• I

I

r

DEWAN PERW/\Kll../\N R/\l<Y/\T REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PAf{fAI PERSAfUAN PEMBANGUNAN ~~l'R I DPr~ - RI, NIJSl\MIAR/\ I, JI.. JEND. GAIOf SUllROTO, .IAKARIA 10270 'I) ( 021) 575 5561- 575 556?. - 515 5'197 - fi/5 5490 - 575 - 5487 - FAX. 575 5488

e mail : setfppp@dpr.go.id

·----·-·-·--------·-·-------------------·--·----·--:"-_'.'":"~'''~-:·.-·-----.. -.-_-__ ... _:_-__ ... _______________ ~~~~~~~~---WWW--

PEMANDANGAN UMUM FRAl<SI PARTl\I PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

TERHADAP RANCl\NGl\N UNDANG-UNDANG TENTANG

ANGGAR/\N PENDAPATAN DAN BEL.ANJA NEGARA T/\HUN ANGGARAN 2002

DESERTA NOTA l<EUANGANNYA ----····-- -- -··--~~=~--::---::-:~--~:':""::-::::·-~·::-:-:::~~;"!"', -

Disarnpnikan olell Juru 8icara f: pf1f:>.of.>j{:_f{f-- DRS. T1:;;.jljiiVJA~fl\8DuCHi\Ri~f Anggota DPR-HI Nomor : A-29

Pada Hapat Paripurna DPR-RI, l<arnis, 22 Agustus 2002 ·=======

Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahrnanirrahim

-

Artinya: "Sesunggu/mya /wmi tempatlwn framu di bumi, dan l<ami sedialwn /;a/Jan l<ellidupan u11t11fr lwmu l<efola dengan bail<, namun sedi/(if merelc:a yang bersyukur'' (Al-A'raf-10)

Yang terhormat Saudara Ketua, Yang terhormat Saudma Menteri Keuangan, Yang terhormat rekan-rckan anggota Dewan yang mulia, serta

• Yang terhorrnat para undangan dan rekan·-rekan dari media massa,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. J\tas segala rahmat taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hmi ini kila clapat bersama-sama rnen~Jlmdiri clan mengikuti sidang Paripurna Dewan dalarn l<eadaan sehat walafiat. Sholawat dan Salam tak lupa pula kita hatwkan kepacla junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau. Semoga pula persidangan Dewan hari ini akan mernbuahkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saudara Ketua yang terhormat. Sidang Dewan yang kami muliakan, Beberapa waktu yang lalu kita baru saja rnemperingati hari kemerdekaan kita

yang ke 57. Kiranya patut kita renungkan rnakna kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kila. Konstitusi kita telah menggariskan bahwu tujuan kernerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahleraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterliuan du11ia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadl dan keadllan soslal. Indonesia yang rnerdeka tidak akan ada arlinya jika mkyatnya hidup tidak aman dan tentram, miskln dan

•

•

I I

I

2

bodoh. Dalam rangka mencapai tujunn kemerdekaan itu maka betapa pentingnya arti upaya pembangunan rrnsional.

Pembanguna11 nasiom1I untuk mencapai cila-cita kemerdekaan dilakukan secma bertahap. Propenas Taliun 2000 - 2004 telah merurnuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu: mernbangun siste111 polilik yang demokratis serta mempertahanl<an persatuan dan kesaluan; rnewujudlmn supremasi hukum dan pernerintahan yang baik; mernpercepat pemulihan eko110111i dan mernperkuat landasan pernbangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sislern ekonomi kerakyalan; l)1ernbangun kesejahleraan rakyat, rneningkalkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya; serta meningkatkan pernbangunan daerah.

Sidang Pariptrrna Dewan yang terhorrnat, Dari perspeklif keuanrFm publil<, penyelenggaraan pernerintahan dan pelayanan

masyarakat, pemerinlah mengemban ernpat fungsi penling sebagai berikut: pertanm, f ungsi alokasi yaitu menyedi<lkan da11a yang dibutuhkan masyarakat melipuli sumber­sumber ekonorni dalan1 bm1tuk lmrnng drn1 jasa pelaymmn rnasyaralmt, sarana dan pr<1sarnna, pendidikan, l<o~oh<1l;111, drn1 l<1in-lai11. l<edu<l, fu11usi dishibusi, yoilu 111c11ym 1gkul l~ebijnkrn 1 1 H~111eri11l~11i dnlrn 11 lml per 11crnlnnn pe11dnpata11, pernmatann pcrnbangunan untuk 111cnuura11~Ji kese11jangn11. Ketigri, f ungsi stabilisasi, yailu ya11g menyangkut stabililas kellidupm1 ber'negnra dan masyarakat yang kondusif meliputi stetbilitas pertahanan kern11n11rn1 11asio11al; stabilitas harga, ekonorni dan moneter; empat untuk stimulus pertu1111>11hn11 eko11or11i yang pada giliranny::i almn mernbuka lapangan kerja guna mengurangi kcllliskimm dan rneni11gkatkan daya beli rnasyarakat.

Saudara l<etua ya11g terhormat, Fraksi Pmtai Persatum1 Pemban~1unan berpem.lapat bahwa RAPON 2003 yang

telah diajukan Pernerintnh kepmJa Dewan sudah seharusnya secara sulJstansial tidak boleh terlepas dari tujuan negar a clan priori las pembangunan yang telnll diletopkan dalarn Propenas. Selair1 ilu, HAPBN 2003 juga seharusnya dapat melakukan funusi alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Sidang Dewan yrn1g ter horrnnt, RAPBN 2003 yang dicijukan oleh rernerintah disusun berdasarkan asurnsi dasar

sebagai berikut: perturnbuhan ekonomi diperkiral<an rnencapai 5%, laju inflasi 8%, sulrn bunga SBI 3 bulan 13%, harna minyak US$ 20,5 per barel, dan produksi minyak 1,2 juta bare I 'perhari, nilai tukar rupiah Rp 8. 700/US$

Mencerrnati asumsi perll.11nbuhan ekonorni tersebut, fraksi kami berpendapat bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target perlumbuhan i11i. l<ita mengetahui bahwa keadaan ekonorni dunia yang saat ini sedang mengalan ri penurunan. Keadaan ini dikhawatirkan berlanjut pad a tahun 2003. Kondisi ekslei nal yang dernikian sesungguhnya tidak rnenguntungkan Indonesia karena akan berrJampak negatif terhadap kinerja ekspor kita. Sernentara itu kinerja ekspor kita juga mengolmni penurunan, seperti yang kila alami pada kuartal I dan II tahun 2002. Demikian juga ldnerja investasi baik PMDN maupun PMA sangat buruk, hal ini terkait karena belum adanya kebijakan investasi pernerintah yang dapat merangsang penanaman modal. !~arena ilu pada tahun 2003, lampalmya kondisi inveslasi belum akan banyak berubah sehingga kita masih akan sulit untuk menjadikan investasi sebagai penggerak perlumbuhan ekonorni. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonorni 5% akan sulit dicapai tanpa investasi. Sedangkan investasi hanya dapat didorong jika ada stabilitas politik, jarninan keamanan, tersedianya infrastruktur, adanya kepastian hukum, dan deregulasi peraturan investasi. Dengan dernikian baik konclisi external rnaupun internal perekonomian Indonesia belum memberlkan gambarnn yang monguntungkan. Dalam kondlsl lnl frakal kaml memlnta penjelasan mengenai langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk rnencapai tingkat pertumbuhan ekonorni 5% tersebut.

I

I I •

It

.. 3

Pernerintah juga telah menar~1ell~an inflasi tahun 2003 sebesar 8%. Namun dernikian ke11aikan har~F~ nnM da11 TDL darmt rnenjadi pernicu inflasi yang signifikan. frriksi karni min ta pe11jelasrn1 pemer i11tah 111e11ge11ai upetya rnenanggulangi dampak i11flasi yang diakibatlm11 ok~lt kenailrn11 hargn BBM elem TDL ngar target inflasi 8% dC1pat tmcapai. l-lnl lainnya ym1u rnenjmli penyebab inflasi adalnh imp01tecl inflation. Frnksi r•mtai Persatuan Pe111brn1u111mn minl<-1 agm pernerintah mengarnbil langkah-langkah t 111tuk membatasi irnpor lrnrang-barnng yang bersifat konsumtif, sambil sekaligus rnenciptakan iklirn yan~J lrnndusif bagi rneningkalnya kegiatan impor untuk meningkatkan d.evisa negara. Tingkat suku bunga SBI sebesar 13% dikhawatirkan belum akan 111endorong perbankan unlul< menurunkan tingknt suku bunga depositonya dan suku bunga kredilnya, sehingga pada gilirm111ya tidak akan mampu menggerakkan seklor riil. Fraksi kami mengharnpkrn1 agar Bnnk Indonesia segera mendorong sektor perbClnkan u11tuk rnelakuka11 funqsi intor niediasinyCl sehingga sektor riil kita bisa hidup kembali. Salah satu upaya yanu IJisn dilakukan adalah bagairnana Bank Indonesia L>isa rnenurunkan suku bunga srn ke tinglrnt yang lelJih rendah sarnpai pada lingkat 11 alau 12% dengan tetap mengemlnlika11 tnruct inflasi yang telah cf ilelapkan.

Harga rninyak yann dip::itok permninlah dalrnn R/\PBN 2003 adalah sebesar US$ 20,5 per barel. Pada bulm1 .Juli 2002 harga rata-rata rninyak mentah scbesar US$ 25:15 per bruel. Seiring dengrn1 perkernlrn11~1a11 harga 111i11yak internasional harga minyak rnentnh Indonesia juge1 rnenunjuklrnn lren menin~Jkat. Pada bulan Juli harga ralCl-rata lntlonesia Crude Oil r11ica rnencapni US$ 24,92. Melihat kecendrungan harga minyak yang semakin meningkat tersebut, rnenwut Fraksi Parlai Persatuan Pembangumm harga minyak dapat dipatok sebesar US$ 22 per barel. Sementara itu RAPBN 2003 juga 111ematok produksi minyal< rnentah sebesar 1,2 juta barel perhari. Menurut Fraksi Parlai Persatuan Pernbangu11an proc.Juksi rninyak nientah Indonesia dapat ditingkalkan menjadi 1,35 juta barel perhari rnengingat belurn oplimalnya sumur-sumur yany cl ieksploitasi.

Nilai tukar rupiah yang menjadi palokan penyusunan APBN adalah sebesar Hp 8700/US$. Ekspektasi tersebut dapat dipalwrni rnengingat keberhasilan Indonesia dalarn melakukan rescheduling utang luar negerinya. Narnun demil·dan volalalilas niali tukar rupiah masih perlu diwaspadai. Harus diakui bahwa fundamental ekono111i kita 111erna11g belum membaik, lctapi adanya kepastian kurs adalah sangal penting bagi dunia usaha. Stabililas kurs yang lebih lama dengan tingkat inflasi yang terke11dali mlalati dua syarat yang penting bagi turunnya tingkat suku bunga. Turunnya suku lJunga inilah yang dapat menggerakkan sektor riil. Stabilitas kurs yang Ionia adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah garansi jangka panjang yang salah snlunya adalall pemerinlah harus memiliki keberanian unluk terus mernbongkar korupsi, kolusi, clan nepotisme. l<ebijakan dan upaya .. upaya apa yang akan dilakukan pernerintah dmi sisi fiskal untuk tetap menjaga kestabilan nilai tukar rupiah tersebut? Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta jawaban pernerintah.

Saudara Ketua yang terhonnat, Dari sisi Pendapalan dan Hibah, RAPBN menargetl<an pendapatan sebesar Hp

327,8 triliun yang terdiri dmi pendapatan pajak sebesar Rp 260,8 triliun dan pendapalan bulmn pajak sebesar Rp 67,0 triliun. Pendapalan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan dnlrnn negcri. Snjnlan denuan ilu rasio pajak terlmdap PDIJ juga harus dilingkatkan, seperli terlihat dalam APBN sebelunmya, yaitu pada tahun 2000 sebesar 11,8% dari PDO; pada tahun 2001 sebesar 12,4% dari PDB; tahun 2002 direncanakan 13.0% dari PDB; clan pada tal!un 2003 tax ratio direncanakan rnenjadi 13,3% dari PDB. Fral<si Partai Persatuan Pernbangunan mengapresiasi usaha pr~merintah yang terns herupaya menaikkan lax mtio. Namun dernikian sebagaimana kita maklurni bersama bahwa propenas telah rnengamanalkan klta semua bahwa tax ratio pada tahun 2003 diproyeksikan sebesar 14,8% dan pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 16% dari PDB.

I

I

I •

•

4

Sidang Dewan yang terhormat, Menurut Fraksi Pmtai Persatuan Pernbangunan kapasitas pajak belurn

sepenuhnya digali dan kebocoran-l<ebocoran µajak juga masih terus berlangsung. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengkonstantir bahwa rnasih terjadi kebocoran mulai dari tahap pengurnpulan pcijal< sampai dengan pengeluarannya. Oleh karena itu seandainya saja aparat p8jak mau bekerja lebih keras lagi dan kebocoran-kebocoran yang terjadi dapat dihilangka11 maka tax ratio sebesar 14,8% pada tahun anggaran 2003 seperti yang diamanatkan oleh proµe11as bukanlah merupakan sesuatu yang sulit untuk ~icapai, bahkan tidak rnustahil bisa mencapai angka 15%. Usaha aparat pajak denga:i melakukan ekstensifikasi dan intensirikasi pnjal<, hasilnya ternyata belum cukup rnemuaskan karena rnasih terjadi mom/ hazard ynng dilakukan oleh oknum aparat pajak clan oknum subjek pajaknya. Untuk rnenanggulanyi masalah ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta tanggapan pemer intah.

Pimpinan Sidang yang terhormat, Dari sektor pendapalan bulmn pajak yang melipuli pendapatan negara dari SDA,

penerirnaan laba BUMN, drn1 pendapatan PNIJ lai1111ya pada HAPBN tahun 2003 diperkiral<an akan rnencapai np Gl tr iliun. Seda119ka11 pada tahun anggaran 2002 target penerimaan bukan pajFtk adalah sebesar Rp 82,3 triliu11. Dengan demikian terjadi pe11urunan sebesar ·f 9%. Tururmya penerimaan bukan pajak ini terutama karena menurunnya penerimarn1 surnberclr1ya alarn rnigas da11 hasil hutan. Hal ini perlu dicerrnati !<arena sesu11ggul111ya volume produl<si kayu yang dilargelkan 6 juta Meter l<ubik dapat ditingkalkan smnpai 12 juta meter kubik. Disamping itu perlu dilakukan lm1gkah-langkah yang lebih sungquh-sungguh terhadC1p penanggulangan masalah illegal logging, ekspor pasir lm1t secma illegal, penambangan tanpa izin, dan pencurian ikan di perairan nusantma. Apabila la11gkah-la11gkah dirnaksud dapat dilakukan kami yakin penerimaan buka11 pajak dapal dilingkallrnn. U11tuk itu Fraksi Partal Persatuan Pembangunan me111i11ta penjelasan kepada pernerintah usaha-usaha apa yang sudah dan akan dilakukan dalarn rnenanggulangi masalah ini.

Khusus mengenai laba BUMN yang ditargetkan sebesar 8,5 triliun pada APBN 2003, terjadi penurunan sebesar 2% dari target laba BUMN tahun 2002 sebesar 10,4 triliun. Fraksi kami berpendapat bahwa penurunan pendapatan dari bagian laba BUMN ini dapat diartikan sebagai sernakin buruknya kinerja BUMN yang ada sekarang. Hal ini 111ernpertegas lagi bahwa BUMN · telah gagal rnenjalankan fungsinya baik sebagai lokomotif industrialisasi rnaupun fungsinya sebagai badan usaha yang profit oriented. Fraksi Partai Persatuan Pernbangunan minta tanggapan Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhorrnat, Dari sisi belanja negara, RAPBN 2003 mernproyeksikan pengeluaran untuk

belanja rulin sebesar Rp 186,4 triliun, dan belanja pembangunan sebesar Rp 54,5 triliun. Pengeluaran rulin yang terbesar adalah untuk membayar bunga utang sebesar Rp 80,9 triliun yang terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp 55, 1 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 25,8 triliun. Pengeluran untuk membayar beban utang tersebut rnenyedot 43% dari total pengeluaran rutin yang berjurnlah Rp 186,4 triliun. Memperhatikan komposisi tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bhwa perlu ada langkah-langkah strategis guna rnenguirangi pembayaran beban bunga utang dalam RAPBN 2003. Fraksi kami berpendapat bahwa beban utang luar negeri dan dalam negeri telah rnembebani bukan saja kondisi fiskal pemerintah tetapi juga mernbebani 200 juta lebih rakyat Indonesia. Fraksi kami rnengapresiasi keberhasilan pemerintah untuk melakukan recheduling utang luar negeri di Paris Club. Namun keberhasilan itu lidaklah rnerupakan penyelesaian yang permanen, karena setiap kita melakukan penjadwalan pernbayaran utang sebenarnya bermakna memindahkan tanggungjawab dari generasi hari ini ke generasi yang akan datang. Atas dasar itu fraksi kami mohon penjelasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan

•

•

I

I

i

5

pemerintal1 untuk mengurangi beban utang baik dalam negeri maupun luar negeri baik jangka pendek maupun jangka panjang?

Saudara Ketua Sidang yang terhmrnat, Dalam RAPBN 2003 pengeluaran pembangunan akan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp 5'1,4 triliun atau sebesar 29% dari total pengeluaran APBN. Dari pengeluaran pembangunan tersebut terdapat 5 sektor yang memperoleh anggaran pembangunan yang cukup ~Jesar, yaitu sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pernuda dan olah mga; sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pengairan; sektor transportasi; sektor pertahanan kearnanan; dan sektor kesejahteraan sosial. Menurut hemat fraksi karni alokasi dana pengeluaran pembangunan yang memprioritaskan sektor--sektor tersebut diatas, belum sepenuhnya sesuai dengan Propenas. Pengeluaran pernbangunan untuk sektor UKM guna membangun ekonorni kerakyatan dan untuk rneningkatkan supremasi hukum juga perlu mendapatkan perhatian sebagaimana ditetapkan dalam Propenas.

Disamping itu fral<si kmni minta jaminan pada pemerintah agar seluruh anggaran yang dialokasikan itu bemu-benar sarnpai kepada rakyat dan dinikmati sepenuhnya oleh rnereka. Anggaran sektor pendklil<an misalnya agar diupayakan untuk meng-cover pembebasan biaya SPP bagi wajib belajar 9 tahun; sektor pertanian dialokasikan yang cukup guna mernbangun irigasi; seklor perhubungan guna membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan; demikian pula pada sektor pembangunan lainnya.

Saudara Ketua yang terhormal, RAPBN 2003 rnengalokasikan dana perimbangan sebesar Rp 103,6 triliun yang

terdiri dari Dana Bagi ~ lasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Transfer dana ini bertujuan untuk rnenutup kesenjangan fiscal horizontal dan vertikal. Penggunaan dana-dana tersebut pada kenyataannya ada yang kurang tepat sehingga pernanf aatannya tidak rneningkalkan kegiatan ekonorni dan pelayanan publik di daerah. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta agar pemanfaatan dana yang tidak tepat tersebut dapat diawasi dan jika mernang ada penyalahgunaan agar ditindak. F-PPP juga minta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dana Bagi Hasil, DAU, OAK tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat, Dari segi pembiayaan, RAPBN 2003 yang direncanakan defisit sebesar 1,3% dsrl

PDB akan ditutup dengan SILPA (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran), privatisasi BUMN, Penjulan Aset Program Restrukturisasi Perbankan, serta dari pembiayaan luar negeri. Fraksi kami mengapresiasi djrnasukkannya SILPA dalam RAPBN 2003 yang clipergunakan untuk menutup defisit. Untuk keperluan yang sama Pernerintah perlu menjelaskan secara transparan, sesungguhnya berapa jumlah SILPA yang tersedia termasuk tahun-tahun sebelumnya dan apakah SILPA tersebut rnernang benar-benar dapat dipergunakan untuk menutup defisit APBN.

Sidang Dewan yang terhorrnat, Selanjutnya berkaitan dengan masalah privatisasi fraksi karni berpendapat bahwa

salah satu tujuan privatisasi adalah dalarn rangka menyehatkan BUMN. Selama ini terdapat kesan bahwa privalisasi dilakukan disamping terikat perjanjian dengan pihak lain juga dalarn rangka rnenutup defisit APBN terhadap hal tersebut fraksi kami meminta agar pemerintah tidal< menggunakan hasil pr ivatisasi untuk rnenutup defisit APBN sekaligus rnenunda program privatisasi yang sudah dijadwalkan sarnpai lahirnya UU BUMN yang didalamnya terdapat pengaturan privalisasi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak anti privatisasi · tetapi privatisasi seharusnya dilakukan dengan ko11sep yang jelas serta merniliki landasan hukurn yang kuat yang dapat mengikat semua pihak yang berkepentingan.Dimasa depan kita tidak ingin kelak dituntut sebuah generasi yang kepadanya telah dibebani utang generasi hari ini sekaligus telah

I

I I • I I

•

6 .. kehilangan kekuatrn1 untuk rnernbaymnya, karena l1ari ini kita habiskan asset kekayaannya untuk dan alas nrn11a privatisasi.

Sidang Dewan yang lerhormat Dernikian juga halnya dengan hasil divestasi aset di BPPN, fraksi kami

berpendapat agar hasil divestasi scpenulmya digunakan untuk rnenarik kernbali obligasi rekap yang telah dikeluarkan. l<.ita tidak menghendaki obligasi ini rnenjadi utang abadi yang harus diwariskrn1 dari genemsi ke generasi, sedangkan bunganya harus kita bayar lerus rnenerus tanpn kit8 tahu sarnpai kapan berakhirnya. Kita meyakini dengan pasti .bahwa APBN selamanya tidal< mungkin sehat selarna di dalarnnya terdapat beban bunga utang yang tidal< pemah terselesaikan.

Sidang Dewrn1 yang terhonnat, Jika ditelaah drni perspektif keuangan publik, RAPBN 2003 hanya mampu

menjalankan f ungsi alokasi saja. Sernentara f ungsi distribusi, stabilisasi dan stimulasi belum dapat' :dijalankan secarn optimal. Hal tersebut tercermin dari relatif kecilnya anggaran pembangurrnn dibrmdinq denqan angqarn rutin. Oleh karena itu fungsi alokasi perlu clipertajam awu drn1n ym1~J dialokr1sika11 dapat lebih efektif clan efisien bagi kernaslahatan rakyat.

Saudara Pimpinan yang terhor mat, Sebelum rnenutup Pernandangan Umurn ini, perkenankan Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan rnengulip b<lgian dari TAP MPR No.VI/ MPR 2002 yang rnenyatakan "Sehubungan dengan akan berakllirnya perjanjian kerjasama dengan IMF

. pada akhir tahun 2003, pemerintal1 supaya tidal< rnemperpanjang, dan mempersiapkan sebaik-baiknya rencana untuk mengakhir in ya (exit plan) agar tidak menimbulkan keguncangan rnoneler." Yang terpenting bagi kita semua adalah adanya keberanian untuk melakukan evaluasi. Mengevaluasi sebuah kontrak adalah perkara normal bahkan wajib dilakukan secma berkala sebab dengan melakukan evaluasi itulah bisa diketahui apakah kontrak itu berjalan sesuai dengan perjanjian atau menyimpang, lebih panting lagi apakah kontrak itu me11gunlt111gkan untuk diperpanjang atau tidak. Fraksi Parati Persatuan Pembangunan rninta kepada pemerintah unluk secara serius menyusun exit plan tersebut agar tidak terjadi keguncangan moneter.

Sidang Dewan yang terhormat, Bagian akhir dari Pemandangan Umum ini, ingin kami titipkan dua hal penting;

Pertarna, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan masih rnendengar suara-suara yang mensinyalir rnasih adanya kebocoran anggaran yang cukup besar sarnpai mencapai 35% dalam pelaksanaan APl3N, karena itu kami rninta perhatian Pernerintah khusus rnengenai hal ini, terutama rnenindaklanjuli ternuan-temuan yang dihasilkan oleh BPK. J<edua, kaitannya dengan RAPBN 2003 ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak Sidang Dewan yang lerhonnat untuk mencermatj dan rneneliti secara sungguh-sungguh terhadap angka-angka yang lertera di dalamnya, apakah benar-benar sudah sesuai menurut Propenas maupun Hepela 2003.

Pimpinan Sidang yang terhormat, Bagi fraksi kami APBN bukanlah sekedar. deretan angka-angka, akan tetapi

dibalik itu semua terdapat kebijakan. Dan setiap kebijakan menuntut semua pihak yang terlibat di dalarnnya unluk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat pemilik kedaulatan dan terlebih kepada Allah SWT tempat kita diminta pertanggungjawaban kelak.

Yang terhormat Saudara Ketua, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, serta. Yang terhormat para undangan dan rekan-rekan darl media massa,

r

I •

I • I

7 .. Demikianlah Pernandangan Urnt.1111 Frnksi Partai Persatuan Pembangunan

terliadap RUU APBN Tallun /\nmJmm1 2003 beserla Nota l<euangannya, u11luk selanjutnya jawaban perne1i11lali lerhndap pem::mda11ua11 urmm1 ini aknn 111ene11tulw11 kela11caran pernbahasnn dilinukat. scl;Jnjulriya cl<.111 Fmksi krnni bersama-sama frnksi lain bersedia rnembahas r~APIJN 2003 ini u11tuk diproses rnenjadi /\PON 2003. Terima kasi11 alas perhatiannya.

Wabillahiltaufiq wal hidayah Wassalamualikum Wr.Wb

PU Rllf'BN 2003

Jakarta, 22 Agustus 2002 PIMPINAN

FR/\l<SI PARTAI PEHSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT HEPUBLll< INDONESIA

I< e t u a, .. ,:... .. Wakil Sekretaris, / - -.:' .1' •• '"(;> '~ . ,.~-- ,, ) f ~,,, ·' .. I ,' '. • .. I ( ..

,/ ·. ··/' (. ,.r'/ . l' "-~ ... :,.,. .. _ .. ___ . ·)·-.<·{;/ J1 -~ ·---·------• . ( 1 ./ "' .. '· , fl'Tf"t"•r . v-~ · • · · · · " , · : . nTr Jh " · \ ;-: . . ..... " •·~· •· ,_ .. _... I ~

BarlJ~m!~1 _ _Ll_;::itQIJ~JJ ·"~·~,:0~~ ~~~:l!_,_.t\klmJm!..MuqQ.~am '.\•., .~ .... ·~ .... ,•':/ . - ,., , ,, \\ '