ME

TO

DE

TE

KN

IK P

EN

YU

SU

NA

N

PR

OG

RA

M K

ER

JA

DP

RD

1. Pendahuluan

- Pengantar

- Tujuan

- Definisi

3. Prioritas dan Plapon Anggaran

Sementara

2. Kebijakan Umum APBD

1. Pendahuluan

1.1 Pengantar

� Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah dan DPRD

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

� Penetapan APBD tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31

Desember.

� Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus

memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari

penyusunan dan penyampaian rancangan kebijakan umum

anggaran dan rancangan perioritas plafon anggaran

sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD

untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir

bulan Juli.

� Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama

tersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk

menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD, antara

pemerintah daerah dan DPRD sampai dengan tercapainya

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD,

terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

� peningkatan jaminan sosial.

� Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD,

tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja

pemerintah.

1.2 Tujuan

Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang

sebagai dasar pemahaman KUA dan PPAS, akan dapat :

“Menjelaskan pengertian dan konsep KUA dan PPAS”

METODE TEKNIK PENYUSUNAN

PROGRAM KERJA DPRD

DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS

Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Brawijaya

MODUL

UBDistanceLearning ���� ����

[139]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

1.3 Definisi

• Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak

menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti : gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator

ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan RAPBD, termasuk laju

inflasi, pertumbuhan PDRB, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja

daerah, kebijakan pembiayaan.

• Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang

dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SK

PD terkait.

• PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing

SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

• Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancangan

peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah

dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut

ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

• Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan rancangan

PPAS Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan

PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, juga selanjutnya.

Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala

Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan

substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

2. Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan

umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan

kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan

RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran

berikutnya.

Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah

bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPD selanjutnya disepakati

menjadi Kebijakan Umum APDB

[140]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

Gambar Penyusunan KUA

2.1 Isi Rancangan KUA

Memuat target Pencapaian Kinerja yang terukur dari program-program yang

akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Disertai

dengan proyeksi pendapatan daerah, Alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Program-program dimaksud diselaraskan dengan prioritas pembangunan

yang ditetapkan pemerintah. Asumsi yang mendasarinya mempertimbangkan

perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang

ditetapkan pemerintah.

2.2 Siapa Penyusun KUA?

Rancangan KUA disusun oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

2.3 Proses Penyusunan KUA

• Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerah selaku

koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat

awal Bulan Juni.

• Rancangan KUA disampaikan Kepada Daerah kepada DPRD paling lambat

pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD.

• Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA paling lambat

minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.4 Format KUA

I. Pendahuluan

II. Gambaran Umum RKPD

III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan

IV. Penutup

[141]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

A) Pendahuluan

Uraian kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, tahun

berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang.

Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/ hambatan dan tantangan utama

yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan

datang.

B) Gambaran Umum RKPD

Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang

diamanatkan dalam RKPD untuk menyesuaikan permasalahan/ hambatan dan

tantangan utama. Menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya

mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

C) Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan

Dijelaskan tentang Asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan

akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan KUA. Contoh asumsi dan kondisi:

laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional, lain-

lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Dalam rangka implementasinya asumsi dan kondisi yang menjadi dasar

pencapaian sasaran, KUA harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran

sesuai kebijakan pemerintah. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/

sasaran yang berbeda. Juga diuraikan tentang perkiraan penerimaan untuk

mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang, baik dari PAD, DAU,

DBH, dan DAK maupun dari pinjaman dan hibah

D) Penutup

Demikian rancangan KUA ini disusun untuk dibahas dan disepakati

sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran

sementara.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Adalah program prioritas dan patokan batasan maksimum anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

RKA-SKPD.

[142]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

Gambar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

3.1 Proses Penyusunan PPAS

Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati. Kepala

daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling

lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan

TAPD bersama Panitia Anggaran. Rancangan PPAS disepakati menjadi PPA paling

lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3.2 Format PPAS

I. Pendahuluan

II. Kebijakan Umum APBD

III. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

IV. Prioritas Program Dan Plafon Anggaran

V. Plafon Anggaran Menurut Organisasi

VI. Penutup

A) Pendahuluan

Uraikan kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya,

tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan

datang. Uraikan ringkas identitas permasalahan/ hambatan dan tantangan

utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang

akan datang.

B) Kebijakan Umum APBD

Memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang

terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas program

dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan.

[143]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

C) Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati

tentang implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam

upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak

terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakan

pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah. Penjelasan tersebut secara

ringkas digambarkan dalam ringaksan Proyeksi APBD

D) Prioritas Program dan Plafon Anggaran

Menguraikan tentang prioritas dan plafon anggaran yang disepakati

mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran

pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu

mendapat perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam

masing-masing kegiatan

E) Penutup

Demikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati

sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.

3.3 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS

A. Format Nota Kesepakatan KUA

Menyebutkan Pihak-pihak yang Terkait :

I. Pendahuluan

II. Gambaran Umum RKPD

III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan

IV. Penutup

B. Format Nota Kesepakatan PPA

Menyebutkan Pihak-Pihak yang Terkait :

I. Pendahuluan

II. Kebijakan Umum APBD

III. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

IV. Prioritas Program Dan Plafon Anggaran

V. Plafon Anggaran Menurut Organisasi

VI. Penutup

REFERENSI

Domai, T. (2011). Kekuasaan Pemimpin dalam Pengelolaan Keuangan Publik.

LPTP. FIA. UB. Malang.

[144]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

Mardiasmo. (206). Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah. Makalah.

PROPAGASI

A. Diskusi

1. Teknik penyusunan program kerja DPRD

2. Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

2012

B. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan KUA

2. Apa yang dimaksud dengan PPAS

3. Kenapa APBD selalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

4. Kenapa perlu dibuat KUA oleh Kepala Daerah

5. Kenapa perlu dibuat PPAS oleh Kepala Daerah

6. Kenapa penetapan APBD harus tetap waktu yaitu paling lambat 31 Desember

7. Kenapa substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat umum

C. Pertanyaan Multiple Choice

1. Penetapan APBD harus tepat tanggal 31 Desember

a. Benar

b. Salah

c. Ragu-ragu

2. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS

a. Salah

b. Benar

c. Ragu-ragu

3. KUA dan PPAS harus mendapatkan persetujuan bersama Kepala Daerah dan

DPRD

a. Benar

b. Salah

c. Ragu-ragu

4. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum

a. Salah

b. Benar

c. Ragu-ragu

5. PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah

a. Benar

b. Salah

c. Ragu-ragu