1

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAMBI

PADA MASA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012 – 2013 TANGGAL 15-19 APRIL 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR

Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: ......... tanggal ......... tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012 – 2013. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA

Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya

yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di

dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI. 3. Pengawasan terhadap implementasi Public Service Obligation (PSO) dan

pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Jambi.

4. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI.

5. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang mengenai lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

2

Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Jambi; 2. Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi; 3. PT Angkasa Pura II (Persero) 4. PT Garuda Indonesia (Persero) 5. PT Pelindo II (Persero) 6. PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 7. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) 8. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) 9. PT Pupuk Indonesia (Persero) 10. PT Pertani (Persero) 11. PT Sang Hyang Seri (Persero) 12. Perum Bulog 13. PT Pertamina (Persero) 14. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 15. PT Bukit Asam (Persero) 16. Bank Indonesia 17. PT Bank Mandiri (Persero) 18. PT Bank BRI (Persero) 19. PT Bank BNI (Persero) 20. PT Bank BTN (Persero) 21. PT Bank Jambi

1.4. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

1.5. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA (Terlampir)

3

BAB II DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA

Jambi secara resmi menjadi Provinsi pada tahun 1958 sesuai dengan Undang-Undang No 61 Tahun 1958. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar 50.058 km2. Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Jambi sebanyak 3.390.682 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Jambi sebesar 0,96% pertahun dengan PDRB perkapita sebanyak Rp 9,5 juta pada tahun 2010.

Provinsi Jambi sendiri terdiri atas 9 Kabupaten dan 2 Kota. 9 Kabupaten tersebut adalah: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Sedangkan 2 kota di Jambi adalah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Secara geografis, Provinsi Jambi berada di pertengahan Pulau Sumatera dengan batas –batas wilayah sebagai berikut: Utara : Provinsi Riau Selatan : Provinsi Sumatera Selatan Barat : Provinsi Sumatera Barat Timur : Laut Cina Selatan Provinsi Jambi juga terletak di kawasan imbas segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura. Sebagai dampaknya, ekonomi Jambi ikut meningkat akibat spill over effect dari kerja sama perekonomian tiga negara ini.

Sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan merupakan penggerak utama perekonomian di Provinsi Jambi dimana sebanyak 46, 88% dari total tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja di ketiga sektor tersebut. Sektor penggerak ekonomi berikutnya adalah sektor perdagangan dan jasa dengan serapan tenaga kerja masing-masing sebanyak 21,58% dan 12,58% dari tenaga kerja di Provinsi Jambi. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadikan upaya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan penduduk adalah melalui pengembangan ketiga sektor tersebut.

Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar 71,2 (Data BPS tahun 2012), sedangkan angka pengangguran di Provinsi Jambi sebesar 92,7 ribu tenaga kerja atau setara dengan 7,8% penduduk. Angka pengangguran tersebut meliputi pengangguran terbuka (tidak bekerja sama sekali) dan pengangguran tidak terbuka (bekerja namun tidak penuh, atau secara temporer).

4

BAB III DESKRIPSI PERBIDANG

3.1. Perindustrian Dari luas wilayah lebih dari 50 ribu km2 , 60% lahan di Provinsi Jambi

merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan. Kondisi topografis menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Komoditas perkebunan utama dari Provinsi ini adalah kelapa sawit dan karet dengan luas lahan masing-masing mencapai 400,168 hektar dan 595,473 hektar. Nilai produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai 898,2 ribu ton pertahun dam karet mencapai 240,1 ribu ton pertahun. Komoditas perkebunan lainnya adalah kelapa sebesar 119,34 ton pertahun dan teh sebesar 5,6 ribu ton pertahun.

Provinsi Jambi juga memiliki kekayaaan alam berupa minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1,27 juta m3 dan gas bumi sebesar 3,57 milyar m3. Daerah cadangan minyak bumi terutama di struktur Kenali Asam, Kabupaten Batanghari dengan cadangan minyak sebesar 409 juta barel. Sedangkan cadangan gas bumi terutama terdapat di struktur Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi dengan cadangan 2,18 milyar m3. Cadangan batubara di Provinsi Jambi mencapai 18 juta ton dengan lokasi utama di Kabupaten Muara Bungo. Sebagian besar cadangan batubara Jambi merupakan batubara kelas kalori sedang yang cocok digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

3.2. Perdagangan

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, kelapa sawit dan karet merupakan komoditas utama perkebunan di Jambi. Untuk kelapa sawit, komoditas ini sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dengan negara tujuan utama Cina dan India. Pada tahun 2012, Provinsi Jambi menghasilkan 898,2 ribu ton sawit dimana sebesar 87,5% dari produksi tersebut diperuntukkan untuk ekspor. Nilai ekspor pada tahun tersebut dari produk CPO adalah sebesar Rp 3,6 trilliun dan menyumbang lebih dari 30% PDRB masyarakat Jambi. Sementara itu komoditas karet juga menyumbang nilai ekspor yang signifikan dengan nilai sebesar Rp 3,4 triliun pada tahun 2012. Sebagian besar karet yang diekspor dari Jambi sudah berupa karet olahan dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat.

Menurut data BPS, secara global sepanjang tahun 2013, neraca perdagangan Provinsi Jambi berada pada angka surplus sebesar 196,8 juta dolar AS. Surplus neraca perdagangan Jambi terbesar berasal dari negara ASEAN diantaranya Thailand, Malaysia, dan Singapura dengan surplus masing-masing sebesar 37 juta dolar AS; 9,1 juta dolar AS; dan 2,28 juta dolar AS. Sedangkan dari negara Uni Eropa, surplus perdagangan terbesar berasal dari Jerman sebesar 992 ribu dolar AS, disusul Perancis dan Inggris dengan surplus masing-masing sebesar 780 ribu dolar AS dan 617 ribu dolar AS.

5

3.3 Investasi Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam melimpah, didukung

dengan letak geografis yang strategis menjadikan Provinsi Jambi sebagai daerah yang menarik bagi investor, baik investor asing maupun daerah. Total investasi di Provinsi Jambi pada tahun 2012 telah mencapai Rp 27 trilliun yang merupakan total akumulasi dari tahun sebelumnya. Dari total nilai ini sebagian besar terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 21,5 trilliun dan sisanya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), baik melalui investasi langsung maupun akusisi kepemilikan saham oleh pengusaha asing. Jumlah perusahaan dalam negeri yang menanamkan modalnya sejumlah 145 perusahaan sedangkan perusahaan asing mencapai 75 perusahaan. Sebagian besar investasi tersebut masuk ke dalam sektor perkebunan, baik dengan komoditas kelapa sawit maupun sawit.

Sebagai antisipasi dari terus meningkatnya investasi di Provinsi Jambi, Pemerintah Jambi telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Direncanakan Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung akan menjadi pelabuhan samudera. Dalam masterplan pembangunan kedua pelabuhan tersebut direncanakan akan menjadi salah satu pelabuhan penghubung baik untuk kegiatan ekspor maupun impor. Untuk kegiatan ekspor, pelabuhan tersebut akan berperan sebagai penghubung dengan Pelabuhan Batam dan Singapura.

6

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN,

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1.1. BUMN TRANSPORTASI PT Angkasa Pura II (Persero)

PT Angkasa Pura II (AP II) adalah BUMN penyedia pelayanan bandara di wilayah barat Indonesia. AP II mengelola 13 bandara besar di Indonesia, termasuk Bandara Sultan Thaha Jambi (DJB). Saat ini AP II tengah mencanangkan program untuk menjadikan Bandara Sultan Thaha sebagai bandara internasional. Sebagai syarat utamanya adalah standar panjang dan lebar landasan serta infrastruktur pendukung harus sesuai ketentuan internasional. Saat ini luas landasan pacu adalah 2220x30 m2 dan ke depannya akan direncanakan menjadi 2410 x 45 m2 (sesuai standar landasan pacu internasional yang dapat menampung pesawat berbadan lebar).

Rencana jangka panjang berikutnya adalah mengintegrasikan bandara dengan kebun binatang Taman Rimbo (Zoo Airport Concept). Integrasi ini diikuti dengan rencana perluasan area bandara, kebun binatang, dan area parkir yang dapat menampung lebih banyak kendaraan. Selain itu terdapat rencana pengembangan akses jalan menuju bandara yang dilengkapi sarana transportasi publik.

Dalam hal kinerja operasional, jumlah penerbangan di Bandara Sultan Thaha pada tahun 2012 mencapai 9,251 penerbangan, turun 4,16% dibandingkan tahun 2011. Faktor penyebabnya antara lain adalah dilikuidasinya maskapai penerbangan Mandala Air dan penurunan frekuensi penerbangan Batavia Air karena kesulitan finansial. Akan tetapi dari segi jumlah penumpang, terdapat peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 1,23 juta penumpang atau naik 21,6% dibandingkan tahun 2011. Berkurangnya frekuensi penerbangan ke Bandara Sultan Thaha tampaknya dapat dikompensasi dengan naiknya jumlah penumpang di maskapai lain yang melayani rute ke Jambi, diantaranya PT Garuda Indonesia.

Dalam hal kinerja finansial, Bandara Sultan Thaha masih mencatat kerugian sebesar Rp 3,7 milliar pada tahun 2012. Jumlah kerugian ini menurun bila dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 4,6 milliar. Salah satu penyebab kerugian tersebut adalah jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2012 sebesar Rp 4,2 milliar atau meningkat bila dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 3,1 milliar. Selain itu terdapat beban penyusutan aset Rp 10,4 milliar; menurun dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 10,7 milliar. Secara total, tingginya beban pada tahun 2012 dapat dikompensasi dengan kenaikan pendapatan. Pada tahun 2012 pendapatan Bandara Sultan Thaha Jambi sebesar Rp 31,06 milliar atau naik dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 27,04 milliar. Kenaikan pendapatan ini akhirnya mampu mengurangi kerugian tahun 2012 dibandingkan tahun 2011.

Untuk Program Kemitraan, AP II selama periode tahun 2010-2012 telah menyalurkan dana sebesar Rp 2,5 milliar kepada 109 mitra binaan. Program Kemitraan ini disalurkan kepada UKM yang bergerak di bidang perdagangan umum, industri batik dan makanan, serta jasa. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan pada periode 2010-2012 telah tersalurkan dana sebesar Rp 623 juta yang diperuntukkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan

7

kesehatan, pengembangan sarana prasarana umum, pengembangan sarana prasarana ibadah, dan program penghijauan.

PT Garuda Indonesia (Persero)

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang yang hendak menuju Provinsi Jambi, PT Garuda Indonesia telah meningkatkan frekuensi penerbangan Jakarta-Jambi dari 2x perhari menjadi 3x perhari pada bulan Juli 2012. Selain itu PT Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Citilink juga telah membuka rute Jakarta-Jambi pada bulan April 2013. Sebagai bentuk komitmen pelayanan bagi masyarakat Jambi, PT Garuda Indonesia membuka pusat layanan kargo pada bulan Januari 2013 dan memperluas kantor pelayanan area Jambi.

Untuk meningkatkan penguasaan pasar di Provinsi Jambi, PT Garuda Indonesia telah memperluas jaringan distribusi di wilayah Kabupaten Bungo, Kerinci, dan Sorolangun dengan bentuk kerjasama keagenan. Selain itu, PT Garuda Indonesia membina kerjasama dengan instansi Pemerintah Jambi, BUMN, dan 20 perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Jambi. Dalam hal promosi, PT Garuda Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Provinsi Jambi dalam even skala nasional, seperti Jambi EXPO 2012 dan Garuda Indonesia Travel Fair pada bulan Oktober 2012.

Dalam hal kinerja finansial, PT Garuda Indonesia pada tahun 2012 memperoleh pendapatan 168,07 juta dolar AS atau meningkat 82% dibandingkan tahun 2011. Jumlah penumpang yang menggunakan pesawat Garuda sebanyak 20,4 juta atau meningkat 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk sektor kargo jumlah pengangkutan barang juga meningkat sebanyak 280 ribu ton atau meningkat 22,2%.

Khusus untuk Provinsi Jambi, PT Garuda Indonesia juga memberikan dukungan khusus bagi Bandara Sultan Thaha, diantaranya adalah perluasan kapasitas ruang tunggu dan memberikan tambahan gate. Sedangkan untuk waktu operasi, PT Garuda Indonesia menyarankan waktu operasional Bandara Sultan Thaha diperpanjang mengingat semakin banyaknya frekuensi penerbangan dari dan menuju bandara ini.

PT Garuda Indonesia hingga tahun 2012 telah menyalurkan dana pinjaman kemitraan di seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp 49,8 milliar dengan jumlah mitra binaan sebanyak 4.890 mitra yang tersebar di 7 sektor usaha di 18 provinsi. Provinsi Gorontalo merupakan penerima dana kemitraan terbanyak dengan jumlah dana tersalur sebesar Rp 6,9 milliar diikuti dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah sejumlah masing-masing Rp 4,8 milliar dan Rp 2,7 milliar. Dari segi sektor penerima dana kemitraan, sektor pertanian memperoleh porsi terbesar dengan persentase 58% diikuti dengan sektor industri dengan persentase 23%. Untuk lebih jelasnya dana kemitraan PT Garuda Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.

Untuk program Bina Lingkungan sampai dengan tahun 2012, jumlah penyaluran dana program di seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp 31,03 miliar yang tersebar di 7 ruang lingkup program Bina Lingkungan. Pemberian dana bantuan pendidikan dan pelatihan menempati posisi pertama untuk penerima dana Bina Lingkungan dengan jumlah dana sebesar Rp 11,7 miliar, diikuti program BUMN Peduli dengan jumlah dana Rp 4,4 miliar. Untuk lebih lengkapnya penyaluran dana Bina Lingkungan ini dapat dilihat pada gambar 2.

8

Gb1 Penyaluran Dana Kemitraan PT Garuda Indonesia per Provinsi dan Persektor

Gb2 Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT Garuda Indonesia Persektor

Khusus untuk Provinsi Jambi, PT Garuda Indonesia pada tahun 2013 akan

merencanakan program Bina Lingkungan berupa beasiswa Garuda Airline Business dan Flight Operation Officer, serta pemberian buku daur ulang dan bantuan perangkat komputer untuk sekolah di Jambi.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) di Provinsi Jambi mengoperasikan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tungkal. Aktifitas ekspor dan impor dilakukan di ketiga pelabuhan ini dimana pada tahun 2012 secara total terdapat 815 ribu ton barang yang diekspor/diimpor melalui ketiga pelabuhan. Sementara itu jumlah penumpang yang datang/berangkat melalui pelabuhan ini mencapai 21,7 ribu penumpang.

Dari segi finansial, total pendapatan usaha Pelindo II pada tahun 2012 mencapai Rp 38,7 miliar atau naik 56,7 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar dari pendapatan ini berasal dari ekspor/impor barang menggunakan kargo. Dari segi keuntungan, Pelindo II mencatat laba bersih sebesar Rp 6,8 miliar atau naik 1287 % dibandingkan tahun 2011.

Pada tahun 2012, Pelindo II telah menyalurkan dana bagi Program Kemitraan sebesar Rp 365 juta yang diberikan kepada 22 mitra binaan. Sebagian besar dana

9

kemitraan ini disalurkan kepada sektor perdagangan sebanyak Rp 205 juta, disusul sektor peternakan dan sektor jasa masing-masing sebesar Rp 50 juta. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan, Pelindo II telah menyalurkan dana sebesar Rp 204,5 juta dimana sebagian besar disalurkan untuk perbaikan sarana ibadah sebesar Rp 186 juta.

4.1.2. BUMN PERKEBUNAN PT Perkebunan Nusantara V

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) beroperasi di Provinsi Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, dan Pekanbaru. Komoditas utama dari PTPN V adalah Kelapa Sawit dan Karet. Untuk kelapa sawit luas lahan yang dimiliki oleh PTPN V pada tahun 2012 seluas 76,969 Ha sedangkan untuk Karet seluas 10,046 Ha.

Sesuai dengan PP No 10 Tahun 1996, kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Pertanian No 819/Kpts/KB.510/11/96 tanggal 5 November 1996, PTPN V memperoleh penugasan dalam pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Provinsi Riau. Luas kebun plasma yang dikelola oleh PTPN V seluas 74,526 Ha yang terdiri atas plasma sawit seluas 56,665 Ha dan plasma karet seluas 17,861 Ha. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pekebun plasma adalah kondisi tanaman yang sudah tua sehingga produktivitas rendah. Untuk menjaga keberlangsungan pekebun plasma maka PTPN V melakukan program peremajaan melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang dilakukan dengan pola kemitraan.

Hasil produksi kelapa sawit dan karet dari PTPN V hampir berimbang, baik yang berasal dari kebun inti maupun plasma. Hasil produksi kelapa sawit baik dalam bentuk tandan buah segar, CPO, dan kernel dari tahun 2010 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan produksi karet pada tabel 2.

Tabel 1. Hasil Produksi Kelapa Sawit PTPN V 2010-2012

TAHUN 2010 2011 2012

Hasil Produksi Kelapa Sawit (TON)

TBS

INTI 978,069 986,746 970,801

PLASMA 690,401 722,566 737,727

PIHAK III 448,25 730,628 976,895

2,116,720 2,439,940 2,685,423

CPO

INTI 223,768 231,505 230,156

PLASMA 145,608 151,183 150,241

PIHAK III 93,444 149,431 189,873

462,82 532,119 570,27

KERNEL

INTI 49,194 53,017 49,275

PLASMA 36,526 40,381 39,387

PIHAK III 20,814 38,843 48,376

106,534 132,241 137,038

Per Ha (Ton) INTI

TBS 16.99 18.14 18.49

CPO 3.89 4.26 4.38

KERNEL 0.85 0.97 0.94

Rendemen (%) CPO 21.86 21.81 21.24

KERNEL 5.03 5.42 5.10

10

Tabel 2. Hasil Produksi Karet PTPN V 2010-2012

Tahun 10.930 10.030 10.046

Produksi (Ton)

Inti 7.177 6.643 6.078

Plasma/Pihak III

7.502 9.021 6.631

14.679 15.664 12.709

Per Ha (Ton)

Inti 1,11 0,94 0,8

Plasma/Pihak III

- - -

Dari segi finansial, PTPN V juga berhasil membukukan keuntungan sebesar

Rp 312,2 miliar pada tahun 2012. Keuntungan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai Rp 320 miliar. Salah satu penyebabnya adalah investasi yang dilakukan PTPN V pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, yaitu Rp 823,15 miliar dibanding Rp 647,9 miliar. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja keuangan PTPN V dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kinerja Keuangan PTPN V 2010-2012 (dalam jutaan rupiah)

Uraian Satuan 2010 2011 2012

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 Pendapatan Rp juta

4,492,501

4,103,185

4,968,589

4,980,710

5,937,311

5,024,326

2 Laba Bersih Rp juta 360,386 261,042 230,181 320,006 364,864 312,282

3 Rugi Rp juta - - - - - -

4 Deviden Rp juta 21,803 78,312 33,064 137,002 46,642 -

5 Capital Expenditure Rp juta 916,344 504,103 984,281 647,902

1,274,597 823,152

6 Operating Expenditure Rp juta

3,887,427

3,656,089

4,519,271

4,438,390

5,341,525

4,596,324

7 Total Aset Rp juta

3,664,837

3,306,305

4,327,790

3,962,476

4,966,971

4,674,144

8 NPM % 8.02 6.36 4.63 6.42 6.15 6.22

9 ROA % 9.83 7.90 5.32 8.08 7.35 6.68

Realisasi Program Kemitraan PTPN V pada tahun 2012 mencapai Rp 11,219

miliar dimana sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan sebesar Rp 3,705 miliar dan sektor jasa sebesar Rp 2,1 miliar. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 5,967 miliar yang sebagian besar disalurkan untuk keperluan perbaikan sarana dan prasarana serta aktifitas kerohanian. Untuk lebih lengkapnya mengenai penyaluran dana PKBL PTPN V dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.

11

Tabel 4. Penyaluran Program Kemitraan PTPN V 2010-2012 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 5. Penyaluran Program Bina Lingkungan PTPN V 2010-2012

(dalam jutaan rupiah)

PT Perkebunan Nusantara VI

PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) beroperasi di wilayah Jambi dan Sumatera Barat dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, dan teh. PTPN VI berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan PP No 11 Tahun 1996 dan merupakan pengembangan dari PTP III, IV, VI, dan VIII.

PTPN VI memiliki visi untuk menjadi perusahaan agribisnis berbasis kemitraan terdepan di Indonesia. Wujud pelaksanaan visi ini dapat dilihat dari jumlah area perkebunan plasma yang lebih luas dibandingkan luas area perkebunan inti. Pada tahun 2012 luas kebun inti PTPN VI sebesar 39,9 ribu Ha sedangkan luas kebun plasma sebesar 63 ribu Ha. Untuk luas kebun inti, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 37,3 ribu Ha. Jumlah produksi total pada tahun 2012 sebesar 1,22 juta ton atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,16 juta ton. Jumlah produksi tersebut sebagian besar berasal dari kebun plasma sebesar 711,957 ton, sedangkan untuk kebun inti menyumbang produksi sebesar 668,199 ton. Untuk lebih lengkapnya mengenai luas lahan dan jumlah produksi PTPN VI dapat dilihat pada tabel 6 dan 7.

Sektor Tahun

2010 2011 2012

Industri 200 415 1.274

Perdagangan 1.661 3.165 3.705

Pertanian 2.138 825 321

Peternakan 2.340 2.600 915

Perkebunan 310 910 1.300

Perikanan 490 495 1.604

Jasa 1.041 1.970 2.100

Jumlah 8.180 10.380 11.219

Sektor Tahun

2010 2011 2012

Pendidikan 1.267 809 1.278

Kerohanian 955 1.519 1.510

sarana & Prasarana 1.181 1.836 1.578

Kesehatan 590 607 632

Bencana Alam 300 79 -

Pelestarian Alam 137 576 969

Jumlah 4.430 5.426 5.967

12

Tabel 6. Luas Lahan PTPN VI 2010-2012 (dalam hektar)

Uraian 2010 2011 2012

1 2 3

Kebun Sendiri

TM

Kelapa Sawit* 27.601 27.841 26.905

Teh 2.878 2.534 2.678

TBM/TU

Kelapa Sawit* 5.923 6.133 8.715

Karet* - 453 1.103

Teh 270 373 552

Total Kebun Inti 36.672 37.334 39.953

Kebun Plasma

Kelapa Sawit 26.800 26.800 26.800

Karet 35.878 35.878 35.878

Teh 343 343 343

Total Plasma 63.021 63.021 63.021

Total Areal 99.693 100.355 102.973

Tabel 7. Hasil Produksi PTPN VI 2010-2012(dalam ton)

PTPN VI membukukan kinerja finansial yang cukup bagus pada tahun 2012

ditandai dengan keuntungan yang berhasil diperoleh sebesar Rp 146,78 miliar. Keuntungan tahun 2012 sedikit berkurang dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 181,55 miliar. Salah satu faktor dari turunnya tingkat keuntungan ini adalah kenaikan biaya usaha PTPN VI pada tahun 2012. Selengkapnya mengenai kinerja finansial PTPN VI dapat dilihat pada tabel 8.

Uraian Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

TBS

1. Inti 498.481 496.314 510.330

2. Plasma 634.715 668.199 711.957

Jumlah 1.133.196 1.164.513 1.222.287

1. Minyak Sawit

209.448 218.333 237.358

2. Inti Sawit 40.492 43.222 51.136

Teh Kering

1. Inti Ortodox

6.853 5.860 5.168

2. Inti CTC -

-

976

3. Plasma 814 816 806

Jumlah 7.667 6.676 6.949

13

Tabel 8. Kinerja Finansial PTPN VI 2010-2012(dalam miliar rupiah)

Secara kumulatif sejak tahun 2010-2012 PTPN VI telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp 19,3 miliar yang sebagian besar diberikan di Provinsi Jambi. Dana ini sebagian besar disalurkan untuk mitra di sektor perdagangan sebesar Rp 10,088 miliar, diikuti sektor jasa sebesar Rp 5,4 miliar. Untuk program Bina Lingkungan, besar dana yang telah disalurkan selama 2010-2012 sebanyak Rp 8,58 miliar dimana sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Untuk lebih lengkapnya mengenai penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilihat pada tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Penyaluran Program Kemitraan PTPN VI 2010-2012

(dalam miliar rupiah)

Provinsi Kabupaten Sektor Industri Sektor Perdagangan Sektor Pertanian Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Perikanan Sektor Jasa Sektor Lainnya Jumlah

Sumbar Kota Padang 70,000,000 565,000,000 - - - 20,000,000 190,000,000 - 845,000,000

Pasaman - 455,000,000 - 10,000,000 135,000,000 30,000,000 190,000,000 820,000,000

50 Kota - 30,000,000 - - - - - 30,000,000

Solok 40,000,000 345,000,000 35,000,000 15,000,000 - - 25,000,000 460,000,000

Solok Selatan 15,000,000 355,000,000 - 20,000,000 30,000,000 - 55,000,000 475,000,000

Jumlah Sumbar 125,000,000 1,750,000,000 35,000,000 45,000,000 165,000,000 50,000,000 460,000,000 - 2,630,000,000

Jambi Kota Jambi 527,500,000 6,172,000,000 80,000,000 100,000,000 310,000,000 405,000,000 3,935,000,000 80,000,000 11,609,500,000

Batanghari 45,000,000 220,000,000 - - 95,000,000 - 115,000,000 - 475,000,000

Sarolangun - - - - - - 20,000,000 - 20,000,000

Bungo 45,000,000 160,000,000 - 20,000,000 25,000,000 - 25,000,000 - 275,000,000

Kerinci 20,000,000 165,000,000 15,000,000 60,000,000 - 25,000,000 200,000,000 - 485,000,000

Merangin - - - - - - 55,000,000 - 55,000,000

Muaro Jambi 180,000,000 946,000,000 20,000,000 40,000,000 650,000,000 160,000,000 250,000,000 - 2,246,000,000

Tj. Jabung Barat - 100,000,000 - - 20,000,000 35,000,000 200,000,000 - 355,000,000

Tj. Jabung Timur - 350,000,000 - - 55,000,000 265,000,000 135,000,000 - 805,000,000

Tebo - 225,000,000 - - 50,000,000 95,000,000 40,000,000 - 410,000,000

Jumlah Jambi 817,500,000 8,338,000,000 115,000,000 220,000,000 1,205,000,000 985,000,000 4,975,000,000 80,000,000 16,735,500,000

942,500,000 10,088,000,000 150,000,000 265,000,000 1,370,000,000 1,035,000,000 5,435,000,000 80,000,000 19,365,500,000 Total

Uraian

Realisasi Realisasi Realisasi

2010 2011 2012

1 2 3

Penjualan Komoditi + Jasa Olah 2.043.505 2.298.614 2.198.966

Harga Pokok Penjualan 1.583.660 1.813.311 1.748.561

Laba Kotor 459.845 485.303 450.405

Biaya Usaha 206.623 237.997 252.425

Laba Usaha 253.222 247.306 197.980

Pendapatan (Biaya) Lain-lain -36.612 -9.667 492

Laba (Rugi) sebelum PPh 216.610 237.639 198.472

PPH 55.146 59.464 53.595

Laba (Rugi) sebelum hak minoritas 161.464 178.175 144.877

Hak Minoritas 132 3.379 1.908

Laba (Rugi) bersih konsolidasi 161.332 181.555 146.785

14

Provinsi Kabupaten Bencana Alam Pelestarian alam Pendidikan/pelatihan Peningkatan kesehatan sarana dan prasarana sarana ibadah Total

Sumbar Kota Padang - - 230,000,000 - 40,000,000 15,000,000 285,000,000

Pasaman 42,500,000 - 95,250,000 - - 42,500,000 180,250,000

50 Kota - - 8,250,000 - 10,500,000 20,000,000 38,750,000

Agam - - - - 29,900,000 - 29,900,000

SWL / SJJ & Dharmasraya - - 76,398,750 - - - 76,398,750

Solok - - 14,750,000 - 53,500,000 50,000,000 118,250,000

Pariaman - - 45,000,000 - - 15,000,000 60,000,000

Pessel - - - - - - -

Payakumbuh - - - - - - -

Solok Selatan 46,500,000 - 8,250,000 - 131,880,000 20,000,000 206,630,000

Jumlah Sumbar 89,000,000 - 477,898,750 - 265,780,000 162,500,000 995,178,750

Jambi Kota Jambi 115,000,000 205,000,000 744,575,000 343,650,750 1,290,300,000 765,500,000 3,464,025,750

Batanghari 30,000,000 165,000,000 392,082,000 50,000,000 16,450,000 87,500,000 741,032,000

Sarolangun 50,000,000 75,000,000 13,750,000 75,000,000 407,502,749 92,500,000 713,752,749

Bungo 100,000,000 - 6,750,000 2,000,000 - 25,000,000 133,750,000

Kerinci - - 546,965,000 - 105,600,000 30,000,000 682,565,000

Merangin - - - - 5,000,000 5,000,000 10,000,000

Muaro Jambi - 25,000,000 394,250,000 319,000,000 297,345,000 173,500,000 1,209,095,000

Tj. Jabung Barat - - - - - - -

Tj. Jabung Timur 170,000,000 - - - 17,500,000 15,000,000 202,500,000

Tebo 150,000,000 110,000,000 9,750,000 50,000,000 5,000,000 110,000,000 434,750,000

Jumlah Jambi 615,000,000 580,000,000 2,108,122,000 839,650,750 2,144,697,749 1,304,000,000 7,591,470,499

704,000,000 580,000,000 2,586,020,750 839,650,750 2,410,477,749 1,466,500,000 8,586,649,249 Total

Tabel 10. Penyaluran Program Bina Lingkungan PTPN VI 2010-2012 (dalam miliar rupiah)

PT Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam sektor perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1996. PTPN VII merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X, PT Perkebunan XXXI, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI di Kabupaten Lahat, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII di Provinsi Bengkulu. Komoditas utama dari PTPN VII adalah karet, kelapa sawit, teh, dan tebu. Sesuai dengan penugasan Pemerintah, maka PTPN VII juga membangun kebun plasma bagi pekebun. Luas lahan plasma PTPN VII sebanyak 52,1 ribu Ha sedangkan luas lahan inti sebanyak 84,5 ribu Ha pada tahun 2012. Data lengkap luasan areal perkebunan PTPN VII dapat dilihat pada tabel 11. Sedangkan angka produksi PTPN VII untuk komoditas karet, kelapa sawit, tebu, dan teh tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 11. Luas Areal Perkebunan PTPN VII

LUAS AREAL (Ha)

INTI PLASMA INTI PLASMA INTI PLASMA INTI PLASMA

KARET

TM 10.637 20.699 11.697 20.699 10.039 20.699 9.636 20.699

TBM 8.338 - 12.089 - 16.239 - 18.907 -

TB/TU/TK 4.952 - 5.756 - 3.310 - 1.877 -

Jumlah 23.927 20.699 29.542 20.699 29.588 20.699 30.420 20.699

SAWIT

TM 23.945 23.868 23.661 23.868 25.713 23.868 29.536 23.868

TBM 8.972 - 10.481 - 10.434 - 6.284 -

TB/TU/TK 3.726 - 2.041 - - - 598 -

Jumlah 36.643 23.868 36.183 23.868 36.147 23.868 36.418 23.868

TEBU TEBU

Jumlah 20.653 7.064 17.123 6.624 17.327 7.543 19.082 4.816

TEH TEH

TM 1.430 - 1.430 - 1.430 - 1.438 -

TBM 8 - 8 - 8 - - -

TB/TU/TK - - - - - - - -

Jumlah 1.438 - 1.438 - 1.438 - 1.438 -

TOTAL PTPN VII 82.661 51.631 84.286 51.191 84.500 52.110 87.358 49.383

2013

RKAP

WILAYAH KOMODITAS 201220112010

REALISASI TAHUN

15

Tabel 12. Angka Produksi PTPN VII 2010-2012

Dari aspek finansial, PTPN VII pada tahun 2012 memperoleh keuntungan

sebesar Rp 54,3 miliar. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 153,4 miliar. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya keuntungan ini adalah penurunan angka penjualan akibat melemahnya harga sawit pada tahun 2012. Kinerja finansial PTPN VII periode 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Kinerja Finansial PTPN VII 2010-2012

Program Kemitraan yang dilakukan oleh PTPN VII pada tahun 2012 telah menyalurkan dana sebesar Rp 13,5 miliar. Sebagian besar dana ini diperuntukkan untuk sektor pertanian sebesar Rp 9,4 miliar. Secara keseluruhan besar dana yang dikucurkan untuk Program Kemitraan tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 13,19 milar. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan, dana yang tersalur pada tahun 2012 sebesar Rp 5,06 miliar. Peruntukkan dana Bina Lingkungan adalah untuk membantu korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana/prasarana umum dan tempat ibadah, serta upaya pelestarian alam. Untuk lengkapnya penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini dapat dilihat pada tabel 14 dan 15.

Tahun 2010 2011 2012 RKAP 2013

Karet 59.453 65.468 67.963 87.006

Kelapa Sawit 34.467 45.763 47.612 58.754

Teh 3.826 4.294 4.097 4.971

Tebu 86.279 60.144 73.987 76.067

Total 184.025 175.669 193.659 226.798

(Rp juta)

1 Total Aset 4.857.962 6.037.546 7.165.905 7.954.698

2 Total Penjualan 3.832.934 4.923.295 4.360.371 5.981.694

3 Laba Setelah pajak 240.430 153.410 54.333 226.330

4 Investasi (Capex)

- Investasi Tanaman 578.655 839.358 730.597 796.973

- Investasi non Tanaman 197.465 324.391 275.410 389.877

- Pengembangan 314.089 143.149 - 149.572

Jumlah Investasi 1.090.209 1.306.898 1.006.007 1.336.422

RKAP 201320122011No Uraian 2010

16

Tabel 14. Penyaluran Program Kemitraan PTPN VII 2010-2012

Tabel 15. Penyaluran Program Bina Lingkungan PTPN VII 2010-2012

4.1.3. BUMN PANGAN PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) merupakan holding BUMN pupuk di Indonesia dan membawahi 5 perusahaan pupuk, yaitu Pusri, Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, dan Pupuk Iskandar Muda. Produk utama dari perusahaan ini adalah urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Pada tahun 2012 produksi pupuk urea mencapai 6,9 juta ton, SP-36 521 ribu ton, ZA 812 ribu ton, NPK 2,89 juta ton, dan pupuk organik 761 ribu ton. Total produksi pada tahun 2012 mencapai 11,89 juta ton; meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,52 juta ton.

Untuk penyaluran pupuk bersubsidi, PIHC pada tahun 2012 secara nasional berhasil menyalurkan sebesar 8,9 juta ton yang sebagian besar terdiri atas pupuk urea sebesar 4,15 juta ton. Angka penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2012 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,38 juta ton. Sedangkan untuk Provinsi Jambi pada tahun 2012 telah tersalur sebesar 33,2 ribu ton, akan tetapi masih di bawah target yang ditetapkan Pemerintah, yaitu sebesar 56,5 ribu ton. Selengkapnya hasil produksi dari PIHC dan penyaluran pupuk bersubsidi baik secara nasional maupun untuk Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 16,17, dan 18.

Mekanisme dari permintaan pupuk bersubsidi adalah kelompok tani dengan bimbingan penyuluh menyusun RDKK untuk kemudian diteruskan ke Kepala Desa

Rp. 000

MB Rp MB Rp MB Rp

Sektor Industri 86 520.500 70 713.000 49 523.500

Sektor Perdagangan 381 3.118.000 273 1.920.750 211 1.839.000

Sektor Pertanian 380 3.843.500 1.552 9.117.000 1.564 9.437.000

Sektor Perkebunan 7 369.500 19 412.500 6 80.000

Sektor Peternakan 38 227.000 25 50.500 75 603.000

Sektor Perikanan 25 28.000 25 283.000 24 94.500

Sektor Jasa 41 579.000 43 394.000 64 549.500

Sektor Lainnya 2 320.000 2 300.000 3 375.000

JUMLAH 960 9.005.500 2.009 13.190.750 1.996 13.501.500

20112010Uraian

2012

Rp. 000

Bencana Alam 480.351 3.225 13.650

Pendidikan/Pelatihan 971.614 1.397.544 1.180.660

Kesehatan Masyarakat 1.118.730 1.241.357 1.114.853

Sarana/Prasana Umum 509.225 900.854 1.100.161

Sarana Ibadah 357.302 393.561 353.783

Pelestarian Alam 455.490 1.499.747 1.303.589

JUMLAH 3.892.712 5.436.288 5.066.696

2010 2011Uraian 2012

17

dan ke Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan. Dari Kecamatan, RDKK ini diteruskan ke Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi hingga ke Kementerian Pertanian dan DPR untuk dibahas masalah anggaran subsidi. Sesuai dengan anggaran yang disetujui, maka akan dibuatkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi bagi setiap provinsi dan secara bertahap akan disalurkan ke gudang tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Pengecer. Dari gudang pengecer ini pupuk bersubsidi akan didistribusikan ke kelompok tani sesuai dengan RDKK masing-masing.

Tabel 16. Hasil Produksi PIHC 2010-1012

Tabel 17. Kinerja Penyaluran Pupuk Bersubsidi PIHC Secara Nasional 2010-1012

REAL RENC REAL RENC REAL RENC

1 UREA 4.278.926 4.815.577 4.584.986 5.100.000 4.155.567 5.100.000

2 SP-36 633.950 849.230 721.179 750.000 855.808 1.000.000

3 ZA 706.810 841.450 942.698 850.000 1.028.907 1.000.000

4 NPK 1.458.588 2.094.795 1.761.909 2.350.000 2.170.861 2.593.920

5 ORGANIK 232.959 714.519 375.341 835.015 742.173 835.000

7.311.233 9.315.571 8.386.113 9.885.015 8.953.316 10.528.920 TOTAL

2010 2011 2012NO. PUPUK

Tabel 18. Kinerja Penyaluran Pupuk Bersubsidi PIHC di Provinsi Jambi 2010-1012

NO JENIS PUPUKTAHUN

2010

TAHUN

2011

TAHUN

2012

1 UREA 6.722 6.743 6.907

2 SP-36 636 441 521

3 ZA 793 819 812

4 NPK 1.853 2.180 2.893

5 ORGANIK 260 341 761

TOTAL 10.264 10.524 11.894

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2007 97.655,25 1.191,48 6.289,24 3.073,55 4.249,38 76,57 34.987,99 15.345,90 2 2008 104.662,16 1.310,90 9.828,47 1.859,59 6.099,61 65,07 308.827,20 35.163,91 3 2009 100.936,34 4.856,67 13.007,58 1.528,17 10.112,24 152,84 436.295,82 34.168,49

4 2010 116.419,94 3.275,91 20.962,93 2.347,28 14.247,57 155,47 873.286,08 54.436,13

5 2011 132.565,54 5.309,19 22.173,05 4.802,03 10.417,96 224,02 493.826,17 599.090,59 6 2012 130.020,97 3.127,15 17.927,65 1.867,75 5.669,47 162,54 16.944,44 36.063,28

Pertumbuhan

6th-%32,44 301,81 151,72 88,64 114,23 160,19 861,33 1.167,37

HSL. PERT

(Rp.Juta)No

JAGUNG

KOMPOSIT

(ton)

JAGUNG

HIBRIDA (ton)

HORTIKUL

TURA (ton)

SAPROTAN

(Rp.Juta)TAHUN PADI (ton)

PADI

HIBRIDA

(ton)

KEDELAI (ton)

Dari aspek finansial PIHC pada tahun 2012 berhasil membukukan laba sebesar Rp 5,09 triliun, atau meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 4,08 triliun. Untuk Program Kemitraan pada tahun 2012 PIHC telah menyalurkan dana untuk provinsi Jambi sebesar Rp 362,79 juta. Sedangkan untuk Bina Lingkungan dana yang tersalur sebesar Rp 46,25 miliar secara nasional dengan tidak ada alokasi untuk Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya mengenai penyaluran dana PKBL dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Penyaluran Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan Provinsi Jambi

dan Nasional 2010-2012

PT SANG HYANG SERI (PERSERO) PT Sang Hyang Seri (SHS) merupakan salah satu BUMN yang bergerak di

sektor pangan dengan kegiatan usaha utama berupa produksi dan ekspor-impor benih pertanian dan perkebunan. Kegiatan penunjang yang dilakukan SHS adalah pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta produksi dan pemasaran pupuk, pestisida, dan bahan aktif pertanian lainnya. SHS memiliki lahan di daerah Sukamandi seluas 3.150 Ha yang merupakan lahan sendiri dan 33.590 Ha yang merupakan areal kerjasama dengan mitra petani. Hingga saat ini SHS telah bermitra dengan lebih dari 50 ribu petani yang tergabung dalam 783 kelompok tani.

Pada periode tahun 2007-2012, SHS berhasil memproduksi komoditas pertanian sebesar 133,6 ribu ton yang terdiri atas padi, padi hibrida, kedelai, jagung komposit, jagung hibrida, dan produk hortikultura lainnya. Dari segi finansial, pada tahun 2012 SHS berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp 79,6 miliar. Angka ini naik sebesar 163,6% dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 39,74 miliar. Untuk selengkapnya tentang hasil produksi dan kinerja finansial SHS dapat dilihat pada tabel 20 dan 21.

Tabel 20. Hasil Produksi SHS Periode 2007-2012

19

sblm pajak stlh pajak (5 : 4)** (6 : 4)***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2007 658.338,13 123.633,59 858.641,65 13.852,01 9.696,59 694,51 11,20 2 2008 966.849,01 113.931,77 1.343.632,63 21.580,21 14.350,80 1.179,33 18,94 3 2009 873.436,21 138.970,92 1.793.873,56 34.553,56 24.867,14 1.290,83 24,86 4 2010 1.803.652,25 154.093,78 2.615.107,78 39.741,17 30.188,32 1.697,09 25,79 5 2011 1.726.622,41 183.248,45 2.979.312,39 105.368,59 79.605,88 1.625,83 57,50

Pertumbuhan

5 th-%114,43 18,93 124,70 271,06 281,37 81,54 202,01

***kemampuan aset tetap menghasilkan laba**kemampuan aset tetap menghasilkan pendapatan

PENDAPATANLABA %

No TAHUN TOTAL ASETASET TETAP

(netto)

Tabel 21. Kinerja Finansial SHS Periode 2007-2012 Pada tahun 2012, SHS merealisasikan dana PKBL untuk dua sektor, yaitu

GP3K dan penangkaran benih. Untuk program GP3K jumlah petani yang dilibatkan sebanyak 1.998 petani dari Lampung Timur dan 962 petani dari Belitung dengan total penyaluran dana sebesar Rp 37,18 miliar. Sedangkan untuk program penangkaran benih jumlah dana tersalur mencapai Rp 1,4 miliar yang terdiri atas Rp 400 juta dana sendiri dan Rp 1 miliar dana BUMN lain. Untuk lebih lengkapnya mengenai pelaksanaan PKBL dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Penyaluran Dana PKBL SHS Periode 2007-2012

PT PERTANI (PERSERO) PT Pertani merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang agribisnis dengan

misi perusahaan menghasilkan sarana produksi dan komoditas pertanian serta jasa yang berkualitas dan berdaya saing. PT Pertani juga memiliki misi untuk memasarkan sarana produksi dan komoditas pertanian serta jasa dengan pelayanan pima. Misi yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi tinggi serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional.

Dari segi finansial, PT Pertani pada tahun 2012 memperoleh laba sebesar Rp 2,82 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31,56%. Penyebab utama dari penurunan laba ini adalah penurunan penjualan dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 1,33 triliun pada tahun 2011. Untuk Program Kemitraan, pada tahun 2012 PT Pertani menyalurkan dana sebesar Rp 668 juta dimana sebagian besar tersalur pada sektor pertanian sebesar Rp 318, 5 juta. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan pada tahun 2012 PT Pertani telah menyalurkan dana sebesar Rp 391,7 juta dimana sebagian besar

Petani Luas Nilai Sumber Sumber PKBL Sumber Sumber PKBL

(orang) (ha) (Rp) PKBL SHS BUMN Lain PKBL SHS BUMN Lain

1 Lampung Timur 1.998 4.922,13 26.385.652.400 400.000.000 1.000.000.000 - - -

2 Belitang 962 2.209,50 10.797.500.000 - - - - -

Jumlah KR V 2.960 7.131,63 37.183.152.400 400.000.000 1.000.000.000 55.306.952.400 1.550.000.000 -

Nasional 74.000 105.779 401.561.261.333 7.595.593.550 41.000.000.000 498.499.829.460 22.391.187.100 50.350.000.000

% KR : Nas 4,00 6,74 9,26 5,27 2,44 11,09 6,92 0,00

Penangkaran Benih

GP3K

Penangkaran BenihGP3K

Peruntukan Dana PKBL

No KCP/KUP

Realisasi Tahun 2012 Rencana Tahun 2013

Peruntukan dan Nilai (Rp)

20

tersalurkan untuk program pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih lengkapnya mengenai penyaluran dana PKBL dapat dilihat pada tabel 23 dan 24.

Tabel 23. Penyaluran Dana Program Kemitraan PT Pertani 2010-2012

Tabel 24. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan PT Pertani 2011-2012

Jenis Bantuan

Tahun 2011 Tahun 2012

Realisasi Rencana Realisasi % Tdp

Rencana % dr Th

sebelumnya

1 2 3 4 5= (4 / 3) 6= (4/2)

Korban Bencana Alam -

50,000,000.00 -

Pendidikan dan / atau Pelatihan -

150,000,000.00 150,000,000.00

100.00 -

Peningkatan Kesehatan -

40,000,000.00 46,700,000.00

116.75 - Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum -

30,000,000.00 60,000,000.00

200.00 -

Sarana Ibadah -

35,000,000.00 35,000,000.00

100.00 -

Pelestarian Alam 80,000,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

100.00

125.00

Jumlah 80,000,000.00

405,000,000.00 391,700,000.00

96.72

489.63

PERUM BULOG Sesuai dengan Inpres No 3 Tahun 2012, secara nasional Perum Bulog telah

melakukan pembelian gabah dan beras kepada petani sebesar 3,6 juta ton. Harga yang ditetapkan untuk gabah sebesar Rp 4.200/kg sedangkan untuk beras sebesar Rp 6.600/kg. Untuk Provinsi Jambi sendiri, realisasi pengadaan beras pada tahun

Sektor Usaha s/d Th. 2010 2011 2012

Intern PT Pertani

Industri

240,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

Perdagangan

887,779,420.00

277,500,000.00

245,000,000.00

Pertanian

423,750,000.00

348,495,000.00

318,495,000.00

Jasa

110,000,000.00

Lainya / Peternakan

45,000,000.00

Jumlah

1,661,529,420.00

685,995,000.00

45,000,000.00

21

2012 sebesar 2,7 ribu ton atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 577 ton. Akan tetapi angka ini masih di bawah target yang sebesar 12.500 ton. Untuk penyaluran beras raskin Provinsi Jambi pada tahun 2012 tercapai 30.877 ton atau mencapai target yang ditetapkan. Selengkapnya mengenai realisasi pengadaan beras dan penyaluran raskin dapat dilihat pada tabel 25 dan 26.

Tabel 25. Pengadaan Beras Perum Bulog untuk Provinsi Jambi 2010-2012

Tabel 26. Realisasi Penyaluran Beras Raskin Provinsi Jambi 2010-2012

4.1.4 BUMN ENERGI PT PLN (Persero)

Di area Sumatera terdapat 52 subsistem kelistrikan, baik yang interkoneksi maupun isolated. Untuk Provinsi Jambi sendiri pasokan listrik berasal dari Sumatera Selatan dengan kapasitas pembangkit terpasang 214 MW. Bahan bakar yang digunakan dalam pembangkit listrik ini sebagian besar berasal dari gas dengan persentase 35,6%. Porsi penggunaan bahan bakar terbesar berikutnya adalah batubara sebesar 29,82% dan air sebesar 22,11%.

Daya yang dipasok ke Provinsi Jambi sebesar 254 MW dengan beban puncak sebesar 259,4 MW. Dari perhitungan tersebut masih terdapat kekurangan daya pada beban puncak, sehingga beberapa daerah di Jambi masih mengalami pemadaman pada saat beban puncak. Jumlah rumah tangga di Provinsi Jambi yang telah memperoleh listrik pada tahun 2012 sebanyak 805 ribu rumah tangga. Tingkat rasio elektrifikasi di Jambi masih berkisar antara 56%-75% pada tiap Kabupaten/Kota. Rata-rata pertumbuhan jumlah pelanggan pertahun mencapai 51 ribu pelanggan dengan pertumbuhan penjualan berada di angka 14,64%.

TAHUN

TARGET REALISASI REALISASI NASIONAL

% REALISASI

(ton) (ton) (ton) JAMBI/NASIONAL

2010 20.000 350 1.835.054 0,02

2011 3.000 577 1.545.180 0,03

2012 12.500 2.773 3.644.417 0,07

TAHUN PAGU REALISASI %

(ton) (ton) REAL/PAGU

2010 24.630 23.482 95,34

2011 25.962 25.758 99,22

2012 30.877 30.877 100

22

Alokasi Program Kemitraan di Provinsi Jambi mencapai Rp 154,5 juta pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 PLN Area Jambi tidak menyalurkan Program Kemitraan. Program Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemangkasan ranting pohon yang menyentuh jaringan PLN, program bedah rumah, dan aksi wirausaha. Sedangkan untuk Bina Lingkungan jumlah dana yang tersalur di Provinsi Jambi mencapai Rp 206,9 juta.

PT PERTAMINA (PERSERO)

Bisnis utama Pertamina di Sumatera Bagian Selatan (meliputi juga Provinsi Jambi) adalah eksplorasi dan produksi yang dilakukan di Prabumulih, Ramba, dan Rantau. Minyak mentah dari bagian ini dikirimkan ke Kilang Plaju untuk diolah untuk kemudian disalurkan ke konsumen akhir. Untuk Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2012 realisasi BBM PSO untuk jenis premium adalah sebesar 2,5 juta kiloliter; sedangkan kuota 2013 meningkat 102,6% menjadi sebesar 2,63 juta kiloliter. Sedangkan untuk jenis solar realisasi pada tahun 2012 sebesar 1,73 juta kiloloter, sedangkan kuota 2013 menurun sebesar 92,4% menjadi sebesar 1,59 juta kiloliter. Khusus untuk Provinsi Jambi realisasi penyaluran BBM PSO jenis premium pada tahun 2012 adalah sebesar 440.090 kiloliter atau 101% dari kuota. Sedangkan untuk jenis solar realisasi 2012 sebesar 321.024 kiloliter atau 106% dari kuota.

Permasalahan terkini yang dihadapi oleh Pertamina Area Jambi adalah implementasi Permen ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. Permasalahan yang dihadapi adalah stiker pelarangan konsumsi BBM non subsidi bagi mobil dinas Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMND belum sepenuhnya terealisasi. Sedangkan khusus untuk solar, meskipun sudah ada sosialisasi tentang larangan jenis truk untuk mengkonsumsi solar subsidi, masih saja terjadi antrian truk yang hendak membeli solar subsidi.

Untuk Program Kemitraan Pertamina area Jambi pada tahun 2012 telah menyalurkan dana sebesar Rp 615 juta yang sebagian besar diperuntukkan untuk sektor perikanan sebesar Rp 235 juta. Sedangkan untuk Bina Lingkungan dana yang tersalur tahun 2012 sebesar Rp 274,35 juta yang sebagian besar untuk kegiatan pembangunan sarana ibadah sebesar Rp 104,5 juta. Untuk lebih lengkapnya mengenai PKBL Pertamina Area Jambi dapat dilihat pada tabel 27 dan 28.

Tabel 27 Penyaluran Dana Program Kemitraan Pertamina Area Jambi

Tahun 2010-2012

23

Tabel 28 Penyaluran Dana Bina Lingkungan Pertamina Area Jambi Tahun 2010-2012

PT BUKIT ASAM (PERSERO)

PT Bukit Asam (PTBA) adalah BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan wilayah operasi di Sumatera Selatan. Cadangan batubara yang dimiliki oleh PTBA sebesar 1,99 milyar ton dimana sebagian besar (62,8%) adalah batubara golongan sub-bituminous atau batubara golongan kalori sedang.

Pada tahun 2012, PTBA berhasil memperoduksi batubara sebesar 15,5 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,8 juta ton. Sedangkan dari aspek finansial, PTBA berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 11,6 triliun pada tahun 2012; meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar RP 10,6 triliun. Keuntungan yang diperoleh PTBA pada tahun 2012 sebesar Rp 2,9 triliun.

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PTBA antara lain adalah pemberian pinjaman lunak kepada pelaku UMKM dan pemberian dana hibah bagi pendidikan, pelatihan, maupun pemagangan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 128,7 juta. Sedangkan untuk Bina Lingkungan, PTBA memberikan bantuan diantaranya untuk peningkatan kesehatan masyarakat, bantuan bencana alam, ataupun pendidikan dan pelatihan dengan realisasi 2012 sebesar Rp 90,09 juta. Untuk lebih lengkapnya mengenai PKBL dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29 Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam (dalam juta)

2010 2011 2012

Kemitraan 67.832 98.845 128.744

Bina Lingkungan 25.687 45.715 90.091

Total 93.519 144.560 218.835

24

4.1.5 BUMN PERBANKAN PT Bank Mandiri (Persero)

Pertumbuhan bisnis Bank Mandiri di Provinsi Jambi cukup menggembirakan. Tercatat hingga bulan Maret 2013, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp 3,05 triliun atau sudah melampaui jumlah pada tahun 2010. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pendapatan kredit yang hingga Maret 2013 telah mencapai Rp 2,77 triliun dengan tingkat NPL terjaga di angka 2,99%. Market share dana pihak ketiga Bank Mandiri juga telah mencapai 16,69%, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 14,82%.

Pertumbuhan kredit rata-rata Bank Mandiri pertahun tercatat sebesar 45% yang sebagian besar tersalur untuk kredit investasi dan modal kerja. Untuk kredit investasi pada kuartal 1-2013 telah mencapai Rp 1,28 triliun atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,07 triliun. Sedangkan untuk kredit modal kerja, dana yang tersalur mencapai Rp 1,23 triliun atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,04 triliun.

Untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga bulan Maret 2013 telah tersalur sebesar Rp 255,96 miliar atau tumbuh 25,32% dibandingkan tahun 2011. Kredit terbesar disalurkan untuk sektor pertanian dan perdagangan dengan angka masing-masing Rp 254,96 miliar dan Rp 112,75 miliar. Jumlah nasabah KUR Bank Mandiri di Area Jambi sebanyak 374 nasabah atau 3,4% dari jumlah nasional. Sebagian besar nasabah ini bergerak di sektor perdagangan dengan jumlah 342 nasabah. Kinerja pengembalian pinjaman di sektor KUR juga cukup terjaga di angka 2,32%.

Dalam hal pelaksanaan Program Kemitraan, Bank Mandiri menfokuskan pengucuran dana kepada pelaku usaha yang memiliki potensial feasible namun belum bankable. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mendorong skala usaha sehingga dapat mencapai status feasible. Untuk tahap berikutnya jenis kredit yang diberikan adalah KUR dengan tujuan mendorong skala usaha menjadi feasible sekaligus bankable untuk berikutnya diberikan kredit komersiil segmen.

Pada tahun 2012 penyaluran dana Program Kemitraan mencapai Rp 595 juta yang diberikan kepada 25 mitra binaan. Sebagian besar diberikan untuk sektor perdagangan sebanyak Rp 345 juta untuk 16 mitra binaan. Untuk program Bina Lingkungan, Bank Mandiri Area Jambi telah mengucurkan dana sebesar Rp 148,76 juta yang sebagian besar digunakan untuk membangun sarana ibadah sebesar Rp 48 juta. Selengkapnya mengenai penyaluran dana PKBL dapat dilihat pada tabel 30 dan 31.

Tabel 30 Penyaluran Dana Program Kemitraan Bank Mandiri

Area Jambi 2010-2012

Penyaluran

(Rp. juta)

Mitra

Binaan

Penyaluran

(Rp. juta)

Mitra

Binaan

Penyaluran

(Rp. juta)

Mitra

Binaan

Penyaluran

(Rp. juta)

Mitra

Binaan

Penyaluran

(Rp. juta)

Mitra

Binaan

Jambi 460.00 29 705.00 40 595.00 25 315.00 12 2,075.00 106

Mar 2013 TOTAL

Provinsi

2010 2011 2012

25

Tabel 31 Penyaluran Dana Bina Lingkungan Bank Mandiri Area Jambi 2010-2012

PT BNI (Persero) BNI di Area Jambi pada tahun 2012 memiliki nasabah sebanyak 146 ribu

dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,89 triliun. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp 1,2 triliun sehingga LDR dari BNI sebesar 63,53%. Untuk KUR, BNI pada tahun 2012 telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 127,4 miliar, naik dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 115,7 miliar. Jumlah debitur pada tahun 2012 mencapai 921 debitur. Sebagian besar dana KUR tersalurkan untuk sektor pertanian dan sarana pertanian sebesar 71,4%; disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 25,9%. Kinerja pengembalian KUR juga menggembirakan, dimana angka NPL dapat terjaga di kisaran angka 5%. Untuk PKBL, selama 2010-2012 BNI tidak mengucurkan dana untuk Program Kemitraan. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan pada tahun 2012 BNI telah menyalurkan dana sebesar Rp 188,3 miliar; meningkat lebih dari 200% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 59,18 miliar. Sebagian besar dana Bina Lingkungan BNI diberikan untuk program BUMN Peduli sebesar Rp 94,2 miliar. Untuk lebih lengkapnya mengenai program Bina Lingkungan dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32 Penyaluran Dana Bina Lingkungan BNI

Bencana

Alam

Pendidikan

& Pelatihan

Prasarana &

Sarana Umum

Sarana

Ibadah Kesehatan

Pelestarian

Alam

Total

Jambi

Rasio jambi/

Nasional

Total Nasional

Per Tahun

2010 - - 306,12 - - - - 306,12 0,428% 71.476,34

2011 - - 169,00 107,80 3,50 - - 280,30 0,192% 145.868,75

2012 - - 47,14 - 48,00 53,62 - 148,76 0,056% 266.298,16

2013 sd

Maret -

- 100,00 - - - - 100,00 5,104%1.959

- 622,26 107,80 51,50 53,62 - 835,18 0,172% 485.602,37 Total

Tahun

Propinsi Jambi

BUMN

PEDULI

Kategori

BUMN Pembina

26

2011 2012Rp Juta

Aset 892,507 1,047,056

Posisi Kredit 872,763 1,015,422

Posisi DPK 306,451 335,087

Laba 54,640 58,299

Jaringan

- Kantor Cabang 1 1

- KCP 2 2

- Kantor Kas 2 4

Rp JutaKeterangan

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012Kenaikan (%)

2008-2012

Plafond (Rp juta) 270 824 7,589 10,261 11,440 4137.04%

Jumlah unit 2 5 36 79 72 3500.00%

Catt. : Data tidak termasuk KUR Shariah

PT BRI (Persero) Pada tahun 2012, BRI Area Jambi berhasil menghimpun dana dari pihak

ketiga sebesar Rp 3,7 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 529 ribu. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dimana dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 3,56 triliun dengan jumlah nasabah 443 ribu.

Untuk KUR, BRI pada tahun 2012 berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 848 miliar dengan jumlah nasabah mencapai 55,19 ribu. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dimana dana tersalur mencapai Rp 536 miliar dengan jumlah nasabah 32,4 ribu. Kinerja pengembalian kredit juga menggembirakan dimana angka NPL dapat terjaga di angka 3,91%. Penyaluran KUR BRI di Area Jambi didominasi oleh sektor perdagangan dengan persentase 53,61%. Sektor perdagangan ini didominasi oleh perdagangan eceran.

PT BTN (Persero)

BTN Provinsi Jambi pada tahun 2012 berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp 58,3 miliar; meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp 54,64 miliar. Dari sisi kredit dan dana pihak ketiga juga terjadi peningkatan, yaitu Rp 1,015 triliun dan Rp 335 miliar pada tahun 2012. Kinerja BTN Provinsi Jambi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 33.

Untuk penyaluran kredit KUR ke Provinsi Jambi dari Th 2008 s.d. Th 2012 secara kumulatif mencapai Rp. 30.384 juta kepada yang disalurkan kepada 194 debitur, dengan baki debet sebesar Rp. 17.463 Juta. Sebagian besar penyaluran KUR tersebut dilakukan kepada sektor perdagangan besar dan eceran (43,42%), ,konstruksi (33,91%), dan pengolahan (7, 15%). NPL pada sektor KUR adalah sebesar 7,57%. Secara lengkap penyaluran KUR di Provinsi Jambi tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 33 Kinerja Keuangan BTN Jambi

Tabel 34 Penyaluran KUR BTN Jambi

27

(Rp Juta)

Target Realisasi % Pencap. Target Realisasi % Pencap. Target Realisasi % Pencap.

1 Jambi Jambi 150 64 42.67% 240 25 10.42% 780 193 24.70%

Th 2010 Th 2012Th 2011No Propinsi

Kantor

Cabang

(Rp. Ribu )

2010 2011 2012 2013

1 Bencana Alam - - -

2 Pendidikan dan Pelatihan 76,005 100,000 - -

3 Peningkatan Kesehatan 100,000 - -

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana 20,000 524,000 -

5 Sarana Ibadah - - -

6 Pelestarian Alam - - 2,500

196,005 100,000 524,000 2,500

KeteranganNo Bidang KegiatanTahun

Bank BTN telah menyalurkan Program Kemitraan dari th 2006 s.d. th 2012

sebesar Rp 153,439 miliar kepada 7.089 debitur. Tingkat pengembalian dari dana pinjaman Program Kemitraan ini juga tergolong baik dimana mencapai 91,4% pada tahun 2012. Pengguna terbesar dari Program Kemitraan ini adalah sektor perdagangan dan pertanian dengan persentase pada tahun 2012 masing-masing 29,18% dan 10,75%. Untuk Provinsi Jambi dana Program Kemitraan yang terealisasi pada tahun 2012 mencapai Rp 193 juta, meningkat jauh dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 25 juta. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan, Bank BTN Provinsi Jambi menyalurkan dana sebesar Rp 524 juta pada tahun 2012. Keseluruhan dana Bina Lingkungan ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Untuk lebih lengkapnya mengenai realisasi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilihat pada tabel 35 dan 36.

Tabel 35 Penyaluran Dana Program Kemitraan BTN Jambi 2010-2012

Tabel 36 Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan BTN Jambi

2010-2012

Bank Jambi Pada tahun 2012 Bank Jambi berhasil menghimpun dana pihak ketiga

sebesar Rp 2,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,4 miliar. Dari segi jumlah rekening juga terdapat peningkatan dimana pada tahun 2012 Bank Jambi memiliki 103 ribu rekening; meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 60, 6 ribu rekening.

Untuk program KUR, Bank Jambi pada tahun 2012 telah menetapkan plafond sebesar Rp 11, 6 miliar. Dari jumlah tersebut, baki debet yang dimiliki sebesar Rp 10,9 miliar dengan jumlah debitur 119. Tingkat pengembalian program KUR terjaga di angka nol persen. Program KUR Bank Jambi dapat dilihat pada tabel 37.

28

Tabel 37 Penyaluran Dana Program KUR Bank Jambi

PT Askrindo (Persero) Pada tahun 2012 PT Askrindo berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp

246,7 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 131,6 miliar. Dari program KUR terdapat peningkatan penjaminan KUR dari segi jumlah debitur pada tahun 2012, yaitu sebanyak 799.123 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 623.821. Untuk lebih lengkapnya mengenai kinerja penjaminan KUR PT Askrindo dapat dilihat pada tabel 38.

Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Askrindo Area Jambi pada tahun 2012 telah menyalurkan dana sebesar Rp 216 juta. Jumlah ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar RP 250 juta. Untuk jumlah mitra binaan terdapat peningkatan dari 16 mitra binaan menjadi 19 mitra binaan. Untuk lebih lengkapnya mengenai PKBL PT Askrindo Area Jambi dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 38 Kinerja Penjaminan KUR Askrindo

Uraian 2012 2013

Plafond 11,638 21,031

Baki Debet 10,998 19,335

Jumlah Debitur 119 220

NPL 0% 0%

Dalam Jutaan Rupiah

2010 2011 2012

Debitur Asuransi Non KUR 592.825 673.650 359.134

Penjaminan KUR 444.540 623.821 799.123

Total 1.037.365 1.297.471 1.158.257

Plafond Kredit Asuransi Non KUR 20.489.495 21.118.946 56.447.280

Penjaminan KUR 3.205.424 6.718.421 12.114.814

Total 23.694.920 27.837.367 68.562.094

Premi/IJP Asuransi Non KUR 226.925 241.549 369.129

Penjaminan KUR 130.234 355.790 395.764

Total 357.159 597.339 764.893

Klaim Asuransi Non KUR 104.034 121.003 133.981

Penjaminan KUR 357.945 246.079 271.614

Total 461.979 367.082 405.594

Recoveries Asuransi Non KUR 37.572 40.359 48.607

Penjaminan KUR 23.742 47.667 49.512

Total 61.314 88.026 98.119

Uraian Jenis ProdukTahun

29

Tabel 39 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Askrindo di Provinsi Jambi 2010-2012

PT Jamkrindo (Persero) Pada tahun 2012 PT Jamkrindo berhasil membukukan keuntungan sebesar

Rp 509,5 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 372,37 miliar. Peningkatan keuntungan ini terutama dikontribusi oleh peningkatan pendapatan penjaminan. Pendapatan penjaminan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 1,16 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 778,9 miliar. Untuk penjaminan KUR pada tahun 2012 PT Jamkrindo membukukan jumlah penjaminan sebesar Rp 22,79 miliar; meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 20,2 miliar. Selengkapnya mengenai nilai penjaminan PT Jamkrindo dapat dilihat pada tabel 40.

Tabel 40 Perkembangan Nilai Penjaminan PT Jamrindo

Tahun 2010-2012 Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada tahun 2012 PT

Jamkrindo berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 14,6 miliar. Untuk Program Kemitraan sebagian besar dana tersalur untuk sektor perdagangan dan sektor pertanian, yaitu masing-masing sebesar Rp 3,8 miliar dan Rp 4,46 miliar. Untuk lebih lengkapnya mengenai PKBL PT Jamkrindo dapat dilihat pada tabel 41.

MB Rp. MB Rp.

2010 25 250.000.000 17 238.000.000 95%

2011 25 250.000.000 16 230.000.000 92%

2012 25 250.000.000 19 216.000.000 86%

Jumlah 75 750.000.000 52 684.000.000 91%

TahunRKA Realisasi

%

Korporasi KUR Jumlah

2010 27.542.029 6.457.312 33.999.341 994.737

2011 34.095.825 20.231.382 54.327.207 1.632.428

2012 30.738.856 22.796.161 53.535.017 1.555.198

Total 2010 -2012 92.376.710 49.484.854 141.861.565 4.182.363

Tahun Kredit Yang Dijamin (Rp Juta) UMKMK

(Terjamin)

30

Tabel 41 Realisasi PKBL PT Jamrindo Tahun 2010-2012 (dalam ribuan rupiah)

Bank Indonesia Menurut paparan Bank Indonesia (BI) hingga bulan Februari 2013 jumlah

bank yang beroperasi di Provinsi Jambi mencapai 30 bank umum dan 16 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan jumlah kantor sebanyak 347 kantor bank umum dan 25 kantor BPR. Secara persentase jumlah kantor bank bertumbuh sebesar 46% sejak tahun 2010 hingga Februari 2013.

Perkembangan jumlah kantor bank juga berbanding lurus dengan

peningkatan aset perbankan selama 2 tahun terakhir, dimana aset perbankan Provinsi Jambi tercatat mengalami pertumbuhan hingga Rp 25,9 triliun. Pertumbuhan jumlah aset perbankan ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang sejak tahun 2010 senantiasa bertumbuh di kisaran 7-8%, dimana mayoritas aset Jambi dimiki oleh bank Pemerintah sebesar 63,89% dan bank swasta nasional (36,1%).

Dari segi penyaluran kredit sampai dengan bulan Februari 2013 telah

mencapai Rp 19,6 triliun atau meningkat 1,64% selama tahun 2013. Perkembangan tertinggi dicapai oleh penyaluran kredit produktif yang mencapai 55%. Peningkatan kredit ini juga disebabkan oleh meningkatnya kredit investasi, sementara kredit modal kerja tumbuh melambat disebabkan melambatnya aktivitas PHR tahun lalu sebagai dampak penurunan harga komoditas.

Untuk penyaluran KUR di Provinsi Jambi tercatat terus mengalami tren

kenaikan. Per Februari 2013 jumlah plafon KUR di Provinsi Jambi telah mengalami peningkatan sebesar 42,5% dibandingan periode yang sama tahun sebelumnya. Total plafon di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 1,9% terhadap KUR Nasional. Dilihat dari jumlah debitur pada periode Februari 2013 jumlah debitur di Jambi telah

2012 Total 2010 -2012

A Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan

1 Sektor Industri 930.000 596.000 485.000 2.011.000

2 Sektor Perdagangan 1.884.715 2.684.400 3.852.500 8.421.615

3 Sektor Pertanian 40.000 891.086 4.461.086 5.392.171

4 Sektor Peternakan 70.000 145.000 290.000 505.000

5 Sektor Perkebunan 0 0 0 0

6 Sektor Perikanan 90.000 100.000 190.000

7 Sektor Jasa 1.082.000 1.315.000 1.851.000 4.248.000

8 Dana Pembinaan Kemitraan 400.388 416.044 931.768 1.748.200

4.497.103 6.047.530 11.971.354 22.515.986

B Penyaluran Bantuan Program Bina lingkungan

1 Bantuan Korban Bencana Alam 167.000 0 41.000 208.000

2 Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 168.135 500.810 768.177 1.437.122

3 Bantuan Peningkatan Kesehatan 106.547 292.450 287.739 686.736

4 Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum 83.827 169.538 291.773 545.137

5 Bantuan Sarana Ibadah 281.794 558.904 565.368 1.406.065

6 Bantuan Pelestarian Alam 7.000 183.996 345.725 536.721

7 BUMN Peduli 450.000 50.000 350.000 850.000

1.264.303 1.755.698 2.649.781 5.669.781

5.761.406 7.803.228 14.621.134 28.185.767

2010 2011Program

Jumlah A + B

Jumlah

Jumlah

31

mencapai 10.101 debitur dengan jumlah kredit dikucurkan sejumlah Rp 329,16 miliar. Sedangkan total pengembalian KUR pada perbankan Jambi masih relatif baik, hal ini tercermin dari rasio NPL berada pada kisaran 2-3%. Sektor perdagangan dan industri merupakan penyumbang NPL terbesar dengan rata-rata tingkat non-pengembalian sebesar 50% dari total NPL. Untuk lebih lengkapnya mengenai perkembangan penyaluran KUR di Provinsi Jambi beserta kinerja pengembalian dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42 Penyaluran KUR dan Kinerja Pengembalian di Provinsi Jambi

Tahun 2010-Februari 2013

Tahun

Kredit KUR yang

dicairkan (Rp juta)

Jumlah Debitur

NPL

2010 218,821 2,642 2.89

2011 289,439 8,451 2.25

2012 356,405 9,925 2.92

Feb-13 329,159 10,101

4.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI BUMN Transportasi

Komisi VI mempertanyakan tanggapan masing-masing direksi terhadap surat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No S-92/D.5MBU/2013 tertanggal 3 April 2013. Terdapat 2 (dua) hal pokok pada isi surat tersebut, yaitu:

1. Mulai tahun 2013 alokasi laba untuk Program Kemitraan ditiadakan, sedangkan Program Kemitraan yang telah berjalan agar tetap terus dilanjutkan, namun tidak ada lagi aktifitas penyaluran pinjaman baru. Untuk selanjutnya Program Kemitraan ini akan diserahkan kepada salah satu BUMN yang akan ditentukan oleh Menteri BUMN.

2. Untuk Program Bina Lingkungan akan dibebankan menjadi biaya perusahaan dan jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Komisi VI menilai bila Program Kemitraan setiap BUMN ditiadakan dan disentralisasi kepada satu BUMN akan beresiko terhadap hilangnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk memperoleh Program Kemitraan. Perlu diingat bahwa Program Kemitraan merupakan salah satu faktor koreksi terhadap APBN yang selama ini dipandang tidak mampu membawa kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu dengan mensentralisasikan program ini, maka Program Kemitraan akan dipandang sebagai program Pemerintah dan bukan sebagai program BUMN.

32

Dari direksi BUMN, baik PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, dan Pelindo II berencana untuk membahas isi surat tersebut. Dalam RUPS yang akan dilaksanakan. Akan tetapi ketiga direksi berpandangan bahwa pemusatan Program Kemitraan pada satu BUMN akan menambah efektifitas dari pelaksanaan program. Direksi juga menilai Program Kemitraan tersentralisasi pada satu BUMN akan membuat program tersebut menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk Program Kemitraan dari PT Garuda Indonesia, Komisi VI menilai terdapat kejanggalan dari segi jumlah dana yang diberikan pada setiap provinsi. Pada paparan direksi PT Garuda Indonesia terungkap bahwa dana Program Kemitraan terbanyak diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebesar Rp 6,9 milliar. Padahal dari segi jumlah populasi, Provinsi Gorontalo hanya sebesar 1,05 juta jiwa. Jumlah ini berbanding terbalik dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki populasi lebih dari 8 juta jiwa dan hanya memperoleh dana Program Kemitraan sebesar Rp 42 juta. PT Garuda Indonesia diminta memberikan keterangan lebih detail mengenai pelaksanaan Program Kemitraan ini, dan Komisi VI akan membahas lebih lanjut dalam rapat Komisi.

Komisi VI menyoroti masalah rencana pembangunan kawasan bandara terintegrasi dengan kebun binatang (zoo airport). Komisi VI menilai terdapat potensi permasalahan dalam hal pembebasan dan kejelasan status lahan karena kawasan ini meliputi lahan milik PT Angkasa Pura II dan Pemerintah Jambi. Komisi VI juga menekankan perlunya kajian pada aspek sosial dan ekonomi pada pembangunan kawasan ini. Sebagai contoh adalah pembangunan akses jalan terpisah bagi penumpang tujuan ke bandara agar kawasan ini nantinya tidak kontraproduktif terhadap rencana pembangunan Bandara Sultan Thaha sebagai bandara internasional yang mengakomodasi kemudahan akses. Komisi VI menghimbau pihak Angkasa Pura II agar terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Jambi agar pembangunan zoo airport dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi.

Komisi VI meminta agar pihak Pelindo II bekerja sama dengan Pemerintah Jambi segera menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Ujung Jabung. Hal yang paling krusial adalah memutuskan pelabuhan mana yang akan dijadikan pelabuhan samudera dan menjadi bagian dari program Pendulum Nusantara sebagai feeder bagi pelabuhan lain di Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan Pelabuhan Ujung Jabung memiliki lokasi yang lebih strategis untuk dijadikan pelabuhan feeder tersebut. Selain itu kedalaman perairan Ujung Jabung yang lebih dari 20 meter memungkinkan kapal besar untuk bersandar.

BUMN Perkebunan

Komisi VI kembali mempertanyakan tanggapan terhadap isi surat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN kepada direksi BUMN Perkebunan. Tanggapan dari direksi PTPN secara umum adalah mereka sependapat bahwa Program Kemitraan sebaiknya dilaksanakan terpusat pada satu BUMN saja yang khusus melaksanakan program tersebut.

33

Hal ini juga memberikan kesempatan agar BUMN lebih fokus dalam mengurus bisnis intinya. Direksi PTPN juga menambahkan bahwa Program Kemitraan selama ini tidak pernah mewajibkan debitur untuk menyediakan agunan, sehingga memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk terjadinya gagal bayar. Untuk program Bina Lingkungan PTPN juga setuju bahwa komponen anggaran tersebut masuk ke biaya, karena bila diambil dari keuntungan maka bisa ditafsirkan sebagai uang negara.

Terhadap pandangan direksi tersebut, Komisi VI berpandangan bahwa Program Kemitraan merupakan bagian penting dari tanggung jawab BUMN dalam peran serta mensejahterakan masyarakat sekitar. Program Kemitraan terbukti mampu menjangkau masyarakat hingga lapisan bawah. Peran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga memiliki peran penting bagi BUMN Perkebunan karena dalam operasionalnya BUMN ini banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar. Selain itu dengan memasukkan dana Bina Lingkungan ke dalam komponen biaya perusahaan, maka BUMN akan sengaja melepaskan diri dari tanggung jawab keuangan negara. Padahal sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf e UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pasal ini seharusnya disadari oleh direksi merupakan dasar dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Komisi VI menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa terdapat penggunaan dana PKBL oleh BUMN Perkebunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Komisi VI memandang perlu untuk mengundang BPK dalam rapat konsultasi mengenai masalah audit PKBL.

Komisi VI mengapresiasi langkah diversifikasi yang dilakukan oleh PTPN ke dalam sektor pengembangan energi alternatif menggunakan tenaga mikro hidro. Akan tetapi Komisi VI mengingatkan agar usaha diversifikasi ini tidak membuat PTPN kehilangan fokus pada bisnis intinya.

Komisi VI meminta agar PTPN dapat mempercepat pengurusan ijin Hak Guna Usaha (HGU) terutama bagi pekebun plasma sehingga kebun mereka dapat segera ditanami.

Direksi PTPN memohon dukungan DPR, khususnya Komisi VI dalam menyelesaikan masalah lahan dengan Kementerian Kehutanan. Selama ini PTPN merasa telah membangun areal kebun di kawasan yang tidak termasuk kawasan hutan konservasi, akan tetapi selalu terdapat perubahan dan perbedaan peta wilayah dengan data yang dimiliki dinas Kehutanan.

Komisi VI secara khusus menyoroti masalah rendahnya produktivitas lahan kelap sawit PTPN. Sebagaimana diketahui saat ini PTPN hanya memproduksi 8% dari total produksi CPO nasional. Salah satu penyebabnya adalah nilai rendemen CPO PTPN yang masih berada di bawah rendemen CPO perusahaan swasta. Rata-rata rendemen CPO PTPN berkisar di angka 20-22%, sedangkan perusahaan swasta sudah bisa di atas 24%. Oleh karena itu Komisi VI meminta agar PTPN meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan, sehingga nilai rendemen ini dapat meningkat dan bersaing dengan rendemen CPO dari perusaahaan swasta.

BUMN Pangan

34

Sampai dengan bulan April 2013 belum ada realisasi untuk penyaluran benih bersubsidi karena belum ada payung hukum. Untuk itu direksi SHS menghimbau agar segera diterbitkan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan subsidi benih tahun 2013. SHS juga menghimbau agar segera diterbitkan daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) oleh Kementerian Pertanian beserta aparat Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu SHS memandang penting untuk memastikan bahwa petani yang masuk dalam CPCL merupakan pembeli benih subsidi tahun 2013.

Direksi SHS dan PT Pertani juga memaparkan bahwa keuntungan utama perusahaan berasal dari PSO, dan hingga bulan keempat DIPA yang berisi program ini belum turun dari Kementerian Keuangan, karena terbentur masalah administrasi. Sebagai akibatnya, program PSO selalu terlambat dilaksanakan setiap tahunnya sehingga keuntungan perusahaan terancam berkurang 40%.

Saat ini Direktur Utama PT Pertani tengah diperiksa kejaksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi penyaluran benih oleh PT SHS. Kasus ini terjadi pada saat Dirut PT Pertani menjabat sebagai Dirut PT SHS periode 2008-2012. Berkaitan dengan hal ini Komisi VI telah mengingatkan dalam kunjungan kerja di Palembang dan Jawa Timur agar tidak mengangkat mantan Dirut SHS menjadi Dirut Pertani. Komisi VI menyesalkan keputusan mengangkat mantan dirut PT SHS karena kasus yang menjeratnya menyebabkan kinerja PT Pertani terganggu.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) adalah kurangnya pemahaman petani terhadap bentuk program itu sendiri. Banyak petani yang memahami bahwa program ini adalah bantuan gratis sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif. Selain itu terdapat lokasi mitra petani yang tidak masuk ke dalam program GP3K, padahal mitra ini merupakan mitra potensial. Khusus untuk Provinsi Jambi, juga masih diperlukan sosialisasi intensif terhadap penggunaan varietas padi unggul nasional.

Menurut PT Pertani, untuk memaksimalkan penampungan hasil panen pada areal GP3K diperlukan modal yang sangat besar, hal tersebut merupakan kendala tersendiri dalam penyediaan modal kerja dengan tingkat suku bunga rendah. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana pendukung pasca panen dan transportasi hasil panen terutama di areal pasang surut memberikan kesulitan untuk mendistribusikan hasil program GP3K. PT Pertani juga memandang perlu untuk dilakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada kelompok tani agar kesadaran untuk mengembalikan pinjaman kredit dapat meningkat.

Komisi VI menyatakan masih ada beras raskin dengan kualitas rendah yang tersalurkan ke masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Komisi VI mempertanyakan mekanisme pengawasan Bulog baik pada saat gabah masuk ke gudang, proses penggilingan, hingga kembali dalam bentuk beras. Komisi VI merekomendasikan agar Bulog menciptakan sistem pengawasan dengan meminimalisir faktor keterlibatan manusia sehingga faktor subyektifitas dalam pengawasan dapat dihindari.

BUMN Energi

Komisi VI kembali mempertanyakan tanggapan terhadap isi surat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN kepada direksi BUMN Energi. Direksi Pertamina mengakui bahwa seharusnya dana Bina

35

Lingkungan harus dikeluarkan dari balance sheet karena pada prinsipnya dana Bina Lingkungan adalah uang negara dimana BUMN dipercayakan untuk mengelolanya. Sedangkan untuk Program Kemitraan direksi Pertamina dan PTBA sepakat bahwa sentralisasi pelaksanaan Program Kemitraan pada satu BUMN akan mengurangi beban perusahaan untuk mengelola program tersebut sehingga perusahaan akan lebih fokus kepada bisnis intinya. Khusus untuk PLN, direksi belum membaca surat yang dimaksud sehingga tidak dapat memberikan tanggapan.

Mengenai permasalahan tidak disalurkannya dana Program Kemitraan pada tahun 2011 dan 2012 oleh PLN dikarenakan audit Kantor Akuntan Publik yang menyatakan tidak memberikan pendapat pada audit Program Kemitraan tahun 2010. Komisi VI menanggapi hal ini dengan meminta PLN mengirimkan hasil audit KAP mengenai Program Kemitraan tahun 2010 beserta salinan putusan direksi pada tahun yang bersangkutan.

PLN mengakui bahwa rasio elektrifiksi Provinsi Jambi masih rendah dan masih sering terjadi pemadaman listrik. Menurut Komisi VI hal ini sangat kontradiktif dengan public expose dan surat PLN ke komisi VI yang menyatakan bahwa Provinsi Jambi akan masuk area bebas pemadaman listrik pada tahun 2010. Oleh karena itu Komisi VI meminta PLN untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia melalui media dan menarik secara resmi surat kepada Komisi VI mengenai area bebas pemadaman tersebut. Komisi VI juga berencana mengundang PLN dalam Rapat Dengar Pendapat mengenai masalah tersebut seusai masa reses sidang.

Permasalahan utama yang dihadapi Pertamina khususnya Area Jambi adalah masalah pencurian minyak melalui jalur perpipaan. Pencurian ini sulit untuk diberantas karena disinyalir telah melibatkan kelompok tertentu. Usaha yang telah ditempuh Pertamina adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengamankan jalur perpipaan. Akan tetapi karena terkendala masalah SDM dan panjangnya jalur perpipaan, maka masalah pencurian ini belum tuntas terselesaikan. Pertamina harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 500 miliar perhari hanya untuk menutup kebocoran ini. Bahkan diperkirakan jumlah produksi minyak dan jumlah kebocoran perhari hampir sama besarnya. Mengenai masalah ini Komisi VI berencana untuk memanggil Menkopolhukkam, Kapolri, dan SKK Migas mengenai masalah kebocoran minyak ini beserta langkah-langkah pencegahannya.

Komisi VI menyayangkan terjadinya kelangkaan solar yang terjadi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan banyak antrian truk di SPBU Kota Jambi. Pertamina menyatakan kelangkaan tersebut disebabkan antara lain terlambatnya distribusi solar. Selain itu kebocoran di sepanjang jalur perpipaan juga berkontribusi terhadap kelangkaan solar di Jambi. Atas tanggapan ini Komisi VI berencana memanggil BPH Migas terkait distribusi BBM khususnya BBM PSO terkait distribusi yang bermasalah sehingga mengakibatkan kelangkaan di SPBU.

Komisi VI mempertanyakan apakah PTBA berkomitmen untuk membuka pabrik pengolahan batubara di Jambi mengingat provinsi ini memiliki cadangan batubara dalam jumlah besar. PTBA menyatakan bahwa rencana perluasan usaha ke Provinsi Jambi akan dilaksanakan diantaranya melalui akusisi perusahaan batubara yang beroperasi di Jambi. Oleh karena itu PTBA mengharapkan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah agar infrastruktur

36

dan kebijakan pendukung industri batubara dapat dipersiapkan dengan baik, terutama masalah jalur pengangkutan hasil tambang.

BUMN Perbankan

Direksi perbankan BUMN yang hadir pada pertemuan ini menyatakan telah menindaklanjuti surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perancanaan Strategis Kementerian BUMN dengan memindahkan komponen dana Bina Lingkungan ke komponen biaya perusahaan dan telah diputuskan melalui RUPS. Komisi VI menyatakan langkah memasukkan Bina Lingkungan ke komponen biaya bertentangan dengan pasal 88 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN ayat (1) yang berbunyi : BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Norma ini jelas mengatur bahwa Bina Lingkungan merupakan komponen laba yang disisihkan dan bukan merupakan komponen biaya. Komisi VI meminta direksi supaya menyampaikan kepada pemegang saham mengenai masalah ini.

Direksi perbankan BUMN menyampaikan bahwa permasalahan utama penyaluran KUR ada pada kesalahan persepsi pada masyarakat yang memandang KUR adalah dana hibah. Padahal KUR ini merupakan kredit yang harus dikembalikan dan merupakan sumber pemasukan dari perbankan. Menanggapi hal ini Komisi VI meminta pihak perbankan di Provinsi Jambi selalu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk terus mensosialisasikan program KUR.

37

BAB V PENUTUP

Laporan ini disusun untuk memberikan paparan secara tertulis mengenai

kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jambi yang dlakukan dalam

Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013. Kunjungan kerja ini

dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2013.

Pada kunjungan kerja ini Anggota Komisi VI DPR RI telah melakukan tatap

muka, memperoleh laporan secara langsung baik dalam bentuk tertulis maupun

lisan dari SKPD, BUMN dan para pelaku usaha di Provinsi Jambi. Selain itu Anggota

Komisi VI DPR RI juga melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan pihak-pihak

yang terkait di daerah kunjungan.

Dengan kunjungan ini diharapakan Anggota Komisi VI DPR RI dapat

memperoleh informasi yang lebih akurat dari pihak yang bersangkutan serta

gambaran secara langsung mengenai kondisi yang sesungguhnya terjadi di daerah

kunjungan. Diharapkan data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan

lingkup tugas Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada

Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan dan

penyusunan kebijakan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya.

KOMISI VI DPR RI

38