Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI PAPUA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015
TANGGAL 26 – 30 APRIL 2015
2
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI PAPUA Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015
Tanggal 26 – 30 Maret 2015
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja Surat Tugas Nomor: ST/22/ Komisi VI/DPR-RI/IV/2015 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 – 2015 ke Provinsi Papua
B. Ruang Lingkup
Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan serta rencana/program pembangunan yang akan dilakukan, terutama terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: a. Pemerintah Daerah Provinsi Papua. PT. Semen Indonesia, Perum
Perhutani, dan Perum Bulog. b. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank BRI, Bank BNI,
Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank Papua c. PT. Perusahaan Listrik Negara dan PLTU 2 Papua-Holtekam. d. PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT.
Brantas Abipraya. e. PT. Garuda Indonesia, PT. Freeport, dan PT. Sucofindo.
3
C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja
Susunan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI sebagai berikut: 1. Sdr. HERI GUNAWAN, SE. MBA A-346 KETUA TIM/FGERINDRA 2. Sdr. M.R. IHSAN YUNUS, BA, BCOM, MECOM A-133 ANGGOTA/FPDIP 3. Sdr. DARMADI DURIANTO A-148 ANGGOTA/FPDIP 4. Sdr. VANDA SARUNDAJANG A-224 ANGGOTA/FPDIP 5. Sdr. BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE.Ak.MM A-239 ANGGOTA/FPPG 6. Sdr. EKA SASTRA A-257 ANGGOTA/FPG 7. Sdr. Ir.H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364 ANGGOTA/FGERINDRA 8. Sdr. WAHYU SANJAYA, SE A-408 ANGGOTA/FPD 9. Sdr. SITI MUKAROMAH , S.Ag A-057 ANGGOTA/FPKB 10. Sdr. NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.TH.I A-045 ANGGOTA/FPKB 11. Sdr. REFRIZAL A-089 ANGGOTA/FPKS 12. Sdr. H. SLAMET JUNAEDI A-024 ANGGOTA/F.NASDEM 13. Sdri. DRS. BUDI JATNIKA, M.Si SET.KOM.VI 14. Sdri. RATU METY MULYANI SARI, SE SET.KOM.VI 15. Sdr. DEVI RISNAYANTI, SE SET.KOM.VI 16. Sdr. YUNI SUDARWATI, S.IP, M.Si P3DI 17. Sdri. TEGUH BIANTORO TV PARLEMEN
D. Jadwal Kegiatan
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada reses masa persidangan III tahun 2014 – 2015 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 April 2015. Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:
NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KET
1
Minggu, 26-4-2015
22.00 WIB Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR–RI berkumpul di Bandara Soekarna-Hatta Terminal 2 F.
Diatur oleh Set.Komisi VI
23.20 WIB Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR–RI take off dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Sentani Jayapura dengan Pesawat Garuda Airlines GA 656
s.d.a
2
Senin, 27-4-2015
06.45 WIT Tiba di Bandara Sentani Provinsi Papua, istirahat sejenak di VIP Room
Diatur oleh Protokol Pemda
07.30 WIT Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR–RI menuju Swiss Belhotel di Provinsi Papua (istirahat)
s.d.a
13.00-16.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Semen Indonesia, Perum Perhutani, dan Perum Bulog (didahului makan siang)
Rapat di Hotel
19.00 WIT Ramah Tamah dengan Pemerintah Provinsi Papua
Diatur oleh Protokol Pemda
3
Selasa, 28-4-2015
06.00-08.00 WIT Sarapan pagi di Swiss Belhotel Diatur oleh Set. Komisi VI
09.00-12.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI melakukan pertemuan dengan Direksi BI, OJK, PT. BRI, PT. BNI, PT. Bank Mandiri, PT. BTN, dan Bank Papua
Rapat di Hotel
12.00-13.00 WIT I S H O M A s.d.a
4
NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KET
13.00-17.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI melakukan kunjungan ke PLTU Holtekamp
Rapat di Hotel
17.00 WIT I S H O M A s.d.a
19.00 WIT Pertemuan dengan Direksi PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, dan Direksi PT. Brantas Abipraya.
Rapat di Hotel
4
Rabu, 29-4-2015
06.00-08.00 WIT Sarapan pagi di Swiss Belhotel (Check out)
Diatur oleh Set. Komisi
VI
08.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI menuju Bandara Sentani Jayapura
s.d.a
09.20-10.50 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI menuju Timika Papua dengan Pesawat GA 653
s.d.a
10.50-12.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR-RI melakukan peninjauan lapangan
s.d.a
12.00-13.00 WIT I S H O M A (Check in) (Hotel Rimba Raya)
s.d.a
19.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR–RI pertemuan dengan PT. Garuda Indonesia, PT. Freeport, dan PT. Sucofindo (didahului makan malam)
Diatur oleh Protokol
5
Kamis, 30-4-2015
06.00-08.00 WIT Sarapan pagi di Hotel Rimba Raya (Check out)
Diatur oleh Set. Komisi
VI
10.00-12.00 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR–RI menuju Bandara Mozes Kilangin Timika Papua
Diatur oleh Protokol
14.40 WIT Tim Kunker Komisi VI DPR–RI take off menuju Bandara Soekarno Hatta dengan GA 655
s.d.a
18.40 WIB Tim tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Diatur oleh Set. Komisi
VI
II. ISI LAPORAN A. DESKRIPSI OBYEK KUNJUNGAN KERJA
Papua merupakan propinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Republik Indonesia dan merupakan daerah yang penuh harapan. Daerahnya belum banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan sumber daya alam yang menyajikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut, dan keanekaragaman biotanya dan berjuta-juta tanahnya yang cocok untuk tanah pertanian. Di dalam buminya, Papua juga menyimpan gas alam, minyak, dan aneka bahan tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah.
Secara fisik, Papua merupakan Propinsi terluas di Indonesia, dengan luas daratan 21,9 persen dari total tanah seluruh Indonesia yaitu 421.981 km2, membujur dari barat ke timur (Sorong-Jayapura) sepanjang 1,200 km (744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura-Merauke) sepanjang 736 km (456 mile). Selain tanah yang luas, Papua juga memiliki banyak pulau yang berjejer di sepanjang pesisirnya. Di pesisir utara terdapat pulau Biak, Numfor, Yapen dan Mapia. Disebelah barat pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo, dan Yefman. Di pesisir Selatan terdapat pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak, dan Panjang, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Papua Guinea.
5
Keadaan topografi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi yang dipadati dengan hutan hujan tropis, padang rumput dan lembah dengan alang-alangnya. Di bagian tengah berjejer rangkaian pegunungan tinggi sepanjang 650 km. Salah satu bagian dari pegunungan tersebut adalah pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena disana terdapat 3 puncak tertinggi yang walaupun terletak didekat katulistiwa namun selalu diselimuti oleh salju abadi yaitu puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030m (15.090 ft), puncak Trikora 5.160 m (15.480 ft), dan puncak Yamin 5.100 m (15.300 ft).
Sungai-sungai besar beserta anak sungainya mengalir ke arah selatan dan utara. Sungai Digul yang bermula dari pedalaman Kabupaten Merauke mengalir ke Laut Arafura. Sungai Warenai, Wagona, dan Mamberamo yang melewati Kabupaten Jayawijaya, Paniai, dan Jayapura bermuara di Samudera Pasifik. Sungai-sungai tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat sepanjang alirannya baik sebagai sumber air bagi kehidupan sehari-hari, sebagai penyedia ikan maupun sebagai sarana penghubung ke daerah luar. Selain itu, terdapat pula beberapa danau, diantaranya yang terkenal adalah Danau Sentani di Jayapura, Danau Yamur, Danau Tigi, dan Danau Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai. Catatan: Ramah tamah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang didahului makan malam tidak dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, hanya diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajarannya. Ketidakhadiran Gubernur Provinsi Papua disebabkan karena menghadiri Musrenbangnas di Jakarta.
B. BADAN USAHA MILIK NEGARA, BANK INDONESIA, OTORITAS
JASA KEUANGAN, BANK PAPUA, DAN PT. FREEPORT 1. PT. Semen Indonesia
Pada 7 Januari 2013 dimulai tahap awal transformasi korporasi, perubahan perseroan menjadi strategic holding group, sekaligus pergantian nama dari PT. Semen Gresik menjadi PT. Semen Indonesia.
Pada tahun 2014, kapasitas produksi semen di Indonesia mencapai 71,5 mn ton dengan 29.5 mn ton produksi dari PT. Semen Indonesia. Kepemilikan saham dari PT. Semen Indonesia saat ini adalah 44 persen dimiliki BUMN dan 56 persen dimiliki non BUMN.
Konsumsi semen domestik pada tahun 2014 sebesar 62,210 mn ton dengan rincian 58,030 dipenuhi dari domestik dan sisanya dari impor. Impor semen didatangkan kebanyakan dari Vietnam.
Terkait rencana pembangunan pabrik semen di Papua, sejak Agustus 2014 telah melakukan pembicaraan lanjutan mengenai rencana kerja sama mendirikan pabrik semen dengan Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya hal ini ditindaklanjuti dengan diskusi detil rencana kerjasama dengan BUMD (PT. Irian Bhakti Mandiri dan PT. Semen Papua).
Pada tanggal 24 Februari 2015, SMI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang
6
ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan BUMD Kab. Jayapura (PD Baniyau). Saat ini PD Baniyau bersama SMI sedang dilakukan studi eksplorasi bahan baku di Kab. Jayapura.
SMI sejak tahun 2008 telah melakukan penjajakan pendirian pabrik semen di Papua. Namun, proses penjajakan mengalami kendala terkait pada kesesuaian RTRW, status kawasan hutan, kawasan lindung, dan kondisi infrastruktur di calon lokasi pabrik dan bahan baku yang diminati. Saat ini, telah ada beberapa kerjasama antara Pemda dengan pihak lain untuk pendirian pabrik semen. Untuk itu perlu ada dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif, untuk mempercepat penyelesaian kendala-kendala tersebut diatas.
Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan semen di Indonesia bagian timur, PT Semen Indonesia telah membangun dan mengoperasikan: 1. Unit Pengantongan di Sorong pada tahun 2012 sebagai hub untuk
wilayah Pulau Papua dan sekitarnya. 2. Pabrik Tonasa V di Biringkassi pada tahun 2014 sebagai pemenuhan
kenaikan permintaan semen di Indonesia bagian Timur.
Kebutuhan semen domestik di Indonesia bagian timur pada tahun 2015 diperkirakan meningkat besar, sehingga SMI tidak berencana melakukan ekspor ke PNG dari pabrik domestik. Peluang ekspor ke PNG dapat dilakukan apabila: 1. Kelebihan stok domestik di wilayah Indonesia Timur yang jaraknya
dekat dengan PNG (ada pabrik baru di pantai utara Papua). 2. Intersales company dari SMI Grup. Kendala yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SMI: 1. Kendala operasional yang dihadapi perusahaan diantaranya:
Kenaikan tarif listrik.
Kenaikan BBM yang memberikan dampak kenaikan bahan baku dan penolong serta biaya transportasi.
Depresiasi Rupiah terhadap USD dan EUR. 2. Kendala ekspansi kapasitas yang dihadapi perusahaan diantaranya:
Pembebasan lahan.
Isu lingkungan. 3. Kendala eksternal kapasitas yang dihadapi perusahaan diantaranya:
Pertumbuhan infrastruktur s.d bulan Maret 2015 belum menggembirakan.
Rekomendasi
Komisi VI DPR RI mengharapkan agar PT. Semen Indonesia memperkuat dari segi marketing.
Terkait kendala infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan maka diperlukan adanya sinergi dengan BUMN lain yang terkait infrastruktur.
7
PT. Semen Indonesia harus memastikan kesiapan perusahaan sehingga rencana untuk mencapai international company tidak lepas dari Nawa Cita. Perseroan harus menyiapkan global value dan transformational scorecard, serta penjelasan tentang pencapaian 4P untuk disajikan di Rapat Dengar Pendapat di Jakarta.
PT. Semen Indonesia harus memastikan bahwa kapasitas semen bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik terutama untuk menyambut MEA 2015 agar tidak diambil pemain asing.
Komisi VI DPR RI sangat mendukung dan siap membantu pembangunan pabrik semen di Papua.
Perlu adanya koordinasi antara kementerian dan BUMN yang ada untuk mengatasi permasalahan, terutama infrastruktur, di Papua.
Pendirian pabrik semen harus tetap memberdayakan sumber daya lokal. Harus dihindari kondisi dimana masyarakat sekitar hanya menerima dampak negatif dari pendirian pabrik, sehingga nilai pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Komisi VI DPR RI mengharapkan adanya sinergi antara BUMN terkait infrastruktur. Akan lebih baik jika BUMN infrastruktur dalam pembangunannya menggunakan semen dari PT. Semen Indonesia
Catatan:
PT. Semen Indonesia belum memberikan informasi mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta CSR yang telah dilakukan. Informasi tertulis mengenai PKBL dan CSR akan dikirimkan ke Sekretariat Komisi VI DPR RI.
PT. Semen Indonesia dimintai masukan mengenai rencana perubahan UU tentang BUMN
2. Perum Perhutani
Perum Perhutani adalah BUMN, mengelola hutan produksi dan lindung di Jawa Madura seluas 2,4 juta hektar. Dasar hukum Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010. Perum Perhutani memiliki peran strategis dalam mendukung kelestarian hutan, lingkungan, sosial budaya, dan perekonomian: 1. Menanam rata-rata 50.000 Ha/tahun; 2. Menkonservasi 772 sumber mata-air dan 327 air terjun debit tinggi; 3. Mengelola Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) di beberapa
KPH; 4. Mengelola 122 destinasi wisata alam & ekowisata eksotik; 5. Mengelola hutan bersama 5.379 desa sekitar hutan di Jawa Madura;
dan 6. Menghasilkan udara bersih atau oksigen gratis.
Perum Perhutani memiliki 3 unit kerja yaitu Divre Jateng, Divre Jatim, dan Divre Jabar dengan total luas hutan 2.444.998 Ha yang terdiri dari 1.808.440 Ha hutan produksi dan 638.557 hutan lindung. Perum
8
Perhutani tidak mendapatkan PSO untuk pengelolaan dan pemeliharaan hutan lindung.
Selain terkait pengelolaan hutan, Perum Perhutani juga mendukung program diversifikasi pangan. Strategi yang dipilih untuk mendukung program tersebut adalah: 1. Intensifikasi budidaya tanaman pangan melalui Panca Usaha
Pertanian dengan optimalisasi pola agroforestry. 2. Perluasan areal tanaman agroforestry pada tumpangsari tanaman I
s.d III dan pada lahan kawasan hutan tidak produktif. 3. Prioritas jenis tanaman pangan adalah padi dan jagung.
Perum Perhutani saat ini belum memiliki area operasi di Papua,
namun berdasarkan Surat Menteri BUMN No.: S-90/MBU/2012 Tgl. 29-02-2012 perihal penugasan Perum Perhutani untuk pelaksanaan pengembangan industri sagu, maka Perum Perhutani akan mendirikan pabrik sagu di Kampung Tapuri Distrik Kais Kab. Sorong Selatan Prov. Papua Barat. Luas areal 15.000 Ha dan kapasitas produksi pabrik di rencanakan 100 ton/hari tepung sagu. Pembangunan pabrik sampai dengan saat ini baru mencapai 80 persen.
Dalam rangka menyambut MEA 2015, Perum Perhutani menerapkan Bussiness Process Reengineering (BPR) dimulai dari pengelolaan bisnis di hulu sampai dengan hilir. BPR didasari atas hasil scanning dan analisa kondisi internal dan eksternal perusahaan. Selain itu dilakukan juga pengelolaan SDH lestari melalui: FSC(Forest stewardship council), PHPL(Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), dan Controlled Wood.
Perum Perhutani juga melakukan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu, dengan prinsip-prinsip:
Efisiensi.
Nilai tambah tinggi, hilirisasi pembangunan pabrik derivat, gondorukem, dan terpentin.
Inovasi produk.
Pembaharuan tehnologi (mesin-mesin industri).
Sertifikasi: ISO 9001-2008, COC(Chain Of Custody), SVLK (Sistem verifikasi legalitas kayu).
Sementara untuk sistem pemasaran, untuk mendapatkan harga
terbaik, Perum Perhutani melakukan lelang, kontrak, dan langsung/online.
Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perum Perhutani sampai saat ini belum melakukan penyaluran dana PKBL pada Provinsi Papua Barat. Penyaluran dana PKBL masih sebatas dalam dan luar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa dan Madura.
Perum Perhutani telah ikut andil dalam program pangan yaitu melalui GP3K. Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)
GP3K yang selama ini dilakukan oleh Perum Perhutani yaitu penanaman komoditi jenis padi, jagung, dan kedelai pada dalam
9
kawasan hutan pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
Perum Perhutani menyediakan lahan (pada tanaman umur 1 – 3 tahun dengan pola tanam tumpang sari) sementara anggota LMDH sebagai penggarap lahan.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan, Perum Perhutani melakukan koordinasi dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan memberikan pinjaman berupa saprotan (sarana produksi pertanian) kepada penggarap anggota LMDH melalui dana PK (Program Kemitraan) yang bersumber dari BUMN lain yang telah bekerjasama.
Kendala yang dihadapi
Terkait rencana pembangunan sagu, Perum Perhutani mengalami permasalahan meliputi: 1. Belum ada powerplant sehingga terpaksa membangun
sendiri. 2. Transportasi, baik transportasi darat maupun sungai (jalan
darat Siranggo-Kais + 8 Km, sementara transportasi sungai dan dermaga untuk bongkar muat hasil produksi).
3. Depot BBM. 4. Sarana pendukung yaitu perbankan.
Rekomendasi
Terkait kendala kebutuhan akan energi listrik untuk pembangunan pabrik sagu, Perum Perhutani seharusnya membangun powerplant sendiri. Pembangunan power plant ini harus disesuaikan dengan kondisi lokasi. Jika lokasi sekitar pabrik kaya akan sumber daya alam gas maka sebaiknya power plant berbahan bakar gas. Oleh karena itu perlu dilakukan pembicaraan lintas kementerian untuk pemanfaatan gas tersebut
Perum Perhutani sebaiknya menggarap juga area hutan diluar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Perum Perhutani harus memperkuat sisi marketing jika ingin masuk ke bisnis komersial dan menjelaskan tujuannya. Perum Perhutani harus memiliki strategi yang tepat terkait dengan diferensiasi kegiatan yang dilakukan. STP harus sesuai dengan 4P. Perubahan ini jangan sampai hanya merupakan salah satu celah untuk mendapatkan uang.
Perum Perhutani sebaiknya bisa melakukan integrated farming di Papua.
Catatan:
Perum Perhutani diminta memberi masukan mengenai rencana perubahan UU tentang BUMN
Komisi VI DPR RI akan mengundang Perum Perhutani dalam Rapat Dengar Pendapat pada masa sidang IV di Jakarta.
10
3. Perum Bulog Berdasarkan wilayah kerja, Perum Bulog Divre Papua dan Papua
Barat membawahi 11 subdivre/kansilog yang tersebar di kedua provinsi. Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat memiliki total kapasitas gudang sebesar 58.700 ton yang tersebar di 12 wilayah. Saat ini stok yang ada adalah 43.439 ton sementara kebutuhan per bulan 14.636 ton, maka ketahanan pangan di Papua dan Papua Barat hanya 2,97 bulan. Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat belum mencapai swasembada. Kendala yang dihadapi a. Kendala yang dihadapi Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat
dalam mengembangkan bisnis adalah : 1. Penyediaan stock dan distribusi komoditi pangan pokok (beras
premium dan gula pasir) belum dapat berlangsung secara kontiniu karena sangat tergantung pada daerah produsen (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan).
2. Biaya distribusi terutama biaya angkut yang relatif tinggi terkait dengan tingkat kesulitan geografis yang ada, terutama ke wilayah Pegunungan Tengah, semua angkutan menggunakan pesawat udara dengan biaya tinggi.
Dengan keterbatasan dan kendala tersebut, realisasi bisnis
Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat tahun 2014 hanya mencapai omzet sebesar Rp.7.844.073,07 namun mengalami kenaikan 74 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar Rp4.511.400.000,00. Komoditas dalam kegiatan bisnis Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat antara lain beras premium dan gula pasir. Khusus perdagangan beras, Divre Papua dan Papua Barat bekerjasama dengan UPGB Divre Sulawesi Selatan dan pengusaha penggilingan yang ada di Sulawesi Selatan.
b. Kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam penyiapan ketersediaan
komoditi/beras: 1. Provinsi Papua dan Papua Barat bukan daerah sentra produksi
Beras, kecuali Kabupaten Merauke. Namun hasil produksi padi/beras Kab. Merauke hanya mencukupi kebutuhan penyaluran untuk lima (5) kabupaten yang berada di wilayah kerja Perum Bulog Sub Divre Merauke, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digul, dan Yahukimo. Pada tahun 2014 stock beras hasil produksi Merauke sebanyak 4.000 ton didistribusikan masing-masing ke Sub Divre Fakfak sebanyak 500 ton, Sub Divre Sorong sebanyak 2.000 ton, Sub Divre Manokwari sebanyak 500 ton, dan Sub Divre Biak sebanyak 1.000 ton. Kendala yang dihadapi dalam mengirimkan beras tersebut adalah tidak adanya jalur kapal kontainer dari Merauke ke wilayah tersebut di atas sehingga kapal kontainer dari Merauke menuju ke Surabaya dulu baru kemudian didistribusikan
11
keempat wilayah Sub Divre di atas sehingga mengakibatkan biaya tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dukungan Komisi VI DPR RI agar Pemprov Papua melalui Perusahaan Daerah dapat membeli kapal kargo/barang yang dapat mengangkut barang khusus antar wilayah Papua dan Papua Barat;
2. Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan stock Divre Papua dan Papua Barat di suplai (movenas) dari Divre Jawa Timur dan Divre Sulawesi Selatan.
Dalam penyiapan ketersediaan stok, Kantor Perum Bulog Pusat
yang mengatur pendistribusian beras antar wilayah dalam kegiatan movenas (move nasional) maupun movereg (move regional) sehingga ketahanan stok masing-masing Divre dapat tercukupi pada tingkat stock yang aman.
c. Kendala yang dihadapi Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat
dalam proses penyaluran: 1. Kondisi geografis di Provinsi Papua dan Papua Barat yang
sangat sulit serta luasnya wilayah yang harus dijangkau. 2. Keterbatasan sarana angkutan barang, baik angkutan darat, laut
maupun udara. 3. Walaupun dengan adanya kendala geografis dan keterbatasan
sarana dan prasarana angkutan tersebut, namun kegiatan operasional penyaluran tetap berjalan dengan baik, hanya kadang-kadang mengalami keterlambatan.
Dalam melakukan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah dan
Raskin oleh Perum Bulog khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat terkendala oleh beberapa faktor antara lain:
1. Terbatasnya space gudang yang dimiliki oleh Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat. Gambaran kapasitas gudang dan penyebarannya sebagai berikut :
KEB/BULAN
UNIT KAPASITAS TON
1 Jayapura 2 7,000 3,824
2 Wamena 3 3,000 2,072
3 Biak 4 12,000 813
4 Serui 2 2,000 554
5 Nabire 3 4,000 1,173
6 Merauke 11 11,700 1,813
7 Timika 2 2,000 716
8 Manokwari 2 2,500 888
9 Sorong 4 11,500 2,158
10 Fakfak 1 2,000 394
11 Teminabuan 1 1,000 231
35 58,700 14,636 Jumlah
Satuan ton
NOSUBDIVRE/
KANSILOG
GUDANG
Sumber: Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
12
Kapasitas gudang yang dimiliki Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat dibandingkan dengan rencana penyaluran secara total dirasakan cukup, namun apabila melihat per daerah terdapat beberapa daerah yang kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan jumlah penyaluran yang harus dilayani. Idealnya terdapat stok (kapasitas gudang) minimal 3 kali jumlah kebutuhan setempat. Selain itu juga diperlukan penambahan unit gudang terutama di daerah sentra produsen seperti di Merauke.
Untuk itu perlu adanya penambahan beberapa unit gudang di beberapa daerah sebagai berikut:
Jayapura, masih dibutuhkan 1 unit gudang kapasitas 3.500 ton untuk kebutuhan penampungan stok untuk kebutuhan setempat maupun untuk penampungan stock (transit) untuk pengiriman ke Kansilog Wamena.
Manokwari, kapasitas gudang yang tersedia hanya 2.500 ton masih dibutuhkan tambahan 1 unit dengan kapasitas 3.500 ton.
Merauke sebagai daerah sentra produksi untuk menampung hasil pengadaan beras setempat/lokal perlu adanya penambahan 1 unit gudang kapasitas 3.500 ton.
Sulitnya alat transportasi yang tersedia serta sulitnya medan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terdapat beberapa daerah tidak bisa ditempuh melalui jalan darat sehingga alat transportasi satu-satunya adalah melalui udara seperti di Wamena dan daerah pegunungan tengah lainnya. Hal ini mengakibatkan beban biaya transportasi yang cukup tinggi/mahal.
2. Pada umumnya dermaga pelabuhan di Provinsi Papua dan
Papua Barat sangat terbatas sehingga apabila ada kapal penumpang yang akan masuk, kapal cargo harus keluar dari dermaga dan kegiatan terhenti sedangkan intensitas kunjungan kapal penumpang 2 kali per minggu sehingga pelaksanaan pembongkaran memakan waktu yang cukup lama.
Rekomendasi
Komisi VI DPR RI mengharapkan agar gudang Bulog yang sudah
ada harus dipastikan tidak mengalami perubahan fungsi. Namun
jika tidak bisa difungsikan sesuai dengan fungsi awalnya, maka
sebaiknya gudang tersebut difungsikan untuk keuntungan Bulog
secara maksimal.
Perlu perbaikan transportasi agar harga pangan terutama beras
tidak terlalu tinggi.
Perum Bulog harus mempunyai dan menyiapkan sebuah konsep
untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini perlu dilakukan
karena persaingan yang semakin ketat. Perum Bulog juga harus
memikirkan mengenai bagaimana cara mencapai swasembada
pangan jika tidak memiliki lahan.
13
Bulog jangan terlalu memaksakan “beras” untuk di Papua. Bulog
harus menjadi salah satu aktor dalam diversifikasi pangan di
Papua.
Komisi VI DPR RI mengharapkan mendapatkan paparan
mengenai perbedaan kewenangan Perum Bulog saat ini dengan
saat dulu pada saat RDP. Kewenangan Perum Bulog sepertinya
semakin terkikis, apalagi setelah dibentuknya satu badan usaha
baru yaitu PT. Pangan Indonesia.
Terkait dengan Raskin, bulog harus melakukan pemutakhiran
data dan secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Bulog mendapatkan dukungan secara politik dari Komisi VI DPR
RI dalam melakukan kegiatan dan menjalankan program.
Catatan:
Perum Bulog diminta memberi masukan mengenai rencana perubahan UU tentang BUMN
Komisi VI DPR RI akan mengundang Perum Bulog dalam Rapat Dengar Pendapat masa sidang IV di Jakarta.
4. Bank Indonesia Sebaran bank di Papua belum merata di 29 Kabupaten/Kota, masih
hanya terbatas di Kabupaten/Kota besar seperti Jayapura. Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan untuk mengakselerasi pertumbuhan daerah baru. Meskipun biayanya tinggi karena jika di daerah terpencil maka 24 jam operasi harus menggunakan generator, sementara harga BBM sangat mahal.
Pada triwulan IV 2014, rata–rata bulanan aliran uang kartal di Provinsi Papua masih mengalami net outflow sebesar Rp3,2 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak uang tunai yang keluar dari Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena mayoritas produksi belum ada di Papua. Mayoritas barang-barang baik konsumsi pangan dan bahan bangunan masih didatangkan dari luar Papua. Dinamika permintaan uang kartal akan naik seiring faktor musiman seperti hari raya dan akhir tahun. Salah satu tantangan di Papua adalah pembayaran kewajiban pemerintah baik untuk keperluan operasional, kebutuhan pegawai, dan penyelesaian proyek masih menggunakan transaksi tunai. Terhambatnya transaksi non tunai dikarenakan masih lemahnya jaringan telekomunikasi
Hingga triwulan I 2015, kinerja perbankan di Papua masih terjaga dengan baik. Risiko kredit perbankan Provinsi Papua relatif terjaga dibawah ketentuan 5 persen. Meskipun demikian, rasio NPL terlihat mengalami peningkatan dari 4,04 persen pada triwulan IV 2014 menjadi 4,57 persen. Penundaan proyek pembangunan pemerintah daerah akibat dari Pemilu 2014 menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan NPL Provinsi Papua.
Pada Desember 2014 telah didirikan PT Jaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Papua, dengan modal disetor pertama Rp.50 miliar oleh
14
Gubernur. Kredit ini ditujukan untuk pengusaha kecil dan mikro asli Papua. Pendirian PT. Jamkrida Papua ini untuk membantu pengusaha kecil dan mikro yang seringkali belum memiliki KTP, NPWP, dan status kepemilikan tanah sebagai jaminan yang masih ulayat. PT. Jamkrida Papua ini akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan.
Sejalan dengan kinerja perbankan, penyaluran kredit UMKM juga cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, resiko kredit UMKM juga mengalami kenaikan yang terutama terjadi pada sektor perdagangan yang terutama disebabkan oleh:
1. Berkurangnya tanggung jawab dari nasabah karena kerjasama penjaminan.
2. Penurunan kinerja subsektor hotel seiring penerapan kebijakan pembatasan kegiatan di hotel.
3. Belum dilakukannya perpanjangan kredit yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh kinerja administrasi perbankan.
Kendala yang dihadapi
Kendala dalam memperluas jaringan adalah dalam infrastruktur.
Mayoritas transaksi masih tunai, karena transaksi tunai masih
terhambat jaringan telekomunikasi.
5. Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bertugas mengatur dan melindungi konsumen. OJK Jayapura mengawasi 15 bank umum, 2 bank syariah, 7 BPR, 1 BPR syariah, 2 pasar modal, 20 asuransi, 1 dana pensiun, dan 10 lembaga pembiayaan. OJK Jayapura membawahi wilayah Papua dan Papua Barat.
Terkait pengaturan masih terpusat, namun daerah memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan. Edukasi kepada konsumen dilakukan melalui Simolek, yaitu kendaraan operasional untuk sosialisasi baik kepada masyrakat maupun ke instansi terkait. Rekomendasi
OJK sebaiknya melakukan kajian terkait maraknya praktek “gesek
tunai”. Komisi VI DPR RI khawatir jika praktek ini akan mengarah
ke praktek kejahatan (narkoba dan obat bius) dan money laundry.
Peran OJK harus lebih dimaksimalkan agar sektor perbankan
lebih berkembang.
Catatan: Otoritas Jasa Keuangan wilayah Papua baru berdiri pada 31 Desember 2014, sehingga belum ada kegiatan dan program yang bisa dilaporkan. OJK wilayah Papua berada di lantai 2 Gedung Bank Indonesia dengan 13 karyawan.
15
6. PT. BRI Sektor pinjaman meningkat setiap tahunnya, sampai dengan posisi
Maret 2015 sebesar Rp5,680 miliar. Segmen pinjaman didominasi oleh pinjaman mikro, hal ini sesuai komitmen BRI tetap fokus pada kredit UMKM. Penyaluran kebutuhan modal sektor koperasi sebesar Rp65 miliar kepada 247 kelompok koperasi di Provinsi Papua.
Realisasi KUR komulatif pada 2014 tercatat Rp1.320 miliar meningkat dari tahun sebelumnya, diikuti oleh jumlah debitur. Penyaluran KUR terus tumbuh dengan tingkat NPL di tahun 2014 sebesar 1,6 persen. Tingkat pengembalian kredit terlihat dari NPL sebesar 1,6 persen menunjukkan penyaluran kredit yang sehat.
Saat ini Pemerintah menghentikan KUR selama melakukan evaluasi terhadap KUR. Sambil menunggu evaluasi KUR oleh Pemerintah, maka Bank BRI mengeluarkan produk KUPEDES Rakyat sebagai pengganti KUR, sehingga tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat yang feasible namun belum bankable yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
• Sampai dengan akhir tahun 2014, penyaluran KUR Mikro BRI telah mencapai Rp.96,26 triliun
• Terdapat 13.688 pegawai yang fokus dalam menyalurkan KUR yaitu 8.731 orang Mantri KUR dan 4.957 orang Petugas Administrasi KUR
• Di tahun 2015 BRI akan menyalurkan Kupedes Rakyat sebesar Rp 10 triliun
Bentuk Program Kemitraan Yang Telah di Kembangkan • Teras Usaha BRI • Teras Usaha Pesantren • Teras Usaha Mahasiswa • Sinergi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Sebagai wujud komitmen dalam peran serta mengembangkan
Propinsi Papua, Bank BRI telah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebesar Rp.8.091.649.237 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di sektor:
1. Sarana Umum 2. Bencana alam 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Sarana ibadah 6. Pelestarian alam
Pada tahun 2014 Bank BRI berhasil menyalurkan program BRI
Peduli di Provinsi Papua sebesar Rp.1.315.022.754. Sedangkan total penyaluran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp.8.091.649.237. Beberapa bentuk penyaluran di Provinsi Papua di antaranya meliputi: Pendidikan, bantuan untuk sarana pendidikan di SD YPK Sota Papua, kesehatan, bantuan mobil ambulance bagi Kodam XVI Cendrawasih Khusus Batalyon Infanteri 751 Raider, bantuan Program Papua Sehat, sarana ibadah, bantuan pembangunan Gereja
16
Ebenheezer Jayapura, dan bantuan renovasi Masjid Al Iman Koramil Hawai.
Sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, BRI akan menyalurkan Kredit Pangan yaitu Kredit Modal Kerja dan/atau Kredit Investasi di sektor produksi, home industry, dan perdagangan sektor pangan yang diberikan dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan kedaulatan maritim.
• Kredit perbankan kepada sektor terkait pangan: 1) Pertanian, Kehutanan, 2) Peternakan, 3) Kelautan dan Perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2014 mencapai Rp.212 triliun, tumbuh ±19,5 persen dan tahun 2015 diperkirakan tumbuh Rp.43 triliun atau 20,3 persen.
• Kredit BRI kepada sektor terkait pangan mencapai Rp.99,8 triliun atau 47,01 persen dari total Kredit Perbankan Nasional pada sektor tersebut.
Bank BRI juga memiliki peran dalam Financial Inclusion dan Literasi
Keuangan. Bentuk-bentuk peran tersebut terwujud dalam: • BRI mengembangkan layanan keagenan yaitu BRILink.
Keuangan Inklusif (financial inclusion) adalah upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses dan/atau memanfaatkan jasa keuangan (unbanked dan unbankable people) karena berbagai hambatan antara lain tingkat kemiskinan, lokasi domisili di daerah terpencil, lokasi tempat bekerja yang jauh dari domisili dan biaya yang terkait dengan produk dan transaksi keuangan.
• BRILink adalah layanan keagenan BRI dimana BRI bekerjasama dengan pihak ketiga (agen) untuk melayani berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI mapun non-nasabah BRI, khususnya masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (unbanked atau unbankable).
• Agen BRILink merupakan kepanjangan tangan BRI untuk menjangkau wilayah-wilayah remote atau pasar-pasar tradisional yang sulit dijangkau perbankan karena skala ekonomi maupun kondisi geografis.
• Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan Konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.
• Pada Maret 2015 sudah terdapat 24.713 agen BRILink dan akan terus dikembangkan hingga mencapai 50 ribu agen BRILink pada akhir tahun 2015.
7. PT BNI
Secara umum ruang lingkup operasi perbankan BNI di Propinsi Papua dapat digambarkan sebagai berikut:
BNI hadir di Papua sejak tahun 1995 membuka kantor cabang pertama di Kota Jayapura.
17
Saat ini telah membuka kantor wilayah yang beroperasi sejak 1 November 2012 dengan jumlah outlet: 3 kantor cabang utama 14 setingkat kantor capem 101 jaringan ATM
Perkembangan penyaluran kredit secara keseluruhan di Propinsi
Papua dapat dijelaskan sebagai berikut: • Khusus untuk Propinsi Papua penyaluran kredit s.d. Maret 2015
sebesar Rp.990 miliar, dengan penggunaan untuk sektor produktif sebesar Rp.511 miliar dan sektor konsumtif sebesar Rp.479 miliar.
• Khusus untuk di Propinsi Papua penyaluran kredit Koperasi & UKM (dibawah Rp.1 miliar) s.d. Maret 2015 sebesar Rp.285 miliar yang tersebar di beberapa Kab./Kota kepada lebih kurang 331 debitur.
• Sektor pembiayaan terbesar adalah PHR 50,57 persen dan konstruksi 22,32 persen serta sisanya 27,11 persen pada sektor jasa-jasa dunia usaha & masyarakat, pengangkutan, pergudangan & komunikasi serta listrik, air, & gas.
Terkait dengan masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat
dijelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir penyaluran KUR di Papua telah menyentuh 420 debitur dengan jumlah penyaluran Rp.85,19 miliar, dimana posisi NPL per Maret 2015 sebesar 6,31 persen (penjaminan kredit Askrindo/Jamkrindo dan Asset)
Adapun data besaran pengembalian kredit dan tunggakan kredit berdasarkan wilayah, kab/kota di Propinsi Papua sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp.54,53 miliar yang tersebar di Kota Jayapura, Kab. Merauke dan Kab. Biak Numfor.
Dalam rangka Corporate Sosial Responsibility perusahaan berkaitan dengan program kemitraan/ PUKK dan program Bina Lingkungan, bentuk program dan mekanisme kemitraan serta nilai yang telah dikembangkan BNI 5 tahun terakhir adalah:
• Kampoeng BNI berbasis Industri Kreatif yang saat ini sudah tersebar di 14 Kab/Kota dengan nilai sebesar Rp.8,73 miliar dan jumlah mitra sebanyak 798.
• Kampoeng BNI berbasis pangan dan perikanan yang tersebar di 9 kab/kota dengan penyaluran sebesar Rp.7,42 miliar dan mitra sebanyak 706
• Program kemitraan yang tidak berbasis Kampoeng BNI telah disalurkan sebesar Rp.5,85 miliar kepada 3.668 mitra binaan.
• Khusus untuk Propinsi Papua penyaluran kredit kemitraan menggunakan pola perorangan maupun melalui lembaga sosial/lembaga keagamaan antara lain kerjasama dengan GKI Sinode Tanah Papua, Kelompok petambak ikan bandeng Holtekam, dengan kerjasama kredit dalam 3 tahun terakhir penyaluran kredit kemitraan sebesar Rp.2,2 miliar kepada 52 mitra binaan.
18
Perkembangan nilai yang disalurkan BNI untuk program Bina
Lingkungan adalah: • Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan BNI selama 5
tahun terakhir sebesar Rp.416,5 miliar. • Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan sejak berdirinya
Wilayah Papua November 2012 di Propinsi Papua sebesar Rp.7,7 miliar.
8. PT Bank Mandiri Kantor wilayah Papua yang berdiri pada tahun 2010 membawahi
Papua dan Papua Barat dengan 52 cabang di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah karyawan sebanyak 1.500 orang. Jumlah kredit yang disalurkan per Maret 2015 sebesar Rp.3,1 triliun.
Terdapat 363.004 rekening nasabah di Papua dan Papua Barat. Terdapat pertumbuhan sebesar 2,1 triliun dari posisi Desember 2010. Kredit UMKM mendominasi 51 persen dari portofolio kredit Bank Mandiri. Sementara sektor perdagangan merupakan sektor penyerap kredit terbesar. Kredit KUR yang disalurkan per Maret 2015 sebesar Rp.389 miliar kepada 3.726 debitur dengan komposisi dominan di sektor pertanian sebesar 56 persen.
Penyaluran PKBL/PUKK Provinsi Papua dalam 5 tahun terakhir, yang telah disalurkan sebesar Rp.12,0 miliar kepada 640 mitra binaan dengan mayoritas penyaluran pada sektor pertanian sebesar Rp.6,0 miliar dan perdagangan sebesar Rp.3,7 miliar.
Program Kemitraan yang dikembangkan: a. Pinjaman modal kerja/investasi yang diberikan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat untuk dipergunakan berusaha (belum bankable namun feasible) dan tidak memiliki fasilitas pinjaman di bank/BUMN lain.
b. Pembinaan kepada mitra binaan yang berbentuk pelatihan dan diikutsertakan dalam pameran.
Mekanisme Penyaluran
a. Pola Penyaluran Kemitraan One by One, yaitu penyaluran pinjaman kemitraan dengan cara langsung kepada calon mitra binaan.
b. Pola Penyaluran Kemitraan Linkage, yaitu penyaluran pinjaman kemitraan dimana ada avalist/penjamin yang menjamin/merekomendasikan calon mitra binaan.
Kendala yang dihadapi
• Jaringan telekomunikasi menghambat perluasan usaha.
9. PT. BTN Secara umum ruang lingkup operasi perbankan BTN di Propinsi
Papua dapat digambarkan sebagai berikut: • 1 unit kantor cabang (Jl. Koti No. 22 Jayapura) • 3 unit kantor capem (Waena, Manokwari & Sorong)
19
• 1 unit kantor kas (Sentani) • 10 jaringan ATM
Pergerakan BTN sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk
dan pertumbuhan perumahan. Bank BTN KC Jayapura telah menyalurkan pembiayaan di sektor
Koperasi dan UKM di Propinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2012 s.d. 2014 sebesar Rp.18.145 juta kepada 137 debitur, dengan baki debet sebesar Rp.10.920 juta. Dilihat dari jumlahnya sangat kecil, hal ini karena memang PT. BTN merasa bahwa itu bukan core competencies yang dimiliki.
Berdasarkan baki debet s.d. 31 Desember 2014 penyaluran KUR BTN di Propinsi Papua dan Papua Barat paling banyak ke sektor perdagangan besar, eceran, dan sektor jasa persewaan. PT. BTN jika ingin masuk lebih banyak ke sektor perdagangan, maka harus resegmenting dan disesuaikan dengan core competency yang dimiliki, harus berkaitan dengan sektor perumahan.
Bentuk-bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah dikembangkan, antara lain
• Penyaluran dilakukan melalui jaringan Kantor Cabang Bank BTN. • Melalui sinergi dengan BUMN lain dan Pemda setempat. • Melalui kerjasama dengan pihak sekolah dan Perguruan Tinggi. • Penyaluran program melalui kelompok-kelompok usaha. • Penyaluran kepada usaha mikro berbasis komunitas.
Rekomendasi • Pembukaan kantor cabang sebaiknya mempertimbangkan
mengenai jumlah pasar yang akan disasar (penduduk yang padat dan ada pertumbuhan ekonomi).
10. Bank Papua
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 4 Juta.
Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp 50 Miliar, kemudian sesuai hasil Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya
20
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp 150 Miliar. Kendala yang dihadapi
• Infrastruktur meliputi listrik dan jalan. • Transportasi. Biaya untuk melakukan pengawasan terhadap
proyek yang dibiayai sangat tinggi.
Catatan untuk BUMN Perbankan dan Bank Papua: • Komisi VI KUR sebaiknya tidak dihentikan meskipun sedang
dalam proses evaluasi. • Perlu adanya peningkatan koordinasi antara BUMN yang ada di
Papua dengan Pemda. • Terkait permasalahan jaringan telekomunikasi, perlu segera
dilakukan kerjasama dengan PT. Telkom. • Perbankan harus mempercepat proses kredit. • Perbankan harus memanfaatkan data identifikasi
PKK/Dasawisma yang ada di masyarakat. • Affirmative action perlu dilakukan di Papua terkait percepatan
agar pelaku usaha kecil dapat mengakses jasa perbankan dengan mudah.
• PKBL sebaiknya fokus pada pemberdayaan ekonomi. • Pelaku sektor perbankan sebaiknya jangan bertindak seperti
birokrat. • Perbankan harus memperhatikan kembali mengenai nilai tingkat
suku bunga agar bisa memiliki daya saing menghadapi MEA 2015.
• Komisi VI DPR RI akan mengundang PLN dan PT Telkom dalam Rapat Dengar Pendapat pada masa sidang IV di Jakarta untuk membahas permasalahan di Papua sesuai masukan dari BI dan OJK.
11. PT. PLN dan PLTU Holtekam
Provinsi Papua saat ini memiliki 59 Pusat Listrik, 294 unit mesin dengan Rasio Elektrifikasi 42,73 persen. Sementara Provinsi Papua Barat memiliki 61 Pusat Listrik, 224 unit mesin dengan Rasio Elektrifikasi 82,84 persen. Rasio elektrifikasi sangat rendah di Papua karena masih banyak daerah yang belum teraliri listrik. Jumlah pelanggan baru 459.811 pelanggan dari 3,5 juta penduduk.
Strategi pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Papua adalah: 1. Mengacu pada RUPTL 2015 – 2024. 2. Optimalisasi Excess Power. 3. Diversifikasi energi BBM ke Non-BBM dengan prioritas Energi
Terbarukan. 4. Kerjasama dengan Pemda, Swasta, dll.
Skema Kerjasama yang dikembangkan adalah:
21
1. Skema Excess Power. 2. Skema Sewa. 3. Skema IPP.
Kendala yang dihadapi
Masalah pembebasan lahan.
Pendanaan.
Ketersediaan kontraktor yang qualified. Rekomendasi
Terkait rencana 35.000 MW yang tidak mencantumkan secara detail Papua dalam rencana tersebut, Komisi VI DPR RI mengharapkan agar proyek di Papua dicantumkan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa memang ada kepedulian terhadap Papua. PLN harus melakukan perbaikan dalam “marketing communication” dan “public relations“. Sehingga masyarakat Papua tidak akan merasa ditinggalkan oleh Pemerintah. Selain itu, pencantuman Papua akan sangat mendukung pembangunan karena investor yang akan masuk tentu memperhatikan ketersediaan listrik.
Paradigma PLN harus diubah, listrik harus disediakan meskipun beban belum ada. Investor tentu akan berpikir ulang untuk melakukan investasi jika listrik belum tersedia. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antara dengan Pemda atau BKPM tentang mau dibawa kemana Papua.
12. PT. Waskita Karya
RUPS dijalankan oleh Komisaris Utama, sehingga tidak masalah jika Direktur Utama tidak hadir.
Suspensi saham terjadi karena adanya penurunan sebesar 3,46 persen. Namun penurunan ini ternyata tidak hanya terjadi pada saha PT. Waskita Karya, namun juga terjadi pada saham-saham lain, terlihat dari penurunan IHSG. Namun memang hanya saham TP. Waskita Karya yang ditahan karena akan melakukan Right Issue.
PLTA di Geyem bernilai 440 miliar saat ini tinggal komisioning. Sempat mengalami kendala selama setahun karena tidak bisa masuk ke sight akibat adanya pemalangan. Selain itu terowongan yang dibangun juga termasuk panjang yaitu 1,7km. Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Waskita Karya tidak melakukan paparan secara tertulis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PT. Waskita Karya telah diundang sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI yang berlangsung di Jakarta.
13. PT. Nindya Karya
Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Nindya Karya tidak melakukan paparan secara tertulis. Hal ini dilakukan dengan
22
pertimbangan bahwa PT. Nindya Karya telah diundang sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI yang berlangsung di Jakarta.
14. PT. Wijaya Karya (Persero)
Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Wijaya Karya tidak melakukan paparan secara tertulis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PT. Wijaya Karya tidak mempunyai proyek di Papua dan akan diundang pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI masa sidang IV di Jakarta.
15. PT. Brantas Abipraya PT Brantas Abipraya berdiri sejak tahun 1980, sebagai hasil
pemekaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas di Malang Jawa Timur. Kegiatan utama adalah jasa konstruksi sesuai dengan keahlian yang dimiliki Perseroan. Pada awalnya segmen pasar utama Perseroan adalah jasa konstruksi pengairan.
Pada saat ini Perseroan mempunyai Kantor Divisi di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Samarinda serta kantor cabang di Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin.
Pekerjaan konstruksi yang ditangani seperti: bendungan dan terowongan, drainase dan jaringan pengairan, reklamasi dan pengerukan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat, gedung, pabrik dan bangunan industri, pengeboran air tanah, dermaga, penahan gelombang dan tanah (Break Water dan Talud).
Selain menyediakan jasa konstruksi, Perseroan juga melakukan investasi Mini Hidro melalui Brantas Energi. Berbagai proyek di bidang PLTMH antara lain PLTM Padang Guci, PLTM Sako, PLTM Pancung Taba, PLTM Sarrambu. Perseroan juga melakukan pengadaan beton dan precast melalui Abipraya Beton. Saat ini BRAP memproduksi produk-produk precast antara lain:
Corrugated Concrete Sheet Pile
Flat Prestress Concrete Sheet Ple
I Girder, Box Girder, Box Culvert
U Ditch, V Ditch
Sesuai RJPP 2014-2018, PT Brantas Abipraya menargetkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 28 persen per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan PDB Nasional yang berkisar antara 5,8 persen - 8,0 persen(RJPMN 2015-2019).
Untuk dapat memenuhi target pertumbuhan tersebut, business plan disusun berdasarkan kebijakan sebagai berikut: 1. Pengembangan kompetensi inti, sehingga tidak lagi hanya
mengandalkan pekerjaan bangunan air (SDA) dari Pemerintah (Kementerian PUPERA). Strategi ini dilaksanakan melalui upaya diversifikasi usaha, dengan cara melakukan penetrasi ke pasar-pasar non SDA (terutama jalan, jembatan, dan gedung).
23
2. Pengembangan portofolio usaha, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan bidang konstruksi sebagai sumber pendapatan. Perusahaan sedang merintis usaha berupa investasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) melalui anak perusahaan, yaitu PT Brantas Energi. Di samping itu, perusahaan juga mulai membentuk SBU-SBU baru, yaitu Abipraya Beton dan Abipraya Properti. Untuk mendukung kebijakan tersebut, telah disusun strategi
korporasi sebagai berikut: a. Korporasi
Melakukan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA & PLTM) melalui anak perusahaan PT Brantas Energi.
Membentuk SBU Abipraya Beton dan Abipraya Properti untuk mengembangkan portofolio usaha perusahaan.
b. Pemasaran
Melakukan penetrasi pasar konstruksi baru, dari sisi pemberi kerja maupun produk.
Mengembangkan saluran pemasaran melalui kantor-kantor Divisi Regional yang tersebar di seluruh Indonesia.
c. Operasi
Menerapkan teknologi tepat guna untuk pelaksanaan pekerjaan proyek.
Melakukan pembinaan dengan mitra kerja lokal. d. Keuangan
Memanfaatkan fasilitas SKBDN/SCF untuk operasional proyek
Melakukan penerbitan obligasi untuk pengembangan bisnis beton dan properti
Mengupayakan kredit investasi untuk membiayai Investasi PLTA/PLTM
Dalam lima tahun terakhir, perusahaan tidak melakukan kerjasama
proyek infrastruktur dengan Pemerintah Daerah di Papua. Kegiatan perusahaan yang dilakukan di Provinsi Papua (dan Papua Barat) adalah dalam rangka melaksanakan kontrak proyek-proyek dari Pemerintah Pusat dan BUMN (PLN), sebagai berikut:
Proyek Pemberi Kerja
Lokasi
2010:
Pembangunan Jalan Prafi-Keybar
Pembangunan Jembatan S. Wariki (Tahap IV)
Kementerian PU Kementerian PU
Manokwari Manokwari
2011:
Pembangunan Jembatan S. Wariki (Tahap V)
Kementerian PU Manokwari
2012:
Pembangunan Jaringan Air Baku Kementerian PU Manokwari
2013:
Perbaikan Jalan Oransbari-Rasinski
Kementerian PU
Manokwari
24
Pembangunan Pembangkit Minihidro 2x1,25 MW
PLN Prafi
2014:
Pembangunan Jalan Wagete-Timika
Pembangunan Jalan Dekai-Oksibil
Bendungan Wariori
Kementerian PU Kementerian PU Kementerian PU
Nabire Wamena Manokwari
Strategi bisnis perusahaan di Papua sama dengan yang diterapkan
di daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat lokal.
Kendala yang dihadapi
Kendala teknis yang dihadapi pada umumnya berkaitan dengan kurang memadainya sarana/prasarana transportasi yang tersedia. Kendala non teknis relatif lebih mudah diatasi, karena mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh unsur pemerintahan daerah dan masyarakat.
Permasalahan mendasar yang dialami perusahaan adalah: a. Struktur permodalan
100 persen modal perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Per 1 Januari 2014, nilai ekuitas perusahaan adalah Rp.284 miliar dengan total aktiva sebesar Rp.1.151 miliar, mampu me-leverage pendapatan tahun 2014 sebesar Rp.2.838 miliar (10 kali ekuitas) dan laba bersih sebesar Rp.90,84 miliar. Di tahun 2015 perusahaan menerbitkan obligasi yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
b. Strategis Perusahaan didirikan tahun 1980 dengan core competency ahli bangunan air. Di satu sisi, perusahaan telah berhasil mengkapitalisasikan kompetensi ini sehingga menjadi market leader dalam proyek-proyek pengairan, khususnya pembangunan bendungan. Di sisi lain, kompetensi ini telah menjadi corporate brand yang agak membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan penetrasi ke bidang-bidang pekerjaan non pengairan. Yang sedang dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan rebuilding brand images, untuk mengubah persepsi pasar akan kompetensi perusahaan, melalui: SDM
Pengembangan sumberdaya manusia dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana strategi perusahaan, sebagai berikut:
Terus menambah jumlah tenaga melalui program rekrutmen berkelanjutan, baik tenaga fresh graduate maupun tenaga-tenaga berpengalaman.
Melaksanakan program pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
Teknologi Perusahaan selalu berusaha mengadopsi teknologi di berbagai bidang pelaksanaan proyek dan teknologi penunjang lainnya, termasuk teknologi informasi.
25
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan sejak tahun
1992 melalui Surat Keputusan Direksi No. 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi No. 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
Realisasi Penyaluran Dana PKBL lima tahun terakhir sebagai berikut:
Program Kemitraan (Juta Rupiah)
Propinsi Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
DKI Jakarta 105 160 442 150 575
Jawa Timur 55 50 - - 200
Jawa Barat - - 40 - 50
TOTAL 160 210 482 150 825
Bina Lingkungan & CSR (Juta Rupiah)
Propinsi Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Papua Barat 3,50
Sumatera Barat 7,50
DKI Jakarta 168,44 185,92 248,38 299,13 348,06
Jawa Timur 153,45 169,37 226,28 272,50 317,02
Jawa Tengah 27,60 30,47 43,20 49,02 57,00
Jawa Barat 95,82 105,76 141,30 170,17 198,20
Sumatera Utara 3,50 3,86 5,17 6,21 7,00
TOTAL 459,81 495,38 664,33 797,03 927,28
Rekomendasi
Sebaiknya diusulkan pengadaan proyek untuk dermaga dan
pelabuhan karena kota-kota di Papua ada di dekat sungai. Hal ini
akan lebih efektif dibandingkan jika membangun jalur kereta api.
Pembangunan proyek dermaga dan pelabuhan sebaiknya
dilakukan oleh BUMN yang ahli dalam pembuatan bendungan,
sehingga bisa diharapkan lebih awet.
Visi Misi PT. Brantas Abipraya harus disesuaikan dengan strategi
yang dipilih. Jika memang akan melakukan diversifikasi, maka
Visi Misi harus disesuaikan, mengingat bahwa core competencies
dari PT. Brantas Abipraya adalah pengairan. Apalagi jika dilihat
bahwa masih banyak proyek terkait pengairan yang tersedia.
Perlu dilakukan perbaikan dalam “profesionalisme” untuk
menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam MEA 2015.
Perlu ada sinergi antara BUMN, sinergi BUMN dengan
Pemerintah, serta sinergi BUMN dengan pelaku usaha lokal.
Komisi VI DPR RI akan mengundang PT. Brantas Abipraya dalam
Rapat Dengar Pendapat masa sidang IV di Jakarta.
26
Catatan untuk BUMN Infrastruktur:
BUMN infrastruktur diminta memberi masukan mengenai rencana perubahan UU tentang BUMN.
Direksi BUMN infrastruktur sebaiknya merapat ke BKPM yang sedang melaksanakan road show untuk mencari investor untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.
Pendalaman materi akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat pada masa sidang IV di Jakarta.
16. PT. Garuda Indonesia
PT. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya airline di Indonesia yang masuk dalam IATA (perkumpulan). IATA memiliki satu bagian yaitu IOSA yang mengatur mengenai keselamatan penerbangan. Dan sekali lagi, PT. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya airline di Indonesia yang memiliki sertifikat IOSA.
PT. Garuda Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional, layak sebagai I bintang 5 (World’s 5-Star Airline). PT. Garuda Indonesia juga masuk sebagai 10 jajaran terbaik airline dunia sebagai ranking ke 7. Prestasi lain yang dicapai adalah sebagai World’s Best Economy Class, World’s Best Economy Class Seats, dan World’s Best Airline Cabin Crew. Saat ini tujuan penerbangan sudah mencapai 18 tujuan internasional dan 59 tujuan domestik.
Sampai Desember 2014, PT. Garuda Indonesia memiliki 166 pesawat, dimana 11 pesawat milik sendiridan sisanya pesawat sewa. PT. Garuda Indonesia termasuk airline yang memiliki umur pesawat muda, rata-rata 4,5 tahun usia pesawat. PT. Garuda Indonesia juga masuk dalam jaringan Sky Team.
Ada 8 rute penerbangan untuk ke/dari Papua. Perkembangan penumpang sampai tahun 2014 lebih banyak yang inbound dibandingkan yang outbond. Total penumpang pada 2014 sebanyak 531,037 penumpang.
Rencana pengembangan dilakukan dengan:
Penambahan rute SUB-UPG-DJJ dengan pesawat B-737/800 NG
di 2016.
Pembukaan tujuan baru di Papua: Nabire, Dekai dengan pesawat
ATR di 2016, untuk Wamena ditunda karena alasan operasional.
PT. Garuda Indonesia telah melaksanakan penyaluran Kemitraan di
18 provinsi di Indonesia, dan melaksanakan Bina Lingkungan di 21 provinsi di Indonesia, dengan total penyaluran PKBL mencapai Rp.107,3 miliar hingga akhir tahun 2014.
PT. Garuda Indonesia melalui PKBL telah menjangkau masyarakat di Papua dan Papua Barat dengan total penyaluran sebesar Rp.2,6 miliar. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, PT. Garuda Indonesia berkoordinasi dengan instansi pemerintah, diantaranya Dinas Kesehatan, BNPBD, Pemda, dan BKKBN. Program PKBL juga didukung oleh Branch Office di masing-masing wilayah.
27
Kendala yang dihadapi
Jam operasional bandara di wilayah Papua yang masih sangat
terbatas.
Landasan yang belum memadai untuk pesawat B737 NG dan
“wide-body”
Keamanan Bandar Udara di sebagian wilayah Papua belum
sepenuhnya memenuhi standar keamanan penerbangan baik dari
fasilitas maupun SDM.
Adanya obstacle, sehingga rute Wamena belum dapat
direalisasikan.
Jaringan komunikasi (IT-system) yang tidak stabil sehingga
mengganggu kelancaran operasional penerbangan di wilayah
Papua.
Bandar Udara Nabire, Dekai, dan Wamena masih kurang
memadai dan/atau masih dalam tahap pembangunan.
Rekomendasi
Kembangkan “Indonesian Hospitality”.
Perbanyak direct fly untuk menarik lebih banyak konsumen.
Lakukan restrukturisasi termasuk memanfaatkan pasar umroh.
17. PT. Freeport Indonesia Merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI
menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. PTFI memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia.
Kompleks tambang PTFI di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan PTFI yang berusia panjang.
Saat ini, PTFI menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah di Deep Ore Zone (DOZ). Bijih hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus.
Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan reagent, bahan yang berbasis alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas, dan perak. Sisa dari pasir yang tidak memiliki nilai ekonomi (tailing) dialirkan melalui sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah.
Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare, melalui pipa
28
sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PTFI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri.
Kegiatan pemurnian di Gresik, Jawa Timur meliputi kegiatan smelting dan refining, menghasikan katoda tembaga.
• Pemurnian dilakukan di PT Smelting, Gresik, yang didirikan dan dioperasikan bersama oleh PTFI & Mitsubishi sejak tahun 1997.
• PT Smelting merupakan smelter tembaga pertama dan saat ini merupakan satu-satunya di Indonesia
• Menampung 40-50 persen dari produksi PTFI • Guna mendukung kebijakan hilirisasi, PTFI sedang dalam proses
ekspansi atau tambahan pembangunan smelter yang lokasinya berdampingan dengan PT Smelting
Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (2013)
• 0,8 persen PDB Indonesia • 37,5 persen PDRB Provinsi Papua • 91,0 persen PDRB Kabupaten Mimika
Kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja
• 238 ribu kesempatan kerja • 128 ribu di Papua • 110 ribu di luar Papua
Jumlah karyawan langsung PTFI, adalah 12.036 orang.
• Karyawan Indonesia • Papua: 4.174 (34,7 persen) • Non Papua: 7.697 (63,9 persen)
• Tenaga Kerja Asing: 165 (1,4 persen)
Jumlah Dana Program Pengembangan Masyarakat Tahun 1992-2014 adalah US$1.3 miliar. Program yang dikelola
Rekomendasi
Komisi VI DPR RI mengharapkan agar atribut “NASIONALISME” tetap melekat di PT. Freeport Indonesia. Mata kuliah Kewarganegaraan, Pancasila, dan Wawasan Nusantara harus dimasukan dalam kurikulum baik itu D3 maupun program magang. Foto Presiden dan Wakil Presiden, Garuda Pancasila, dan Bendera Merah Putih harus ada di setiap ruangan di PT. Freeport Indonesia.
Komisi VI DPR RI mengharapkan adanya perbaikan dalam “marketing communication” dan “public relations” dari PT. Freeport Indonesia. Perbaikan ini terkait masih banyak terjadi kesalahpahaman mengenai PT. Freeport Indonesia. Informasi yang diberikan kepada masyarakat/publik harus jelas. Perbaikan ini juga terkait pemberian informasi mengenai kepedulian Pemerintah terhadap Papua.
29
Keberadaan PT. Freeport Indonesia harus memberikan kemanfaatan dalam negeri. Program CSR harus juga menyentuh pada pembangunan skill economy jangan hanya pemberian fasilitas.
Perbanyak industri hilir untuk menyerap hasil dari smelter.
18. PT. Sucofindo Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Sucofindo tidak melakukan paparan secara tertulis. Hal ini karena ketidakhadiran dari Direksi PT. Sucofindo dan hanya dihadiri oleh Kepala Cabang PT. Sucofindo Timika.
III. PENUTUP A. KATA PENUTUP
Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada reses masa persidangan III tahun 2014 – 2015 ke Provinsi Papua.
B. KETERANGAN LAMPIRAN Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
Galeri Foto
KOMISI VI DPR RI
30
Lampiran Foto
Pertemuan dengan Direktur PT. Semen Indonesia, Perum Bulog, dan Perum Perhutani. Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
Pertemuan dengan Direktur Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BTN, dan Bank Papua. Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
31
Pertemuan dengan Direktur PT. PLN Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
Peninjauan ke PLTU Holtekam Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
Pertemuan dengan Direktur PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, dan PT. Brantas Abipraya. Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
32
Pertemuan dengan Direktur PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, dan PT. Brantas Abipraya. Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
Pertemuan dengan Direktur PT. Freeport Indonesia dan PT. Garuda Indonesia. Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
33
Peninjauan ke PT. Freeport Indonesia Kunker Komisi VI DPR RI ke Prov. Papua, 26-30 April 2015
