1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES

KOMISI II DPR RI KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019 TANGGAL 14 FEBRUARI 2019

I. Pengantar

Dalam upaya melakukan fungsi pengawasan, maka Komisi II DPR RI

melakukan kunjungan reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Reses Komisi II DPR RI untuk mendapat masukan dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, serta permasalahan kepegawaian terutama yang berhubungan dengan masalah tenaga honorer, pelaksanaan UU Desa terutama yang berkaitan dengan dana desa & pendamping desa, dan persiapan Pemilu 2019.

Sedangkan terkait pengawasan pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,

untuk melihat sejauhmana program pemerintah terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria dan konflik pertanahan yang ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai sebuah sinergitas program PTSL, reforma agraria, maka kunjungan ini dilakukan di Kantor Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kunres Komisi II DPR RI beserta

Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY beserta Kepala Kantor Pertanahan se Nusa Tenggara Barat, serta para mitra Komisi II DPR RI. II. HASIL KUNJUNGAN

A. KUNJUNGAN LAPANGAN KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. Lalu Gita Aryadi menjelaskan didepan Komisi II DPR RI tentang kualitas pelayan Publik yang dilaksanakan selama ini di DPM-PTSP,

2

dalam hal pelayanan publik. Mampu mengalihkan zona kuning menjadi zona hijau di tahun 2017 dalam realisasi investasi. Bahkan di tingkat provinsi dalam kategori pelayanan publik oleh Kemenpan RB berhasil mendapatkan predikat terbaik III Nasional. Didampingi Ombusman Daerah Nusa Tenggara Barat, menjelaskan secara nasional tingkat kepatuhan pelayan publik di Nusa Tenggara Barat terbaik I di Indonesia

Kepala DPM-PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. Lalu Gita Aryadi juga menjelaskan, Saat ini DPM-PTSP Nusa Tenggara Barat telah melakukan terobosan baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan perizinan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu (SIPEPADU). Dimana program ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang cepat cermat dan tentunya menyenangkan bagi masyarakat.

B. HASIL KUNJUNGAN KE KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Rombongan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dr.

Zulkieflimansyah, MSc dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Sitti Romli Djalilah, MPd, Kepala OPD terkait, bertempat di ruang kerja Gubernur. Pertemuan yang bersifat silaturrahim tersebut diawali dengan sambutan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Ketua Tim Kunres Dr. H. Mardani menyampaikan bahwa Kunjungan ini

adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan Rehab dan rekon paska Gempa, juga inovasi – inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan publik. Komisi II memberikan apresiasi kepada Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Barat atas penyambutan Gubernur dan Wagub Nusa Tenggara Barat, karena di sebagian daerah rombongan Kunker sering hnay diterima oleh Sekda bahkan kadang Asisten Sekda. Selanjutnya Ketua Tim Kunres memperkenalan anggota tim Kunres Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunres.

Pemaparan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc

Alhamdulillah kami kompak selalu, ibu Wagub adalah seorang insinyur dan beliau dulu adalah Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, jadi sudah paham seluk beluk persoalan politik pemerintahan. Untuk masalah rekonstruksi setelah bencana gempa beberapa waktu lalu, kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat. Gubernur juga menyampaikan kondisi paska Gempa Lombok yang membuatnya tersentuh sekaligus bangga dengan warga Nusa Tenggara Barat. Yang membuat kami terenyuh saat itu adalah, saat paska gempa di palu, masyarakat kami yang terkena musibah juga ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu. Tradisi tersebut adalah bagus, dan merupakan respon dari Surat Edaran Mendagri terkait bencana.

3

Selain itu, perlu disampaikan bahwa bahwa sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat pra sejahtera. Meskipun daerah ini penghasil emas seperti yang ada di Sumbawa yang di kelola Newmont. Akan tetapi masyarakat untuk membeli 2 gram emas saja harus jadi TKI. Ini sebuah keprihatinan kami. Untuk itu kami berharap pemerintah meneruskan program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang ada di RPJMN yang targetnya 10 juta bidang. Karena di daerah kami masyarakat menanam jagung yang merupakan wilayah hutan. Ketika mereka menanam jagung kesejahteraan kelihatan hasilnya menjanjikan karena harganya bagus. Saya sudah konsultasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan beliau bersedia membantu.

Firman Subagyo

Bapak Gubernur, ketika lahan kehutanan dikonversi jadi hak milik apakah tidak bertentangan dengan UU. Karena perubahan hutan menjadi peruntukan lain itu harus persetujuan DPR. Memang pak Darmin Menko Perekonomian ahli keuangan akan tetapi beliau tidak paham masalah seperti ini, artinya UU harus diikuti.

Yandri Susanto

Tata ruang di rubah dulu tentunya.

Arif Wibowo

UU nya yang harus dirubah, penetapan wilayah hutan itu kan warisan kolonial mengapa masih dipertahankan. Makanya UU Pertanahan yang kita bahas harus hati-hati sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari

Sirmadji

TORA kalau memang dijalankan di Nusa Tenggara Barat harus diimbangi recoverynya tidak berjalan dengan sendiri.

Jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc

Untuk menjelaskan secara detail masalah rekonstruki gempa kami persilahkan ibu Wagub menjelaskan.

Jawaban Wagub Nusa Tenggara Barat Dr. Sitti Romli Djalilah, MPd

Ada dana 3,5 Trilyun yang diberikan pemerintah yang langsung ke masyarakat melalui rekening yang sudah terdaftar. Selama gempa ada 200.000 rumah rusak, yang rusak berat 75.000 sekarang sudah terbangun 6000 rumah, untuk program tersebut ada program pendampingan, ada kelompok masyarakat (pokmas), kemudian ada fasilatator dari PU membuat RAB, kemudian setelah itu dibelanjakan dan kemudian dibuat rumah itu dengan gotong-royong sesuai dengan Inpres tidak bisa dikerjakan oleh pengembang

Persoalannya sampai saat ini masih ada trauma gempa, karena selama 3 bulan dari Juli, agustus, September 2018 telah terjadi 2000 kali gempa. Sehingga kadang orang masih trauma dengan bangunan beton. Akan tetapi kalau membuat rumah dari kayu, kami khawatir hutan akan gundul karena penebangan. Kalau hutan gundul maka bahaya banjir dapat setiap saat terjadi. Kita harapkan semua rumah yang rusak akan selesai sebelum pemilu yakni bulan April.

4

Ketua Tim Kunres Mardani

Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain

Zainuddin Amali

Di Jatim juga buka posko untuk bencana gempa di Lombok. Bagaimana pak Gubernur tentang inovasi yang selalu menjadi ide sejak kita bersama di Komisi VII dulu?

Jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc

Ya memang kita ini masyarakat yang mobilitasnya terbatas, pernah saya temui rekan saya, lahir di bekasi, sekolah di bekasi, dan kerja di bekasi. Saya kira ini yang perlu diperbaiki. Untuk itu kita kirim 1000 mahasiswa ke luar negeri sebagai bagian outward looking. Seharusnya pemerintah bisa ngirim 100.000 mahasiswa ke luar negeri. Kalau mereka pulang saya kira ada perubahan di Indonesia. Selain itu juga mungkin kerja magang di Jerman, Jepang sehingga mereka memiliki pengalaman internasional yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Pendidikan di luar negeri dan pemagangan kerja di luar negeri adalah upaya untuk menjadikan kita terbiasa dengan perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun saat ini teknologi itu menjadi bagian tidak bisa terpisahkan. Namun demikian, seberapa besar kita memperbincangkan sesuatu yang ideal itu sangat tergantung bagaimana upaya kita membuat pemilu tidak mahal. Kalau pemilu mahal maka semuanya tidak ada gunanya.

Ketua Tim Kunres Mardani

Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah 3,5 T dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami Juga meminta proyek the Mandalika, smelter di new mount segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NUSA TENGGARA BARAT dapat bergerak cepat.

Pertemuan dan silaturrahim selesai dan kemudian dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata serta ramah tamah.

C. HASIL KUNJUNGAN KE KPU NUSA TENGGARA BARAT

Sambutan dari Ketua KPU Nusa Tenggara Barat

Berkaitan dengan bencana gempa beberapa waktu lalu, maka yang paling parah adalah kantor KPU Lombok Utara. Karena kantor KPU sebagian besar roboh, maka kemudian diratakan dengan tanah karena tidak aman. Sedangkan kantor-kantor PPK menggunakan tenda. Akibat kerusakan tersebut memang ada kesulitan-kesulitan teknis karena listrik juga belum pulih maka beberapa proses dilakukan di Mataram.

Sedangkan kebutuhan logisitik sebagian besar sudah samapi ke KPU kota/kab yang belum sampai adalah surat suara dan formulir.

5

Ketua Tim Kunres Mardani

Kita ingin melakukan pengawasan pelaksanan pileg dan pilpres, karena ada fakta-fakta yang perlu didalami agar tidak menganggu pelaksanaan pileg dan pilpres, seperti di Cirebon banyak kertas suara di jemur. Kita tidak ingin terjadi hal semacam itu di sini. Sehingga kita ingin mendapat laporan sesungguhnya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.

Tanya Jawab

1. Tabrani Ma’mun

Bagaimana dengan surat edaran Bawaslu yang mengatur APK berbayar, ketika di pasang di jalan-jaln protokol. Karena ketika hal tersebut di atur maka kita memasang di tempat-tempat lain, tapi resikonya menggunakan kayu-kayu bakau, karena kayunya lurus-lurus. Sudah begitu, satu hari dipasang besoknya hilang Akhirnya terjadi pembabatan hutan-hutan bakau.. Jadi surat edaran tersebut tidak ramah lingkungan.

2. Sudiro Asno

a. Bagaimana dengan DPT 3,6 juta lebih. Setelah kejadian gempa apakah sudah ada perbaikan terdampak gempa?

b. Bagaimana animo masyarkaat terhdap pemilu setelah gempa? Adakah usaha-usaha untuk meningkatkan sosialisasi dampak terhadap gempa?

c. Bagaimana dengan perekeman KTP el terdampak gempa?

3. Yanuar Prihatin

a. Bagaimana pemahaman KPU terhadap kampanye citra diri, dan menterjemahkan dalam praktek di lapangan, misalnya kalau ada orang yang punya hajatan kemudian datang ke hajatan atau pengajian dan kemudian MC acara tersebut memperkenalkan seorang caleg kepada hadirin di pengajian atau nikahan?

b. Money politic terkait jual beli, misalnya saya punya warung, trus kemudian memberikan discount pada pembeli dengan mempengaruhi pemilih?

4. Dwi Ria Latifa

Berapa narapidana yang terdaftar di DPT?

5. Sirmadji

a. Dengan jumlah pemilih sebanyak 300 setiap TPS apakah cukup 3 bilik. Apakah KPU Nusa Tenggara Barat telah melakukan simulasi?

b. Apakah sudah ada rencana terhadap surat suara yang tidak terpakai

c. Bagaimana dengan minimnya dana bimtek untuk KPPS, sementara tingkat kesulitan di TPS sangat tinggi ?

Jawaban

1. KPU NUSA TENGGARA BARAT

Untuk masalah DPT di Lombok Utara dengan gempa berlangsung selama 3 bulan dari Juli, Agustus, September. Secara umum kita selalu memperbaharui, sehingga DPT sesuai fakta di lapangan. Karena DPT itu berbasiskan DPTB. Untuk Lombok

6

Utara, memang berat proses persiapan pileg dan pilpres, listrik sering mati, sehingga kita tarik prosesnya ke Mataram untuk sidalih. Kita juga punya desa binaan Gumantar di kaki Gunung Rinjani yang kita pantau terus perkembangannya. Untuk sosialisasi maka kami memiliki relawan demokrasi 55 orang per kota/kab untuk mensosialisasikan pemilu. Sedangkan, penetapan pemilih berbasis KTP el. Sehingga implikasinya untuk para mahasiswa di universitas-universitas, dan para santri di pesantren-pesantren, maka perlu dilakukan pendaftaran agar mereka tercantum DPTb, oleh karena itu kami melakukan penyisiran di tempat-tempat tersebut , agar mereka dapat di catat dalam DPTb.

Kemudian untuk pemilih yang berada di LAPAS, karena mereka kan kadang bukan orang sini, maka kita mendorong perekaman KTP el. Setelah dihitung mereka yang memiliki hak pilih jumlahnya 1803. Jumlah tersebut memungkinkan dibuat TPS di LAPAS. Untuk mekanisme coklit memang berat, apalagi sebagian pemilih menjadi TKI memang dilema. Kalau mereka tidak kembali ya tidak bisa memilih, kalau mereka tercantum dalam DPT pemilih di luar negeri maka mereka akan dicoret dari ada. TKI memang membuat partisipasi pemilih rendah. Seperti dalam Pileg 2014 partisipasinya hanya 77 %, sementara itu pilpres 2014 lebih rendah 71%. Untuk para mahasiswa yang belajar ke LN maka ada juga untuk mahasiswa minta dptb u LN, sehingga namanya kita coret dari daftar pemilih di sini.

Untuk pemilih sejumlah 300 di TPS, menurut hemat kami kemungkinan bisa menyelesaikan sebelum pk 24.00 artinya penghitungan di C1 plano selesai tgl 17 April 2019 pk 23.55, akan tetapi kalau termasuk membuat rekap dan salinannya untuk para saksi sebelum pk 23.55 terus terang kami tidak sanggup. Masalah yang menjadi perhatian kami justru perhitungan di PPK. Problem kami adalah adalah terkait PKPU 07 dimana perhitungan di PPK maksimal masih 10 hari dan harus pararel, tampaknya akan sangat berat. Untuk itu kita minta perhitungan di PPK dijadikan 14 hari lagi, seperti pkpu sebelumnya. Untuk itu kami minta agar kapasitas PPK perlu bimtek yang intens. Kami minta Komisi II DPR RI mendorong perhitungan di PPK dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari.

2. Bawaslu

Peristiwa di Nusa Tenggara Barat yang menonjol adalah netralitas ASN. Para pelaku pelanggaran pemilu adalah ASN, aparat desa, BPD, dan juga ada siasat oleh DPR aktif dalam melakukan kampanye. Baru-baru ini Lombok Tengah, ada caleg yang kebetulan tuan guru atau kyai, beliau diundang sebagai tuan guru, karena itu pengajian besar, sehingga ia merubah pengajian jadi kampanye. Inilah temuan pelanggaran karena menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Sebenarnya kalau tidak ada ajakan memilih tidak ada masalah, tapi kalau ada ajakan maka ada pelanggaran menggunakan tempat ibadah sebagai kampanye

APK di tempat bebayar atau ada restribusinya dilarang kecuali difasilitasi oleh KPU. Surat Edaran Bawaslu 1990 untuk mengawasi APK di tempat bebayar. Maka di tempat berbayar tersebut bukan kampanye sehingga hanya boleh gambar partai dan foto caleg, tidak boleh ada no caleg atau ajakan memilih. Di Nusa Tenggara Barat belum ada temuan adanya discount yang tidak wajar oleh caleg yang punya bisnis atau toko/warung.

Kasus netralitas ASN yang sedang kami proses adalah adanya PNS yang terlibat kampanye, kebetulan dia seorang Kepala Dinas dan istrinya caleg, maka dia melakukan kampanye kepada masyarakat untuk memilih istrinya. Persolan

7

selanjutnya adalah kurang adanya efek jera dari Rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Sudah begitu kadang rekomendasi tersebut datang terlalu lama. Repotnya hal tersebut terjadi di seluruh Nusa Tenggara Barat di 10 kabupaten/kota.

Tanggapan Ketua TIM Kunres Mardani

Peraturan pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar, sehingga pihak-pihak terkait harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya KPU Lombok utara perlu diperhatikan. Dan perlu menjadi perhatian KPU pusat, apakah perlu di sewakan tempat lain yang representative sehingga tidak terganggu oleh dampak gempa. Karena kalau prosesnya di tenda maka tidak layak. Orang bisa mudah sakit mungkin karena kedinginan atau kepanasan.

Tanggapan Ketua Komisi II Zanuddin Amali

Saya minta KPU perlu menyosialisasikan bahwa pemilu besok itu juga pileg bukan hanya pilpres. Karena fakta di lapangan banyak belum paham masalah ini. Masyarakat di kota saja ada yang belum paham, apalagi masyarakat di desa banyak belum tersosiaisasi tentang hal tersebut.

Soal waktu, hari yang sama jangan samapi lewat atau melampaui tanggal 17, maka rawan digugat. Keputusan MK tersebut sudah terpenuhi dalam PKPU. Dan kita berharap KPU dapat melaksanakan dengan tenang.

KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI meminta KPU NUSA TENGGARA BARAT untuk menyelesaikan perhitungan C1 plano di TPS pada tanggal 17 April 2019 agar tidak menimbulkan gugatan hasil.

2. Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk mempertimbangkan kembali batas waktu rekapitulasi perhitungan suara di PPK agar memudahkan penyelenggara pemilu di daerah.

D. HASIL KUNJUNGAN KE KANWIL BPN NUSA TENGGARA BARAT

Sambutan Kakanwil BPN NUSA TENGGARA BARAT Drs. Dalu Agung Dermawan, MSi

Selamat datang ke Nusa Tenggara Barat, perlu kami sampaikan bahwa saat ini ada 10 kantah telah hadir.Kebetulan saat ini bersamaan waktunya dengan rapat kerja daerah BPN se Nusa Tenggara Barat di mataram ini.

Sambutan Ketua Tim Kunres Dr. H. Mardani, M.Eng

Terima kasih bapak Drs Dalu Agung Dermawan Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto, Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Tata Ruang Wilayah II Brigjen Pol Hary Sudwijanto, Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Tata ruang Ketut Mangku, dan seluruh Kepala Kantor BPN se Nusa Tenggara Barat.

Kami dari Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan PTSL, reforma agrarian, dan permasalahan pertanahan. Sekaligus kami sampaikan bahwa tadi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, bapak Gubernur menyatakan ada 400.000 ha tanah yang masuk kawasan hutan yang dijadikan pertanian jagung, untuk itu

8

bagaimana penyelesaiannya karena lahan jagung tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sekaligus kami minta masukan terkati RUU pertanahan sudah hampir selesai,

Presentasi Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si

Terkait dengan bencana gempa kemarin maka berpengaruh pada program PTSL di Nusa Tenggara Barat. Karena menurut penilaian kami Kantor BPN Lombok Utara sangat berat melaksanakan PTSL, terkait masalah sarana prasarana dan personil serta kondisi masyarakat, maka PTSL di Lombok Utara digeser ke kantah lain dan disebar agar target PTSL sesuai dengan target yang sudah dicanangkan. Meski, dilanda gempa di pulau Lombok, PTSL kami mampu menyelesaikan lebih dari target atau 105% untuk tahun 2018 ini tentu capaian yang mengembirakan dan patut disyukuri.Selanjutunya untuk penanganan masalah kami dapat menyelesaikan 73% dari perkara yang ditargetkan selesai tahun 2018.

Terkait gempa bumi, maka sekarang dilakukan rehabilitasi kantor Kantah di Lombok Utara dan Mataram, untuk masyarakat kami melakukan penataan pemukiman, jalan agar lebih aman apabila terjadi gempa. Terkait tanah milik rakyat pasca gempa, mungkin akan dilakukan pengukuran ulang, karena pemukiman warga yang runtuh dan tidak aman untuk menjadi tempat tinggal telah di bolduzer oleh TNI. Pengukuran tersebut agarasset tanah milik rakyat terlindungi.

Selanjutnya Redistribusi tanah kami telah membagikan ke warga sebanyak 12.000 bidang. Sedangkan untuk tahun 2019, kami ditargetkanPTSL sebanyak 225.000bidang sedangkan yang tersertipikat sebanyak 165 ribu.

Terkait masalah tata ruang wilayah kami terus mendorong Kabupaten yang belum RTRW dan RTDR karena sebagian kabupaten/kota belum memiliki. Untuk masalah tanah terlantar di Sumbawa ada 600 ha tanah terlantara, ada tanah yang sangat luas sudah tidak ada yang memiliki akan tetapi hak keperdataan pemilik masih ada akan kita coba 2019 diselesaikan. Selanjutnya ada HPL provinsi dikuasai masyarakat di Gili Trawangan.Dan masyarakat tidak berani bangun, luasnya kurang lebih 75 ha.

9

10

11

12

13

Tanya Jawab

1. Firmansyah Mardanoes a. Kasus pertanahan dari 10 kantah Nusa Tenggara Barat, 209 kasus perkara

yang sedang berjalan 155 kasus, dari kasus ini, dari alokasi dana 1% sebenarnya lebih bisa banyak. Mediasi dulu baru ke pengadilan. Masalahnya kadang BPN kalau susah menyelesaikan maka dikonsiyansi ke pengadilan, sehingga masyarakat beradu di pengadilann

b. Saya agak heran dan terpana pemetaan obyek yang 20 th sudah bisa didaftarkan tapi masih dikuasai oleh pemilik HGU saya kira hal tersebut perlu diluruskan.

c. Dengan kasus sebanyak bagaimana dapat dikatakan mudah, sedang dan sukar. Karena bagi kita sebenarnya ada berapa sebaran kasus urgen yang menjadi masalah. Yang penting sebelum masuk ke ranah hukum, sebaiknya dimediasi dulu oleh BPN

d. Untuk HPL, memang Pemda yang memiliki tanah pantai, tapi masyarakat berdiam puluhan tahun jadi sebenarnya berhak atas tanah itu

e. Saya ini hobi drone, saya mempertanyakan akurasi pemetaan pakai drone akan bahaya karena bisa selisih 4-8 meter dengan kondisi yang nyata.

f. Meski sudah ada SKB menteri terkait biaya dalam PTSL dan pensertipikat, yang biayanya murah. Tapi kenyatan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk sertipikat 1 juta an,

2. Tabrani Makmun a. Apa ada perda terkait PTSL ? di Kulon Progo ada perda untuk pembiayaan

PTSL sebesar Rp 150 ribu. b. Di negara kita ini aneh pertanahan dan tata ruang di pusat satu, di daerah

pisah, bagaimana kontribusi BPN Nusa Tenggara Barat dalam pembuatan RTRW dan RTDR?

c. Saya kira untuk masalah pertanahan pasca gempa, perlu dimasukkan dalam RUU penanggulan bencana, karena itu termasuk dalam restrukturasi pasca bencana, penanggulan tanah setelah bencana

3. Sirmadji

Perlu kehatian-hatian dalam RUU pertanahan karena ada poin yg belum tuntas, produk BPN jangan sampai jadi obyek di pengadilan.

14

4. Sudiro Asno

Kasus ringan sudah selesai, sedang , dan berat bagaimana? Melibatkan pihak2 mana?Sejak kapan terindikasi terlantar, setelah tahu diapakan?

5. Deputy Sekretariat Kabinet Syafruddin

Bagaimana dengan pengaduan masyarakat terkait tanah pasca gempa.

6. Ketua Tim Kunres Mardani a. Bagaimana digitalisasi tanah di kita sebenarnya. Di Korea digitalisasi tanah

sudah 3 dimensi, dan itu sangat erat geospasial, dan untuk membuat sertipikat sudah murah dan pembayaran serta pemberian melalui mesin elektronik.

b. Apakah ada modus yang sama dengan Bali, dimana WNA memiliki tanah yang diatas namakan warga pribumi?

Jawaban

Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat Drs. Dalu Agung Dermawan, MSi.

Sebaran kasus memang yang terkait dengan masyarakat, seperti di mandalika.Kita juga minta tolong pemda untuk memediasinya, demikian juga di Sumbawa.Untuk masalah tanah, kasus ringan belum semua terselesaikan. Perlu kami jelaskan kasus itu berbeda dengan pengaduan akanmungkin cukup dimediasi.

Terkait masalah PTSL dan SKB tiga menteri, di Nusa Tenggara Barat pergub memang belum ada, akan tetapi perbub sudah ada, rata-rata biayanya antara 200-350 ribu. Bahkan di Lombok Barat tidak di pungut.Memang ada isu ada pungutan liaratas biaya sertipikat, tapi kalau di Nusa Tenggara Barat tidak sampai 1 juta.

Target PTSL terkait kondidi gempa, memang sibuk dengan rumah, sehingga sebaran pada daerah-derah aman dan lebih mudah dilaksanakan

Untuk Peta bidang tanah memang belum tentu tanah itu bersertipikat.Peta tersebut agar kelurahan atau desa tertata meski belum ada sertipikat.

Bapak DirjenTata ruang mengatakan tata ruang di daerah harus ada peran dari Kanwil BPN, maka kami selalu berkoordinasi masalah tersebut.Dan kami juga memberikan paraf persetujuan atas RTRW RTDR di setiap daerah.

Untuk masalah sertipikat kami ini dalam prakteknya dilapangan dihantui masalah, kalau ada masalah kita dipanggil polisi dan tidak bisa tidur, maka dalam proses tersebut perlu prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam setiap proses pembuatan produk agraria, bahkan setelah pensiuan kita juga masih was-was, terkait produk agraria yang telah dibuat.

Untuk pengaduan tanah pasca bencana, kita cuman bisa memprediksi bahwa kemungkinan adalah masalah batas, karena setelah gempa tanah diboduser oleh TNI.Sehingga potensi tersebut dapat di antisipasi lebih dini.

Untuk digilitasiasi baru warkahnya, baru di Kota Mataram dan Bima.Dan itu baru uji coba.Terkait kepemilikan asing, antara Bali dan NUSA TENGGARA BARAT memang ada kesamaan modus orang asing punya tanah melalui pribumi.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto, SH, MH.

15

Demikian gambaran di Nusa Tenggara Barat, kita berterimakasih kepada Komisi II DPR RI yang mendukung dari anggaran sehingga menjadi pendorong kita memperbaiki kinerja.

Terkait masalah tanah ringan, sedang, dan berat.Ketika saya pindah ke ditjen sengketa, maka saya mencoba mencari tahu bagaimana bisa menganggarkan sengketa-sengketa.Karena ada kasus yang susah diselesaikan, ada yang bisa ekseskuisi, ada yang cukup diberi penjelasan, itulah latar belakang penamaan kasus ringan, sedang dan berat.

Masalah penyelsaian sengketa, pertama, final konkrit;kedua, melalui mediasi; ketiga, sudah bisa memberikan status tapi ada masalah; keempat, melaksanan putusan pengadilan

Untuk masalah tanah hutan saat ini memang diserahkan ke kementerian kehutanan. Secara umum sekarang di Kementerian ATR/BPN ada kualifikasi pekerjaan ada bobot nilainya, sehingga Kanwil sudah bisa berkompetisi menyelesaikan kinerja dan mendorong kepala kantor tanah menuntaskan target yang diberikan.

Untuk seluruh Indonesia kita telah merampungkan 4500 kasus pertanahan, dan ada150 kasus Nusa Tenggara Barat telah diselesaikan. Kini ada 140 DIPA untuk penyelesaian kasus.

PTSL di Nusa Tenggara Barat, perlu kami mengucapkan terimakasihkepada Ombudsman RI atas informasi di lapangan, selain laporan tersebut kami,juga dapat laporan dari intelijen kepolisian dan kejaksaaan.Kita perlu evaluasi pelaksanaan PTSL sebagai upaya preventif sehingga kegitaan tersebut dapat diperbaiki dan meminimalisir penyimpangan.

Untuk tanah terlantar jumlahnya ada 2011 bidang, tanah terlantar karena tidak dipakai. Untuk memakainya maka perlu ada sk dari BPN. Namun kadang setelah sk terbit kemudian ada sengketa dan ada yang meminta agar dibatalkan sk itu. Terlepas apapun itu semua untuk memperbaiki sk atas tanah terlantar.

III. PENUTUP

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunres Komisi II DPR RI ke Nusa Tenggara Barat Dr. H. Mardani, MEng. Dan meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan koordinasi yang baik agar penanganan Nusa Tenggara Barat pasca bencana gempa bumi lebih dipercepat. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan bantuan-bantuan yang sudah direncanakan sejumlah 3,5 Trilyun. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar segera mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta smelter PT NNT sehingga mendorong perkembangan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Tim Kunres Komisi II DPR RI ke Nusa Tenggara Barat Dr. H. Mardani, MEng kepada Kepala Kanwil BPN Nusa Tenggara Barat beserta jajaranya agar meningkatkan pelayanan publik agar memberikan manfaat kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat.

16