BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali

melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk

pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan

dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara

Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang

merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-

orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab,

etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat

penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda

pemerintahan.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir

sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu

pemerintah yang menjujung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karena

lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam

berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Untuk mengetahui apa

itu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat secara mendalam, maka kami kelompok I

akan memaparkannya dalam makalah ini.

2.

2. Rumusan Masalah

Permasalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

2. Kedudukan

3. Tugas, Wewenang, dan Fungsi

4. Proses Pengisian Jabatan

5. Masa Jabatan

6. Pertanggungjawaban

7. Hubungan Antar Lembaga Negara

3. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan seluruh mahasiswa dapat mengetahui dan

memahami jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan dalam makalah ini.

4. Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk memberikan masukan dan asupan ilmu kepada mahasiswa mengenai dasar hukum

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2. Mahasiswa dapat mengetahui kedudukan lembaga DPR

3. Mahasiswa mengetahui tugas, wewenang, dan fungsi DPR

4. Memahami proses pengisian dalam kelembagaan DPR

5. Mengetahui masa jabatan anggota DPR

6. Memahami pertanggungjawaban DPR

7. Mengetahui hubungan antar lembaga negara

BAB II

PEMBAHASAN

1. DASAR HUKUM

a. UUD 1945 :

• Pasal 20 ayat (1) dan (2)

• Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2)

• Pasal 22D ayat (3), Pasal 22E ayat (2), (3)

• Pasal 24B ayat (3), Pasal 24A ayat (3)

• Pasal 14 ayat (2)

• Pasal 11 ayat (2) Perubahan UUD 1945

DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Kewenangan DPR demikian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Amandemen yang

berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memagang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Kewenangan DPR tersebut berbeda dengan kewenangan DPR sebelum Amendemen UUD

1945. Jika dilihat dalam UUD 1945, DPR tidak diberikan kewenangan membentuk undang-

undang, melainkan hanya diberikan kewenangan memberikan persetujuan terhadap

rancangan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah.1 Ini artinya bahwa inisiatif

pembentukan undang-undang adalah ditangan Pemerintah. Namun setelah UUD

Amandemen, DPR diberikan kewenangan legislasi (membentuk undang-undang). Dengan

diberikan kewenangan legislasi pada DPR, maka UUD Amandemen telah mendudukkan

DPR sebagaimana lembaga legislatif pada umumnya.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

1 Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelum amendemen

2. KEDUDUKAN

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Hal

ini tertuang dalam Tata Tertib DPR-RI pasal 2. Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan

DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk

UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik

rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan

membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika

berhubungan dengan Presiden.

3. TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI

a. Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR

mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

• Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama

• Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang

berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan

mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I

• Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan

oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal

pembicaraan tingkat I

• Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undà ng yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I

• Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan

memperhatikan pertimbangan DPD

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap

pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan,

dan agama

• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan

negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

• Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat

• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

• Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

b. Fungsi

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua)

fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (law-creating function) atau fungsi yang

menerapkan hukum (law-applying function).2 Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut,

Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pascaperubahan UUD 1945, dapat dikatakan

terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang

kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai

lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya

diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3

2 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973)

3 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Pada Pasal 20A UUD 1945 dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan.

DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam

kerangka representasi rakyat.

• Legislasi

Fungsi yang dimiliki ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-

undangan yang baik. Pembuatan Undang-undang pada dasarnya dimulai dari Perencanaan,

Persiapan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, dan

Penyebarluasan (di atur dalam UU No 10 tahun 2004 pasal 1 angka 1)

Dasar Hukum fungsi Legislasi adalah UUD 1945 :

pasal 1

pasal 1 ayat 3

pasal 5

pasal 20

pasal 20A

pasal 21

pasal 22A

Dasar hukum fungsi pelaksanaan legislasi adalah:

UU no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU no 27 tahun 2009

UU no 32 tahun 2004

Peraturan Tata Tertib DPR-RI

• Anggaran

Selain membuat produk perundang-undangan DPR juga berfungsi menyusun anggaran

Negara. DPR bersama presiden menyusun anggaran dalam RAPBN yang nantinya dijadikan

Undang-undang tentang anggaran penerimaan dan belanja Negara. Dalam susunan

keanggotaan DPR sendiri ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi

anggaran Negara. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang

APBN yang diajukan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam penetapan APBN, menurut Pasal 156 UU

No 27 Th 2009, DPR menyelenggarakan sebagai berikut :

a. Pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah dan bank Indonesia dalam rangka menyusun

rancangan APBN.

b. Pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampian rancangan undang-

undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh presiden.

c. Pembahasan dan penetapan RUU tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN

d. Pembahasan dan penetapan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

• Pengawasan

DPR sebagai lembaga legislative yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai

tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif.

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif DPR mempunyai wewenang untuk

melakukan hak angket dan hak interpelasi. Pengawasan yang dilakukan terkait dengan

kebijakan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif). Eksekutif sebagai pelaksana undang-

undang memang harus mendapatkan pengawasan. Sebuah lembaga Negara yang tidak

mendapatkan pengawasan maka akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan

wewenang. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang dan APBN.

4. PROSES PENGISIAN JABATAN

Pengisian dan pemberhentian DPR ;

Menurut Pasal 19 UUD :

• Anggota DPR dipilih oleh rakya melalui pemilihan Umum ;

• Susunan DPR diatur dengan undang – undang ;

• Anggota DPR diberhentikan dari masa jabatannya, yang syarat – syarat dan tata caranya

diatur dalam undang – undang.

Menurut Tata Tertib DPR Pasal 13 Bagian Keempat, disebutkan bahwa anggota berhenti

antar waktu karena :

• Meninggal dunia ;

• Mengundurkan diri ;

• Diberhentikan

Anggota yang diberhentikan antar waktu apabila, antara lain :

• Melanggar janji / sumpah jabatan kode etik DPR ;

• Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

• Menjadi anggota partai politik lain ;

• Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan / berhalangan tetap sebagai

anggota selama 3 bulan berturut – turut tanpa keterangan apapun, dll.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut jumlah anggota DPR

sebanyak 560 orang. mengenai keanggotaan DPR juga diatur dalam Tata Tertib DPR-RI, bab

III, pasal 7.

5. MASA JABATAN

Sesuai dengan pasal 7 BAB III Tata Tertib DPR-RI, masa jabatan anggota adalah 5 (lima)

tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

6. PERTANGGUNGJAWABAN

Mengenai pertanggungjawaban DPR diatur dalam Tata Tertib DPR-RI BAB II pasal 4.

a. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan

tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif,

mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan

kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

b. Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada

Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras,

golongan, dan gender.

7. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

a. Hubungan MPR dengan DPR dan DPD

Pasca perubahan UUD 1945 kedudukan MPR adalah sebagai “Lembaga Negara” tidak lagi

sebagai Lembaga Tertinggi Negara, oleh karena itu tugas dan wewenangnya sejajar dengan

“Lembaga Negara yang lainnya”. Dipandang dari Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), perubahan UUD

1945 tugas dan wewenang MPR sebenarnya masih seperti dulu yang berkurang hanyalah

MPR tidak lagi memilih Presden dan Wakil Presiden, dan memberikan mandat kepada

Presiden. Karena sekarang kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat 2), serta

Presiden dan Wakil Preiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6

Perubahan UUD 1945). Sementara, dipandang dari keanggotaannya MPR terpilih dari DPR

dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pasal 2 Ayat 1).

b. Hubungan MPR dan Presiden

1. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat 2 Perubahan 1945)

2. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR (Sumpah/Janji Presiden

dan Wakil Presiden, Pasal 9 Ayat 1 1945) jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan

sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan

sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan MA

(Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9 Ayat 2 1945)

3. MPR hanya bisa memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

menurut UUD Pasal 3 Ayat 3.

4. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR

atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran

penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden ( Pasal 7A)

c. Hubungan DPR dan Presiden

1. Hubungan antara DPR dan Presiden dapat ditelusuri dalam bidang legislasi:

2. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 Ayat 1)

3. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 Ayat 1)

4. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal

20 Ayat 2)

5. Presiden mengesahkan RUU yang telah doisetujui bersama untuk menjadi UU (Pasal 20

Ayat 2)

6. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam

waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib

diundangkan

d. Hubungan Presiden dan DPR

1. RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas

bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 23 ayat 2)

2. Apabila DPR tidak menyetujui RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara yang

diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang tahun lalu (Pasal 23 ayat 3)

3. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Pereaturan

pemerintahan sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat 1)

4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan masa itu

(Pasal 22 ayat 2)

5. Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (Pasal 22

ayat 3)

6. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dengan

Negara lain (pasal 11 ayat 1 Perubahan UUD 1945)

7. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan

persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2 Perubahan UUD 1945)

8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan

dengan undang-undang (Pasal 12 UUD 1945)

9. Dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2)

10. Presiden menerima penempatan duta Negara asing dengan memperhatikan pertimbangan

DPR (pasal 13)

11. Presiden menerima amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

(Pasal 14 ayat 2)

e. Hubungan Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung

1. Sebelum UUD diubah , ditentukan bahwa:

• Susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 16 ayat 1

• Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan

usul kepada pemerintahan (Pasal 16 ayat 2)

2. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan:

• Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16 ayat

1 Perubahan UUD 1945)

• Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan

usul kepada pemerintah (Pasal 16 ayat 2)

f. Hubungan Presiden dan Kementrian Negara

1. Sebelum amandemen UUD 1945:

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat 1)

• menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2)

• menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan (Pasal 17 ayat 3)

2. setelah amandemen UUD 1945:

• ayat 3 diubah menjadi; setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian Negara diatur dalam UU (Pasal 17

ayat 4)

g. Hubungan Presiden/Pemerintah dengan Mahkamah Agung

1. Melakukan peradilan, mengadakan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan

2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden tentang permohonan grasi

(Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 1994:174) dalam pasal 14 ayat 1 perubahan UUD

1945 ditentukan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperthatikan

pertimbangan Mahkamah Agung).

h. Hubungan DPR dan BPK

1. Hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan UU

(Pasal 23 ayat 2 perubahan UUD 1945)

2. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjtui oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai

dengan UU (Pasal 23E ayat 3).

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga Negara dalam sisten ketatanegaraan

Republik Indonesia yang merupakan perwakilan rakyat dan kekuasaan membentuk UU.

Mengenai kelembagaan DPR diatur dalam UUD 1945, UU no 27 tahun 2009, UU no 32

tahun 2004, dan juga diatur dalam Tata Tertib DPR-RI

2. SARAN

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sungguh sangat berpengaruh

dan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu pada tahun 2012 ini, dimana

wajah DPR sedang menjadi sorotan publik karena profil yang negatif, maka sangat penting

untuk dilakukan penyuluhan secara berkala atau pendekatan konkret oleh DPR terhadap

masyarakat, baik melalui media maupun terjun langsung ke lapangan masyarakat untuk

menghindari semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara

ini.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.parlemen.net

http://dpr.go.id

http://id.wikipedia.org

http://id.shvoong.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatNya sehingga

kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga berterimakasih kepada guru mata

pelajaran PKN , yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat lebih memahami

materi Lembaga-lembaga Negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Semoga makalah ini berkenan dan bermanfaat bagi SMPN 2 Raha Untuk segala kekurangan

dan kelemahan dalam makalah ini, kami mohon maaf. Kami terima kritik dan sarannya.

Raha, Mei 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang………………………………………………………………............. 1

2. Rumusan Masalah……………………………………………………………................. 1

3. Tujuan………………………………………………………………………………… 1

4. Metode Pembahasan…………………………………………………………………….. 2

5. Manfaat…………………………………………………………………………............ 2

BAB II PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum…………………………………………………………………………. 3

2. Kedudukan…………………………………………………………………….......….. 4

3. Tugas, Wewenang, dan Fungsi………………………………………………………. 5

4. Proses Pengisian Jabatan…………………………………………………..................... 7

5. Masa Jabatan………………………………………………….....……………….............8

6. Pertanggungjawaban…………………………………………………....……………. 9

7. Hubungan Antar Lembaga Negara……………………………………………......… 10

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan………………………………………………………………………........... 11

2. Saran………………………………………………………………………………………11

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………. 12

PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Di susun oleh:

BONA MALIK IBRAHIM

VIII-8

SMP NEGERI 2 RAHA

2014

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatNya sehingga

kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga berterimakasih kepada guru mata

pelajaran PKN , yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat lebih memahami

materi Lembaga-lembaga Negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Semoga makalah ini berkenan dan bermanfaat bagi SMPN 2 Raha Untuk segala kekurangan

dan kelemahan dalam makalah ini, kami mohon maaf. Kami terima kritik dan sarannya.

Raha, Mei 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang………………………………………………………………............. 1

2. Batasan Masalah……………………………………………………………................. 1

BAB II PEMBAHASAN

1. Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ………………………………………. 2

2. Perangkat sistem pemerintahan daerah……………………………………….......….. 4

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan………………………………………………………………………........... 7

2. Saran………………………………………………………………………………………7

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………. 8

PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Di susun oleh:

HUSNUL KHATIMAH

VIII-7

SMP NEGERI 2 RAHA

2014