan oleh TERGUGAT II dan tidak
boleh diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III serta harus dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V
karena cacat hukum. Tapi ironisnya yang hanya dibatalkan adalah Paket pekerjaan yang
dimenangkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yaitu Pekerjaan Peningkatan
39
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sedangkan
Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar tersebut tidak dibatalkan oleh
TERGUGAT II dan selanjutnya TERGUGAT III telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) serta menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)
dengan CV. Jaya Klabat Mandiri tersebut. Apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III,
tersebut tidak termasuk yang disebut memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan
perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum?
20. Bahwa Bukti T I,II,III,V (3) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III dan
V yaitu berupa Pengumuman Pelelangan gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19
September 2011 oleh TERGUGAT IV yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut :
“ Sehubungan dengan diterimanya Sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.392.516.000,-,
maka Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa
Utara dengan ini menyatakan bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Makansar, dinyatakan gagal dan akan diadakan evaluasi ulang “.
21. Bahwa selanjutnya, Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, III dan V yaitu berupa
Pengumuman Pelelangan gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011
oleh TERGUGAT IV, yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Sehubungan
dengan diterimanya Sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.294.578.000,-, maka Panitia
Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara dengan ini
menyatakan bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar,
dinyatakan gagal dan akan diadakan evaluasi ulang “;
22. Bahwa apabila PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I,II,III, V cermat dan jeli memeriksa Bukti
TI,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4), maka bukti tersebut adalah bukti yang sangat menguntungkan
kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan sebaliknya sangat melemahkan dan
mematahkan dalil PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. Hal itu dikarenakan fakta
hukum pada Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) semakin menunjukan adanya perbuatan
melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena sebagaimana substansi yang
tercantum pada bukti – bukti tersebut yaitu diterimanya sanggahan Atas Hasil Evaluasi Ulang Paket
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas, tapi yang dinyatakan gagal dan akan dievaluasi ulang oleh TERGUGAT IV adalah
Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, yang notabenenya pekerjaan tersebut
tidak pernah dianulir/dibatalkan oleh TERGUGAT II dan malah telah diterbitkan SPPBJnya serta
kontrak kerjanya oleh TERGUGAT III;
23. Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-26 yang diajukan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan
oleh CV. Klabat Jaya Mandiri tersebut adalah salah satu pekerjaan yang disanggah oleh
TERBANDING I semula PENGGUGAT I. sehingga dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri dinyatakannya pelelangan
gagal dan akan diadakan evaluasi ulang, sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V
(4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. dan fakta hukumnya,
Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar tersebut tidak pernah dibatalkan oleh
TERGUGAT II. Selain itu TERGUGAT III telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) serta menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan CV. Jaya
40
Klabat Mandiri terkait pekerjaan tersebut dan TERGUGAT V tidak pernah melelangkan kembali
pekerjaan tersebut;
24. Bahwa sebagaimana dibuktikan juga melalui Bukti P-35 dan P-36, TERGUGAT V telah melelangkan
kembali Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas. Tapi untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar tidak pernah
dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V padahal Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Makansar tersebut telah dinyatakan gagal lelang oleh TERGUGAT IV pada tanggal 19 September
2011 sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V;
25. Bahwa fakta hukum tersebut semakin membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V atas adanya perlakuan yang bersifat
diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum terhadap PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT sehingga bertentangan dengan hak – hak konstitusi dan hak asasi PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU No, 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
26. Bahwa mengenai Bukti T I,II,III,V (2) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT
I, II, III, V, yang mana bukti tersebut telah dibantah melalui Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh
TERGUGAT IV di muka persidangan yaitu berupa Foto Penambahan/Penyisipan/Penggantian Nomor
Surat Keputusan Penggantian Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan Penggangkatan Panitia
Pengangkatan Panitia Baru (TERGUGAT V) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara, setelah pemberitahuan lisan oleh Kepala Dinas PU (TERGUGAT II)
tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 Wita. Sumber : Buku Surat keluar - Surat Masuk Tahun 2011
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara : Dimana melalui Bukti Print Out tersebut
TERGUGAT IV telah memperlihatkan adanya 2 (dua) buah surat yang di hapus dengan
menggunakan tipe-ex, untuk disisipkan dan digantikan dengan dua buah surat keputusan yang di buat
mundur (back dated) yaitu Surat Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 21
September 2011 (Bukti T I,II,III,V (2)), dan yang satunya lagi adalah Surat Keputusan Nomor :
254/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Sumber Dana
DPPID) Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 07 September 2011.
27. Bahwa sebagaimana tergambar pada Bukti T I,II,III,V (2) tersebut, apakah merupakan sebuah hal
yang wajar dan lumrah, apabila Surat bernomor 254 dan tertanggal 07 September 2011 lebih dahulu
dibuat dari Surat Bernomor : 251 (tertanggal 16 September 2011); Surat Bernomor : 252 (tertanggal
20 September 2011), serta Surat Bernomor : 253 (tertanggal 22 September 2011) ? Apakah juga
merupakan hal yang wajar dan lumrah apabila Surat Bernomor 255 dan tertanggal 21 September
2011 atau Bukti T I,II,III,V (2), lebih dahulu dibuat dari Surat Bernomor 253 (nama nama petugas
piket) yang bertanggal 22 September 2011 ?
28. Bahwa fakta persidangan maupun bukti para pihak tidak ada satupun menyaksikan bahwa Surat
Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara (TERGUGAT V) tertanggal 21 September 2011 telah
diberikan dan ditembuskan kepada TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sebagai pihak yang
terkait pada SK tersebut, padahal TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan adalah merupakan
Pejabat Pengadaan sebagaimana yang di maksud pada BAB III Bagian Kelima Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga merupakan hal yang tidak
41
wajar dan menyimpang dari etika pemerintahan apabila Surat Keputusan (SK) tentang adanya
pergantian pejabat tapi SK tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan;
29. Bahwa fakta hukumnya sebagaimana “pengakuan” TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8 tersebut,
adapun pemberitahuan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV, nanti dilakukan pada tanggal 23
September 2011 Pukul.09.30 atau satu hari sesudah pelaksanaan pengumuman pemenang
pelelangan pada tanggal 22 September 2011 oleh TERGUGAT IV, itupun adanya pemberitahuan
tersebut dilakukan secara lisan bukan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) ( vide Bukti
T.IV-8 );
30. Bahwa selain itu sebagaimana Bukti T.IV-7 yang diajukan oleh TERGUGAT IV, yaitu berupa Print
Out Download Data Base Konsultasi dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(LKPP) melalui Portal Konsultasi Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
http:www.konsultasi.lkpp.go.id, dimana pada pokoknya LKPP menerangkan sebagai berikut : “
Kewenangan menggangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sepenuhnya berada ditangan Pengguna Anggaran/Kuasa. Proses pergantian
hendaknya disampaikan kepada Panitia Pengadaan lama. Proses Pengangkatan dan
pemberhentian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK)…….[…]….” Bukti T.IV-7
semakin melemahkan Bukti T I,II,III,V (2) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III dan V, karena berdasarkan penjelasan LKPP seharusnya proses pergantian
hendaknya disampaikan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran kepada TERGUGAT IV, dan
proses pengangkatan serta pemberhentian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan fakta
hukumnya pemberitahuan lisan nanti dilakukan oleh TERGUGAT II sesudah pengumuman pemenang
pada tanggal 22 September 2011 dan tidak pernah ada SK pemberhentian yang disampaikan kepada
TERGUGAT IV;
31. Bahwa sehingga berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka sudah selayaknya dan sepatutnya
apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkesampingkan Bukti T I,II,III,V (1) s/d Bukti T I,II,III,V
(4) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V, sehingga sangatlah
benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pemenang untuk paket
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah CV. Sonvino (perusahaan TERBANDING I
semula PENGGUGAT I), serta pemenang untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas adalah CV. Architecno (perusahaan TERBANDING II semula PENGGUGAT II) adalah
berdasarkan fakta fakta persidangan yang mana dibuktikan melalui bukti P-31 dan P-32 yang diajukan
oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta adanya pengakuan dari TERGUGAT
IV melalui jawaban dan dupliknya yang ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d T.IV -6 yang diajukan oleh
TERGUGAT IV dimuka persidangan Tingkat Pertama;
32. Bahwa selain itu, PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V telah mengajukan bukti –
bukti lainnya yaitu Bukti Bukti T I,II,III,V (5) s/d Bukti T I,II,III,V (8), serta keterangan 2 (dua) orang
saksi, yang memang sesuai hukum pembuktian tidak patut dan layak untuk dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dan malahan bukti -bukti dan keterangan saksi tersebut semakin
menguatkan dalil dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
33. Bahwa selanjutnya mengenai Bukti T I,II,III,V (5) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V yang mana Bukti T I,II,III,V (5) tersebut yaitu fotocopy dari Bukti P-13 yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan yaitu Surat
Jawaban Sanggahan Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dari
TERGUGAT IV kepada TERBANDING I semula PENGGUGAT I, sehingga bukti tersebut bukan
42
melemahkan dalil gugatan justru sebaliknya semakin menguatkan dalil gugatan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT;
34. Bahwa Bukti T I,II,III,V (6) serta Bukti T I,II,III,V (7) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING
semula TERGUGAT I, II, III, V yaitu Lembar Pendaftaran Jasa Konstruksi tertanggal 19 Oktober 2011
untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow, telah terbantahkan dengan Bukti P-45 yang diajukan oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT, yaitu Print Out hasil Konsultasi antara PENGGUGAT I dengan LKPP
melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id, yang mana
LKPP menyatakan bahwa : “ Selama tidak memasukkan penawaran maka bukan peserta
pelelangan/seleksi“; serta ditunjang dengan Bukti P-36, yaitu pengumuman pemenang pelelangan
umum yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V melalui Pengumuman Pemenang pelelangan dengan
Nomor : 002/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2010 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow, serta pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor : 001/PPPU/PPBJ-
TA2011/DPU-MINUT/2010 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dilaksanakan oleh TERGUGAT V tanggal 07 November 2011, yang mana telah menunjukan bahwa
TERBANDING I semula PENGGUGAT I tidak tercantum sebagai “ peserta lelang” pada pekerjaan
pekerjaan tersebut, sehingga membuktikan yang mana dalil melalui jawaban PARA PEMBANDING
semula TERGUGAT I, II, III, V tertanggal 23 April 2012, mengada – ada dan tidak beralasan
hukum, dan justru sebaliknya telah membuktikan secara hukum yang mana TERGUGAT V memang
telah melelangkan kembali 2 (dua) Paket pekerjaan tersebut ;
35. Bahwa Bukti T I,II,III,V (8) yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V
yaitu fotocopy beberapa bagian pada Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah bukti yang tidak bernilai
karena berdasarkan doktrin curia novit jus atau jus curia novit, yakni pengadilan atau Hakim
dianggap mengetahui hukum positif, bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum.
Oleh karena itu hukum positif tidak perlu dibuktikan, terkecuali TERGUGAT I,II, III,dan V bisa
membuktikan di pengadilan Tingkat Pertama bahwa kutipan kutipan bunyi ketentuan Perpres No. 54
Tahun 2010 pada dalil – dalil gugatan perkara aquo maupun Replik PARA PENGGUGAT telah di
rekayasa dan di manipulasi tapi hal itu tidak dapat dibuktikan oleh PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V. justru sebaliknya melalui Bukti T I,II,III, V (8) tersebut telah terbukti
dipersidangan bahwa tidak ada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III.6.b huruf n
sebagaimana dalil pada Butir 57 Jawaban dalam Pokok Perkara dari TERGUGAT I, II, III, dan V
(PARA PEMBANDING) yang diajukan pada tanggal 23 April 2012. dikarenakan ketentuan pada
Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut hanya terdiri dari Lampiran III bagian A, Lampiran
III bagian B dan Lampiran III Bagian C, dan tidak ada yang namanya Lampiran III.6.b;
36. Bahwa selain itu, seluruh keterangan saksi yang diajukan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT
I, II, III, V yaitu atas nama Bernadus Frans Kambey memang tidak layak untuk dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sebagian besar keterangan keterangan saksi tersebut di
muka persidangan adalah merupakan hasil rekayasa untuk memenuhi keinginan dan hasrat dari
atasan atasannya dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TERGUGAT III, karena melalui
Bukti P-47 dan P-48, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah membuktikan di
muka persidangan bahwa Saksi atas nama Bernadus Frans Kambey tersebut telah memberikan
keterangan palsu di bawah sumpah terkait keterangannya yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan pernah menjadi Panitia Pengadaan sampai tahun tahun 2008 semenjak Tahun 2009
sudah tidak lagi menjadi Panitia Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
Padahal fakta hukumnya adalah Saksi atas nama Bernadus Frans Kambey tersebut masih menjadi
Panitia Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.sampai tahun 2010;
43
37. Bahwa berkenaan dengan keterangan Saksi Felleps Wuisan sama sekali tidak bisa mendukung dalil
– dalil bantahan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dan mematahkan dalil dail
gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena memberikan keterangan yang
saling bertentangan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain untuk mengikuti
kemauan TERGUGAT I, II, III dan V;
38. Bahwa terkait keterangan saksi atas nama Fellep Wuisan di muka persidangan, yang mana ketika
ditanyakan oleh kuasa hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V pada saat itu,
tentang ada tidaknya TERGUGAT IV mengumumkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil
evaluasi ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas melalui web site resmi pemkab. Minut yaitu www.pemkab-minahasautara.co.cc
Saksi Felleps Wuisan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima berkas
Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil evaluasi ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dari TERGUGAT IV untuk
ditayangkan dan diumumkan di website resmi dari Pemkab Minahasa Utara melalui www.pemkab-
minahasautara.co.cc. Hal itu diketahuinya karena salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
kerjanya adalah untuk melaksanakan serta menayangkan pengumuman pelelangan dan
pengumuman pemenangan pelelangan ataupun tahapan pengumuman lainnya terkait Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui web site milik
Pemkab Minahasa Utara di www.pemkab-minahasautara.co.cc;
39. Bahwa di sisi lain, ketika ditanyakan oleh PARA PENGGUGAT (sekarang PARA TERBANDING)
tentang ada tidaknya TERGUGAT IV melakukan pengumuman pemenang untuk pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar serta pengumuman pemilihan langsung untuk 12 (dua
belas) paket pekerjaan Konstruksi di web site resmi pemkab. Minut yaitu www.pemkab-
minahasautara.co.cc., Saksi Felleps Wuisan menyatakan yang bersangkutan tidak mengetahui
pengumuman pemilihan langsung tersebut, padahal sebelumnya menurut pengakuannya hal itu
merupakan tupoksi kerjanya ?
40. Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-23, pada tanggal 03 Agustus 2011, TERGUGAT IV
telah melaksanakan pengumuman pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan
Konstruksi termasuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, Pembangunan
Drainase Desa Watudambo dan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori melalui website
www.pemkab-minahasautara.co.cc. Sehingga apabila pengumuman tersebut tidak diketahui oleh
Saksi Felleps Wuisan padahal menurut pengakuan sebelumnya hal itu merupakan tupoksinya, maka
hal itu membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memang tidak patut dipercaya serta tidak layak
untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
41. Bahwa selain itu, keterangan saksi atas nama Felep Wuisan tersebut tanpa ditunjang lagi dengan
keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang layak, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat
dianggap sebagai bukti yang cukup, menurut asas hukum “Unus testis nullus testis” yang mana
secara harfiah istilah tersebut artinya satu saksi bukan saksi;
42. Bahwa TERGUGAT IV telah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan melalui papan
pengumuman masyarakat di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22
September 2011 pada Pukul 22.30 Wita sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T.IV-1 dan Bukti
T.IV.- 4 serta Bukti P-31 yang telah diajukan dimuka persidangan. Kalaupun pengumuman tersebut
telah lenyap pada papan pengumuman masyarakat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara pada keesokan harinya maka yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya
44
atas kelalainya adalah TERGUGAT II selaku Kepada SKPD yang bertanggung jawab atas Kantor
SKPD tersebut;
43. Bahwa secara logis, tidak dilaksanakannya pengumuman pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV
tersebut di website pemkab Minahasa utara adalah merupakan faktor kesengajaan dari TERGUGAT
II, karena yang hanya mengetahui password website tersebut adalah operatornya / staf bagian
Administrasi Pembangunan Setda Pemkab. Minahasa Utara dan pengumuman pada papan
pengumuman masyarakat dilakukan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011 jam
22.30 Wita atau sesudah jam kantor; sehingga pengumuman di website tersebut nanti bisa dilakukan
oleh TERGUGAT IV dengan menyerahkan berkas pengumuman tersebut kepada operator website
tersebut pada tanggal 23 September 2011. Oleh karena TERGUGAT II telah mendapatkan informasi
yang mana TERGUGAT IV telah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi
ulang pada malam hari tanggal 22 September 2011 sehingga pada pagi hari tanggal 23 September
2011 jam 09. 30 Wita, TERGUGAT II segera memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV, (
vide pengakuan TERGUGAT IV pada Bukti T.IV-8) tanpa pernah memberikan Surat Keputusan
pemberhentian kepada TERGUGAT IV. Jadi bagaimana mungkin TERGUGAT IV akan melakukan
pengumuman pemenang pelelangan di website pemkab Minut tersebut sedangkan TERGUGAT II
telah menganti /menonaktifkan TERGUGAT IV.sejak pukul 09.30 Wita tanggal 23 September 2011?
44. Bahwa fakta hukumnya, selain pengumuman pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, pengumuman
pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan
oleh CV. Jaya Klabat Mandiri serta pengumuman pemenangan pelelangan untuk 12 (dua belas)
paket pekerjaan pemilihan langsung ( termasuk Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Apel
Wogis, Pembangunan Drainase Desa Watudambo, Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas
Kec. Wori ) yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 03 Agustus (vide Bukti P-23, P-25,
P-33) , sesuai fakta hukumnya tidak pernah dilakukan pengumuman pemenang pelelangan melalui
website Pemkab Minahasa Utara, tapi mengapa sebaliknya untuk Paket Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Makansar dan 12 (dua belas) paket pekerjaan lainnya tersebut tidak pernah
dibatalkan oleh TERGUGAT II dan tetap diterbitkan SPPBJ serta kontrak oleh TERGUGAT III, serta
tidak dilelang kembali oleh TERGUGAT V ? Padahal menurut PEMBANDING I semula TERGUGAT
II, III, V dengan tidak diumumkannya diwebsite K/L/D/I maka hal itu melanggar ketentuan Pasal
73 ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010, Maka hal tersebut telah membuktikan TERGUGAT II dan
TERGUGAT III telah memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang tidak sama di hadapan
hukum sehingga melanggar hak konstitusi dan hak - hak asasi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
45. Bahwa selain itu, sebagaimana termuat pada Replik hal 16 s/d hal 17 yang diajukan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 30 April 2012 dimuka persidangan Tingkat
Pertama, yang mana PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempertanyakan tentang
tidak diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di web site K/L/D/I oleh
Pengguna Anggaran. dimana Rencana Umum Pengadaan tersebut harus dilakukan sebelum
pelaksanaaan pengumuman pelelangan oleh TERGUGAT IV. Hal tersebut sebagaimana ketentuan
Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 8 ayat (1) :
“ PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; ”
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
45
Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) :
Ayat (1) : “ PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing
K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran
K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.”
Ayat (2) : “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi: a. nama
dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c.
lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.”
Ayat (3) : “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website
K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
Portal Pengadaan Nasional melalu LPSE. “
46. Bahwa fakta hukumnya, Rencana Umum Pengadaan untuk 20 (dua puluh) Paket Pekerjaan
Konstruksi ( termasuk diantaranya pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, pekerjaan
Peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Makansar yang
dilelangkan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 maret 2011 (vide Bukti P-3) serta 12 (dua belas)
Paket pekerjaan Konstruksi ( termasuk diantaranya Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela
Wogis, Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta Pekerjaan Pembangunan
Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori ) yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 03
Agustus 2011 (vide Bukti P-23, nyatanya tidak pernah diumumkan oleh Pengguna Jasa dalam hal
ini TERGUGAT II;
47. Bahwa sehingga apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mempermasalahkan tidak
dilaksanakannya pengumuman pemenang pelelangan di website untuk 2 (dua) paket pekerjaan
tersebut oleh TERGUGAT IV, maka hal tersebut juga harus diperlakukan sama dihadapan hukum
dengan membatalkan serta tidak menerbitkan SPPBJ dan Kontrak untuk 30 (tiga puluh) paket
pekerjaan yang lain tersebut karena cacat hukum. Tapi fakta hukumnya, penyimpangan tersebut
hanya diabaikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, hal itu telah membuktikan bahwa
TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan
yang tidak sama di hadapan secara sistematis dan terstruktur, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak konstitusi dan hak - hak asasi PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
48. Bahwa sebagaimana termuat pada posita butir 153 gugatan perkara aquo ( vide putusan hal 71 s/d
72), maka sudah dan sepatut dan selayaknya perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut
dikategorikan sebagai “ Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ” sebagaimana Penjelasan
Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
menyatakan sebagai berikut “ Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang
berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar
putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara
paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic
diserimination)”;
49. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, diatas, maka alasan dari PEMBANDING I semula
TERGUGAT III, III, V tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak atau setidak –tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara aquo.
50. Bahwa sehingga oleh karenanya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi pada Putusan hal.
108 (seratus delapan) alinea ke-2 (dua) tersebut;
46
VI. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MELAMPAUI BATAS
KEWENANGAN
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi II Tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
Yang Melampaui Batas Kewenangan, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat
dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dimuat pada halaman 111 alinea ke-2. (Memori Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
hal 7. s/d 8).
Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V memberikan pendapat serta alasanya
sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, adalah merupakan
pertimbangan yang mengambil alih kekuasaan absolute mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara
yang dalam salah satu kewenangannya adalah mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) yang dalam hal ini berbentuk suatu Surat Keputusan Pemberhentian maupun suatu Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor Tahun
1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004);
- Bahwa dengan diambil alihnya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dari padanya, maka secara
hukum acara perdata Majelis Hakim telah melakukan pelampauan terhadap kewenangan yang
dimilikinya dan oleh karenanya dasar pengambilan putusan berdasarkan pertimbangan hukumnya hal
111 harus dibatalkan dan dari itu Majelis Hakim Banding dapat mengadili sendiri perkara in casu.
Terhadap dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, maka PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan sebagai
berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak dengan
tegas alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,V karena alasan – alasan
tersebut sangat menyesatkan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa tidaklah benar dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II,III,V yang menyatakan ; “
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, adalah merupakan
pertimbangan yang mengambil alih kekuasaan absolute mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara
yang dalam salah satu kewenangannya adalah mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) yang dalam hal ini berbentuk suatu Surat Keputusan Pemberhentian maupun suatu Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor Tahun
1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan, tidak semua pegawai negeri dapat diangkat untuk menjadi ULP/
Panitia Pengadaan, tapi untuk ditetapkan menjadi ULP/ Panitia Pengadaan harus memenuhi syarat –
syarat yakni antara lain sebagai berikut : mempunyai Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa yg
dalam hal ini harus dikeluarkan oleh LKPP, memiliki integritas disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas; memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, menandatangani
Pakta Integritas, dan lain lain sebagainya, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 17 Ayat (1)
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
4. Bahwa selain itu, untuk dapat diangkat menjadi ULP/Panitia Pengadaan tidak mutlak juga harus
berasal dari Pegawai Negeri, karena apabila tidak ada yang memenuhi syarat sesuai Pasal 17 Ayat
(1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut, maka ULP/Panitia Pengadaan dapat berasal dari bukan
47
Pegawai Negeri, hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Ayat (5) Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah gugatan perbuatan
melawan hukum atas hilangnya hak - hak dari perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang
pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab hukum dari PARA
TERGUGAT, dimana gugatan perkara aquo didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 jo. 1367
KUHPerdata;
6. Bahwa sebagaimana Bukti P-31 dan Bukti P-32 juga serta berdasarkan “ pengakuan” melalui
Jawaban dan Duplik dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan ditunjang dengan Bukti T.IV-
1 s/d T.IV-6 yang diajukan oleh TERGUGAT IV, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
adalah pemenang yang sah untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas;
7. Bahwa oleh karena itu, apabila TERGUGAT II mengeluarkan sebuah Surat Keputusan pembentukan
panitia yang baru seolah olah bahwa TERGUGAT IV telah diganti sebelum pengumuman pemenang
pelelangan pada tanggal 22 September 2011 dan hal itu telah dibuktikan oleh TERGUGAT IV melalui
Bukti T.IV-8 yang mana nomor SK tersebut sengaja disisipkan dan bertanggal mundur (back dated)
sedangkan menurut pengakuan TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT II nanti memberitahukan secara
lisan tentang adanya pergantian TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September
2011 Pukul 09.30 Wita, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembentukan Panitia yang
baru (TERGUGAT V) oleh TERGUGAT II tersebut untuk menganulir penetapan Pemenang
pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi ulang tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang bertanggal 08 September 2011 serta Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 terkait penetapan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang
bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, kepantasan dan kewajaran, serta melanggar hak
hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) dari TERGUGAT II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum / perbuatan
hukum perdata.
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan perbuatan hukum perdata.
adalah masih merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri
Airmadidi karena tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Angka 1 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : “ Tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terbukti yang mana alasan keberatan dari
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada Putusan hal 111 alinea ke -2 tersebut telah melampaui batas kewenangannya dan
mengambil alih kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah alasan yang tidak benar dan
mengada-ada;
48
10. Bahwa sehingga oleh karenanya maka alasan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui
kewenangan adalah sangat mengada – ada dan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga alasan
tersebut sudah sepatutnya dan sewajarnya ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
VII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA MESTINYA.
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi III.Tentang Majelis Hakim Tidak Menjalankan Undang –
Undang Sebagaimana Mestinya, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan
sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok
perkara yang dimuat pada halaman 109 alinea ke-4 dengan menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tidak menjalankan Undang – undang sebagaimana mestinya, sebab tidak melihat aturan secara
menyeluruh melainkan hanya melihat gugatan dari pada Penggugat saja. (Memori Banding
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V hal 8. s/d 11). Selanjutnya PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V memberikan beberapa alasan alasannya;.
Terhadap alasan - alasan tersebut, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan
menanggapinya sebagai berikut :
a. TERGUGAT IV melakukan Evaluasi Ulang atas perintah dari PEMBANDING II semula
TERGUGAT I melalui Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli
2012; dan pelaksanaan Evaluasi Ulang oleh TERGUGAT IV sudah sesuai dengan ketentuan
Pasal 84 Ayat (1) Huruf a Pepres No. 54 Tahun 2010;
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak sependapat dan menolak
dengan tegas dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut karena tidak
mendasar, tidak sesuai ketentuan dan bertolak belakang fakta hukum yang ada;
2. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf b angka 3
e tentang Pelelangan gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal,
sebagaimana yang dimaksudkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, apabila
terjadi untuk pelelangan gagal yang disebabkan hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penyedia
jasa yang memasukan penawaran pelelangan dinyatakan gagal dan langsung dilanjutkan dengan
pengumuman pelelangan ulang, sehingga tidak perlu ada masa sanggah karena sesuai
ketentuan keabsahan sebuah pelelangan adalah minimal 3 (tiga) peserta lelang;
3. Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, telah memperkenankan TERGUGAT IV untuk
melakukan evaluasi ulang apabila pelelangan dinyatakan gagal. Hal tersebut sebagaimana
ketentuan yang tercantum pada Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang
menyatakan sebagai berikut : “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
a. evaluasi ulang;
4. Bahwa dengan dalil tersebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, seolah - olah telah
menghakimi secara sepihak bahwa dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT memang benar benar tidak memenuhi syarat dan layak untuk digugurkan.
49
Tapi pada kenyataaanya selama proses persidangan Tingkat Pertama, PARA PEMBANDING
semula TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV tidak dapat membuktikan bahwasanya
dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, tidak
memenuhi syarat (TMS) sehingga dan layak digugurkan dalam tahapan evaluasi;
5. Bahwa melalui Pengumuman Hasil Pelelangan No. 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Pengumuman Hasil Pelelangan No.
13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dan
Pengumuman Hasil Pelelangan No. 12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, TERGUGAT IV telah mengumumkan bahwa
pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dinyatakan gagal dengan alasan tidak ada dokumen
penawaran yang lulus evaluasi termasuk juga dokumen penawaran PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT (vide posita angka 16, Bukti P-16);
6. Bahwa akan tetapi, hal tersebut bukannya berarti penetapan dan pengumuman TERGUGAT IV
tersebut sudah bersifat final dan tidak bisa rubah, dikarenakan dengan dinyatakannya bahwa
dokumen penawaran semua peserta lelang tidak ada yang lulus evaluasi, maka PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT “ yang merasa dirugikan” atas pengumuman
hasil pelelangan tersebut mempunyai hak untuk melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV;
7. Bahwa sekali lagi kami hendak menegaskan, sebagaimana ketentuan Perpres No. 54 Tahun
2010, pengajuan Sanggahan adalah Hak yang diberikan kepada Peserta lelang “ yang merasa
dirugikan” apabila menemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur,
adanya rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat pengadaan. Hal
tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) : Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara
sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis apabila menemukan: ”
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa;
b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;
dan/atau”
c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang
berwenang lainnya “
8. Bahwa sehingga karena adanya hak sanggah yang diberikan sesuai amanat Pasal 81 Ayat (1)
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut,
maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan kepada
TERGUGAT IV melalui Surat Sanggahan Nomor : 37/S/ CV-S/V-2011 tanggal 3 Mei 2011
dan Surat Sanggahan Nomor : 29/CV-ARCH/V-2011 tanggal 03 Mei 2011. (vide Posita butir 25
dan 26, Bukti P-9 dan P-10);
9. Bahwa dalam memori bandingnya pada bagian ini, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
memberikan alasan-alasannya dengan menyatakan antara lain sebagai berikut :
“…[….]……..Kami Pembanding meihat bahwa Tergugat IV sejak awal telah menyalahi
aturan hukum maupun prosedur yang berlaku, dimana sejak sudah dilakukan
50
Pengumuman pelelangan oleh Tergugat IV pada tanggal 28 April 2011 melalui
Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011, Pengumuman Lelang
Nomor 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 dan kemudian Pengumuman lelang nomor
12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011, yang dalam hal mana ketiga pengumuman lelang gagal
dengan memakai alasan bahwa pengumuman lelang gagal ini akibat tidak ada penawaran
yang lulus evaluasi (vide posita angka 16, Bukti P-6), maka dengan demikian sesuai
dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III bagian B angka 6 huruf b angka 3e
tentang Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/pemilihan Lansung gagal, tindak
lanjut terhadap pengumuman hasil pelelangan gagal akibat tidak ada penawaran yang
lulus evaluasi harusnya pengumuman untuk dilakukan pelelangan ulang bukan
pengumuman evaluasi ulang.” Dan alasan tersebut ironisnya BERTOLAK BELAKANG
dengan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dalam Memori Bandingnya pada
Angka Romawi I tentang Kekeliruan Mengadili Eksepsi Obscuur Libel dalam Keberatan
Mengenai Prematurnya Gugatan. Point 1 hal. 5, yang mana PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V, menyatakan antara lain sebagai berikut : “.Bahwa dalam peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
pelelangan umum pekerjaan Konstruksi adanya sanggah dan sanggah banding bagi
peserta yang tidak menang dalam pelelangan adalah hal yang wajar dan diatur dalam
Pasal 81 dan Pasal 82 sehingga menjadi tidak wajar apabila setelah dilakukan evaluasi
ulang..…..[…]” ?
10. Bahwa selain itu alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak
belakang dengan fakta fakta hukum yang dinyatakan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT III
pada saat itu. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-41 yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan yaitu pernyataan
TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di harian Manado Post pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9
(sembilan) hari sesudah pelaksanaan pengumuman hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April
2011 oleh TERGUGAT IV, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : “ Tiga proyek irigasi
di Minut akan ditender ulang karena semua peserta yang mendaftar belum memenuhi
syarat. Ini dikatakan Kadis PU Minut Ir Patrice Tamengkel melalui Kabid Bina Marga Ir
Revindo Plangiten. Katanya, kalaupun ada yang keberatan terhadap proses tender ulang
ini, silahkan saja menyanggah sesuai aturan yang berlaku. Tahapan sanggahan bisa
dilakukan sampai sanggah banding, jika keberatan dan belum memuaskan bagi peserta
tender. Intinya proses tender di Dinas PU dijalankan panitia mengacu pada aturan yang
ada. Syarat dan ketentuan bagi peserta tender itu harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai
pemenang, kata Plangiten, kemarin (6/5). Sementara itu, salah satu peserta tender Novry
Dotulong menyatakan, semua syarat untuk mengikuti proses tender sudah mereka berikan
namun kenapa Dinas PU belum mengumumkan pemenangnya. Atas keputusan tersebut,
mereka akan melakukan proses sanggah…..[…]….” ?
11. Bahwa lebih ironis lagi, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada intinya
menyatakan pengumuman lelang gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28
April 2011 harusnya dilanjutkan dengan pengumuman untuk dilakukan pelelangan ulang bukan
pengumuman evaluasi ulang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B
Angka 6 Huruf b angka 3 e, TELAH MENGINGKARI Jawaban tentang Pokok Perkara Point
18 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V pada tanggal 23
April 2012 di muka persidangan Tingkat Pertama, yang menyatakan sebagai berikut : : “ Bahwa
menanggapi dalil gugatan bagian II Point 38 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (vide Putusan hal. 89 baris ke-9 dari atas);
51
12. Bahwa adanya fakta – fakta hukum tersebut diatas, telah semakin membuktikan bahwa alasan -
alasan tersebut hanyalah akal-akalan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
bersama Kuasa Hukumnya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada dengan terus
menyalahkan TERGUGAT IV dengan menyatakan yang mana TERGUGAT IV seharusnya
melakukan pelelangan ulang dan bukan evaluasi ulang, tapi pada kenyataan TERGUGAT II
melalui TERGUGAT III pada saat itu mempersilahkan kepada PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT untuk melakukan sanggahan dan sanggahan banding karena sesuai
aturan/ ketentuan yang berlaku serta menyatakan proses tender yang dijalankan TERGUGAT IV
telah mengacu pada aturan yang ada;
13. Bahwa selanjutnya atas pengajuan sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT IV memberikan jawaban Sanggahan melalui Surat
Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat Nomor : 02/Srt.J-
S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 (vide Posita butir 29 dan 30, Bukti P-13 dan P-14);
14. Bahwa kewajiban untuk menjawab sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT IV merupakan amanat Pasal 81 Ayat (3) dan
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf l Angka 3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 81 Ayat 3 :
“ ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.”
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf l Angka 3) :
” ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah menerima surat sanggahan.”
15. Bahwa apabila sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ternyata
benar maka TERGUGAT IV harus menyatakan pelelangan tersebut gagal, hal tersebut
sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Huruf h dan Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a
angka 1) h) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 83 Ayat (1) Huruf h ;
” ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; “ Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 1) h) :
” ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila : h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang tidak
sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
16. Bahwa kemudian apabila pelelangan tersebut dinyatakan gagal maka TERGUGAT IV dapat
segera melakukan evaluasi ulang, hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 84 Ayat (1)
Huruf a dan Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 6) a) Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 84 Ayat (1) Huruf a ;
” Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera
melakukan
a. evaluasi ulang”;
52
Lampiran III Bagian B Angka 6 Huruf a angka 6) a) :
” Setelah pemberitahuan adanya pelelangan/pemilihan langsung gagal, maka ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan langsung gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a) evaluasi ulang;
17. Bahwa melalui Surat Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat
Nomor : 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tersebut., TERGUGAT IV pada
intinya menolak sanggahan yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
18. Bahwa oleh karena PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT merasa jawaban
TERGUGAT IV tersebut tidak mendasar, mengada-ada, penuh rekayasa dan tidak relevan
dengan substansi Surat Sanggahan yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT kemudian mengajukan sanggahan banding melalui Surat Sanggahan Banding
Nomor : 42/S/ CV-S/V-2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Surat Sanggahan Banding Nomor :
35/CV-ARCH/V-2011 tanggal 18 Mei 2011 kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan
Surat sanggahan banding tersebut diberikan juga kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (
vide Bukti P-15 s/d P18). hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3),
Lampiran III Bagian B.Point 1 Huruf m Angka 3);
19. Bahwa selain itu telah diserahkan juga Jaminan Sanggahan Banding oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, hal tersebut berdasarkan Peraturan
Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 jo. Peraturan Kepala LKPP No
02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Standard Bidding Document), pada BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta
pda Point 33.4 yang menyatakan sebagai berikut : “ Penerima Jaminan Sanggahan Banding
adalah Pokja ULP.”;
20. Bahwa fakta hukumnya, PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak pernah menjawab
sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sampai sesudah 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat sanggahan
banding tersebut, sebagaimana kewajiban PEMBANDING II semula TERGUGAT I menurut
Pasal 82 Ayat (6) dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Perpres No. 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
21. Bahwa dengan adanya pengajuan sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, maka proses Pelelangan umum 3 (tiga) Paket Pekerjaan Konstruksi
tersebut harus di hentikan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Perpres No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai
berikut: ” Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ”;
22. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2011 dilaksanakan Pengumuman Evaluasi Ulang
Nomor : 01/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow, Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor : 02/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar dan Pengumuman Evaluasi Ulangan
Nomor : 03/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas oleh TERGUGAT IV dan disampaikan juga Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang
tersebut kepada kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengunakan
Jasa Pos melalui TIKI dan diterima dua hari sesudahnya. Dimana melalui Pengumuman dan
53
Pemberitahuan tersebut dinyatakan bahwa dilaksanakannya Evaluasi Ulang tersebut
berdasarkan Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012
dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV (Vide Bukti P-21 dan P-22);
23. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang
tertanggal 28 Juli 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV
untuk mengadakan evaluasi ulang untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang disanggah banding
tersebut, maka dengan sendirinya sanggahan banding dari PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT telah dinyatakan benar oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, hal
tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (8) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Dalam hal
sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan
Barang/Jasa ulang.”
24. Bahwa adanya Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli
2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV, telah diungkapkan
juga oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. Hal tersebut sebagaimana
termuat pada Jawaban PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V. pada Point 24. (
Putusan hal 89 s/d hal. 90 ).
25. Bahwa apabila TERGUGAT IV telah dipandang melanggar aturan, kenapa pada saat itu
TERGUGAT IV tidak diganti ? Dan fakta hukumnya adalah TERGUGAT IV masih dipercayakan
untuk melakukan evaluasi ulang oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala
Daerah, hal tersebut berdasarkan Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011 Perihal : Evaluasi Ulang
tertanggal 28 Juli 2012 oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV;
26. Bahwa selain itu apabila TERGUGAT IV telah dipandang melanggar aturan, mengapa
TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran masih mempercayakan TERGUGAT IV untuk
melaksanakan Pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi pada tanggal
03 Agustus 2011 ? (vide Bukti P-23);
27. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka hal tersebut membuktikan bahwa dalil
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang terus menyalahkan TERGUGAT IV
ternyata sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada;
28. Bahwa tidaklah benar alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan
sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf b angka 3 e
tentang Pelelangan gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, tindak
lanjut terhadap pelelangan gagal akibat tidak adanya penawaran yang lulus evaluasi harusnya
adalah pengumuman untuk dilakukannya pelelangan ulang bukan pengumuman untuk evaluasi
ulang;
29. Bahwa PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak cermat mengkaji ketentuan Perpres
No. 54 Tahun 2010 secara menyeluruh, karena ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010
Lampiran III Bagian B angka 6 Huruf b angka 3 e yang diungkapkan oleh PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V tersebut dapat berlaku apabila pelelangan gagal yang disebabkan
oleh karena hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penyedia jasa yang memasukan penawaran
pelelangan dinyatakan gagal dan langsung dilanjutkan dengan pengumuman pelelangan ulang,
sehingga tidak perlu ada masa sanggah karena sesuai ketentuan keabsahan suatu pelelangan/
54
tender apabila penyedia jasa yang memasukan penawaran adalah 3 (tiga) peserta lelang atau
lebih;
30. Bahwa fakta hukumnya, penyedia jasa yang memasukan penawaran untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah 12 (dua belas) peserta lelang, untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar adalah 7 (tujuh) peserta lelang, sedangkan untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah 5 (lima) peserta lelang (vide bukti
P-4 dan P-5);
31. Bahwa selain itu, apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan
seharusnya TERGUGAT IV dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap pelelangan gagal akibat
tidak ada penawaran yang lulus evaluasi harusnya adalah pengumuman untuk dilakukannya
pelelangan ulang bukan pengumuman untuk evaluasi ulang, maka hal tersebut sama dengan
menjerumuskan TERGUGAT IV untuk melanggar hak hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT untuk mengajukan sanggahan sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (1)
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan
menyimpang dari “Prinsip Prinsip pengadaan” serta “ Etika Pengadaan “ sebagaimana yang
diamanatkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
32. Bahwa sangatlah ironis kemudian apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
menyatakan fakta yuridis dimulainya dari pengumuman evaluasi ulang hingga pengumuman
pemenang oleh TERGUGAT IV (Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-24, Bukti P-31, Bukti P-32,
Bukti P-35, Bukti T.IV 1 s/d T.IV 6) merupakan produk – produk keputusan TERGUGAT IV yang
tidak mempunyai dasar hukum, padahal pengumuman evaluasi ulang hingga pengumuman
pemenang tersebut tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT IV atas perintah dari PEMBANDING
II semula TERGUGAT I sebagai kepala daerah melalui Surat Nomor : 30/AS-II/VII/2011
Perihal : Evaluasi Ulang tertanggal 28 Juli 2012;
33. Bahwa merupakan fakta hukum yang bertolak belakang, apabila kemudian untuk Pengumuman
Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 03/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal
09 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pekerjaan Makansar yang
dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri (vide Bukti P-24) dinyatakan PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V merupakan produk – produk keputusan TERGUGAT IV yang tidak
mempunyai dasar hukum dan bertolak belakang dengan Pengumuman Hasil Pelelangan No.
13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar oleh
TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2012, Tapi pada akhirnya paket pekerjaan tersebut tidak
pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II dan telah diterbitkan SPPBJ dan Kontrak oleh
TERGUGAT III serta tidak dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V, sedangkan Paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Matungkas yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, telah dibatalkan oleh
oleh TERGUGAT II dan tidak diterbitkan SPPBJ dan Kontrak oleh TERGUGAT III serta telah
dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V. Apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III
dan V tersebut tidak termasuk tindakan yang memberikan perlakuan yang bersifat
diskriminatif ? Apakah tindakan TERGUGAT II,III dan V tersebut telah memberikan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ? Dan Apakah
tindakan TERGUGAT II,III dan V tersebut tidak melanggar hak – hak konstitusi dan hak
asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ?
55
34. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya alasan PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V yang saling bertolak belakang alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT
II, III, V, tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang ada, maka sudah
sepatut dan selayaknya alasan – alasan tersebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V
ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
b. TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melaksanakan Undang Undang yang berlaku (in casu
Perpres No 54 Tahun 2010)
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas alasan -
alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan
bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melaksanakan Undang Undang yang berlaku (in
casu Perpres No 54 Tahun 2010) dan tidak melakukan intervensi apapun juga karena sifat dari
TERGUGAT IV yang independent dalam melakukan proses pelelangan, dikarenakan alasan
alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan
fakta – fakta hukum yang ada;
2. Bahwa terdapat fakta hukum yang mana TERGUGAT II tidak mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) paling kurang melalui website K/L/D/I, untuk total 32 (tiga puluh) paket
pekerjaan konstruksi yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV tersebut, maka hal itu telah
bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3)
Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga
dengan adanya fakta hukum tersebut dengan sendirinya telah mematahkan dalil dari
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut;
3. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang bisa membuktikan bahwa TERGUGAT II dan
TERGUGAT III telah melakukan tindakan – tindakan yang yang bukan merupakan tugas pokok
dan kewenangan dari TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku
PPK menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tapi tindakan tindakan tersebut telah melampaui dan
mengambil alih tugas pokok dan kewenangan TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan;
4. Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-39 yang diajukan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT dipersidangan yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di
Koran Manado Post pada tanggal 20 April 2011 yang telah mengambil alih peran dari
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan yang melakukan evaluasi;
5. Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-41 yang diajukan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT dipersidangan, yaitu pernyataan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III di
Koran Manado Post pada tanggal 07 Mei 2011 atau 9 (sembilan) hari sesudah pelaksanaan
pengumuman hasil pelelangan gagal pada tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV. hal itu
membuktikan yang mana TERGUGAT II dan TERGUGAT III turut juga melakukan evaluasi
pelelangan bersama TERGUGAT IV sehingga mengumumkan ke publik akan segera di tender
ulang karena semua peserta yang mendaftar tidak memenuhi syarat ? selain itu hal itu
membuktikan bahwa memang sudah ada niat TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari awalnya
untuk melakukan pelelangan ulang pada pekerjaan – pekerjaan tersebut;
6. Bahwa sebagaimana dalil dalil gugatan dalam surat gugatan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, terdapat fakta – fakta hukum yang mana adanya pengakuan TERGUGAT
56
IV kepada kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT maupun kepada penyidik
Polres Minahasa Utara yang menyatakan selama tahapan proses evaluasi maupun evaluasi
ulang TERGUGAT IV telah mendapatkan intimidasi dan intervensi untuk menjegal perusahaan
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dan dalil – dalil gugatan tersebut tidak
pernah disangkal serta dibantah oleh TERGUGAT IV selama proses Persidangan di Tingkat
Pertama; (vide Posita butir 41 s/d 47, 59 s/d 64, 95 s/d 96 Putusan hal 19 s/d 23, hal 27 s/d 30,
hal. 41 s/d 42; serta Jawaban serta Duplik TERGUGAT IV);
7. Bahwa hal tersebut dapat mengartikan bahwa TERGUGAT IV telah mengakuinya secara diam
diam atas dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut,
sebagaimana doktrin hukum Prof. Eman Suparman melalui makalah yang berjudul “ Alat Bukti
Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ hal. 20 di http://resouces.unpad.ac.id, menerangkan
sebagai berikut “ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran
gugatan Penggugat atau bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh
Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ (
Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966 tanggal 30 Januari 1967);
8. Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ hal–hal
yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai
alat bukti. “ (Putusan MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);
9. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang mana TERGUGAT II tidak mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan paling kurang melalui website K/L/D/I, untuk total 32 (tiga puluh dua) paket
pekerjaan konstruksi yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV, sehingga bertentangan dengan
Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga adanya fakta hukum tersebut
dengan sendirinya telah mematahkan dalil serta alasan dari PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V tersebut;
10. Bahwa dengan adanya dalil PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang bertolak
belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada serta tidak sesuai ketentuan hukum berlaku,
maka sudah sepatut dan selayaknya alasan – alasan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
VIII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DALAM MEMBERIKAN
PENILAIAN DAN PENERAPAN TERHADAP KEKUATAN BUKTI-BUKTI
Dalam Memori Bandingnya pada Angka Romawi IV.Tentang Kekeliruan Memberikan Penilaian Dan
Penerapan Bukti - Bukti, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak sependapat dan sangat
keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat pada
halaman 110 paragraf ke-4 dan ke- 5. Selanjutnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V telah
memberikan alasan – alasannya.
Oleh karena itu, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan untuk
memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut :
a. - Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tetap pada prinsipnya untuk menolak
dengan tegas alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut karena
57
alasan – alasan tersebut sangat tidak mendasar, menyesatkan serta bertolak belakang dengan
fakta hukum yang ada;
- Bahwa tidaklah benar alasan – alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada
intinya menyatakan produk produk keputusan (hukum) yang dikeluarkan TERGUGAT IV telah
menyalahi aturan hukum yang ada, namun dijadikan bukti dipersidangan ini sehingga tidak dapat
digunakan sebagai bukti yang bersifat menentu dalam perkara ini. Hal itu dikarenakan alasan
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta
hukum yang ada;
- Bahwa di satu sisi PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tidak mengakui keabsahan
produk produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV untuk hasil pelelangan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi
disisi lain ironisnya produk - produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV untuk
pekerjaan lain yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV secara bersamaan yaitu Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar dengan pemenang oleh CV. Jaya Klabat Mandiri,
tidak dinyatakan menyalahi aturan dan diakui keabsahannya oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibatalkannya paket pekerjaan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar oleh TERGUGAT II, dan TERGUGAT III
telah dikeluarkan SPPBJ dan kontrak kerja serta TERGUGAT V tidak melelangkan kembali
tersebut;
- Bahwa sesuai fakta hukumnya, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, bersama –
sama dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Jaringan
Irigasi Matungkas adalah 3 (tiga) paket Pekerjaan dari yang diumumkan gagal lelang oleh
TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2011 dengan alasan tidak ada dokumen peserta lelang
yang lulus evaluasi penawaran; (vide Bukti P-6);
- Bahwa selanjutnya Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar tersebut, bersama sama
dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow telah disanggah dan kemudian
disanggah banding oleh TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan menyerahkan Jaminan
sanggahan Banding (vide Bukti P-9, Bukti P-15 dan Bukti P-17 ),
- Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Irigasi Matungkas telah disanggah dan disanggah banding
oleh TERBANDING II semula PENGGUGAT II dengan menyerahkan Jaminan sanggahan
Banding (vide Bukti P-10, Bukti P-16 dan Bukti P-18),
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 TERGUGAT IV melalui pengumuman
pemenang hasil evaluasi ulang Nomor : 03/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09
September 2011, CV. Jaya Klabat Mandiri ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dimana perusahaan tersebut notabene merupakan
peserta lelang yang pada pengumuman hasil pelelangan sebelumnya pada tanggal 28 April 2011
telah digugurkan oleh TERGUGAT IV dengan alasan tidak lulus evaluasi penawaran. Selain itu
pada tanggal 12 September 2011 tersebut melalui pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang
Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011 serta Nomor : 02/PPP-
EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 09 September 2011. CV. Veronica ditetapkan sebagai
pemenang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jarigan Irigasi Matungkas;
58
- Bahwa fakta hukumnya, CV. Jaya Klabat Mandiri yang sebelumnya telah digugurkan pada
pengumuman hasil pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar pada
tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV, tidak pernah mengajukan sanggahan kepada
TERGUGAT IV maupun sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I.
- Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Matungkas dimana CV. Veronica yang sebelumnya telah
digugurkan tanggal 28 April 2011 oleh TERGUGAT IV tidak pernah mengajukan sanggahan
kepada TERGUGAT IV maupun sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula
TERGUGAT I.
- Bahwa atas pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV
pada tanggal 12 September 2011 tersebut, maka TERBANDING I semula PENGGUGAT I telah
mengajukan sanggahan ulang atas evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Makansar, bersama sama dengan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow
(Vide Bukti P-26);
- Bahwa TERBANDING II semula PENGGUGAT II juga telah mengajukan sanggahan ulang atas
evaluasi ulang untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas (Vide Bukti P-27);
- Bahwa melalui Pengumuman Pelelangan Gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19
September 2011, serta Pengumuman Pelelangan Gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011
tanggal 19 September 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa sanggahan atas evaluasi ulang
untuk Pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas diterima oleh TERGUGAT IV, tapi yang dinyatakan gagal dan akan di evaluasi ulang
adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar. Hal tersebut sebagaimana
dibuktikan melalui Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang diajukan oleh yang diajukan
oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dimuka persidangan;
- Bahwa fakta hukumnya yang dibatalkan secara sepihak oleh TERGUGAT II dan tidak diterbitkan
SPPBJ serta Kontrak Kerja oleh TERGUGAT III adalah hanya untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sedangkan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri
tersebut, tidak dibatalkan oleh TERGUGAT II dan selanjutnya telah diterbitkan SPPBJ dan
Kontrak Kerja oleh TERGUGAT III;
- Bahwa sebagaimana juga dibuktikan dengan Bukti P-35 dan Bukti P-36, yang hanya dilakukan
pelelangan ulang oleh TERGUGAT V adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow
dan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar oleh TERGUGAT V. sedangkan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang dimenangkan oleh CV. Jaya Klabat Mandiri
tidak pernah dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V;
- Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang mana produk produk keputusan hukum lainnya yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT IV terkait penetapan pemenang pelelangan hasil pemilihan
langsung (vide Bukti P-23) lebih khususnya untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo yang disanggah oleh
TERBANDING I semula PENGGUGAT I (vide Bukti P-28) serta Pekerjaan Pembangunan Jalan
Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang disanggah oleh CV. Juliet Omega Echo dan CV Terbit
59
Terang (vide Bukti P-33), dan TERGUGAT IV nanti menjawab sanggahan tersebut pada tanggal
20 September melalui Surat Nomor 04/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 19 September
2011 (vide P-30) sehingga tenggang masa sanggah sampai dengan sanggahan banding nanti
berakhir pada tanggal 27 September 2011. Dan TERGUGAT IV juga nanti menjawab sanggahan
dari CV. Juliet Omega Echo dan CV Terbit Terang pada tanggal 22 September melalui Surat
Nomor 05/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 serta Surat Nomor
06/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 (vide Bukti P-33) sehingga
tenggang masa sanggah sampai dengan sanggahan banding nanti berakhir pada tanggal 29
September 2011, sebagaimana tercermin pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1); dan Lampiran III
Bagian B Point 1 Huruf m Angka 1), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
- Bahwa apabila tenggang waktu masa sanggah sampai masa sanggah banding telah berakhir
maka TERGUGAT IV baru bisa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase
Desa Watudambo sesudah tanggal 27 September 2011 serta untuk Pekerjaan Pembangunan
Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori sesudah tanggal 29 September 2011, sebagai dasar
TERGUGAT III selaku PPK untuk menerbitkan SPPBJ terkait pekerjaan – pekerjaan tersebut
sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 1), Perpres No. 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa jika menurut PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bahwa TERGUGAT IV selaku
Panitia Pengadaan telah diganti dengan TERGUGAT V oleh TERGUGAT II selaku Pengguna
Anggaran pada tanggal 21 September 2011 sedangkan masa sanggah/sanggah banding terkait
pekerjaan – pekerjaan tersebut belum berakhir sesuai ketentuan, maka BAHP yang dikeluarkan
oleh TERGUGAT IV sesudah tanggal 22 September 2011 (setelah pergantian TERGUGAT IV)
jelas jelas cacat hukum dan harus dibatalkan juga demi hukum disebabkan PPK nanti dapat
menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dengan ketentuan masa sanggah
dan/atau masa sanggah berakhir sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n
Angka 2) c), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (vide
Bukti P-30 dan P-33)
- Bahwa hal tersebut juga bisa membuktikan yang mana TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah
melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan masa sanggah sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1); dan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m
Angka 1), Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa fakta hukumnya, produk produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV
tersebut terkait hasil pelelangan / pemilihan langsung untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Apela Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo serta
Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kec. Wori yang merupakan produk
penetapan dari TERGUGAT IV yang terbukti cacat hukum dan harus batal demi hukum
tersebut, pada kenyataaannya telah diakui keabsahaannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT
III dengan tidak pernah dibatalkannya pekerjaan pekerjaan tersebut oleh TERGUGAT II dan
selanjutnya malah telah diterbitkan SPPBJ dan kontrak Kerja oleh TERGUGAT II, apakah hal
tersebut bukan termasuk perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama
dihadapan hukum ? apakah tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut tidak
menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum ?
60
b. - Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas alasan dari
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang telah memutarbalikan fakta hukum dengan
menyatakan adanya pengakuan TERGUGAT IV tersebut disebabkan balas dendam akibat
diberhentikan oleh TERGUGAT II karena fakta hukum yang sebenarnya adalah TERGUGAT IV
diganti secara sepihak dan terus dipojokkan oleh TERGUGAT II disebabkan TERGUGAT IV tidak
menuruti kemauan TERGUGAT II untuk menggugurkan dokumen penawaran perusahaan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara tersebut akibat balas dendam karena TERBANDING I semula
PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I
pada Pilkada Minahasa Utara tahun 2010 yang lalu. Adapun TERBANDING II semula
PENGGUGAT II turut terkena imbasnya hanya karena TERBANDING II semula PENGGUGAT II
adalah adik kandung dari TERBANDING I semula PENGGUGAT I, sebagaimana pengakuan
TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang termuat dalil
gugatan pada posita gugatan perkara aquo;
- Bahwa sebagaimana juga dibuktikan dengan Bukti P-37 dan P-43 di muka persidangan, maka
terdapat fakta – fakta hukum yang mana penetapan pemenang pelelangan di Kabupaten
Minahasa Utara turut di tentukan oleh pilihan politik pada waktu pilkada 2010 yang lalu, dan
seleksi proyek hanyalah formalitas dan slogan saja;
- Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya menyatakan
bahwa pengakuan TERGUGAT IV selaku Panitia pengadaan yang menyatakan telah menetapkan
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas melalui Jawaban dan Duplik serta ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d Bukti T.IV-6
yang diajukan dimuka persidangan merupakan bukti yang sempurna / lengkap berdasarkan
doktrin hukum, hukum acara perdata maupun yurisprudensi;
- Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek “ Hal. 81, menerangkan bahwa : “ Apabila pengakuan secara
tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan pengakuan yang
ditulis dalam surat jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai
pengakuan secara lisan di depan sidang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, menyatakan bahwa : ” Pengakuan yang
dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang
mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus ”;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ dengan adanya
pengakuan Tergugat, maka dianggap gugatan Penggugat telah terbukti ( Putusan MARI No.
496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971);
- Bahwa selain, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “
Pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti harus dianggap cukup untuk
membenarkan keadaan yang diakui Tergugat. ( Putusan MARI No. 665 K/Sip/1973 tanggal 28
November 1973);
61
c. - Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang hanya berupa foto
kemudian menilainya sebagai bukti yang bersifat menentu sehingga membuat pertimbangan
hukumnya sebagaimana termuat pada Putusan hal 111, adalah alasan yang keliru dan tidak
mendasar;
- Bahwa adanya alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut membuktikan justru
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V bersama Kuasa Hukumnya yang tidak cermat
ataupun mungkin tidak pernah melihat dan memeriksa Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh
TERGUGAT IV tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara cermat dan benar
memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut,
dikarenakan Bukti T.IV-8 tersebut selain berupa Print Out tentang foto tentang penambahan /
penyisipan /penggantian Nomor Surat Keputusan Pengantian Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan
Pengangkatan Panitia baru (TERGUGAT V) yaitu Surat Keputusan Nomor :
255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU
Minahasa Utara tertanggal 21 September 2011, pada Bukti T.IV-8 tersebut terdapat juga
“pengakuan” TERGUGAT IV yang dicantumkan di bawah foto tersebut yang mana TERGUGAT II
nanti memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV tentang adanya pergantian dari
TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30 Wita atau 1
(satu) hari sesudah TERGUGAT IV melaksanakan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil
Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 untuk
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pengumuman Pemenang Pelelangan
Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011
untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas di papan pengumuman masyarakat
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Bukti P-31 yang diajukan
oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV.4 yang
diajukan TERGUGAT IV di muka persidangan.
Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas telah membuktikan alasan –
alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut sangat tidak
mendasar, menyesatkan serta bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada, sehingga sudah sepatut
dan selayaknya alasan – alasan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
IX. TERPENUHINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PARA PEMBANDING (semula
TERGUGAT I, II, III, V) dan TERGUGAT V MENURUT PASAL 1365 DAN 1367
KUHPERDATA, JELAS DAN TERBUKTI SECARA SAH BERDASARKAN HUKUM;
Majelis Hakim Yang Terhomat,
Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya untuk menolak dengan
tegas alasan - alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V pada
Memori Bandingnya Angka Romawi V Tentang Tentang Kekeliruan Dalam Menerapkan Pasal 1365
KUHPerdata hal 13 s/d hal 20, karena alasan – alasan tersebut hanyalah merupakan pandangan atau
pendapat pribadi dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, tidak mendasar, serta sangat
bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada;
62
Bahwa adanya argumentasi PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa
perbuatan Pembanding dengan tidak menetapkan Terbanding sebagai Pemenang untuk paket
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow adalah CV. Sonvino dan Paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas adalah CV. Architecno adalah bukan merupakan Perbuatan
Melawan Hukum dengan alasan alasannya, justru sebaliknya semakin membuktikan secara terang
benderang adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena tindakan
TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah melampaui tugas dan kewenangannya serta
mengambil alih tugas dan kewenangan TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan;
Bahwa kami hendak menegaskan kembali yang mana TERGUGAT IV sebagai Panitia Pengadaan lah
yang paling berhak sesuai tugas dan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun
2010 untuk menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang
pelelangan untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas, dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai tugas dan
kewenangan hukum untuk menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai
pemenang pelelangan pekerjaan – pekerjaan berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010;
Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Perpres No, 54 Tahun 2010 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menetapkan pemenang pelelangan;
Bahwa selain itu, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran hanya bisa menetapkan pemenang lelang
untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar). Hal tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf f angka 1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai berikut : ” PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai
berikut: f. menetapkan :
1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah)
Bahwa sehingga untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow yang hanya bernilai HPS
sebesar Rp. 392.516.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu
Rupiah), serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang hanya bernilai HPS sebesar
Rp. 294.578.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Rupiah), atau dengan nilai dibawah dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka
penetapan pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut, bukanlah merupakan tugas dan
kewenangan dari TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran;
Bahwa penetapan pemenang lelang untuk paket pekerjaan pekerjaan tersebut, adalah merupakan tugas
dan kewenangan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat
(2) Huruf g angka 2) Perpres No, 54 Tahun 2010 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Tugas pokok dan kewenangan
ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : g. khusus untuk ULP:
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
63
Bahwa tugas dan kewenangan TERGUGAT IV untuk menetapkan pemenang pelelangan untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, telah dilakukan oleh
TERGUGAT IV dengan menetapkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai
pemenang pelelangan melalui Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/BAHEU/DPU-
MINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 dan Berita dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang
Nomor : 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 05 September 2011, serta Surat Penetapan
Pemenang Nomor : 01/SPPP-EU/DPUMINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dan Surat
Penetapan Pemenang Nomor : 02/SPPPEU/ DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 08 September 2011.(
vide Bukti P-32 dan Bukti T.IV-2, T.IV-3, T.IV-5, T.IV-6);
Bahwa adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat menyesatkan dan tidak bisa ditolerir,
apabila dalam memori bandingnya, PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V berusaha mengelabui
dan menyesatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memberikan alasan alasan yang direkayasa
seolah olah mendasarkan pada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, dengan siasat tanpa menyertakan
kutipan - kutipan isi ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut, sehingga akan mengelabui dan
menyesatkan apabila isi ketentuan tersebut tidak dibuka dan dengan benar. hal itu akan kami buktikan
seperti berikut ini :
- PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V beralasan : “ Bahwa untuk Perbuatan Tergugat V
yang tidak mengumumkan Para Penggugat sebagai pemenang adalah sebuah tindakan yang
benar, dimana setelah pelelangan dinyatakan batal maka Panitia atau Tergugat V harus
melakukan Pelelangan atau Pemilihan Langsung ulang sebagaimana yang termuat dalam Pasal
84 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 “ (vide Memori Banding Angka Romawi V hal 14 baris ke-
6 dari bawah). Padahal seharusnya sesuai ketentuan Pasal 84 Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut,
apabila pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal maka TERGUGAT V selaku Panitia
Pengadaan diperkenankan melakukan evaluasi ulang. Hal tersebut sebagaimana bunyi ketentuan
Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam
hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
a. evaluasi ulang;
Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan perbuatan TERGUGAT II
dan TERGUGAT III baru ada setelah pengumuman pemenang pelelangan dari TERGUGAT IV
sebagaimana diatur pada Pasal 85 dan Pasal 86 Perpres No. 54 Tahun 2010, adalah alasan yang
sangat keliru, tidak mendasar, sangat menyesatkan, disebabkan karena tugas dan kewenangan
TERGUGAT III selaku PPK bukan hanya mengurus SPPBJ dan/atau Kontrak sebagaimana disebutkan
pada Pasal 85 dan Pasal 86 Perpres No. 54 Tahun 2010, tapi masih banyak tugas dan kewenangan
lainnya yang harus dilakukan oleh TERGUGAT III selaku PPK dalam setiap pelaksanaan pengadaan
barang/jasa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perpres No, 54 Tahun 2010. Dan mengapa PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali menyatakan alasan PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V tersebut menyesatkan ? karena sebagaimana alasan PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V tersebut, pada Pasal 85 dan 86 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang disebutkan tidak
pernah menyebut atau menyinggung kata “Pengguna Anggaran” (TERGUGAT II);
Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan, oleh karena itu maka PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sudi kiranya bisa memeriksa dan
mencocokan kembali semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang disebutkan oleh
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dalam Memori Bandingnya karena ketentuan – ketentuan
yang dilampirkan tersebut seringkali tidak relevan dan sangat kontradiktif dengan alasan – alasan
bantahan yang disebutkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V;
64
Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT II
selaku PPK serta TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan, adalah bagian organisasi Pengadaan
Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia jasa.
Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan pekerjaan Konstruksi sumber dana APBD T. A 2011
di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara bukan baru nanti dimulai pada saat TERGUGAT
IV mengumumkan Pelelangan tersebut pada tanggal 30 Maret 2011;
Bahwa sesuai ketentuan, sebelum TERGUGAT IV melaksanakan pengumuman pelelangan tersebut,
TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran memiliki kewajiban untuk menetapkan Rencana Umum
Pengadaan serta mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaaan tersebut paling kurang di
website K/L/D/I. hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; serta Pasal 25
Ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. dan
sesuai fakta hukumnya, pengumuman Rencana Umum Pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan
oleh TERGUGAT II selaku penguna Anggaran (vide Replik PARA PENGGUGAT hal. 16 s/d 17). Hal itu
telah membuktikan yang mana TERGUGAT II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf c dan d Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran
menetapkan TERGUGAT II sebagai PPK serta TERGUGAT IV sebagai Panitia Pengadaan;
Bahwa TERGUGAT III selaku PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh TERGUGAT II selaku Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, bukan hanya menerbitkan SPPBJ ataupun
menandatangani kontrak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” PPK
merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”
Bahwa sehingga sesuai ketentuan Lampiran III Bagian A. tentang Persiapan Pemilihan Pengadaan,
Pada Point 1 Huruf a, b, dan c Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum Pengadaan
kepada TERGUGAT II selaku PPK dan TERGUGAT V selaku Panitia Pengadaan, yang terdiri dari :
a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi, pemaketan pekerjaan, cara pengadaan, pengorganisasian
pengadaan;
b. Rencana Pengganggaran Biaya Pengadaan
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu
pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada
lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektif tahun anggaran, spesifikasi teknis pekerjaan yang diadakan dan besarnya total biaya
pekerjaan;
Bahwa selanjutnya TERGUGAT II selaku PPK mengundang TERGUGAT IV dan tim teknis untuk
membahas Rencana Umum Pengadaan dan PPK kemudian menyusun Rencana Pelaksanaan
Pengadaan sesuai dengan hasil kajian RUP meliputi Spesifikasi Teknis dan gambar, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) hingga diakhiri dengan TERGUGAT II menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
kepada TERGUGAT IV sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan. Hal tersebut
sebagaimana tercantum pada Lampiran III Bagian A Point 2 s/d Point 3 Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dan setelah penyusunan Dokumen Pengadaan telah
selesai maka barulah TERGUGAT IV bisa melaksanakan pengumuman pelelangan ;
65
Bahwa untuk membantu tugas TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadan dalam proses pelelangan
tersebut, maka TERGUGAT III menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf c Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
Bahwa kami hendak meluruskan, yang mana sesuai ketentuan tahapan pelelangan yang tidak boleh
dipengaruhi dan di intervensi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanyalah selama proses evaluasi.
Hal tersebut sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Perpres
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
“ Para Pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses
evaluasi “. Tapi diluar tahapan evaluasi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT II selaku
Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran APBD
Kab. Minahasa Utara tersebut; termasuk juga pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT
IV yang mengunakan anggaran APBD Kab. Minahasa Utara tersebut;
Bahwa selain itu, TERGUGAT III selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/jasa; hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Bahwa sebagaimana termuat pada Point 7 Posita gugatan perkara aquo, untuk ditetapkan sebagai PPK
maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, TERGUGAT III wajib memenuhi persyaratan antara lain antara
lain menantangani Pakta Integritas. Dan hal tersebut telah diakui oleh PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V sebagaimana termuat pada Point 12 Jawaban dari TERGUGAT I, II, III, V yang
menyatakan sebagai berikut : ” bahwa dalil gugatan bagian II point 7 akan ditanggapi sebagai
berikut : bahwa sesuai ketentuan yang berlaku “ (vide putusan hal. 88 baris ke-10 dari bawah);
Bahwa dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh TERGUGAT III tersebut pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini
menyatakan sebagai berikut :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui
ada indikasi KKN dalam pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima
sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara
pidana;
Bahwa selanjutnya atas adanya pengumuman oleh TERGUGAT IV pada tanggal 28 April 2011 melalui
Pengumuman Hasil Pelelangan No. 11/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow, Pengumuman Hasil Pelelangan No. 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, dan Pengumuman Hasil Pelelangan No.
12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang mana
mengumumkan bahwa pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dinyatakan gagal dengan alasan
tidak ada dokumen penawaran yang lulus evaluasi, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT IV melalui Surat Nomor. 37/S/CV-S/V-2011
66
tertanggal 3 Mei 2011 dan Surat Nomor : 29/CV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011, yang mana 2
(dua) surat sangahan tersebut telah disampaikan juga kepada TERGUGAT III selaku PPK. (vide Tanda
Terima pada Bukti P-9 dan P-10)
Bahwa kemudian TERGUGAT III selaku PPK harus menindaklanjuti 2 (dua) buah surat sanggahan yang
disampaikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut sebagai “ pengaduan”.hal
tersebut berdasarkan Ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1. Huruf n. Angka 5) Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : “
Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah,
dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.”.Tapi fakta hukumnya, pada saat itu
sampai diajukannya sanggahan banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I terus berproses
sampai diadakan evaluasi ulang pada tanggal 03 Agustus 2011, TERGUGAT III tidak pernah
menindaklanjuti “pengaduan” dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut;
Bahwa selain itu, sesuai dengan “ Pakta Integritas “ yang ditandatanganinya, maka TERGUGAT III
berkewajiban untuk melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila
pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dipandang TERGUGAT III telah
menyimpang pelaksanaan pelelangan, tapi fakta hukumnya TERGUGAT III selaku PPK tidak pernah
melaporkan adanya penyimpangan tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan “ Pakta Integritas
“ yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT III sendiri. Sehingga hal tersebut semakin membuktikan
adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III;
Bahwa mengenai alasan bantahan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan :
“ mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa ada intervensi dari TERGUGAT II kepada
TERGUGAT IV, selama dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktian oleh PARA PENGGUGAT “,
adalah alasan yang sangat bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang ada, dikarenakan
dengan dibantahnya Bukti -T I, II, III, V (2) yaitu berupa Surat Keputusan dari TERGUGAT II tentang
pembentukan TERGUGAT V oleh pihak TERGUGAT sendiri yaitu TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8
yang diajukan di muka persidangan yang mana Bukti T.IV-8 tersebut menunjukan bahwa SK
TERGUGAT II tersebut bertanggal mundur (back dated) dan fakta hukumnya TERGUGAT II nanti
memberitahukan secara lisan tentang pemberhentian TERGUGAT IV nanti tanggal 23 September 2011
pukul 09.30 Wita, maka hal itu telah membuktikan secara hukum di muka persidangan bahwa
memang benar TERGUGAT II telah melakukan “intervensi” kepada TERGUGAT IV;
Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-39 s/d P-41 yang diajukan oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan, fakta – fakta hukum tersebut telah membuktikan
yang mana TERGUGAT II serta TERGUGAT III melampaui tugas kewenangannya sesuai ketentuan,
serta sudah mengambil alih “peran “ dari TERGUGAT IV maka hal itu sudah bisa membuktikan adanya “
intervensi “ kepada TERGUGAT IV;
Bahwa selain itu, sebagaimana dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam
surat gugatan tentang adanya “ intervensi” dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV adalah fakta
hukum ada “ pengakuan “ dari TERGUGAT IV sendiri kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT serta penyidik polres Minahasa Utara, dan fakta hukum tersebut selama persidangan
Tingkat Pertama tidak pernah disangkal / dibantah oleh TERGUGAT IV sebagai pihak yang
memberikan “pengakuan” tersebut. (vide Posita butir 41 s/d 47, 59 s/d 64, 95 s/d 96 Putusan hal 19 s/d
23, hal 27 s/d 30, hal. 41 s/d 42; dan vide Jawaban serta Duplik TERGUGAT IV);
67
Bahwa hal tersebut dapat mengartikan bahwa TERGUGAT IV telah “ mengakuinya secara diam diam
“ atas dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut;
Bahwa hal tersebut menurut Prof. Eman Suparman melalui makalahnya yang berjudul “ Alat Bukti
Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ hal. 20 di http://resouces.unpad.ac.id, menerangkan bahwa
“ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan Penggugat atau
bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat
dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ ( Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966
tanggal 30 Januari 1967);
Bahwa selain itu, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Ri, menyatakan : “ hal–hal yang diajukan
oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. “ (Putusan
MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);
Bahwa selanjutnya, alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa untuk
Perbuatan Tergugat V yang tidak mengumumkan Para Penggugat sebagai pemenang adalah suatu
tindakan yang benar, dimana setelah pelelangan dinyatakan batal maka Panitia atau Tergugat V harus
melakukan pelelangan atau pemilihan langsung ulang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 84
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, adalah alasan keliru dan tidak mendasar;
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Bukti T I,II,III,V (3) dan Bukti T I,II,III,V (4) yang
diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V dimuka persidangan tingkat pertama,
tidak bisa membuktikan secara hukum yang mana TERGUGAT IV telah mengumumkan pelelangan gagal
untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
sebagaimana alasannya bantahannya, sebab seperti termuat pada Bukti T I,II,III,V (3) tersebut yaitu
Pengumuman Pelelangan Gagal No. 01/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19 September 2011, dan
Bukti T I,II,III,V (4) yaitu Pengumuman Pelelangan Gagal No. 02/PPG/DPU-MINUT/IX/2011 tanggal 19
September 2011, yang menyatakan TERGUGAT IV telah menerima sanggahan atas evaluasi ulang
untuk Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas, tapi selanjutnya yang dinyatakan gagal dan akan dievaluasi ulang adalah
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar. Sehingga fakta hukum tersebut telah menunjukan
bahwa yang dibatalkan oleh TERGUGAT IV adalah Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar,
dan bukanlah Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas;
Bahwa fakta hukumnya lainya, seperti tercantum pada Bukti P-35 dan P-36 yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, dimana yang dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V
adalah Pekerjaan Pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas, sedangkan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yang
dinyatakan gagal lelang dan akan dievaluasi ulang berdasarkan Bukti T I,II,III,V (3) dan T I,II,III,V (4)
yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V ironisnya tidak pernah
dievaluasi ulang ataupun dilelangkan kembali oleh TERGUGAT V;
Bahwa kalaupun menurut pendapat PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang tidak mendasar
tersebut, TERGUGAT IV yang mana telah melakukan pengumuman gagal untuk untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, maka sesuai
ketentuan selanjutnya TERGUGAT V harus memberitahukan kepada peserta lelang termasuk PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan kemudian TERGUGAT V dapat melakukan evaluasi
68
ulang, dan bukan secara mutlak untuk melakukan pelelangan atau pemilihan langsung ulang. Hal
tersebut berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
• Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut: ” Setelah pelelangan /
pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta”;
• Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam
hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
a. evaluasi ulang;
Bahwa selain itu, dengan telah ditetapkannya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV sebagaimana Bukti P-31 dan P-32 serta
Bukti T.IV-1 s/d Bukti T.IV-6, dan kemudian TERGUGAT V melelangkan kembali pekerjaan tersebut
maka tindakan TERGUGAT V tersebut telah bertentangan dengan prinsip prinsip kepatutan serta
bertentangan dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan melawan hukum, seperti juga
di Negara – Negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di
Indonesia yakni sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) seperti terdapat dalam
Pasal 1365 KUHperdata
2. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam
Pasal 1366 KUHPerdata
3. Tanggung Jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal
1367 KUHPerdata
Bahwa sebagaimana termuat pada Surat Gugatan perkara aquo, Gugatan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT terhadap PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT
IV adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum ( onrechtmatigedaad ), yang mana pada posita Point 121
dan 156 gugatan perkara aquo, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan
gugatan perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata;
Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa,
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, antara lain menyebutkan bahwa,
“ Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang barang yang berada di bawah pengawasannya.”
“ Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang orang itu ”;
Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan melawan hukum “ hal
119, menerangkan bahwa : “ dalam hal Pelaku dapat dipersalahkan maka akan timbul tuntutan pada
dua orang yakni terhadap si pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata dan terhadap orang yang
melakukan pengawasan atas si pelaku berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata”
69
Bahwa dalam buku yang sama, Prof. Rosa Agustina memberikan contoh penerapan pertanggung
jawaban menurut Pasal 1367 KUHPerdata tersebut pada kasus Lim Chian Soen vs N.V Bintang dan
Soegono Atmodirejo ( Putusan MARI No : 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973);
Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata tersebut, maka
PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah selain harus bertanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai tanggung gugat
(aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari
PEMBANDING I semula TERGUGAT I, II, V. serta TERGUGAT IV;
Bahwa begitu juga dengan TERGUGAT II selaku kepala SKPD dan Penguna Anggaran selain harus
harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai
tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV. dan TERGUGAT V.
Bahwa selain itu, TERGUGAT III selaku PPK yang adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka TERGUGAT III selaku PPK selain harus
bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai
tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa yang menjadi
tanggung jawab dari TERGUGAT III tersebut;
Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 122 s/d 123 gugatan perkara aquo (Putusan Hal. 51 s/d
52), menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut
M.A Moegni Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ pada halaman
35 yaitu “ bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau :
bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegni Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan
dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum,
dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak
atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau
melalaikan dengan peraturan perundang- undangan. Sedangkan yang dimakud melanggar kesusilaan
baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan,
sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan – peraturan hukum yang tidak
tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang
menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;
Bahwa berdasarkan dalil - dalil dalam surat gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
serta Replik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang diajukan di muka persidangan
pada tanggal 30 April 2012 dan dibuktikan melalui Bukti P-1 s/d P-48, serta didasarkan juga atas “
pengakuan” TERGUGAT IV melalui jawabannya pada tanggal 09 April 2012 serta Dupliknya pada
tanggal 04 Mei 2012 yang diajukan dimuka persidangan, serta ditunjang dengan Bukti T. IV 1 s/d T.IV 8,
maka fakta – fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING
( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, maka dapat ditarik kesimpulan seperti yang dapat diuraikan sebagai berikut :
70
Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka suatu perbuatan perbuatan melawan
hukum dapat dituntut ganti kerugian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya Kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
Ad. 1. Adanya Suatu Perbuatan
Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” hal 5,
menerangkan bahwa : “ secara klasik yang dimaksud dengan “ perbuatan” dalam istilah Perbuatan
Melawan Hukum adalah;
a. Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
b. Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah. Perbuatan mana
merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya
c. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk
melakukannya;
Bahwa sesuai penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan “ adanya perbuatan “ dari PARA
PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV dalam perkara aquo, antara lain
sebagai berikut :
1. Bahwa adanya perbuatan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang tidak menjawab secara
tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
padahal PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab
sanggahan banding tersebut secara tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran
Bagian B Point 1 huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerinta.; (vide Bukti P-15 s/d P-18);
2. Bahwa adanya perbuatan dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang memberikan perlakuan
diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara tidak menjawab secara
tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
tapi disisi lain telah menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV.
SMART EDUKATAMA sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. Padahal PEMBANDING II semula TERGUGAT selaku Kepala
pemerintahan mempunyai kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20);
3. Bahwa adanya perbuatan dari TERGUGAT II yang memberikan “stigma” kepada PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan TERBANDING I semula
PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I
pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak
diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
Padahal TERGUGAT II tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut; (vide Posita Point 45
Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas)
71
4. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengintervensi tugas dan
wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dalam melaksanakan evaluasi pelelangan
sehingga merugikan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. padahal
perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dilarang oleh ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1
huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti P-39 s/d 41, Bukti P-5
s/d P-6, Bukti P-9 s/d P-10, Bukti P-24, Bukti T. IV-8, Posita Point 58 putusan hal. 27, Posita Point 61
putusan hal. Posita Point 120 Hal. 51 28, Bukti P-39 s/d 41);
5. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang membatalkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan beralasan telah mengganti TERGUGAT IV melalui
Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang
Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated). padahal perbuatan TERGUGAT
II tersebut adalah perbuatan yang salah karena bertentangan dengan prinsip kepantasan dan
kewajaran, serta bertentangan dengan hak-hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti
P-31 s/d P-32, Bukti P-42, Bukti Bukti T IV.7 s/d T.IV-8, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98
baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV)
6. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan
yang tidak sama didepan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh
TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak membatalkan
pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis,
pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa
Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses pada masa sanggah
pada saat TERGUGAT IV diganti, sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT II selaku bagian dari
pemerintahan mempunyai kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
7. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak menyediakan informasi kepada Publik baik
melalui pengumuman di website www.pemkab-minahasauatara.co.cc, Portal Pengadaan melalui
LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara terkait dengan pembatalan dan pertimbangannya untuk pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan
TERGUGAT IV. Padahal TERGUGAT II wajib menyediakan informasi publik atas keputusan
pembatalaan pekerjaaan pekerjaan tersbut dan pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal
11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
8. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak pernah mengembalikan jaminan penawaran dari
perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait pelelangan paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar, Peningkatan
72
Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta tidak
mengembalikan jaminan penawaran dari TERBANDING I semula PENGGUGAT II terkait pelelangan
paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, padahal TERGUGAT II mempunyai
kewajiban hukum untuk mengembalikan jaminan penawaran dari masing – masing pekerjaan
tersebut berdasarkanketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi;
9. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT II yang tidak mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas, atas dibatalkannya pekerjaan pekerjaan tersebut secara sepihak dan tanpa alasan yang
dapat dipertanggung jawabkan. Padahal TERGUGAT II mempunyai kewajiban hukum untuk menganti
biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut
berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
10. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai
pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan TERGUGAT IV padahal masa
sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain, padahal TERGUGAT III
mempunyai kewajiban hukum untuk menerbitkan SPPBJ pada pekerjaan – pekerjaan yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut berdasarkan
ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d
P-32, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3
dari atas, Duplik TERGUGAT IV);
11. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan
yang tidak sama didepan hukum dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan
untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan
TERGUGAT III telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada
pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis,
pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa
Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT I V dan masih berproses pada masa
sanggah pada saat TERGUGAT IV diganti, sehingga bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT II selaku bagian dari
pemerintahan mempunyai kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, untuk menegakkan dan menghormati hak hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT (vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
12. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang menggugurkan dokumen penawaran dari PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tahapan evaluasi tanpa dilakukan klarifikasi
terlebih dahulu, padahal TERGUGAT IV mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi
73
terhadap dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan
ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9) Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; (vide Bukti P-4 s/d P-5):
13. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang melakukan merekayasa pengumuman hasil
pelelangan pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 12 September 2011 sehingga PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
dengan alasan dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal seharusnya dokumen penawaran
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai
pemenang pelelangan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kepantasan dan kewajaran
serta bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT.(Bukti P-6 dan Bukti P-24);
14. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT IV yang mengulur – ngulur waktu pengumuman hasil evaluasi
ulang sebagaimana yang dijadwalkan oleh TERGUGAT IV sendiri yaitu pada tanggal 16 Agustus
2011.merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban
hukumnya, bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan
juga bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran.( vide Bukti P-21 s/d P-22, dan P-24);.
15. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui pengumuman
Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011, padahal pekerjaan – pekerjaan tersebut telah
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan
TERGUGAT IV, sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan, selain itu telah bertentangan
dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Padahal perbuatan
TERGUGAT V tersebut adalah perbuatan yang salah karena pekerjaan pekerjaan tersebut telah
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide Bukti P-35 dan P-36);
16. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang tidak menjelaskan dalam pengumuman Nomor :
001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc
serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang
dilelangkan yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas tersebut merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan
sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Padahal
perbuatan TERGUGAT V adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum menurut ketentuan
Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dan serta bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan hak –hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7
Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang
menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan ”; (vide Bukti P-35);
17. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tanpa dilakukan
pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang,
serta tanpa dilakukan evaluasi ulang sehingga bertentangan hak hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk
memberitahukan pelelangan gagal tersebut kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagai peserta lelang sebelumnya berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B
74
Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah, dan TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan evaluasi
ulang atas pekerjaan pekerjaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres
No 54 Tahun 2010; (vide Bukti P-35);
18. Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang bertentangan
dengan “pakta integritas” yang ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di
DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sebagaimana
ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Padahal TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi “Pakta Integritas “ tersebut;
19. Bahwa adanya perbuatan PEMBANDING I (semula TERGUGAT II, III, V) serta TERGUGAT IV yang
bertentangan dengan kewajiban serta larangan bagi seorang PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3
Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 dan 17; serta Pasal 4 Ayat 1, 6 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Bahwa adanya adanya perbuatan TERGUGAT II yang bertindak sewenang wenang kepada
TERGUGAT IV dengan mengganti secara sepihak TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan
sehingga merugikan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT
IV yang bertentangan dengan etika pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f,
dan g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT
IV yang bertentangan dengan “prinsip prinsip pengadaan “ berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta
TERGUGAT IV yang bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas
Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengggaraan Negaram Asas Kepentingan Umum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionialitas dan Asas Akuntabilitas berdasarkan ketentuan
Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
24. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta
TERGUGAT IV yang bertentangan dengan Prinsip Kepatutan yaitu Prinsip Kepastian Hukum,
Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play), Prinsip Kepantasan dan Kewajaran;
25. Bahwa adanya perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang melakukan “pembiaran “ atas
stigmatisasi politik yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, yang bertentangan dengan asas kepatutan;
26. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT
IV yang bertentangan dengan hak – hak konstitusi dan hak Asasi PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
asasi Manusia;
75
27. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT
IV, yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukumnya untuk menghormati,
melindungi, menegakkan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia;
28. Bahwa adanya perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT
IV yang memberikan perlakuan diskriminatif secara terstruktur dan tersistematis secara berjenjang
baik dari bawahan sampai dengan atasan selama tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta
TERGUGAT IV tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya dikategorikan sebagai sebuah
”pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat” berdasarkan Penjelasan Pasal 104 Ayat (1)
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya perbuatan atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta
TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;
Ad. 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
Bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, di Negeri Belanda
dan demikian juga di Indonesia, unsur melawan hukum telah diartikan dalam arti yang seluas luasnya,
Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata susila
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;
Bahwa yang mana kriteria Pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria
ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis;
Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap
termuat dalam Uraian Ad.2.ini
Bahwa selanjutnya adapun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING
(semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV, yakni antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang tidak menjawab secara tertulis
sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (6)
serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
Pasal 82 Ayat (6) :
” Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas
semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah surat sanggahan banding diterima ”;
76
Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2) :
“ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban
secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima”; (vide Bukti P-15 s/d P-18)
2. Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang memberikan perlakuan diskriminatif
dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara tidak menjawab secara tertulis
sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tapi
disisi lain telah menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV.
SMART EDUKATAMA, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan
prinsip kepatutan, bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum PEMBANDING II
semula TERGUGAT I serta bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. (vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20);
3. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan TERBANDING I semula PENGGUGAT I
dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula TERGUGAT I pada pemilihan
kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan dan tidak diperkenankan untuk
mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, adalah sebuah
perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan serta
bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide
Posita Point 45 Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas);
4. Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengintervensi tugas dan
wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi, adalah suatu
perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, bertentanagn
dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT serta bertentangan
dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam melakukan
evaluasi sebagai berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada ULP selama proses evaluasi ”.(vide Bukti P-39 s/d 41, Bukti P-5 s/d P-6, Bukti P-9 s/d P-
10, Bukti P-24, Bukti T. IV-8, Posita Point 58 putusan hal. 27, Posita Point 61 putusan hal. Posita
Point 120 Hal. 51 28, Bukti P-39 s/d 41);
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang membatalkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan beralasan telah mengganti TERGUGAT IV melalui
Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang
Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated), adalah suatu perbuatan
melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran serta
bertentangan dengan hak-hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut; (vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti P-31 s/d P-32, Bukti
P-42, Bukti Bukti T IV.7 s/d T.IV-8, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari
bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV);
77
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang
tidak sama didepan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak
membatalkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar,
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV dan masih
berproses pada masa sanggah pada saat TERGUGAT IV diganti, adalah suatu perbuatan melawan
hukum karena bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT..(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak menyediakan informasi kepada Publik baik melalui
pengumuman di website www.pemkab-minahasauatara.co.cc, Portal Pengadaan melalui LPSE
terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara terkait dengan pembatalan dan pertimbangannya untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan TERGUGAT IV,
adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf
b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang
menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat
Huruf b : hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ”;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak pernah mengembalikan jaminan penawaran dari
perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I terkait pelelangan paket Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar, Peningkatan
Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, serta tidak
mengembalikan jaminan penawaran dari TERBANDING I semula PENGGUGAT II terkait
pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, adalah perbuatan melawan
hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan : “ Pengguna jasa berkewajiban untuk :
h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi
penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen
pelelangan”;
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT II tidak pernah mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas, padahal pekerjaan pekerjaan tersebut telah dibatalkannya secara sepihak dan tanpa
alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, yang menentukan : ” Pengguna jasa berkewajiban untuk :
k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila
pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan ”;
78
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
seseuai penetapan TERGUGAT IV padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan
dari peserta lain, adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan : “ PPK menerbitkan SPPBJ
dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.”;(vide Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6, Bukti
P-31 s/d P-32, Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100
baris ke-3 dari atas, Duplik TERGUGAT IV);
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang memberikan perlakuan diskriminatif serta perlakuan yang
tidak sama didepan hukum dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan
untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, sedangkan disisi lain secara bersamaan
TERGUGAT III telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada
pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela
Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan
Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, adalah suatu perbuatan
melawan hukum karena bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang menggugurkan dokumen penawaran dari PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada tahapan evaluasi tanpa dilakukan klarifikasi
terlebih dahulu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan
dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9)
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan
sebagai berikut :
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c :
“ ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan”;
Lampiran III Bagian B Point 1 huruf f angka 9) :
“Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP
melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”;
(vide Bukti P-4 s/dP-6): 13. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang melakukan merekayasa pengumuman hasil pelelangan
pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 12 September 2011 sehingga PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan
dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal seharusnya dokumen penawaran PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-
prinsip kepantasan dan kewajaran. (Bukti P-6 dan Bukti P-24);
79
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang mengulur – ngulur waktu pengumuman hasil evaluasi ulang
sebagaimana yang dijadwalkan oleh TERGUGAT IV sendiri yaitu pada tanggal 16 Agustus
2011.merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban
hukumnya, bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dan
juga bertentangan dengan prinsip kepantasan dan kewajaran.( vide Bukti P-21 s/d P-22, dan P-24);.
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas melalui pengumuman Nomor :
001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011,padahal pekerjaan – pekerjaan tersebut telah
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara
Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 05 September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal
08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang tertanggal
22 September 2011 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, adalah suatu perbuatan melawan
hukum karena bertentangan dengan prinsip kepatutan, selain itu telah bertentangan dengan hak –
hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;(vide Bukti P-35 dan P-36)
16. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang tidak menjelaskan dalam pengumuman Nomor :
001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc
serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang
dilelangkan yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas tersebut merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan
sebab – sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang, adalah
suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan : “ Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain
atau milik publik ”; selain itu bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan hak –
hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan
Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang menentukan : ” Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat,
benar dan tidak menyesatkan ”. (vide Bukti P-35);
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebelumnya, melalui
Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011
tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011
tertanggal 18 Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum
Nomor : 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011 dan Nomor :
002 /PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011, tanpa dilakukan
pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang,
serta tanpa dilakukan evaluasi ulang, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah
bertentangan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bertentangan
dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
” Setelah pelelangan / pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan
kepada seluruh peserta ”, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a
80
Perpres No 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
a. evaluasi ulang. (vide Bukti P-35);
18. Bahwa perbuatan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut, adalah suatu
perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan “pakta integritas” yang
ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat
(2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang mana “ Pakta Integritas “ tersebut menyatakan antara lain sebagai
berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai
berikut :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia
menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana;
19. Bahwa perbuatan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V serta TERGUGAT IV tersebut
adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban serta larangan
bagi seorang PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 dan 17; serta Pasal 4
Ayat 1, 6 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;
20. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang bertindak sewenang wenang kepada TERGUGAT IV dengan
mengganti secara sepihak TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan sehingga merugikan hak –
hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukum
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan : “ Setiap PNS dilarang : “
bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya”;
21. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV
tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan etika pengadaan
berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f, dan g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV
tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan “prinsip prinsip
pengadaan “ berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
23. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV
tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengggaraan Negaram
Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionialitas dan Asas
Akuntabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
81
24. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV
tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Prinsip
Kepatutan yaitu Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play),
Prinsip Kepantasan dan Kewajaran;
25. Bahwa perbuatan pembiaran oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I yang melakukan
“pembiaran “ atas stigmatisasi politik yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena
bertentangan dengan asas kepatutan;
26. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV
tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak – hak konstitusi
dan hak Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD
1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, yakni sebagai berikut :
a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: ” Tiap – tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian ”;
b. Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD)1945, yang menentukan :
Ayat (1) :
” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”;
Ayat (3) :
” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
”;
c. Pasal 28F UUD 1945, yang menentukan : ” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
d. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan : ” Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”;
e. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: ” Setiap orang berhak bebas atas
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
f. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: ” Setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara”;
g. Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menentukan:
Ayat (2) :
” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum
yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
Ayat (3) :
” Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi ”;
h. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menentukan:
Ayat (1) :
82
” Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya ”;
Ayat (2) :
” Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”;
i. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menentukan:
Ayat (1) :
” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”;
Ayat (2) :
” Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”;
j. Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang menentukan: ” Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan
politiknya ”;
k. Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang menentukan: ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”;
l. Pasal 35 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
menentukan: ” Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan
yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan
sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini;
m. Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang menentukan: ” Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ”;
27. Bahwa perbuatan PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di
Kabupaten Minahasa Utara beserta juga PEMBANDING I (semula TERGUGAT II, III, V) serta
TERGUGAT IV yang merupakan bagian dari pemerintahan tersebut, adalah suatu perbuatan
melawan hukum karena bertentangan kewajiban konstitusi dan tanggung jawab hukumnya untuk
menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi
Manusia, yakni sebagai berikut :
a. Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, yang menentukan :
Ayat (4) :
“ Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah ”
Ayat (5) :
“ Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang - undangan ”;
b. Pasal 8 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
menentukan : ” Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ”;
c. Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
menentukan : ” Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas
Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya ”;
83
d. Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
menentukan : ” Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi
manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia ”;
e. Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
menentukan : ” Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain ”;
28. Bahwa perbuatan PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V,) serta TERGUGAT IV
yang memberikan perlakuan diskriminatif secara terstruktur dan tersistematis secara berjenjang baik
dari bawahan sampai dengan atasan selama tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 sehingga perusahaan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT kehilangan hak – haknya sebagai pemenang pelelangan dan mendapatkan
pekerjaan yang layak berdasarkan ketentuan, adalah perbuatan melawan hukum yang sudah
sepatutnya dan selayaknya dikategorikan sebagai sebuah ”pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat” sebagaimana Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan sebagai berikut “ Yang dimaksud dengan
“pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide),
pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial
killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang
dilakukan secara sistematis (systematic diserimination)”;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur melawan hukum atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta
TERGUGAT terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;
Ad. 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;
Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat
dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Ada unsur kesengajaan, atau
b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti .membela diri,
tidak waras, dan lain lain
Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap
termuat dalam Uraian Ad.3.ini
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan banding
melalui Surat Sanggahan Banding Nomor : 42/S/CV-S/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan Surat
sanggahan Banding Nomor : 35/SCV-ARCH/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan selanjutnya
PEMBANDING II semula TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum untuk menjawab secara
tertulis sanggahan banding tersebut paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan
banding tersebut diterima atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011 menurut ketentuan Pasal 82 Ayat
(6) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (Seharusnya PEMBANDING II semula TERGUGAT I
84
wajib menjawab sanggah banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut
tapi hal itu diabaikan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I. (vide Bukti P-15 s/d P-18);
Bahwa hal tersebut membuktikan, PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah lalai melaksanakan
kewajiban hukumnya sehingga melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten
Minahasa Utara memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi,
menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk juga Hak asasi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD
1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71 dan Pasal 72 UU. No 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia. Selain itu juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memiliki
hak konstitusi dan hak asasi untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, serta berhak atas perlakuan yang sama didepan
hukum sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945,
serta Pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa dengan dijawabnya secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV.
SMART EDUKATAMA oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat Jawaban
Sanggahan Banding Nomor : 283/SEKRE/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011 oleh Sekretaris Daerah
Kab. Minahasa Utara atas nama PEMBANDING II semula TERGUGAT I tapi di sisi lain
PEMBANDING II semula TERGUGAT I tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang
diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT oleh PEMBANDING II semula
TERGUGAT I paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan banding tersebut diterima
atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011. maka telah terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif
serta perlakuan yang sama di depan hukum sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung
jawab hukum dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I serta bertentangan dengan hak hak
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.(vide Bukti P-15 s/d P-18, Bukti P-20);
Bahwa seharusnya agar tidak menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang
tidak sama didepan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I harus menjawab juga secara
tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
tersebut, tapi PEMBANDING II semula TERGUGAT I berbuat lain dari apa yang seharusnya
dilakukannya
Bahwa hal tersebut membuktikan, PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah sengaja melakukan
suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan telah mengikuti pelelangan umum yang diumumkan dan dilaksanakan
oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 Maret 2011 dan memiliki hak –hak untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak sesuai bakat kecakapan dan kemampuan. yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2)
UUD 1945 dan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memilki Hak untuk bebas memilih dan
mempunyai keyakinan politik sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, serta memiliki hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda dan TERGUGAT II sebagai bagian dari pemerintahan di
Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati,
85
melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk juga Hak asasi PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 28 I Ayat (4) dan
Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 71 dan Pasal 72 UU. No 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa seharusnya TERGUGAT II sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara
memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak
Asasi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut, tapi malah sebaliknya
TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya dengan memberikan
memberikan “stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena
disebabkan PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga berakibat PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami penjegalan
dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara, sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum nya dan
bertentangan juga dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. (vide
Posita Point 45 Putusan hal 22 baris ke-3 dari atas);
Bahwa hal tersebut membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah penyedia jasa yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan telah mengikuti pelelangan umum yang diumumkan dan dilaksanakan
oleh TERGUGAT IV sejak tanggal 30 Maret 2011 yang PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah memasukan dokumen penawaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
dan saat pembukaan penawaran dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan berkas dokumen
penawaran oleh TERGUGAT IV untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas (vide Bukti P-3 s/d P-5);
Bahwa seharusnya TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK yang
tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi penawaran dilarang
mempengaruhi dan mengintervensi TERGUGAT IV selama proses evaluasi berdasarkan ketentuan
Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010,
yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama
proses evaluasi ”. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT II dan TERGUGAT III berbuat lain dari apa
yang seharusnya dilakukannya karena pada saat TERGUGAT IV sementara melakukan evaluasi,
TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat penyataan – pernyataan di depan umum pada tanggal
20 April 2011,serta tanggal 26 April 2011 yang sudah melampaui tugas dan kewenangannya dengan
mengumumkan yang mana evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sudah mengacu pada
aturan yang berlaku, sampai sesudah pelaksanaan pengumuman pemenang hasil pelelangan gagal
pada tanggal 28 April 2011, TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku
PPK yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap
dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, kembali membuat
penyataan pada tanggal 07 Mei 2011 yang melegitimasi hasil evaluasi serta penetapan dan
pengumuman pelelangan gagal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV sehingga TERGUGAT II dan
TERGUGAT III telah “menvonis” dengan menyatakan tidak ada peserta lelang yang memenuhi
syarat sehingga pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan irigasi tersebut akan dilelang ulang.(vide Bukti
86
P-39 s/d P-41) padahal pada saat itu hasil pengumuman pelelangan yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT IV tersebut telah disanggah oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT (
vide Bukti P-9 dan P-10). Dan pada kenyataannya melalui hasil evaluasi dan penetapan dan
pengumuman pemenang TERGUGAT IV tersebut sesudah PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT terbanding melakukan sanggahan dan sanggahan banding dan sanggahan ulang
tidak layak untuk digugurkan dan hal tersebut dibuktikan pada akhirnya PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas (vide Bukti P-31 dan P-32 serta Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6) tapi kemudian dibatalkan secara
sepihak oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menerbitkan SPPBJ. Sehingga tindakan -
tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran III
Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan
bertentangan dengan prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran, serta bertentangan dengan hak –
hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah sengaja
melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
5. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6,
Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari
atas, Duplik TERGUGAT IV);
Bahwa TERGUGAT II kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011
tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V untuk mengganti TERGUGAT
IV, yang mana berdasarkan berdasarkan pengakuan TERGUGAT IV melalui Bukti T.IV-8, Nomor SK
tersebut sengaja disisipkan dan dibuat bertanggal mundur (back dated) dan melalui Bukti tersebut
TERGUGAT IV membuat “pengakuan” yang mana TERGUGAT II nanti memberitahukan secara
lisan kepada TERGUGAT IV pada tanggal 23 September 2011 Pukul 09. 30 Wita. Sehingga
kemudian SK. bertanggal mundur (back dated) tersebut dijadikan alasan pembenar oleh
TERGUGAT II untuk membatalkan penetapan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas karena TERGUGAT IV telah digantikan
dengan TERGUGAT V pada tanggal 21 September 2011.
Bahwa seharusnya sesuai prinsip kepantasan dan kewajaran TERGUGAT II tidak mengeluarkan
Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 bertanggal mundur tersebut sebagai alasan untuk
membatalkan hasil penetapan pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV
tersebut karena PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT melalui Berita Acara Evaluasi
tertanggal 05 September 2011 dan Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011
telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV, tapi
kemudian TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya (Bukti P-42. Bukti T
IV.7)
87
Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT II telah membatalkan secara sepihak penetapan pemenang pelelangan untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang
dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II
melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang
bertanggal mundur (back dated). Tapi untuk pekerjaan pekerjaan lainnya yaitu Peningkatan
Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa
Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang mana
merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses
dalam tahapan sanggahan dimana tenggang masa sanggah sampai dengan masa sanggah banding
nanti berakhir pada tanggal 27 dan 29 September 2011 tidak pernah dibatalkan oleh TERGUGAT II.
Terlebih khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori, sanggahan dari
CV. Julieth Omega Echo dan CV. Terbit Terang nanti dijawab oleh TERGUGAT IV pada tanggal
22 September 2011 atau 1 (satu) hari sesudah diterbitkannya SK No. 255/DPU/600/700/IX/2011
tertanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back
dated) tersebut. Tindakan TERGUGAT II tersebut telah bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum serta telah memberikan perlakukan yang bersifat diskriminatif dan perlakukan yang tidak
sama didepan hukum sehingga bertentangan dengan hak –hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. Seharusnya apabila memang benar benar TERGUGAT II
membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan
yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21
September 2011, maka untuk pekerjaan – pekerjaan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV
yang mana proses pelelangannya atau masa sangahnya masih berlangsung harus dibatalkan juga
oleh TERGUGAT II karena cacat hukum. Tapi TERGUGAT II berbuat lain dari apa yang seharusnya
dilakukannya; .(vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT II selaku kepala SKPD mempunyai kewajiban hukum untuk menyediakan
informasi publik setiap saat dalam bentuk pengumuman di website Portal Pengadaan melalui LPSE
terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara atas hasil keputusan dan pertimbangannya sebagai Pengguna Anggaran untuk membatalkan
penetapan pemenang pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Hal itu berdasarkan
ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan sebagai berikut : ” Badan Publik wajib
menyediakan Informasi Publik setiap saat :
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ”;
Seharusnya TERGUGAT II melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut tapi hal itu tidak dilakukan
oleh TERGUGAT II selaku Kepala SKPD sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum
TERGUGAT II dan melanggar Hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
88
mendapatkan informasi atas hasil keputusannnya dan pertimbangan dari TERGUGAT II tersebut
sehingga membatalkan hasil pelelangan tersebut;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa untuk mengikuti persyaratan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow,
Pekerjaan Peningkatan Jarigan Irigasi Makansar, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela
Wogis dan Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo, TERBANDING I semula
PENGGUGAT I telah memasukan Jaminan Penawaran dari masing masing pekerjaan tersebut, dan
TERBANDING II semula PENGGUGAT II juga telah memasukan Jaminan Penawaran Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sebagaimana persyaratan yang dimintakan oleh
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan. selanjutnya TERGUGAT II selaku Pengguna Jasa
mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan jaminan penawaran milik dari PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : “
Pengguna jasa berkewajiban untuk : h. mengembalikan jaminan penawaran bagi
penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan
yang diatur dalam dokumen pelelangan”. Seharusnya TERGUGAT IV melaksanakan kewajiban
hukumnya tersebut tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II untuk mengembalikan
jaminan penawaran dari pekerjaan – pekerjaan tersebut sehingga bertentangan dengan hak – hak
subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT II telah membatalkan secara sepihak atas penetapan pemenang pelelangan
untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas tanpa alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka TERGUGAT
II sebagai Penguna Jasa berkewajiban untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan untuk
pekerjaan pekerjaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa
berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk
penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ”. seharusnya TERGUGAT II melaksanakan
kewajiban hukumnya tersebut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT, tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga
bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT II serta melanggar hak – hak dari PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT II telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05
89
September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6,
Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari
atas, Duplik TERGUGAT IV);
Bahwa TERGUGAT III selaku PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban
hukum untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat
(1) huruf Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Pasal
85 Ayat (1) huruf c, serta Lampiran III bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) c) Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT sudah pernah beberapa kali menemui TERGUGAT III untuk meminta
penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dimenangkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berdasarkan penetapan dan
pengumuman pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV yang masa sanggahnya telah berakhir..
seharusnya TERGUGAT III menerbitkan SPPBJ untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut, Tapi malah
sebaliknya TERGUGAT III berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya, sehingga
bertentangan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban hukum dari TERGUGAT III serta
bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mendapatkan pekerjaan tersebut;
Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT III telah sengaja melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT III tidak mau menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)
untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh
TERGUGAT II melalui Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September
2011 yang bertanggal mundur (back dated). Tapi TERGUGAT III tetap menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan pekerjaan lainnya yaitu Peningkatan
Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa
Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang mana
merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses
dalam tahapan sanggahan dimana tenggang masa sanggah sampai dengan masa sanggah banding
nanti berakhir pada tanggal 27 dan 29 September 2011 Terlebih khusus untuk Pekerjaan
Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori, sanggahan dari CV. Julieth Omega Echo dan
CV. Terbit Terang nanti dijawab oleh TERGUGAT IV pada tanggal 22 September 2011 atau 1
(satu) hari sesudah diterbitkannya SK No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011
tentang Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated) tersebut (vide Bukti P-
30 dan Bukti P-33). tindakan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum serta telah memberikan perlakukan yang bersifat diskriminatif dan perlakukan yang tidak
sama didepan hukum sehingga bertentangan dengan hak –hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. Seharusnya apabila memang benar benar TERGUGAT II
membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan
yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21
90
September 2011, maka untuk pekerjaan – pekerjaan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV
yang mana proses pelelangannya atau masa sanggahnya masih berlangsung harus dibatalkan juga
oleh TERGUGAT II karena cacat hukum. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT III berbuat lain dari apa
yang seharusnya dilakukannya; (vide Bukti P-29 s/d P-30, Bukti P-33);
Bahwa hal tersebut telah membuktikan, TERGUGAT II telah sengaja melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT IV tanpa pernah melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kemudian TERGUGAT IV telah melaksanakan
Pengumuman Hasil Pelelangan tertanggal 28 April 2011 untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan yang di
ikuti oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan menyatakan pelelangan gagal
dengan alasan tidak ada peserta yang lulus dokumen penawaran, termasuk juga dokumen
penawaran TERBANDING I semula PENGGUGAT I yang mengikuti pelelangan untuk 2 (dua) paket
pekerjaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow sebagai peringkat ke-2 (dua)
dari 12 (dua belas) peserta lelang, dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar
sebagai peringkat ke-1 (satu) dari 7 (tujuh) peserta lelang, serta dokumen penawaran
TERBANDING II semula PENGGUGAT II yang mengikuti pelelangan untuk (satu) paket pekerjaan
yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sebagai peringkat ke-2 (satu) dari 5
(lima) peserta lelang, padahal PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
memasukan dokumen penawaran yang memenuhi syarat pada pelelangan tersebut. sehingga
perbuatan TERGUGAT IV tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya berdasarkan
ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c, dan huruf f angka 9) Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. seharusnya apabila TERGUGAT IV
mengikuti ketentuan tersebut maka dokumen penawaran PARA TERBANDING I semula PARA
PENGGUGAT tidak layak digugurkan karena sangat memenuhi syarat, tapi hal itu tidak dilakukan
oleh TERGUGAT IV. (vide Bukti P- 4 s/d P-6);
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah lalai sehingga melakukan suatu perbuatan
melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
13. Bahwa TERGUGAT IV telah melaksanakan Pengumuman Hasil Pelelangan tertanggal 28 April 2011
yang direkayasa untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan yang di ikuti oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT yaitu Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
dengan menyatakan pelelangan gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus dokumen
penawaran termasuk dokumen penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT.(vide Bukti P-6);
Bahwa kemudian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sudah mengingatkan kepada
TERGUGAT IV melalui Surat sanggahan Nomor : 37/S/CV-S/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011 dan
Surat sanggahan Nomor : 29/SCV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011 mengenai adanya
perbuatan melawan hukum sehubungan dengan digugurkannya dokumen penawaran PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena dianggap tidak lulus evaluasi tanpa dilakukan
klarifikasi terlebih dahulu dan seharusnya TERGUGAT IV melalui jawaban sanggahannya
TERGUGAT IV menerima sanggahan dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Tapi
hal tersebut diabaikannya TERGUGAT IV dengan menolak sanggahan dari PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT tersebut melalui Surat Jawaban Sanggahan No. 03/Srt.J-
S/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dan Surat Jawaban Sanggahan No. 02/Srt.J-
91
S/DPU/MINUT/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dan kemudian pada tanggal 12 September 2011
melalui Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011,
dan Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011, serta Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011
tertanggal 09 September 2011, TERGUGAT IV kembali melakukan kecurangan dengan
mengugurkan dan melaksanakan pengumuman pemenang yang direkayasa dengan menyatakan
dokumen penawaran yang dimasukan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak
memenuhi syarat (TMS). ( vide Bukti P-9 s/d P-10, P-13 s/d P-14 dan P-24).
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan
hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa TERGUGAT IV melalui Pengumuman Evaluasi Ulang tertanggal 03 Agustus 2011 serta Surat
Pemberitahuan Evaluasi Ulang tertanggal 01 Agustus 2011 kepada PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, telah menjadwalkan pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang untuk
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar yaitu pada tanggal 16
Agustus 2011 sehingga seharusnya TERGUGAT IV mengumumkan pemenang hasil evaluasi ulang
untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 tersebut. Tapi hal itu tidak
dilakukan karena TERGUGAT IV mengulur – ngulur waktu pengumuman pemenang hasil evaluasi
ulang dan nanti dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011. Hal tersebut bertentangan dengan
prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran, serta merugikan hak – hak PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut. ( vide Bukti P-21
s/d P-22, dan P-24);
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT IV telah lalai melakukan suatu perbuatan melawan hukum
kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6,
Jawaban TERGUGAT IV pada Putusan hal 98 baris ke -11 dari bawah s/d hal 100 baris ke-3 dari
atas, Duplik TERGUGAT IV);
Bahwa TERGUGAT V kemudian telah melelangkan kembali pekerjaan – pekerjaan tersebut melalui
Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal
18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 18
Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor :
001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011 dan Nomor : 002
/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011. Seharusnya TERGUGAT
V dapat menolak untuk melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan – pekerjaan tersebut terlebih
TERGUGAT V telah mengetahui yang mana tidak pernah diumumkan oleh TERGUGAT II selaku
Pengguna Anggaran bahwa pelelangan umum tersebut dinyatakan gagal dan TERGUGAT IV telah
mengumumkan pemenang pelelangan yaitu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
sehingga sepatutnya diketahui oleh TERGUGAT V akan maksud dari diadakannya pengumuman
pelelangan tersebut. Tapi malah sebaliknya TERGUGAT IV berbuat lain dari apa yang seharusnya
dilakukannya, sehingga bertentangan dengan dengan prinsip kepatutan, serta bertentangan dengan
92
hak – hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan
pekerjaan – pekerjaan tersebut.(vide Bukti P-35 dan P-36)
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan
hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6);
Bahwa TERGUGAT V telah melaksanakan pengumuman pelelangan umum untuk Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
tersebut melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-
MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-
MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 pada website www.pemkab-minahasauatara.co.cc serta
Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo tersebut. dalam pengumuman yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT V tersebut tidak dijelaskan yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan adalah
merupakan pelelangan umum ulang, selain itu tidak pernah dicantumkan sebab – sebab yang
mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang, sehingga tindakan TERGUGAT
V tersebut sudah termasuk pada definisi perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal
32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, serta bertentangan dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan hak –hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7
Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Seharusnya pada pengumuman tersebut, TERGUGAT V menjelaskan yang mana 2 (dua) paket
pekerjaan tersebut adalah pelelangan umum ulang serta mencantumkan sebab-sebab yang
mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Tapi malah sebaliknya
TERGUGAT V berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan
hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 melalui papan Masyarakat di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-31 s/d P-32 dan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6);
Bahwa TERGUGAT V kemudian melelangkan ulang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tanpa dilakukan pemberitahuan
kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai peserta lelang, serta tanpa
dilakukan evaluasi ulang sehingga bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 6
huruf a angka 5) dan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah. Seharusnya apabila seandainya pelelangan tersebut memang benar –
93
benar telah dinyatakan gagal oleh TERGUGAT II dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti
dengan TERGUGAT V, maka TERGUGAT V mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan
kepada peserta lelang sebelumnya termasuk kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagai peserta lelang sebelumnya dan kemuidan diadakan melakukan evaluasi
ulang.Tapi malah sebaliknya TERGUGAT V berbuat lain dari apa yang seharusnya dilakukannya;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT V telah sengaja melakukan suatu perbuatan melawan
hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah menandatangani “ Pakta Integritas
“ yang mana menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah
ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia menerima
sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
secara pidana.
Seharusnya TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tunduk dan patuh untuk
mengikuti “pakta Integritas yang telah ditandatanganinya tersebut, tapi sebaliknya TERGUGAT III,
TERGUGAT IV dan TERGUGAT V malah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pakta
integritas tersebut dan bertentangan dengan hak – hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
Bahwa hal itu membuktikan, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah sengaja
melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
Bahwa memang TERGUGAT IV pada akhirnya telah menetapkan perusahaan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tapi hal tersebut tidak
mengkesampingkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV sebelumnya karena akibat
pengumuman pemenang yang diulur – ulur dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelelangan
tersebut maka pada akhirnya perusahaan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas
karena TERGUGAT III selaku PPK tidak mau menerbitkan SPBBJ perusahaan PARA PENGGUGAT
dengan alasan TERGUGAT IV telah dikeluarkan SK pergantian oleh TERGUGAT II sebelum
pengumuman pemenang pelelangan;
Bahwa sehingga dengan tetap hilangnya hak – hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan tersebut, maka tidak ada alasan pembenar
atau pemaaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT IV kepada PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya kesalahan atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta
TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;
94
Bahwa oleh karena dari Point 1 s/d 18 pada Uraian Ad.3 tentang unsur adanya kesalahan sudah cukup
terpenuhinya unsur adanya kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA
PEMBANDING ( semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sudah terpenuhi, maka selanjutnya Point 19 s/d Poin 28 dari Uraian Ad.1
tentang Adanya Perbuatan, serta Point 19 s/d Point 28 dari Uraian Ad. 2. Unsur Melawan hukum, tidak
perlu lagi diuraikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada Uraian Ad.3 ini dan
pada uraian uraian selanjutnya;
Ad. 4. Adanya Kerugian Bagi Korban;
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula
TERGUGAT I, II , III, V ) serta TERGUGAT IV sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil;
Bahwa sebagaimana termuat juga pada Posita Butir 157 dan 158 Posita gugatan perkara aquo,
menyatakan sebagai berikut :
“ 157. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul ” Perbuatan Melawan
Hukum” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut
KUHPerdata, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata
telah dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari
(Immateriil);”
”158. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT
sebagaimana dikemukan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya,
telah menimbulkan berbagai kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara materiil
maupun immateriil (moril); (putusan hal.72 baris ke-5 dari bawah);
Bahwa selanjutnya adanya kerugian materiil dan immateriil dari PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT IV telah diuraikan oleh dari PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT pada Posita Butir 160 s/d Butir 170 gugatan perkara aquo, dan mengenai besaran
kerugian PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil juga telah
hitung dan dirinci dalam tabel.( vide putusan hal. 73 s/d hal. 82);
Bahwa oleh karena itu, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas
argumentasi dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan dengan tidak
ditetapkannya Terbanding sebagai Pemenang menimbulkan kerugian bagi para penggugat sangat tidak
berdasarkan hukum, mengingat tidak jelasnya akibat kerugian yang ditimbulkan, karena argumentasi
tersebut tidak logis dan mengada-ada;
Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mencoba berdalih menyebutkan ketentuan
Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010, adalah merupakan alasan yang terlalu dipaksakan dan
sangat menyesatkan dikarenakan apabila ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010
diterapkan untuk semua jenis pelelangan gagal termasuk pelelangan yang disebabkan oleh hasil
rekayasa, kecurangan dan penyimpangan maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga
melanggar hak - hak penyedia jasa termasuk hak hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yang dijamin oleh perundangan undangan yang berlaku karena mengakibatkan terjadinya
ketidak pastian hukum;
95
Bahwa mengenai alasan bantahan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyebutkan
ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010, telah kami tanggapi sebelumnya dalam Kontra
Memori Banding kami ini pada Angka Romawi III Tentang untuk menangapi alasan bantahan yang
disampaikan sebelumnya oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
Bahwa dengan adanya alasan tersebut, hal itu membuktikan akan minimnya pengetahuan
PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V di bidang pengadaan barang/jasa khususnya jasa
konstruksi dikarenakan apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V mengkaji secara
komprehensif ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
tersebut, maka ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diperlakukan untuk
pelelangan dinyatakan gagal yang fakta hukumnya disebabkan peserta lelang yang memasukan
penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta atau memang benar – benar tidak ada kecurangan dan rekayasa
sehingga dokumen penawaran dari seluruh peserta lelang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
dan/atau DIPA/DPA yang batal disebabkan pelaksanaan pelelangan bisa dilakukan mendahului Tahun
Anggaran berdasarkan ketentuan, dan lain - lain sebagainya;
Bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut tidak bisa diberlakukan untuk
pelelangan gagal yang hanya disebabkan oleh alasan - alasan yang tidak masuk akal dan bisa
dipertanggung jawabkan secara hukum antara lain dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti dengan
TERGUGAT V sebelum pengumuman pemenang lelang, yang mana pelelangan gagal tersebut hanya
dilakukan untuk paket - pekerjaan Pekerjaan yang dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT, sedangkan untuk pekerjaan – pekerjaan lain yang merupakan produk pelelangan
dari TERGUGAT IV sementara berproses dalam tahapan pelelangan dan ironisnya tidak pernah
dibatalkan dan tetap diterbitkan SPPBJnya oleh TERGUGAT III. Selain itu apabila sebuah pelelangan
dinyatakan gagal maka hal itu harus diumumkan dan dijelaskan tentang alasan alasan yang bisa di
pertanggung jawabkan secara hukum serta bisa diterima oleh akal sehat sehingga tidak menimbulkan
sengketa hukum;
Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
LKPP telah membuat Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di http://www.konsultasi.lkpp.go.id,
Dimana pada portal tersebut LKPP telah memuat seluruh informasi kumpulan permasalahan, konsultasi
serta peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 42
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan sebagai
berikut : ” Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang
terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP ”.
Bahwa sebagaimana Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
berdasarkan hasil konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Portal Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di
http://www.konsultasi.lkpp.go.id, terkait persoalan adanya pergantian ULP/ Panitia Pengadaan oleh
Pengguna Anggaran (PA) setelah adanya penetapan pemenang oleh Panitia sebelumnya, dimana
kemudian pada pokoknya LKPP menyatakan sebagai berikut :
” 1. PA/KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengganti Pokja ULP. Namun demikian
apa yang sudah ditetapkan tidak boleh dibatalkan dengan alasan pergantian tersebut“
“ 2. Pelelangan gagal harus diumumkan dan dijelaskan kepada peserta lelang mengenai mengapa
pelelangan tersebut dinyatakan gagal. PA/KPA atau Pojka ULP tidak dapat menyatakan lelang
gagal tanpa dasar ketentuan peraturan atau perundangundangan. ”;
96
Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan pencantuman Bukti P- 42 pada putusan hal 104. Baris ke-3 dengan
termuat Bukti P-42 berupa Asli Print Out Pengumuman dari Harian Manado Post, tanggal 7 April 2011,
padahal Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut di
muka persidangan adalah Print Out hal. 4 http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=pertanyaan)
Hasil Konsultasi antara TERBANDING I semula PENGGUGAT I dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 08 Maret 2012 melalui Portal Konsultasi Pengadaan
Barang/Jasa LKPP di http://www.konsultasi.lkpp.go.id, Maka oleh karena itu kami bermohon kepada
Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Akta Bukti P-42 yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut;
Bahwa selanjutnya, apabila pelelangan dinyatakan gagal yang disebabkan oleh sebuah hasil rekayasa,
kecurangan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan serta pejabat
pengadaan serta bertentangan dengan prosedur dan ketentuan pengadan barang/jasa yang berlaku,
maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi
sesuai ketentuan perundang - undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan – ketentuan
pada Perpres No. 54 Tahun 2010, sebagai berikut:
• Pasal 118 ayat (7) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, yang menentukan : ”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana;
• Pasal 123 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang
menentukan: ” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan
kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.”
• Lampiran III Bagian B Point 1 huruf a angka 5) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan: ” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman,
maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ” .
• Lampiran III Bagian B Point 6 huruf b tindak lanjut pelelangan gagal, angka 3) huruf i butir (2)
Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan : “
ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan ketentuan sebagai berikut:
“ apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya
pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota
ULP yang terlibat, kemudian:
(2) : “ PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf g Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP No 02
Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. jo. Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28
Desember 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding
Document), maka TERGUGAT III selaku PPK serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku Panitia
Pengadaan wajib menandatangani “Pakta Integritas” yang menyatakan antara lain sebagai berikut : “
…..[……]……4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia
menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
secara pidana ”;
97
Bahwa berdasarkan asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang berarti Peraturan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan sebagaimana juga ketentuan Pasal 7 Ayat (1)
dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang
menentukan :
Ayat (1) :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) :
” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).”
Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 2 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut : “
Bahwa Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2011 adalah Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tunduk dan wajib mengikuti Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (Putusan hal. 5 baris ke-3 dari atas);
Bahwa ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa, hanya mengatur
tentang pengadaan barang / jasa pemerintah secara umum yaitu Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan
Barang; Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Swakelola dan lain – lain. Tapi khusus untuk pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi, selain mengacu pada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan
Barang / Jasa tersebut, wajib pula mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, hal itu tercermin pada konsideran Perpres No. 54 tahun 2010, yang antara lain
menyatakan sebagai berikut :
Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)“;
Bahwa atas dibatalkannya hasil pelelangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang bisa
dipertanggung jawabkan secara hukum, maka Pengguna Jasa berkewajiban mengganti biaya yang
dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk penyiapan mengikuti
pelelangan tersebut. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : ” Pengguna jasa
berkewajiban untuk : k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan
pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan ”;
Bahwa sebagaimana tercermin pada konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, dimana Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan UU No.18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
98
Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hak - hak PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai penyedia jasa Konstruksi dan adalah bagian dari
masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan
kerugian terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan perundangan
undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada ketentuan – ketentuan sebagai
berikut :
• Pasal 19 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut: “
Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa
mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri
wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum; • Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
menyatakan sebagai berikut :
Pasal 38
Ayat (1) :
“ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalu gugatan perwakilan; Ayat (2) :
“ Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ” Pasal 39 :
“ Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan
tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak
menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ”;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya kerugian atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta
TERGUGAT IV terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;
Bahwa sehingga alasan bantahan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, sudah
sepatutnya dan selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa
perkara aquo;
Ad. 5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;
Bahwa seperti telah diuraikan secara panjang lebar diatas, dan secara mutatis mutandis dianggap
termuat dalam Uraian Ad.5.ini
Bahwa menurut Munir Fuady dalam Bukunya “ Perbuatan Melawan Hukum “ menegaskan untuk
menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat 2 (dua) macam teori yaitu Teori
hubungan faktual (Sine Qua Non) dan Teori penyebab kira –kira (Proximate Cause);
99
Bahwa adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V serta TERGUGAT V dengan kerugian PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira –kira
(Proximate Cause), akan diuraikan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai
berikut :
1. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan
tidak menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT paling lambat 15 (lima) belas hari kerja setelah sanggahan banding tersebut
diterima atau paling lambat tanggal 10 Juni 2011 sehingga bertentangan dengan kewajiban
hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran Bagian B Point 1 huruf m
Angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, padahal
sebelumnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan
banding kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat Sanggahan Banding Nomor :
42/S/CV-S/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 dan Surat sanggahan Banding Nomor : 35/SCV-
ARCH/V-2011 tertanggal 18 Mei 2011 serta telah menyerahkan jaminan sanggah banding kepada
TERGUGAT IV sesuai Peraturan Kepala LKPP No. 06 tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 jo.
Peraturan Kepala LKPP No 02 Tanggal 2011 tanggal 25 April 2011. tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document), pada BAB III tentang
Instruksi Kepada Peserta pda Point 33.4 yang menyatakan sebagai berikut : “ Penerima Jaminan
Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.” selanjutnya proses pelelangan untuk 3 (tiga) paket
pekerjaan yang disanggah tersebut harus dihentikan oleh TERGUGAT IV sebagaimana ketentuan
Pasal 82 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
yang menyatakan sebagai berikut: ” Sanggahan Banding menghentikan proses
Pelelangan/Seleksi.
Bahwa oleh karena tidak dijawabnya sanggahan banding tersebut oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT I maka untuk mendapatkan kepastian hukum PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT akhirnya harus menunggu dalam jangka waktu yang lama sampai dilaksanakannya
pengumuman evaluasi ulang pada tanggal 03 Agustus 2011 oleh TERGUGAT IV atas perintah dari
PEMBANDING II semula TERGUGAT I melalui Surat No : 30/AS-II/VII/2011 Perihal Evaluasi Ulang
tertanggal 28 Juli 2011. Akibat perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I
tersebut telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami
kerugian materiil yaitu biaya pengeluaran administrasi untuk pembuatan jaminan sanggah banding,
pembuatan biaya perpanjangan jaminan penawaran (endorcement) yang telah habis masa
berlakunya, biaya transportasi serta kerugian atas kehilangan banyak waktu produktif untuk
mendapatkan pekerjaan yang lain yang bisa memberikan keuntungan maksimal. Seharusnya apabila
PEMBANDING II semula TERGUGAT I bisa menjawab sanggahan banding tersebut sesuai waktu
yang ditentukan maka pada akhir bulan Juni 2011 sudah dilaksanakan pengumuman pemenang hasil
evaluasi ulang sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak perlu lagi untuk
mengeluarkan biaya untuk pembuatan perpanjangan jaminan penawaran (endorcement) serta PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan
sehingga dengan didapatkannya pekerjaan – pekerjaan tersebut maka PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT tidak mengeluarkan biaya lagi mengikuti paket – paket pekerjaan pemilihan
lansung yang dilelangkan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 03 Agustus 2011 karena sudah
mendapatkan pekerjaan. Selain itu adanya “pembiaran” dari PEMBANDING II semula TERGUGAT I
tersebut turut berperan sehingga mengakibatkan hak - hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT sebagai peserta lelang yang memenuhi syarat dan layak menjadi pemenang
pelelangan serta mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut menjadi hilang oleh karena
TERGUGAT IV kemudian mengulur – ngulur waktu pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang
100
sehingga menimbulkan celah bagi TERGUGAT II untuk membatalkan hasil penetapan pemenang
evaluasi ulang pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas, serta TERGUGAT III tidak mau menerbitkan SPPBJ untuk pekerjaan –
pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
kembali mengalami kerugian materiil dan immaterial;
2. Bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten
Minahasa Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan perlakuan
yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara menjawab
sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV. SMART EDUKATAMA, tapi untuk sanggahan
banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dijawab oleh
PEMBANDING II semula TERGUGAT I. sehingga bertentangan dengan kewajiban dan tanggung
jawab hukumnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT menurut UUD 1945 dan UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, serta bertentangan dengan hak – hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT. Akibat perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut
telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT dan perbuatan melawan hukum PEMBANDING II semula TERGUGAT I tersebut turut
berperan sehingga akhirnya oleh bawahan bawahannya yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III
memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama didepan hukum
terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali mengalami kerugian materiil dan immateriil;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat )
antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I
dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan
“stigma” kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT hanya karena disebabkan
TERBANDING I semula PENGGUGAT I dipandang tidak mendukung pencalonan PEMBANDING II
semula TERGUGAT I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang adalah kakak - beradik mengalami
penjegalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara, adalah sebuah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan
prinsip – prinsip kepatutan, dan bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum
TERGUGAT II, serta bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT. Akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II tersebut turut berperan
sehingga menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menjadi bulan bulan
oleh tindakan tidak manusiawi PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, serta TERGUGAT V
dalam pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara sejak dimulainya pelaksanaan pelelangan pada tanggal 30 Maret 2011 oleh
TERGUGAT IV sampai dengan tanggal 07 November 2011 diumumkannya pemenang pelelangan
ulang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT V, selama jangka waktu tersebut PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. berusaha dijegal terus menerus dari pengumuman pemenang
pelelangan pada tanggal 28 April 2011 yang menyatakan dokumen penawaran PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan digugurkan pada tahapan evaluasi oleh
TERGUGAT IV tanpa dilakukan klarifikasi, jawaban sanggahan ditolak oleh TERGUGAT IV,
sanggahan banding tidak dijawab oleh PEMBANDING II semula TERGUGAT I, pengumuman
pemenang hasil evaluasi ulang pada tanggal 12 September 2011 oleh TERGUGAT IV kembali
101
dinyatakan dokumen penawaran tidak memenuhi syarat dan digugurkan, kemudian disanggah
kembali dan setelah diumumkan sebagai pemenang pelelangan oleh TERGUGAT IV pada tanggal
22 September 2011, pada akhirnya TERGUGAT II membatalkan penetapan pemenang tersebut
dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti pada tanggal 21 September 2011 dengan mengeluarkan
SK pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated), SPPBJ tidak mau diterbitkan
oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V melelangkan kembali pekerjaan –pekerjaan yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan menyimpang dari
ketentuan. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil yakni
kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan
tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi,
dan pada akhirnya untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum,
pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira
berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik, serta mengalami stres,
insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup, serta terancam
kehilangan potensi keuntungan dimasa depan selama masa jabatan 5 (lima) tahun dari
PEMBANDING II semula TERGUGAT I;
4. Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengintervensi tugas dan
wewenang TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi, adalah suatu
perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan serta
bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : “ Ketentuan umum dalam
melakukan evaluasi sebagai berikut: f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada ULP selama proses evaluasi ”.Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT
II dan TERGUGAT III telah menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam
mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang dimenangkan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk
mengikuti pelelangan – pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara
termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangan
hak haknya yang telah dilanggar PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kembali
mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan
gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira berupa perasaan malu, hancurnya
reputasi, kondikte dan nama baik, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi,
trauma dan kehilangan kesenangan hidup;
5. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengeluarkan
Surat Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang
Pembentukan TERGUGAT V yang bertanggal mundur (back dated) dan dijadikan sebagai alasan
untuk membatalkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang
pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan,
sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip kepantasan dan kewajaran serta bertentangan dengan
hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan –
pekerjaan tersebut. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut, telah menyebabkan
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan
102
biaya keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta
biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada
akhirnya untuk memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum,
pencarian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira
berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik, serta mengalami stres,
insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup;
6. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan
perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara
membatalkan secara sepihak penetapan pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat
Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang bertanggal mundur
(back dated). Tapi disisi lain secara bersamaan TERGUGAT II tidak membatalkan penetapan
pemenang pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Makansar, Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela
Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan Pekerjaan Pembangunan Jalan
Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, yang mana merupakan produk
hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih berproses dalam tahapan
sanggahan sesudah tanggal 21 September 2011. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT II
tersebut, telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta bertentangan dengan hak–hak
subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga telah mengakibatkan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yaitu kehilangan biaya
keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-
biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan untuk
memperjuangan hak haknya yang telah dilanggar PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT kembali mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian
literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain mengalami kerugian materiil, PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira
berupa perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik, serta mengalami stres,
insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak
haknya telah dihilangkan;
7. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyediakan
informasi publik setiap saat dalam bentuk pengumuman di website Portal Pengadaan melalui LPSE
terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Utara atas hasil keputusan dan pertimbangannya sehingga membatalkan penetapan pemenang
pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang dimenangkan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11
Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut, telah mengakibatkan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni pengeluaran biaya
transportasi dan lainnya untuk mencari informasi sehubungan dengan alasan dibatalkannya
103
penetapan pelelangan tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengalami kerugian immateriil yaitu perasaan malu, mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak
konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup;
8. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak
mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan TERBANDING I semula PENGGUGAT I
terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow, Peningkatan Jarigan
Irigasi Makansar, Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis dan Pembangunan Drainase Desa
Watudambo, serta tidak mengembalikan jaminan penawaran dari TERBANDING I semula
PENGGUGAT II terkait pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas,
sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut
telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian
materiil yakni kehilangan hak milik / inventaris perusahaan serta kerugian immateriil yaitu perasaan
tidak menyenangkan, stress, tidak konsentrasi dan kehilangan kesenangan hidup;
9. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mengganti
semua biaya yang dikeluarkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam
rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah dibatalkan secara sepihak tanpa
ada alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkanpadahal PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT sudah ditetapkan oleh TERGUGAT IV sebagai pemenang pelelangan untuk
pekerjaan pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan melawan hukum TERGUGAT II tersebut telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, dan mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengalami kerugian materiil atas biaya-biaya pengeluaran untuk mengikuti pelelangan di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara termasuk biaya pengeluaran untuk sanggah dan
sanggah banding, sanggah ulang, biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi dan lain lain. selain
itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yaitu serta
mengalami perasaan malu, stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan
kesenangan hidup;
10. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan PARA
PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas sesuai penetapan TERGUGAT
IV padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain, karena
bertentangan dengan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta
bertentangan dengan hak hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mendapatkan pekerjaan – pekerjaan tersebut. Hal itu telah mengakibatkan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang
mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya
pengeluaran untuk mengikuti pelelangan–pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk
memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian literatur serta pembuatan
104
gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami
kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama
baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah
tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah
dihilangkan;
11. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan
perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan cara
tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang
dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT IV dengan alasan TERGUGAT IV telah diganti oleh TERGUGAT II melalui Surat
Keputusan No. 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang bertanggal mundur
(back dated). Tapi disisi lain secara bersamaan TERGUGAT III menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pemenang pelalngan pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Makansar, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Watudambo dan
Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kec. Wori yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV,
yang mana merupakan produk hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan masih
berproses dalam tahapan sanggahan sesudah tanggal 21 September 2011, sehingga bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum serta bertentangan dengan hak–hak subjektif PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT. hal itu mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin
didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk
mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara
termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan
hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya
untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan
perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian
immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur),
tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat )
antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan
kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan pada
dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sehingga bertentangan
dengan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka
8) c. dan huruf f angka 9) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah serta bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT. Seharusnya apabila TERGUGAT IV mengikuti ketentuan tersebut maka dokumen
penawaran dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak layak untuk digugurkan
sehingga telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pada tanggal 28 April 2011 karena
memenuhi syarat berdasarkan ketentuan. Tapi oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT
IV tersebut sehingga akhirnya pada pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011
dinyatakan pelelangan gagal dengan alasan tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi telah
105
menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan
immateriil. Kerugian Materiil yang dialami PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT antara
lain yakni biaya pengeluaran pembuatan dan pengadaan dokumen penawaran, biaya pembuatan
jaminan penawaran dan dukungan bank untuk kelengkapan dokumen penawaran, biaya transportasi,
konsumsi dan akomodasi selama mempersiapan dokumen penawaran untuk 3 (tiga) paket pekerjaan
yang diikuti tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga harus
mengeluarkan biaya pembuatan, pengadaan & penjilidan, pengemasan dan pengiriman surat
sanggahan pada tanggal 03 Mei 2011 serta biaya transportasi dan konsumsi selama bolak balik
menjalani pemeriksaan di Polres Minahasa Utara sejak tanggal 03 Mei 2011. Adapun Kerugian
Immateriil yang dialami atas pengumuman hasil pelelangan oleh TERGUGAT IV tersebut adalah
rusaknya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan
kecurangan secara berulang – ulang terkait penetapan dan pengumuman pemenang yang
direkayasa merekayasa pengumuman hasil pelelangan pada tanggal 28 April 2011 serta tanggal 12
September 2011 sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT diumumkan dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan dokumen penawaran tidak lulus evaluasi padahal
seharusnya dokumen penawaran PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT memenuhi
syarat dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, sehingga bertentangan dengan prinsip
kepatutan dan bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum TERGUGAT IV serta
bertentangan dengan hak hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Akibat
perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV tersebut telah mengakibatkan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil materiil dan immateriil.
Kerugian Materiil yang dialami PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT antara lain yakni
biaya pengeluaran pembuatan dan pengadaan dokumen penawaran, biaya pembuatan jaminan
penawaran dan dukungan bank untuk kelengkapan dokumen penawaran, biaya transportasi,
konsumsi dan akomodasi selama mempersiapan dokumen penawaran untuk 3 (tiga) paket pekerjaan
yang diikuti tersebut, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga harus
mengeluarkan biaya pembuatan, pengadaan & penjilidan, pengemasan dan pengiriman surat
sanggahan pada tanggal 03 Mei 2011, pembuatan sanggahan banding dan jaminan sanggahan
banding, pembuatan sanggahan ulang pada tanggal 15 September 2011 serta biaya transportasi dan
konsumsi selama bolak balik menjalani pemeriksaan di Polres Minahasa Utara sejak tanggal 03 Mei
2011. Adapun Kerugian Immateriil yang dialami atas pengumuman hasil pelelangan oleh
TERGUGAT IV tersebut adalah perasaan malu, rusaknya reputasi, kondikte dan nama baik
perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT.
14. Bahwa TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan cara mengulur – ulur pelaksanaan pengumuman pemenang Hasil evaluasi ulang
sebagaimana yang dijadwalkan pada pengumuman evaluasi Ulang pada tanggal 03 Agustus 2011
yang mana telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011, hal tersebut
bertentangan dengan prinsip – prinsip kepantasan dan kewajaran. Seharusnya apabila TERGUGAT
IV mengikuti ketentuan yang dijadwalkan tersebut, PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT bisa mendapatkan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, dikarenakan tidak ada celah bagi
TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membatalkan serta tidak menerbitkan SPPBJ karena pada
saat itu TERGUGAT IV sedang melaksanakan pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket
pekerjaan sejak tanggal 03 Agustus 2011 sehingga tidak ada alasan lagi bagi TERGUGAT II untuk
membatalkan pelelangan, serta tidak ada alasan bagi TERGUGAT III untuk tidak menerbitkan
106
SPPBJ bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT. Tapi oleh karena kelalaian
TERGUGAT IV tersebut, maka pada akhirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengalami kerugian materiil yaitu biaya keuntungan yang mungkin didapatkan pada pekerjaan
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas, biaya pengeluaran untuk sanggahan ulang, biaya transportasi dan konsumsi, serta
kerugian immateriil yaitu stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan
kesenangan hidup;
Bahwa memang TERGUGAT IV pada akhirnya telah menetapkan perusahaan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan tapi hal tersebut tidak bisa
mengkesampingkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT IV sebelumnya karena akibat
pengumuman pemenang yang diulur – ulur dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelelangan
tersebut maka pada akhirnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak
mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas karena TERGUGAT III selaku PPK tidak mau menerbitkan SPBBJ
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dengan alasan TERGUGAT IV telah
dikeluarkan SK pergantian oleh TERGUGAT II sebelum pengumuman pemenang pelelangan,
sehingga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap mengalami kerugian materiil
yaitu biaya keuntungan yang mungkin didapatkan pada pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, biaya pengeluaran untuk
mengikuti pelelangan paket paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV serta tetap
mengalami kerugian immateriil yaitu stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan
kehilangan kesenangan hidup;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat )
antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan kerugian yang
dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melelangkan ulang
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas melalui pengumuman Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011, padahal
pekerjaan – pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 05 September 2011,
Surat Penetapan Pemenang tertanggal 08 September 2011 dan Pengumuman Pemenang
Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 yang dilaksanakan oleh
TERGUGAT IV (vide Bukti P-35 dan P-36), sehingga bertentangan dengan prinsip kepatutan serta
bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mendapatkan pekerjaan tersebut.. hal itu mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin
didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk
mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara
termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan
hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya
untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan
perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian
immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak
konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;
107
16. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak
menjelaskan dalam pengumuman pelelangan Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-
MINUT/2011 melalui website www.pemkab-minahasauatara.co.cc serta Portal Pengadaan melalui
LPSE Gorontalo tersebut, yang mana 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan yaitu Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut
merupakan pelelangan umum ulang serta tidak tidak mencantumkan sebab – sebab yang
mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang. Tindakan TERGUGAT V tersebut
termasuk dalam definisi perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1)
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
menentukan : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara
apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Orang lain atau milik publik ”; selain itu tindakan TERGUGAT V tersebut bertentangan
dengan prinsip kepatutan, bertentangan dengan hak –hak PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menentukan : ” Badan Publik wajib
menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan ”.Akibat perbuatan
melawan hukum TERGUGAT V tersebut, telah mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni pengeluaran biaya transportasi dan lainnya untuk
mencari informasi dari TERGUGAT V atas dilakukanya pengumuman tersebut, kehilangan biaya
keuntungan yang mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, dan pada
akhirnya untuk memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan
pembelian literatur serta pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu,
hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT,
serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan
hidup karena hak haknya telah dihilangkan;
17. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melelangkan ulang
Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
Matungkas yang telah dimenangkan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sebelumnya, melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-
MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor : 002/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-
MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 serta dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang
Pelelangan Umum Nomor : 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November
2011 dan Nomor : 002 /PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 07 November 2011,
tanpa dilakukan pemberitahuan kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai
peserta lelang, serta tanpa dilakukan evaluasi ulang oleh TERGUGAT V, sehingga bertentangan hak
hak subjektif PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan
Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : ” Setelah
pelelangan / pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada
seluruh peserta ”, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) huruf a Perpres No 54
Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut: “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang. Akibat perbuatan
melawan hukum TERGUGAT V tersebut, telah menyebabkan PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang mungkin
didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya pengeluaran untuk
108
mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara
termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk memperjuangkan
hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya
untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta pembuatan gugatan
perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian
immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres, insomnia (susah tidur), tidak
konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak haknya telah dihilangkan;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat )
antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V dengan kerugian yang dialami
oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan cara tidak mematuhi “pakta integritas” yang ditandatanganinya terkait Pelaksanaan
Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana
APBD. T.A 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana “ Pakta
Integritas “ tersebut menyatakan antara lain sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan
dibawah ini….[...]….dengan ini menyatakan sebagai berikut :
5. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
6. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini;
7. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam Pakta integritas ini, bersedia
menerima sanksi pencantuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana;
Oleh karena TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak mematuhi pakta integritas
yang telah ditandatanganinya terkait Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di DInas Pekerjaan
Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana APBD. T.A 2011 sehingga PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT pada akhirnya kehilangan hak-haknya sebagai peserta lelang yang
layak untuk mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, sehingga mengakibatkan PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yakni kehilangan biaya keuntungan yang
mungkin didapatkan dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut, serta biaya-biaya
pengeluaran untuk mengikuti pelelangan –pelelangan yang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Utara termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi, dan pada akhirnya untuk
memperjuangkan hak haknya maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
mengeluarkan biaya untuk melakukan konsultasi hukum, pencarian dan pembelian literatur serta
pembuatan gugatan perkara quo, selain itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira yaitu perasaan malu, hancurnya reputasi, kondikte
dan nama baik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, serta mengalami stres,
insomnia (susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup karena hak
haknya telah dihilangkan;
109
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktian adanya hubungan kausal (sebab akibat )
antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
TERGUGAT IV dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian unsur adanya hubungan kausal (sebab
akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING ( semula
TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV dengan kerugian yang dialami oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT telah terpenuhi;
Bahwa selanjutnya, atas alasan keberatan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V terhadap
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 111 (seratus sebelas) alinea ke-2
(dua), maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tetap pada prinsipnya tidak sependapat
dan menolak dengan tegas alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut, karena itu
semua hanyalah pandangan atau pendapat pribadi, tidak mendasar serta bertolak belakang dengan fakta
– fakta hukum yang ada, dan selanjutnya PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT akan
menangapinya sebagai berikut :
1. Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berpendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama telah secara cermat dan benar memberikan penilaian terhadap Bukti T.IV-8 yang diajukan
oleh TERGUGAT IV tersebut sebagai Bukti Print Out dan justru sebaliknya PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V bersama Kuasa Hukumnya yang tidak cermat ataupun mungkin tidak pernah
melihat dan memeriksa Bukti T.IV-8 tersebut,
Bahwa menurut kamus istilah TI Inggris - Indonesia di http://www.masinosinaga.com, pengertian dari
Print Out adalah Cetakan, sehingga sangat tepatlah Bukti T.IV-8 disebut Print Out oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan Bukti T.IV-8 tersebut selain terdapat Cetakan Foto yang
menunjukkan adanya penambahan / penyisipan / penggantian Nomor Surat Keputusan Pengantian
Panitia Lama (TERGUGAT IV) dan Pengangkatan Panitia baru (TERGUGAT V) yaitu Surat
Keputusan Nomor : 255/DPU/600/700/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara tertanggal 21 September 2011, melalui Bukti T.IV-8
tersebut terdapat juga kalimat “pengakuan” dari TERGUGAT IV tercantum dibawah cetakan foto yang
mana TERGUGAT II nanti memberitahukan secara lisan kepada TERGUGAT IV tentang adanya
pergantian dari TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tanggal 23 September 2011 Pukul.09.30
Wita atau 1 (satu) hari sesudah TERGUGAT IV melaksanakan Pengumuman Pemenang
Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22
September 2011 untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow serta Pengumuman
Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor : 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal
22 September 2011 untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas di papan
pengumuman masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana
Bukti P-31 yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka
persidangan serta Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV.4 yang diajukan TERGUGAT IV di muka persidangan;
Bahwa Bukti T.IV-8 tersebut adalah Bukti yang diajukan oleh TERGUGAT IV di muka persidangan
untuk membantah Bukti TI,II,III,V (2) yaitu SK Nomor : 254/DPU/600/700/IX/2011 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Minahasa Utara (TERGUGAT V)
tertanggal 21 September 2011 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II,
III, V, sehingga sangatlah tidak mendasar, mengada – ada serta tidak logis apabila dalam
keberatannya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan “…Majelis hakim Tingkat
Pertama seakan buta dalam menilai bukti ini sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan
110
akan mengikuti keinginan dari Penggugat….” (vide Memori Banding PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V Hal 19. Point 1), dikarenakan yang mengajukan bukti Bukti T.IV-8 tersebut
adalah pihak TERGUGAT dan bukan diajukan oleh pihak PENGGUGAT, karena mungkin
TERGUGAT IV sudah sangat muak dengan segala kebohongan dan rekayasa yang dipertontonkan
oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V di muka persidangan Tingkat Pertama
karena fakta persidangan maupun bukti para pihak tidak ada satupun yang menyatakan atau
menyaksikan TERGUGAT II pernah menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian kepada
TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan;
Bahwa apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V menyatakan yang mana Bukti T.IV-8
tersebut merupakan foto yang telah direkayasa oleh TERGUGAT IV dan meragukan kebenaran
materil dari Bukti tersebut, seharusnya PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V melaporkan
TERGUGAT IV ke Kepolisian RI dengan dugaan pemalsuan agar supaya Bukti T.IV-8 dan juga
sekalian dengan Bukti TI,II,III,V (2) agar bisa dilakukan pengujian di laboratorium forensik;
2. Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang menyatakan bahwa apa yang
dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mengganti TERGUGAT IV adalah hal yang wajar sebab
TERGUGAT IV telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan, adalah alasan yang mengada – ada, tidak mendasar dan bertolak belakang dengan fakta
fakta hukum yang ada;
Bahwa sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-40 dan P-41 yang diajukan oleh PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT di muka persidangan, TERGUGAT II dan TERGUGAT
III melalui media yang diketahui publik, berulang kali memuji dan melegitimasi kinerja TERGUGAT IV
sebagai tenaga – tenaga yang sudah bersertifikasi dan mengetahui pelaksanaan tender dan proses
yang dijalankan oleh TERGUGAT IV telah mengacu pada aturan yang ada, sehingga sangat
bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada apabila PEMBANDING I semula TERGUGAT II,
III, V menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mengganti TERGUGAT IV
adalah hal yang wajar sebab telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. justru dengan bukti P-40 dan P-41 tersebut serta ditambah dengan Bukti P-
39, bisa membuktikan TERGUGAT II selaku Pengguna Anggaran dan TERGUGAT III selaku PPK
telah melampaui kewenanganya dan mengambil alih peran TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan
sehingga melanggar prinsip – prinsip kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundangan
undangan yang berlaku;
Bahwa seharusnya apabila memang benar TERGUGAT IV harus diganti maka saat yang tepat dan
pantas adalah pada saat dimulainya Evaluasi Ulang setelah Sanggahan Banding PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dijawab oleh PEMBANDING II semula
TERGUGAT I. Tapi fakta hukumnya TERGUGAT IV masih dipercayakan oleh PEMBANDING II
semula TERGUGAT I selaku Kepala Daerah untuk melaksanakan evaluasi ulang berdasarkan Surat
Nomor : 30/AS-II/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 Perihal Evaluasi Ulang kepada TERGUGAT IV.
(vide bukti P-21 dan P-22);
Bahwa selain itu, fakta hukumnya adalah TERGUGAT II masih mempercayakan TERGUGAT IV
untuk melaksanakan pelelangan/ pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi
di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara sejak tanggal 03 Agustus 2011 (vide Bukti P-23).
Selainn itu, untuk melaksanakan Pemilihan Langsung 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi
tersebut TERGUGAT III selaku PPK harus menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada
TERGUGAT IV sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan menurut ketentuan Lampiran
111
III Bagian Point 3 huruf b angka) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, dan selanjutnya setelah Dokumen Pengadaan telah selesai dibuat, barulah TERGUGAT
IV bisa melaksanakan pengumuman pelelangan;
Bahwa sehingga adalah melanggar prinsip –prinsip kepantasan dan kewajaran, apabila TERGUGAT
IV nanti diganti sesudah pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang
pada tanggal 22 September 2011, sehingga kemudian TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara
mufakat membuat SK yang bertanggal mundur (back dated) dan seolah olah SK tersebut telah
diterbitkan sebelum TERGUGAT IV melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan tersebut.
Selain itu dalam SK No : 255/DPU/600/700/IX/2011 tertanggal 21 September 2011, sama sekali
tidak pernah mencantumkan alasan - alasan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan
oleh TERGUGAT IV sehingga menyebabkan TERGUGAT II memberhentikan TERGUGAT IV. hal
tersebut membuktikan alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V tersebut tidak mendasar
dan mengada-ada; (vide Bukti T I, II, III, V (2) dan Bukti T.IV-8);
Bahwa hal itu membuktikan TERGUGAT II telah bertindak sewenang wenang kepada TERGUGAT
IV sehingga tindakan TERGUGAT II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 9
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang
menyatakan sebagai berikut : “ Setiap PNS dilarang : “ bertindak sewenang wenang terhadap
bawahannya”;
Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang mempermasalahkan TERGUGAT
IV beberapa kali menemui PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai hal yang
bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, adalah alasan yang menyesatkan,
tidak mendasar serta memutarbalikan fakta hukum hukum yang ada;
Bahwa adapun TERGUGAT IV menemui PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk
mengikuti petunjuk dan saran dari penyidik Polres Minahasa Utara agar dilakukan langkah mediasi
terkait pengaduan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV ke
Polres Minahasa Utara Utara berdasarkan Surat Pengaduan Nomor : 38/S/CV-S/V-2011 tertanggal
3 Mei 2011 dan Surat Pengaduan Nomor : 31/CV-ARCH/V-2011 tertanggal 3 Mei 2011, serta pada
saat pemeriksaan pihak Polda Sulut atas diambil alihnya pengaduan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT tersebut dari Polres Minahasa Utara ( vide Bukti P-11, P-12, P-19, P-38)
Bahwa adanya upaya mediasi tersebut juga pernah dilakukan oleh oleh Pihak Pemkab Minahasa
Utara sendiri melalui Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara serta Kabag Pembangunan
(posita Butir 48 Putusan Hal. 23 s/d 24) dan fakta hukum tersebut tidak pernah disangkal oleh PARA
PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V melalui Jawaban TERGUGAT I, II, III, V tertanggal 23
April 2011 yang diajukan dimuka persidangan. (vide Butir 23 Jawaban TERGUGAT I, II, III, V,
Putusan Hal. 89 baris ke-5 dari bawah);
Bahwa selain itu, ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, tidak pernah melarang TERGUGAT IV bertemu dengan peserta lelang termasuk PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT walaupun pelelangan sementara masih dalam tahapan
evaluasi, hal itu dibuktikan berdasarkan ketentuan – ketentuan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf
f angka 8) c, dan huruf f angka 9), Huruf h angka 1) dan angka 2) Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f angka 8) c :
“ ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal – hal yang kurang jelas dan meragukan”;
112
Lampiran III Bagian B Point 1 huruf f angka 9) :
“Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP
melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”; Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf h angka 1) dan angka 2) :
1) “ Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi “
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.”
Bahwa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak
pernah melarang PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT menemui TERGUGAT IV
untuk memberikan surat sanggahan atau TERGUGAT IV menemui PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT untuk memberikan Surat Jawaban sanggahan. Jadi ketentuan dalam Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mana yang dimaksudkan oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V ?
Bahwa yang dilarang oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah tindakan yang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan selama proses evaluasi
sebagaimana ketentuan Lampiran III Bagian B Poin 1 huruf f angka 7 huruf f) Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010.
Bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak punya kapasitas untuk
mempengaruhi dan mengintervensi karena TERGUGAT IV bukanlah bawahan dari PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, sebaliknya berdasarkan pengakuan TERGUGAT IV
kepada PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT seperti yang termuat pada dalil gugatan,
justru TERGUGAT II lah yang mengintervensi dan mengintimidasi TERGUGAT IV selaku
bawahannya. dan dalil - dalil gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tersebut
tidak pernah dibantah oleh TERGUGAT IV melalui jawaban serta dupliknya pada persidangan Tingkat
Pertama dapat mengartikan TERGUGAT IV telah mengakuinya “secara diam diam “.
Bahwa hal tersebut berdasarkan doktrin hukum Prof. Eman Suparman melalui makalah yang
berjudul “ Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata “ di http://resouces.unpad.ac.id,
yang menerangkan sebagai berikut “ apabila Tergugat didalam jawabannya tidak menyangkal
kebenaran gugatan Penggugat atau bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab oleh
Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam – diam “ (
Putusan PN. Denpasar No. 159/Pdt/1966 tanggal 30 Januari 1967);
Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “ hal–hal
yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat
bukti. “ (Putusan MARI No. 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971);
Bahwa PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V selalu mendalilkan semua kesalahan kepada
TERGUGAT IV, tapi hal justru semakin membuktikan secara hukum bahwa TERGUGAT II dan
TERGUGAT III harus pula bertanggung jawab atas kerugian PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, TERGUGAT II selaku kepala SKPD
serta Penguna Anggaran, selain harus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum
yang dilakukannya sendiri, juga mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian
113
yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV. dan
TERGUGAT V.
Bahwa selain itu, TERGUGAT III selaku PPK yang adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka TERGUGAT III selaku PPK selain
harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, juga
mempunyai tanggung gugat (aanprakelijkheid) terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa
yang menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT III tersebut;
3. Bahwa alasan PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V yang pada intinya menyatakan bahwa
Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan
pembentukan Panitia Lelang yang baru oleh TERGUGAT II dan hanya Pengadilan Tata Usaha
Negara yang dapat menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan, adalah
merupakan alasan yang keliru dan tidak mendasar;
Bahwa sebagaimana Bukti P-31 dan Bukti P-32 serta berdasarkan “ pengakuan” melalui Jawaban dan
Duplik dari TERGUGAT IV selaku Panitia Pengadaan dan ditunjang dengan Bukti T.IV-1 s/d T.IV-6
yang diajukan oleh TERGUGAT IV, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah
pemenang yang sah untuk pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan
Jaringan Irigasi Matungkas;
Bahwa oleh karena itu, apabila TERGUGAT II mengeluarkan sebuah Surat Keputusan pembentukan
panitia yang baru seolah olah bahwa TERGUGAT IV telah diganti sebelum pengumuman pemenang
pelelangan pada tanggal 22 September 2011 dan hal itu telah dibuktikan oleh TERGUGAT IV melalui
Bukti T.IV-8 yang mana nomor SK tersebut sengaja disisipkan dan bertanggal mundur (back dated)
sedangkan menurut pengakuan TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT II nanti memberitahukan secara
lisan tentang adanya pergantian TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V pada tangga 23 September
2011 Pukul 09.30 Wita, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembentukan Panitia yang
baru (TERGUGAT V) oleh TERGUGAT II tersebut untuk menganulir penetapan Pemenang
pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV melalui Berita Acara Evaluasi ulang tertanggal 05
September 2011, Surat Penetapan Pemenang bertanggal 08 September 2011 serta Pengumuman
Pemenang Hasil Evaluasi Ulang tertanggal 22 September 2011 terkait penetapan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, yang
bertentangan dengan prinsip – prinsip kepatutan, kepantasan dan kewajaran, serta melanggar hak
hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, maka Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) oleh TERGUGAT II tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum / Suatu
perbuatan hukum perdata. Dan dan hal itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat
Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi dan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Angka 1 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : “
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
114
Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi pada putusan halaman
111 (seratus sebelas) alinea ke-2 (dua);
Bahwa pada Point ini juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sepakat dengan alur
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN. Airmadidi yang dikemukakan pada Putusan halaman
111 (seratus sebelas) alinea ke -3 (tiga) sampai dengan Putusan halaman 112 baris ke-4 dari atas;
Bahwa oleh karenanya maka alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V, sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan
tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
X. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DALAM MENERAPKAN KONSEP
GANTI RUGI MENURUT KUHPERDATA
Majelis Hakim Yang Terhomat,
Alasan – alasan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V pada Angka Romawi VI Tentang
Kekeliruan Dalam Menerapkan Konsep Ganti Rugi Pada Pasal 1365 KUH Perdata pada hal 20 s/d hal 21
dalam memori Bandingnya, hanyalah merupakan pendapat atau pandangan pribadi dari PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V dan tidak mendasar;
Bahwa oleh karena itu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan tetap
pada prinsipnya untuk menolak dengan tegas alasan –alasan yang disampaikan oleh PEMBANDING I
semula TERGUGAT II, III, V tersebut. Selanjutnya terhadap alasan – alasan tersebut, maka PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :
Bahwa konsep dasar mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal pada sejarah hukum, hal tersebut
dapat dilihat di zaman romawi dalam Lex Aquilia pada chapter pertamanya;
Bahwa selanjutnya, menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum “
menerangkan bahwa : “ Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua)
bidang hukum, yaitu sebagai berikut :
a. Konsep Ganti Rugi karena wanprestasi kontrak;
b. Konsep Ganti Rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum;
Bahwa dalam buku yang sama, Munir Fuady kembali memaparkan bahwa bentuk ganti rugi terhadap
perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:
1. Ganti Rugi Nominal
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur
kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat
diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya
kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal.
2. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti Rugi Kompensasi merupakan ganti rugi yang meru pakan pembayaran kepada korban atas
dan sebesar kerugian yang benar benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan
melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi
115
atas biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan
termasuk penderitaan seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain – lain
3. Ganti Rugi Penghukuman
Ganti Rugi Penghukuman (punitive damage) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang
melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan
dengan wanprestasi kontrak,maka ganti rugi penghukuman kurang tepat untuk diterapkan. Akan
tetapi, dalam hubungan dengan perbuatan melawan hukum, baik untuk kasus kelalaian berat,
apalagi untuk kasus kesengajaan, ganti rugi penghukuman merupakan hal yang wajar-wajar saja
untuk diterapkan. Yang dimaksud dengan ganti rugi penghukuman adalah ganti rugi yang
dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang bertujuan memberikan hukuman
kepadanya. Misalnya membayar ganti rugi dengan jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang
sebenarnya diderita oleh korban
4. Ganti Rugi Aktual
Merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata.Misalnya,
biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi aktual merupakan ganti rugi yang
paling umum dan gampang diterima oleh hukum, baik dalam hal perbuatan melawan hukum maupun
dalam wanprestasi. Ganti rugi aktual dapat diterima terhadap kerugian – kerugian sebagai berikut :
- Kerugian finansial seperti biaya berobat, hilang mata pencaharian dan lain lain.
- Penderitaan fisik seperti luka, patah tangan dan lain lain.
- Penderitaan Mental seperti rasa malu, stres dan lain lain.
5. Ganti Rugi Yang Berhubungan Dengan Tekanan Mental
Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (mental disturbance) merupakan ganti rugi
yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan
melawan hukum disebabkan korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah
menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti
rugi “immateril” sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi “materil”. Ganti
immateril ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan
secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa
jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar” . Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung
kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut :
- Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
- Status dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi
- Situasi dan kondisi mental dari korban
- Situasi dan kondisi mental dari pelaku
- Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
- Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab
mutlak.
Disamping itu, ganti rugi immateril ini Hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena
perbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebebkan oleh
wanprestasi kontrak.
6. Ganti Rugi Untuk Kerugian Yang Akan Datang
Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang (future lost) juga mungkin diterapkan. Ganti rugi seperti
ini lebih sering diterapkan kepada perbuatan melawan hukum ketimbang terhadap wanprestasi
kontrak.Ini disebabkan suatu fakta bahwa dalam suatu wanprestasi kontrak, pihak korban dengan
sengaja masuk ke sebuah kontrak, tentu dengan kesiapan menanggung segala konsekuensinya.
Akan tetapi, dalam suatu perbuatan melawan hukum, pihak korban tidak pernah ada kesengajaan
untuk menerima memberikan persetujuan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
orang lain tersebut.
116
Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena
kontrak lebih lembut itu adalah salah satu ciri dari hukum dijaman modern. Sebab, di dalam dunia yang
telah berperadapan tinggi, maka seseorang harus selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan
kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan
kerugian pada orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.
Bahwa selain itu, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melanggar
Hukum ” menerangkan bahwa : dalam KUHPerdata, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi
dirumuskan dalam 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :
a. Ganti Rugi Umum
Yakni ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus –kasus wanprestasi kontrak,
maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk didalamnya perbuatan
melawan hukum.Ketentuan tentang ganti rugi umum ini dalam KUHPerdata diatur dalam bagian
keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi
tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah :
• Biaya
Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai
dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari
wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan karena adanya
perbuatan melawan hukum, misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain –
lain; • Rugi
Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan rugi atau kerugian adalah keadaan berkurangnya atau
merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau
sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya
perbuatan melawan hukum; • Bunga
Merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak
kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya
perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.. Pengertian
bunga ini lebih luas dari pengertian bunga sehari –hari, yang hanya berarti “bunga uang”
(interest), yang hanya dihitung dari persentase dari hutang pokoknya;
b. Ganti Rugi Khusus
Yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul karena perikatan –perikatan tertentu. Dalam
hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi
dari bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal hal
berikut:
a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
b) Ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
f) Ganti rugi karena telah cacat anggota badan (Pasal 1371)
g) Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380)
117
Bahwa selain itu, “Code Civil (dalam bahasa Perancis) “ memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu
dommages et interests. Dommages meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi, sedangkan
interest adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan;
Bahwa adapun bentuk – bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi
penghukuman, ganti rugi aktual, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental serta ganti
rugi yang akan datang, menurut doktrin hukum Munir Fuady tersebut, memang sudah sepantasnya dan
selayaknya dituntut oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT kepada PEMBANDING
(semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV, dikarenakan perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT bukan hanya disebabkan
oleh adanya unsur kelalaian, tapi sebagian besar disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dari
PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) dan TERGUGAT IV;
Bahwa walaupun pada akhirnya TERGUGAT IV telah menyadari kekeliruannya dan menggembalikan hak
– hak perusahaan PARA PENGGUGAT sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas, tapi pada akhirnya
hak - hak perusahaan PARA PENGGUGAT tersebut kemudian menjadi hilang karena dirampas secara
melawan hukum oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V dan hanya dibiarkan oleh
PEMBANDING II semula TERGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian materiil dan kerugian
immateriil yang tidak terkira, padahal peraturan perundangan - undangan yang terkait dengan
penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa khususnya Jasa Konstruksi, sudah secara jelas
mengamanatkan dan memberikan kewajiban hukum kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT I
sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, serta PEMBANDING I semula TERGUGAT
II, III, V sebagai bagian dari pemerintahan, untuk dapat berpihak pada dan bertindak untuk kepentingan
masyarakatnya termasuk PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT apabila masyarakatnya
telah menderita akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi
peri kehidupan pokok masyarakatnya. Hal dapat dilihat pada ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan sebagai berikut : “ Jika diketahui bahwa
masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa
sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. ”.
Bahwa pada kenyataanya, kewajiban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut, justru telah dilanggar PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II, III, V dan malah berbuat sebaliknya dengan berusaha mencari alasan untuk
menyengsarakan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya;
Bahwa sesuai fakta - fakta persidangan tingkat pertama, PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT telah membuktikan yang mana memang benar ada perlakuan diskriminasi secara
terstruktur dan tersistematis terhadap PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, selama
tahapan pelelangan umum di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011
tersebut, yang bukan saja hanya mengakibatkan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
kehilangan hak – haknya sebagai pemenang pelelangan sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang
layak berdasarkan ketentuan, tapi juga PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah
mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi terhadap hak haknya yang lain sehingga
mengakibatkan timbulnya kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang tidak terkira,
dikarenakan dengan adanya perlakuan diskriminasi secara terstruktur dan tersistematis tersebut,
maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami sebuah “ pelanggaran hak
118
asasi manusia yang berat “ sebagaimana Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa sebagaimana termuat pada Posita Butir 157 gugatan perkara aquo, menyatakan sebagai berikut :
“ Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul ” Perbuatan Melawan Hukum”
menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, pemohon
dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materiil)
maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil) “.’ (putusan Hal.72 baris ke-5
dari bawah )
Bahwa adanya kerugian materiil dan immateriil dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II,
III, V serta TERGUGAT IV, secara lengkap telah diuraikan pada Posita Butir 158 s/d Butir 170 gugatan
perkara aquo; mengenai besaran kerugian materiil yaitu berupa biaya dan rugi, maupun bunga
(kehilangan keuntungan) telah dirinci oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang
mendasarkan pada peraturan perundang undangan serta estimasi secara layak dan wajar, dan mengenai
besaran kerugian immateriil yang tidak terkira dan sulit dihitung tersebut namun demi memberikan
kepastian hukum untuk pengajuan perkara aquo maka telah juga telah dirinci oleh PARA TERBANDING
semula PARA PENGGUGAT dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan (Putusan hal. 73
s/d hal. 82);
Bahwa menurut Suharnoko dalam bukunya yang berjudul : “ Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus “,
menerangkan bahwa : “ dengan berlakunya teori analogi terhadap ganti kerugian karena perbuatan
melawan hukum, maka pada umumnya dianut pendapat ganti rugi yang ditimbulkan juga harus
membayar ganti rugi akibat keuntungan dapat diharapkan diterima (winstderving)”;
Bahwa sehingga dengan dianulirnya hak - hak PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sebagai pemenang pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kinidow dan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas tersebut secara tidak sah, maka hal tersebut secara otomatis
telah membuktikan yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian secara
secara aktual jelas dan nyata bagi PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT baik secara
materiil maupun immateriil, yaitu antara lain kehilangan keuntungan yang diharapkan untuk pekerjaan
pekerjaan tersebut dengan mengacu pada keuntungan yang wajar untuk pekerjaan konstruksi adalah
maksimal 15 % (lima belas perseratus) dari Nilai Pekerjaan tersebut sebagaimana Penjelasan Pasal 66
Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah
dikurangi dengan nilai PPN dan PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
Bahwa selain itu, kerugian materiil lainnya yang dialami oleh PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT yaitu biaya - biaya pengeluaran untuk penyiapan pelelangan untuk pembuatan Dokumen
Penawaran yang terdiri dari Dokumen Isian Kualifikasi (SIUJK, Sertifikasi Badan Usaha, SITU/HO, TDP,
Laporan pajak tahunan dan 3 Bulan terakhir, SKT, dukungan bank dll), Dokumen Administrasi (Surat
Penawaran dan Jaminan Penawaran) serta Dokumen Teknis ( Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa
Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Satuan Upah Bahan Peralatan, Metode Pelaksanaan, Jadwal
Waktu Pelaksanaan / Kurva S, Spesifikasi Teknis, Skema Tenaga Bahan dan Alat, daftar personil serta
peralatan, dll) sebagaimana persyaratan sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) serta Lampiran III Bagian B
huruf f sampai dengan huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terkait keikutsertaan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT pada pelelangan umum Pekerjaan Peningkatan Jaringan
Irigasi Kinidow dan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dan pekerjaan pekerjaan
lainnya yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV, yang mana Dokumen Penawaran PARA TERBANDING
119
semula PARA PENGGUGAT tersebut terlebih khusus Dokumen Teknis harus yang dibuat oleh n personil
tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan teknik dan nilai kerugian biaya pembuatan dokumen
penawaran dan pengandaan dan lain sebaginya sebagaiman tercantum pada gugatan perkara aquo,
tmasih sangat layak dan wajar. Seperti contoh, TERBANDING I semula PENGUGAT I selaku tenaga
ahli teknik yang berlatar belakang pendidikan S-1 dan mempunyai pengalaman 8 tahun pada saat
pelelangan tersebut dilaksanakan (vide Bukti P-8), seharusnya apabila yang jadi rujukan adalah
Pedoman Biaya Personil untuk penyusunan RAB / HPS sebagaimana Surat Edaran Menteri PU
Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007, maka sesuai ketentuan tersebut, TERBANDING I
semula PENGUGAT I sebagai tenaga ahli dengan pengalaman 8 tahun layak diberikan digaji sebesar
Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. sedangkan pelelangan tersebut
berlangsung selama 221 (dua ratus dua puluh satu ) hari atau sekitar 7 (delapan) bulan 11 (sebelas)
hari dan biaya pengeluaran untuk pembuatan dan penggandaan dokumen penawaran tersebut yang
dituntut hanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan. Hal
tersebut membuktikan yang mana kerugian biaya pengeluaran pembuatan dan penggandaan dokumen
penawaran yang dimintakan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT masih layak dan
wajar karena jauh dibawah harga standar sesuai ketentuan. Selanjutnya kerugian materiil lainnya adalah
biaya biaya pengeluaran untuk keperluan sanggahan, sanggah banding dan jaminan sanggahan banding
(vide Bukti P-10 dan P-11, P-15 s/d P-18, P-26 s/d P-28) serta pengeluaran biaya transportasi, konsumsi,
akomodasi selama proses tahapan pelelangan yang menyita waktu selama 221 (dua ratus dua puluh
satu ) hari, dan kerugian materiil semakin bertambah dengan adanya pengeluaran biaya - biaya lain
sehubungan dengan adanya gugatan perkara aquo yaitu biaya konsultasi hukum serta biaya literatur
untuk pembuatan gugatan perkara aquo oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yang
tidak berlatar belakang pendidikan hukum yang selama persidangan tingkat pertama memilih untuk
beracara secara langsung di pengadilan;
Bahwa selain mengalami kerugian materiil, atas perbuatan melawan hukum PARA PEMBANDING
(semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV tersebut tentunya telah mengakibatkan PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak terkira, yaitu
kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan
lain yang lebiih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal akan tetapi waktu potensial
tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah
menguras banyak waktu, tenaga serta pikiran, dan selaku pemilik perusahan, tentunya PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah mengalami perasaan malu, hancurnya reputasi,
kondikte dan nama baik, dan telah berdampak secara psikologis sehingga mengalami stres, insomnia
(susah tidur), tidak konsentrasi, trauma dan kehilangan kesenangan hidup dan lain lain. Selain itu
perbuatan melawan hukum PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V) serta TERGUGAT IV
tersebut bisa “membunuh” eksistensi perusahaan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
selama jangka waktu lima tahun kedepan hingga berakhirnya jabatan PEMBANDING II semula
TERGUGAT I sebagai Kepala Daerah;
Bahwa sehingga adalah alasan yang keliru dan tidak mendasar apabila PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V menyatakan bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan maupun dalam repliknya,
jelas bahwa yang dimaksud akan ganti rugi yang diharapkan oleh Penggugat adalah ganti rugi
konpensasi (compensatoty damages) yang merupakan ganti kerugian yang benar benar dialami oleh
pihak korban atas suatu perbuatan hukum, karena sebagaimana yang termuat dalam gugatan maupun
replik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT secara jelas jelas yang diharapkan akan
diterima adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman, ganti rugi
aktual, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental serta ganti rugi yang akan datang;
120
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut “ juga
penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan
menurut keadaan”.
Bahwa selanjutnya sebagaimana juga ketentuan Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerdata menyatakan sebagai
berikut : “ Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan,
begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan “
Bahwa telah menjadi yuriprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI bahwa Hakim dalam menentukan
besarnya ganti kerugian akan menetapkan berdasarkan keadilan sosial (social jucitice) dan keadilan
moral (moral justice), dan dalam hal ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, Hakim mempunyai
kebebasan untuk menetapkan besarnya ganti rugi materiil dan immateriil sesuai dengan asas kepatutan,
sejauh hal tersebut telah dimintakan oleh pihak Penggugat;
Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI , sebagai berikut :
• Putusan MARI RI No : 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, yang menyatakan bahwa :“ hakim
berwenang menetapkan ganti rugi yang sepantasnya harus dibayar, sekalipun penggugat
menuntut ganti kerugian yang dalam jumlah yang tak pantas “;
• Putusan MARI No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976, yang menyatakan bahwa : “ Besarnya
jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata
yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak ”;
• Putusan MARI No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, yang menyatakan bahwa “ Soal
besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang
tidak dapat didekati dengan suatu ukuran ”;
Bahwa sebagai otoritas yang mendapatkan amanat untuk melindungi masyarakatnya, PARA
PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV seharusnya berdiri paling depan
untuk membela masyarakatnya dan bukan sebaliknya menjerumuskan PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT selaku masyarakatnya ke dalam jurang kesusahan, sehingga sangatlah tepat dan
benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan keadilan sosial (social jucitice)
dan keadilan moral (moral justice) telah memberikan pertimbangannya dengan menetapkan ganti rugi
materiil dan immateriil yang sepatutnya dan sepantasnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan
PARA PEMBANDING (semula TERGUGAT I, II, III, V ) serta TERGUGAT IV terhadap PARA
TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Bahwa oleh karena itu, maka pada point ini, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT
sependapat dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan hal. 112
paragraf ke-6 (enam) sampai dengan hal. 113 paragraf ke-1 (satu);
Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka hal itu telah membuktikan yang mana alasan –
alasan keberatan dari PEMBANDING I semula TERGUGAT II, III, V, adalah sebuah alasan yang tidak
mendasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
Bahwa sehingga alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PEMBANDING I semula
TERGUGAT II, III, V, pada point ini sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidak
tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;
121
Bahwa berdasarkan tanggapan - tanggapan atas alasan – alasan keberatan dan penolakan PARA
PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V tersebut diatas, maka PARA TERBANDING semula
PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara melalui Majelis Hakim
Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan Banding ini dengan
putusan sebagai berikut :
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk seluruhnya atau
setidak – tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard);
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk
seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard);
2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada Perkara No :
06/PDT.G/2012/PN.AMD tanggal 26 Juli 2012;
3. Menghukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, V untuk membayar biaya perkara;
DALAM REKONVENSI
1. Menolak gugatan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard);
2. Menyatakan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT Rekonvensi tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara;
Subsider :
Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(ex aequo et bono).
Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim
Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih.
Hormat Kami,
TERBANDING I semula PENGGUGAT I TERBANDING II semula PENGGUGAT II
NOVRY M. DOTULONG, ST MARCHEL H. DOTULONG