Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KOMISI V DPR RI KE WILAYAH TERDAMPAK

BENCANA ERUPSI DAN LAHAR DINGIN MERAPI

Tanggal 25-26 Januari 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan

Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

a. melihat secara langsung dampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi

bagi perikehidupan masyarakat luas serta melakukan penyerapan aspirasi

masyarakat korban bencana khususnya terkait dengan tupoksi Komisi V

DPR RI

b. menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah

terdampak merapi khususnya terkait kerusakan infrastruktur akibat

bencana merapi dan lahar dingin merapi sebagai salah satu bentuk fungsi

pengawasan DPR RI serta inventarisasi pembangunan infrastruktur yang

dibutuhkan untuk mencegah terulangnya/meminimalisir dampak

bencana di masa yang akan datang

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 2

c. hasil inventarisasi masalah tersebut kemudian akan dijadikan bahan bagi

pembahasan anggaran khususnya bagi perencanaan pembangunan

infrastruktur di wilayah terdampak erupsi dan lahar dingin merapi

utamanya dalam upaya meringankan beban masyarakat, mengembalikan

perikehidupan masyarakat seperti kondisi semula, meminimalisir dampak

serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang

2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan

Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-

RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang

Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)

2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)

3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas

Komisi antara lain pada:

butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan

pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang

”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan

tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:

”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu,

dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan

dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

C. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan terdampak Merapi (di wilayah

Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Kab. Sleman Provinsi DIY) dilakukan pada

tanggal 25-26 Januari 2011. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI

melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan

komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 3

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bencana Merapi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Peninjauan kondisi Sungai Kaliputih dan kondisi infrastruktur SDA (kantong

lahar dan sabo dam) yang terdampak aliran lahar dingin di Desa Jumoyo Kec.

Salam Kab. Magelang.

Peninjauan Kondisi Jembatan Kali Putih dan Ruas Jalan Nasional Yogya

Magelang yang terkena dampak Lahar Dingin

Peninjauan dampak awan panas di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan

– Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Peninjauan Jalan dan jembatan yang rusak akibat lahar dingin di Kali Gendol

dan Kali Opak serta peninjauan pembangunan Jembatan Bailey sebagai

langkah penanganan darurat

2. Mitra Pendukung/Terkait Lainnya:

Peninjauan Kesiapan kendaraan dan Petugas Basarnas (di Bandara Adi

Soecipto – Yogyakarta)

Pemaparan kondisi dan langkah penanganan bencana yang telah dilakukan

Pemprov DIY oleh Sekda dan Kepala Dinas PU Provinsi DIY.

Pemaparan prakiraan kondisi cuaca ke depan oleh BMKG terkait antisipasi

terulangnya bencana lahar dingin dan merencanakan jadwal perbaikan

infrastruktur

Pemaparan langkah kebijakan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian

Perhubungan terkait kesiapan moda transportasi publik dalam

mengantisipasi terputusnya ruas Jalan Nasional Yogya-Magelang akibat

dampak bencana lahar dingin

Pemaparan langkah kebijakan Ditlantas Polda DIY dalam mengantisipasi

terputusnya beberapa ruas jalan dan jembatan akibat lahar dingin khususnya

di wilayah Provinsi DIY.

Pemaparan langkah kebijakan Polda Jateng dan Polres Magelang utamanya

dalam manajemen lalu lintas termasuk penyiapan jalur alternatif dan

pengelolaan buka tutup saat terjadi bencana lahar dingin di ruas jalan Yogya-

Magelang.

Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada

tanggal 10-12 November 2010 adalah sebagai berikut:

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 4

NO NAMA JABATAN KET

1 DRS. YOSEPH UMARHADI, M.Si,

MA KETUA TIM/F-PDIP

A-348

2 AGUS BASTIAN, SE, MM ANGGOTA/F-PD A-506

3 IR. H. EKO SARJONO PUTRO, MM ANGGOTA/F-PG A-226

4 IR. SUDJADI ANGGOTA/F-PDIP A-363

5 DRS. ARIFINTO ANGGOTA/F-PKS A-72

6 HJ. HANNA GAYATRI, SH ANGGOTA/F-PAN A-108

7 KH. ASEP AHMAD MAOSHUL

AFFANDY ANGGOTA/F-PPP

A-298

8 H. IMAM NAHRAWI ANGGOTA/F-PKB A-153

9 IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA ANGGOTA /

F-GERINDRA A-43

10 SALEH HUSIN, SE. M.Si ANGGOTA /

F-HANURA A-13

Sekretariat dan Tenaga Ahli Pendukung

1 RUDY HARYANTA, S.SOS SEKRETARIAT

2 ADITYA PERDANA, ST. MBA. TENAGA AHLI KOMISI V

3 M. HERMAN WIBOWO BAGIAN PEMBERITAAN

Rombongan Komisi V DPR RI juga disertai oleh para pendamping dari Kementerian yang

merupakan mitra Kerja Komisi V DPR RI sebagai berikut:

NO N A M A / INSTANSI J A B A T A N

KEMENTERIAN PU :

1 Ir. Pitoyo Subandrio, Dipl. HE Dir. Sungai dan Pantai Ditjen SDA

2 Achmad Gofar Ismail, M,Sc. Ka. Balai Pelaksana Jalan Wilayah V

Surabaya

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 5

3 Ir. Masrianto, MT Kasubdit Wil. Barat IV Ditjen Bina Marga

4 Ir. Oloan Simatupang Kasubdit Air Minum Wil. Barat Ditjen CK

5 Ir. Suryaman Kardiat Kasubdit Penataan Ruang Wil Barat

Ditjen Tata Ruang

6 Ir. Tri Bayuaji Kasubdit Wil. Barat, Binlak Ditjen SDA

7 Drs. Srijanto Puskom PU

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :

8 Arief Heriyanto Direktur Sarana Perkeretaapian

9 Baitul Kabag Hukum Ditjen Perkeretaapian

10 Ahmad Wahyudi Kasi Prasarana Jaringan dan Pelayanan

Hubdat

11 Ir. Fadil Muhammad Kasubdit Kelaikan Kapal Ditjen Hubla

12 Bintang Hidayat Kabagren Ditjen Hubud

13 Lukman Laisa Kasi Program Standarisasi Prasarana

Bandara

14 Totok Lukito Biro Ren Perhubungan

15 Lia Karlia Staf Bagren Udara

16 Evita Asidah Bagren

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT :

17 Ir. Lukman Hakim Asdep urusan Sistem Pengembangan

Perumahan Formal

18 Ir. Baby Setiawaty

Dipokusumo, M.Si

Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan

Swadaya

19 Ir. Odong Hidayat Kabid Perumahan Perkotaan

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 6

20 Ir. Herry Gunawan, MT Kabid Kerjasama Pembinaan Dunia

Usaha dan Asosiasi

21 Ir. Lilik Priyanto Hartadi, ME

22 Tri Puji Astuti Humas Pera

KEMENTERIAN P.D.T :

23 Ir. Manuriadi Dipl, SE MM Asisten Deputy Urusan Infrastruktur

Sosial

24 Dr. Faisal Ishom, S.Si, M.Eng Kabag Program

25 Mulyono Lodji, A.Ag Staf Biro Perencanaan dan KLN

BMKG :

26 Drs. Suhardjono, Dipl-Seis Kapus Geopotensial dan Tanda Waktu

27 Drs. Yusuf Supriadi, MT Kepala Bagian Program & Penyusunan

Anggaran

28 Untoro Susanto, S.Sos Kasubag Program dan Penyusunan

Anggaran II

BASARNAS :

29 Dadang Harkuni Karo Ren Basarnas

WARTAWAN:

30 Ferry El Fauzy TVRI

31 Said M Kameramen

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 7

BAB II

SELAYANG PANDANG

BENCANA ERUPSI DAN LAHAR DINGIN MERAPI

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m diatas permukaan laut) merupakan gunung

berapi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api

teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah,

yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta

Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan

Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004.

Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern mengalami erupsi (puncak

keaktifan) hampir setiap dua sampai lima tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang

sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini telah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang

dan Kota Yogyakarta sebagai kota terdekat hanya berjarak kurang dari 30 km dari puncak

Merapi. Di lereng Merapi hingga ketinggia 1.700 meter masih terdapat permukiman

penduduk yang hanya berjarak empat kilometer dari puncak. Oleh karena tingkat

keaktifannya maka Merapi menjadi salah satu dari enam belas gunung api dunia yang

termasuk dalam proyek Gunung Api Dekade Ini (Decade Volcanoes).

Geologi

Gunung Merapi adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke

selatan dari Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi

Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah Lempeng Eurasia menyebabkan

munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang

ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat

daya puncak Gunung Batulawang yang lebih tua.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 8

Berthomier, seorang sarjana Prancis, membagi perkembangan Merapi dalam empat tahap.

Tahap pertama adalah Pra-Merapi (sampai 400.000 tahun yang lalu), yaitu Gunung Bibi yang

bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Tahap Merapi Tua terjadi ketika

Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut (60.000 - 8000 tahun lalu). Sisa-sisa

tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Plawangan di bagian selatan, yang terbentuk dari

lava basaltik. Selanjutnya adalah Merapi Pertengahan (8000 - 2000 tahun lalu), ditandai

dengan terbentuknya puncak-puncak tinggi, seperti Bukit Gajahmungkur dan Batulawang,

yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran

lava, breksiasi lava, dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat letusan efusif (lelehan)

dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah

barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang 7 km, lebar 1-2 km dengan

beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasarbubar (atau Pasarbubrah) diperkirakan terbentuk

pada masa ini. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar, baru mulai terbentuk sekitar

2000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, diketahui terjadi beberapa kali letusan

eksplosif dengan VEI (Volcanic Explosivity Index) 4 berdasarkan pengamatan lapisan tefra.

Karakteristik letusan sejak 1953 adalah desakan lava ke puncak kawah disertai dengan

keruntuhan kubah lava secara periodik dan pembentukan awan panas (nuée ardente) yang

dapat meluncur di lereng gunung atau vertikal ke atas. Letusan tipe Merapi ini secara umum

tidak mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan. Kubah puncak yang ada sampai 2010

adalah hasil proses yang berlangsung sejak letusan gas 1969.

Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi berisi

material seperti lumpur yang secara "signifikan menghambat gelombang getaran gempa

bumi". Para ilmuwan memperkirakan material itu adalah magma. Kantung magma ini

merupakan bagian dari formasi yang terbentuk akibat menghunjamnya Lempeng Indo-

Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun, dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali.

Letusan Merapi yang dampaknya besar pertama diduga terjadi di tahun 1006, disusul letusan

berikutnya pada 1786, 1822, 1872, dan 1930. Letusan pada tahun 1006 membuat seluruh

bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu, berdasarkan pengamatan timbunan debu

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 9

vulkanik. Ahli geologi Belanda, van Bemmelen, berteori bahwa letusan tersebut

menyebabkan pusat Kerajaan Medang (Mataram Kuno) harus berpindah ke Jawa Timur.

Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan geologi modern

dengan skala VEI mencapai 3 sampai 4. Letusan terbaru, 2010, diperkirakan juga memiliki

kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930, yang menghancurkan tiga belas

desa dan menewaskan 1400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga

sekarang.

Letusan bulan November 1994 menyebabkan luncuran awan panas ke bawah hingga

menjangkau beberapa desa dan memakan korban 60 jiwa manusia. Letusan 19 Juli 1998

cukup besar namun mengarah ke atas sehingga tidak memakan korban jiwa. Catatan letusan

terakhir gunung ini adalah pada tahun 2001-2003 berupa aktivitas tinggi yang berlangsung

terus-menerus. Pada tahun 2006 Gunung Merapi kembali beraktivitas tinggi dan sempat

menelan dua nyawa sukarelawan di kawasan Kaliadem karena terkena terjangan awan panas.

Rangkaian letusan pada bulan Oktober dan November 2010 dievaluasi sebagai yang terbesar

sejak letusan 1872 dan memakan korban nyawa 273 orang (per 17 November 2010),

meskipun telah diberlakukan pengamatan yang intensif dan persiapan manajemen

pengungsian. Letusan 2010 juga teramati sebagai penyimpangan dari letusan "tipe Merapi"

karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-

30 km.

Gunung ini dimonitor non-stop 24 jam oleh Pusat Pengamatan Gunung Merapi di Kota

Yogyakarta, dibantu dengan berbagai instrumen geofisika telemetri di sekitar puncak gunung

serta sejumlah pos pengamatan visual dan pencatat kegempaan di Ngepos (Srumbung),

Babadan, dan Kaliurang.

Erupsi 2006

Di bulan April dan Mei 2006, mulai muncul tanda-tanda bahwa Merapi akan meletus

kembali, ditandai dengan gempa-gempa dan deformasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah dan DI. Yogyakarta sudah mempersiapkan upaya-upaya evakuasi. Instruksi juga

sudah dikeluarkan oleh kedua pemda tersebut agar penduduk yang tinggal di dekat Merapi

segera mengungsi ke tempat-tempat yang telah disediakan.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 10

Pada tanggal 15 Mei 2006 akhirnya Merapi meletus. Lalu pada 4 Juni, dilaporkan bahwa

aktivitas Gunung Merapi telah melampaui status awas. Kepala BPPTK Daerah Istimewa

Yogyakarta, Ratdomo Purbo menjelaskan bahwa sekitar 2-4 Juni volume lava di kubah

Merapi sudah mencapai 4 juta meter kubik - artinya lava telah memenuhi seluruh kapasitas

kubah Merapi sehingga tambahan semburan lava terbaru akan langsung keluar dari kubah

Merapi.

Pada 1 Juni 2006 terjadi hujan abu vulkanik terjadi selama tiga hari. Wilayah yang paling

terkena dampaknya adalah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Serta

daerah Muntilan yang terletak sekitar 14 kilometer dari Puncak Merapi.

Beberapa hari berikutnya tepatnya pada tanggal 8 Juni 2006, Gunung Merapi meletus pada

pukul 09:03 WIB dengan semburan awan panas yang membuat ribuan warga di wilayah

lereng Gunung Merapi panik dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Hari ini tercatat

dua letusan Merapi, letusan kedua terjadi sekitar pukul 09:40 WIB. Semburan awan panas

sejauh 5 km lebih mengarah ke hulu Kali Gendol (lereng selatan) dan menghanguskan

sebagian kawasan hutan di utara Kaliadem di wilayah Kabupaten Sleman.

Erupsi 2010

Peningkatan status dari "normal aktif" menjadi "waspada" pada tanggal 20 September 2010

direkomendasi oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian

(BPPTK) Yogyakarta. Setelah sekitar satu bulan, pada tanggal 21 Oktober status berubah

menjadi "siaga" sejak pukul 18.00 WIB. Pada tingkat ini kegiatan pengungsian sudah harus

dipersiapkan. Karena aktivitas yang semakin meningkat, ditunjukkan dengan tingginya

frekuensi gempa multifase dan gempa vulkanik, sejak pukul 06.00 WIB tangggal 25 Oktober

BPPTK Yogyakarta merekomendasi peningkatan status Gunung Merapi menjadi "awas" dan

semua penghuni wilayah dalam radius 10 km dari puncak harus dievakuasi dan diungsikan

ke wilayah aman.

Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 17.02 WIB tanggal 26 Oktober 2010. Sedikitnya terjadi

hingga tiga kali letusan. Letusan menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5

km dan disertai keluarnya awan panas yang menerjang Kaliadem, Desa Kepuharjo,

Kecamatan Cangkringan, Sleman dan menelan korban 43 orang, ditambah seorang bayi dari

Magelang yang tewas karena gangguan pernafasan.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 11

Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 Oktober,

Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya

awan panas pada pukul 19.54 WIB. Selanjutnya mulai teramati titik api diam di puncak pada

tanggal 1 November, menandai fase baru bahwa magma telah mencapai lubang kawah.

Namun demikian, berbeda dari karakter Merapi biasanya, bukannya terjadi pembentukan

kubah lava baru, malah yang terjadi adalah peningkatan aktivitas semburan lava dan awan

panas sejak 3 November. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis,

4 November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke

berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, sejak sekitar pukul tiga siang hari terjadi letusan

yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari Jumat

5 November 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar

menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga

Kota Yogyakarta (jarak sekitar 27 km dari puncak), Kota Magelang, dan pusat Kabupaten

Wonosobo (jarak 50 km). Hujan kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta bagian utara,

sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang

harinya, debu vulkanik diketahui telah mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor.

Bahaya sekunder berupa aliran lahar dingin juga mengancam kawasan lebih rendah setelah

pada tanggal 4 November terjadi hujan deras di sekitar puncak Merapi. Pada tanggal 5

November Kali Code di kawasan Kota Yogyakarta dinyatakan berstatus "awas" (red alert).

Letusan kuat 5 November 2010 diikuti oleh aktivitas tinggi selama sekitar seminggu,

sebelum kemudian terjadi sedikit penurunan aktivitas, namun status keamanan tetap "Awas".

Pada tanggal 15 November 2010 batas radius bahaya untuk Kabupaten Magelang dikurangi

menjadi 15 km dan untuk dua kabupaten Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Hanya di

Kab. Sleman yang masih tetap diberlakukan radius bahaya 20 km.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 12

BAB III

Hasil Temuan Tim Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi V DPR RI

ke Wilayah Terdampak Merapi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengagendakan peninjauan langsung ke

lapangan maupun mendengarkan pemaparan serta melakukan tanya jawab dengan

berbagai Instansi dan Pemda terkait dengan dampak bencana Merapi. Meskipun pada

dasarnya infrastruktur yang paling terkena langsung dampak bencana Erupsi dan Lahar

dingin Merapi adalah yang terkait dengan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum namun

terdapat pula berbagai Kementerian/Lembaga lain yang tugas dan tanggungjawabnya

terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan dampak bencana erupsi

dan lahar dingin merapi.

Adapun secara umum kerusakan infrastruktur publik dilaporkan sebagai berikut :

• 61,8 Km ruas jalan mengalami rusak berat

• 22 Jembatan putus total (8 jembatan pedestrian, 14 jembatan lalu lintas

umum/kendaraan)

• 35 Sabo Dam tertimbun material

• 2 Saluran Induk Irigasi, intake tertutup material – tidak bisa beroperasi

• 51 Bendung Irigasi rusak tertimbun material

• 10 Titik Pengaman Tebing ambrol

• 64 SPAMDES tidak bisa berfungsi

• 3 Sistim PDAM tidak bisa berfungsi

• 8 Sekolah hancur (6 SD dan 2 SMK)

• 4 Pusat Kesehatan Masyarakat rusak (1 Puskesmas, 3 Pustu)

• 3 Kantor Pemerintahan harus direlokasi

Adapun kerugian di pihak masyarakat adalah sebagai berikut:

• 2.613 rumah hancur/tidak bisa dihuni

• 200 Ha sawah rusak di kabupaten Sleman, Bantul dan Kulonprogo

• 4 juta rumpun kebun salak rusak

• 3.413 Sapi mati

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 13

• 241 Unit Usaha (UKM) terhenti

• 812 Pelaku Usaha terhenti usahanya (194 diantaranya kehilangan tempat usaha)

Adapun prioritas kebijakan penanganan dampak Erupsi Merapi secara umum sebagaimana

dipaparkan oleh Dinas PU Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Pembuatan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang rumahnya hancur

terkena bencana.

Pelaksanaan Early Recovery Program yang diarahkan pada:

o Perbaikan darurat Infrastruktur khususnya penyediaan air bersih

o Penyelesaian permukiman shelter

o Program cash for work

o Pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas

o Mengoptimalkan sumber daya dan dana yang ada

Selain itu, Pemerintah telah pula melakukan langkah-langkah kebijakan untuk

meminimalisir jatuhnya korban jiwa terkait ancaman banjir lahar dingin dengan

memberdayakan Pemda Kabupaten setempat dan Instansi terkait melalui:

1. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning Sistem)

2. Penyiapan Kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman banjir lahar dingin

3. Peningkatan kesiapan Pemda setempat

I. Bidang Pekerjaan Umum

A. Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)

Secara keseluruhan saat ini terdapat 244 buah Sabo Dam dari 273 buah yang direncanakan

untuk menampung material yang dikeluarkan oleh gunung Merapi yang tersebar di 15 buah

sungai dengan kapasitas total sebesar 20.268.000 m3.

Dari ke 15 sungai tersebut 4 sungai yaitu sungai Boyong, Sungai Kuning, Kali Opak dan Kali

Gendol berada di wilayah Provinsi DIY sedangkan 11 sungai lainnya berada di wilayah

Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian 9 buah sungai yaitu Sungai Pabelan, Sungai Trising,

Sungai Senowo, Sungai Lamat, Sungai Blongkeng, Sungai Putih, Sungai Batang, Sungai

Bebeng dan Sungai Krasak bermuara di Kali Progo yang bermuara di wilayah Provinsi DI

Yogyakarta.

Sebagai informasi dalam letusan terakhir yaitu tanggal 26 Oktober – 5 November 2010

diperkirakan volume material yang dikeluarkan mencapai 140 juta m3 atau sekitar 7 kali

lipat dari total daya tampung rencana sabo dam tersebut.

Langkah penanganan bencana banjir lahar dingin di bidang SDA yang sedang dan akan

dilakukan adalah :

1. Normalisasi alur sungai, termasuk membuat guide channel

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 14

Jumlah dan Daya Tampung Bangunan Sabo

Di Wilayah Gunung Merapi

Jumlah Daya Tampung

Sabo Dam Total (m3)

1 Apu Jawa Tengah 5 659,000

2 Pabelan Jawa Tengah 18 1,560,000

3 Trising Jawa Tengah 6 754,000

4 Senowo Jawa Tengah 8 1,238,000

5 Lamat Jawa Tengah 14 851,000

6 Blongkeng Jawa Tengah 15 1,478,000

7 Putih Jawa Tengah 22 1,172,000

8 Batang Jawa Tengah 10 1,618,000

9 Bebeng Jawa Tengah 12 2,906,000

10 Krasak DIY 23 2,340,000

11 Boyong DIY 56 1,302,000

12 Kuning DIY 16 2,364,000

13 Opak DIY 5 76,000

14 Gendol DIY 22 1,203,000

15 Woro Jawa Tengah 12 747,000

Total 244 20,268,000

No. Sungai Lokasi

2. Mengembalikan kapasitas daya bangunan sabo

3. Membuat kantong lahar dibeberapa lokasi

4. Memperkuat tikungan luar alur sungai dengan Bronjong/perkuatan tebing

sungai

Dari masukan di lapangan diketahui bahwa akibat erupsi gunung merapi setidaknya

terdapat 15 bangunan sabo dam yang rusak, namun demikian jumlah tersebut bukan

merupakan jumlah terakhir karena belum memperhitungkan sabo dam yang rusak akibat

bencana lahar dingin. Dari data terakhir setidaknya terdapat 50 bangunan Sabo Dam yang

rusak akibat bencana lahar dingin. dengan estimasi kebutuhan biaya perbaikan sebesar Rp

150 Milyar. Selain itu terdapat juga kerusakan bendung irigasi di 30 lokasi dengan estimasi

kebutuhan biaya perbaikan sebesar Rp 130 Milyar dan perbaikan sarana air baku 1 lokasi

dengan estimasi kebutuhan biaya sebesar Rp 20 Milyar.

Selain itu diperlukan pula penanganan darurat akibat banjir lahar dingin pada sungai

Pabelan, Apu, Trising, Senowo, Bebeng, Putih dan Sungai Kuning sebanyak 15 titik dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp 55 Milyar.

Bangunan Sabo dam juga dapat terlihat masih utuh secara fisik namun mengalami

pelemahan struktur atau sudah menampung material di luar kapasitas rencana. Hal ini juga

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 15

berlaku bagi bangunan irigasi maupun perkuatan tebing sungai. Selain itu dilaporkan pula

terdapat kerusakan sumber air Umbul Lanang dan Umbul Wadon serta sedimentasi di

intake irigasi Kali Bawang dan Saluran Mataram.

Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan

Umum melalui BBWS Serayu Opak untuk menginventarisasi tingkat kerusakan infrastruktur

di bidang Sumber Daya Air yang rusak baik berupa bangunan Sabo Dam, bangunan dan

saluran Irigasi, bangunan intake air bersih PDAM dan perkuatan tebing sungai secara

menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan

Umum untuk membuat rencana penanganan menyeluruh terkait perbaikan infrastruktur

SDA yang rusak baik akibat erupsi maupun bencana Lahar Dingin Merapi beserta besaran

dukungan anggaran yang dibutuhkan dan rencana jadwal pelaksanaan yang jelas dengan

target yang terukur.

Terkait upaya mencegah terulangnya peristiwa meluapnya lahar dingin khususnya pada

ruas jalan Yogya Magelang maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung upaya

BBWS Serayu Opak dalam melakukan upaya penanganan antara lain melalui: Normalisasi

Bangunan Sabo Yang Rusak Akibat Banjir Lahar

Letusan Gunung Merapi Oktober 2010

No. Sungai Banguna Sabo Dusun Desa Kecamatan Kabupaten

1 Pabelan PA-C2 Runtuh Sub-dam Ngentak Sawangan Sawangan Magelang

2 Pabelan PA-C5 Runtuh Lubang driphole Kojor Pabelan Mungkid Magelang

Tergerus Fondasi sub dam

Runtuh Tebing kiri sebelah hilir

4 Apu AP-D2 Runtuh Tebing hilir Klakah Klakah Selo Magelang

5 Trising TR-D4 Runtuh Sub-dam Gowok Sabrang Sengi Dukun Magelang

Runtuh Fondasi sab dam

Runtuh Tebing kiri sebelah hilir

7 Senowo SE-RD5 Runtuh Sayap kanan dam utama Muntuk Krinjing Dukun Magelang

8 Senowo SE-RD6 Runtuh Side wall Muntuk Krinjing Dukun Magelang

9 Bebeng BE-C10 Runtuh Sub-dam Kaliurang Cepit Kaliurang Srumbung Magelang

Runtuh Sub sub-dam dan pelindung sub dam

Rusak Bangunan pelindung di hulu dam utama

Arah Aliran Berubah K.Putih - K.Batang

11 Putih PU-C10 Runtuh Dam utama Cabe Srumbung Srumbung Magelang

12 Putih PU-C7 (or C8) Runtuh Sub-dam Srumbung Srumbung Srumbung Magelang

13 Kuning KU-RC3 Runtuh Kaki sub sub dam Sidorejo Hargobinangun Pakem Sleman

14 Kuning KU-D3 Runtuh Sub sub-dam Purworejo Hargobinangun Pakem Sleman

15 Kuning KU-C Ngemplak Runtuh Sidewall kanan Rejodani Umbulmartani Ngemplak Sleman

Jengklik / Salamsari Ngablak / Mrangen Srumbung Magelang

Magelang

Gowok Sabrang Sengi Dukun Magelang

Putih10

AP-RD1a

TR-RDI

PU-D2

3

6

Jenis Kerusakan

Apu

Trising

Klakah dhuwur Klakah Selo

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 16

Sungai melalui pengerukan, perbaikan/perkuatan tebing sungai, dan melakukan sodetan-

sodetan sungai terutama di pertemuan antara sungai kaliputih dan jalan nasional.

B. Sub Sektor Bina Marga

Program Perbaikan ruas Jalan dan Jembatan yang terkena dampak Erupsi dan atau lahar

dingin Merapi

Pada saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke

ruas jalan Nasional Yogya-Magelang (20-22 Desember 2010) telah terjadi 9 kali peristiwa

luapan lahar dingin di ruas jalan tersebut yaitu pada tanggal 5 dan 8 Desember 2010, 3

Januari 2011, 9 Januari 2011, 15 januari 2011, 17 januari 2011, 20 januari 2011, 22 Januari

2011, dan 23 Januari 2011 (per 9 Maret 2011 tercatat telah terjadi 11 kali luapan ke ruas

jalan nasional tersebut).

Lokasi luapan adalah di sekitar aliran sungai kali putih di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam

Kab. Magelang tepatnya pada ruas jalan Keprekan-Batas Yogya KM. MGL. 18 +280. Pada

peristiwa luapan yang pertama luas area jalan yang tertutup adalah sepanjang 300 meter

dengan ketebalan 40 cm. Selain itu juga mengenai permukiman penduduk di sekitar sungai

dan ruko-ruko yang terletak di pinggir jalan. Sedangkan pada peristiwa luapan yang

kesembilan yaitu pada tanggal 23 Januari 2011 daerah yang terdampak meluas hingga pasar

Jumoyo hingga melampaui jembatan kali putih sepanjang 700 meter dengan ketebalan 1,0

meter – 1,5 meter.

Adapun dampak yang dirasakan adalah:

• Kemacetan lalu lintas akibat tertutupnya ruas jalan yang terkena luapan lahar dingin

• Terjadi pendangkalan di bawah jembatan Kali Putih

• Terjadi pelemahan struktur jembatan Kali Putih akibat tergerus lahar dingin.

Selain Jembatan Kali Putih, Jembatan Pabelan di Kabupaten Magelang juga terkena dampak

dari lahar dingin yang dilaporkan mengalami pelemahan struktur pendukung walaupun

masih tetap dapat dilalui oleh kendaraan.

Sementara langkah antisipasi terkait bencana banjir lahar dingin di bidang Bina Marga yang

sedang dan akan dilakukan adalah :

1. mengamankan jembatan-jembatan yang masih bertahan melalui

perkuatan/perbaikan struktur

2. membuat Jembatan Darurat untuk memperlancar arus Lalu Lintas pada daerah-

daerah yang jembatannya terputus.

3. menyiagakan peralatan berat untuk membersihkan luapan lahar dingin pada badan

jalan yaitu berupa 4 unit excavator, 2 unit Wheel Loader dan 5 unit Dump Truck.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 17

Adapun besaran alokasi anggaran rutin dalam APBN bagi pelaksanaan jalan Nasional di Ruas

jalan Parakan – Bawen – Batas Yogyakarta pada TA 2011 adalah RP 23,88 Milyar yang terdiri

dari:

Peningkatan Struktur Jalan Bawen-Pringsurat Rp 3,1 Milyar

Pemeliharaan Berkala Jalan Secang – Magelang Rp 6,1 Milyar

Pemeliharan Berkala Jl. Bawen – Pringsurat Rp 3,2 Milyar

Pemeliharaan Berkala Jembatan Kedu-Secang-Mgl Rp 1,7 Milyar

dan Bawen-Pringsurat

Pemeliharaan Rutin Jl Parakan-Bawen-Batas Yogya Rp 9,4 Milyar

Pemeliharaan Rutin Jembatan Parakan-Bawen-Bts Yogya Rp 0,26 Milyar

Rencana penanganan yang meliputi pembersihan limpasan lahar dingin di atas badan jalan

dan perkuatan badan jalan diperkirakan memakan biaya Rp 2,5 Milyar yang terdiri dari

biaya upah pegawai dan sewa alat yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan di lapangan maka Ditjen Bina Marga akan membangun Jembatan

pada aliran sungai Kali Putih (baru) yang diluruskan dengan biaya + Rp 30 Milyar.

Mencermati besarnya dampak lahar dingin tersebut dan menerima masukan dari berbagai

pihak pada saat peninjauan langsung ke lapangan maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi

V DPR RI mendesak:

1. melakukan pengalihan lalu lintas sementara bila terjadi luapan lahar dingin susulan

dengan disertai informasi yang jelas dan rinci kepada pengguna jalan;

2. guna menjamin kelancaran pengalihan lalu lintas tersebut maka diminta untuk

membangun jembatan Bailey pada titik aman alternatif bila sewaktu-waktu

diperlukan pengalihan arus;

3. Bina marga dan pihak SDA agar meningkatkan koordinasi terkait pembangunan

jembatan tersebut guna mempercepat waktu pelaksanaan.

4. Tetap menyediakan posko siaga 24 jam dengan dilengkapi dengan alat berat dan

operatornya agar dapat difungsikan sewaktu-waktu.

Selain kerusakan pada ruas jalan dan jembatan Nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi V DPR RI juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 14 jembatan Provinsi maupun

kabupaten yang rusak akibat bencana erupsi dan lahar dingin Merapi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tanggungjawab pemeliharaan dan

perbaikan beserta pembangunan baru jembatan pada ruas jalan Provinsi maupun

Kabupaten terletak pada Provinsi dan Kabupaten itu sendiri. Namun mengingat

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 18

keterbatasan APBD daerah maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai

perlunya upaya-upaya terobosan dari Pemerintah Pusat khususnya berupa dukungan

pendanaan bagi perbaikan maupun pembangunan jembatan baru (pada ruas yang terputus)

di luar mekanisme Konvensional.

C. SUB SEKTOR CIPTA KARYA

Disampaikan oleh Dinas PU Provinsi DIY bahwa terdapat 9 lokasi Hunian Sementara

(Huntara) untuk menampung 2.513 warga yang rumahnya rusak/tidak dapat digunakan

akibat bencana Merapi yang berlokasi di Gondang (4 titik), Plosokerep, Dongkelsari,

Kuwang, Kenthingan dan Banjarsari di wilayah Kab. Sleman Provinsi DIY.

Kerusakan paling besar terjadi di desa Kepuharjo yang juga merupakan desa yang paling

dekat dengan Puncak Merapi, dimana hampir seluruh permukiman di desa tersebut rata

dengan tanah.

Adapun data terkait Hunian Sementara per 24 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Untuk wilayah Jetis Sumur yang merupakan bantuan dari Media Group sampai saat ini

belum terealisasi dan masih mencari alternatif lokasi lainnya dikarenakan masyarakat

penerima bantuan masih belum setuju dengan lokasi yang diusulkan.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengungkapkan kekecewaannya akan

minimnya keterlibatan Kementerian Perumahan Rakyat dan Ditjen Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum dalam pembangunan Huntara dan PSU pendukungnya. Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengharapkan bahwa pihak Kementerian Perumahan Rakyat

dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dapat lebih perduli terhadap bencana

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 19

yang menimpa serta mengambil peranan yang lebih pro aktif untuk meringankan beban

masyarakat.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapatkan masukan bahwa hingga

saat ini saluran distribusi air minum yang rusak belum juga diperbaiki. Demikian juga terkait

adanya penumpukan sedimen di intake umbul lanang dan umbul wadon yang menjadi

sumber utama air bersih untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedimentasi ini

berpotensi menghambat/mengurangi debit air yang diserap sarana pengolahan air bersih

yang bila tidak diambil langkah-langkah antisipatif maka dapat mengganggu layanan air

bersih kepada pelanggan.

Meskipun secara teknis permasalahan tersebut lebih merupakan tanggungjawab PDAM

Sleman dan Yogya namun demi kepentingan masyarakat luas maka Tim Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk

memberikan bantuan dan dukungan untuk mengantisipasi permasalahan sedimentasi

tersebut antara lain melalui kegiatan pengerukan sedimen agar jasa layanan distribusi air

bersih dapat berjalan secara normal secepatnya.

Permintaan serupa diajukan untuk penanganan sedimentasi di Bangunan dan Saluran Irigasi

yang dikhawatirkan akan mengganggu distribusi air irigasi ke persawahan sehingga dapat

menimbulkan kekeringan/gagal panen.

D. SUB SEKTOR TATA RUANG

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta perhatian khusus dan percepatan revisi

RTRW pada wilayah terdampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi (4 Kabupaten di

Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah). Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk memberi

kepastian hukum kepada masyarakat utamanya dalam mendirikan hunian kembali pada

lokasi eks bencana.

Dalam kaitan hal tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen

Penataan Ruang Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga

terkait untuk mengkaji perluasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) hingga meliputi

seluruh kawasan rawan bencana di wilayah Merapi termasuk pula biaya penggantian lahan

milik masyarakat agar masyarakat tidak kembali menghuni/menggarap lahan di kawasan

rawan bencana.

II. SEKTOR PERHUBUNGAN

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapatkan pemaparan terkait

pengalihan arus lalu lintas / penyiapan rute alternatif terkait terganggunya fungsi jalan

akibat meluapnya lahar dingin pada ruas jalan Nasional Yogya Magelang dari Ditjen

Perhubungan Darat, Ditlantas Polda DIY dan Ditlantas Polda Jateng.

Terdapat 4 Alternatif Pengalihan Arus Lalu Lintas:

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 20

ALTERNATIF I : KENDARAAN BUS BESAR/TRUK BESAR-GANDENGAN

JALAN NASIONAL – JALAN PROPINSI (66 Km)

KONDISI JALAN : RATA DAN LURUS

SP4 JOMBOR – JL WATES – SENTOLO – WATES – JATENG (PURWOREJO –

MAGELANG)

ALTERNATIF II : KENDARAAN BUS / TRUK SEDANG (ENGKEL)

JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (42 Km)

KONDISI JALAN : VARIASI TIKUNGAN DAN TANJAKAN TURUNAN

SP4 JOMBOR – JL WATES – SENTOLO – KENTENG – SP DEKSO – KALI BAWANG – SP

JAGALAN – WIL MAGELANG

ALTERNATIF III : KENDARAAN BUS / TRUK SEDANG

JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (30 Km)

KONDISI JALAN : VARIASI TIKUNGAN – TANJAKAN DAN TURUNAN

SP4 JOMBOR – SP DEMAK IJO – SP GODEAN – SP KENTENG – SP DEKSO – SP ANCOL –

SP JAGALAN – WIL MAGELANG

ALTERNATIF IV : KENDARAAN R4/R2

JALAN PROPINSI – JALAN KABUPATEN (28 Km)

KONDISI JALAN : RATA – LEBAR +/- 6 Mtr – ADA PEKERJAAN JALAN DI

DS.SENDANGSARI, KEC.MINGGIR

SP JOMBOR – SP3 TEMPEL – SP CEMORO – SP TAMBAKREJO – SP KEMUSUH – SP –

SP BALANGAN – SP KEBONAGUNG – SP DEKSO – SP ANCOL – SP JAGALAN – WIL

MAGELANG

Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah yang telah

dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dan Kepolisian Republik Indonesia dalam

melakukan manajemen lalu lintas dan menyiapkan rute alternatif bagi kendaraan pribadi

maupun kendaraan umum terkait luapan lahar dingin di ruas jalan Magelang-Yogya.

Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kedua lembaga tersebut untuk mengintensifkan

informasi terkini khususnya terkait kondisi ruas jalan tersebut kepada pengguna jalan

antara lain dengan menggunakan media massa.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 21

III. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai penting dukungan informasi

Meteorologi dan Geofisika dari BMKG utamanya terkait mitigasi bencana dan pemberian

peringatan dini kepada masyarakat.

Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk

meningkatkan pemberian informasi secara pro aktif kepada Pemda dan pihak-pihak terkait

lainnya sehubungan dengan potensi lahar dingin akibat intensitas hujan yang turun dalam

rangka meningkatkan kewaspadaan/memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

IV.BASARNAS

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melihat sarana dan SDM yang dikerahkan oleh

Basarnas yang merupakan langkah antisipasi terhadap kejadian bencana lahar dingin

Merapi yaitu berupa 1 buah kendaraan Truk pembawa Perlengkapan, 1 buah Jeep Double

Cabin serta 12 petugas SAR. Kendaraan dan Petugas tersebut didatangkan dari Kansar

Semarang guna menangani kegiata pencarian dan pertolongan di Kawasan Merapi.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya atas belum

adanya Kantor/Pos SAR di wilayah Provinsi DIY. Mengingat potensi tingkat kerawanan

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 22

terhadap bencana di daerah ini maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI

menegaskan kembali desakan kepada Badan SAR Nasional untuk segera mendirikan

Kantor/Pos SAR khususnya di Provinsi DIY. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI

juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Basarnas

serta pemenuhan perlengkapan SAR guna memberikan dukungan maksimal bagi kegiatan

Pencarian dan Pertolongan.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 23

BAB IV

REKOMENDASI TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI

TERKAIT PENANGANAN KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ERUPSI

DAN LAHAR DINGIN MERAPI

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk membuat Satuan

Tugas (Satgas) lintas sektoral dan lintas wilayah untuk mengkoordinasikan dan

mensinergiskan langkah dan kebijakan Pemerintah guna mempercepat tahapan rehabilitasi

dan rekonstruksi akibat Bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi.

2. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan

Inventarisasi kerusakan secara menyeluruh baik terhadap kerugian yang dialami masyarakat

maupun terhadap kerusakan atas infrastruktur publik akibat bencana erupsi dan lahar

dingin Merapi. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Pemerintah

untuk membuat rencana penanganan yang jelas dan terukur beserta usulan dukungan

anggaran yang dibutuhkan sebagai bahan pembahasan APBN-P 2011 bersama dengan

Komisi V DPR RI.

3. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan meminta Komisi V DPR RI untuk memberikan

dukungan penuh bagi pemenuhan alokasi anggaran untuk upaya Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Kawasan Merapi. Mengingat keterbatasan APBD daerah terdampak maka Tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai perlu adanya upaya terobosan bagi

dukungan pendanaan bagi perbaikan maupun pembangunan infrastruktur daerah (seperti

jalan dan jembatan Provinsi/Kabupaten) di luar mekanisme konvensional.

4. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendesak percepatan penyelesaian revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah terdampak bencana erupsi dan lahar dingin Merapi.

Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat

utamanya dalam mendirikan hunian kembali pada lokasi eks bencana.

5. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU

untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkaji perluasan

Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang meliputi seluruh kawasan rawan bencana di

wilayah Merapi termasuk pula biaya penggantian lahan milik masyarakat agar masyarakat

tidak kembali menghuni/menggarap lahan di kawasan rawan bencana.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 24

6. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat dan

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU untuk lebih bersifat pro aktif dalam

membantu penyediaan fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Hunian Sementara

bagi korban bencana Erupsi dan lahar dingin Merapi.

7. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kab. Sleman dalam melakukan perbaikan saluran intake dan distribusi air bersih agar

pelayanan kepada masyarakat khususnya korban bencana Erupsi dan lahar dingin Merapi

tidak terganggu.

8. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah yang telah dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kepolisian

Republik Indonesia dalam melakukan manajemen lalu lintas dan menyiapkan rute alternatif

bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum terkait luapan lahar dingin di ruas jalan

Magelang-Yogya. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kedua lembaga tersebut untuk

mengintensifkan pemberian informasi terkini khususnya terkait kondisi ruas jalan tersebut

kepada pengguna jalan antara lain dengan menggunakan media massa.

9. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan pemberian informasi secara pro aktif kepada Pemda

dan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan potensi lahar dingin akibat intensitas

hujan yang turun dalam rangka meningkatkan kewaspadaan/memberikan peringatan dini

kepada masyarakat.

10. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menegaskan kembali dukungannya terhadap

pembentukan Kantor/Pos SAR di Provinsi DIY guna memberi waktu respon yang lebih baik

terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah tersebut.

Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Terdampak Merapi Hal 25

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI ke kawasan terdampak

Bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi yang dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 26

Januari 2011 yang lalu.

Mengingat besarnya dampak bencana Erupsi dan Lahar Dingin Merapi tersebut kepada

perikehidupan masyarakat luas, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI bependapat

bahwa diperlukan koordinasi dan sinergisitas kebijakan lintas sektoral dan lintas wilayah

agar penanganan yang dilakukan dapat optimal terutama bagi masyarakat korban bencana.

Diperlukan juga political will dari semua pihak termasuk Pemerintah dan DPR RI khususnya

berupa dukungan bagi alokasi anggaran terhadap penanganan dampak baik dalam masa

tanggap darurat maupun dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini menjadi

masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan

Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada

Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi

pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana erupsi dan lahar

dingin Merapi serta mencegah/meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda di

masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Maret 2010

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KOMISI V DPR-RI

KE KAWASAN TERDAMPAK BENCANA MERAPI

KETUA,

Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si. MA