LAPORAN AKHIR ANALISIS USULAN bppp. . Perdagangan Indonesia dengan Negara LDC sampai tahun 2014 menunjukkan

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN AKHIR ANALISIS USULAN bppp. . Perdagangan Indonesia dengan Negara LDC sampai tahun 2014...

LAPORAN AKHIR ANALISIS USULAN PEMBERIAN FASILITAS BEBAS BEA DAN BEBAS

KUOTA BAGI NEGARA LEAST DEVELOPED COUNTRIES

PUSAT KEBIJAKAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN JAKARTA

2015

ABSTRAK

1. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 memiliki kewajiban untuk

melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui salah satunya dalam pertemuan

pimpinan kelompok tersebut di Seoul tahun 2011. Adapun salah satu

kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah memberikan

bantuan akses pasar kepada negara paling tidak berkembang (Least Developed

Countries LDC) berupa penghapusan kebijakan tarif dan kuota (Duty Free

Quota Free/DFQF). Adapun konsep awal pemberian preferensi pada negara-

negara LDCs dituangkan dalam UNCTAD Resolution 21 (II) yang diadopsi tahun

1968 di New Delhi, India.

2. Pemberian akses pasar kepada negara-negara LDC bertujuan untuk mengurangi

kemiskinan (reducing poverty) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

(enhancing economic growth) bagi negara LDC. Adapun negara-negara yang

termasuk kedalam LDC adalah Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso,

Burundi, Chad, Congo Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kamboja,

Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambik, Myanmar, Nepal,

Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Island, Tanzania, Togo,

Uganda dan Zambia. Kelompok negara LDC tersebut didasarkan pada

pengelompokan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas negara yang diyakini

sangat sulit melepaskan diri dari kemiskinan akibat rendahnya pendapatan per

kapita, terbatasnya sumber daya manusia, dan kerentanan perekonomian mereka

berdasarkan Economic Vulnerability Index (UNCTAD, 2012).

3. Namun, sampai saat ini di Indonesia masih ada kekhawatiran di sebagian

Kementerian bahwa pemberian bebas bea masuk akan merugikan produsen

domestik karena produk LDC merupakan produk substitusi bagi produk nasional.

Wakil dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Menteri Keuangan belum

dapat memberikan pemotongan tarif kepada LDC secara unilateral, sebagaimana

prosedur pemberian DFQF oleh negara lain, karena belum memiliki dasar hukum.

4. Perdagangan Indonesia dengan Negara LDC sampai tahun 2014 menunjukkan

surplus perdagangan yang tinggi bagi Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke LDC

tumbuh sebesar 17,76 persen selama tahun 2004 sampai 2014, dengan nilai

meningkat dari US$ 741 juta di tahun 2004 menjadi US$ 3,84 miliar ditahun 2014.

Nilai impor Indonesia dari negara LDC selama tahun 2004 sampai 2014 tumbuh

sebesar 20,98 persen, dari US$ 110 juta ditahun 2004 menjadi US$ 480.82 juta

ditahun 2014. Berdasarkan kinerja ekspor dan impor, Indonesia masih meraih

surplus perdagangan dengan negara LDC, sebesar US$ 630 juta ditahun 2004

dan meningkat menjadi US$ 3,365 miliar ditahun 2014.

5. Impor Indonesia dari negara LDC masih dikenakan bea masuk sesuai ketentuan

Most Favoured Nation (MFN) kecuali bagi negara LDC yang merupakan bagian

dari ASEAN yaitu Kamboja dan Myanmar. Dalam analisis ini impor Indonesia dari

kedua negara tersebut tidak akan dimasukkan, karena mereka menggunakan

liberalisasi ASEAN yang lebih baik dibandingkan pemberian fasilitas bebas bea

dan kuota. Total nilai impor Indonesia dari LDC ditahun 2014 mencapai US$

480.82 juta dengan penerimaan dari bea masuk sebesar US$ 15,76 juta.

Sebagian besar penerimaan Indonesia dari negara LDC diperoleh dari bea

masuk atas impor 29 pos tarif yang mencapai US$ 13,50 juta atau 86% dari total

penerimaan bea masuk atas impor Indonesia dari LDC.

6. Hasil temuan turun lapang menemukan bahwa pemerintah propinsi meyakini

manfaat pemberian fasilitas bebas tarif dan kuota bagi negara LDC adalah

kemudahan memperoleh bahan baku bagi industri tekstil/produk tekstil, makanan

minuman dan produk/komponen otomotif yang dikembangkan saat ini. Adapun

produk bahan baku yang dapat diusulkan mendapat fasilitas bebas tarif dan kuota

antara lain biji coklat, kapas dan limbah besi.

7. Pemerintah propinsi masih keberatan jika fasilitas bebas bea masuk dan kuota

diberikan untuk produk pangan utama khususnya beras, jagung dan gula serta

produk jadi siap digunakan yang saat ini dikembangkan khususnya tekstil/produk

tekstil dan produk/komponen otomotif.

8. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat direkomendasikan untuk

melaksanakan pemberian fasilitas bebas tarif dan kuota atas impor barang dari

negara-negara LDC antara lain biji coklat, kapas dan limbah besi dengan

mempertimbangkan masukan sektor dalam pemilihan produk dengan tujuan

utama memberikan kemudahan akses impor bahan baku industri. Selanjutnya,

pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut memerlukan kesepakatan antar instansi

yang terlibat, yang sebaiknya diputuskan pada tingkatan Menteri Koordinasi atau

Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan dasar hukum pemberian fasilitas

tersebut.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya

sehingga analisis yang berjudul Analisis Usulan Pemberian Fasilitas

Bebas Bea dan Bebas Kuota Bagi Negara Least Developed Countries,

dapat diselesaikan.

Selain itu Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala

Pusat Kerjasama Perdagangan Internasional, BP2KP dan Kepala Bidang

Multilateral di Pusat Kerjasama Perdagangan Internasional atas arahan dan

bimbingan dalam penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada rekan dan pihak lain yang memberikan bantuan dan tidak dapat

disebutkan satu per satu.

Menyadari laporan ini masih banyak kekurangan, diharapkan masukan

yang membangun untuk memperbaiki laporan ini dimasa mendatang.

Jakarta, September 2015

Tim Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Bab I. PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................... 3

1.3 Tujuan ............................................................................. 4

1.4 Hasil Analisis................................................................... 4

1.5 Dampak/Manfaat ............................................................. 4

1.6 Ruang Lingkup ................................................................ 4

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 6

2.1 Negara Least Developed Countries ............................... 6

2.2 Tarif ................................................................................ 7

2.3 Hambatan Perdagangan Bukan Tarif (non-tariff barrier) 10

Bab III. DATA DAN METODOLOGI ................................................ 13

3.1 Data ............................................................................... 13

3.2 Kerangka Pemikiran ....................................................... 13

3.3 Metodologi ..................................................................... 14

Bab IV. RUJUKAN HASIL ANALISIS USULAN PEMBERIAN

FASILITAS BEBAS TARIF DAN KUOTA BAGI NEGARA

LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LDC) DI TAHUN 2012.. 15

4.1 Latar Belakang dan Asumsi Dasar ................................. . 15

4.2 Rujukan Kinerja Perdagangan dan Hasil Simulasi ......... 16

4.3 Usulan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bebas Tarif

dan Kuota ...................................................................... 18

Bab V. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS USULAN

PEMBERIAN FASILITAS BEBAS TARIF DAN KUOTA

BAGI NEGARA LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LDC) . 20

5.1 Perdagangan Indonesia Dengan Negara LDC Saat Ini . 20

5.2 Tanggapan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan ....... 23

iii

5.3 Tanggapan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ............. 25

5.4 Tanggapan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ................ 26

5.5 Tanggapan Responden Atas Usulan Pemberian Fasilitas

Bebas Bea Masuk dan Kuota......................................... 29

5.6 Tanggapan Responden FGD Atas Usulan Pemberian Fasilitas

Bebas Bea Masuk dan Kuota ........................................ 31

Bab VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................ 32

6.1 Kesimpulan .................................................................. 32

6.2 Rekomendasi ............................................................... 32

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 33

iv

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

Daftar Gambar Halaman 2.1 Dampak-Dampak Keseimbangan Umum dari Pemberlakuan Tarif

Di Sebuah Negara Kecil ....................................................... 8

2.2 Dampak Pembatasan