- 1 -

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH(LPPD)BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2017

I. PENDAHULUANPelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur dan

sejahtera sesuai harapan pemerintah Kabupaten Manggarai yang dituangkan dalam

dalam RPJMD 2016-2021. Indikator-indikator yang menjadi ukuran terwujudnya

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai dapat dilihat dari capaian

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh

karena itu setiap perangkat daerah menyusun rencana kegiatan baik rencana jangka

pendek, maupun rencana jangka menengah (lima tahunan).

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai merupakan unit kerja yang

sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan fungsi staf dalam bidang analisis

formasi jabatan, kelembagaan, kinerja, pembinaan aparatur dan ketatalaksanaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini,secara fungsional tidak bersentuhan langsung

dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tetapi memberi daya ungkit bagi

SKPD lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanan tugas.

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih

transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat

mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui

sampai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan.

Salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan adalah laporan

penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini menyajikan capaian program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai pada

tahun anggaran 2017.

II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAHA. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Organisasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis formasi jabatan dan penataan

kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan kinerja dan aparatur pemerintah

daerah, serta melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan dan pengelolaan data / bahan analisis jabatan dalam rangka

penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

- 2 -

b. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem,

metode dan prosedur kerja.

c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kinerja dan reformasi

birokrasi pemerintah daerah.

Bagian Organisasi terdiri dari Kepala Bagian dan tiga Kepala sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Analisis Formasi

Jabatan dan Kelembagaan;

- Menyusun dan mengolah data di bidangAnalisis Formasi Jabatan dan

Kelembagaan;

- Melakukan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah

- Menyajikan dan membuat laporan di bidang Analisis Formasi Jabatan dan

Kelembagaan;

- Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang

kelembagaan dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang

kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja

perangkat daerah.

- MenyusunStandarKompetensiJabatanPerangkatDaerahdalamrangkapengi

sianjabatan yang lowongmaupunformasijabatan

b. Sub Bagian TataLaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Tatalaksana dan

Pelayanan Publik antara lain Pedoman Tata Naskah Dinas, Ketentuan Hari

dan jam Kerja Aparatur, Ketentuan Pakaian Dinas, penerapan Standar

Operasional Prosedur (SOP), Penyusunan dan penerapan Standar

Pelayanan Publik (SPP),

- Menyusun dan mengolah data di bidang Tataksana danpenyelenggaraan

pelayanan publik.

- Menyajikan dan membuat laporan di bidang Tatalaksana dan

penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Sub Bagian Kinerja dan ReformasiBirokrasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Kinerja dan

Reformasi Birokrasi antara lain Juknis tentang Sistem penerapan SAKIP

Kabupaten dan Perangkat Daerah, Road MapReformasi Birokrasi

- Menyusun dan mengolah data pelaporan kinerja Kabupaten dan Perangkat

Daerah;

- 3 -

- Memfasilitasi penyusunan dan penerapan SAKIP Perangkat Daerah

- Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten dan SAKIP

Perangkat Daerah dalam rangka penilaian akhir kinerja Kabupaten dan

Perangkat Daerah.

Untuk diketahui bahwa sesuai hasil evaluasi Menpan-RB atas SAKIP

Pemerintah Kabupaten Manggarai, sejak tahun 2013 nilai SAKIP 38,51

(dengan kategori ”C”= KURANG dan Tahun 2014 = 51, 98 (kategori ”CC”=

CUKUP BAIK), Tahun 2015 = 55,39, Tahun 2016 = 58,98.

- Menyesuaikan Road Map RB dengan perubahan regulasi yang lebih tinggi

- Menyajikan dan membuat Laporan di bidang Kinerja dan Reformasi

Birokrasi;

B. PERANGKAT DAERAH KAB. MANGGARAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat

Daerah maka Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan

DaerahKbupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Perda dimaksud

maka Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sbb :

a. Sekretariat Daerah tipe A;

b. Sekretariat DPRD tipe B;

c. Inspektorat Daerah tipe A;

d. Dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

2. Dinas Kesehatanmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe

Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangperumahan rakyat,

kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangktentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sosial;

7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anaktipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidangpengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

- 4 -

8. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga

Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpenanaman

modal, koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja

9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

12. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan

pemerintahan bidang persandian;

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang

pariwisata;

15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan;

16. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan dan

ketahanan pangan;

17. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

penyuluhan;

18. Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pertanian sub urusan peternakan; dan

19. Dinas Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan fan fungsi

penunjang urusan penelitian dan pengembangan;

2. Badan Keuangan tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

keuangan;

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B menyelenggarakan

fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Langke Rembong tipe A

2. Kecamatan Ruteng tipe A

- 5 -

3. Kecamatan Wae Rii tipe A

4. Kecamatan Cibal tipe A

5. Kecamatan Cibal Barat

6. Kecamatan Reok tipe A

7. Kecamatan Reok Barat tipe A

8. Kecamatan Satar Mese tipe A

9. Kecamatan Satar Mese Barat tipe A

10. Kecamatan Satar Mese Utara tipe A

11. Kecamatan Rahong Utara tipe A

12. Kecamatan Lelak tipe A

Selain itu, masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak dibentuk berdasarkan Perda

Nomor 9 Tahun 2016 tetapi ditetapkan sebagai perangkat daerah yi:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerahyang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : 2Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Manggarai, tetap melaksnakan tugas sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2012

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;

c. SekretariatDewanPengurusKorpridibentukberdasarkanPerdaNomor 1

Tahun2013

tentangPembentukanSekretariatDewanPengurusKorpriKabupatenManggar

ai. Hal inisesuaiketentuanPermendagriNomor 17 Tahun 2009

tentangPetunjukTeknisPenataanOrganisasiSekretariatDewanPengurusKor

priProvinsidanKabupaten/Kota

Susunanorganisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai dapatdilihat dalam

tabel berikut:

No Organisasi Perangkat Daerah Tipe JumlahsesuaiPerbuppembentukan

1. StafAhli 3

2. Sekretariat Daerah A 1

a. AsistenAdministrasiPemerintahandan

Kesra

1

1. Bagian 3

2. Sub Bagian 9

b. AsistenAdministrasiPerekonomiandan

Pembangunan

1

1. Bagian 2

2. Sub Bagian 6

c. AsistenAdministrasiUmum 1

- 6 -

1. Bagian 3

2. Sub Bagian 9

3. Sekretariat DPRD 1

1. Bagian 3

2. Sub Bagian 9

4. Inspektorat Daerah A 1

1. Sekretariat

2. InspekturPembantu

3. Sub Bagian

1

4

3

5. DinasPendidikan A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

6. DinasKesehatan A 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 12

7. Dinas PUPR B 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 2

Seksi 15

8. DinasPerumahan Rakyat,

KawasanPermukimandanPertanahan

A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

9. Satpol PP danPemadamKebakaran A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

10. DinasSosial A 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 12

- 7 -

11. DinasPengendalianPenduduk, KB

danP3A

A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

12. DinasPenanaman Modal, Koperasi, UKM

danTenagaKerja

A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

13. DinasLingkunganHidup B 1

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 2

Seksi 9

14. DinasKependudukandanCapil A 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 12

15. DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa B 1

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 2

Seksi 9

16. DinasPerhubungan B 1

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 2

Seksi 9

17. DinasKominfo C 1

Sekretariat 1

Bidang 2

Sub Bagian 2

Seksi 6

18. DinasKebudayaandanPariwisata A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

- 8 -

Sub Bagian 3

Seksi 15

19. DinasKearsipandanPerpustakaan A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

20. DinasKelautan,

PerikanandanKetahananPangan

A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

21. DinasPertanian A 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 12

22. DinasPeternakan A 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 12

23. DinasPerdagangan B 1

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 2

Seksi 9

24. BadanPerencanaan Pembangunan

danLitbang

A 1

Sekretariat 1

Bidang 5

Sub Bagian 3

Seksi 15

25. BadanKeuangan A 1

Sekretariat 1

Bidang 6

Sub Bagian 3

Seksi 18

26. BadanKepegawaiandanDiklat B 1

- 9 -

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 2

Seksi 9

27. BadanPenanggulanganBencana Daerah 1

Sekretariat 1

Bidang 3

Sub Bagian 3

Seksi 6

28. BadanKesbang-Pol 1

Sekretariat 1

Bidang 2

Sub Bagian 3

Seksi 4

29. BLUD RSUD 1

Sekretariat 1

Bidang 4

Sub Bagian 3

Seksi 8

30. Sekretariat DP Korpri 1

Sekretariat 1

Sub Bagian 3

31. Kecmatan 12

Sekretariat 12

Seksi 60

Subbagian 24

32. Kelurahan 26

Sekretariat 26

Seksi 78

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Bagian Organisasi)No. Urusan Aggaran Realisasi %1. Program

PenigkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangana. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja InstansiPemerintah KabupatenManggarai dengan Menyusun Laporan Kinerja

- 10 -

Kabupaten Manggarai, Laporan KinerjaSekretariat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan(RKT),Perjanjian Kinerja (PK), IKU KepalaDaerah dan Sekretariat Daerah tahun 2017: Belanja Pegawai 44.100.000 44.100.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa 149.895.000 144.994.800 96,73 Belanja Modal - -

2. Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan:Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat DaerahKab. Manggarai

Belanja Pegawai 18.900.000 18.900.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa 105.869.750 103.243.250 97,51 Belanja Modal - -

3. Program Peningkatan Pelayanan PublikKegiatan Pelaksanaan Forkompanda:

Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 40.150.000 38.020.500 94,69 Belanja Modal - - -

4. Program Peningkatan Pelayanan PublikKegiatan MONEV:

Belanja Pegawai 15.300.000 15.300.000 100 Belanja Barang dan Jasa 147.800.000 147.500.000 99,79 Belanja Modal - - -

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 3.780.000 100,00 Belanja Modal - - -

b. Kegiatan Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan: Belanja Pegawai 22.800.000 22.800.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa - - - Belanja Modal - - -

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 4.776.000 4.776.000 100,00 Belanja Modal - - -

d. Kegiatan Penyediaan ATK: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 35.870.846 35.866.000 99,98 Belanja Modal - - -

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 31.743.000 31.743.000 100,00 Belanja Modal - - -

f. Kegiatan Belanja Bahan Bacaan danPeraturan PerUU: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 4.032.000 1.680.000 41,66 Belanja Modal - - -

g. Kegiatan Penyediaan makan dan minum: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 24.336.000 14.306.000 58,78 Belanja Modal - - -

h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 253.400.000 253.292.200 99,95

- 11 -

Belanja Modal - - -6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

AParatur:a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 61.430.350 98,28 Belanja Modal - - -

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 100 Belanja Modal - - -

T O T A L 988.485.096 947.732.100 95,87

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN :1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien,

dengan realisasi capaian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran

Rp.3.780.000, realisasi anggaran Rp.3.780.000 atau 100%, capaian kinerja

kegiatan 100 %.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Honorarium

Pengelola APBDdari anggaran Rp.22.800.000, realisasi Rp.22.800.000,

capaian kinerja Terbayarnya honor bagi 5 orang pengelola APBD 100%.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan terwujudnya

lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman dengan anggaran

Rp.4.776.000, realisasi anggaran Rp.4.776.000atau 100%, capaian kinerja

kegiatan pembelian 11 jenis alat kebersihan 100 %.

d. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor dengan pengadaan 36 Item Alat

tulis kantor sehingga lancarnya penyelesaian administrasi kantor, dengan

anggaran Rp. 35.870.846, realisasi anggaran Rp. 35.866.000 atau 99,98%,

capaian kinerja kegiatan 100 %.

e. Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan dengan

Penggandaan (Foto Copy) 126.972 lembar bahan kebutuhan

administrasi Kantor, dengan anggaran Rp. 31.743.000, realisasi anggaran

Rp. 31.743.000 atau 100%, capaian kinerja kegiatan 100 %.

f. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –

undangan dengan berlangganan Koran 2 paket, dengan anggaran Rp.

4.032.000, realisasi anggaran Rp. 1.680.000 atau 41,66%, capaian kinerja

kegiatan 100%.

g. KegiatanPenyediaan makanan dan minuman dengan

tersedianyamakandanminuman harian kantor untuk 14 orang pegawai

selama 12 bulan dan makan-minum rapat, dengan anggaran Rp.

24.336.000, realisasi anggaran Rp. 14.306.000 atau 58,78%, capaian

kinerja kegiatan 100 %.

- 12 -

h. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan

terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

sebanyak 52 kali,dengan anggaran Rp. 253.400.000, realisasi anggaran

Rp. 253.292.200 atau 99,95%, capaian kinerja kegiatan 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional dengan telah

berfungsinya dengan baik 6 Unit kendaraan dinas roda dua dan 2 Unit

kendaraan roda empat dengan anggaran Rp. 62.500.000, realisasi

anggaran Rp. 61.430.350 atau 98,28%, capaian kinerja kegiatan 100 %.

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan

terlaksananya perbaikan peralatan kerja 6 unit laptop, 1 unit komputer PC,

2 unit printer sehingga berfungsi dengan baik, dengan anggaran Rp.

6.000.000, realisasi anggaran Rp. 6.000.000 atau 100%, capaian kinerja

kegiatan 100 %.

3. Program

PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuanganden

gan :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

Kabupaten Manggarai dengan Menyusun Rencana Kinerja Tahunan

(RKT),Perjanjian Kinerja (PK), IKU Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah

tahun 2017sebanyak 8 dokumendengan anggaran Rp.203.250.000,

realisasi anggaran Rp.189.094.800 atau 92,80%, capaian kinerja kegiatan

100%.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indicator

outcome: Terbentuknya Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan

duaKegiatan sebagai berikut :

Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, dengan anggaran

Rp.132.226.250, realisasi anggaran Rp. 122.143.250 atau 92,37%, capaian

kinerja kegiatan 100% yakni Penataan UPT dengan Penetapan Perbup antara

lain: Perbup Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan; Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan; Perbup

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan indikator outcome

terwujudnya kesamaan pemahaman SKPD dalam peningkatan pelayanan

publik

A. Kegiatan Pelakasanaan FORKOMPANDA:

- 13 -

Total anggaran Rp.40.150.000, realisasi mencapai 38.020.500 atau

91,39%. Realisasi kegiatan 94,69%.

B. Kegiatan Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan terlaksananya

monitoring danevaluasiLingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai

sebanyak 125 kali, dengan anggaran Rp. 163.100.000, realisasi

anggaran Rp. 162.800.000 atau 99,81%, capaian kinerja kegiatan 100

%.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSIPelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 berjalan lancar karena

didukung oleh 11 orang SDM Aparatur, fasilitas yang memadai dan pendanaan yang

cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 ( terlampir ).

D. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

1. Sumber Dana / Anggaran

- Pembiayaan Program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten

Manggarai dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

anggaran 2017.

2. Jumlahanggaran yang digunakan terdiri dari :

Belanja Pegawai Jumlah dana Rp. 101.100.000,-

Realisasi Rp. 101.100.000,-

Belanja Barang dan Jasa Jumlah dana Rp. 887.385.096

Realisasi Rp. 846.632.100,-

BelanjaModal Jumlah dana Rp. 0,-

Realisasi Rp. 0,-

Total dana :Rp.988.485.096,-

Realisasi :Rp. 947.732.100,-

Saldo Dana : Rp. 40.752.996,-

F. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DANGOLONGAN.

2. Jumlah Pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebanyak

11 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan jabatan sebagai berikut :

- 14 -

No

.

N a m a Pendidik

an

Jabatan Pangkat / Gol.

1. RemigiusHarum, S.Fil S1 Kabag Organisasi Pembina Tk. I,IV/b

2. YustinaSarenda, S. Psi S1 Kasubbag

Tatalaksana

danPelayananPublik

Penata,III/c

3. Frederikus M.C.D.

Haru, S. Fil

S1 Kasubbag Anforjab

&Kelembagaan

Penata Tk. I,III/d

4. Matilda H. Irma, A.Md D3 Kasubbag Kinerja

&ReformasiBirokrasi

Penata,III/c

5. Ambrosius Refin,A.Md D3 Staf PenataMd, III/a

6. Maria H. Bosko, SE S1 Staf PenataMd Tk. I,

III/b

7. Maxi Bilaut, A.Md S1 Staf PenataMd, III/a

8. Aloysius W. Arutama,

S. Sos

S1 Staf PenataMd, III/a

9. Siti Rugaiya, A.Md D3 Staf Pengatur Tk. I, II/d

10. Servasius Nggarang SMA Staf PengaturMuda,

II/a

11. Mince Hermina Ly SMA Staf PengaturMuda,

II/a

F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKANSarana dan Prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai yaitu Barang

Inventaris Bagian Organisasi sebanyak 28 unit sampai tahun 2017 dalam kondisi

baik dengan rincian :

1. Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Alat-alat angkutan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dan 5 (lima)

unit kendaraan roda 2 dengan total nilai Rp. 205.500.000,-;

- Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari 6 (enam) unit laptop dengan

nilai total nilai Rp. 67.303.500,-;

- Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari Camera 1 (satu) unit, proyektor 1

(satu) unit, layarproyektor 1 (satu) unit dan Microphone/Wireless Mic 1

(satu) unit dengan total nilai Rp. 37.150.000,-

2. Aset tetap lainya terdiri dari 12 (duabelas) unit buku dengan nilai Rp.

3.210.500.

Total Nilai Barang Inventaris Bagian Organisasi sampai dengan tahun 2017

Rp. 313.164.000,- dan telah tercatat dalam aplikasi SIMBAKDA Kabupaten

Manggarai (data terlampir).

- 15 -

IV. P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan

selanjutnya.

Ruteng, 24 Januari 2018Kepala Bagian Organisasi SetdaKabupaten Manggarai,

Remigius Harum, S. FilPembina Tk. INip. 19631001 199903 1 004

1

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATENTATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017KABUPATEN : MANGGARAI

N0 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN

Jenis Data(Tahun 2012)

CapaianKInerja Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3. KESELARASAN ANTARA

KEBIJAKAN PEMERINTAHANDAERAH DENGANKEBIJAKAN PEMERINTAH

Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDAtentang StandarPelayanan Publik 1 sesuaidengan peraturanperundang-undangan

Ada atau tidak adanyastandar pelayanan publik

Apabila ADA:Sebutkan hukumnya , PERBUPNomor 34 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Publik LingkupPemerintah Kabupaten Manggarai

Ada Bappeda/Bag.Organisasi/PPKAD/Bag. Hukum

Kelembagaan 22 Penataan PD Jumlah pembentukan PDberdasarkan Pp 18/2016

Jumlah PD/unit kerja, sbb::1) Bagian (Setda) = 12) Sekretariat DPRD = 13) SEkretariat DP Korpri = 14) INSPEKTORAT DAERAH = 15) Dinas = 196) Badan = 57) BLUD RSUD dr. Ben Mboi = 18) Kecamatan = 129) Kelurahan = 26

Jumlah PD/Unit kerja = 67 PD/unit kerja

67 PD/unitkerja

Bagian Organisasi

1 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat.Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman padaStandar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATENTATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017KABUPATEN : ManggaraiNAMA PD : Bagian Organisasi SetdaURUSAN YANG DILAKSANAKAN: Unsur Staf

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KEBIJAKAN TEKNISPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN

Program Nasional 1 (yangmelekat di kementrian/LPND)yang harus dilaksanakan olehPD

1 Jumlah ProgramNasional ygdilaksanakan oleh PD

Jumlah program Nasionalyang dapat dilaksanakanoleh PD dibagi jumlahprogram Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional(RKP), sebanyak ----- program.

- Jumlah program nasional yangdilaksanakan PD, sebanyak -----program

Tidak Ada Lihat Program Nasional RKP 2017untuk masing-masing urusan,terlampir.

Kesesuaian dengan kebijakanteknis yang ditetapkan olehpemerintah cq Kementerian /LPNK

2 Keberadaan StandardOperating Procedure(SOP)

Ada atau tidak ada Apabila Ada,sebutkan ada banyak 33 yangterdiri dari:

1. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPembentukan Organisasi danTata Kerja OPD;

2. SOP Penyusunan NaskahAkademik;

3. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Bupati TentangTugas Pokok, Fungsi dan TataKerja PD Lingkup; PemerintahKab. Manggarai

4. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Bupati TentangUraian Jabatan PD LingkupPemerintah Kab. Manggarai;

Ada 33 SOP SOP adalah petunjuk tertulismengenai apa yang harusdilakukan, kapan, dimana, olehsiapa, bagaimana cara melakukan,apa saja yang diperlukan danmenjadi pedoman bagi setiappejabat atau pegawai dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.SOP harus memenuhi NormaStandar Prosedure Kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Menteripembina teknis

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

Diisi oleh PD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

2

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

5. SOP Penyusunan KajianPembentukan PD BaruLingkup Pemerintah Kab.Manggarai;

6. SOP Pelaksanaan AnalisisBeban Kerja LingkupPemerintah Kab. Manggarai;

7. SOP Penyusunan LaporanHasil Analisis Beban KerjaLingkup Pemerintah Kab.Manggarai;

8. SOP Penyusunan StandarKompetensi Jabatan LingkupPemerintah Kab. Manggarai;

9. SOP Penyusunan RencanaKinerja Tahunan BupatiManggarai;

10. SOP Penyusunan PenetapanKinerja Bupati Manggarai;

11. SOP Penyusunan DaftarKehadiran Pegawai LingkupSetda;

12. SOP Penyusunan IndikatorKinerja Utama BupatiManggarai;

13. SOP KUA PPAS;14. SOP Penyusunan RKA;15. SOP Penyusunan DPA;16. SOP Agenda Surat Keluar;17. SOP Agenda Surat Masuk;18. SOP Penerbitan Surat Keluar;19. SOP Penyusunan Rencana

Pelaksanaan Forkompanda;20. SOP Penyusunan Laporan

Kegiatan Forkompanda;

3

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

21. SOP Pengajuan SuratPermintaan Pembayaran(SPP);

22. SOP Pengajuan SuratPermintaan Membayar(SPM);

23. SOP Penerimaan SuratPerintah Pencairan Dana(SP2D);

24. SOP Penyampaian SPJ;25. SOP Penyampaian Laporan

Keuangan (Neraca, LaporanRealisasi Anggaran, CatatanAtas Laporan Keuangan);

26. SOP Pengadaan ATK;27. SOP Penerbitan Berita Acara

Pemeriksaan ATK;28. SOP Pengajuan Kebutuhan

ATK;29. SOP Penerbitan Berita Acara

Penyerahan ATK;30. SOP Penyusunan Laporan

Barang Inventaris;31. SOP Pembuatan Kartu

Inventaris Barang;32. SOP Pembuatan Kartu

Inventaris Ruangan;33. SOP Penyusunan Laporan

Persediaan Barang ATK.2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harusdilaksanakan PD menurutPeraturan Menteri (PERMEN)

3 Jumlah PERDApelaksanaan yang adaterhadap PERDA yangharus dilaksanakanmenurut PERMEN

Jumlah PERDApelaksanaan PERMENyang ada dibagi jumlahPERDA yang harusdilaksanakan menurutPERMEN x 100%

- PERDA pelaksanaansebanyak 3 Perda

- PERDA yang sehatusnya,sebanyak 3 Perda

100 % 1. SPM Kesehatan2. SPM Sosial3. SPM Pendidikan4. SPM Lingkungan Hidup5. SPM BKKBN6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

4

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

3 PENATAANKELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatandan eselonering yangterisi

Jumlah jabatan yang ada(yang diisi) dibagi jumlahjabatan yang ada x 100%4/4 x 100 %

- Jabatan yang ada sebanyak 4jabatan

- Jabatan yang harus ada,sebanyak 4 jabatan

100 %

5 Keberadaan jabatanfungsional dalamstruktur organisasi PD

Ada atau tidak ada jabatanfungsional dalam strukturorganisasi PD

Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatanfungsional, --------.

Tidak ada Mengacu kondisi PDterakhir/updated Tahun 2017.

4 PENGELOLAANKEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDMdalam menyelenggarakantugas PD yang relevan denganurusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS PD terhadapTotal PNS Kabupaten

- PNS PD , sebanyak 11 personil- Total PNS Kabupaten,

sebanyak 4.884 personil

0,225% Mengacu kondisi PDterakhir/updated Tahun 2017.

7 Pejabat yang telahmemenuhi persyaratanpendidikan pelatihankepemimpinan

Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratan pendidikanpelatihan kepemimpinandibagi jumlah total pejabatPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syaratdiklatpim, sebanyak 2 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 4org.

50% Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2017.

8 Pejabat yang telahmemenuhi persyaratankepangkatan

Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratankepangkatan dibagi Jumlahtotal pejabat PD yang ada x100%

- Pejabat yang memenuhikepangkatan, sebanyak 4 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 4jbt.

100 % Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2017.

5

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

5 PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Kelengkapan dokumenperencanaan pembangunanyang dimiliki oleh PD

9 Keberadaan dokumenperencanaanpembangunan di PD-RENSTRA PD-RENJA PD-RKA-PD

Ada atau tidak adadokumen perencanaan PDberikut jumlahnya

Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang adatahun 2017, sebanyak 4 jenis, ygterdiri dari:1. Renstra Setda 2016-20212. RKT PD 20173. RKA PD 20174. DPA PD 2017

4 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJAPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPDyang diakomodir dalamRENJA PD

Jumlah Program RKPD yangdiakomodir dalam RENJAPD dibagi jumlah programdalam RENJA PD yangditetapkan pada RPJMD x100%5/5 x 100 %

- Program RKPD yangdiakomodir dalam Renja PD,sebanyak 5 program.

- Program Renja PD yangditetapkan dalam RPJMD,sebanyak 5 program

100 % Mengacu dokumen RKPD tahun2017 dan Renja-PD ybs.

Sinkronisasi program RKA PDdengan Program RENJA PD

11 Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA PD

Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA PD dibagijumlah program dalam RKAPD x 100%

- Program RENJA RKPD yangdiakomodir dalam RKA PD,sebanyak 5 program.

- Program dalam RKA PD,sebanyak 5 program.

100 % Mengacu dokumen RKA-PD tahun2017 dan Renja-PD ybs.

Perencanaan PelaksanaanProgram dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJAPD yang diakomodirdalam DPA PD

Jumlah Program RENJA PDyang diakomodir dalamDPA PD dibagi jumlahprogram dalam DPA PD x100%

- Program RENJA PD yangdiakomodir dalam DPA PD,sebanyak 5 program.

- Program dalam DPA PD,sebanyak 5 program.

100 % Mengacu dokumen RKA-PD tahun2017 dan dokumen DPA-PD ybstahun 2017.

6 PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 13 Alokasi anggaranbelanja PD terhadaptotal belanja APBD

Alokasi anggaran belanjaPD dibagi total APBD x100%

- Total Anggaran belanja PD,sebesar Rp, 988.485.096,-

- Total Belanja APBD, sebesarRp 1.123.250.081.627,-

0,088 % Mengacu APBD-P tahun 2017terakhir.

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadaptotal belanja PD(Realisasi)

Belanja modal dibagi totalbelanja PD x 100%

- Belanja Modal PD, sebesar Rp.0,-

- Total Belanja PD, sebesar Rp.947.732.100,-

0%

6

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja barang dan jasa(Realisasi)

Total belanja pemeliharaandari total belanja barangdan jasa PD) x 100%

- Total belanja pemeliharaanPD, sebesar Rp. 101.100.000,-

- Total belanja barang dan jasaPD, sebesar Rp. 846.632.100

11,94 %

16 Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja PD (Realisasi)

Total belanja pemeliharaandibagi total belanja PD x100%

- Total belanja pemeliharaanPD, sebesar Rp. 101.100.000

- Total belanja PD, sebesar Rp.947.732.100,-

10,68 %

Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporankeuangan PD (Neraca,Calk)

Ada atau tidak ada laporankeuangan PD berikutkomponen yang ada(Neraca, Calk)

Apabila Ada,Lapaoran keuangan ada,sebanyak 3 jenis, sbb:1. Neraca2. Laporan Realisasi Anggaran3. Catatan Atas Laporan

Keuangan

Ada sebanyak3 jenis :

Teliti apakah Laporan Keuanganyang ada sudah lengkap (Neraca,LRA,CaLK)

7 PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

Manajemen asset PD 18 Keberadaaninventarisasi barangatau asset PD

Ada atau tidak adainventarisasi barang atauasset PD

Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya.1. Buku Inventaris2. Rekapitulasi Buku Inventaris3. Kartu Inventaris Barang A s/d F4. Kartu Inventaris Ruangan

Ada

Penggunaan Asset PD 19 Jumlah yang tidakdigunakan oleh PD

Nilai asset dalam rupiah

yang tidak digunakan PD

dibagi total nilai asset

dalam rupiah yang dikuasai

PD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan,

sebesar Rp. 3.210.500,-

- Asset yang dikuasai PD,

sebesar Rp. 313.164.000

1,025 % Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5 Tahun.

(Total KIB B, KIB E dan InventarisBerlebih)

8 PEMBERIAN FASILITASITERHADAP PARTISIPASIMASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasimasyarakat

20 Jumlah fasilitas /prasarana informasi :1. Papan

Jumlah fasilitas / prasaranapartisipasi

Sebutkan jenisnya1. ..............

Jumlah sebanyak------ jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/ prasaranainformasi yang ada, tidak terbataspada daftar yang ada.

7

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

Pengumuman2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di

Mass Media

2. ..............

3. ..............

4. ..............5. .............

Responsivitas terhadappartisipasi masyarakat

21 Keberadaan SurveyKepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanyaHasil Survey KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan publik

Ada, Survey Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPenyelenggara Pelayanan Publik(3 PD yakni RSUD, KantorPelayanan Perijinan Terpadu SatuPintu (KPPTSP) dan SMA Negeri 2Langke Rembong)

Ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan olehPemda.