LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI PAPUA BARAT

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018

30 Juli - 3 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI PAPUA BARAT RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018

30 JULI - 3 AGUSTUS 2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Surat Tugas Nomor: ST/29/Kom.VI/DPR RI/VII/2018 tentang Penugasan

Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi

Papua Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Papua Barat

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014, dimaksudkan

untuk melaksanakan tugas salah satu tugas komisi di bidang pengawasan

yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran

pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang

berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI yang

membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi dan UKM,

BUMN dan Standarisasi Nasional, baik perkembangan kinerja maupun

permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

2

C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja

Sasaran dan obyek dari kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat kali ini

adalah:

1. Proyek Pelabuhan Peti Kemas Sorong.

2. Tangki Bahan Bakar Minyak Sorong.

3. UKM Binaan BRI dan BTN

4. PT Pertamina (Persero)

5. PT PLN (Persero)

6. PT PELINDO IV (Persero).

7. PT Wijaya Karya (Persero).

8. PT Bank Mandiri (Persero).

9. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

10. PT Bank Negara Indonesia (Persero).

11. PT Bank Tabungan Negara (Persero).

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja

(Terlampir)

E. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Peninjauan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi

Pelabuhan Sorong.

2. Peninjauan TBBM Pertamina Sorong.

3. Peninjauan UKM Binaan BUMN Perbankan.

4. Pertemuan dengan PT Pertamina (Persero)

5. Pertemuan dengan PT PLN (Persero)

6. Pertemuan dengan PT Pelindo IV (Persero)

7. Pertemuan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

8. Himpunan Bank Negara :

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

b. PT BNI (Persero) Tbk.

c. PT BRI (Persero) Tbk.

d. PT.BTN (Persero) Tbk

3

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Peninjauan Proyek Pelabuhan Peti Kemas Sorong.

Program Nawacita melaluia pengembangan Kawasan timur Indonesia

secara terpadu dengan melakukan pembangunan infrastruktur vital yang

diperlukan untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah yaitu

program Tol Laut. Sehingga PT Pelindo IV (Persero) membangun dan

mengembangkan Dermaga Petikemas Sorong yang bertaraf internasional.

Lingkup pekerjaan perluasan dermaga tersebut meliputi pekerjaan struktur

dermaga dengan lua area kerja 250 x 30 m2 dan area reklamasi seluas 5

Ha.

Progres pekerjaan Dermaga Petikemas 250 m dan reklamasi 5 ha telah

mencapai 80 persen, dengan target penyerapan PMN sampai dengan akhir

tahun 2018 sebesar 100 persen. Proyek ini melibatkan tenaga kerja lokal

dengan produksi materal dari Manado dan Sorong.

Kendala yang dihadapi dalam proyek ini adalah keberadaan lokasi

pelabuhan lama sangat padat sehingga diperlukan percepatan revitalisasi

dan inner road di lokasi Pulau Doom dan relokasi lahan perkantoran serta

Dermaga Negara (Polairud) ke lokasi PT Perikanan Nusantara (Persero)

dengan menggunakan tambahan investasi internal PT Pelindo (Persero).

Prosentasi peningkatan petikemas sekitar 15 persen untuk Papua. Ekspor

langsung dari Papua terbesar adalah kayu merbau ke China, Korea dan

Jepang.

4

B. Peninjauan TBBM Pertamina Sorong

TBBM Sorong menyalurkan BBM satu harga ke 21 titik di 2017 dan rencana

15 titik di bulan Desember 2018, saat ini 3 sudah beroperasi. Penyaluran

BBM menggunakan moda truk tangka, kapal laut dan pesawat.

Ketersediaan energi juga sangat penting dalam upaya memacu

pertumbuhan ekonomi. PT Pertamina selaku pengelola ketersediaan BBM

harus mampu memastikan bahwa distribusi dapat sampai kepada konsumen

dalam jumlah yang dibutuhkan. Tidak hanya memastikan ketersediaan BBM,

tetapi PT Pertamina juga wajib menjalankan program BBM satu harga di

Papua Barat. Kebutuhan BBM di Papua Barat terus meningkat sekitar 9

persen setiap tahun dalam 2 tahun terakhir, sehingga perluasan kapasitaas

tangki penimbunan BBM di Sorong.

Menurut Direktur Operasional, pasokan BBM di kota Sorong sampai saat ini

masih aman dan BBM satu harga yang diinstruksikan Presiden juga telah

berjalan.

Kendala distribusi di TBBM Sorong adalah kondisi jalan untuk jalur darat dan

pasang-surut air laut dibeberapa titik, sehingga terjadi keterlambatan

distribusi.

C. Peninjauan UKM Binaan BUMN Perbankan.

Kunjungnan ke Lokasi UKM binaan PT BRI dan Bank BTN. UKM tersebut

mendapatkan keringanan modal usaha dan kredit untuk sewa lokasi yang

berada dilokasi strategis yakni pusat kota Sorong yang dekat dengan

pelabuhan.

5

Pengajuan kredit pada tahun 2008 sebesar Rp 15 juta untuk pengembangan

kios sembako yang terletak di Kepulaun Doom. Usaha berkembang menjadi

kios souvenir kerajinan, penyewaan pakaian adat, maka diajukan kredit

kembali sebesar Rp 200 juta di tahun 2017. Saat ini omzet toko ini sebesar

Rp 500 juta.

Terget pasar toko tersebut mulai bertambah adalah masyarakat kota

Sorong. juga untuk tamu dan turis yang datang ke kota Sorong dan Raja

Ampat.

D. Pertemuan Dengan PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina memaparkan bahwa suplai MOR VIII dari kilang minyak

Balikpapan dan import dari Singapura ke wilayah timur Indonesia, yaitu

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku

Utara. Luas wilayah 26 persen dari wilayah nasional, penduduk 2 persen

dari penduduk nasional dan untuk konsumsi BBM 5 persen nasional atau

sekitar 2,449 milyar liter.

Wilayah yang luas memiliki komplesitas penditribusian, menggunakan

multimoda darat, laut dan udara karena sampai dengan pulau-pulau. Untuk

moda darat terdapat 288 lembaga penyalur, moda laut 84 lembaga penyalur

dan udara 14 lembaga penyalur. Sebaran Lembaga penyalur di Papua Barat

terdapat di 203 Kecamatan, di 34 kecamatan yang telah terdapat Lembaga

penyalur, sementara 169 kecamatan belum tersedia.

Sementara untuk Papua Barat dibangun 4 TBBM dan 3 DPPU. Kapasitas

timbun di Papua Barat sebanyak 44.369 KL, dengan kapasitas terbesar

solar 24.053 KL dan kedua adala premium 6.174 KL. Konsumsi BBM di

Papua Barat terhadap MOR VIII adalah 23 persen.

BBM satu harga di Provinsi Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2016

tedapat di 9 titik di 8 Kabupaten dan ditambah 12 titik Kabupaten. Sampai

6

dengan bulan Juli 2018 telah dibangun 3 titik dan ditargetkan sampai akhir

Desember 2018 bertambah 15 titik kembali.

Kendala Penyaluran:

1. Cuaca buruk, jalan berlumpur dan longsor, SPBU Kompak CV Arfak

Makmur Abadi di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak terdapat

kendala medan berat dengan lokasi terpencil di atas pegunungan.

Jalan berbatu dan terjal. Penyaluran kadang terhambat oleh cuaca

ekstrim : kabut tebal, hujan lebat, jalan berlumpur, dan longsor

2. Kapal pengankut terhalang karena cuaca, kapal Pengangkut BBM ke

SPBU Nelayan PT Patria Abadi Jaya di Distrik Inanwatan, Kabupaten

Sorong Selatan sering kali tiba di lokasi terlambat. Kapal Pengangkut

BBM tertahan di laut akibat gelombang tinggi atau muara sungai

surut sehingga kru kapal menunggu air pasang kemballi.

3. Kendala komunikasi, Lokasi terpencil seperti di Pegunungan Arfak dan

Inanwatan sering mengalami gangguan sinyal telekomunikasi. SER

kesulitan berkomunikasi dengan LP untuk memastikan ketersediaan stok

dan keberangkatan BBM.

Catatan:

1. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap kemampuan

Pertamina mewujudkan BBM Satu Harga dibeberapa titik lokasi, tetapi

Komisi VI DPR RI Pertamina meminta pengawasan terhadap

pendistribusian BBM Satu Harga tetap terjaga.

2. Komisi VI DPR RI meminta diberikan informasi secara tertulis mengenai

kontribusi PT Pertamina per tahun untuk Program BBM Satu Harga dari

awal 2016 di Provinsi Papua Barat dan Nasional.

3. Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan solusi

terkait kontribusi PT Pertamina pada program BBM Satu Harga yang

memotong profit perusahaan.

4. Komisi VI DPR RI mempertanyakan kinerja penggunaan solar B20.

5. Komisi VI DPR RI meminta jawaban tertulis mengenai distribusi premium

yang saat ini langka dipasaran.

E. Pertemuan Dengan PT PLN (Persero)

Pemanparan disampaikan oleh Direktur Regional Maluku dan Papua

menyampakan rasio elektrifikasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar 86,28

persen, sementara total untuk daerah timur (Provinsi Papua dan Papua

Barat) sebesar 53,26 persen. Jumlah pelanggan 203.211 dengan jumlah

7

kabupaten/kota sebanyak 13, dan untuk rasio desa berlistrik sebesar 45.74

persen.

Daya mampu sebesar 351,61 MW, untuk Papua Barat 114 mw dan beban

puncak 290,84 untuk Papua Barat 87 MW. Wilayah kerja 126.093 km2,

jumlah pulau 3.200, saat ini terdapat 75 pulau berlistrik. System Kelistrikan

baik besar maupun kecil dalam kondisi masih aman

Kondisi keuangan perusahaan di Papua Barat masih mengalami kerugian,

tetapi dalam 5 tahun terakhir kerugian mengalami penurunan. Pada tahun

2014 kerugian sebelum pajak sebesar Rp.566,71 milyar, sementara tahun

2017 mengalami penurunan menjadi Rp.86,15 milyar. Penurunan kerugian

ini didapatkan dari kenaikan tarif dasar listrik dan penurunan harga produksi.

Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PLN yang mampu

menurunkan kerugian sangat baik.

Komposisi pelanggan tahun 2017 di Papua Barat masih didominasi oleh

pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 212.566 pelanggan, sementara

industry masih sebesar 33 pelanggan, hanya naik 1 pelanggan dari tahun

2016.

Biaya pokok penyediaan di Papua Barat pada tahun Rp.1.820 per KWh,

sementara harga jual rata-rata Rp.1.266 sehingga masih dibutuhkan subsidi.

Provinsi Papua Barat terdiri dari 6 sistem besar kelistrikan, terdiri dari system

Sorong, Fak Fak, Teminabun, Kaimana, Manokwari, dan Bintuni. System

kelistrikan di Provinsi Papua Barat dengan total kapasitas terpasang 153,03

MW dan daya mampu 114,44 MW memiliki beban puncak 87,13 MW. Salah

satu system dengan beban puncak tertinggi adalah system Sorong yaitu 40

MW dengan kapasitas terpasang 59,69 MW.

PLN berencana membangun 13 pembangkit sistim besar di Provinsi Papua

Barat dengan total daya yang dihasilkan 261,3 MW. Proyek terbesar ada di

sistim Sorong 2 dan Sorong 3 yaitu masing-masing 50 MW, rencana tahun

2020 dan 2023. Rencananya PLN juga akan membangun transmisi dan

gardu induk di system Sorong, yang terdiri dari 4 gardu induk dengan 240

MVA.

Catatan

1. Komisi VI DPR RI memberikan apresisasi terhadap PLN untuk Program

Papua Terang dan meminta Program tersebut dapat dilanjutkan dengan

Indonesia Terang.

8

2. Komisi VI DPR RI juga menekankan seharusnya Pemerintah Daerah

tegas terhadap warga yang lahannya dibutuhkan untuk pembangunan

jaringan transmisi agar dapat menjual pada tingkat harga yang wajar.

3. Komisi VI DPR RI menekankan evaluasi kembali terhadap

pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Papua Barat kondisi

masih surplus, sebaiknya digunakan di Provinsi yang lebih

membutuhkan.

F. Pertemuan Dengan PT Pelindo IV (Persero)

Kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir selalu meningkat, pada tahun 2013

sebesar Rp.1,789 triliun menjadi Rp.2,498 triliun pada tahun 2017 dan untuk

semester I tahun 2018 sebesar Rp.1,566 triliun.

Kondisi Keuangan PT Pelindo IV Dalam 5 Tahun Terakhir

Dengan adanya PMN sebesar Rp 2 Trilyun, PT Pelindo 4 dapat

meningkatkan leverage melalui penerbitan Obligasi sebesar Rp 3 Trilyun

pada 4 Juli 2018 sehingga terjadi perubahan Rasio DER dari 0,43 tahun

2017 menjadi 0,49 pada Semester I - 2018 sedangkan jika ditambahkan

dengan penggunaan obligasi sebesar 50% Rasio DER menjadi 0,71.

Pelindo IV beroperasi di Indonesia Timur 69 persen perlu perhatian khusus,

sehingga perlu usaha yang lebih maksimal untuk dapat bersaing dengan

Pelindo lainnya.

PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan

kapasitas usaha PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melalui

pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan kepelabuhanan. Progres

realisasi sampai dengan 30 Juni 2018 telah digunakan sebanyak Rp.1,393

triliun. Presentase keuangan sekitar 78,83 persen terhadap kontrak dan

progress fisik 85 persen.

9

Provinsi Papua Barat terdapat 2 proyek, yaitu Pengembangan Pelabuhan

Sorong dan Pengembangan Pelabuhan Manokwari. Progress realisasi

proyek di Pelabuhan Sorong:

1. Pembangunan Dermaga dan Reklamasi CY progres fisik 80,12%

penyerapan keuangan 75,08%. Target penyelesaian 31 Oktober 2018.

2. Lanjutan reklamasi CY progres fisik 25,56% penyerapan keuangan 0%.

Target Penyelesaian fisik 30 September 2018.

3. Kapasitas petikemas dari 70.000 Teus menjadi 350.000 Teus (500%)

Untuk progress pelabuhan Manokwari Pembangunan dermaga multipurpose

progres fisik 95,76% penyerapan keuangan 63,43%. Target selesai 31 Juli

2018. Kapasitas Petikemas dari 30.000 Teus menjadi 100.000 Teus (333%)

Progres realisasi proyek PMN

Target penyelesaian fisik proyek PMN per 31 Oktober 2018 dan penyerapan

Keuangan per 31 Desember 2018.

Manfaat PMN

1. Bagi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

a. Operasional

Peningkatan kapasitas fasilitas dan peralatan pelabuhan untuk

mendukung peningkatan produktifitas kegiatan bongkar muat

barang/petikemas dan pelayanan kapal.

Peningkatan kualitas pelayanan (level of service) jasa

kepelabuhanan dengan tersedianya penambahan kapasitas

fasilitas dan peralatan pelabuhan yang lebih modern.

Peningkatan arus trafik barang/petikemas dan kunjungan kapal

(GT/Call) sehingga memperlancar arus distribusi barang dan

menurunkan biaya logistik nasional.

10

b. Keuangan

Peningkatan kemampuan leverage perusahaan

Peningkatan daya saing usaha

Penguatan struktur permodalan

2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Dengan terselesaikannya proyek pengembangan pelabuhan yang

bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) maka

pelabuhan-pelabuhan di lingkungan PT Pelindo IV (Persero) dapat

mendukung program tol laut yang diprogramkan oleh Pemerintah.

Dengan terselesaikannya infrastruktur dan suprastruktur yang

direncanakan di 9 Pelabuhan penerima PMN maka kapasitas

throughput peti kemas dapat ditingkatkan minimal 50% sampai

dengan 500% dari kapasitas eksisting yang berdampak pada

peningkatan jumlah angkutan barang/peti kemas sehingga terjadi

pemerataan pembangunan nasional.

Selanjutnya distribusi barang/peti kemas semakin lancar di

pelabuhan yang berimbas pada menurunnya disparitas harga dan

meningkatkan indeks logistik nasional, sehingga pertumbuhan

perekonomian di daerah semakin tinggi diiringi dengan peningkatan

daya beli masyarakat di Indonesia Bagian Timur menjadi lebih baik.

Permasalahan yang dihadapi PT Pelindo IV (Persero) belum terdapat ekspor

langsung dari Papua Barat, masih harus melalui Surabaya atau Jakarta. Hal

tersebut dapat meningkatan biaya sebesar hamper 50 persen dan

menambah waktu perjalanan sehingga menurunkan grade

Catatan:

1. Komisi VI DPR RI meminta laporan tertulis mengenai penggunaan

Penyertaan Modal Negara kepada PT Pelindo IV.

2. Komisi VI DPR RI mendukung PT Pelindo IV (Persero) untuk

menyediakan prasarana petikemas di pelabuhan wilayah Papua Barat,

sehingga PT Pelindo IV (Persero) dapat lebih berperan sebagai hub atau

operator antara pulau pulau yang jumlahnya banyak di Provinsi Papua

Barat.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasikan perkembangan pelabuhan di Timur

Indonesia, tetap diharapkan adanya penguatan pengawasan bea cukai

dan karantina untuk menghambat masuknya barang dan orang secara

bebas.

4. Komisi VI DPR RI mengingatkan PT Pelindo IV untuk bekerjasama

dengan pengusaha lokal.

11

G. Pertemuan Dengan PT Wijaya Karya (Persero)

Peran WIKA dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi

Papua Barat adalah dengan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dan

sarana prasarana pendukung guna meningkatkan perekonomian dan

pengembangan kawasan industri di Provinsi Papua Barat. Beberapa proyek

yang pernah dan sedang dikerjakan oleh WIKA di Provinsi Papua Barat

antara lain:

1. Proyek Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan

Sorong.

2. Proyek LNG Tangguh, telah selesai tahun 2016

3. Proyek Pembangunan Jalan Arar, telah selesai 2013

Saat ini PT Wijaya Karya mengerjakan proyek Pembangunan Dermaga

Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Sorong di Provinsi Papua Barat.

Sampai dengan Juni 2018 progresnya sebesar 80,12 persen, lebih cepat 6

persen dari target yang ditentukan. Proyek tersebut direncanakan selesai

pada bulan Desember 2018.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PT Wika dalam pengerjaan

proyek adalah:

1. Penggunaan lahan di daerah Papua banyak bermasalah dengan tanah

ulayat.

Penyelesaian yang dilakukan: sebelum menyewa/membeli lahan untuk

dijadikan tempat usaha dipastikan status dari tanah tersebut ke Ketua

Adat, seluruh keluarga yang marganya sama terkait kepemilikan tanah

tersebut dan juga biaya pelepasan adat yang harus dikeluarkan agar

tanah tersebut bisa jadi hak milik

2. Belum terpenuhinya tenaga kerja yang sesuai kompetensi

Penyelesaian yang dilakukan: menseleksi tenaga kerja yang mau

bekerja dan dilatih agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan

3. Semua kebutuhan material konstruksi harus didatangkan dari luar Pulau

Papua.

Penyelesaikan yang dilakukan: merencanakan dengan benar semua

kebutuhan yang diperlukan agar tidak menghambat target dari usaha

kita. Harga bisa mencapai 150 persen dibandingkan dari pulau jawa.

4. Seringnya pemadaman listrik secara bergilir dan belum terjangkaunya

aliran listrik ke seluruh daerah bagian Papua Barat.

Penyelesaian yang dilakukan: menyiapkan genset untuk mensupply

kebutuhan listrik.

12

Realisasi program kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Papua Barat.

Mekanisme kemitraan dilakukan dengan mengikut sertakan pengusaha lokal

untuk bersama sama dengan WIKA mengerjakan proyek yang diperoleh

WIKA. Bina lingkungan yang dilaksanakan WIKA dilakukan dengan

memberikan CSR dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah setempat melalui kegiatan seperti penanaman pohon,

pembersihan jalan yang dilalui kendaraan proyek, serta memberikan

sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan yang akan WIKA

lakukan.

Catatan

Komisi VI DPR RI meminta surat edaran mengenai pekerjaan proyek

pembatasan pekerjaan pekerjaan proyek.

H. Pertemuan Dengan Perhimpunan Bank Negara

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pencapaian kinerja didukung pengembangan jaringan kantor dan e-

chanel, terdiri dari 21 jaringan kantor berupa 10 cabang dan 11 cabang

mikro. Didukung dengan 107 atm, 833 mesin edc, dan 565 agen laku

pandai (layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif).

Perkembangan jaringan mendorong pertumbuhan nasabah sampai

dengan bulan Juni 2018 sebesar 159,2 ribu. Penambahan rekening

dana pihak ketiga (DPK) 11,1 ribu nasabah di tahun 2018.

Penyaluran KUR di Papua Barat pada tahun dari 2015 sampai dengan

Juni 2018 sebesar Rp117,9 miliar kepada 2.997 debitur. Dengan NPL

KUR Bank Mandiri di Papua Barat per Juni 2018 sebesar 1,03 persen,

trendnya turun dari tahun 2014 sebesar 1,91 persen.

Realisasi dana pihak ketiga sampai dengan bulan Desember 2017

mencapai sebesar Rp.3,81 T Dengan CAGR sebesar 8.89 persen lebih

tinggi disbanding CAGR dana perbankan yang sebesar 7.73 persen.

Peningkatan CAGR ini disebabkan karena CAGR tabungan sebesar

8.95 persen, Giro sebesar 14.24 persen dan deposito sebesar 6.19

persen. Realisasi penyaluran kredit sampai dengan bulan Desember

2017 mencapai sebesar Rp.1.78 T dengan CAGR sebesar18 persen.

Secara nasional, Bank Mandiri membukukan kenaikan aset menjadi

Rp1.155,5 triliun pada akhir triwulan II-2018.

13

Kontribusi pajak dan deviden Bank Mandiri secara nasional sejak tahun

1999 sampai dengan bulan Mei 2018 adalah Rp.164,8 T.

Penyaluran kredit diprovinsi Papua Barat sampai Juni 2018 sebesar

Rp1.448 M, growth dari Desember 17 sampai dengan Desember 16

sebesar 11.12 persen dengan CAGR selama 4 Tahun sebesar 18.00

persen.

Total penyaluran kredit modal kerja dan UMKM sampai dengan

Desember 17 sebesar Rp. 1.682 M (tumbuh sebesar 8.49% dari tahun

2016).

Dengan tingkat pertumbuhan tahunan terbesar ada di bidang usaha

pertambangan yang tumbuh sebesar 91.42 persen, bidang pertanian,

perburuan dan sarana pertanian tumbuh sebesar 33.91 persen.

Akumulasi penyaluran KUR di Wilayah Papua Barat sebesar Rp 118 M

dengan jumlah rekening sebesar 2.997 rekening, dengan portofolio aktif

sebesar Rp 24.5 M dengan NPL sebesar 3,39 persen dan jumlah

rekening aktif sebesar 939 rekening.

Disamping itu Bank Mandiri area Sorong masih berfokus kepenyelesaian

kredit bermasalah sehingga untuk pertumbuhan bade untuk sementara

berfokus di Kredit Serba Mikro. Rencana penyaluran KUR tahun 2018 di

Papua Barat sebesar Rp 58 M.

Kontribusi pajak dari tahun 1999 sampai dengan 2018 sebesar Rp.

125,8 Triliun, sementara deviden pemerintah Rp. 39,9 Triliun.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PT Bank Mandiri

(Persero) yaitu:

1) Masyarakat belum memahami produk perbankan, sehingga

diperlukan edukasi dan bimbingan dalam pengenalan produk

14

perbankan tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat

memanfaatkan untuk peningkatan usaha.

2) Tidak semua calon debitur KUR memiliki e-KTP dan NPWP

(persyaratan dalam sistem Informasi Kredit Program).

Saran dan Rekomendasi

1. Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia

mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga

legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan

penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.

2. Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan

administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan

bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan

keuangan dapat tercermin dengan baik.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Lingkup operasi BRI di Provinsi Papua Barat terdiri dari 58 vabfab kantor

konvensional BRI, 663 jaringan kerja elektronik dan 847 agen Brilink.

Layanan BRI mencakup 13 Kabupatn/Kota di seluruh Papua Barat.

Kenerja BRI di Papua Barat dalam meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Untuk kredit sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4,174 triliun,

naik dari tahun 2017 sebesar Rp. 3,874 triliun. Sementara untuk

simpanan sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 4,024 triliun.

Penyaluran KUR di BRI terdiri dari 2 jenis, KUR Kecil dan KUR Mikro.

Angka penyaluran KUR dalam 5 tahun terakhir, secara total masih

dibawah target yang ditetapkan. Hanya pada tahun 2014 saja bisa

melebihi target hingga 124 persen, setelah itu tidak melempaui target.

Total penyaluran KUR Kecil posisi Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 171.410

Juta sebanyak 727 debitur. Pencapaian penyaluran Tahun 2018 sebesar

47.67% dari target. Total penyaluran KUR Mikro posisi Bulan Juni 2018

sebesar Rp. 425.117 Juta sebanyak 21.556 debitur. Pencapaian

penyaluran Tahun 2018 sebesar 54.00% dari target.

Total Penyaluran KUR Papua Barat

Posisi penyaluran KUR di Papua Barat masih di dominasi

sektorekonomie perdagangan sebesar Rp. 326 milyar atau 61 persen.

15

Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi

Rasio tunggakan KUR cukup terjaga dengan baik. Untuk KUR Kecil

dominan menurun di tahun 2018 sebesar 2,15 persen, sementara tahun

2017 sebesar 2,45 persen. Namun untuk KUR Mikro cenderung naik dari

1,9 persen di tahun 2017 menjadi 2,80 persen di tahun 2018.

Anggaran yang dikeluarkan untuk Program PKBL tahun 2018 untuk total

Papua sebesar 13 milyar.

Catatan:

Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja

penyaluran kredi PT.BRI dan mengharapkan lebih dalam lagi ke

UKM.

3. PT Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk

Sejak 2007 – Juni 2018, BNI telah menyalurkan KUR secara Nasional

sebesar Rp.47.502,74 miliar dengan debitur 395.660 orang. Penyaluran

KUR di Provinsi Papua Barat Rp 238 miliar dengan debitur 1.074 orang

sejak 2007 – Juni 2018. Posisi Baki Debet KUR BNI di Provinsi Papua

Barat 30 Juni 2018 Rp 89 miliar dengan debitur 632 orang. NPL KUR

BNI Provinsi Papua Barat sebesar 3 persen.

BNI telah menyalurkan KUR secara Nasional sebesar Rp.47.502,74

miliar dengan debitur 395.660 orang dari tahun 2007 sampai dengan

Juni 2018. Penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat Rp 238 miliar

dengan debitur 1.074 orang sejak 2007 – Juni 2018. Posisi Baki Debet

KUR BNI di Provinsi Papua Barat 30 Juni 2018 Rp 89 miliar dengan

debitur 632 orang. NPL KUR BNI Provinsi Papua Barat sebesar 3

persen. Sektor perdagangan dominan memafaatkan KUR, dengan baki

16

debet sebesar Rp. 72 milyar atau 97,74 persen, sementara NPL sebesar

2,26 persen.

Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp.Milyar)

Sementara Kota Sorong disalurkan KUR terbesar di Papua Barat, yaitu

Rp. 49 milyar dengan jumlah debitur 312 orang.

Strategi BNI dalam mendukung pengembangan UMKM di Provinsi

Papua Barat:

Memberikan pendampingan peningkatan kemampuan magerial dan

perluasan pemasaran dengan menggunakan dukungan produk dan

jasa perbankan.

Memberikan pelatihan digitalisasi ke sector UMKM melalui Rumah

Kreatif BUMN yang dikelola oleh BNI di Kabupaten Wasai.

Bekerjasama dengan Pemda setempat dengan mendirikan

Kampoeng BNI Arbotek dengan unit usaha binaan antara lain

perikanan tangkap, dive shop, homestay yang dikelola oleh BUMDes.

Beberapa permasalahan yang dihadapi BNI di Papua Barat dalam

mendukung pengembangan UMKM antara lain:

1) Umumnya pelaku usaha UMKM belum memiliki legalitas jaminan

yang memenuhi syarat (masih berupa Girik tanah/ segel).

2) Salah satu sarana penyaluran kredit pada UMKM adalah penyaluran

KUR dengan pola Linkage program namun hal ini terkendala

terbatasnya perusahaan/lembaga/ koperasi yang layak untuk

berperan sebagai mitra untuk pembiayaan KUR.

3) Banyak pengusaha kecil yang kurang fokus pada satu bidang usaha

yang jelas (sering berganti usaha).

Saran dan Rekomendasi

1) Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia

mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga

legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan

penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.

17

2) Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan

administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan

bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan

keuangan dapat tercermin dengan baik.

3) Pelaku usaha UMKM agar dapat memiliki penerus dalam

menjalankan usaha sehingga tidak hanya mengandalkan key

person, sehingga kelangsungan usaha lebih terjaga apabila terjadi

sesuai dengan key person.

4) Pelaku usaha diharapkan dapat fokus dalam menjalankan usaha

khususnya pada sektor yang potensial dan sesuai dengan

pemahaman dan keahlian ybs sehingga tidak menjalankan usaha

yang tidak dipahami seluk beluk bidang usaha tersebut.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Untuk mendukung layanan Bank BTN di Provinsi Papua Barat, Bank

BTN memiliki 23 jaringan outlet yang terdiri dari 2 KCP, 2 ATM dan 19

KLKK. Wilayah kerja dari 23 jaringan tersebut untuk melayani Kabupaten

Manokwari, Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Outlet KCP Manokwari

dan Sorong dibuka untuk melayani kredit KPR, kredit konsumtif lainnya,

serta layanan penghimpunan dana.

Penyaluran kredit di Provinsi Papua Barat didominasi oleh kredit KPR

dan kredit consumer lainnya. Realisasi penyaluran kredit tahun 2017

sebesar Rp 112,5 milyar dan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar

Rp 48,4 milyar, didominasi untuk KPR subsidi. Untuk seluruh kredit

sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp 282,3 milyar.

Untuk meningkatakan produktivitas KPR dibutuhkan mendatangkan

dana dari luar Papua Barat. Dana Pihak Ketiga didatangkan sebesar

Rp90,138 milyar ditahun 2017, sampai dengan Juni 2018 Rp56,65

milyar.

Akumulasi pajak Kantor Cabang Jayapura total Rp1,599 m sampai

dengan bulan Juni 2018.

Perkembangan penyaluran kredit Kantor Cabang Jayapura fokus pada

perumahan, pembiayaan KUR beorientasi pada bidang pendukungn

properti. Sampai dengan bulan Juni 2018 disalurkan total kredit

Rp255,573 milyar dengan 1.169 debitur.

18

Realisasi Kredit KC Jayapura (Rp.Juta)

Kantor Cabang Jayapura tahun 2014 menyalurkan KUR sebesar

Rp8,960 miliar dengan rasio NPL sebesar 6,78 persen, di tahun 2015

NPL mengalami kenaikan menjadi 20,14 persen atau naik 300 persen

lebih. Karena kondisi capaian terlalu rendah di tahun 2015, maka di

tahun 2016 BTN tidak menyalurkan kredit.

NPL KUR dan KUMK

Untuk mengembalikan rasio NPL dan KUMK kembali normal, BTN

melakukan strategi:

1. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas KUR/KUMK:

Penjualan agunan untuk proses penyelamatan kredit.

Telah dilakukan pembinaan kepada debitur dan pengajuan untuk

klaim Asuransi KUR

2. Upaya perbaikan pada proses analisa KUR agar kualitas kredit

dapat ditingkatkan

a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

berkesinambungan bagi analis, pemutus, dan petugas

monitoring kredit.

b. Evaluasi perbaikan proses bisnis kredit UMKM, antara lain :

Pengalihan kewenangan memutus kredit UMKM bagi Kantor

Cabang dengan NPL>10%. Kewenangan dialihkan ke Kantor

Wilayah.

Pembatasan portfolio realisasi baru kredit UMKM yang fokus

pada sektor Housing Related.

19

3. Membentuk Credit Risk Dvision (CRD) dalam menerapkan Four

Eyes Principles yang melakukan proses analisa dari sisi risiko atas

PAK yang diajukan terhadap semua kredit Konsumer maupun kredit

Komersial.

Program Bina Lingkungan dan CSR sampai dengan bulan Juni 2018

disalurkan total sejumlah Rp 6,1 miliar. Penyaluran dana didominasi

pada peningkatan sarana dan prasarana. Untuk program kemitraan

sampai dengan 5 tahun terakhir belum ada realisasi.

Catatan

1. Komisi VI DPR RI mengharapkan tidak terjadi kembali rasio NPL

yang tinggi.

2. Komisi VI DPR RI mejelasan terhadap tempat usaha pelaku UMKM

sehingga diperlukan suatu komunitas atau koperasi usaha sesuai

dengan jenis usaha yang dijalankan

3. Terdapat rekomendasi dari Komunitas atau koperasi mengenai

keberadaan usaha, kelayakan usaha dan telah beroperasi minimal 1

tahun

4. Komisi VI DPR RI mengharapkan pelaku UMKM diharapkan sudah

pernah menjadi nasabah perbankan untuk mengenalkan sistem

perbankan

III. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI ke provinsi Papua Barat.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan

pembangunan ke depan. Hasil dari laporan Kunjungan Kerja ini juga dapat

menjadi bahan rapat-rapat di DPR pusat untuk dicari solusinya secara bersama.

Semoga laporan ini membawa manfaat bagi daerah dan masyarakat khususnya

masyarakat provinsi Papua Barat.

Sekian dan Terima Kasih.

Ketua Tim,

Ttd.