Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME PEMERINTAH PROVINSI KALTIM DALAM
MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR TIK DI PROVINSI KALTIM, WILAYAH
PERBATASAN DAN KERJASAMA DENGAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN
OLEH
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dalam Acara RAKORNS KOMINFO Tahun 2015
Jakarta, 8 Juni 2015
POLA / LOGIKA PIKIR1
TARGET2
PROGRAM INFRASTRUKTUR TIK3
PROGRAM REVOLUSI MENTAL TIK4
5 SINERGITAS DAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN
6 TINDAK LANJUT
Bahwa, SEMUA KEARAH “DIGITAL” TIK.
POLA/LOGIKA PIKIR 1
Bahwa, E-GOVERMENT memerlukan Infrastruktur
TIK yang merata, berkualitas dan tidak “PAD
ORIENTED”
POLA/LOGIKA PIKIR 2
Bahwa, TIDAK BISA mengharapkan hanya dari“PROVIDER”, dan tidak semata-mata BISNISORIENTED.
POLA/LOGIKA PIKIR 3
Peta Blankspot Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
Bahwa perlu sinergitas dan konektivitas melalui
“sharing” kegiatan/pekerjaan/pendanaan/kewajiban.
POLA/LOGIKA PIKIR 4
Bahwa untuk kepentingan masyarakat sampai di
wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir
pulau terluar serta pedesaan.
POLA/LOGIKA PIKIR 5
Bahwa dilaksanakan dengan tertib administrasi,
tertib hukum, tertib pelaksanaannya serta akuntabel.
POLA/LOGIKA PIKIR 6
Bahwa untuk melaksanakan itu semua diupayakan
memanfaatkan sumber daya yang ada/tersedia, perlu
kreatifitas dan inovasi.
POLA/LOGIKA PIKIR 7
Bahwa perlu Tata Kelola, Diskominfo sebagai
“chief information officer”.
POLA/LOGIKA PIKIR 8
• SiMDA ClouD
System
• Co-Location:
• SKPD
• Kab.
Mahakam
Ulu
• Kab. Kutai
Barat
• LPSE/SPSE
PEMPROV
KALTIM
• IP PBX ClouD
• Kaltim Cloud
Ready
LAYANAN:
Bahwa untuk mewujudkan e-Government dan GoodGovernance diperlukan kerja keras (GEBYAR :Gerakan Bersama Ayo Kerja Kerja Kerja)
POLA/LOGIKA PIKIR 9
TARGET
Visi dan Misi DISKOMINFO PROV. KALTIM 2013-2018
VISI :
“Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika Yang
Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur”
MISI :a) Mengedepankan pelayanan publik yang professional
berlandaskan peraturan perundang-undangan.
b) Menyediakan infrastruktur TIK yang merata dan
berkualitas.
TARGET
LIMA PRINSIP LAYANAN
PRINSIP PERTAMA : Melaksanakan 10 (sepuluh) prinsip Good Goverrnnent dan 10 (sepuluh) Budaya Malu dengan konsisten dan konsekwen.
PRINSIP KEDUA : Melaksanakan Fakta Integritas dan menjauhi tindakan melawan hukum dan KKN.
PRINSIP KETIGA : Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya.
PRINSIP KEEMPAT : Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
PRINSIP KELIMA : Melaksanakan Tupoksi secara tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelaksanaannya serta akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku.
KALTIM MAJU 2018, NO BLANK SPOT
TARGET
PENGEMBANGAN JARINGAN FO ANTAR KABUPATEN/KOTA
FO LINK IBU KOTA
PROVINSI
EXISTING “PROVIDER” LINK FO LINK ANTAR
KABUPATEN/KOTA
RUANGAN DAN PERANGKAT DATA CENTER PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TATA KELOLA TIK DISKOMINFO KALTIM
BIDANG TEKNOLOGI INFOMASI
BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK (BID. DOKINFO)
LPSE/SPSE PEMPROV KALTIM (BID. APTEL)
PROGRAM Infrastruktur dan Revolusi Mental
DISKOMINFO Kaltim 2015-2019
Bahwa lingkup bidang komunikasi dan informatika dibagi dalam 2 (dua) kelompok program besar :
• Infrastruktur Ekonomi
• Infrastruktur Sosial
Program Infrastruktur TIK
• Program Yang Dilaksanakan Melalui Sinergitas dan Konektivitas
• Program Yang Dapat Dilaksanakan Sendiri
Program Revolusi Mental TIK
PROGRAM Infrastruktur dan Revolusi Mental TIK
DISKOMINFO Kaltim 2015-2019
Bahwa program infrastruktur dan revolusi mental TIK DISKOMINFO Kaltim 2015-2019 disesuaikan dengan dasar dan memperhatikan :
• NAWACITA 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
• NAWACITA 2 : Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
• NAWACITA 3 : Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
• NAWACITA 4 : Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
• NAWACITA 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
• NAWACITA 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
• NAWACITA 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
• NAWACITA 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa.
• NAWACITA 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sembilan Agenda Prioritas
“Nawacita2014-2019”
Tiga Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara “Trisakti” yaitu BerdaulatSecara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian Secara SosialBudaya.
PROGRAM INFRASTRUKTUR TIK
Infrastruktur Ekonomi TIK meliputi kegiatan :
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Fibre Optic
• Pembangunan dan Pengembangan Menara Telekomunikasi
• Pembangunan dan Pengembangan Menara Receiver Telekomunikasi
• Pembangunan dan Pengembangan Data Center
• Penguatan Jaringan Internet Cerdas dan Sehat di perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar serta pedesaan
• Pembangunan dan Pengembangan Portal Potensi Daerah dan Ekonomi Kreatif
• Pembangunan dan Pengembangan Digitalisasi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi
Infrastruktur Sosial TIK meliputi kegiatan :
• Pembangunan Sistem Jaringan Komunikasi atau Nasional Internet Exchange (NIX)
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan WiFi Free
• Pembangunan Menara Pemancar/Relay Penguatan Siaran RRI dan TVRI
• Pembangunan dan Pengembangan Studio Multipurpose RRI dan TVRI
• Pembangunan dan Pengembangan Mobil Mobile Siaran RRI dan TVRI
• Pembangunan dan Pengembangan Mobil M-CAP
• Pembangunan Kapal Radio dan Internet
• Pembangunan dan Pengembangan Mobil Mobile Monitoring Frekuensi Radio dan Televisi
• Pengembangan Jaringan SIMDA Keuangan, Barang, Absensi On-line, Meeting on the Desk, dan lain-lain
• Pembangunan dan Pengembangan Call and Contact Centre
PROGRAM REVOLUSI MENTAL TIK
• Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah
• Pengelolaan dan monitoring Website
• Pengelolaan dan Monitoring MoD (Meeting on the Desk)
• Pengelolaan dan Monitoring Media Online
• Pembinaan dan Monitoring Media
• Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Pengelolaan dan Pembinaan Bakohumas
• Pembinaan dan Monitoring Menara Telekomunikasi
• Pembinaan dan Monitoring Frekwensi Radio dan Televisi
• Pembinaan dan Monitoring Penyelenggara Pos
• Pemeringkatan e’Government
• Pengelolaan Data Center dan NOC
• Pengelolaan Call and Contact Centre
• Pengelolaan Satelit TVRI
• Dialog Gubernur dengan Bupati/Walikota via Video Conference
• Dialog Interaktif Publik di TVRI dan Televisi Swasta
• Dialog Interaktif di RRI dan Radio Swasta
Program Yang
Dilaksanakan Melalui
Sinergitas dan
Konektivitas meliputi
kegiatan :
PROGRAM REVOLUSI MENTAL TIK
• Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik
• Pengelolaan PPID
• Pembinaan Dewan TIK Daerah
• Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Humas
• Pengelolaan Bakohumas
• Pengelolaan pelayanan e’procurement (LPSE)
• Pembinaan dan Monitoring LPSE
• Publikasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah
• Pengembangan Media Center
• Pembinaan Komunitas Relawan TIK
• Pembinaan Komunitas Media
• Pembinaan Komunitas Filateli
• Pembinaan Komunitas Pendengar dan Pemirsa RRI/TVRI
• Temu Masyarakat
• Rapat-Rapat Koordinasi
• Pelatihan/Bimbingan/Sosialisasi/Seminar/Diskusi/Work Shop, dan lain-lain
• Pengelolaan Mobil M-CAP
• Pengelolaan Training Room TIK
• Pengelolaan Workshop
• Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin/Baliho/Spanduk, dan lain-lain
• Pameran atau Expo dan lain-lain
Program Yang Dapat
Dilaksanakan Sendiri meliputi
kegiatan :
SINERGITAS PEMBANGUNAN (SWAKELOLA)
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
8. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
10. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit
Satelit;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 juncto Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
DASAR
a. Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan
Pengelolan Wilayah Negara dilkukan secara bersama-sama dengan pendekatan Kesejahteraan, Keamanan,
dan Kelestarian Lingkungan, dimana peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting
terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam
mengelola pembangunan kawasan perbatasan;
b. Bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
menyebutkan Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang,
dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan Nasional
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa sesuai dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 juncto Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai
SWAKELOLA;
d. Bahwa mengingat letak geografis di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar
medannya sangat sulit dan memerlukan kecepatan dan kemudahan didalam memobilisasi/distribusi orang
dan alat/peralatan, serta mengingat harga material dan bahan bakar minyak di wilayah perbatasan dan
daerah pesisir pulau terluar standar harganya diatas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Bahwa pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang TIK sangat penting di wilayah perbatasan,
pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar sampai ke pedesaan untuk membuka isolasi TIK sebagai wujud
pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
PERTIMBANGAN
NO. BENTUK SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN TINDAK LANJUT 1 TINDAKLANJUT 2 TINDAKLANJUT 3
1. Kesepakatan Bersama (KB) tentang
Pembangunan Bandara dan
Infrastruktur Lainnya di Wilayah
Perbatasan Provinsi Kalimantan
Timur
1) Kepala Staf TNI AD
2) Gubernur Kaltim
3) Panglima KODAM VI /Mw
4) Kepala Dinas Kominfo Kaltim
5) Kepala Zeni KODAM VI/Mw
6) Kabid Postel Diskominfo Kaltim
7) Kasi Monitoring Diskominfo Kaltim
KB tentang Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Provinsi Kaltim antara :
1) Gubernur Kaltim.
Menunjuk Kadis Kominfo Kaltim
2) Panglima KODAM VI/Mw
Menunjuk Kepala Zeni KODAM VI/Mw
Perjanjian Kerjasama (PKS) :
1) Kominfo Kaltim
2) Kepala Zeni KODAM VI/Mw
Realisasi PKS, Kadis
Kominfo melimpahkan
kewenangan kepada KPA
dibantu PPTK Dinas Kominfo
Kaltim.
2. Kesepakatan Bersama tentang
Pemanfaatan Menara
Telekomunikasi di Provinsi
Kalimantan Timur
1) Gubernur Kaltim
2) Bupati
3) Direktur PT Telkomsel
4) Kadis Kominfo Kaltim
5) KPA dan PPTK Dinas Kominfo Kaltim
6) Tim Penyerahan Aset Pemprov Kaltim
7) Kadis Perhubungan/ Kominfo Kabupaten
Pihak Pemprov Kaltim :
Membangunkan menara
Mnyerahkan aset menara
Pihak Telkomsel :
Memasang BTS
Melatih SDM operator
Monitoring teknis
Pihak Pemkab :
Menyediakan lahan
Menyediakan catudaya
Menyediakan SDM operator
Memproses perizinan menara
PKS antara Bupati dengan Direktur
PT Telkomsel mengenai jangka
waktu pemanfaatan menara dan
BTS tanpa dipungut PAD.
Pemprov Kaltim
menghibahkan menara
telekomunikasi kepada
Pemerintah Kabupaten.
www.themegallery.com
SINERGITAS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NO. LOKASI TITIK KOORDINAT TINGGI MENARA BENTUK PENDANAAN KETERANGAN
1. KABUPATEN MALINAU
1) Kecamatan Sungai Boh
Desa Agung Baru
2) Kecamatan Kayan Hulu
Desa Long Nawang
N 01⁰ 28’ 44.3” I E 115⁰ 22’ 31.1”
N 1⁰ 47’ 06.7” I E 114⁰ 54’ 01.2”
72 Meter
72 Meter
APBD Provinsi Kaltim TA 2013 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
APBD Provinsi Kaltim TA 2012 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI
AD KODAM VI /Mw (Swakelola)
Pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor
(Lelang Umum)
2. KABUPATEN NUNUKAN
- Kecamatan Krayan Selatan
- Desa Long Layu
N.03⁰ 36’ 47,8” I E 115⁰ 40’ 50,1” 72 Meter APBD Provinsi Kaltim TA 2013 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI
AD KODAM VI/Mw (Swakelola)
Terdapat juga APBD Provinsi Kaltim
dalam bentuk Bantuan Keuangan
kepada Pemkab Nunukn TA 2012
untuk pembangunan 2 (dua) menara
telekomunikasi alokasi untuk :
- Pematangan Lahan.
- Jasa Konsultan
3. KABUPATEN MAHAKAM ULU
1) Kecamatan Long Aparai
Desa Long Apari
2) Kecamatan Long Pahangai
Desa Long Lunuk
N 00⁰ 55’17.8” I E 114⁰.04’.47,8”
N 00⁰ 47’26.7” I E 114⁰.30’.52,2”
72 Meter
62 Meter
APBD Provinsi Kaltim TA 2013 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
APBD Provinsi Kaltim TA 2013 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI
AD KODAM VI/Mw (Swakelola)
Pekerjaan dilakukan oleh Zeni TNI
AD KODAM VI/Mw (Swakelola)
4. KABUPATEN TANA PASER
- Kecamatan Long Kali
- Desa Muara Telake
N 01⁰ 37’ 15.6” I E 116⁰ 30’ 48.0” 62 Meter APBD Provinsi Kaltim TA 2014 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
Pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor
(Lelang Umum)
5. KABUPATEN KUTAI TIMUR
- Kecamatan Sangkulirang
- Desa Maloy
N 00⁰ 49’ 13.2” I E 117⁰ 55’ 48.6” 62 Meter APBD Provinsi Kaltim TA 2014 mata
anggaran pada Dinas Kominfo Kaltim
Pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor
(Lelang Umum)
www.themegallery.com
BENTUK KEGIATAN SWAKELOLA
MAKSUD DAN TUJUAN
1) Maksud : Sebagai wujud sinergi dan konektifitas serta dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur
Teknologi Informatika dan Komunikasi beserta sarana pendukung lainnya di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pulau terluar di
Provinsi Kalimantan Timur.
2) Tujuan : Untuk mendukung sepenuhnya realisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi di Provinsi
Kalimantan Timur.
RUANG LINGKUP
1) Untuk saling memberikan kewenangan pelaksanaan percepatan pekerjaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang Teknologi
Informatika dan Komunikasi mengingat letak geografis di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar medannya sangat
sulit;
2) Untuk saling bersinergi dan konektivitas didalam pelaksanaan percepatan pekerjaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang
Teknologi Informatika dan Komunikasi termasuk memobilisasi dan distribusi orang, perlatan/alat serta bahan materialnya sampai ke lokasi;
PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU
1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, dimana masing-masing pihak menunjuk dan melimpahkan wewenang
kepada pejabat yang berwenang menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama dapat lebih dari 1 (satu) tahun, dan jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 1 (tahun) anggaran yang
berjalan, serta dapat diperpanjang/diperbaiki/diperbaharui sesuai kesepakatan/persetujuan para pihak.
3) Perjanjian Kerjasama juga dilengkapi dan dilampiri dengan Dokumen Swakelola sesuai peraturan perundang-undangan.
KLAUSULA-KLAUSULA DALAM KESEPAKATAN BERSAMA SWAKELOLA
KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PKS SWAKELOLA
• KETENTUAN UMUM
Perjanjian Kerjasama ini adalah kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana
pendukungnya di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah pesisir pulau terluar Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk swakelola sesuai
peraturan perundang-undangan.
• RUANG LINGKUP
Pembangunan 1 (satu) unit menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya, yaitu di Desa …. Kecamatan …. Kabupaten …. Provinsi
Kalimantan Timur, dengan titik koordinat : (N) 01" 48' 95,7"; (E) 117" 14' 14,4", dan ketinggian menara 62 meter'.
• PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN
1) Untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik
lndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2) Untuk pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dengan melibatkan aparat desa
setempat;
• JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN
1) Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan diterbitkannya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK);
2) Pekerjaan harus dapat diselesaikan 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) sampai dengan satu Tahun Anggaran …… dan
diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
3) Masa Pemeliharaan Pekerjaan dilaksanakan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
• HAK DAN KEWAJIBANPIHAK PERTAMA mempunyai hak :
(1) Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh (harian, mingguan dan bulanan) setelah pelaksanaan
pekerjaan;
(2) Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA;
(3) Meminta pertanggungjawaban bilamana terjadi kerusakan pekerjaan selama masa pemeliharaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
(1) Membayar pekerjaan sesuai progres dengan harga yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
(2) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA mempunyai hak :
(1) Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan yang besarannya merupakan
biaya maksimal pekerjaan;
(2) Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
(1) Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
(2) Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan;
(3) Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada MK yang disusun PIHAK PERTAMA;
(4) Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan);
(5) Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
(6) Membuat laporan hasil pekerjaan;
(7) Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK PERTAMA;
(8) Memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan pekerjaan.
• PELIMPAHAN KEWENANGAN
PIHAK PERTAMA melimpahkan kewajiban kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk :
a) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (MK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA;
b) Menyelesaikan seluruh administrasi pelaksanaan pekerjaan termasuk keuangan sampai pekerjaan selesai, sesuai peraturan;
c) Mempertanggungjawabkan administrasi pelaksanaan pekerjaan termasuk keuangan sampai pekerjaan selesai sesuai peraturan;
d) Melakukan pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai
dengan RAB KAK atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan;
e) Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai;
f) Melaporkan secara tertulis laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada Pengguna Anggaran setiap 1 (Satu) bulan sekali;
g) Dalam melaksanakan tugasnya KPA dibantu oleh PPTK sampai dengan pekerjaan selesai.
• TATA CARA PEMBAYARAN
(1) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya
sebesar Rp. …… ( …..) terdiri dari :
a) Pembangunan Menara Telekomunikasi 62 meter di Desa … kecamatan …. Kabupaten …… dengan biaya
sebesar Rp …… (….. ) termaksuk PPN;
b) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :
a) Pembayaran tahap pertama 30% (tiga puluh prosen) sebagai uang muka dari nilai perjanjian kerjasama;
b) Pembayaran tahap kedua 40% (empat puluh prosen) setelah mempertanggungjawabkan pembayaran
tahap pertama, berupa pertanggungjawaban progres pekerjaan minimal telah mencapai 30% (tiga puluh
prosen);
c) Pembayaran tahap ketiga 25% (dua puluh lima prosen) setelah mempertanggungjawabkan pembayaran
tahap kedua, berupa pertanggungjawaban progres pekerjaan minimal telah mencapaiT00/o (tujuh puluh
prosen);
d) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pembayaran tahap ketiga, dengan melampirkan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan Sementara/Provisional Hand Over (PHO).
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pekerjaan dan keuangan
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender pada setiap pengajuan keuangan;
a) Pembayaran pelunasan sebesar 5% (lima prosen) dibayar setelah menyerahkan Berita Acara
Kesanggupan pemeliharaan pekerjaan;
b) Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dibebankan pada Dinas Komunikasi dan lnformatika
Provinsi Kalimantan Timur melalui Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa
Kegiatan Pengembangan Sarana Telekomunikasi, dengan DPA SKPD Nomor : ….. tanggal ….. dan
pembayaran dengan transfer kepada PIHAK KEDUA, atas nama Zeni Komando Daerah Militer Vl
Mulawarman qq. ….., Bankaltim, Nomor Rekening: ……..;
c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;
d) Tata cara dan proses pembayaran_dari PIHAK PERTAMA dilimpahkan kewenangananya kepada Kuasa
pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pos dan Telekomunikasi kepada PIHAK KEDUA.
• PERSELISIHAN DAN KEADAAN MEMAKSA
(1) Bilamana terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Keadaan Memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir
bandang, gempa bumi, gunung metetus, kebikaran hutan, ianah longsor, perang
dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat diiidang moneter dan
peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan
Perjanjian ini;
(3) Bilamana terjadi keadaan memaksa akan diadakan musyawarah oleh PARA
PlHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum), yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok;
• KETENTUAN LAINNYA DAN PENUTUP
(1) Perjanjian Kerjasama ini dilampiri dokumen-dokumen yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian kerjasama ini, maka harus disepakati oleh pihak lainnya;
(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing dibubuhi
meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 5 (lima);
(4) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perianjian Keriasama ini akan diatur lebih
lanjut dan ditambah seperlunva oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
TINDAK LANJUT
Bahwa Kementerin KOMINFO RI harus segera merealisasikan pelaksanaanpercepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK yang sudahdisepakati, dan Pemerintah Daerah juga harus siap dan bersedia untukmemfasilitasi dan menyelesaikan yang menjadi kewajibannya.
Bahwa Kementerian KOMINFO RI harus dapat mengalokasikan sumberpembiayaan mana yang melalui APBN dan/atau dana USO/KPU untuk programinfrastruktur dan program revolusi mental TIK, dan Pemerintah Daerah jugaharus menyiapkan alokasi dana APBD untuk sharing didalam pendanaan danatau kewajiban.
Bahwa bidang komunikasi dan informatika ke depan harus ditangani dan dikelolaoleh Dinas KOMINFO Provinsi/Kabupaten/ Kota yang berdiri sendiri agarpelaksanaan TUPOKSI optimal, maka untuk itu diperlukan Keputusan BersamaAntara Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang PembentukanDinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota.
Semoga Program/Kegiatan Bidang Kominfo Dapat Terwujud
Bermanfaat bagi Masyarakat, dan
Mendapat Ridho Tuhan Yang Maha Esa
