Upload
vuminh
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sudah dapat disusun dengan baik sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor. 065/2203/ED/GSB-2017, tanggal 6 Desember 2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja OPD Provinsi dan Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unsur penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja OPD Provinsi. Pelaksanaan tahun anggaran 2017 merupakan tahun kedua dari Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pelaksanaan pembangunan tahun 2017 telah menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Padang, Januari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat,
Dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS. NIP. 19600715 198803 2 005
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii IKHTISAR EKSEKUTIF iv BAB I PENDAHULUAN 1
LATAR BELAKANG 1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3 STRUKTUR ORGANISASI 4 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 5 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK 6 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6
KESEHATAN BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 12 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 12 PERJANJIAN KINERJA 13 RENCANA KINERJA KEGIATAN 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 30 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 31 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 35 REALISASI ANGGARAN 75
BAB IV PENUTUP 88 LAMPIRAN
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dan RENSTRA 2016 –
2021 yang telah direvisi akhir tahun 2017 , maka Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat sudah menyusun Laporan Kinerja SPKD Dinas Kesehatan
Sumatera Barat Tahun 2017.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat yang bertugas dan berwenang dalam mencapai
keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang tercantum dalam
RPJMD pada agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dengan prioritas pada Peningkatan Derajat
Kesehatan Masyarakat dengan tujuan terwujudnya Masyarakat Sumatera
Barat peduli sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan yang sudah
tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021.
Untuk mencapai tujuan dari Misi Pembangunan Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat yang diidentifikasikan pada 5 (lima) Sasaran Strategis yang
diukur dengan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU), sudah ditetapkan melalui
proses bertingkat oleh tim Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat tahun 2017, yaitu : 1) Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi (IKU) ,2) Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi
(IKU), 3) Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan (IKU), 4) Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (IKU), 5)
Prevalensi Gizi Kurang (Berat Badan per Tinggi Badan) (IKU), 6) Jumlah
Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % anak usia 0 sampai 18 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap (IKU), 7). Persentase Masyarakat yang
memiliki Jaminan Kesehatan (IKU), 8) Persentase capaian realisasi fisik
pelaksanaan program/kegiatan 9). Persentase capaian realisasi keuangan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 4
pelaksanaan program/kegiatan 10). Evaluasi SAKIP (SKPD) (IKU),
Hasil pencapaian pengukuran kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis
yang ditetapkan pada tahun 2017, diantaranya 4 (empat) Sasaran Strategis
hasil capaiannya > 100 %, yaitu : 1). Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan sesuai standar, 2) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, 3)
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 4) Meningkatnya
Kepesertaan Jaminan Kesehatan.
Sedangkan sasaran “Meningkatnya Tata kelola Organisasi“ capaiannya 96,5 % hal ini disebabkan karena kegiatan fisik dan keuangan
tidak mencapai persentase 100 % sedangkan untuk evaluasi kegiatan
perolehan nilainya C dari target C untuk tahun 2016 sedang untuk tahun
2017 belum dinilai.
Hasil capaian kinerja Sasaran diatas tersebut diukur dalam 10
Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil capaian sebagai berikut :
a. 7 (tujuh) indikator memperoleh capaian > 100 %,
b. 2 (dua) indikator capaiannya < 100 %, yaitu capaian Persentase
realisasi fisik prograM/kegiatan sebesar 98,47 % sedangankan capaian
Persentase realisasi keuangan program/kegiatan sebesar 90,65 %.
c. 1 (satu) indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP (SKPD), Realisasi indikator
sasaran tahun 2017 menunggu hasil penilaian Laporaan Kinerja OPD
oleh Inspektorat Provinsi
Untuk pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh)
indikator tersebut diatas didukung dengan 14 program dan 137 kegiatan
yang didanai oleh APBD dan APBN TA 2017.
Untuk kinerja keuangan realisasi penyerapan Belanja Langsung
anggaran APBD pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 112.534.487.571,-
(96.94%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 145.633.604.409,- dengan
capaian fisik kegiatan sebesar 98.47%, sedangkan realisasi penyerapan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 5
anggaran APBN sebesar Rp. 23.759.488.901,- ( 89,67 %) dari jumlah
anggaran sebesar Rp. 26.495.337.000,- dengan capaian fisik kegiatan 99.2
%.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan baik dimana
sebagian besar capaian Indikator diatas sesuai target yang telah ditetapkan
Pada tahun 2017 yang menjadi prioritas dan tujuan yang ingin
dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan dituangkan dalam
Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-
2021 dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan serta program prioritas
Gubernur yang terdapat dalam RPJMD 2016-2021.
Untuk beberapa indikator terutama terhadap beberapa indikator
yang masih belum tercapai dan masih menjadi issue dan permasalahan
ditengah- tengah masyarakat akan tetap akan ditindaklanjuti, antara lain :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif dan
preventif, terutama dalam rangka meningkatkan Umur Harapan
Hidup (UHH) serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB).
2. Untuk menurunkan kematian pada bayi dan Ibu melahirkan
beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
- Meningkat akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta
mendorong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan melalui pendampingan kepada Ibu hamil oleh kader
kesehatan di desa dan jorong.
- Meningkatkan universal access & coverage untuk pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK
(Pelayanan Obstetri & Neonatal Komprehensif) dan PONED
(Pelayanan Pelayanan Obstetri & Neonatal Dasar)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 6
3. Peningkatan kualitas pelayanan pada sarana kesehatan dengan
mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Akreditasi
Puskesmas dan RS.
4. Untuk peningkatan capaian cakupan penduduk yang mempunyai
jaminan kesehatan akan dilaksanakan kembali sosialisasi ke seluruh
lapisan masyarakat dengan melibatkan Lintas Sektor dan stakeholder
terkait serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi terhadap kepatuhan Badan usaha melakukan
pendaftaran Jamkes pekerjanya. Selanjutnya juga akan
berkonsolidasi dengan kementerian Agama agar setiap pasangan yang
akan menikah untuk mendaftarkan diri menjadi peserta jamkes
mandiri.
5. Untuk meningkatkan cakupan Imunisasi pada anak perlu
mengampanyekan kembali manfaat vaksinasi ke masyarakat dengan
menggandeng tokoh- tokoh agama dan masyarakat lainnya, membuat
suatu kebijakan/peraturan daerah/edaran/himbauan yang
mewajibkan orang tua memberikan hak anak untuk mendapat
imunisasi.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 7
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (H) ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 14 menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, meyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Landasan konstitusional dan landasan operasional tersebut secara nyata mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar masyarakat dalam hal ini atas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Negara bertanggungjawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan adminsitrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Dalam pasal 3 Peraturan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam sub sistem : (a) upaya kesehatan; (b) penelitian dan pengembangan kesehatan; (c) pembiayaan kesehatan; (d) sumber daya manusia kesehatan; (e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (f) manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan (g) pemberdayaan masyarakat. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampak pada kesehatan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 8
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi untuk meingkatkan derajat kesehatan masyarakat di provinsi Sumatera Barat yang setinggi-tingginya yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum dan visi dan misi Dinas Kesehatan secara khusus. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan posisi tanggung jawab Gubernur dibantu oleh SKPD Dinas Kesehatan dengan amanah dari rakyat/masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah ditegaskan bahwa Pembangunan Kesehatan di Sumatera Barat merupakan bagian dari “misi ke 3 (tiga) Gubernur yaitu “Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi “. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi dengan Prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang memuat program-program pembangunan kesehatan, dengan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 9
penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan Millenium Development Goals (MDGs) yang sekarang menjadi Sustainable Development Goals (SDG’s) Berbagai isu yang berkembang di bidang kesehatan menimbulkan berbagai masalah, Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan isu tersebut salah satunya adalah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, juga dilakukan upaya melalui reformasi birokrasi dan azas akuntabilitas yang sudah menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja melalui Gubernur atau kepada Gubernur, laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Namun demikian, tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat 2016-2021, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan (sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat), yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No18. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 10
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi adalah : 1. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan
bidang kesehatan. Struktur Organisasi (Perda 8 Tahun 2016) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas dibantu oleh:
I. Sekretariat, terdiri dari: 1 Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Hukum 2 Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 3 Sub Bagian Program, Informasi & Hukum
II. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
1 Seksi Surveilans dan Imunisasi 2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
III. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
1 Seksi Kefarmasian 2 Seksi Alat kesehatan dan PKRT 3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
IV. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 2 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 11
V. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
VI. Dinas Kesehatan mempunyai 4 (empat) UPTD Dinas yaitu:
1 Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) 2 Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) 3 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan 4 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Lubuk Alung
VII. Selain itu terdapat juga 4 (empat) UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemda
yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi yaitu : 1 RSUD. Achmad Muchtar Bukittinggi. 2 RSUD Pariaman. 3 RSUD Solok. 4 RS. Jiwa HB Saꞌanin Padang
Kewenangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, bidang kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut : Kewenangan Daerah Provinsi 1. PengelolaanUpaya Kesehatan Perorangan rujukan tingkat daerah
Provinsi lintas daerah Kab/Kota. 2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat daerah Provinsi dan rujukan
tingkat daerah Provinsi lintas daerah Kab/Kota 3. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat daerah Provinsi. 4. Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi. 5. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang
Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 6. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT) 7. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi,
kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Kesehatan sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka urusan pemerintah daerah Provinsi dalam bidang kesehatan mencakup :
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 12
1. Penyelenggaraan surveillans epidemiologi penyelidikan KLB skala Provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala
provinsi. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat
bencana & wabah. 5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan skala provinsi. 6. Penyelenggaraan surveilens gizi buruk skala provinsi. 7. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi. 8. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan jemaah haji. 9. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 10. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan,
terpencil, rawan dan kepulauan. 11. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan
perundang-undangan. 12. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh
pemerintah. 13. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS Kelas B Non Pendidikan,
Rumah Sakit khusus, Rumah Sakit Swasta serta sarana kesehatan penunjang lainnya.
14. Pengelolaan/penyelenggaraan bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.
15. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kab/ Kota.
16. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 17. Pelatihan diklat fungsional dan teknis. 18. Penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat propinsi, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin lainnya. 19. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) 20. Penyelenggaraan promosi kesehatan. 21. Penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan provinsi dan pengelolan survei kesehatan daerah. 22. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri. 23. Pembinaan monitoring dan evaluasi dan pengelolaan SIK (Sistem Informasi
Kesehatan). Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Beberapa isu-isu pembangunan Kesehatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia 2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat 3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
yang Berkualitas
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 13
5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan
6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem
Informasi 9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 10. Pengembangan SJSN – Kesehatan
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) misi dan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan di Sumatera Barat, dimana pembangunan kesehatan merupakan prioritas ke 4 (empat) yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan Sumatera Barat ditujukan agar terwujudnya “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kualitas Kependudukan Dan Kesetaraan Gender Serta Pemenuhan Hak Anak ” dengan sasaran strategisnya Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Merata dengan indikator kinerja untuk Meningkatkan Umur Harapan Hidup. Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2016-2021 difokuskan pada sepuluh fokus prioritas yaitu : 1). Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Keluarga Berencana (KB);2) Perbaikan status gizi masyarakat; 3). Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; 4). Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5). Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6). Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); 7). Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, 8). Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang dijabarkan pada Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas: 1. Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang
lebih merata 2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 3. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas; 4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta
kefarmasian dan alat kesehatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 14
5. Meningkatkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan;
6. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu.
Kebijakan Dinas Kesehatan didasarkan pada arah dan kebijakan yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 2016-2021, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
2. Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif ;
3. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan; 4. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta
dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat ; 5. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas; 6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak ; 7. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan; 8. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat. 9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan
fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia 10. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan. 11. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemeratan dan kualitas
farmasi dan alat kesehatan ; 12. Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah; 13. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama
HIV dan Tuberkulosis. 14. Peningkatan pelimpahan kewenangan, penyederhanaan prosedur
pelayanan dan perizinan. 15. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan
perubahan mentalitas/budaya melayani 16. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi
yang terintegrasi 17. Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu
pintu) 18. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 19. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 20. Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 15
21. Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi 22. Penerapan penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pelayanan publik
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 adalah : 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun; 2. Dapat diketahuinya hasil program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut; 3. Sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun
berikutnya; 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada Pemerintah
Daerah Sistematika Penyusunan LAKIP Berdasarkan pada PermenPAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang maka sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Bab I (Pendahuluan) menjelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama (strategic issued) yang saat ini. Bab II (Perencanaan Kinerja) menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bab III (Akuntabilitas Kinerja) menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan pengungkapan dan penyajian hasil dari pengukuran kinerja. Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Lampiran berisi dokumen Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Barat.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good govermance dan sekaligus result oriented goverment. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Managemen) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh tertutama dengan dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi setiap bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penguatan pada beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Berikut gambaran SAKIP secara umum.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 17
Rencana Kinerja Dinkes Provinsi Sumatera Barat secara lengkap tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematik dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera “, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Secara umum tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya tergambar dari peningkatan derajat kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut secara makro dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator kesejahteraan sosial. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Untuk Bidang Kesehatan tujuan dan sasaran terdapat pada misi 3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.
Tabel 2.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
dalam RPJMD 2016-2021 Visi Misi Tujuan Sasaran Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera
Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu a). Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); b). Pengetahuan (knowledge); c). Standar hidup layak (decent standard of living). Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator makro yang cukup penting dalam pembangunan sosial budaya dan sumber daya manusia dengan target awal 68,79 tahun menjadi 69,44 tahun pada tahun 2021. Tujuan Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Kesehatan merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang
didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan.
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional.
Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut: Dalam mewujudkan tujuan pertama “Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan”, maka ditetapkan sasaran :
1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :
a. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 195 puskesmas pada tahun 2021
b. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 7 rumah sakit pada tahun 2021
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 19
Dalam mewujudkan tujuan kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit. “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:
a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua
tahun sebesar 25,6 % pada tahun 2021
b. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) menjadi 90 % pada tahun 2021.
c. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi
95 % pada tahun 2021.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran : a. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada
anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2021
Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator sasaran :
a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi B pada tahun 2021
b. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
menjadi 100% pada tahun 2021
c. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan menjadi 95% pada tahun 2021
Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional“, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran :
a. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan menjadi 100% pada tahun 2021.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat (terlampir).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 20
Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 21
Tabel. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Program dan Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
OPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2017
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN 2017 URUSAN KESEHATAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.
Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan
1. Meningkat nya mutu pelayanan kesehatan
1. Jumlah
Puskesmas yang terakreditasi
2. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi
Pusk
RS
56
3
1. Program Obat Dan
Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 3. Program Pengadaan Dan
Peningkatan Prasarana RS, RSJ, Paru Dan Mata
4. Program Peningkatan SDM Kesehatan
5. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, Paru Dan Mata
6. Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan
8.878.854.592
11.676.556.685
41.021.575.167
823.417.358
558.550.310
507.388.837
2.
Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit.
1. . 2.
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat Meningkat nya pencegahan dan pengendalian penyakit
1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun 2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) 3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar
%
%
%
30,5
79
81
1.Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 3. Program Promosi
Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4.Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.050.787.170
203.448.547
1.420.707.112
489.508.050
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 22
3.
Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
1 .
Meningkat nya Kepesertaan Jaminan Kesehatan
1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
%
70
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
34.095.450.205.
4.
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif
1. Meningkat nya tata kelola organisasi
1.Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
%
100
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 4. Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Asset
7. Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kes
5.523.727.628.
3.524.722.057.
289.324.000.
26.250.000.
522.275.350.
279.725.950.
507.388.837
2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan
%
95
3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Nilai
B
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 23
Rencana Kinerja Kegiatan Pengimplementasian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan akan dapat dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan, berikut dapat diringkas rencana kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 seperti tabel dibawah ini :
Tabel Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas
% 20%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
bln 12
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air
bln 12
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa untuk pembayaran PBB BMD
tahun, keg
1;1
4 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pegamanan Kantor
Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan pengamanan kantor
Bln 12 26 org
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk adm kantor
bln 12
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan fotokopi
bln 12
7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
bln 12
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
Tersedianya bahan bacaan/ harian,
bh 23
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
tb;mtr;helai
292 , 30 , 4
10 Penyediaan Makanan & Minuman
Tersedianya makan minum rapat
bln 12
11 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terikutinya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam propinsi
bln 12
13 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Jumlah dokumenter dan publikasi
bln 12
14 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
Terlaksananya peningkatan fisik dan mental aparatur
bln 12
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 24
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur
20%
15 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
bln 12
16 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana operasional unit ; set 46 ; 15 17 Pengadaan Komputer dan
jaringan Komputerisasi Terlaksananya pengadaan komputer, printer dan jaringan
unit 29
18 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Tersedianya peralatan studio, alat komunikasi dan informasi
unit ; set 3;8
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
unit 64
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas kesehatan dan UPT
keg 33
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional/Dinas
unit 18
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
unit 204
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler
Terlakasananya pemeliharaan mobiler
unit 261
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terpeliharanya komputer dan jaringan komputer
unit 134
25 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD
Terlakasananya pembayaran honor pengelola barang
org 21 org
III PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
20%
26 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
set ; helai
435 ; 20
IV PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur
20%
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 25
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
27 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bintek peraturan perUU dalam/luar Provinsi
org 12
V PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
20%
28 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja OPD bulanan dan tahunan
Lap 3
29 Penatausahaan Keuangan OPD
Terlaksananya penatausahaan keuangan dan 12 buah laporan bulanan dan 1 buah laporan tahunan keuangan OPD
bln 12
VI PROGRAM PERENCANAAN,
PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET
Terlaksananya pengelolaan . Pengawasan, dan pengendalian aset OPD
bln 12
30 Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran OPD
Terlaksananya pengelolaan . Pengawasan, dan pengendalian aset OPD
Bln 12
31 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengandalian Aset OPD
Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengandalian Aset OPD
org 21
VII PROGRAM OBAT DAN
PEMBEKALAN KESEHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan
20%
32 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stok)
Terlaksananya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi
bln 18
33 Pengadaan Bahan Kimia dan Peralatan Labor Kesehatan
Tersedianya reagensia untuk pemeriksaan sampel laboratorium
keg 2
34 Pengadaan obat-obatan , bahan habis pakai BKIM.
Tersedianya obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis
keg 2
35 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan BP4.
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di BP4
keg 5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 26
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
36 Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terevaluasinya Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota dan Rumah Sakit
org 76
37 Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi
Terlaksananya Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi
bln 12
VIII
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya
20%
38 Penilaian Puskesmas Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan
Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi dan tenaga kesehatan teladan
Pusk ; Nakes Teladan
3 Pusk, 12 Tenaga Teladan
39 Workshop Program Kesmas Dan Rujukan
Terlaksananya Pertemuan koordinasi program Kesmas dan Rujukan
org 191
40 Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik
bln 12
41 Pemantauan dan Pengamanan Makanan (Food Security)
Terlaksananya Pemantauan dan Pengamanan Makanan (Food Security)
kali 5
42 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan sebagai Rujukan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program kesehatan keluarga
0 19
43 Bhakti Sosial Operasi Katarak di Kab/Kota
Terpantaunya Operasi Katarak di Kab/Kota
kl kunjungan
1
44 Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium
Terlaksananya Pemantauan kualitas laboratorium Puskesmas dan RS se Sumatera Barat
Kab/Kota
19
45 Pelatihan Manajemen Asfiksia Dan BBLR Bagi Perawat/ Bidan Puskesmas.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia & BBLR bagi Perawat/Bidan
mata 100
46 Supervisi Terpadu Pencapaian SDGs
Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)
jiwa 646.813
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 27
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
47 Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Terpantaunya kualitas udara dan air di Sumbar
ttk ; pelanggan
110 ; 65
48 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia & BBLR bagi Perawat/Bidan
org 80
49 Penjaringan dan Pengobatan Kesehatan Indera
Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Terpadu Percepatan Pencapaian MDGs
Kab/Kota
19
50 Surveilence Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indera
Terlaksananya Akselerasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian MDGs
Kab/Kota
19
51 Persiapan UPTD BKIM Menuju BLUD
Terlaksananya Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
org 40
52 TOT Kelas Ibu Hamil Dan Balita
Terlaksananya Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
org 180
53 Review Program KIA Dan Kunjungan Neonatus Dan Nifas Bagi Bidan
Terlaksananya penjaringan/pengobatan Indera Anak Sekolah & Referal Dokter ke 9 Kab/Kota
Kab/Kota
9
54 Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Terlaksananya surveilance/monitoring standar pelayanan kesehatan indera di UPTD BKIM
org 40
55 Pelatihan Teknis Petugas Laboratorium Kab Kota Dan RS
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Draft Dokumen BLUD BKIM
Dokumen
1
56 Workshop Program Teknologi Kesehatan Penunjang Dan Makmin
Terlaksananya TOT Kelas Ibu Hamil dan Balita
org 40
57 Penilaian Dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan
Terlaksananya Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi Bidan
org 131
58 Pertemuan Otopsi Verbal Dan Audit Maternal Perinatal & Medik KB
Terlaksananya Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
org 114
59 Workshop Pemantauan Dan Pengendalian Infeksi Dan Pasien Safety
terlaksananya Pelatihan Teknis Laboratorium bagi Petugas Laboratorium
org 59
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 28
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
60 Analisis Akselerasi Pembinaan Dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Kesehatan Pennjang dan Makan di RS/Kab/Kota
org 59
61 Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Esential Terpadu
Terlaksananya Lomab Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan
RSSIB 3
62 Pengelolaan Badan Pengawas Rumah Sakit
Terlaksananya Pertemuan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal & Medik KB
org 152
63 Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas UPTD
Terlaksananya Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas UPTD
UPTD 4
64 Pelayanan Medik Tim P3K Terlaksananya Pelayanan Medik Tim P3K
kali 25
65 Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi
Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi
Kab/kota 19
66 Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN
Terlaksananya Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN
keg 1
67 Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM & Pelkes
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM & Pelkes
Kab/kota 19
68 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan pasca Bencana
Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan pasca Bencana
Kab/kota 19
69 Workshop Pra & Pasca Bencana 19 Kab/Kota dan RS
Terlaksananya Workshop Pra & Pasca Bencana 19 Kab/Kota dan RS
Kab/kota 19
70 Workshop Program Akreditasi dan Perizinan
Terlaksananya Workshop Program Akreditasi dan Perizinan
org 40
71 Surveilance oleh Tim ISO Terlaksananya Surveilance oleh Tim ISO
keg 1
72 Pertemuan Koordinasi Pelayanan Darah
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Darah
org 50
73 TOT Diklat Olah Raga Terlaksananya TOT Diklat Olah Raga
org 50
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 29
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
74 Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah dan PNS
Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah dan PNS
org 250
75 Workshop persiapan Akreditasi Paru
Terlaksananya Workshop persiapan Akreditasi Paru
keg 1
76 Workshop Service Excellent dan Komunikasi Efektif
Terlaksananya Workshop Service Excellent dan Komunikasi Efektif
org 71
77 Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional
Terlaksananya Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional
org 38
78 Penilaian Indeks Kepuasan Dinkes dan UPTD
Terlaksananya Penilaian Indeks Kepuasan Dinkes dan UPTD
Nilai 70
IX PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (19)
Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembinaan, monitoring penyediaan sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi muda dalam pembangunan kesehatan
20%
79 Pengembangan media promosi & Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
Terlaksananya Pengembangan media promosi & Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
media cetak & elektronik
14
80 Workshop Jambore Kader PKK KB/Kes
Terlaksananya Workshop Jambore PKK KB/kes
org 25
81 Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi dalam rangka pencapaian MDGs
Terlaksananya Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi
kl 1
82 Kampanye Dalam Rangka Bulan Promosi Kesehatan
Terlaksananya Kampanye Dalam Rangka Bulan Promosi Kesehatan
kl 2
83 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
keg 4
84 Pertemuan Pengembangan Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
org 59
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 30
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
X PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang
20%
85 Workshop Program Gizi terintegrasi
Terlaksananya Evaluasi Program Gizi terintegrasi
org 90
86 Supervisi manajemen pemberian makanan bayi dan anak
Terlaksananya Supervisi manajemen pemberian makanan bayi dan anak
org 60
87 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pencegahan & penanggulangan kegemukan & obesitas pada anak sekolah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pencegahan & penanggulangan kegemukan & obesitas pada anak sekolah
org 60
88 Workshop Tata Laksana Gizi Buruk di Puskesmas Rawatan
Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Therapeutic Food Center (TFC)
TFC 4
89 Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive Deviance)
Terlaksananya Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive Deviance)
org 40
90 Supervisi Status Gizi dan Intelegensia Lansia
Terlaksananya Supervisi Status Gizi dan Intelegensia Lansia
org 120
91 Workshop Pokja PMT-AS di sektor Kesehatan
Terlaksananya Workshop Pokja PMT-AS di sektor Kesehatan
org 60
92 Workshop Kemitraan Gizi dengan PKK
Terlaksananya PWorkshop Kemitraan Gizi dengan PKK
org 60
93 Pelatihan Konseling ASI dalam rangka mendukung Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP)
Terlaksananya Pelatihan Konseling ASI dalam rangka mendukung Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP)
org 80
94 Lomba Balita Sehat Terlaksananya Lomba Balita Sehat
org 38
95 Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar dan Review Pelaksanaan Gizi Saat Bencana
Terlaksananya Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar dan Review Pelaksanaan Gizi Saat Bencana
org 45
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 31
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
XI PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
20%
96 Supervisi Pengawasan dan Pemantauan Hygiene Sanitasi Lingkungan
Diperolehnya Informasi permasahan dan solusi dalam pengawasan dan poemantaun Higiene dan sanitasi lingkungan
org 180
97 Verifikasi Kabupaten Kota Sehat
Terlaksananya verifikasi Kab/Kota sehat
Kab/kota 19
98 Workshop Sanitasi Rumah Sakit
Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan sanitasi Rumah Sakit
org 72
99 Pemantauan Percepatan Sanitasi Permukiman dan Penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat
Terpantaunya kegiatan penyehatan lingkungan dalam Dokumen PPSP (Buku Putih, SSK, MPSS) dan terlaksananya penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat
org 38
100 Workshop Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan lainnya
Terevaluasinya Program Pamsimas , Terevaluasinya Program Penyehatan Lingkungan Lainnya
org 166
101 Pengelolaan Pemantauan lingkungan UPTD
Terlaksananya pemantauan & monitoring BKIM
kl; keg ; kg
29 ; 2 ; 12
XII PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT (MENULAR/TIDAK MENULAR
Menurunya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitroing dan peningkatan SDM Kesehatan di Porvinsi dan Kab/Kota
20%
102 Workshop Surveilance dan Kejadian Luar Biasa
Terlaksananya Workshop Surveilance dan Kejadian Luar Biasa
org 57
103 Penanggulangan HIV/AIDS Terlaksananya Penanggulangan HIV/AIDS
Kab/Kota
19
104 Penanggulangan & Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Terlaksananya Penanggulangan & Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)
fokus 12
105 Penanggulangan Flu Burung Terlaksananya Penanggulangan Flu Burung
Kab/Kota
19
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 32
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
106 Pelatihan Konselor HIV/AIDS
Terlaksananya Peltihan Konselor HIV/AIDS
org 40
107 Workshop Program Tuberculosis (TB)
Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tuberculosis (TB)
org 76
108 Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan
Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan
org 180
109 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji
2 kl 2
110 Pelatihan Teknis Program P2ML
Terlaksananya Pelatihan Teknis Program P2ML
org 80
111 Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Terlaksananya Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
org 80
112 Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
Terlaksananya Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
org 114
113 Penanggulangan Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan
Terlaksananya Penanggulangan Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan
Kab/Kota
4
114 Sosialisasi Program Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor & Lintas Program Terkait
Terlaksananya Sosialisasi Program Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor & Lintas Program Terkait
org 240
115 Workshop TB MultiDrugs Resistance (MDR)
Terlaksananya Workshop TB MultiDrugs Resistance (MDR)
org 80
XIII
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RS. PARU / RS.MATA
Terpenuhinya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD
20%
116 Studi Kelayakan UPTD BKIM.
Terlaksananya studi kelayakan UPTD BKIM.
keg 1
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 33
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
117 Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)
unit 56
118 Pengadaan sarana prasarana RS Paru
Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana RS Paru
unit 13
119 Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru
Terlaksananya Pembangunan Lanjutan IGD RS Khusus Paru
keg 1
XIV
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RS. PARU/RS.MATA
Meningkatnya sarana dan prasarna di dinas kesehatan /UPTD /RS melalui pemeliharaan sarana dan prasarana
20%
120 Pemeliharaan alat labor & alat kesehatan di UPTD Dinkes Provinsi.
Terpeliharanya alat labor dan kedokteran BP4, Labkes, BKMM
keg 6
XV PROGRAM SUMBER DAYA
KESEHATAN Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di Kab/Kota dan RS serta Provinsi
20%
121 Penempatan dan penarikan dr/drg dan bidan PTT.
Terlaksananya Penempatan dan penarikan dr/drg dan bidan PTT.
org 25
122 Workshop Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internsip
Terlaksanaya pembekalan dokter Internsip, terlaksannaya Pendampingan Internsip dokter
org 300
123 Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana
org 88
124 Workshop Validasi Data SDM Kesehatan
Terevaluasi SDM Kesehatan org 114
125 MagangTenaga Laboratorium Kesehatan
Terlaksanya MagangTenaga Laboratorium Kesehatan
org 5
126 Magang Tenaga BKOM & Pelkes
Terlaksananya Magang Tenaga BKOM & Pelkes
org 3
127 Pelatihan KLB Keamanan Pangan
Terlaksananya Pelatihan KLB Keamanan Pangan
org 42
128 Peningkatan Sumberdaya BKIM
Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya BKIM
org 20
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 34
NO
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
RENCANA CAPAIAN TARGET
XVI
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Meningkatnya penrencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota
20%
129 Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
org 146
130 Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya
Terlaksananya Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya
org 48
131 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Kab/Kota
19
132 Workshop Asistensi Data Elektronik Dan Jaringan
Terlaksananya Asistensi Data Elektronik Dan Jaringan
org 46
133 Wokshop Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik
Terlaksananya Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik
org 92
134 Workshop verifikasi Data Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Workshop verifikasi Data Pelayaan Kesehatan
org 136
XVII
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
Meningkatnya Kepesertaan Program JKN/KIS
% 70
135 Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato(JKSS)
Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato(JKSS)
org 615.923
136 Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah
Terlaksananya Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah
org 55
137 Workshop Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
org 62
Sumber : Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator- indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut. . Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, jika angka: a. Persentase pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator
(Realisasi/Target x 100%) untuk capaian lebih besar menunjukan kinerja yang lebih baik dan/atau
b. [(2 x target – Realisasi) : Target x 100] untuk capaian lebih kecil menunjukan kinerja yang lebih baik.
Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi, yaitu berasal dari Dinas Kesehatan maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 36
adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK). Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan- pembandingan antara lain: a. Kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan. b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar
internasional. Analisis Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 37
dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Dalam bab ini akan diuraikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2017 dan Penetapan Kinerja 2017. Selain itu dibahas akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran pembangunan kesehatan sebesar Rp.145.633.604.409,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 33.099.116.838,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 112.534.487.571,- dengan 16 program dan 137 kegiatan. Untuk dana Dekonsentrasi dari APBN tersedia dana sebesar Rp. 26.495.337.000,- dengan 6 (enam) program dan 30 kegiatan. Kedua anggaran tersebut digunakan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang menjadi target pembangunan Bidang Kesehatan adalah Indikator Angka Umur Harapan Hidup (UHH). Gambaran tentang perkembangan pencapaian Indikator UHH masing-masing kab/kota dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel 2.7.
Tabel Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2016 (Metoda Baru)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 38
Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup ( Tahun ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Kabupaten Kep. Mentawai
63,49 63,51 63,53 63,53 63,55 64,05 64.36
2 Kabupaten Pesisir Selatan
69,23 69,30 69,36 69,43 69,46 69,96 70.11
3 Kabupaten Solok 66,60 66,70 66,80 66,9 66,95 67,35 67.5 4 Kabupaten Sijunjung 64,68 64,70 64,72 64,72 64,72 65,22 65.33 5 Kabupaten Tanah
Datar 67,88 68,02 68,15 68,28 68,35 68,75 68.93
6 Kabupaten Pdg Pariaman
66,85 66,96 67,07 67,18 67,24 67,64 67.8
7 Kabupaten Agam 70,62 70,67 70,73 70,78 70,80 71,30 71.44 8 Kabupaten Lima
Puluhkota 69,02 69,08 69,13 69,19 69,22 69,23 69.27
9 Kabupaten Pasaman 65,55 65,61 65,67 65,73 65,76 66,26 66.4 10 Kabupaten Solok
Selatan 65,93 65,97 65,99 66,02 66,04 66,64 66.78
11 Kabupaten Dharmasraya
69,45 69,54 69,63 69,72 69,76 70,16 70.3
12 Kabupaten Pasaman Barat
66,73 66,79 66,85 66,90 66,93 67,03 67.09
13 Kota Padang 73,17 73,17 73,18 73,18 73,18 73,19 73.19 14 Kota Solok 72,29 72,30 72,32 72,33 72,34 72,74 72.83 15 Kota Sawahlunto 68,97 69,04 69,08 69,14 69,17 69,27 69.33 16 Kota Pdg Panjang 72,42 72,43 72,44 72,44 72,44 72,45 72.45 17 Kota Bukitinggi 73,11 73,12 73,12 73,12 73,12 73,52 73.6 18 Kota Payakumbuh 72,43 72,43 72,43 72,43 72,43 72,93 73.03 19 Kota Pariaman 69,38 69,41 69,45 69,48 69,49 69,59 69.63 SUMATERA BARAT 67,59 67,79 68,00 68,21 68,32 68,66 68,73
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Grafik Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2016 (Metoda Baru)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 39
Trend pencapaian umur harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena adanya perubahan metode penghitungannya sejak tahun 2015 maka terlihat bahwa pencapaiannya jauh dari target yang ditetapkan tetapi pada tahun 2016 setelah dilakukan penyesuaian terhadap target pada RPJMD tahun 2016-2021 maka dari target 68,79 tahun maka pencapaiannya adalah 68,73 tahun (99,9%). Pada Tahun 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 IKU dari 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian menyeluruh terhadap 10 IKU tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:
TABEL.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET DAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA REALI- SASI
% CAPAIAN KET
1 2 3 5 6 7 8
I Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi
56,00 103,00 183,93
2. Jumlah Rumah Sakit 3,00 12,00 400,00
69,50
71,1271,48
71,84
71,1271,48
68,79
67,59 67,7968,00 68,21
68,3268,66 68,73
65,00
66,00
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 40
Yang Terakreditasi
II Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
1. Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada Baduta (bawah dua tahun)
30,50 18,60 163,98
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes (PF)
79,00 80,37 101,73
3.Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar
81,00 85,85 105,99
III Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Mencapai 80 % Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 0 - 11 Bln
9,00 11,00 122,22
IV Meningkatnya
Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
70,00 70,59 100,56
V Meningkatnya
Tata Kelola Organisasi
1. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
100,00 98,47 98,47
2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan
95,00 90,65 95,42
3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
B Belum dinilai
Sumber data : Laporan Kabupaten/Kota Tahun 2017 Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 tergambarkan bahwa dari 10 indikator kinerja Utama tersebut. secara umum 7 (tujuh) indikator berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan pencapaiannya ada yang melebihi 100 %. Sedangkan 2 (dua) indikator belum tercapai sesuai target yaitu Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan (98,47 %), Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan (90,67 %) Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 belum ada karena belum dilakukan penilaian, sedangkan hasil penilaian target
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 41
tahun 2016 dari target C didapatkan hasil penilaian C. Analisis Capaian Kinerja Analisis Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut: Tujuan 1. Meningkatkan Mutu Dan Ketersediaan SDM
Kesehatan Sesuai Standar Yang Didukung Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Serta Mutu Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Pencapaian indikator dari sasaran strategis ini terlihat pada tabel dibawah ini:
TABEL : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI DAN
JUMLAH RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI %
CAPAIAN KET
I Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi
56 103 184
2. Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi
3 12 400
Gambaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 42
JUMLAH PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI TAHUN 2016-2017
Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
23 30 130,43 56 103 183,9
Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Jumlah Puskesmas yang terakreditasi tahun 2017 adalah 183,9 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 130,43 %. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada komitmen bagi Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dimana persyaratan akreditasi puskesmas sampai tahun 2019akan menjadi salah satu syarat credensialing dari BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Puskesmas Permasalahan yang dihadapi : Secara garis besar tidak terdapat permasalahan, hal ini dibuktikan dengan capaian tahun 2016 dan 2017 yang melebihi 100 %. Akan tetapi masih terdapat 136 Puskesmas yang belum terakreditasi dari total 269 Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya tim pendamping akreditasi puskesmas di kabupaten terutama untuk kabupaten yang memiliki puskesmas banyak dan terpencar, pimpinan atau tim pendamping yang pindah tugas ke tempat lain Upaya yang harus dilakukan : Mengadakan pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas 2018, mengadvokasi kepala daerah untuk tetap berkomitmen mempersiapkan akreditasi puskesmas melalui penyediaan sarana, prasarana dan tenaga sesuai Permenkes 75 tahun 2014.
TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI TAHUN 2017
Indikator Kinerja
Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi
2 2 100 3 12 400
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 43
Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi tahun 2017 adalah 300 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 200 %. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya komitmen RS di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program akreditasi Rumah Sakit karena dipersyaratkan untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sesuai level pelayanannya. Adanya ketentuan ini memacu RS Kab/Kota untuk dapat mewujudkan persyaratan akreditasi sarana pelayanannya karena pelayanan dari peserta BPJS kesehatan merupakan penghasilan yang utama bagi kebanyak RS.
Akreditasi Rumah Sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar yang merupakan standar pelayanan fokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen resiko di Rumah Sakit.
Grafik 5 : Klasifikasi RS di Sumatera Barat yang Terakreditasi dan Belum
terakreditasi Tahun 2017
Permasalahan yang dihadapi : 1. Koordinasi antara pengelola Program Rujukan Dinas Kesehatan
Kab/Kota dan Akreditasi Rumah Sakit Kab/Kota dengan Dinas Kesehatah Provinsi belum berjalan maksimal. Sedangkan untuk memobilisasi potensi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit masih banyak kendala.
Series1; Jumlah Rumah Sakit; 73
Series1; Terakreditasi; 42 Series1; Belum
Akreditasi; 31
JUMLAH RUMAH SAKIT TERAKREDITASI TAHUN 2017
Jumlah Rumah Sakit
Terakreditasi
Belum Akreditasi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 44
2. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan swasta belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya dalam penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Pengorganisasian Akreditasi Rumah Sakit di Kab/Kota masih perlu diperhatikan keberadaannya, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya pelaksanaan yang masih rendah.
4. Kebijakan yang terkait dengan Akreditasi Rumah Sakit belum mantap dan inplementasinya dilapangan belum konsisten, sehingga pelaksanaan kegiatan Akreditasi Rumah Sakit belum berjalan maksimal.
Upaya yang harus dilakukan : 1. Perlu komitmen yang kuat antara lintas program sehingga
koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Perlu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk
sektor pemerintah dan swasta. Kemitraan yang telah dibangun bisa menampakan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya Penyenggaraan Akreditasi Rumah Sakit
3. Adanya perhatian yang serius terhadap Akreditasi Rumah Sakit di Kab/Kota, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya penyelenggaraan Akreditasi sesuai dengan standart yang ada
4. Mengoptimalkan kegiatan Seksi Rujukan Kab/Kota. Memantapkan kebijakan yang terkait dengan upaya pelaksaanaan Akreditasi Rumah Sakit dan inplementasinya dilapangan harus konsisten
5. Menghimbau agar mengusahakan adanya dana perbaikan / pemeliharaan alat dari APBD II.
6. Rujukan Dokter Spesialis sebagian sudah dapat dipenuhi terutama untuk RSUD Kelas D, sehingga pencapaian rata-rata BOR meningkat walaupun masih ada beberapa RS Kabupaten Kota yang pencapaian BOR nya masih berada dibawah nilai yang diharapkan. Untuk itu rumah sakit Kab/Kota tetap menganggarkan dana APBD II untuk melaksanakan Rujukan Dokter Spesialis tertentu ke RSUD yang belum mempunyai Dokter Spesialis, terutama RSUD Mentawai yang belum mempunyai spesialis.
7. Pembinaan dan bimbingan akreditasi Rumah Sakit oleh tim Akreditasi. Untuk RS yang belum dan sudah terakreditasi namun sudah habis masa berlakunya
Tujuan 2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 45
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Dengan indikator sasaran yang terdiri dari :
TABEL : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PREVALENSI STUNTING PADA BADUTA, PERSENTASE IBU BERSALIN
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN BERSALIN, DAN PERSENTASE KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA SESUAI STANDAR TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI %
CAPAIAN KET
II Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
1. Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada Baduta (bawah dua tahun)
30,5 19 164
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes (PF)
79 80 102
3.Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar
81 86 106
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PREVALENSI STUNTING PADA ANAK BADUTA PADA TAHUN 2016 - 2017
Indikator Kinerja
Utama 2016 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Prevalensi stunting pada anak baduta
31,7 17,6 180 30,45 18,6 163,71
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 46
Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Prevalensi stunting pada anak baduta tahun 2017 adalah 163,71 %, hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik, namun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan prevalensi stunting pada anak Baduta sebanyak 1 %.
Status gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2009) mengemukakan bahwa anak dengan status gizi baik akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik serta produktifitas kerja yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Sebaliknya gizi kurang tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian, tapi juga menurunkan produktivitas, menghambat sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan & keterbelakangan. Status gizi yang rendah juga akan berdampak terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator status suatu bangsa.
Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita adalah keadaan status gizi
Balita yang diperoleh dengan membandingkan antara balita berstatus kurang gizi dengan Balita seluruhnya dengan nilai Z Score <-2 SD (Antropometri WHO). Prevalensi status gizi balita dapat diperoleh melalui pengukuran Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan atau Panjang Badan (BB/TB atau BB/PB). Dari ketiga jenis indikator pengukuran status gizi Balita tersebut, pengukuran Berat Badan menurut Tinggi Badan lebih bisa menggambarkan permasalahan gizi di masyarakat karena Berat Badan/Tinggi Badan menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu yang pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau karena menderita diare. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badannya dan anak menjadi kurus. Pengukuran Berat Badan menurut Tinggi Badan juga dapat menggambarkan permasalahan gizi yang sifatnya kronis akibat keadaan yang berlangsung dalam waktu yang lama seperti terjadinya Balita Gemuk yang diakibatkan oleh pola asuh yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 47
terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan di dalam kelas, dan perlindungan anak. Upaya Perbaikan Gizi Spesifik a) Masalah gizi bersifat antar-generasi dan akibat yang ditimbulkannya
bersifat trans-generasi. Artinya status gizi pada umur tertentu dipengaruhi oleh status gizi pada umur sebelumnya, artinya status gizi anak berusia 5 tahun dipengaruhi oleh status gizi pada umur yang lebih muda, yang selanjutnya dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangannya di dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi didalam kandungan ibunya dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilannya. Dengan demikian status gizi anak berusia 5 tahun merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh status gizi ibu pra-hamil, selama hamil, dan usia dini bayi pasca lahir. Oleh karena itu, mengatasi stunting pada anak balita, tidak cukup hanya pada periode setelah periode 1000 HPK, tetapi harus secara komprehensif, termasuk remaja puteri sebagai calon ibu. Oleh karena masalah gizi berkesinambungan dan lintas generasi, maka penaganannya tidak bisa terfragmentasi, memerlukan sinergitas dan koordinasi yang memadai.
b) Indonesia sudah dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, yaitu gizi kurang dan stunting yang prevalensinya masih tinggi, dan gizi lebih yang prevalensinya semakin tinggi. Beban ganda tersebut tidak hanya berimplikasi pada status gizi tetapi juga terhadap penyakit. Penyebab kematian utama di Indonesia telah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular (PTM). Selain itu, masalah PTM tidak hanya akibat dari masalah gaya hidup, tetapi merupakan akibat dari salah gizi pada usia 1000 HPK dan pra-kehamilan. Oleh karenanya, penanganannya semakin kompleks.
c) Masih rendahnya pengetahuan, dan kesadaran gizi masyarakat akan pentingnya gizi, menyebabkan kurang memadainya pola asuh keluarga. Hal ini dikarenakan kurangnya cakupan komunikasi dan edukasi gizi secara berkelanjutan untuk mempromosikan perilaku gizi dan kesehatan yang benar, seperti pemberian ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan dan pola pemberian MP-ASI pada bayi dan anak usia dini. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yang memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pangan yang aman perlu diperhatikan sehingga makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan potensi penyakit.
d) Rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam dan makanan tinggi lemak serta rendahnya aktivitas fisik pada sebagian masyarakat, terutama di perkotaan, yang meningkatkan angka berat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 48
badan lebih dan obesitas. Diketahui 93,5 persen masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Sementara itu, data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan sebagian besar masyarakat berperilaku konsumsi berisiko yaitu mengkonsumsi bumbu penyedap (77,3 persen), makanan dan minuman manis (53,1 persen), dan makanan berlemak (40,7 persen).
Upaya perbaikan Gizi Sensitif Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan di dalam kelas, dan perlindungan anak. a) Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi
akibat kurangnya gizi spesifik saja tidak dapat menyelesaikan masalah gizi tanpa adanya intervensi gizi sensitif dan dukungan lingkungan yang menjadi faktor pemungkin tercapainya perbaikan gizi
b) Kendala dalam diversifikasi konsumsi pangan antara lain : 1) masih rendahnya pendapatan dan daya beli sebagian masyarakat; 2) masih terbatasnya ragam komoditas pangan yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras, 3) akses pangan yang rendah disebabkan oleh kemiskinan, 4) masih melembaganya sikap dan kebiasaan konsumen yang belum mengutamakan kandungan gizi dalam memilih pangan yang dikonsumsi disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat terutama ibu atau pengasuh anak dan usia menikah yang terlalu muda. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijaksanaan harga dan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien serta pendidikan dan penyuluhan kepada para konsumen.
Beberapa Indikator yang mendukung penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Prevalensi stunting pada anak baduta adalah Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat yang telah dicapai pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Persentase Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk dan gizi kurang pada balita, telah ditetapkan kebijakan meliputi pencegahan, promosi/edukasi dan penanggulangan balita gizi buruk dan gizi kurang. Namun masyarakat dapat pula berperan serta melakukan upaya yang berbasiskan masyarakat dalam menanggulangi masalah gizi balita yang ada di sekitar mereka. Penanggulangan kasus gizi buruk yang ditemukan di masyarakat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 49
berbasiskan institusi adalah tatalaksana gizi buruk di Therapeutic Feeding Center (TFC) yang dilaksanakan di Puskesmas rawatan. Hal ini sesuai dengan target indikator dimana 100% balita gizi buruk yang ditemukan harus ditangani dan mendapat perawatan. Kasus balita gizi buruk dirawat yang dilaporkan selama tahun 2017 adalah 361, kasus terbanyak di kota Padang (66 orang) dan terendah adalah Kota Padang Panjang (0 orang) yang dapat dilihat pada grafik berikut:
2. Persentase balita yang ditimbang berat badannya Indikator persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh Posyandu yang melapor di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Kunjungan balita ke posyandu juga merupakan realisasi dari upaya kesehatan dalam bentuk promotif sekaligus preventif guna meningkatkan status gizi dan kesehatan balita. Pencapaian D/S tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 68,9%. Angka ini belum mencapai dari target yang ditetapkan yaitu 86%. Pencapaian tertinggi di Kab. Pesisir Selatan (85,9%), sedangkan terendah di Kab. Kepulauan Mentawai (41.7%)
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Upaya peningkatan cakupan pemberian ASI Ekslusif dilakukan
dengan berbagai strategi , mulai dari penyusunan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas petugas dan promosi ASI ekslusif. Pada tahun 2014 Peraturan Daerah (PERDA) ASI Provinsi Sumatera Barat sudah terbit
-50
100 150 200 250 300 350 400
Pada
ng
Siju
njun
g
Kep.
Men
taw
ai
Tana
h Da
tar
Pasa
man
Bar
at
Pada
ng P
aria
man
Pesis
ir Se
lata
n
Saw
ahlu
nto
Lim
a Pu
luh
Kota
Kab
Agam
Kota
Sol
ok
Paya
kum
buh
Dhar
mas
raya
Kab.
Solo
k
Pasa
man
Buki
ttin
ggi
Solo
k Se
lata
n
Paria
man
Pada
ng P
anja
ng
Sum
ater
a Ba
rat
66 42 40 38 28 26 26 13 12 10 10 9 8 8 8 7 6 4 -
361
Kasus Gizi Buruk tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 50
dengan No. 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dalam Perda ASI tersebut diatur tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengembangan program ASI, menetapkan kebijakan daerah, melaksananakan advokasi dan sosialisasi serta pengawasan terkait program pemberian ASI eksklusif.
Cakupan pemberian ASI Ekslusif pada tahun 2017 dalah 67.8% , angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 44%. Cakupan tertinggi di Kota Solok (89.8%) dan terendah di Kota Padang Panjang (56.6
4. Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium Upaya penangggulangan masalah GAKI mengutamakan kegiatan
promosi garam beryodium. Untuk daerah yang endemik masalah GAKI, upaya yang dilakukan yaitu menjamin garam yang di konsumsi adalah garam yang beryodium. Hasil pemantauan garam beryodium rumah tangga tahun 2017 menunjukkan pencapaian cakupan sebesar 96,5%, angka ini sudah melewati target yang ditetapkan sebesar 94%. Cakupan tertinggiKota Solok dan Kota Sawahlunto (100%) dan terendah Mentawai (88,3%). Hanya Kab. Mentawai yang belum mencapai target.
5. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A Strategi penanggulangan kurang vitamin A dilaksanakan secara
konprehensif, terdiri dari pemberian suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan Agustus, penyuluhan gizi seimbang untuk meningkatkan konsumsi vahan pangan sumber vitamin A dan fortifikasi pangan.
Pencapaian cakupan Vitamin A pada balita tahun 2017 sebesar 87.0%, angka ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 88%. Pencapaian tertinggi di kab. Agam (97.8%) dan terendah di Kota Bukittinggi (70.5%).
6. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa Kehamilan
Kegiatan penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil dengan pendistribusian Tablet Tambah Darah (TTD) atau tablet Fe. TTD merupakan suplementasi gizi mikro khususnya zat besi folat yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah kejadian anemia gizi besi selama hamil. Secara cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe tahun 2017 sebesar 80.7%. Angka ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 86%, tertinggi di kota Payakumbuh (97.4%) dan terendah di kab. Kep. Mentawai (49.2%)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 51
7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan
Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi ibu hamil KEK. PMT diberikan pada awal trimester kedua kehamilan kepada ibu hamil dari keluarga miskin terutama di wilayah kabupaten/kota yang mengalami rawan gizi.. PMT dilakukan minimal selama 90 hari berturut-turut . Bentuk PMT dapat berupa PMT pabrikan maupun PMT berbasis pangan lokal. PMT bentuk pabrikan seperti biskuit lapis, susu ibu hamil dan bihun.
Secara cakupan ibu hamil Kurang Energi kronik (KEK) tahun 2017 sebesar 84.7%. Angka ini sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 65%. Kab/kota yang belum mencapai target adalah : Agam (56%), Bukittinggi (36,2%), dan Kota Solok (25,7%)
8. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Penanggulangan kurang gizi pada balita kurus dilakukan dengan pemberian maknan tambahan (MP-ASI) pada pada anak baduta ( 12 – 24 bln ) dalam bentuk pemberian biskuit MP-ASI. Secara cakupan persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan tahun 2017 sebesar 77.4%.
9. Persentase remaja puteri mendapat TTD
Anemia Gizi adalah kekurangan kadar hemoglobin dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Remaja putri adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa , ditandai dengan perubahan fisik dan mental. Perubahan fisik ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi seperti menstruasi (umur 10-19 th). Wanita usia subur adalah wanita pada masa atau peroide dimana dapat mengalami proses reproduksi . Ditandai masih mengalami menstruasi (umur 15-45 th).
Penanggulangan anemia pada remaja putri yaitu dengan pemberian tablet tambah darah sebagai persiapan untuk menjadi ibu hamil, karena wanita yang menikah atau hamil lebih banyak membutuhkan zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Akibat kekurangan zat besi pada ibu hamil antara lain akan mengalami keguguran, BBLR dan perdarahan, yang menjadi penyebab tertinggi kematian ibu melahirkan.
Secara cakupan Remaja Puteri mendapat TTD tahun 2017 sebesar 41,9%. Angka ini sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 20%. Kab/kota yang belum mencapai target adalah : Kab. Tanah Datar (19.0%), Pesisir Selatan (17.5%), Mentawai (15.2%) dan Pasaman (7.3%)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 52
10. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas sangat berpengaruh untuk meningkatakan kwalitas vitamin A pada bayi, karena ASI yang diberikan merupakan sumber utama vitamin A pada bayi pada enam bulan pertama kehidupan. Pemberian kapsul vitamin A pertama dilakukan segera setelah melahirkan tablet kedua diberikan sedikitnya satu hari setelah pemberian tablet pertama dan tidak lebih dari 6 minggu kemudian.
Pencapaian cakupan Vitamin A pada ibu nifas tahun 2017 sebesar 81.2%, angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80%. Pencapaian tertinggi di kota Pariaman (95.8%) dan terendah di kab. Kep. Mentawai (55.3%)
11. Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD Inisiasi Menyusu Dini, sebagai proses ketika bayi menyusu segera
setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu). Inisiasi Menyusu Dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui, sehingga diharapkan terpenuhinya kebutuhan gizi bayi hingga usia 2 tahun, dan mencegah anak kurang gizi.
Pencapaian Persentase bayi baru lahir mendapat IMD tahun 2017 sebesar 78.2%, angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 41%. Seluruh kab/kota sudah memenuhi target, Pencapaian tertinggi di Padang Pariaman (93,8%) dan terendah di Bukittinggi (49,0%).
12. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (berat badan < 2500 gram)
Berat Badan Bayi Lahir Rendah adalah bayi yang lahir mempunyai berat badan Kurang dari 2,5 Kg (atau 2500 gram) yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Adanya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) karena disebabkan Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan akan mempunyai resiko tinggi terhadap kematian pada umur yang sangat dini atau lebih lanjut cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah normal. Berbagai studi mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan dengan BBLR mengalami gangguan fungsi kognitif dan kecerdasan inteletual pada masa usia sekolah sehingga mengalami kesulitan belajar.
Pemenuhan kebutuhan gizi pada masa kehamilan dan/atau janin merupakan modal dasar bagi tumbuh kembang anak pada usia
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 53
selanjutnya. Terpenuhinya zat gizi bagi pertumbuhan janin tergantung pada konsumsi zat gizi, status gizi dan kesehatan ibu hamil. Selain faktor gizi, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan juga dipengaruhi oleh faktor psikososial ibu hamil.
Pencapaian Persentase bayi dengan BBLR tahun 2017 sebesar 2,1%, angka ini sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 6.9%. Angka terendah di Solok Selatan (0,5%) dan tertinggi di Sawahlunto (5.4%).
13. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS
Penerapan Buku KIA secara benar akan berdampak pada peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan kesehatan ibu dan anak, menggerakan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan system survailance, monitoring dan informasi kesehatan.
Dengan berjalannya waktu dirasakan pemanfaatan Buku KIA belum optimal dalam mendukung kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak. Belum semua tenaga kesehatan, kader, ibu dan keluarga berperan sebagaimana yang diharapkan dalam penerapan Buku KIA. Tenaga kesehatan diharapkan lebih berperan aktif memfasilitasi kader dan ibu,keluarga/pengasuh anak untuk memahami dan menerapkan isi Buku KIA. Beberapa studi menunjukan bahwa peningkatan pemahaman dan penerapan Buku KIA oleh kader dan ibu/keluarga memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan cakupan pelayanan dan status kesehatan ibu dan anak
Pencapaian Persentase balita mempunyai buku KMS/KIA tahun 2017 sebesar 91.3%, angka ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Seluruh kab/Kota belum mencapai target 100%.
14. Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya
Untuk meningkatkan status gizi Balita dilakukan dengan memantau pertumbuhan Balita melalui penimbangan balita yang dilaksanakan setiap bulannya di semua posyandu. Kegiatan ini, disamping untuk mengetahui status pertumbuhan balita juga untuk mendeteksi awal penjaringan kasus gizi buruk. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan tersebut adalah N/D’ yaitu jumlah balita yang ditimbang dan naik berat badannya (N) dibandingkan dengan seluruh balita yang datang & ditimbang dikurangi Balita yang tidak datang pada bulan sebelumnya dan Balita baru ditimbang pertama kali (D’) diwilayah Posyandu.
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatan cakupan N/D’ adalah melalui Posyandu Paud terintegrasi serta pelaksanaan Penimbangan Massal secara rutin 1 kali dalam setahun di
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 54
seluruh Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan integrasi Lintas Program dan Lintas Sektoral dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (D/S) sertapeningkatan N/D’ karena balita dengan gangguan pertumbuhan dapat diketahui sedini mungkin untuk dapat diintervensi sehingga pada kunjungan berikutnya pertumbuhannya akan meningkat yang dapat diketahui melalui N/D’.
Pencapaian Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya tahun 2017 sebesar 79.7%, angka ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 86%. Hanya ada 2 (dua) kab/kota yang sudah mencapai target : Kota Payakumbuh (87.8%) dan Kab. Solok Selatan (86.1)
15. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T)
Pencapaian Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya tahun 2017 sebesar 14.4%, angka ini masih belum tercapai dengan target yang ditetapkan sebesar 8%. Hanya Ada 7 (tujuh) kab/kota yang sudah mencapai target : Pasaman Barat (5,6%), Padang (7,5%), Pesisir Selatan (8.6%), Solok Selatan (10.9%), Bukittinggi (11.9%), Payakumbuh (12.2%) dan Padang Pariaman (12.7%).
16. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua
kali berturut-turut (2T) Pencapaian Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat
badannya dua Kali berturut turut tahun 2017 sebesar 1.7%, angka ini sudah tercapai dengan target yang ditetapkan sebesar 2,2%. Ada 7 (tujuh) kab/kota yang belum mencapai target : Bukittinggi (2.4%), 50 Kota (2.4%), Mentawai (2.8%), Tanah Datar (2.8%), Dharmasraya (4.1%), Sawahlunto (5.6%), dan Padang Panjang (7.9%)
17. Persentase balita di Bawah Garis Merah (BGM)
Pencapaian Persentase balita dibawah Garis Merah (BGM) tahun 2017 sebesar 0,6%, angka ini sudah tercapai dengan target yang ditetapkan sebesar 0,5%. Ada 9 (sembilan) kab/kota yang belum mencapai target : 50 Kota (0.6%), Pariaman (0.7%), Pesisir Selatan (0.7%), Padang Pariaman (0.7%), Sawahlunto (0,7%), Sijunjung (0,9%), Mentawai (1.0%), Dharmasraya (1,3%), dan Tanah datar (2.1%).
18. Persentase ibu hamil anemia
Pencapaian Persentase ibu hamil anemia tahun 2017 sebesar 18.1%, angka ini sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 22%. Ada 7 (tujuh) kab/kota yang belum mencapai target : Pariaman (22.2%), Sijunjung (24.1%), 50 Kota (26.3%), Pesisir Selatan (27,7%). Pasaman (29,6%), Pasaman Barat (30.1%) dan Padang Panjang (62.1%). Pemantauan Status Gizi (PSG)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 55
Untuk mengetahui status gizi pada Balita dilakukan dengan Pemantauan Status Gizi (PSG). PSG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi berupa kegiatan penilaian status gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometri untuk menggambarkan besar dan luasnya masalah gizi, baik akut maupun kronis. Metodologi yang digunakan adalah Cross Sectional atau potong lintang dengan teknik pengambilan sampel secara random/acak. PSG ini dilakukan oleh tenaga gizi yang sudah dilatih oleh Tim Ahli dari Poltekes Kementerian Kesehatan Padang. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2010 sampai 2012 bersumber dari APBD dengan sasaran seluruh kabupaten/kota. Tahun 2013,PSG dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran berasal dari APBD kabupaten/kota atau dari dana BOK, dan tahun 2014 dan 2015pelaksanaan PSG dilakukan dengan alokasi dari APBN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan hasil PSG tersebut terlihat penurunan prevalensi gizi kurang berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan. Prevalensi Gizi kurang mengalami penurunan dari 8,3% pada tahun 2010, 7,3 pada tahun 2011, 6,5 pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 5,9 (target 7) pada tahun 2014 dengan capaian realisasi tahun 2014 sebesar 115,71%.Prevalensi Gizi Kurang berdasarkan BB/TB ini mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 4.8 (target 6.6).
1. Status gizi balita berdasarkan indeks TB/U :
Sementara itu Status gizi balita berdasarkan indeks TB/U (stunting) menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul akibat dari keadaan yang berlansung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik Status gizi balita berdasarkan indeks TB(PB)//U seperti disajikan pada grafik berikut .
2. Status gizi balita berdasarkan indeks BB/TB : Sedangkan berdasarkan indeks BB/TB diketahui prevalensi balita
kurus (wasting) sebesar 4,8%, tertinggi di Kab. Mentawai (14,5%) dan terendah di Kab. Solok Selatan (0,3%). Indeks BB/TB menggambarkan status gizi yang bersifat akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek , seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau menderita diare. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak persentaseonal lagi dengan tinggi badannya dan anak menjadi kurus. Salah satu indiator untuk menentukan anak harus dirawat dalam manajemen gizi buruk adalah indicator sangat kurus
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PREVALENSI IBU BERSALIN MENDAPAT PELAYANAN PERSALINAN SESUAI STANDAR DI FASYANKES TAHUN 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 56
Indikator Kinerja
Utama 2016 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Prevalensi ibu bersalin mendapat pelayanan Persalinan sesuai standar di fasyankes
87 86,80 99,77 79 80,3 101,65
Tabel diatas memperlihatkan Prevalensi ibu bersalin mendapat pelayanan Persalinan sesuai standar di fasyankes tahun 2017 adalah 101,65 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 99,77 %. Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar (Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK).
Kematian Ibu menurut ICD 10 didefinisikan sebagai Kematian seorang wanita yang terjadi saat hamil atau dalam 42 hari akhir kehamilannya, tanpa melihat usia dan letak kehamilannya yang disebabkan oleh sebab apapun yang terkait dengan atau diperburuk oleh kehamilannya atau penanganannya, bukan disebabkan oleh insiden atau kecelakaan. Secara global, Kematian Ibu disebabkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung yang dapat terjadi pada masa kehamilan, pada saat persalinandan pada masa nifas. Penyebab langsung langsung sangat dipengaruhi oleh Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten di Fasilitas Kesehatan yang disebut dengan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF). Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Informasi mengenai cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes ini akan bermanfaat untuk menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan yang sesuai standar. Diharapkan jika semua
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 57
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten terutama jika dilakukan di fasilitas kesehatan akan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dikandungnya, dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Terjadi peningkatan cakupan persalinan di faskes dari (79,64%) tahun 2016 meningkat menjadi 80,37% pada tahun 2017, walaupun masih ada persalinan normal dengan tenaga kesehatan tapi belum di fasilitas kesehatan, namun sudah di atas target yang ditetapkan sebesar (79%) dengan cakupan tertinggi di Kota Pariaman (96,77%), dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai (17,28%), sebagai mana terlihat pada grafik dibawah ini.
Grafik Cakupan Persalinan (PF) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Di Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan (linakes) dari tahun ketahun menunjukan peningkatan secara bermakna, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, trend peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes) setiap tahunnya mulai dari 86% pada tahun 2011, menjadi 88.25 % tahun 2012,
96,77 96,71 96,39 95,67 92,72 91,25 89,94 89,8680,37 78,32 77,95 75,6974,85 74,62 73,12 72,32 71,66 70,30 65,09
17,28
0,0020,0040,0060,0080,00
100,00
Cakupan Persalinan di Faskes Di Prov Sumatera Barat Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 58
89.00 % pada tahun 2013, 90.02 % pada tahun 2014 dan menjadi 90.0% pada tahun 2015 namun terjadi penurunan menjadi 83.3% pada tahun 2017, seperti terlihat pada grafik dan grafik dibawah ini :
Grafik.2.5
Trend Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016
Sumber Data: Laporan Kabupaten Kota Tahun 2011-2015
Masih rendahnya persalinan oleh tenaga kesehatan di beberapa kabupaten/kota, karena masih adanya dukun yang menolong persalinan, adanya kepercayaan masyarakat, sedangkan di Kabupaten Mentawai disebabkan faktor geografis dan terbatasnya tenaga kesehatan strategis seperti bidan di daerah pelosok sehingga persalinan masih dilakukan oleh dukun (Sikerei).
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan adalah : 1. Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB
melalui penempatan bidan desa dan bidan jorong. 2. Melengkapi sarana dan prasarana.
Saat ini di Sumatera Barat terdapat 264 Puskesmas (172 non rawatan, 92 dengan fasilitas rawatan) dengan 907 unit Puskesmas Pembantu dan 2379 unit Pos Kesehatan Desa/Nagari/Kelurahan, 64 rumah sakit (38 rumah sakit swasta, 26 rumah sakit pemerintah) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Disamping itu sebanyak 87 puskesmas rawatan sudah mampu PONED dan 18 rumah sakit dengan kemampuan untuk gawat darurat pada ibu dan bayi baru lahir (PONEK).
3. Untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi sedini mungkin kelainan pada ibu hamil, tahun 2015 Dinas Kesehatan melalui dana Dekon
86
88,25 8990,02 90
83,24
80,3
74767880828486889092
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 59
melengkapi alat deteksi bumil Risiko Tinggi untuk 1340 bidan di desa tertingal/terpencil
4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar. Saat ini, jumlah dokter umum di Puskesmas dan Dinas Kesehatan se-Sumatera Barat adalah 508 orang, di rumah sakit sebanyak 268 orang, tenaga bidan berjumlah 4968 orang, perawat 3462 orang, dokter spesialis anak 54 orang, dokter spesialis Obgyn 65 orang Sedangkan tenaga kesehatan yang sudah dilatih adalah: a. Bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal sebanyak 974 orang. b. Bidan, dokter dan perawat mampu PONED sebanyak 363 orang. c. Bidan mampu PONEK sebanyak 58 orang.
5. Kemitraan bidan dukun. Dengan kemitraan bidan dengan dukun diharapkaan dapat meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, karena dengan kemitraan tersebut, dukun diharapkan dapat memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan & melahirkan di fasilitas kesehatan dengan didampingi oleh dukun.
6. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat dalam perencanaan persalinan bagi ibu hamil, terkait tempat Ibu akan melahirkan, perencanaan transportasi dan alokasi dana jika si Ibu hamil akan dirujuk dll. Saat ini seluruh kabupaten/kota telah melaksanakan program P4K.
7. Pembentukan Kelas Ibu hamil.
Kelas Ibu hamil sudah terbentuk di 264 Puskesmas di Sumatera Barat. Kelas ibu hamil ini melibat suami/keluarga dengan tujuan supaya suami/keluarga dapat memastikan ibu hamil telah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan melahirkan di fasilitas kesehatan
8. Pendampingan Ibu hamil Risti oleh Kader Tahun 2015, pendampingan Ibu Hamil Risti difokuskan di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PREVALENSI KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) SESUAI STANDART
TAHUN 2017
Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Prevalensi kunjungan
87 87,10 100,11 81 84,67 104,53
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 60
neonatal pertama (KN1) sesuai standart
Tabel diatas memperlihatkan Prevalensi kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar tahun 2017 adalah 104,53 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 100,11%. Cakupan Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6-48 Jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk memantau keberhasilan program penurunan AKB karena bayi baru lahir merupakan kelompok usia yang sangat sensitif terhadap berbagai kondisi yang terjadi disekitarnya seperti penyakit menular, kecukupan gizi serta perubahan yang terjadi disekitar lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal yang sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kondisi ini mengakibatkan bayi baru lahir rentan terhadap penyakit yang dapat berakibat terjadinya kematian. Indikator ini juga menunjukkan akses atau jangkauan pelayanan kesehatan neonatal. Cakupan KN1 di Sumatera Barat berdasarkan laporan rutin dari kabupaten kota telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85,85% dari target 81%, meningkat sebesar 1,35% dari pencapaian tahun 2016 (84,50%)
Grafik Cakupan Kunjungan Neonatusl Pertama (KN1) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 61
Berdasarkan grafik diatas, cakupan Kunjungan Neonatus yang pertama (KN1) tertinggi adalah Padang (100%), dan terendah adalah Kabupaten Mentawai (53,94%). Ada 6 (enam) Kab/Kota yang cakupannya di bawah target yaitu, Kab Sijunjung (78,26%), Kab Pasaman Barat (77,81%), Kab Agam (75,04%), Kab Dharmasraya (70,65%), Kab Tanah Datar (68,26%) dan Kep Mentawai (53,94%). Rendahnya cakupan KN1 ini antara lain disebabkan karena keterbatasan geografis dan keterbatasan tenaga kesehatan di daerah Kep Mentawai dan kurangnya pemahaman definisi operasional oleh petugas kesehatan yang baru sebagai pengelola kesehatan dan belum terlatihnya petugas kesehatan dalam pemakaian form MTBM dalam melakukan kunjungan neonatal.
Berdasarkan laporan rutin dari kabupaten/kota, cakupan pelayanan neonatus yang pertama (KN1) telah mengalami peningkatan dari 87,32% pada tahun 2010, menjadi 88% pada tahun 2011, namun tahun 2012 terjadi sedikit penurunan menjadi 87,95 % dan tahun 2013 kembali meningkat menjadi 91,14% kemudian tahun 2014 menjadi 91,59% dan tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 90.85 % serta pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 84.0 %, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2017 capaian cakupan sudah melebih target tersebut, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
100,0099,89 99,80 99,54 99,27 96,79 96,08 93,55 90,97 87,48 85,85 81,59 81,52 81,34 78,26 77,81 75,04 70,65 68,26
53,94
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN) per Kab/KotaDi Prov Sumatera Barat Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 62
Grafik Trend Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2017
Sumber Data: Laporan Kabupaten Kota Tahun 2011-2017
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Cakupan Pelayanan Neonatus pertama (KN1) adalah: 1. Meningkat akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB
melalui penempatan bidan desa dan bidan jorong. 2. Melengkapi sarana dan prasarana. Saat ini di Sumatera Barat terdapat
264 Puskesmas (172 non rawatan, 92 dengan fasilitas rawatan) dengan 907 unit Puskesmas Pembantu dan 2379 unit Pos Kesehatan Desa/Nagari/Kelurahan, 64 rumah sakit (38 rumah sakit swasta, 26 rumah sakit pemerintah) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Disamping itu sebanyak 87 puskesmas rawatan sudah mampu PONED dan 18 rumah sakit dengan kemampuan untuk gawat darurat pada ibu dan bayi baru lahir (PONEK).
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar seperti Pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda/Balita Sakit, Pelatihan Asfiksia BBLR, Pelatihan Penanganan Bayi Baru Lahir, Pelatihan Neonatal Essensial, Pelatihan Skrining Hypothiroid Kongenital, Pelatihan manajemen KIA dll.
4. Pembiayaan kunjungan neonatus melalui dana BOK 5. Pelaksanaan Kelas Ibu hamil
Pada kegiatan kelas Ibu Hamil, disamping pembelajaran tentang kesehatan ibu selama hamil, juga memuat materi tentang perawatan bayi baru lahir dan neonatus. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang perawatan BBL tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga memeriksakan kesehatan bayinya.
6. Pemberian buku KIA bagi ibu hamil dan memanfaatkannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari dalam kandungan sampai berusia 5 tahun.
88 87,9591,14 91,59 90,85
788180
8284
8688
80,584
70
75
80
85
90
95
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Target KN1
KN1
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 63
7. Meningkatkan Peran serta Organisasi Profesi dalam pemantaun kualitas pelayanan terhadap bayi baru lahir.
8. Peningkatan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat melalui kader sahabat ibu dan lain-lain.
Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan
persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan (PF) dan KN1 bagi Kab/kota yang belum mencapai target adalah :
1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kes. Ibu, bayi baru lahir melalui pendekatan siklus kehidupan dengan Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
a. Pemenuhan tenaga strategis sampai ke perifer melalui penempatan Bidan Jorong, Program Nusantara Sehat untuk daerah terpencil (Kepulauan Mentawai). Saat ini, jumlah dokter umum di Puskesmas dan Dinas Kesehatan se-Sumatera Barat adalah 508 orang, di rumah sakit sebanyak 268 orang, tenaga bidan berjumlah 4968 orang, perawat 3462 orang, dokter spesialis anak 54 orang, dokter spesialis Obgyn 65 orang
b. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar. Tenaga kesehatan yang sudah dilatih adalah: • Bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal sebanyak 974 orang. • Bidan, dokter dan perawat mampu PONED sebanyak 363
orang. • Bidan mampu PONEK sebanyak 58 orang. • Nakes terlatih tatalaksana asfiksia BBLR sebanyak 1727 orang
c. Melengkapi sarana dan prasarana. Saat ini di Sumatera Barat terdapat 264 Puskesmas (172 non rawatan, 92 dengan fasilitas rawatan) dengan 907 unit Puskesmas Pembantu dan 2379 unit Pos Kesehatan Desa/Nagari/Kelurahan, 64 rumah sakit (38 rumah sakit swasta, 26 rumah sakit pemerintah) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Disamping itu sebanyak 87 puskesmas rawatan sudah mampu PONED dan 18 rumah sakit dengan kemampuan untuk gawat darurat pada ibu dan bayi baru lahir (PONEK). Untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi sedini mungkin kelainan pada ibu hamil, tahun 2015 Dinas Kesehatan melalui dana Dekon telah melengkapi alat deteksi bumil Risiko Tinggi untuk 1340 bidan di desa tertingal/terpencil
2) Penguatan Sistem Rujukan Maternal Neonatal. Dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir, perlu dilakukan pemantapan sistem jejaring rujukan maternal neonatal di kabupaten/kota. Penguatan sistem rujukan maternal neonatal ini dilakukan mengadop Program EMAS (Expanding
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 64
Maternal dan Nonatal Survival) dari kementerian Keshatan RI. Penguatan sistem rujukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kesehatan. Tahun 2017, pemantapan Sistem Rujukan di Kabupaten 50 Kota
3) Membangun kemiteraan yang efektif Peningkatan Cakupan PF dalam rangka menurunkan AKI & AKB memerlukan penguatan dari mitra bestari kesehatan. Kemiteraan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi profesi, LSM dan Perguruan Tinggi pada berbagai kegiatan seperti dengan POGI (perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dengan LSM (PKK, PKBI dll), Perguruan Tinggi Kesehatan (Poltekes, UNAND) dll . Kegiatan ini juga dipererat melalui MOU seperti MOU Ketua Umum PKK Propinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan Ketua IBI cabang Propinsi Sumatera Barat.Dengan Organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IDI, IBI, PPNI bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta melalui bakti sosial di Kabupaten/Kota dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, juga dilakukan kemitran bidan dengan dukun. Dengan kemitraan bidan dengan dukun diharapkan dapat meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, karena dengan kemitraan tersebut, dukun diharapkan dapat memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan & melahirkan di fasilitas kesehatan dengan didampingi oleh dukun.
4) Pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan , keluarga dan masyarakan dilakukan melalui: a. Pembentukan kelas ibu
Kelas Ibu sudah terbentuk di 264 Puskesmas di Sumatera Barat dengan total klas ibu sebanyak 2606. Kelas ibu hamil ini melibat suami/keluarga dengan tujuan supaya suami/keluarga dapat memastikan ibu hamil telah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Tahun 2017 sudah dilakukan pelatihan Kelas Ibu yang sudah direvisi terhadap fasilitator kelas ibu di 19 Kabupaten/kota.
b. Pemantauan Terhadap Pemantapan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K). Tahun 2017 dengan alokasi Dana Dekon, dilakukan pemantauan pemantapan Program P4K dengan menunjuk 7 Kabupaten sebagai Percontohan yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 65
Selatan, Solok, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Sijunjung. Pembentukan Nagari Peduli Ibu dan Nagari Peduli Keluarga.di 7 kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Sijunjung.
c. Kader Pendamping Keluarga Tahun 2017, pendampingan Ibu Hamil Risti difokuskan di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Pasaman, Kab Lima Puluh Kota dan Kab Sijunjung.
5) Penguatan manajemen program Gzi & KIA melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat
Beberapa indikator yang dapat memberikan penjelasan tentang Indikator kinerja utama pada sasaran peningkatan kesehatan masyarakat antara lain : 1. Pencapaian Indikator Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, per 100.000 kelahiran hidup.
AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (MDGs) yaitu tujuan MDGs 5a yakni Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga 3/4 dalam kurun waktu 1990-2015 dimana ditargetkan AKI pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH.
Angka Kematian Ibu ditetapkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS setiap 5 (lima) tahun sekali.
Jika dilihat perkembangan AKI dari tahun ke tahun di Indonesia cendrung mengalami penurunan, pada tahun 1994, AKI sebesar 394/100.000 KH, berdasarkan data SDKI 2007, AKI sebesar 228/100.000 KH, SDKI tahun 2012, AKI sebesar 359/100.000 KH, namun SDKI 2012 tersebut tidak melakukan perhitungan AKI per Provinsi di Indonesia, sedangkan berdasarkan data WHO tahun 2010, AKI di Indonesia sebesar 220/100.000 KH, namun angka tersebut masih jauh dibawah target Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu menjadi 102/100.000 Kelahiran Hidup.
Jika dilihat dengan jumlah kematian ibu dari tahun ke tahun
berdasarkan data dari Kabupaten/Kota terjadi penurunan, pada tahun 2011 jumlah kematian sebanyak 129 kasus, pada tahun 2012 jumlah kematian menurun sebanyak 104 kasus, pada tahun 2013 turun sebanyak 90 kasus, pada tahun 2014 jumlah kematian naik menjadi 116 kasus dan pada tahun 2015 turun kembali menjadi 110 kasus dan pada tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 66
kembali naik menjadi 113 kasus seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafik Trend Penurunan Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2017
Sumber Data: Laporan Profil Kesehatan Kabupaten Kota
Upaya dalam menurunkan angka kematian Ibu dan bayi harus
dilaksanakan secara komprehensif dan saling berkaitan untuk itu penjelasan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menurunkan AKI dan AKB dijelaskan pada analisis upaya penurunan angka kematian Bayi sebagaimana analisa berikut ini. Analisis Pencapaian Indikator Menurunnya Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
AKB ditetapkan melalui survey yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kematian bayi merupakan
129
10490
116 110 108 113
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 67
indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.
Disamping itu, AKB merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap Umur Harapan Hidup yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan dan merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu MDGs 4 yaitu mengurangi kematian Bayi menjadi 23/1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan, menurut hasil SDKI 2007 dari 34/1000 KH menjadi 32/1000 KH pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012).
Sedangkan Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Indonesia sudah memperlihatkan penurunan yang cukup bermakna yakni dari 47/1000 KH pada tahun 2007 menjadi 27/1000 KH pada tahun 2012, meskipun secara target yang telah ditetapkan hanya mencapai 85,19%.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan bayi tersebut. Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menurunkan kematian ibu, bayi dan balita adalah: 1. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB) 2. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu,
bayi dan balita 3. Mendorong persalinan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK
(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)
5. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan: bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), perawat, dokter PTT (dokter dengan kewenangan tambahan), dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospital)
6. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan: obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONED dan PONEK
7. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes/Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit).
8. Memberdayakan keluarga dam masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.
9. Pengaturan taskshifting dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
10. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 68
11. Penguatan jejaring KIA. 12. Peningkatan kerja sama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat), Perguruan Tinggi dan swasta.
Sasaran Strategis 2.
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dengan indikator sasaran : Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80 % Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 0-11 Bulan, sasaran strategi ini terlihat pada tabel dibawah ini :
TABEL : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80 % IMUNISASI DASAR
LENGKAP PADA ANAK USIA 0 – 11 BULAN TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI %
CAPAIAN KET
II Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Mencapai 80 % Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 0 - 11 Bulan
9 11 122
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80 % IMUNISASI DASAR
LENGKAP PADA ANAK USIA 0 -11 BULAN TAHUN 2017 Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai
8 9 112,5 9 11 122
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 69
80 % imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0 -11 bulan tahun Tabel diatas memperlihatkan Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0 -11 bulantahun 2017 adalah 122 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 112,5%.
1. Pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, bahwa imunisasi merupkan hak anak, imunisasi diberikan kepada anak usia 0 – 11 bulan, yang dilanjutkan dengan booster pada usia 18 – 24 bulan, dan dilanjutkan dengan imunisasi anak sekolah. Target Imunisasi Dasar Lengkap secara nasional Tahun 2017 adalah 92%, Cakupan imunisasi dasar lengkap Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 81,4%, sedangkan cakupan nasional 84,3%. Jika dibandingkan dengan cakupan Tahun 2016 yaitu 78,9%, angka cakupan tahun 2017 lebih tinggi. Cakupan imunisasi belum dapat memenuhi target nasional maupun target RPJMD hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum mau memberikan imunisasi terhadap anaknya karena kesadaran akan pentingnya imunisasi masih belum optimal, ada permasalahan tentang halal dan haram imunisasi serta adanya kelompok anti vaksin.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 70
Analisis Pencapaian Indikator Meningkatnya Cakupan Imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan Cakupan Imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan adalah Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah sasaran bayi pada wilayah tertentu dikali 100 Data pencapaian indikator ini diperoleh dari laporan bulanan kabupaten kota secara elektronik dalam Soft Ware Pelaporan Imunisasi, yang berjenjang dari puskesmas sampai ke pusat dan kemudian dilakukan validasi per triwulan dalam pertemuan monitoring dan evaluasi. Tujuan program imunisasi adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tujuan ini baru dapat terwujud jika cakupan imunisasi dasar lengkap bayi 0-11 bulan dapat tercapai.
Di Provinsi Sumatera Barat capaian realisasi cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari tahun ketahun menunjukan fluktuasi, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, trend capaian realisasi cakupan setiap tahunnya mulai dari 89% pada tahun 2011, pada tahun 2012, capaiannya tetap pada 89 %, tahun 2013 naik menjadi 91% pada tahun 2014, turun menjadi 85.90% dan pada tahun 2015 ini turun lagi menjadi 74.46%, namun tahun 2016 meningkat menjadi 82,85 % dan 2017menjadi 81,4 % seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafik Trend Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bayi usia 0-11
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2017
Sumber Data: Laporan Kabupaten/Kota Tahun 2016
Salah satu penyebab rendahnya pencapaian imunisasi lengkap ini adalah karena kebijakan Kemenkes untuk menggunakan data Pusdatin sebagai pembagi (denominator) sedangkan jumlah sasaran tersebut berbeda dengan pendataan kabupaten kota, jika dibantingkan dengan pencapaian
89 89 91 85,974,6
82,85 81,4
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 71
hasil pendataan adalah 80.5% (81.759 dari 102.040 anak terimunisasi lengkap).
Dalam mencapai indikator cakupan imunisasi dasar lengkap bayi 0-11 bulan, terdapat indikator-indikator penilaian per antigen yaitu HbO, kontak pertama, dan kontak lengkap.
Untuk cakupan imunisasi Hepatitis B0 diberikan pada bayi 0-7 hari, yang memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B mencapai 77,9% (target 80%).
Untuk cakupan imunisasi kontak pertama (target 95%), BCG: 81,2%, Polio 1: 82,0%, DPT-HB1: 84,0%. Untuk cakupan imunisasi kontak lengkap (Target 90%), Polio 4: 80,3%, DPT-HB3: 80,9%, Campak: 77,9%. Keenam cakupan antigen ini tidak mencapai target disebabkan karena mitos bahwa anak kecil tidak boleh keluar rumah dan disuntik, di samping itu isue halal-haram dan tidak efektifnya imunisasi masih menurunkan mempengaruhi capaian imunisasi kontak pertama tahun ini. Namun jika dibandingkan dengan capaian 2014 capaian tahun ini sudah jauh meningkat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengcounter ise negatif imunisasi di masyarakat kita sepanjang tahun ini sudah mulai menunjukkan hasil. Perlahan cakupan imunisasi Sumatera Barat mulai berjalan mendekati target kembali. Kegiatan dan inovasi dalam usaha pencapaian target indikator program di 2017: 1) Melaksanakan refreshing dan update informasi terkait imunisasi
kepada jurim koordinator dan bidan desa 2) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan coldchain imunisasi kepada
DPS dan pengelola RS swasta dalam upaya menjaga kualitas vaksin 3) Melakukan talkshow TV dan radio spot tentang pentingnya imunisasi,
imunisasi lanjutan dan vaksin pentavalen untuk memperluas jangkauan sosialisasi bagi masyarakat umum.
4) Memberikan akses (pelayanan) kepada masyarakat dan swasta melalui imunisasi rutin dan terus menerus yang dilakukan pada periode waktu yang telah ditentukan berdasarkan kelompok usia sasaran, imunisasi rutin dibagi menjadi : rutin pada bayi, wanita usia subur, dan anak sekolah
5) Mengadakan Pekan Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk kembali mengkampanyekan dan membangun kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya posyanduu
6) Membangun kemitraan dan jejaring kerja 7) Menjamin ketersediaaan dan kecukupan vaksin, peralatan rantai
vaksin dan alat suntik 8) Menerapkan sistem pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk
menentukan prioritas kegiatan serta tindakan perbaikan 9) Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga profesional/terlatih 10) Pelaksanaan sesuai dengan standard
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 72
11) Memanfaatkan perkembangan methoda dan tekhnologi yang lebih efektif berkualitas dan efisien
12) Advokasi, fasilitasi dan pembinaan program terutama dalam hal pemetaan masalah capaian program dan kualitas data imunisasi per kab/kota melalui kegiatan Data Quality Assesment (DQS), Efecttive Vaksin Supply Management (EVSM) dan supervisi suportif imunisasi.
13) Sosialisasi dan advokasi penerapan kebijakan vaksin pentavalen (DPT –Hb-Hib) dan imunisasi tambahan di 2017
Kendala dalam pelaksanaan program adalah: 1) Komitmen daerah tentang pentingnya imunisasi masih rendah di
beberapa kabupaten/kota 2) Menurunnya motivasi petugas 3) Dukungan dana terhadap program imunisasi semakin berkurang 4) Masih rendahnya peran lintas sektor dan lintas program terhadap
program imunisasi 5) Kunjungan ke posyandu relatif menurun terutam di daerah perkotaan 6) Promosi aktif terhadap program imunisasi mulai ditinggalkan di
beberapa daerah karena dianggap program rutin dan program lama 7) Sistim Pencatatan dan Pelaporan khususnya untuk skreening status
TT bumil dan WUS dilapangan belum optimal. 8) Cakupan BIAS yang tidak mencapai target 9) Masih berkembangnya isue halal haram dan vaksin inefektif
dibeberapa wilayah yang menurunkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada bayi mereka.
Upaya yang sudah dilakukan saat ini untuk memecahkan masalah yang ada adalah: 1) Validasi data jumlah sasaran per Jorong/Desa/Kelurahan dan
membandingkan dengan pencapaian akhir tahun 2015 ( angka absolut).
2) Penyebaran luasan informasi lebih awal kepada orang tua murid tentang manfaat Imunisaisi DT dan Campak dan TT sehingga pada saat pelaksanaan BIAS tidak ada alasan orang tua murid menolak anaknya untuk diimunisasi.
3) Mengalokasikan dana swepping untuk imunisasi rutin dan BIAS. 4) Perencanaan program yang melibatkan Pemda Kab/Kota khusunya
dalam mengalokasikan anggaran. 5) Memprioritaskan kegiatan tambahan dan memperkuat kegiatan rutin 6) Kesepakatan dengan program KIA agar pencatatan Status T bagi
Bumil & WUS agar mengacu ke pencatatan TT5 dosis. 7) Meningkatkan promosi tentang imunisasi 8) Refreshing kemampuan teknis petugas secara bertingkat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 73
9) Mengampanyekan kembali manfaat vaksinasi ke masyarakat dengan menggandeng rokoh-tokoh agama dan masyarakat lainnya
10) Membuat suatu kebijakan/peraturan daerah/edaran/himbauan yang mewajibkan orang tua memberikan hak anak untuk mendapat imunisasi
11) Advokasi, fasilitasi dan pembinaan program terutama dalam hal pemetaan masalah capaian program dan kualitas data imunisasi per kab/kota melalui kegiatan Data Quality Assesment (DQS), Efecttive Vaksin Supply Management (EVSM) dan supervisi suportif imunisasi.
Tujuan 3. Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Dengan indikator sasaran : Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan, capaian dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
REALI-SASI
% CAPAIAN KET
I Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
70 71 101
Capaian kinerja dari indikator kinerja utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2017
Indikator Kinerja
Utama 2016 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
73,96 69,27 93,66 70 73,52 105,02
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 74
Tabel diatas memperlihatkan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2017 adalah 105,02 %, hal ini mengalami peningkatan dari hasil realisasi tahun 2016 sebesar 93,66%. Dalam mencapai indikator kinerja maka ditetapkan program dan kegiatan agar pencapaian target tepat sasaran. Untuk Menuju Universal Coverage JPKM maka ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan pada sumber dana APBD Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dengan indikator Persentase PBI yang tercover Jaminan Kesehatan. Kegiatan ini secara umum merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Secara khusus tujuannya adalah agar tersedianya biaya pelayanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Provinsi Sumatera Barat di kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga ditunjang secara sinergisoleh Program Manajemen Kesehatan 3.1.1. Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Penduduk Yang Mempunyai
Jaminan Kesehatan Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penduduk yang
mempunyai Jaminan Kesehatan diidentifikasikan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu : Penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan.
Persentase Penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan adalah jumlah penduduk yang mempunyai kaminan kesehatan dibagi jumlah keseluruhan penduduk pada kurun waktu tertentu dilkali 100 .
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diselenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional terhitung 1 Januari 2014. Berdasarkan hal tersebut Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato berintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Program Jamkesda telah dilaksanakan sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato.
Sesuai dengan roadmap Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 75
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa target pencapaian jaminan kesehatan semesta (Indonesian Total Coverage) yaitu tahun 2019. Sehingga Propinsi Sumatera Barat merubah target RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menyesuaikan dengan pentahapan Nasional.
Di Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari tahun ketahun menunjukan peningkatan secara bermakna, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, trend peningkatan cakupan setiap tahunnya mulai dari 53.8% pada tahun 2011, menjadi 65.07 % tahun 2012, 70.16 % pada tahun 2013, 73.52 % pada tahun 2014 dan menjadi 75.55% pada tahun 2015, tahun 2017 menjadi 69.14% seperti terlihat pada grafik dan grafik dibawah ini :
Grafik
Trend Cakupan penduduk yang mempunyai Jamkes di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2017
Sumber Data: Laporan Kabupaten/Kota Tahun 2017
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat sebesar
tahun 2017 sudah sebesar 69,41 % (3.766.470 jiwa) terjadi penurunan dari tahun 2015 75,55 % hal ini terjadi karena terjadinya peningkatan penghitungan jumlah penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2017 menjadi 5.462.129 orang dari tahun 2015 sebesar 5.196.300 jiwa dan penghitungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat sudah memperhitungkan kepesertaan asuransi asuransi kesehatan lainnya seperti PT Sanjung Husada Mandiri, JPKM Sawahlunto, Asuransi swasta dan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian jaminan kesehatan antara lain :
53,8
65,0770,16 73,52 75,55
69,27 70,39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 76
1) Masih banyaknya badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan,
2) Kesadaran masyarakat sebagai peserta mandiri masih rendah. 3) Berkurangnya kepesertaan jaminan kesehatan sumatera barat sakato
karena duplikasi dan tidak tepat sasaran hasil rekonsiliasi data. 4) Perubahan definisi operasional cakupan jaminan kesehatan oleh
pemerintah pusat yaitu kepesertaan sistem jaminan sosial nasional, tentu berdampak pada perubahan target dan sasaran cakupan jaminan kesehatan Sumatera Barat, karena tahun 2017 kepesertaan jaminan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan Sumatera Barat baru 69,14%.
Upaya yang dilakukan dalam peningkatan cakupan pencapaian jaminan kesehatan antara lain : 1) Mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato
(Jamkes Sumbar Sakato) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, program ini merupakan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk kuota peserta penerima bantuan iuran bersumber APBN. Iuran Jaminan Kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato didanai dari sharing dana Pemerintah Propinsi Sumatera Barat 40% dan Pemerintah Kabupaten/Kota 60%.
2) Melakukan pelaksanaan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Mandiri dengan melibatkan lintas sektor dan stake holder terkait.
Hal-hal yang mendukung didalam pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan antara lain :
1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terhitung 1 Januari 2015, badan usaha besar dan menengah wajib mendaftarkan diri dan pekerja sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
2) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
3) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato.
4) Komitmen Pemda Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Jamkes dengan terus meningkatnya anggaran pembiayaan. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dari tahun
ke tahun terjadi peningkatan pembiayaan cukup signifikan seiring dengan peningkatan kepesertaan yang didaftarkan oleh kabupaten/kota, tetapi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 77
pada tahun 2013 sampai 2015 peningkatan kepesertaan juga diiringi dengan peningkatan besaran premi. Pada tahun 2013 besaran premi Rp 12.000,- untuk tahun 2014 sejak diselenggarakan jaminan kesehatan nasional, program jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato berintegrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan premi Rp 19.225,- . Namun pada tahun 2017 terjadi perubahan premi menjadi Rp. 23.000,- dan aturan pemindahan beberapa urusan ynag menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi sehingga hal tersebut berdampak pada pembiayaan daerah sehingga diterbitkan kebijakan pemerintah provinsi untuk merubah sharing pemerintah provinsi dari 40 % menjadi 20 % dan pemerintah kabupaten kota dari 60% menjadi 80%, r seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.12
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2011 – 2017
No Tahun Anggaran Premi Sharing
1 2011 10,099,534,026 6,000 50 : 50 2 2012 15,291,171,757 6,000 60 : 40 3 2013 33,476,052,000 12,000 60 : 40 4 2014 72,841,540,980 19,225 60 : 40 5 2015 65,708,942,940 19,225 60 : 40 6 2016 72,971,916,000 19,225 60 : 40 7 2017 34,138,329,600 23,000 80 : 20
Sumber data : Laporan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2011-2017 Pada tahun 2015 Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat yaitu JKN Award atas partisipasi pemerintah daerah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik
dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif
Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Dengan indikator sasaran sebagai berikut : 1. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 78
2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pelaksanaan Program/ Kegiatan 3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sasaran strategi ini terlihat pada tabel dibawah ini :
TABEL : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE CAPAIAN REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN
KESEHATAN TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI %
CAPAIAN KET
V Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
1. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
100 98 98
2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan
95 91 95
3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
B Belum dinilai
Capaian kinerja dari indikator kinerja utama pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE CAPAIAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017
Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
100 99,61
99,61 100 97 97
Capaian realisasi fisik tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 79
Faktor-faktor penyebab penurunan ini antara lain : Adanya perubahan aturan-aturan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan
tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD. Terhadap target capaian program Renstra SKPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra SKPD. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan untuk
pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Capaian kinerja dari indikator kinerja utama kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017
Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan
100 96,19 96,19 100 91 91
Capaian Indikator Kinerja Utama untuk realisasi Keuangan dari pelaksanaan program/kegiatan adalah sebesar 91 % menurun dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 96,19 %. Capaian realisasi keuangan tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 Faktor-faktor penyebab penurunan ini antara lain : Sisa dan efisiensi dari kegiatan pelatihan/Workshop/pertemuan berupa
selisih biaya akomodasi, honor, transport, makan/minum peserta dan nara sumber.
Efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Efisiensi pemeliharaan kendaraan, premium dan pemeliharaan gedung
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 80
kantor. Efisiensi biaya air, listrik dan telepon serta sewa jaringan internet. Sisa dari pelaksanaan tender dan pengadaan barang dan jasa. Adanya perubahan aturan-aturan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan
tidak dapat dilakukan secara maksimal Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD. Terhadap target capaian program Renstra SKPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra SKPD. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap aturan-aturan danlam
penyusunan perencanaan dan penganggaran sebuah kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan untuk
pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Capaian kinerja dari indikator kinerja utama ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2017
Indikator Kinerja Utama
2016 2017 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
C B- 100 B - -
Realisasi untuk penilaian Akuntabilitas belum terlaksana, hal ini menunggu penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera barat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 81
Akuntabilitas Keuangan Secara detail alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian menurut Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun anggaran 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5,523,727,628 3,289,245,920 59.55
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
56,334,096 52,121,836 92.52
2 Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air & Listrik
1,892,780,000 1,444,333,613 76.31
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
130,350,000 128,499,335 98.58
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
965,424,780 886,480,404 91.82
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 313,034,200 312,824,410 99.93 6 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 381,287,600 365,977,465 95.98
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Ktr
105,052,107 104,960,231 99.91
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
395,798,800 388,668,600 98.2
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
27,406,000 23,262,000 84.88
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
134,205,000 133,068,000 99.15
11 Penyedian Makanan dan Minuman
67,392,000 55,663,000 82.6
12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
720,683,045 636,277,475 88.29
13 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
265,900,000 253,565,000 95.36
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 82
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
14 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
68,080,000 45,950,000 67.49
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
3,524,722,057 3,036,512,443 86.15
15 Pengadaan Mebeluer 15,000,000 15,000,000 100 16 Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor 609,358,825 607,444,400 99.69
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1,496,618,097 1,149,878,328 76.83
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
532,169,046 477,319,706 89.69
19 Pemel. Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor
195,128,650 172,281,909 88.29
20 Pemel. Rutin/ Berkala meubiler 59,647,439 59,584,000 99.89 21 Pemel. Rutin/ Berkala
Komputer dan Jaringan 269,000,000 243,982,600 90.7
22 Pemeliharaan rutin/ berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi
39,500,000 37,361,500 94.59
23 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi..
194,300,000 161,860,000 83.3
24 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
37,000,000 37,000,000 100
25 Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi
77,000,000 74,800,000 97.14
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR 289,324,000 270,643,000 93.54
26 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 289,324,000 270,643,000 93.54
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
26,250,000 24,150,000 92
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 83
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
27 Bimtek Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 26,250,000 24,150,000 92
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
522,275,350 509,509,300 97.56
28 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55,268,850 55,224,200 99.92
29 Penatausahaan Keuangan SKPD
467,006,500 454,285,100 97.28
PROGRAM PERENCANAAN,
PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET
279,725,950 241,725,300 86.42
30 Penyusunan Perencanaan Dan
Penganggaran SKPD 87,491,450 87,491,000 100
31 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengandalian Aset SKPD
192,234,500 154,234,300 80.23
PROGRAM KEBIJAKAN &
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KES
507,388,837 223,433,850 44.04
32 Pertemuan Koordinasi Bidang
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
91,545,100 88,393,100 96.56
33 Sosialisasi Hukum Kesehatan Dan Produk Hukum Lainnya
23,916,600 17,472,400 73.06
34 Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Hukum Kesehatan
123,344,662 117,568,350 95.32
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 84
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
8,878,854,592 13,865,691,583 156.17
35 Pengadaan Obat & Perbekalan
Kes (Buffer Stock) 3,123,239,750 2,765,609,762 88.55
36 Pengadaan Bahan Kimia dan Perbekalan Labkes
1,806,554,500 1,777,372,500 98.38
37 Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai BKMM
1,982,843,000 1,803,966,768 90.98
38 Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan BP4
1,747,820,700 1,703,349,913 97.46
39 Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
91,138,642 81,773,207 89.72
40 Pengelolaan Obat Buffer Stock Provinsi
127,258,000 87,006,650 68.37
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)
11,676,556,685 10,189,595,045 87.27
41 Penilaian Puskesmas
Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan
166,638,650 152,714,850 91.64
42 Workshop Program Kesmas Dan Rujukan
107,963,450 94,589,550 87.61
43 Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik
5,661,959,656 5,032,202,758 88.88
44 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan sebagai Rujukan
95,259,478 91,236,551 95.78
45 Bhakti Sosial Operasi Katarak di Kab/Kota
118,213,400 104,982,422 88.81
46 Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium
178,414,500 174,885,405 98.02
47 Pelatihan Manajemen Asfiksia Dan BBLR Bagi Perawat/ Bidan Puskesmas.
128,666,650 122,136,400 94.92
48 Supervisi Terpadu Pencapaian SDGs
82,028,800 76,594,500 93.38
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 85
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
49 Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
31,742,100 28,967,100 91.26
50 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
877,165,100 840,949,100 95.87
51 Penjaringan dan Pengobatan Kesehatan Indera
165,571,223 147,706,878 89.21
52 Surveilence Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indera
182,358,800 167,880,198 92.06
53 Persiapan UPTD BKIM Menuju BLUD
105,102,050 -
54 TOT Kelas Ibu Hamil Dan Balita 59,092,300 56,059,300 94.87 55 Review Program KIA Dan
Kunjungan Neonatus Dan Nifas Bagi Bidan
188,736,600 180,979,850 95.89
56 Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
67,839,150 63,693,150 93.89
57 Pelatihan Teknis Petugas Laboratorium Kab Kota Dan RS
275,836,950 266,803,700 96.73
58 Workshop Program Teknologi Kesehatan Penunjang Dan Makmin
139,326,350 103,247,750 74.1
59 Penilaian Dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan
89,221,100 72,602,470 81.37
60 Pertemuan Otopsi Verbal Dan Audit Maternal Perinatal & Medik KB
81,376,375 74,269,375 91.27
61 Workshop Pemantauan Dan Pengendalian Infeksi Dan Pasien Safety
61,517,750 43,679,850 71
62 Analisis Akselerasi Pembinaan Dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
84,252,375 77,989,375 92.57
63 Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Esential Terpadu
67,694,100 65,174,050 96.28
64 Pengelolaan Badan Pengawas Rumah Sakit
144,087,400 139,870,050 97.07
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 86
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
65 Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas UPTD
944,580,000 905,126,270 95.82
66 Pelayanan Kesehatan Tim P3K 150,845,950 143,199,864 94.93 67 Monitoring dan evaluasi
program akreditasi, registrasi dan sertifikasi.
200,809,100 199,766,789 99.48
68 Penilaian Laboratorium Oleh KAN Dalam Rangka Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189
175,088,550 171,111,000 97.73
69 Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi Bkom & Pelkes.
41,072,150 27,999,200 68.17
70 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan Pasca Bencana
78,443,500 44,690,095 56.97
71 Workshop Pra Dan Pasca Bencana 19 Kab/Kota Dan Rs
27,107,900 26,415,600 97.45
72 Workshop Program Akreditasi Dan Perizinan
92,421,200 80,979,850 87.62
73 Surveilance Oleh Tim ISO 43,851,750 - 74 Pelatihan Pelayanan Darah 51,020,900 44,444,900 87.11 75 TOT Diklat Olah Raga 103,618,481 92,357,057 89.13 76 Workshop Persiapan Akreditasi
Paru 119,534,350 62,490,000 52.28
77 Workshop Service Exellent Dan Kominikasi Efektif
59,163,450 47,784,238 80.77
78 Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional
71,284,350 64,935,550 91.09
79 Penilaian Indek Kepuasan Dinkes dan UPTD
100,000,000 99,080,000 99.08
PROGRAM PENINGKATAN
SDM KESEHATAN 823,417,358 725,563,190 88.12
80 Penampatan dan penarikan Dr/
Drg PTT dan Bidan PTT 83,062,208 76,575,045 92.19
81 Workshop Pembekalan Dan Pendampingan Dokter Internsip
126,179,650 120,804,150 95.74
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 87
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
82 Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana
205,537,500 199,556,900 97.09
83 Workshop Validasi Data SDM Kesehatan
129,871,700 121,961,250 93.91
84 Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan
74,248,000 61,040,345 82.21
85 Magang Tenaga Bkom & Pelkes 69,504,000 30,502,200 43.89 86 Pelatihan KLB Keamanan
Pangan 104,510,300 99,174,300 94.89
87 Peningkatan Sumber Daya BKIM
30,504,000 15,949,000 52.28
88 Pemantauan Dan Pengamanan Makanan (Food Secrity)
203,448,547 67,852,000 33.35
PROGRAM PENGADAN,
PENINGKATAN DAN PRASARANA RS/ RUMAH SAKIT JWA/ RS PARU-PARU/ RS MATA
41,021,575,167 33,355,501,574 81.31
89 Pembangunan Lanjutan RS
Khusus Paru 30,005,087,317 26,670,551,545 88.89
90 Studi Kelayakan BKIM 90,970,850 88,880,650 97.7 91 Pengadaan Sarana Perawatan
Bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBHCTH)
7,695,050,000 5,932,727,200 77.1
92 Pengadaan Sarana Dan Prasarana RS Paru (DAK)
3,230,467,000 663,342,179 20.53
PROGRAM PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA RS/ RSJ/ RS PARU-PARU/ RS MATA
558,550,310 -
0
93 Pemeliharaan Alat labor & dan
alkes UPTD 558,550,310 556,593,400 99.65
PROGRAM KEBIJAKAN &
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KES
507,388,837 227,259,450 44.79
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 88
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
94 Workshop Asistensi Data
Elektronik Dan Jaringan 34,450,050 27,802,400 80.7
95 Workshop Analisis Dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik
197,082,325 163,730,500 83.08
96 Workshop Verifikasi Data Pelayanan Kesehatan
37,050,100 35,726,550 96.43
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT 1,050,787,170 6,618,108,500 629.82
97 Workshop Program Gizi
Terintegrasi 111,842,950 95,652,000 85.52
98 Supervisi Manajemen Pemberian Makanan Bayi Dan Anak
151,454,350 146,654,300 96.83
99 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pencegahan & Penanggulangan Kegemukan & Obesitas Pada Anak Sekolah.
78,213,100 75,613,100 96.68
100 Workshop Tatalaksana Gizi Buruk Di Puskesmas Rawatan
87,833,200 82,922,700 94.41
101 Pendidikan Dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positif Devience)
153,675,070 148,515,060 96.64
102 Supervisi Fasilitatif Status Gizi Dan Intelegensia Lansia
78,532,900 70,746,150 90.08
103 Evaluasi Kesehatan Pokja PMT - AS Di Sektor Kesehatan
31,417,200 30,927,200 98.44
104 Workshop Kemitraan Gizi Dengan PKK
99,076,750 97,101,750 98.01
105 Pelatihan Konseling Asi Bagi Petugas Dalam Rangka Program Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (GEPEMP).
155,436,250 150,836,250 97.04
106 Lomba Balita Sehat 50,393,900 50,013,900 99.25
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 89
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
107 Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar Dan Review Pelaksanaan Gizi Saat Bencana
52,911,500 52,041,500 98.36
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1,420,707,112 1,339,392,100 94.28
108 Pengembangan Media Promosi
& Komunikasi Informasi Dan Edukasi
798,584,800 756,459,400 94.72
109 Workshop Jambore Kader PKK KB/ KES
32,254,659 28,766,350 89.19
110 Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi Dalam Rangka Pencapaian MDGs
330,950,469 312,717,750 94.49
111 Kampanye Dalam Rangka Bulan Promosi Kesehatan
118,543,234 104,792,000 88.4
112 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
108,680,000 107,150,000 98.59
113 Pertemuan Pengembangan Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS).
31,693,950 29,506,600 93.1
114 Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah Dan PNS
54,202,200 51,402,200 94.83
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT 489,508,050 414,997,455 84.78
115 Supervisi Pengawasan Dan
Pemantauan Hygiene Sanitasi Lingkungan
95,699,900 83,091,900 86.83
116 Verifikasi Kabupaten Kota Sehat
34,401,000 27,276,000 79.29
117 Workshop Sanitasi Rumah Sakit
57,188,350 55,622,550 97.26
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 90
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
118 Workshop Percepatan Sanitasi Pemukiman Dan Penilaian Lingkungan Bersih Dan Sehat
58,176,800 57,124,550 98.19
119 Workshop Pamsimas Dan Penyehatan Lingkungan Lainnya
206,838,000 165,978,455 80.25
120 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UPTD
37,204,000 25,904,000 69.63
PROGRAM PENCEGAHAN &
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1,845,667,100 1,613,888,449 87.44
121 Workshop Surveilance Dan
Kejadian Luar Biasa 102,878,800 80,871,831 78.61
122 Penanggulangan HIV/ AIDS 97,080,300 89,410,650 92.1 123 Penanggulangan Dan
Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)
149,083,000 134,377,900 90.14
124 Penanggulangan Flu Burung 31,873,700 26,384,850 82.78 125 Pelatihan Konselor HIV/ AIDS 85,243,700 83,808,700 98.32 126 Workshop Program
Tubercolusis (TB) 57,385,000 55,678,800 97.03
127 Pelatihan Layanan HIV/ AIDS Komprehensif Berkesinambungan
302,319,650 290,401,500 96.06
128 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
160,043,700 151,263,772 94.51
129 Pelatihan Teknis Program P2ML 195,659,100 174,487,735 89.18 130 Pelatihan Teknis Program
Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
142,369,300 140,804,900 98.9
131 Workshop Imunisasi Dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
325,595,150 310,639,600 95.41
132 Penanggulangan Filariasis Limfatik (Kaki Gajah) Dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan
62,460,300 53,607,600 85.83
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 91
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU SETELAH PERUBAHAN REALISASI %
133 Sosialisasi Imunisasi Dan Penemuan Kasus TB Dengan Lintas Sektor Dan Lintas Program Terkait
68,706,600 62,706,250 91.27
134 Workshop TB Multi Drug Resistance (MDR).
64,968,800 40,316,192 62.05
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
34,095,450,205 33,774,147,400 99.06
135 Pembiayaan Dan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS).
33,964,862,700 33,663,635,390 99.11
136 Workshop Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
48,661,850 43,267,850 88.92
137 Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah
81,925,655 67,244,160 82.08
Realisasi APBD Tahun 2017 : Secara keseluruhan realisasi APBD secara fisik mencapai 98,47 % dan realisasi keuangan mencapai 90,65 %, dengan Belanja Tidak langsung (BTL) realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 94,43 % sedangkan Belanja Langsung (BL) realisasi fisik mencapai 96,94 % dan realisasi keuangan mencapai 89,53 %. Jika dilihat dari tahun ke tahun anggaran dan realisasi penyerapan anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan yang sebagian besar dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Sumatera Barat yang mendekati miskin. Perkembangan pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel
Trend Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2015 No Tahun Anggaran Realisasi % 1. 2011 30.631.336.250 27.245.865.876 88.95 3. 2012 53.088.755.058 50.744.071.949 95.58 3. 2013 66.605.476.520 54.500.132.151 81.83 4. 2014 109.085.037.261 107.197.332.483 98.27
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 92
No Tahun Anggaran Realisasi % 5. 2015 111.362.187.219 109.482.176.740 98,31 6. 2016 157.621.914.653 151.615.303.211 96,19 7. 2017 145.633.604.409 132.009.945.210 90,65 Sumber data Laporan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2017
Total Anggaran Tahun 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib sebesar Rp. 112.534.487.571,- secara fisik realisasi 96,94% dan keuangan realisasi Rp. 100.754.792.066,- (89,53%) dengan rincian sbb : Pendapatan 4 UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 target Pendapatan Rp. 10.500.000.000,- realisasi Rp. 12.001.182.182,- (114,39%). Belanja Tidak Langsung jumlah Dana Rp. 33.099.166.838,- realisasi fisik 100%, realisasi Keuangan Rp. 31.255.153.144,- (94,43%) Belanja Langsung jumlah Dana Rp. 112.534.487.571,- realisasi fisik 96,94%, realisasi Keuangan Rp. 100.754.792.066,- (89,53%). Program dan kegiatan APBD yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, dari realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13,623,659,199,- yang terdiri dari sisa anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 1,843,963,694,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.11,779,695,505,- Merujuk hasil serapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per indikator kinerja kegiatan (output) dan tiap sasaran (Outcome) maka secara keseluruhan pencapaian kinerja dapat diwujudkan dengan baik. Dari 132 kegiatan pada APBD, 12 kegiatan realisasi fisiknya mencapai 100 %. Sedangkan 11 kegiatan lainnya realisasi fisik berkisar antara 0 % - 90 %. Untuk realisasi keuangan kisaran realisasi dapat dilihat seperti uraian berikut : 3 (tiga) kegiatan realisasi keuangannya mencapai 100 %, 123 kegiatan realisasi keuangannya mencapai > 75 % - 99.99 %, 16 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya < 75 % Untuk kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % (< 100 %), terdapat 2 kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut : 1. Persiapan UPTD BKIM Menuju BLUD Kegiatan ini tidak terlaksana karena pada perubahan anggaran sudah di diusulkan untuk tidak dilakukan pada proses perubahan anggaran tetapi tidak disetujui, namun secara tujuan dokumen yang dibutuhkan BKIM untuk menuju BLUD sudah dapat diselesaikan. 2. Surveilance oleh tim ISO
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 93
Kegiatan ini tidak terlaksana karena pada perubahan anggaran sudah di diusulkan untuk tidak dilakukan pada proses perubahan anggaran tetapi tidak disetujui sehingga tetap ada, kegiatan tidak terlaksana karena tidak tersedianya waktu yang cukup dalam memproses jasa konsultansi untuk Surveilance oleh tim ISO Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya program/kegiatan al : Secara umum program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD tahun 2017 telah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan pencapaian realisasi fisik yang mencapai 96.94 % dan realisasi keuangan 89,53 %. Terjadinya Silpa sebesar Rp. Rp. 13,623,659,199,- pada tahun 2017 untuk program / kegiatan sisa anggaran yang tidak terealisasi tersebut disebabkan antara lain : Sisa dan efisiensi dari kegiatan pelatihan/Workshop/pertemuan berupa
selisih biaya akomodasi, honor, transport, makan/minum peserta dan nara sumber.
Efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Efisiensi pemeliharaan kendaraan, premium dan pemeliharaan gedung
kantor. Efisiensi biaya air, listrik dan telepon serta sewa jaringan internet. Sisa dari pelaksanaan tender dan pengadaan barang dan jasa. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD. Terhadap target capaian program Renstra SKPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra SKPD. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan untuk
pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 94
BAB IV
PENUTUP Laporan Kinerja Dinas Kesehatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa sasaran pada setiap Tujuan dari Misi, yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berhasil dicapai dengan Sangat Baik, karena sebagian besar realisasi capaiannya diatas target yang telah ditetapkan sebagai komitmen kinerja, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : Analisis Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut: Tujuan 1. Meningkatkan Mutu Dan Ketersediaan SDM
Kesehatan Sesuai Standar Yang Didukung Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Serta Mutu Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALI- SASI
% CAPAIAN
KET
1. Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi
56 103 184
2. Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi
3 12 400
Tujuan 2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 95
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALI- SASI
% CAPAIAN KET
1. Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada Baduta (bawah dua tahun)
30,5 19 164
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes (PF)
79 80 102
3.Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar
81 86 106
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALI- SASI
% CAPAIAN KET
Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Mencapai 80 % Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 0 - 11 Bulan
9 11 122
Tujuan 3. Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALI-SASI
% CAPAIAN KET
Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
70 71 101
Tujuan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik
dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 96
Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI %
CAPAIAN KET
1. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan
100 98 98
2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan
95 91 95
3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
B - - Belum dinilai
Seluruh target kinerja dari sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan sudah tercapai dengan baik sudah melebihi dari target yang telah ditentukan, namun untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi belum mencapai hasil maksimal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Secara umum program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD tahun 2017 telah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan pencapaian realisasi fisik yang mencapai 96.94 % dan realisasi keuangan 89,53 %. Merujuk hasil serapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per indikator kinerja kegiatan (output) dan tiap sasaran (Outcome) maka secara keseluruhan pencapaian kinerja dapat diwujudkan dengan baik. Dari 132 kegiatan pada APBD, 12 kegiatan realisasi fisiknya mencapai 100 %. Sedangkan 11 kegiatan lainnya realisasi fisik berkisar antara 0 % - 90 %. Untuk realisasi keuangan kisaran realisasi dapat dilihat seperti uraian berikut :
- (tiga) kegiatan realisasi keuangannya mencapai 100 %, - 123 kegiatan realisasi keuangannya mencapai > 75 % - 99.99 %, - 16 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya < 75 %
Untuk kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % (< 100 %), terdapat 2 kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut :
1. Persiapan UPTD BKIM Menuju BLUD Kegiatan ini tidak terlaksana karena pada perubahan anggaran sudah di diusulkan untuk tidak dilakukan pada proses perubahan anggaran tetapi tidak disetujui, namun secara tujuan dokumen yang dibutuhkan BKIM untuk menuju BLUD sudah dapat diselesaikan. 2. Surveilance oleh tim ISO Kegiatan ini tidak terlaksana karena pada perubahan anggaran sudah di
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Tahun 2017
Hal. 97
diusulkan untuk tidak dilakukan pada proses perubahan anggaran tetapi tidak disetujui sehingga tetap ada, kegiatan tidak terlaksana karena tidak tersedianya waktu yang cukup dalam memproses jasa konsultansi untuk Surveilance oleh tim ISO
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya program/kegiatan al :
- Sisa dan efisiensi dari kegiatan pelatihan/Workshop/pertemuan berupa selisih biaya akomodasi, honor, transport, makan/minum peserta dan nara sumber.
- Efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. - Efisiensi pemeliharaan kendaraan, premium dan pemeliharaan gedung
kantor. - Efisiensi biaya air, listrik dan telepon serta sewa jaringan internet. - Sisa dari pelaksanaan tender dan pengadaan barang dan jasa. - Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
Terhadap target capaian program Renstra SKPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra SKPD. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan untuk pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran