36
Notulensi Rapat Panja RKUHP Hotel Ayana, 29 Agustus 2019 1. Penghinaan Presiden Pimpinan Baik bapak dan ibu sekalian, sebagaimana telah kita sepakati dari semalam ada 7 isu pending, 2 sudah berhasil kita selesaikan: living law dan hukuman mati, tersisa 5 isu pending lainnya, jika tidak ada sesuatu yg luar biasa, rapat kali ini kita bisa selesaikan 2-3 lainnya sehingga rapat kita 2 hari ini bisa selesaikan 5 isu pending, atau 4 paling sedikit dan kita lakukan sekali lagi rapat seperti ini untuk menyelesaikan semua agenda yg masih tersisa, sekaligus penyempurnaan dari semua hal yg sudah kita putuskan dalam rapat hari ini atau rapat 2 hari ini. sebab itu, saya tawarkan kepada pemerintah untuk memulai pembahasan kita dari isu pending yang tersisa soal penghinaan presiden dan wapres Pak Ambeg Terima kasih pimpinan Pimpinan dan anggota panja yg saya hormati, rekan-rekan dari Pemerintah. Siang ini kita akan membahas tentang penghinaan presiden dan wapres, dalam draft RUU KUHP masuk ke dalam Bab II terkait tindak pidana terhadap martabat presiden dan wapres. dalam pasal 217 disebutkan bahwa .... Kemudian bagian keduanya ... Pasal 218 ... ..pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dapat .. Demikian pengaturan terkait penghinaan presiden dan wapres, yang walaupun dengan putusan MK telah dinyatakan pasal dalam KUHP inkonstitusional, tapi tindak pidana penghinaan dalam RKUHP dimunculkan kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan presiden dan wapres sebagai simbol negara. Demikian pimpinan, selanjutnya Prof Muladi. Prof Muladi Sebelumnya saya ingin menyambung yang kemarin sedikit mengenai the living law itu banyak saran dari anggota DPR yang saya kira perlu saya pikirkan dan perlu kita masukkan, sebaiknya memang ada guidelines atau pedoman dalam menyusun guidelines untuk mencegah adanya abuse of power dalam perda, diusulkan bentuknya sementara adalah dalam peraturan presiden tentang acara perumusan tindak pidana adat the living law yg berlaku secara nasional. Jadi semua daerah punya standart yang sama. Banyak saran yang ... (5.50) (6.27) Yang kedua mengenai penghinaan presiden, saya juga berpikir masalah surat kuasa presiden itu tidak biasa, surat kuasa itu identik untuk perkara perdata sedangkan ini kan perkara pidana. rekan-rekan dari kejaksaan mengusulkan bahwa pengajuan presiden datangnya secara tertulis kepada penyidik, nanti masuk ke penjelasan, dalam hal pengaduan

NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

NotulensiRapatPanjaRKUHPHotelAyana,29Agustus2019

1. PenghinaanPresidenPimpinan Baikbapakdanibusekalian,sebagaimanatelahkitasepakatidarisemalam

ada7isupending,2sudahberhasilkitaselesaikan:livinglawdanhukumanmati,tersisa5isupendinglainnya,jikatidakadasesuatuygluarbiasa,rapatkali ini kitabisa selesaikan2-3 lainnya sehingga rapat kita2hari ini bisaselesaikan5isupending,atau4palingsedikitdankita lakukansekali lagirapat seperti ini untuk menyelesaikan semua agenda yg masih tersisa,sekaligus penyempurnaan dari semua hal yg sudah kita putuskan dalamrapat hari ini atau rapat 2 hari ini. sebab itu, saya tawarkan kepadapemerintahuntukmemulaipembahasankitadariisupendingyangtersisasoalpenghinaanpresidendanwapres

PakAmbeg TerimakasihpimpinanPimpinandananggotapanjaygsayahormati,rekan-rekandariPemerintah.Siang ini kitaakanmembahas tentangpenghinaanpresidendanwapres,dalam draft RUU KUHP masuk ke dalam Bab II terkait tindak pidanaterhadap martabat presiden dan wapres. dalam pasal 217 disebutkanbahwa....Kemudianbagiankeduanya...Pasal218.....pengaduansebagaimanadimaksuddiayat(1)dapat..Demikian pengaturan terkait penghinaan presiden dan wapres, yangwalaupun dengan putusan MK telah dinyatakan pasal dalam KUHPinkonstitusional,tapitindakpidanapenghinaandalamRKUHPdimunculkankembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delikaduan,denganmaksuduntukmelindungikepentinganpresidendanwapressebagaisimbolnegara.Demikianpimpinan,selanjutnyaProfMuladi.

ProfMuladi Sebelumnyasaya inginmenyambungyangkemarin sedikitmengenai theliving law itu banyak saran dari anggota DPR yang saya kira perlu sayapikirkandanperlukitamasukkan,sebaiknyamemangadaguidelinesataupedomandalammenyusun guidelines untukmencegah adanya abuseofpower dalam perda, diusulkan bentuknya sementara adalah dalamperaturanpresidententangacaraperumusantindakpidanaadatthelivinglaw yg berlaku secara nasional. Jadi semua daerah punya standart yangsama.Banyaksaranyang...(5.50)(6.27) Yang kedua mengenai penghinaan presiden, saya juga berpikirmasalahsuratkuasapresidenitutidakbiasa,suratkuasaituidentikuntukperkara perdata sedangkan ini kan perkara pidana. rekan-rekan darikejaksaan mengusulkan bahwa pengajuan presiden datangnya secaratertuliskepadapenyidik,nantimasukkepenjelasan,dalamhalpengaduan

Page 2: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

tersebutsamanilainyadenganberitaacarapemeriksaanyangdibuatsecarapro justitia, kemudiandalamhal tesebutmaka surat tersebut dibacakanpenuntut umum dalam persidangan, dan mempunyai nilai sebagai alatbuktiketerangansaksiyangsah.

PakAmbeg Tambahan saja pimpinan, terkait pasal 218, terkait dengan judul, istilahpenghinaan diganti dengan penyerangan kehormatan atau harkat danmartabat.Kemudian selanjutnya,bukandimaksudkanuntukmeniadakankebebasan mengkritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakanpemerintah.Kemudiandalampenjelasanayat1pasal218yangdimaksuddenganpenyerangankehormatanatauharkatdanmartabatpadadasarnyamerupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diripresiden atau wapres di muka umum, termasuk menista dengan surat,memfitnah,danmenghinadenganbackgroundmemfitnah.Ketentuan initidak dimaksudkan untukmeniadakan ataumengurangi mengkritik ataupun berpendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. penghinaanpadahakekatnyadalahperbuatanyangsangattecela,dilihatdariberbagaiaspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilaiHAM/kemanusiaan karena menyerang atau merendahkan martabatkemanusiaan atau menyerang nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itusecarateoritikdipandangsebagairechtdelicten,malaperseolehkarenaitukemudiandilarangataudikriminalisirsebagaipidana.Ayat2nyadalamketentuan ini dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum adalah ...(9.50) yangdiungkapkanmelalui hak berekspresi danhak berdemokrasi.Demikiantambahanpenjelasan,kamitambahkankepadapimpinan

P BapakibuanggotapanjaAnwar Bapakibuyangterhormat,sayasepakatdenganprofmuladi,bahwauntuk

suratkuasa,itukanhukumperdata,bagaimanakalodigantisurattugas,itulebihfleksibel,bisaditugaskanentahkepadajaksaentahkepadakaryawansetnegatausiapasajayangmendapatkansurattugas.

M TapiinideliknyaaduanAnwar Iya, surat tugas, misalnya presiden jokowi memberikan tugas pada pak

ambeguntukmelapor.M KalolaporbukanaduanAnwar Iyadelikaduan,tapiyangmembuataduanadalahoranglain,jadijudulnya

surattugaspakbukansuratkuasaM Kalauuntuksurattugas,nantiakandikritiklagisebagaiabuseofpowerdari

presidenkepadaaparatnya,kepadajaksaapalagi. jadi janganmenyentuhkekuasaan, karena yg dipermasalahkan konstitusi adalah kedudukanpresidendanrakyatbiasaitusama,janganmenggunakankekuasaan,jadikalaurakyatbiasadimintamengadukanmakapresidenjugamengadukan,namundalambentuksurattertulis,11.40

Anwar Jadiyangayat(2)itunantisuratapa?tetepsuratkuasaapasurattugasataugimana

M Suratkuasa...Eh,bukansuratkuasa,sorry,surattertuliskepadapenyidiktapimerupakanpengaduan,bahwasayadihina

Anwar Apakahtertulisituharuspresidensendiriatau?

Page 3: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

M Presidensendiri,haruspresidensendiri.Korbannyadia,karenaderajatnyaitudiaharussamadenganrakyatbiasa.Hanyayangmengantarkantidakperlupresidensendiri.Tapiharuspresidensendiriyangmenulissuratnya.Supayaderajatnyasamadenganrakyat,equalitybeforethelaw.ItuyangdipersoalkanMKadalahsoalmemberikankeistimewaankepadapresiden,itu yang terjadi, sehingga derajatnya presiden seolah-olah kebal hukum,jadi kalau ada penghinaan langsung polisi tangkap. Jadi yang dihindariadalahini,(13.00)....Aduanpakbentuknyabukanlaporantapiaduan.

Anwar Sekarang yangpasal 219, apakah itubisadikembangkan kemedia sosialpak?ygpalingbanyakitukansekarangpenghinaannyadimediasosialpak,hampirtiapharipak.nahitudariteman-temanmabespolrisayadikontak,pak anwar di media sosial ditulis PKI. Itu anak buah Jokowi PKI semua,akhirnyamabes polri bilang yasudah dibuatkan LP aja. Nah, yang palingbanyakkansekarangmedsos,kalautulisankorangabanyak.

Pimpinan TapidalampenjelasanituakanadapenjelasannyaAnwar Pakinikemudiankalaumisalsepertikampanyepilpreskemarin,itumassal

pak yangmembuatpenghinaan, ini bisadirekayasa,masa sekianbanyakorangpresidenmaunulissatupersatuatausemuanyaitukan,nahiniyangharuskitaantisipasi

Pimpinan Dikumpulkansajadulu.Silahkan Terima kasih pimpinan, saya pada prinsipnya setuju pak dengan aduan

langsung,cumamungkinteknisnya,kalaumisalitudilakukanlangsungolehpresiden, apakah di dalam pasal 220 ayat (2) kuasanya maish perludisebutkan? Tadi kan bunyinya dapat dilaksanakan oleh kuasa daripresiden,nahmasukandarijaksakanlangsung,tidakolehoranglain,nahitu kuasa cuma untuk menghantarkan saja atau atas nama presidenmembuatpengaduan?Jadisayapadaprinsipnyasetuju,karenaputusanMKagarbisadiakomodir.Cumaistilahkuasaitusepertiapa?Terimakasih

Dedi Terima kasih pimpinan, mungkin saya ingin mendapatkan kembalipenjelasan yang lebih konkrit. Karena pasal ini memang menimbulkandiskursuspublikyangcukupluasdankemudiansudutpandangmelihatnyapunberbeda-beda,bahkanterkesansudutpandangnyadipersempitbahwaketikabicaraputusanmkfinalandbindingmakaituadalahhargamati,ituyang terjadi di publik adalahdemikian. Terkait denganhal itu, saya jugaagak sedikit prihatin ketikamembaca sebuah opini yang diucapkan olehjuru bicara MK, bahwa beliau buru-buru dan berpendapat tentangdimasukannya kembali pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, yangdisampaikanjubirMK,beliausecarategasdimediamenyampaikanitukalaudimasukkan jangan salahkan nanti kalau kemudianMKmemutuskan halyang sama. Ini yang tentu saya ingin mencari pencerahan yang utuhsehingga diskursus yang kita lakukan panjang disini kemudian tidakterpatahkan oleh argumentasi-argumentasi sempit, yang kita harapkansubstansi dari putusan MK tersebut bukan hanya dilihat dari bunyiputusannyatapijugaterkaitdenganpertimbangannyayangkemudianbisakita eliminasi dengan rumusan yang berbeda dalam RUU KUHP ini. Nah

Page 4: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

terkaitdenganhalitu,tentudiskrususyangkitakembangkantadi,bahwakalaubicarasubstansitentuorangbiasasajadihinaadahukumnya,simbol-simbol negara dihina ada pidananya, termasuk kepala-kepala negarasahabat, masa kepala negara kita dihina tidak dibela, itu substansinya.Namun tentu kita harusmenyadari bahwawording dari sebuah kalimat,kemudian bicara hukum, penafsiran akan berbeda jika tidak konkrit danfinaljuga,mungkinituyanginginsayasampaikanpesannya.Kemudianjugaharus jelas di dalamwording itu, membedakan kritik dan hinaan. Kalaukemudiantidakdiperjelasbatasanantarakritikdanhinaan,makainiyangditakutkanolehpublikselalubicaratentangpenghinaanpresidensebagaipasal karet akan menjadi karet betulan. Nah itu yang dalam perspektifmenjawab kekhawatiran publik bahwa rumusan itu sama nuansanyadengan apa yang diputuskan oleh MK, maka mohon, saya inginmendapatkan pencerahan dari pemerintah dan prof prof agar kami inibetul-betulinginmeyakinkanbahwadifraksikamisendiri,karenamohonizindengansegalahormat,kamidianggotadewanataudifraksiinimasihadatanggungjawabuntukmelaporkanhasilkerjakitakepadakonstituenkitakarenaituadalahtanggungjawabkitasebagaipublikuntukmengawalpembentukan kebijakan. Oleh karena itu, sekali lagi mohon pemahmanprof,bahwa satu, argumantasi yangbisa finaluntukmematahkandalamtandakutipapayangdipersepsikanorangterkaitdenganputusanMK.Saya,didalambagiandaripanjainitidakinignbahwajikatidaksayapertanyakansekarang,terjadibetulandikemudianharitanpakitapunyapersepsiyangsama.Ituyanginginkamipertanyakanprof,agarjikakemarinbicararisalahatauMvTbiar jadiclear inisemangatnyasamadarifraksidemokrattidakinginbahwasimbolnegara,presidenkita,difitnahdicacimakiyangtidakbertanggungjawab.Itusemangatnyasama,clearjuga.Tapikemudiantidakpresiden atau wapres kalau dikritik kemudian terlalu baper, kemudiandilakukanpembungkamanuntukmenghambatdemokrasi.

Pimpinan Baikkemudian,silahkan Terima kasih ketua, saya secara substantif dapat memahami dan

menyepakatikarenaadasemangatuntukperlakuanterhadappresidendanwakil presiden sama dengan rakyat dengan delik aduan. Semangat delikaduaninilahyangnantiuntukmelihatkesamaanantarawarganegaradanpresiden,hanyamungkinyanginginsayakemukakanpenghinaandankritikiniyangmungkinharusdiclearkanagarjangansampemenjadipasalkaret,karenapadadasarnyahukumitukanmembatasikekuasaanagarkekuasaanitu tidakmengarahkepadaotoriterdanhukum itu jugamelindungi yanglemahagaryanglemahmendapatkankeadilan.Nahdalamkeadilanitusayakira ada hal yang kita lakukan disini. Kalau di dalam sebuah pertemuan,terjadi katakanlah penghinaan terhadap presiden, lalu orang yangmenghina itu oleh paspamres ditangkap dan diserahkan kepada polisi,belumadadeliknya.Halseperti ini,perilakupaspamresdanpolisisepertiapa dalam hukum, sebab bagaimanapun juga tidak dapat dilakukan halsepertiitu.Nahhalinisayakirapentingjugakarenaakanterjadipuladisatumomentertentu,apakahadadidalampenjelasanataubagaimana.Terimakasihketua.

Page 5: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Nasir Terimakasihketua,karenaadaultahdprke74adabeberapakegiatanyangtidak bisa ditunda.Menyangkut dengan pasal penghinaan presiden, PKSmemangmenilaimemang harus diaturmeskipunmemang sudah dalamtanda kutip dimatikan olehMK, karenamemang dulu pasal ini kan bisadikatakansebuahprakondisiterhadapsebuahpemerintahanyangotoriter,bisajadijugasepertiinidaninijugabisadisebutsebagaipasalkaret,danpenerapannya sangat tergantung dengan karakter presidennya. kalaupresiden sumbunyapendek, kupingnya tipis,maka tentudiamerasaapayangdisampaikanpublikmasukpenghinaan, karena itu akandiatur jugapenghinaanapakahmenyangkutSARA,rasagamasukuatauhal-halyangsifatnya menyerang pribadi. Ini anak gak jelas bapaknya, apakah bisadibuktikan, seperti itu. Jangan sampai kemudian ini akhirnya menjadikeluhan lagi bahwa ini adalah sebuah prakondisi untuk menghadirkanpemerintah yang otoriter, jangan sampe dianggap pemerintah dan dprketikamemunculkankembali pasal ini dianggapkemundurandemokrasi.Oleh karena itu perlu disampaikan bagaimana orang tidakmasuk dalamkategorimenghinapresiden,hal-hal apayang tidakmasukkemenghina,apakahituuntukkepentinganpublikataubagaimana.Kalaumasukuntukkepentinganpublik, ya seperti apa. Jadidari fraksiPKSmenggarisbawahipernyataanapayangmasukdantidakmasukkemenghinapresiden,karenasekali lagiinisangattergantungdengankarakterpresidennya.Waktupaksby,dibawakerbau,apadituliswaktuitupakdede?hahanahitukanmenghina,tapiwaktuitutenang-tenangsaja,gakdiapa-apain,nah kemudian masa abdurahman wahid, masa habibie, nah itu leluasasekaliorangmenyampaikan,berbedasuaranya.

Pimpinan Terimakasih.Memangituharusadabatasanyangjelaskapanharkatdanmartabatpresidenitudihina.

Muladi Kamicobamenanggapiini,ketua,nantiyanglainjugamelengkapi.Mengenaipertanyaanmengapaitujadidelikaduan.Delikaduanitusupayatidakotomatissistemperadilanpidanaitubergeraktanpaperintah,tanpaaduandariyangdirugikan, inisamakedudukannyadenganwarganegarabiasa.Jikasayadihinaolehoranglaindansebagainya.[28.30]Sebabdaritindakanmonarkiyangadaditimurtengah,sangatmelindungimartabatrajadansebagainya.Iniyangkitahindari.Makadariitu,dariMKmenempatkanpresidenderajatnyasamadenganwarganegarabiasa,jadikalaudihinayadelikaduan,dankarakter inisuatuhalyangpenting.Jadiada2halyangdisyaratkanMKdisampingyang tadi sayakatakan,aduanituharuspalingsedikitada2alatbuktitidakhanyaketeranganpresidentapijugaadaalatbuktiyanglainadarekamanataufotodansebagainyapalingsedikit 2 alat bukti itu mutlak sifatnya. Jadi ini yang tercantum dalamputusan MK tidak hanya dikhawatirkan adanya suatu perlindunganterhadapkebebasantapijugamelindunginkebebasaninformasi,freedomto expression, rakyat itumemberikan,memperoleh informasi itu supaya

Page 6: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

tidakdihambat.DalamUUD1945setelahamandemenyangbersumberdariICCPR Artikel 19 freedom of expression yg sudah kita ratifikasi pula,kebebasan berekspresi dibatasi tidak boleh merugikan orang lain, yangkeduatidakbolehmenggangguketertibanumum,ataukeamanannasionaldan prinsip-prinsip demokrasi dan humanity, itu diatur, dan dalamkonstitusikita itudiatur. Jadi satuhal itusudah terjawab, satukita tidakmelindungikekuasaandenganmatagelap,karenayangdisebutpenghinaanitu harus mengandung unsur offensive, menyerang dan merendahkanmartabat,danadaistilahdalamhukumitudolusmalusyaknikesengajaanjahatdanadasesuatuyangfake,palsu,tidakbenar.Jadi ini3ukuranitu,offensive, palsu, dan ada dolus malus atau kesengajaan jahat. Itu jadistandart di dalam pasal penghinana. Jadi saya katakan freedom ofexpression itu tidak sebebas-bebasnya seperti sekarang banyak dikritikmengenaiITE,ituadabatasnya.Kebebasanberekspresiitudibatasiolehhakdan kepentingan orang lain yang juga dibatasi oleh ketertiban umum,keamanan, unsur demokrasi, religi, dsb. Hak pribadi yang harusmendahulukanperlindungan. Itudiaturdengan ICCPR,maka itumasalahperlindungan kepada presiden itu bukan serta merta berlaku. Dan kitasudahpersiapan,sayayakinbegituinidisahkan,akanadaujimateriil.Bukanhanyapasalini,tapipasallivinglawitujugaadaoranghukumpidanasendiriakan menguji, tapi sudah kita tutup dalam pasal kompilasi hukum adattertulis.Jadipastiadaujimateriil,apalagidalamwaktu3tahun,tapitidakapa-apa,jikaadaujimateriilakankitahadapinanti,ituperlukitalakukanpersiapan dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah bertanggung jawabterhadap hal ini. Jadi itu sdr semua, jawaban saya terhadap beberapakomentartadi.

ProfEddy(32.34)

Saya melanjutkan dari Prof Muladi, kebetulan saya dan beberapa gurubesardariFHUGMmelakukanpenelitianjugamengenaipasalpenghinaandinegara-negaralaintermasukpasalpenghinaanterhadapkepalanegarasahabat.OrangbolehmengatakanJermanyangbegitudemokratsajapun2 tahun lalu barumenghukumwartawan Jerman karenamenghina RajaMaroko.Bayangkan,pimpinannegaraasingajadilindungi,kalaukitamaufilosofis, apasih hukum pidana, itu fungsinya melindungi kepentinganindividu,yangdilindungiantaralainadalahdignity,martabat,itusebabnyaadadelik-delikyangmenyangkutpenghinaan.Jaditidakbenar jugakalauorangbilanginidiaturmelanggardemokrasi,pertanyaannyadibalik,apakahorang yang berbicara demikian sudah pernahmelakukan penelitian itu?Kitamelakukanpenelitian.Perancisjugabarumenghukum,adawartawanjugayangmenyinggungkepalanegaraThai.Kalaukepalanegaralainsajadilindungikenapakepalanegarakitatidak,ituyangpertama.Kedua,sayakirastatement jurubicaraMKtergesa-gesakarenatidakmendalamiRUUKUHPini.RUUKUHPinisudahmerubah,jadikalaudalamhukumpidanaituada12pembagiandelik , antara lainadalahdelikbiasadandelikaduan.Yangdibatalkanadalahdelikbiasa,bukandelikaduan,jadisecarasubstansisudahberbeda.Danyangketiga,betulbahwasesuatuyangtelahdibatalkanMKseakan-akandihidupkankembali,tapiitujugamenjadisatupertanyaan.YangmemutusdiMKinikanadalahhakim-hakimyangmerekadalampetik

Page 7: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

punyamasajabatanterbatas,bisajadidalammasapasalinidiujikan,hakimyanglainpunyapolapikiranyangtidaksamaketikamerekamemutuskan,itu sangat mungkin terjadi. Saya selalu mengatakan, 9 hakim bisamembatalkan 700 berapa, 500 sekian pasal. Jadi memang tergantungsuasana kebatinan juga dan mohon maaf belakangan baru ini barupembuktian kami selalu mengatakan seakan-akanMK hanya ranah bagimerekayangberlatarbelakangHTN,padahalkantidak,yangseringkalidiujiitubukantentangdalamhaltatanegara,pidanaituyangseringdiuji,jadiketika mengambil putusan itu lalu kemudian ya hanya berdasarkanperspektif saja. Jadi belum tentu, karena dalam memutuskan perkarapersonality of judge itu sangat menentukan, pandangan dia terhadapsesuatu yang diuji bisa saja katakan kita mengatur hal yang sudahdimatikan, bisa saja ketika diuji bisa saja dia menolak, atau menerima,karenapandanganmerekaterhadaphalituberbedadenganyanglain.Nahinisayakirajugaharuskitapikirkan.Kemudian mengenai batasan penghinaan, pada dasarnya adalahmerendahkanmartabat.Sebetulnyakalaukitalihatpasalpenghinaanyangbiasa,misalnyapasal310KUHP itukanada, yangdalam teori kita sebutalasan penghapus pidana, alasan penghapus pidana khusus itu biasanyaeksplisitdidalampasal.Nahpasal310KUHPyangadasaatiniitu,blablablablakemudianayat3nyamengatakanuntukkepentinganumumtidakdipidana.Jadiituadaalasanpenghapuspidanakhusus,jadisayakiratadikekhawatirandariPakDjamilmungkinmisalnyadipenjelasankitakatakankalaudiamengkritik kebijakandan lain sebagainya itu tidak termasuklahmerendahkanmartabatdanlainsebagainya.Tapikalausudahmohonmaafmenyamakan, personifikasi presiden dengan hewan itu sudahmerendahkan martabat karent itu bukan lagi pada substansi ide untukmengkritik kebijakan, tapi menyamakan presiden dengan hewan ituketerlaluan. Manusia biasa saja tidak bisa disamakan dengan hewan,apalagi presiden yg merupakan simbol kenegaraan. Saya kira demikian,terimakasih.

Suhariyono(Pemerintah)

TerimakasihPakAmbeg, sayahanyamenyampaikan saja terkaitdengandelikaduan,inimenggunakanantarpasal134danpasalyangbarusekarangyaknipasal218.Didalampasalini,3-4draftyanglamaitudelikbiasa,dan134 ini kemudian diadopt dalam pasal 218, walaupun bunyinya beda,namun maksudnya adalah penghinaan, namun kemudian dirumuskansebagaidelikaduan.DelikaduaninipadadasarnyaapayangdikhawatirkanolehPakDjamiltadi,mengenaitelinganyatipisatautebal, itutergantungperasaan. Kalau telinganya tebal, ya tidak mengadukan, kalau baper yatergantung presiden mau mengajukan, kalau tidak ya bisa jadi biarkansajalah tidakmengajukan, jadi tergantung subyektifitas presiden. Jadi iniberbeda sekali, 134dan218. Kemudianmerendahkanmartabat ini yangdulupidananya6tahunsekaranghanya3tahun6bulan.Kemudianyangkedua,yangbaruinisebetulnyasamadenganPasal310KUHP,itumengikutijalanpikirannyaMK,artinyakitamengacunyaPasal310yaknidelikaduanygdikenakanbagiorangbiasa,jadihariinibisadilihatperbedaannya.Dan

Page 8: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

310 ini, mengikuti jalan pikirannya yang kemudian diikuti oleh jalanpikirannya 218 sebagai delik aduan. Terkait penghinaan presiden danwapresnegara lain, ini jugaperludipertimbangkanseandainyapasal218dan219inihilang,makajugaperludipikirkanapakahpenghinaanterhadpapresidendanwapresapakahakanjugadihilangkan?Inikonsekuensikalaupasal218dan219hilang.Inimasalahnya.Itukira-kirapimpinanyangbisasayatambahkan

Pimpinan Baikterimakasih.Sepakat? Terimakasihpimpinan,yangbelumterjawabterkaitkuasa.Muladi Kuasa nanti akan disesuaikan, kalau tadi saran dari kejaksaan diterima,

makasuratkuasaotomatisakandigantiSuhariyono Mohonizinpimpinan,terkaitdengansuratkuasaselamainidiakuidalam

hukum perdata, kalau pengajuan yang dikuasakan memang ini barudiperkenalkandidalamKUHP,pengaduanyangdikuasakankepadaoranglain, ya tergantung presiden. Jadi presiden itu melalui pribadinyamenguasakan,walaupunbentuknyatertulis,supayabisadikuasakanuntukkebutuhanpengaduan...

Pimpinan Kalau saya tidak salah tangkap yang disampaikan oleh PakMuladi tidakdemikian. Jadi yangmengantarkan suratnya saja orang lain, tetapi yangmenulissuratitupresidensendiri,itujadiartinyabukankuasasepetiyangdimaksudkan tadi, jadi tidak ada surat kuasa sebenarnya, cumamengantarkansurat,kangitu.

Suhariyono Tapiini,kekhawatirankamiadalahkemungkinanterlalusibuknyapresidenuntukselalumenulissuratitusendiri.JadiPresidenjangandisibukkanolehsesuatu yang sebetulnya merepotkan presiden yang begitu sibuknya,sehinggatidakdipikirkansetiapkalimengadukanmenulis-menulisterus.Yaini kan berat, saya belum pernah jadi presiden tapi saya bisamembayangkan, jadipresidensetiapkalidihinakemudianmenulis surat.Tadisempatkitabicarakan,delikaduaninikandibagi2absolutdanrelatif.absolut terkait penghinaan, relatif terkait dengan kesusilaan. tapi untukpresiden bisa tidak diberikan kemudahan, biar tidak dirinya sendiri, tapimewakilkanatauapa,menterihukumdanhammisalnyadiMKmewakilikuasakhususgitu.

Pimpinan Saya khawatir kalau begitu unsur pengaduannya bisa salah itu. Harussendiri,dankuasanyaadalahkuasauntukmenyampaikansuratitu.

Dedi Menarik diskursusnya mengenai surat kuasa, kalau kemudian kembalimenyamakan presiden dengan warga biasa, kalau itu substansi kitamemasukkandelikitu,dengankeistimewaankuasaitukitaharushati-hati,jangansampaiditafsirkanmemberikankeistimewaanyangberbedadenganyanglain,padahalsemangatnyasama.Termasukberkaitandengansurat,itu pembahasaannya lebih halus, tapi coba kita kaji lebih dalam, jangansampaipersoalan-persoalanyangteknissekali inimengaburkansubstansiyang ingin kita masukkan karena ada ruang meskipun debatable yangmemberikan tafsir yang berbeda untuk kembali membatalkan niat kitauntuk memasukkan delik aduan ini gara-gara hanya untuk memberikanpresidenatauwapresprivilegekhususdalamhalmengadukan.Itumohondipertimbangkan

Page 9: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Pimpinan ProfEddyProfEddy Berdasarkanmasukantadi,mungkinuntuklebihjelas,seandainyaredaksi

ayat2ituberbunyibegini"pengaduansebagaimanadimaksuddalamayat1 dapat dilaksanakan secara tertulis oleh Presiden atau Wapres" Kalautertulis kan tadi dikatakan oleh Prof Muladi kalau dia melakukan, yakeputusannya kan tadi tertulis tapi dianggap sebagai BAP tapi yangmelakukan aduan adalah presiden. Jadi esensi delik aduan tidak hilang,sebabkalauitutadidikhawatirkankhususkemudianadalaporanadatadi.Jadi supaya tidakmulti interpretasi, langsung saja, bahwa secara tertulisolehPresiden.Jadikatakuasaitusupayatidakmenimbulkanmultitafsirlah,langsungsajasecaratertulisolehpresiden.

Anwar Jadiperkaraitudianter,dipos,kanurusanlainProfEd Iyaituurusanlain.Dedi BiarlebihmemberikankepastianituProfEd Demikian Pemerintahmaulagi? Saya ingin merujuk pasal 72 KUHP yang sekrang berlaku, yang bisa

dikuasakanitudalamperkarapidanakalautidakanakitumasihdibawah16 tahun atau di bawah pengampuan, jadi terlepas dari 2 itu dia harusmengadukansendiriataupresidensendiridenganistilahsuratkuasaatausurat tertulis tadiyangsayakatakan. Jadi filosofidaridelikaduanadalahjadi kalau ada istilah di dalam penegakan hukum itu total enforcement,semuakejahatanharusdituntuttanpakecualiuntukkepentingannegara,kepentinganepenegakanhukumnegara.Tapi ternyata itu tidakberjalan,karenaadakonsep lainyangnamanya fullyenforcementyangmenjaminhakasasidanhakpribadimanusia,sepertipencuriandikalangankeluarga,perzinaan,itudiserahkankepadaybsmaumengaduatautidak,polisitidakbisalangsungmengusutperzinaanataupencuriananakterhadapkekayaanorangtua, ituharusdiserahkankepadaybsalternatifnya.Maka ituharusdihargai, maka jika presiden tadi diakui kedudukannya sama, kit aharussetujutapiadaunsurlainyangdiMKtidakadayaknidelikaduan,yangsayakatakanmerendahkan,dolusmalus,danmengandungunsurkebohongan.Jadiitustandartnya.

Pimpinan Baik, terima kasih, Pak Ambeg, teman-teman ada yang ditambahkan?Cukup

Mungkinpenjelasanmengenaipenghinaaninidiletakkandipenjelasanapagmn?

ProfEddy Orangmatisajakalaudihinadipidana6bulan,apalagipresidenPimpinan Jadiadausulanbunyiayat Itudilaksanakanapadilakukan Pengaduansebagaimanadimaksuddiayat1dapatdilakukansecaratertulis

olehpresiden. Bukandapat ya itu, dilaksanakan saja secara tertulis olehpresiden.Pengaduandapatyainipak?

Dilaksanakanapadilakukan Dilakukanya? Pakaidapat

Page 10: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

P Dapatdilakukan,Pak.Kenapatidakdiatursekalianituyangmengantarkansiapa?Bisatidak?

Tidakperlupak.M Tidakbolehmemang.P Jadiusulanayat2inikitaterima.Jadidemikiannormatentangpenghinaan

presidendanwapreskitaterima.Sepakat?Panja SepakatP Ketokpalu2. 50:45P Selanjutnya, tinggal 4 dari 7, saya tawarkan kita mau membahas soal

perluasanpasal-pasalperzinaanatautindakpidanakhusus?Panja PerzinaanduluP KitadenganperzinaanyaPemerintah Izin pimpinan, berarti dengan disetujuinya pasal penghinaan presiden,

secaramutatismutandisberlakubagikepalanegarasahabat.Olehkarenaituterdapatbeberapapenyesuaiandipasal-pasal,misalnyaterkaitpasal228 dan 229, ini yang untuk negara sahabat itu, disitu ditambahkanmenyebarkandengansaranateknologiinformasi.Jaditadiadapertanyaanseperti itu, kemudian yang terkait dengan presiden kita apakah akandisesuaikandenganpasalitu?

P Sayakiradisesuaikansajapak,sepertibiasatimyangakanmenyelesaikanitu.

Pemerintah TerimakasihP Sayalanjutkankependingissueberikutnya,soalpembahasanpasal-pasal

kesusilaan, kalau tidak salah overspell ya dulu. Overspell itu bahasakerennyaskidiwipapap.Jadi,adabeberapanormadisitusayapersilahkankepemerintahuntukberikanpenjelasan.

Pemerintah Terima kasih pimpinan, berkait dengan kesusilaan ini kami membagimenjadibeberapasubstansi.Pertamaperzinaandalampasal417sampaidengan418.Pasal417ayat(1)......Pasal418...Demikianpasal-pasalyangterkaitperzinaan,pimpinan.Apakahkitalanjutterkaitdengankumpulkebo?

P Adacabul,perkosaan,inisoalzina.Muladi Jadikalaukitalihatkuhpyangsekarangberlaku,disiniterdapatperbedaan,

bahwapersetubuhanantaraorangdewasayangtidakterikatperkawinanataufornicationtidakdiaturdalamKUHPsekarang,kecualijikamelanggarkesusilaandiumum.Begitu jugakumpulkeboataucohabitationbahasainggrisnya,itujugatidakada.Makawaktukitamengusulkan,banyakreaksikeras, karena banyak daerah-daerah yang menghalalkan seperti itu,kumpul kebo biasa. Tapi kita sudah meramal ada daerah-daerah misaldaerahmuslimyangkuatagamanya,disituadaorangkumpulkebo, jaditugasnya merupakan delik aduan, melanggar rasa susila masyarakat,begitu jugakumpulkebodanpersetubuhandenganorangdewasayang

Page 11: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

belumkawin.Jadiinisuatuhalyangbanyakmenuaiprotes,makadariitukita jadikan delik aduan, yang mengadu pun dibatasi. Perzinaan jugabegitu.

P PakAmbeg?Cukup.PanjaAnwar Kitakanjagozina.Hahaha.Inipasalkanpastimunculmasalah,kaloada

yangmenikahsecarasyari,bukansyiri.Selamainimengatakannikahsiri,nikah itu tidakadanikahsiri, karenasiri itu lawannya jari. siri itudiam-diam, kalo jari itu terang-terangan. Sekarang siri itu sudah mengalamipergeseranmakna,kitabericontohsekarang:Sayakawindengananaknyaprofmuladi

jangankayabegitulahAnwar contohkanini,kalauyakangampang.kemudiansecaradiam-diam.saya

kawindengananaknyamuladi di kua, ayo tak anterdi KUA.dinikahkandisana, saksinya orang KUA. dikasih surat nikah, tapi tidak ada ... tidakhadir.yangkedua,sayanikahdengansyahrini,rame-rame,undangan2000orang, tapi tidak ada surat nikah, yang menikahkan bapaknya sendiri,syarat rukunnyaterpenuhi.manayangsiri?kedua-duanyagakadayangsiri. walaupun saya nikah sama syahrini ga ada suratnya, 2000 orangmenyaksikan saya nikah sama syahrini. begitu pula saya nikah samaanaknyaprofmuladi,walaupuntidakadaoranglaintau,terigisterdalamregister negara tercatat. nah sekarang, dalam upayamenghindari zina,banyak orang-orangmelakukan pernikahan secara sahmenurut agamatapitidaktercatatsecaranegara.nahitunantiakandipidanakan,begitukan?padahalnikahyangsahitubukannikahyangdilakukandidepankuaatau catatan sipil, tapi nikah yang dilakukan sesuai ajaran agamanyamasing-masing,kalauorangislamsepanjangrukunnyadipenuhidantidakadahalangannikah, sahnikahnya. sebagai contoh, anaknyapakmuladitadi, panggil sama kyai tadi, saya nikahkan ani dan anwar denganmaskawin1000rupiah,sah.WalaupuntidakdiKUA,yangpunyakewenanganprofmuladisendiri,bapaknya,diIslam.Begitujugaorang-oranghinduBali,apadilakukandidepanKUA?Tidak.Didepanpendetadipuraitu.Nahininanti akan rawan masalah disini. Begitu pak, makanya dimana harusdipertegas supaya tidak timbul masalah-masalah di belakang hari. Nahnikahyangtadicontohnyasyahrini,yangdibawahtanganyangtidakadasuratnya sama sekali itu, bukan nikah yang tidak sah, karena bisadinikahkan,suatusaat5tahunyangakanmendatang,sayananti,karenasayanikahdengansyahrinisudahpunyaanak,sayaperlusuratnikah,kanbisa diajukan itsbat nikah ke pengadilan. baik itsbat karena nikahnyadiragukanataudalamrangkaperceraian.Baikterimakasih.

Nasir Nahinikenapasyahrini?Anwar Contohyayangcantikkokyangjelek-jelekPemerintah Jadi menarik, diskusi ini jika melihat diskursus di publik, khususnya

kelompok-kelompokyangmenaruhperhatiantentangpersoalanzinaini,denganduapandanganyangsangatekstrimdua-duanyasalingberhadap-hadapan.Disatusisimelihatbahwapengaturanzinakhususnyatentangperluasanzinainikemudianberpotensiakanterjadikriminalisasiterhadapbeberapa orang, dan korbannya perempuan. Namun di satu sisi ada

Page 12: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

kelompok ibu-ibu yangmendukung habis-habisan, persoalannya adalahakidah.Nahnamundemikian,tentukitadalamposisikitauntukobyektif,karenaperumusanhukumpidana iniadalahpayunguntuksemuaorangbukan sekelompok orang. Mungkin substansinya hampir sama denganyangdisampaikanpakanwar.Namunsayacumamohonpencerahan,kalaudi KUHP yang lama pasal zina sebelum diperluas, orang berpandanganbahwa zina itu melihat pada persoalan lahirnya delik overspell terkaitdengankesetiaanperkawinan,denganperluasan ini ini jadiorang-orangyang diluar perkawinan pun bisa menjadi obyek hukum pidana ini,fornicationyangdisampaikanprofmuladi.memangbenarprof,sayajugainginmengelaborasiyangdisampaikanpakanwar,ketikakitadihadapkandengan persoalan keabsahan perkawinan, yang kita tahu hukum kitamengaturdiuu1/74,bahwaperkawinansah jikadilaksanakanmenurutagamadankeyakinanmasing-masing.danitubukanhanyaterkaitdenganislamsetausaya,bahkanterkaitalirankepercayaandanagamalainpunjugacara-caranyasama.sayakhawatir,jikamengenaipersoalan-persoalantentang sahnya perkawinan dengan hukum pidana ini jika kita tidakmemerikan batasan yangj elas, kemudian masih muncul cara pandangyang berbeda dan perspektifnya terkesan belum satu pandangan, sayakhawatir menimbulkan persoalan di kemudian hari, perluasan inikemudianmenjadikriminalisasibarukepadaorang-orangyangtandakutipperkawinan tidak sah secara negara. ini butuh kita penjelasanmaupunpenjelasan,bagaimanakemudianperspektif istri, perspektifperkawinansahataudi luarperkawinanyangsahapamungkindirumuskankembalidengantegasdalamhukumpidana,mungkinituyangakanmenjadisolusidarikegamangan,ataumenyatukan2pikiran.

P Terimakasih. Sayasepakat,tambahanpenjelasanpakinidiperlukan.P Berartimemangpotentialsuspect Mohonpenjelasannyahal-halsepertiitubagaimana?P KalauacengemangpotentialsuspectProfEddy Harusjelasitupak.P Jadikalaukemudianadamasalahdenganybssehinggawajarsajakarena

potentialsuspect.Pemerintah Terimakasih,nampaknyatadikitaagakmelebardipasal419,diayat(1)

disebutkan....ayat(2)nya...Terkaitdenganperzinaanini,sepanjangdiabukansuamiatauistriitulahyang disebut dengan perzinaan. Jika dia terikat dalamperkawinan atautidak,sepanjangbukansuamiatauistri,ituyangdimaksuddi417.

Muladi Duluwaktudirumuskanpasalini,kitaberdebat,sumbernyadariseorangdosenIAINJakarta.Diagigihbahwakumpulkebodanfornicationadalahperzinaan, karena pengetahuan agamanya memang kuat sekali. Jadimenurut saya, dalam 174, sah dalam agama dan kepercayaanmasing-masingdijadikanpegangan.Tapiternyataadaprotesjugabahwadidesa-desa banyak yang tidak punya uang sehingga terpaksa melakukanpelanggaran.Sayaberfikirhukumitutidakdibuatuntukmasasekarang,

Page 13: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

tapiuntukkepentinganmasadepan.Apakahkitaakanhidup seperti initerus? Menurut saya ini dibiarkan saja, jadi ini satu hal socialengineeringnya disini ini. Ini adalah suatu istilah subkultur, yaitu yangsesuaidengankulturkita religiusdsbdanadakulturyangmenyimpang,kita tidak punya pembenaran kultur yang menyimpang ini. Jadi inimakanyaadaketentuandelikaduanyangbisadicabutjikadiragukan.Jadikitamembuat ini denganmelihatmasa depan, biar lama-lamamenjadimasyarakatyangberadab.Pedomanitupenting.

P Adatambahan?Pengalaman-pengalaman?Panja TertawaSuhariyono Terimakasihpimpinan.

Pasalinimausiriatautidaksiritidakakandipersoalkan.Iniduludiluarperkawinanyangsah,namunsahnyakemudiankitacoret.Kedua,inidelikaduan.Inidelikaduanyangabsolut:orangtua,anak,suamiatauistri.Initambahandarikami.

Anwar Memanginimasihterbukayapak,tapiinikasiandipolisi.Mungkinkaloikutpembahasandisinitidakmasalah,tapiuntukpolisiyangdibawahkantidak.Inigimana?Soalnyaorangkanbiasaberhadapandipolisi,tidakbisaberkutik.Kalauyangjenderalkanngomongenak,yangsersan,pokoknyagini-gini,matikitapak.

Panja Jadi atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Sehingga harusanaknya.

Panja TertawaProfEddy Kitasudahtemukanya,ahliperzinaansiapa. Saya ingin bertanya pada pemerintah, prof muladi, bahwa semalam

sempatdisebut tentangadanyaperubahandimana sebelumnya spesifikmenjadi umum. Begitu juga di pasal 417 ini, sehingga kemudianrumusannya menjadi umum. Kami ingin mendapat penjelasan kembaliprof muladi, yang sebelumnya spesifik menjadi umum. Kedua denganorangyangbukansuamidanistrirnya,tentusajamenjadisuamiatauisteriadasyaratnya.Artinya,adaketerangan.Tadisudahdibicarakan,karenaitukamiinginmendapatkanpenjelasansoalitusehinggakamibisapahamadaperubahandimanasebelumnyaspesifikkemudianmenjadiumum.Terimakasihketua.

ProfEddy Jadimemangmengapa ini diperluas dari 284 yang existing. Saya selaluberceirtadidepankelassebenarnyasilsiahhukumpidanadanperdatakitaitu sangat jelas. Jadi kita selalu mengatakan hukum pidana kita anakkangdungbelanda,cucuprancis,dancicitnyaromawi.s=olehkarena itusayaselalumengatakankarenakitacicitnyahukumpidana romawi, jadisuka tidak suka, nuansaKUHPdanKUHPerdatamenganut etika katolik.Kalau menganut 284 yang lama, perhatikan baik-baik. Disitu dikatakanhanyabagimerekayang tundukdaridasal27KUHPerdata, yangadalahetikakatolik,dmnseoranglaki-lakihanyabolehpunya1orangistri.danseorangperempuanhanyabolehpunya1orang laki-laki sebagai suami.Olehkarena itu sebetulnya,pembentukKUHPsudahmemahamibahwahukum di Indonesia, seperti yang saya katakan, hanya untuk orang yg

Page 14: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

tunduk pada pasal 27 KUHPerdata . Jadi kalau di depan pemeriksaanmengatakansayatidaktundukpasal27KUHPerdata,selesai.Karenadalamislamkenalkonseppoligami.Laluinikemudiandidalamrumusanini,kalaudulu dalam KUHP yang lama adalah mereka sama-sama atau kedua-duanya terikat perkawinan yang sah. Disinipun kita adopsi, tetapikemudianyangberhakmengadukitabuatbaru,ditambahorangtuadananak,jadilebihmengakomodasi.Bahwakemudianadaketentuandalamayat (4) dapat ditarik kembali selama belum dimulai, kita kan selalumengatakandelikperzinaanadalahdelikaduanyangabsolut,karenadiaberbedadengandelikaduanbiasa,kaloabsolutyangmembedakan:biasabisadikuasakan,absoluthanyasuamiatau istri.biasaada jangkawaktumencabut perkara jalan terus, kalo absolut sampai persidangan bisa.mengapaKUHPbilangsampaidisitu?karena284yanglamabilangharusdiikutiolehgugatcerai,disinikitatidakmengaturitu.kitatidakmengaturandaharussambilgugatcerai.sehinggasampaididepanpersidanganpun,hakimselalupersuasiuntukdicabut.beda284,kalodiprosesterusharusadagugatcerai.sepertiyangtadidibilangprofmuladi,kuhpkitainiadalahdekolonisasi,kitatidaklagimengikutipemikiran-pemikiranbarat,sepertiitu.kalaubiasa,bisadipisah.kalauabsolutbisa.contoh,perjudiandalamkeluarga,sayapunyaanak2,perempuandanlaki-lakibersama-samadanbersekutu ambil uang saya. itu pencurian dalam keluarga adalah delikaduan relatif, saya, lebih sayang dengan anak perempuan, saya bolehmengadukananaklaki-lakitanpamengadukananakperempuan,padahalmerekabersama-sama.tapikarenadelikaduanrelatif,pengadanitubisadipisah. Dalam perzinaan tidak bisa, kalau pasangan misalnya istrinyamengadukanbahwadiaberzina,yangdiadukantidakbisaperempuanyangberzina, harus dua-duanya, tidak bisa dipisah pengaduan itu. Tetapipemikiranitusudahtidakkitaakomodasi.Yangditanyakanpaknoerdin,tertuangdipasal419,bahwameskipuntidakterikatperkawinanyangsah,kalauhidupbersamaitupunbisadikenakandenganbeberapaketentuanyangberlaku. Jadipersoalanperzinaankitasudah kembali ke hukum indonesia dan tidak terpengaruh lagi hukumbarat yang ketika diadopsi di indonesia. saya pikir tadi yang dikatakanketika perkawinan yang sah, itu untukhindarimultitafsir kita sesuaikanpada uu perkawinan, jadi selama sah dari agama islam, ya tidak bisadijerat.

Anwar YainikanpakarperzinaanAudience TertawaP SilahkanPakMuladi Jadiinibackgroundyangadadalamtimperumus.Jaditimperumusiniada

yangagamanyakuat,adayangsetengah-setengah,adayangikutiprinsipjahiliyah jugaada. Iniyangusulkankumpulkebodanfornication ituadaprof barda, tanpa terkecuali, tapi ada yang bilang bahwa di beberapadaerah,adakawinkontrakdikalimantandsb, tidakbisadilepaskandaribudaya.akhirnyadimasukkanlah.

Page 15: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

daniniadaunsurdiskriminasi,karenakalaudihotelmelati,kena,tapiyangdihotelmuliaituaman.

Panja Tertawa.Hotelbintanglimaitubesarprofretribusinya.Muladi Jadi dalam hukum pidana itu ada unsur yang namanya actus reus itu

perbuatanyangtercelasecaraobjektif,denganmensreaituterceladaridalam.Jadiiniyangbetul-betulkitamengukurnyaagaksulit.Tapiyangtadisayabilang,makadelikaduanitutepat.

Panja Jarang-jarangkitabahasini.Nasir Kalaumengacupadadraftyanglamaprof,inibedasekali,olehkarenaitu

saya ingin tau lagi kenapa itu bisa kemudian menjadi seperti yangsekarang.Yangdraftlamaitukanbunyinya[rumusanlama].Yangkedua,waktuitusayaingatdisampingsuamiistriortuanak,adapihakketigayangberkepentingan, tadi prof sempat singgung. bahwa ada yang terganggusehinggakalaumerekabukansuami,istri,anakpadahalmerekaterganggu,bisa juga bahwamereka orang tua suami istri atau anakmungkin agakberatuntukmengadu,sementaramasyarakattergantungpartisipasijuga.kalauadamasyarakatterganggudengansituasitersebut,apadampaknyakalaukitacantumkanpihakketigayangberkepentingan?

P SilahkanpEMERINTAH Terimakasihpimpinan.terkaitdenganrumusanyang lamadenganyang

baru,inidibuatlebihumum.Kalauyanglamadisebutkanjeniskelaminnya,dan kemudian karena pengaduan dilakukan oleh pihak ketiga yangtercemar, itu membuat multitafsir dan memperluas pihak-pihak yangmenggugat,kamipandangcukuprawanterjadipenyimpangandaripasalini.

Nasir Sebentar,iyapakambeg,memangiyaakanrawan,adatekananpublik,danjg sangat mungkin akan ada main hakim sendiri, tapi juga di satu sisimenjadihalanganpelakubahwaapayangdilakukan,semuabisamelapordiluarkeluargainti.Jadidisatusisiadatekananpublik,peluangbanyaknyapengaduan,tdisisi lainmenjadialarmbagipelakubahwanantikalauinitidakdilaporkanakubisamenyumpalmulutistir,anak,ortu.Inidiskusinyabegitupak.

ProfEddy Celakanyakalaupublikbisamelaporkan, itubukandelikaduan, itudelikbiasa.Bahayanyaituprivacyorangdimana,itukemudianmengapapihakketigakitahapuskarenanantibukan jadidelikaduan lagi,semuaorangbisamelapor.samadenganorangmencuri,membunuhdsb.itumengapakamibuattapiadapembatasan,buanhanyasuamiistritapimerekayanglangsungdirugikan.memangkitasangatberhati-hati,bukandimanado,diambonjugaadadiarakitu.Cumanantiadakonsekuensi,kitakansistempatrilineal,jadiadakonsekuensi.Masing-masingdaerahpunyakarakter.

P Gimanapak?Panja TertawaNasir Bagikami,karenainitimsin,nantikamibawakembalikefraksi.Kamidari

fraksiPKSbelumbisamenerimausulanpemerintah,makanyaharusadadiskusi lagi soal ini. Karena ini keputusan fraksi, kami belum bisamenyatakan kita bisa menerima ini semuanya dengan segala hormat.Mungkin tentang perzinaan bisa kita pending. Mungkin nanti di rapat

Page 16: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

depan.Padaprinsipnya,susbstansiyangdisampaikanbisamenerima,tapibagaimanasubstansidiputuskandalamredaksi,itubisakitadiskusikan.

Bagianmana? Ya itutadi,rumusan lamadanrumusanbaru.Lalupemerintahmemberi

argumentasi terkait dengan rumusan baru. Pemerintah sudahmenyampaikankemungkinanyangadadanpraktik,sehinggadirumuskansesuatuyangnetral.Namunkitajugameyakinikitabangsaberketuhanan,dan tentu logikanya pancasila, apalagi prof menyebutkan meskipun inisebuah kebebasan, harus mengacu pada norma-norma yang dianutmasyarakat.karenaitutadikamisempatsampaiakndimanakira-kiradraftlamayitusamarumusannyadenganyangbaru.kalauyglamaitusangatjelas,sangatkhusus,sementarayangbaruitutidakspesifik,itusepertiapa.ituketua

P Terimakasih, inipartai-partaiyangagakkekanan,bukancumapks,pppmungkin,agaksamajugasepertiprofbardasepertiyangdicertakanprofmuladi. jadi inimemangsesuatuyangcukupsensitifbagi teman-teman.apalagitadiprofbilanghukumkitadigunakansebagaibagiandarisocialengineeringkita,apakahkitamaumembiarkankondisimasyarakatkitadibeberapatempatdalamkegelapanyangsepertiitu,tentunyadengankuhpinikankitabisamenyelamatkan.jadiinikitapendingdulu.

Yangpendingperzinaansajaataukumpulkebojuga?P Sayakirasatupaketya,perzinaan,kumpulkebo,danpencabulan.Karena

pencabulan konsepnya berubah juga setelah kita kedatanagn 24 dutabesarUEdankitadengarjugaadautusandarikamardagangamerikakekementerian hukum dan ham sehingga ada penyesuaian-penyesuaianpasalsesuaidenganalampikiranmereka.sementarakitatauberkali-kaliprofmenyampaikanadasubcultreyangharuskitapertahankan,terutamatentang kedaulatan hukum kita, saya kira itu sesuatu yang harus kitapikirkanmasak-masak.sayakirakitapendingsajadulusoal ini,mungkinnantiadalobbydiantarapemerintahdanfraksi-fraksi.setelahitukitabisamulaikembalipembahasantentangpasalperzinaanyangdiperluas,sayakirabegitu,

Anwar Jadi kita mohon pak, apa yang diusulkan pak nasir itu kan tidak jelas,maksudsayayangdiaturitujelas,nahsekarangyangduluitujikakurangjelasdankurangbaikitupasalmana,yangperludirubahnormayangmana,harusjelas.supayajelasmengingatwaktukitasudahmepet

Nasir PKSbisamemintakembalikerumusanyanglama.ProfEddy Ohbukan284sekarang?Nasir1.36.38

Bukanpak.Kemudian tentangpihakketiga,Pemerintahpunyaargumententangpihakketiga,kitajugapunyaargumenkarenaadasubstansimoraldisituadaalarmbahwaketikaorangberbuatbisawahininanti,walaupunnanti dalam delik aduan tidak lagi masuk lagi disitu, tapi kan kita liatsubstansididalammasyarakat.makanya,sayasepakatdipending,kalaubisadiselesaikanapakahnantikira-kira2jamlagisetelahngopi-ngopi,kitaselesaikan.

P Sebelumkitaskors,adayangbisakitaselesaikanterkaitdenganperkosaan.Barunantikitatutup.Soalperkosaan,silahkanpemerintah

Page 17: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

3. PerkosaanP Sebelumkitaskors,adayangbisakitaselesaikanterkaitdenganperkosaan.

Barunantikitatutup.Soalperkosaan,silahkanpemerintahPemerintah Izin pimpinan sebelum beranjak ke pasla perkosaan, apakah kemudian

yang terkait pencabulan seluruhnya tidak dibahas, karena ini berbedasekali.

P Sayakiraituakanlama,kitaselesaikanduluygbisadiselesaikanPakAmbeg Baik,terkaitdenganperkosaaninidiaturdalampasal480,dalamrkuhptp

perkosaanmerupakanbagiantpterhadaptubuhbukankesusilaan,jadiiniyangmembedakan,samahalnyadengantppencabulan,tpperkosaanjugamenerapkanprinsipgenderneutraljaditidakmelihatjeniskelamin.selainitu terdapat 2 perluasan, yaitu yang pertama adalah perluasan makna.rumusantpperkosaandalamkuhphanyamencakuppenetrasiantaralatkelamin saja, sedang dalam rkuhp mencakup penetrasi dengan alatkelaminataubendalainkealatkelaminmaupunbendalaindanperluasandarisubjek,yaitukorbanperkosaandiperluasdenganditambahkananakberusiadibawah18untukmengakomodasistatutoryrape.kamibacakanrumusanpasalnya.pasal480:pasal481:demikianrumusannyapimpinan.

adapenjelasantambahan,prof?teman-teman?pakanwar?kalausepakatkitaketokkitabisaistirahat.setuju?

setuju kita ketok ya *ketok*. baiklah bapak ibu, kita berhasil menyelesaikan

beberapapendingissue,walaupunadaygtidakmudahadaselesai,nantikita masuk lagi pukul 19.00, eh 17.00. boleh prof? untuk pembahasanselanjutnya.

Profeddy Mohonmaafpak,initinggalsedikitlagi,tinggal1lagimengenaitpkhusus,kalauperalihanakancepat,biarsekalian.

P Jadikitatipidsussekarang?Baik.4. TindakpidanakhususP Baik,pemerintahsilahkantindakpidanakhusus.kitasampe16.00Ambeg DijelaskanprofmuladiMuladi Ketuayangterhormatdanhadirinsekalian.Jadisesuatuyangbetul-betul

menguras perhatian baik tim maupun eksternal. ada delik2 yangmemangistimewa,yaitu5tindakpidana,delik-delikiniberkaitandengankonvensi internasional yang sifatnya dinamis dan seing mengalamiperubahan dan bahkan ada yang sudah kita ratifikasi pun belum kitalaksanakan, seperti uncac, 10 tahun lalu sudah diratifikasi belum kitatindaklanjuti.narkotikaakanberubah,terorismebarukitaperbaiki,HAMberatbelumkitaratifikasitapikitaaturkarenatimortimur,yangterbatas

Page 18: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

yaknicrimesagainsthumanitydangenosida.kejahataniniseringdisebuttransnasioal, mengatur juga penyimpangan hukum acara dan hukummateriilnya,mengatursecarakhusus,bahkandibackkuplembagahukumyangkhusus.pengaruhnyajugabesarmakadisebutextraordinary,makakita punya beberapa alternatif dan kita sampai di satu kesimpulan.bahwatpkhusustetapmerupakansatubagiankodifikasi,tapitetapkitaharusapresiasiperumusanyangsudahdiaturdalamUUterkait.jdenganharapanbahwasuatusaatakanmengalamiperbaikan.tapitetapdengansuatuprinsipkitatidakmengutak-atikkekhususan,dibiarkandiluar,pasalpenyimpangan,mungkindalamtipikoradamasukandaripakaritonangkpk, itu nanti persoalan tentang perubahan ancaman pidana danperampasan. disitu disebutkan bahwa dengan masuknya tipikorbeberapapasal, yang adadalamuuberlaku, itudicabutdalamaturanperalihan. tapi kelihatan pasal peralihan itu ada buntutnya, kita bericontoh permufakatan jahat, pembantuan, percobaan dipdana samadengandelikaslinya.delik ituselesai, samadengan.biasanyakuhp itudikurangi1/3,2/3.tapikemudianbagaimanaitu?iniakanmengikutiyangmana?kalaudicabutberartiikutyangmana?ituharusdiperhatikan.jadiitu idenya kenapa kita mengatur core crimes atau delik pokok atauutamanya.tapipengembangannyakitabiarkanajasepertiuuasalnya.ituyang kita lakukan, core crimes ini delik intinya saja, tapi tidak adagangguan terhadap penerapan di luar. jadi tidak benar bahwakewenanganakanhilang.jadiuntuksementarasepertiitu.prinsipcorecrimes ini umum. tapi tidakmenutup kemungkinanmasukandari luarakankitatampung.

P Silahkan,pakambegPakAmbeg Jadi iyakamigarisbawahiyangdisampaikanprofmuladibahwaada5

tindakpidanakhususyangmasukkedalamRKUHP,tppelanggaranberatham,tpterorisme,tpkorupsi,tppencucianuang,dantpnarkotika.makarumusantpkhususdalamrkuhptidaksalingtumpangtindih,tpkhususdidalam rkuhp dirumuskan dengan bentuk rumusan core crimes, tadidisampaiakn oleh profmuladi denganmerumuskan tindak pidana intidanmenyerahkanrumusanyanglbihrincikedalamuudiluarkuhpyangmengatur tentang tindak pidana. khusus. perlu catatan dandigarisbawahibahwarumusantpkhususdalamrkuhptidakmengurangikewenangan lembaga terkait dalammelaksanakan, kewenangan tetapmengikutiuuterkaityangmengaturtpkhusus.demikian

P adayanglain?anggotasilahkananwar untuk tp terorisme, kemarin saya dapat pelajaran baru dengan pak

ambeg,diaustraliauntukterorisyangmasihmembahayakandanmerekadi dalam tahanan atau penjara tidakmau berubah, itu bisa ditambahhukumannya tapi melalui putusan pengadilan. karena kalau misalnyadisidangkan, pertama itu biayanya, rawan gangguan keamanan, itudiajukanpenambahanhukumanberdasarkanassessmentyangdilakukanselamadiadipenjara,apakahitubisakitaakomodasi?makasih

P yanglain?

Page 19: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

adit/yudit/rodit ini yangseringmunculdimedia,katanyamenurutkpkyangadadisinihukumannya lebih rendah dari yang ada di uu tipikor, seolah-olahdianggappembuatuuprotipikor.kemarinkankitapakedelphisystem,yangternyataangkanyalebihkecil.

Didik Memangtpkhususiniperludiatursebijakmungkinkarenakekhawatiranpublik,teman-temanpenggiatterkaittpkhususini,kecurigaanmerekabahwa kuhp ini kemudian menghilangkan kewenangan mereka, inikekhawatiran. namun tentu apa yang disampaikan prof muladi tadi,bahwamemangmemahamimerekamemahami bahwameskipun kitamengatur terbatas core crime saja, mungkin akan berbeda. namunhingga saat ini, pemahamanmereka terkait dengan, meskipun sudahdijelaskanberkali-kalimeyakinkanbahwahanyacorecrimeyangdiaturdalam rkuhpdanditegaskan juga tidak akanmemengaruhi fungsi dankewenangan secara teknis, ternyata masih menjadi diskursus yangbergulir,yangcelakanyadiamplifikasiolehmasyarakatsipil.masyarakatsipilinijugabelumtentumemahamisecarapenuhyangdiambilsepertiyangdisampaikanteman-temankomisi3yanglalu,makanyakemudiandigulirkandisosialmedia,kemudiansesuatuyangtidakmateriilmenjadiisu besar. contoh juga komnas ham, merasa keberatan adanyadimasukkannya pengaturan pelanggaran ham berat dimasukkan kedalam rkuhp, salah satu alasannya mereka merasa berbeda antarapengaturanpidanaumumyangdiaturolehKUHPdenganHAM,contohmisalnya di RKUHP mengenal daluwarsa sementara di dalam UUPelanggaran HAM Berat tidak dikenal adanya lembaga daluarsa. Nahuntuk itu prof bahwa seperti tadi juga senior kami menyampaikan,jangan sampai kecurigaan mereka bahwa adanya rumusan di rkuhpyangkemudianmenyangkutpersoalanpidanakhusus inidianggapkitayangpermisifterkaitdenganefekataupengaturanyangselamainidiaturdidalamUUKhusus,jangansampaijugakekhawatirkanyangditakutkan,kalaupengaturanyanglagi-lagikitatidaktegasmenjawabpersoalanitu,rambu-rambunyamasihterbukaruangkekosonganhukum,merekabisasaja berpikiran bahwa asas hukum yang berlaku terkait dengan lexposterioriderogat legi inferioriakanmenjadipembenarbagipendapatmereka,merekabisasajakhawatiruuyangbaruinimengenyampingkanyang lama dan segala macam. oleh karena itu, Prof, terkait dengansemangatcorecrimeinikitaharuslimitasibetulsecarajelasdantegasbahwa tidak akan ada lagi kemudian penafsiran2 yang dilakukankelompok masyarakat berikutnya yang bisa mengganggu hak dankewenangandantugaslembagayangmenanganitindakpidanakhususini.demikian,terimakasih.

P Terimakasihpakdidik,paknasirdjamil?Nasir Core crimenya dimasukkan, itu kan menjadi kekhawatiran menjadi

umuminibarang,menjaditidakeksklusif,nahkarenaitupertanyaannyamungkinsebagaitambahanpengetahuandaripemerintahkepadakamiterkaitargumentasiitu,bahwaselamainieksklusif,yakalaumisalnyakitaketokoadabarangtidakdilaunchinglagi,dikuncidia,tidakbisadipegang

Page 20: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

gitu kira-kira, dari barang yang dikotakinmenjadi barang yang semuaorangbisapegang.itubagaimanapenjelasannya,terimakasih.

Muladi Mengenai masalah terorisme, saya kebetulan aktif dalam menyusundraftuu5/19,yangsangatmenonjolapayangdikatakan,tidakmungkinmengadili lagi jika tidak melakukan tindak pidana baru. Kalau ituditambahkan kalau dia tidak betul di penjara, kecuali dia melakukanpembunuhanataumelakukanpengendalianterorismebaru,kalautidakadadelikbarunyatidakbisaditambahseenaksendiri. Inisatumasalahyangpentingdiperhatikan.DanyangmenonjoldariUUTerorismeyangbaru ini motif, dulu motif tidak dipersoalkan seperti cek kosongdiserahkan kepada polisi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmenimbulkanrasatakut...Sekarangdalamtindakpidanaterorismeyangbaruada3unsuryangmenonjol,harusadamotif ideologi,politik,dangangguankeamaan,inidisebutkandalamUUTerorismedalampasal2.Jadi,motifnyadisebutterorismekarenaadamotifideologi,politik,ataugangguan keamanan. Keamanan sangat luas jadi lebih luas dalampenerapannya.Jadiituyangpentingmendapatkanperhatian.KemudianmasalahyangberkaitandenganpelanggaranHAMberat,adakekhawatirandansebagainya.JadipelanggaranHAMberatitusuatuhalyangsangatmenarikkarenadasarnyaadalahstatutaroma1998yangkitabelum ratifikasi, baru tanda tangan, kebetulan ketuadelegasinya sayawaktu itu tahun 1998,waktu sayamasihmenjabat. Kita baru ttd tapibelum ratifikasi. Sehingga, hanya 2 kejahatan yang dianut karenaperistiwaTimorTimur,yaknigenosidayangkeduakejahatan terhadapkemanusiaan,kitabelummemberlakukankejahatanperangdanagresi,itumasih tidak berlakudalamUU26/2000.Waktu itu 2 kejahatan ituyang relevan diterapkan di kasus Timtim kita diancam oleh PBBmaudiadilidiDenHaagataudiluarnegeritentara-tentaradanpejabatsipilyangterkaitataumaudiadilisendiri,waktuitukitamauadilisendiridemikehormatanbangsa,tapiPBBmengatakanbolehadilisendiri,tapijanganmenggunakan KUHP Indonesia. Nah bagaimana? Kita menggunakanstatuta roma, yang relevan hanya 2, kejahatan kemanusiaan dangenocideyaituadaintentiontodestroy.Kalautidakadaunsurinimasukke kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi, penyimpangan-penyimpanganitutetapkitaperhatikankarenamasihberlaku,yaitutidakadanya daluarsa maka seseorang dituntut, masalah petrus diadili, itukarena kita menganut yaitu tidak boleh ada daluwarsa terhadappelanggaranHAMberat.Kedua,berlakuuniversaljurisdiction,tidakperluratifikasitapikalauDKmengatakandiIndonesiaadapelanggaranHAMberat,makaadatriggermechanism,bisadiadili,sepertikhasusMyanmarsekarang. Itu bisa dipilih baik yang secara non militer maupun yangdengancaramilitersepertidiLibiadanYugoslavia.Danselainituyangmenjadi persoalan selain ada yang disebut command responsibility,tetap diatur dalam UU Pelanggaran HAM Berat baik di internasionalmaupundinasional,yaitukalauadasuatupejabatmiliteratausipilyangmengetahui telah terjadi pelanggaran ham berat tapi tidak berusaha

Page 21: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

menghentikan atau setelah selesai tidakmembawa ke pengadilan, itupejabatyangadadiJakartamisalnya,walaupunsekarangtahutapitidakmenghentikan atau melaporkan dia bisa dipidana, yakni commandresponsibilitydalambentukpartisipasipasif.Itutetapberlaku,jaditidakbenar bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak berlaku. Tetapberlaku. Kalau kita menyangkut pelanggaran HAM berat dan jugakeistimewaan-keistimewaanyanglainjugaberlaku,termasukterhadappelanggaranhamberat ituberlakunacrodeliquency, ada keterlibatanjabatan politik dalam kejahatan itu, jadi kejahatan itu termasukkelanjutankebijakanpolitikdengancaralain.Apakahitumelaluiaparatnegaraatauorganisasiyangsudahdilibatkanlewatluar,sepertisukudiAfrikadansebagainya.Ituprinsip,makanyasayakatakankePakWirantodanKejaksaan,yangharusdibuktikanperkarapelanggaranHAMberatitu bukan masalah pembunuhan, tapi ada keterlibatan unsur politik,kalautidakadabukanpelanggaranHAMberat,danjugaadacommandresponsibility tadi.Dan satu lagi yangmenonjol ituprinsip ius cogens,bahwa berlaku universal jurisdiction, ada suatu kejahatan luar biasa,bukan atas perjanjian negara A negara B tapi negara semua terlibatbahwa harus dituntut. setiap negara punya kewenangan menuntut,bahwa jika terjadi kejahatan genosida, pelanggaran HAM berat,kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, itu suatu prinsip. Contohkasus pinochet, itu ditaktor chile yang membunuh orang-orangnyadengankejam,kemudiandia turun,berobatke London,dari sanaadaspanyol, spanyol minta itu diserahkan ke Spanyol, padahal tidak adakaitan dengan Spanyol. Nah itu universal, akan diadili Spanyol karenatelahmelakukankejahatanitu.TapiakhirnyaLondon,berhakmemang,tapidiatakutkresdenganChile,dinyatakanPinochetituunfittostandtrial kemudian dikembalikan ke Chile. Nah kemudianmeninggal. Jadi,keistimewaanyangsayasampaikantadisekalipunkitamasukkantidakkitahapus.Jadipelanggaranhamberatprinsip-prinsipitutidakberlaku,tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu tanggapan dari saya, merupakanbeberapahalyangperludiluruskandalampenerapan.

ProfEddy Makasihsayamenanggapiterkaitkorupsi.Sebenarnya jikakitamelihatUU Nomor 20 tahun 2001 dst, 31/1999, itu ada 30 kejahatan kalaudispesifikkanada7jenis,ituterkaitdengankeuangannegara,kemudiansoal suap, penggelapandalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,pengadaanbarangdanjasa,dangratifikasi.kalau7itumaudiperasjadisatu,intidarikorupsiituadalahbribe.olehkarenaitudalamdokumen-dokumeninternasionaldiamenggunakanistilahbribe.jadibribeinisuaturumah,jadicorecrimeyangdiaturdisini,iniselaludikatakanprofmuladi,yang core crime adalah pasal 2 dan 3. itu ada dalam 604 dan 605,kemudian606dan607mengenaibribe.supayatidaktimbulperdebatan,sanksipidanaitusamapersisdenganyangadadiUUPTPK.Tapikenapaitutetapharuskitaatur,karenakitaitujugameratifikasikonvensiPBBdengan uu nomor 7/06, disitu ada suatu syarat bahwa pemerintahindonesia harus segera membuat uu korupsi yang baru danmenyesuaikan ratifikasi tersebut. Jadi dalam Konvensi tersebut diatur

Page 22: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

dalam Pasal 15 -25 ada 11 kejahatan itu dibagi, mandatory dan nonmandatory offences.Mandatory offences ini sebagai state partymautidak mau suka tidak suka harus mengatur di dalam UU Korupsi.Sementara dalam non mandatory offences ini boleh iya boleh tidak,tetapisebetulnyakalaukitamelihatUUkitasekarang,yangmasihharusditambahkanlagidalamUUKorupsiadalahmengenaibriberyinprivatesectordanbribinginternational,kaloillicitenrichmentitumenurutsayakonstruksipasal2pasal3kitajauhlebihjelasdaripadakonsepyangadadidalamUNCAC.Dan jikabriberyuntukpejabat foreign,dansayakirakita hanya masukkan core crime dan selebihnya dalam UU Korupsikarena UU Korupsi membutuhkan penyesuaian dengan UNCAC, jadimemang tidak kita masukkan, hanya cor crime saja. Jadi saya kirakekhawatiranbahwanantiadaohini lohjelek-jelek,itukitasesuaikan.Jadi memang terus terang untuk tindak pidana khusus itu kita tidakmasukkan semuauntukmencegah terjadi perbedaan, itu samapersis,rumusannyasama.Terimakasih

P Yanglain?Sebentar,iniadadariBNN,KPK,BNPT?BNPTada? AdaP BNN? Belumhadir.Diundangtapibelumhadir BolehPakAmbegya?KPK Terima kasih pimpinan dan Pemerintah yang telah memberikan

kesempatan kami menyampaikan pandangan mengenai masuknyatindakpidanakhususkedalamRKUHP.Pimpinandananggotakomisi3,panjayangterhormat,secaraumumprofmuladitadisudahmemasukkankhususnyaterkaitmasuknyatindakpidanakorupsikedalamRKUHP.Itudiatur dalam pasal 603 sampai dengan 607 kalau saya tidak salah.Namun demikian, bapak ibu sekalian memang dalam ketentuan UUTipikoradabeberapapendekatankhususyangdigunakanyangberbedadenganyangdigunakandidalamRKUHP.Kalaukitacermatisecarautuh,sebenarnyamemang RKUHP ini lebihmelunak dalam konteksmelihatdanmemperlakukantindakpidanaumum,ituyangkamitangkapdalampendekatanRKUHP.SedangkandalamUUTipikor,pendekatannyamasihrelatif menuntut detterence yang lebih kuat, sedangkan beberapapendekatanyang seperti tadidisebutkanProfMuladi terkait pasal 15,bagaimana perbantuan percobaan dan permufakatan jahat dihukumsama, tetapi kemudiandi dalamRKUHP itudikurangi, justrudikurangi1/3.Dibagianlainadapendekatanyangberbedamisalnyaberbicarasoalkorupsi yang dilakukan oleh subjek korporasi pimpinan. Di dalamketentuanPasal47dalamRKUHPkita, yangkamibaca inipendekatanlebihke identifikasi, sehinggaobjekyangditujuadalahpengurus,ataumerekayangmempunyai kedudukan fungsional, sedangkandalamUUTipikorpadanannyaadadalamPasal20,makatindakpidana,kejahatankorupsi yang bisa dilakukan oleh subjek korporasi jika dilakukan olehorang2yangbekerja,mempunyaihubungankerja,atauhubungan lainolehkorporasi.jadi,dialebihluassifatnya,lebihkependekatanvicarious.Kalaukitacermatibagaimanakorporasihariinidiapunyalayerstruktur

Page 23: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

yang jauh, bahkan di TP lain juga demikian, jadi kalaumengharapkanpengurusataupejabatfungsionalmelakukantindakpidanadilapangan,tentu itu akan sulit ditemukan. Padahal hari ini, perkembanganpenanganan korupsi diupayakan untuk lebih kepada pengembalian,pemulihan keuangan negara melalui instrumen seperti misalnyapemidanaan korporasi. Nah ini ke depanmenjadi pertanyaan denganregulasi ini, kalau kemudian dikerahkan, pendekatanmana yangmaudignakan, apakah identifikasi seperti yang digunakan RKUHP ataupendekatan pasal 20 UU Tipikor? Kami melihat bahwa sebenarnyajembatan ini coba dijembatani oleh ketentuan pasal 187 bapak ibusekalian.Inipemberlakuanketentuansoalprinsipspesialitasatauaturan-aturankhususdi luarRKUHP.KetentuandalambabIdanbabVbukuIberlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidanamenurut peruu lainkecualiditentukanlainmenurutuu.Jadi,ketentuanbabI-VberlakujugauntukUUTipikorkecualiUUTipikormenentukanlain.Pertanyaansaya,karena5delik corecrime tadidariUUTipikordiambil,dimasukkankedalamRKUHPdandicabut, apakahpengecualianmenjadiberlaku jugauntukTPyangadadiRKUHP?Menuruthematkami,kalaukamimembacaini belum cukup jelas pimpinan. Sehingga kalau kami boleh usulkan,sebenarnyabuatkamiakanlebihsederhanakalaubisadiatursemuanyadi luar pimpinan, tapi kalau memang harus dimasukkan, untukmeminimalisir resiko, tafsiran yang lebih melebar, mungkin perlupenegasan:pengecualiansebagaimanadimaksuddidalamayat(1)jugaberlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam bab tindak pidanakhusus dalam undang-undang ini. Sehingga, pengecualian yangdiberlakukandiUUTipikor jugabisa diberlakukandi dalamketentuanyangadadiRKUHP.Kemudian yang kedua pimpinan, karena di awal tadi saya sebutkankekhususandidalamUUTipikorkarenakebetulankamidariKPK,makaadabeberapaketentuanyangtadisayasampaikan,bahwapendekatanpelunakandidalamRKUHP,kalaukitabacadipasal70dankemudianpasal71misalnya,berkaitandengan[dibacakanbunyipasal].Pimpinandan Pemerintah, perlu kami informasikan dalam UU Tipikor existingsekarangpadapasal12a,disitudisebutkanancamanterhadapketentuanpasal5,6danseterusnyayangangkakorupsinyadibawah5jutamakaitudiancamdenganmaksimal3tahuntanpaminimumkhusus.Sehinggajikakitamembacapasal70-71RKUHP,misalnya,inibisaditerapkanjuga.Karena dia tidak ada batas minimum khusus, ancamannya hanyamaksimal 3 tahun. Jadi simulasinya, kalau terjadi kasus korupsi,kebetulan yang terjadinya korupsi, maka bisa tidak dipidana penjara,sepanjangdiamemenuhiketentuanasampaidengano.Sayakhawatir,ini jadi pertanyaan pula kita jadi permisif dengan praktik korupsiwalaupun itu nilainya hanya petty corruption. Apamemang kebijakankriminalisasikitakesanaataubagaimana,sayapikirinipublikakantetapmenuntut bahwa pendekatannya akan tetap mengutamakan efekdetterencenya. Kemudian di dalam pasal 71 juga ada pengecualian

Page 24: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

[dibacakan Pasal 71], jadi sangatmungkin dengan simulasi kasus tadiditerapkanketentuanpasal70dan71.InimungkinyangharusditegaskanPak, jadikitamaubilangbahwakasus tersebut tetap tundukpadaUUTipikor,menuruthematkami,harusdibuatjugapengecualianyangtegasdisini, bahwa sekalipun 12a di bawah 5 tahun tapi karena itu tindakpidanakhusus,tidakberlakuituketentuanpasal70dan71.supayalebihtegas.Kemudian di bagian terakhir yang tadi disampaikan prof eddy juga,secara umummemang ini lebih tegasmenyebutkan soal kewenangankelembagaan yang diatur dalam pasal 623, disana disebutkan soallembaga-lembegaberdasrkanUU[Bunyipasal623].Memangketentuaninilebihmenegaskanlembaga-lembagakhusustetapberwenangdalammenangani perkara delik khusus yang diatur dalam UU ini. Hanyamungkininibicarasoalkewenanganbukanpertanggungjawabanpidanadanpemidanaansendiri,apakahkemudianbisaditerapkansupayabisadijelaskan. Sebagai tambahan dari kamimungkin untukmempertegasketentuanpasal623,diberikanpenjelasansebagaicontoh,diberikan1contoh pada penjelasan ketentuan, misalnya KPK tetap berwenangmenangani ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksuddalamUU603-607misalnyaitu

Panja *ramai*KPK BNN, dst itu mungkin bisa diberikan suatu penjelasan untuk

melaksanakanketentuanpasal623ini,sebagaibentukusulan,demikianbegitupimpinan.

P DariBNN?Panja TidakhadirP BNPT?Silahkan.BNPT Terima kasih, untuk BNPT melihat pasal 602 sampai 603 tidak ada

masalah langsung dengan kewenangan kami, yang penting hukummateriilPak,tapiyakalaukamimelihat401dan402,samasepertiUUyangadadiUU5/18Pasal6dan602diperpu1/02,mungkinitusajadarikamipak,tidakadahalkhsusyangbisadisampaikan.terimakasih

P SilahkanPakAmbegPakAmbeg SilahkanPakSuhariyonoSuhariyono Hanya inginmenjelaskantentangperumusan,padadasarnyauntukTP

Korupsi,Pasl15UUTipikorpadadasarnya tidakdicabut,namunperlunanti di pasal sesuai dengan usulan kpk, di pasal pengacuan, 666,ditambahkandiayat(4)huruffditambahkanpasal15pengacuandiganti605, 606, dan pasal 15 kita cabut misalnya. Sehingga pemberatanmasalah percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tidak adapemberatan.Terimakasih

Muladi TerimakasihKetuadanTimKPK.KPKinibagiandaritimpemerintah,jadinanti kita akan mengadakan konsolidasi terhadap masukan yangdiberikan KPK. Mengenai pasal korporasi ini cukup menarik. Jadikorporasi menggunakan teori vicarious itu jadi jabatannya apa sajamelakukantindakpidanauntukkorporasi,itubisakorporasidilibatkan.

Page 25: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Tapi kemudianmuncul teori identifikasi, harus punya jabatan-jabatanstrategis, jadi kalau orang-orang punya jabatan strategis melakukankejahatan untuk kepentingan korporasi, dia punya kewenangan untukmngambil decision, itu akan otomatis korporasinya yang bertanggungjawab. Tapi tidak harus dihapuskan vicarious, teori apa saja yangdigunakanitubisamengaturapasajatentangcorporatecrime,kemudianunsurlagitidakperluorangpunyajabatanfungsionalyangpentingbisamemerintahkan atau mengendalikan korporasiitu bisa menyebabkankorporasidipertanggungjawabkan.Jadinantiakankitakajilebihdalam,sampaiseberapajauhvicariousliabilitybisadigunakan,apakahrumusankitacukupatautidak,nantikitakaji.Kemudian keistimewaan-keistimewaan di dalam UU yang ada di luarKUHP,narkobaataumasalahkorupsi,itutetapberlakusendirididalamexistingUUyangada,kecualiadaperubahansepertipermufakatanjahattadi kelewatan, yang perlu dimasukkan lagimenjadi hal yang spesifik.Kemudianpidana,perludiperhatikanjugakitasedangmengembangkanalternatif pemidanaan yang non pemenjaraan. Menurut saya untuktindakpidanayangpettyoffencesitutidakperlumasukdidalampenjara.Danmasalahkelembagaansebenarnyasudahmasuk,tapijikamemangperlu dimasukkan. Jadi saran yang disampaikan KPK akan dibahas diPemerintah.

Gimanayanglain?Udahcukupapadisepakatinih?Setuju?Panja SetujuP KetokPaluPanja Alhamduliillah5. KetentuanPeralihanP Terkaitsoalperaturanperalihan,jadisoalsesuatuyangmudah-mudahtidak

terlalumeluas nanti sehingga rapat ini bisa kita awali lebih awal.Mudah-mudahanbisakitaselesaikan.Silahkanpemerintahmenyampaikanterkaitisupendingselanjutnya.

Pemerintah Terimakasihpimpinan,terkaitdenganketentuanperalihaniniadalahterkaitdengan pasal transisi penerapan RKUHP yang dilaksanakan dalam kurunwaktu dari RKUHP diundangkan hingga diberlakukan yaitu dalam kurunwaktu3tahun.Masapenyesuaianinijugatermasukuntukpersiapansarana,prasarana, peraturan pelaksanaan dan SDM, serta penyesuaian uu di luarrkuhp terhadap ketentuan dalam RKUHP. Ketentuan peralihan ini diaturdalampasal617sampaidengan623.[dibacakanbunyiPasal617-623draft28Agustus]Demikianpimpinansejumlahpasalterkaitdenganketentuanperalihan.

P Sebelumnyasayaberikesempatanbagiteman-temananggotapanjauntukmenanyakanterkaitpasalyangdisampaikan

Page 26: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Nurdin Saya cuma ingin penjelasan sedikit terkait dengan pulsa, karena waktumenyidik orang yang menyedot pulsa orang, ini kan bukan barang tapipernahadakasuskemudiandikonversi.Kalaulistrikjelasbarang,kalaucurilistrik, bisa, kalau pulsa, itu 2009, apakah bisa masuk di benda tidakberwujud?

ProfTuti BisaAnwar Pada huruf dmengenai istilah pegawai negeri, ini pasti berkaitan dengan

korupsi, jadi adaputusanMK yang kasuspilpres, kasus KyaiMaarufAminbahwabeliau itudewanpengawasyangadadiBankBNISyariah, ini tidakdianggap sebagai penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikenakan, nahsekarangdidaerahpraktiknyabanyakkaryawan2ataupimpinandiBUMDdijeratpasalkorupsiolehJaksa.Inigimana?

P Terimakasih,yanglain?Tidakada?SilahkanPemerintahmenanganiProfTuti Jadiyangkamirumuskandisinimengenaiistilahpejabat,karenasekarangkan

istilah pegawai negeri dll sangat beragam dalam berbagai peruuan, jadidisamakanapayangkhususmasukkeuutipikornantiyangmerupakantindakpidanajabatansaja,Pak,tapiyanglainnyamerekapunyasendiri-sendiri,nahtergantungbagaimanatiap-tiapdaerahmengatur.Kamibelumlagimelihatperaturan-peraturanyangberkaitandenganpegawainegeridansiapayangdimasukkan sebagai pegawai negeri, nah kalau pak maaruf itu disini gakbisa...gakbisamasukya?orangyangmenerimagajiatauupahdariKorporasiyangseluruhatausebagianmodalnyamiliknegaraataudaerah..masuksitu..masuk...

Anwar Masuk, tapi putusan MK tidak. Karena tidak langsung melalui anakperusahaan,gitulo.Nahiniyangdirumuskangitu

ProfTuti Hmmm...Menerimagajimenerimagajiatauupah...pejabatdiBUMNya..Anwar Nahkalaunegarahanyapunyasebagiankecil?ProfTuti Harusnyaenggak.Anwar&P MasukituProfTuti Sebagianbesarmodalnya...Panja Janganbegitulah...Anwar Tapimereka(MK)tidakbisadiganggugugat..hahahaha Iniseingatsaya,jadiyangpakaimodalpemerintahituyangbankmandirinya,

nah kemudian anak perusahaannya yang syariah mandiri itu dianggapinterpretasikan sebagai perusahaan yang berbeda, anaknya bankmandiri,kalau yang pakemodal pemerintah bankmandirinya,maka kemudian diadiinterpretasikan tidak termasuk pejabat. apa interpretasinya setau sayabegitu

Tetapi ini bank syariah mandiri, atau bni syariah. Jadi oke kasusnya pakmaarufamin,bankbnisyariah..

Panja MandiriAnwar Dua-dua itupak,kalaugaksalah,dua-duakalaugaksalah..nahdiamasuk

kesitu,dewanpengawassyariah..itusahamnyasebagianbesardikuasaiolehbank bni ataumandiri nah itumilik pemerintah,,, nah kebanyakan kasus-kasus daerah itu jaksa masuk kesitu.. ini kan milik pemerintah sebagiansahamnya,adaduitpemerintahdisitu,nahiniharusjelas,banyakperaturandisitu.

Page 27: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

P Pemerintahdimana?Udahyangbenerjaksalahitu...Anwar TertawaProfTuti Jaksanyaadayangmaubantuinsayagaknih?Jak,jakJaksa Mohonizinpak,sayakurangtaupersisputusanMKitu,dalamkonteksyang

bagaimanaya?ProfTuti JadiMKitu,padawaktuitukanadaperbedaanpandangantentangapakah

pakmaarufaminituadalahwaktuitu..pejabatrangkapataujabatnegara...jabat rangkapyangdilepas..jadi sebagai calonpresidennggakada jabatanrangkap.BeliauadalahdewanpengawasdiBNISyariah.Nah, ternyataMKmengatakan BNI syariah itu bukan merupakan jabatan berarti dia bukanjabatannegarasehinggatidakadarangkapjabatan.TapikitadirumusaninimengatakanbahwaorangyangmenerimagajiatauupahdariKorporasiyangseluruhatausebagianmodalnyamiliknegaraataudaerah,ituadalahpejabat.

Didik Mungkin,adabaiknyadaripadakita inikandiskursusnyamasihberasumsi,karenakitatidaktahuputusanMKitudalamkonteksapa.Nah,jangansampaikemudian diskursus yang dibangun sekarang ini berbeda dengansubstansinya.Karenasetausaya,bahwakasusyangkemarinterkaitdenganpencalonan beliau untuk menjadi presiden. Belum tentu terkait denganurusantindakpidana.SepertiyangkitabahasdiKUHPini,jadijangansampaikonteksnyabedatapikitasamaratakansepertiini.AkanlebihbagusmungkintugaspemerintahuntukmelihatkonteksnyadalamputusanMKitustandingmaterialnyasepertiapa,daripadakitamenilaidansalah.

P Terimakasih.Bagaimanapemerintah?ProfTuti Kamiakanpelajari lebih jauh laginanti, karenamemangseyogyanya, satu

istilahitutidakmendapatkan,tidakbolehditerjemahkanberbedadalamUUberbeda,supayatidaktimbulkekisruhandalamhukum.Tapiapa,akankitapelajari dulu putusanMKnya, dan pasal 173 ini adalahmakna dari istilahpejabat yang sudah kami rumuskan.Nanti kami akanpelajari lebih lanjut.Demikian

P TerimakasihAnwar Ini ada di pasal 606, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat1(satu)tahundanpalinglama6(enam)tahun...Nahitukanpasalnyabilanggitu.Nahitukaitannyadenganitu, bukan kaitannya dengan pilpres atau bukan, inimenyangkut pejabat-pejabatnegarayangmelakukan tindakpidana, iniharus jelas, jadi apakahpenyelenggaranegara,jadipegawai,penyelenggaranegarayangadadibankanakperusahaanBUMNtermasukatautidak?

ProfTuti Kalaupegawainegerimerekapastitidaktermasuk,PakAnwar Tetapirumusandisini,yangmodalnyasebagianatauseluruhnyadarinegara

padanegaraProfTuti Bukanpak,jadipasal617ditumemberikanartibagikatapejabatterhadap

istilah lain-lain terhadap uu yang lain selain rkuhp. jadi kalau di undang-undangkelistrikanadakatapejabatatauehpegawainegeri,itudimasukkankedalampejabat,karenatidaksemuauupakaikatapejabatnyapak,jadiinimenerangkan bahwa ada istilah2 lain di luar kuhp yangmempergunakanistilahyangmaknanyasamadenganpejabat.

Page 28: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Anwar orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atausebagianmodalnyamiliknegaraataudaerah,

ProfTuti Tapimerekaitubukanpegawainegeripak,merekaitu,yangmenerimaupahkorporasiituadalahpejabat,betul,tapibukanpegawainegeri

Anwar Betulbu,pejabatbelumtentupegawainegeri, sepertikita inikanpejabatnegara tapi bukan pegawai negeri, tpai itu masuk kalau melakukanpenggelapan,kalauistilah,korupsi,kenapasalkorupsi.

ProfTuti Kalauinienggakpak,yangkenakalaudiapegawainegeri,uuyangmenyebutpertama pegawai negeri, tapi yang lain-lainnya itu istilah lainnya yangmaknanyaadalahpejabat, jadikalauaturannyadi606adalahmenjanjikankepadapejabat,makasemuaoranginikena.

P PakJaksamaungasihpencerahan?Jaksa Mohonizinpimpinan,sayahanyamembacasepintas,tapidisinisebenarnya

konteksnya bukan karena konteks keuangan, tapi organisasinya, bahwadisitudisebutkanbahwakedudukandewanpengawasandandewassyariahnasional tidak digolongkan sebagai karyawan atau pejabat perbankanmelainkan entitas tersendiri yang pengangkatannya tugasnya khusus, jadibukan pendekatan yang tadi diamenerima dari bumn, tapi organisasinyabukanitu,jadipendekatannyaberbeda.

P TapikalaumenggunakanataumemakaipengertiandalamUU ini, itukenaharusnya, karena setiap orang yang menerima gaji dari perusahaan yangmodalnyabaikseluruhsebagianmodalnyamiliknegara,yamasukdia.KuranglebihgituyaPakanwar?

Anwar IyaP Cobakasihpencerahandulu,pakjaksa?adayangbisabantudaripemerintahJaksa Izinpak,kalaukonteksnyainimisalnyamewakilisebagaipengacaranegara,

itukaitannya50%lebih,itubisakamimewakili,kalaudibawah50%itutidakbisa,karenaitutidakdomain,tidakdisebutkandisitu,tapikalaukonteksyangdikaitkan putusan MK itu memang tidak berikat kewenangannya dengansumber keuangannya tapi dari sisi struktur organisasi, kalau kita maubahasakanputusanMKtadi

P MKbegitulah,kurangpahamkitaitu.Maksudsaya,jangansampaikesalahanyangsamaterulanglagi.Kalaukitamaugunakanaturanyangketat,misalnyadenganmengatakanbahwakepemilikandiatas50%misalnya,itujaditerangbenderangmasalahnya, tapikalausebagian itukanobvious,bisa5%,sayakiraharusmayoritas,sekurang-kurangnyagituya.

ProfTuti Sebagianbesar..P Mungkin mayoritas, kalau sebagian besar, mayoritas saja sudah

menggambarkanposisikepemilikan.Kalaumayoritas51%kan.Anwar Contohfreeport,itupemerintahcumaberapapersen,kecilsekali.Proftuti Bukannya51%Anwar iya sekarang iya, dulu kan cuma 10%an, nah orang yang melakukan

penggelapandisitubukanmasukkategorikorupsikalaupakaiketentuanini.Kalau itu misalnya 50% lebih seperti dikatakan pak jaksa, semua anakperusahaanbumnpasti50%itumasukjugadalamkategoriBUMNjuga,gaadaanakperusahaanBUMNyangdibawah50%,rata290malahan.10%itubiasanyadariserikatpekerjaataukoperasi.

Page 29: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Aziz Boleh ya, itu kalau tadi disampaikan oleh pemerintah dan jaksa, itu kandikaitkan dengan pasal 47 48, pengendalian korporasi dsb.. kalaudikategorikanhanyasebagaipemegangsaham,disampaikanolehpakanwardanpimpinanpakmulfachrisehinggasemuanyabaikbesarmaupunkecilbisamasuk.Tapikalaukitaklasifikasikandipasal47kalausayalihatini,atau48ini,pengendali..pengendalikanharusmajority,51%,nahkitaberpegangdarisinipegangannyadaripasal48bahwadiaharussebagaipengendali,majoritysaham51%,cumasayainginditambahkandulu,inikalaudisepakati..sebagaipengendali di pasal 48 the meaningnya adalah 51% di penjelasannyadibuktikandenganazaslegalformalkepemilikansaham,supayanantiyangdisampaikanpakanwartidakmenjadiberbagaimacampandangankarenadipenjelasancukupjelas-cukupjelas,iniyangdimaksuddengancukupjelasnyaitu51%berdasarkanasaslegalformal

P PemerintahProfMarkus

Sayacobabrowsingargumentasiyangdisampaikantadi,itudikatakanbeginiberdasarkan uu BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. menurutpertimbanganMK,banksyariahmandiridanbankbnisyariahadalahanakusahaBUMNdan tidak adamodal negara yang secara langsungdiberikankepada2perusahaantersebut.Olehkarenatidakadamodalatausahamdarinegara yang bersifat langsung, maka kedua bank tersebut tidak dapatdidefinisikan BUMN. Namun, merupakan anak perusahaan BUMN karenamerupakan penyertaan saham BUMN yang didirikan. Jadi memangdefinisinyaharusadapenyertaanlangsung,initidaklangsung

P Itudarimana?PertimbanganputusanMK?IniyangbuatpastiorangHTNitupasti...

Panja HahahahaP KPKmaukasihpenjelasan?KPK Terima kasih pimpinan, pertama terkait dengan diskursus pada pasal 617

sayapikirinihanyamenegaskanbahwaistilah-istilahlainyangdiaturbahwamengenai pengertian terminologi pegawai negeri, aparatur sipil negara,anggota kepolisian dst, itu diberlakukan juga dalampengertian dalamUUlain. Ituyangsayatangkaphanyasebatas itu.Kemudianyangdisampaikanoleh Pimpinan tadi, terkait pasal 47 dan 48 yang kami pahami, bapak ibusekalian,bicarakorporasidiatidakmembatasipadapembuktianlegalformalbahwa51%sahamkorporasiitumenjadiukurankarenapembuktiandalampidanatentuadalahpembuktianriilketikabicarapengendaliandibuktikanpengendalianmateriil.Bisajadi,daritersebutpunyasahamyangsangatkeciltapi punya kemampuan untuk dalam pengambilan keputusan maupunkebijakankorporasi.Sayapikiritukonteksnyaagakberbedadenganapayangdisampaikanolehpimpinanpakanwar,kasusyangsampe.Jadipasal4748kaitannya bukan pada ukuran yang disampaikan, beda, terima kasihdemikian.

P Terimakasih.GimanaPakAmbeg?ProfTuti Izinpimpinan,bolehnantikamikonsultasiduludenganteman-temanyang

kemarin merumuskan, karena memang pejabat ini berkali2 kami ulangi

Page 30: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

karenamemang tidakmudahmendapat kesepakatan, karena ya tadi apabenarapabilasahamnyacumakeciltidakjadipejabatnegara,termasuk,sayabarutauya,adaBUMDesamisalnya.Yaitupenyertaanmodalnyasepertiapa,itukansesuatuhalyangtidakmungkindiaturdalamKUHP,Jadimungkinakanadadipenjelasanataudibuku1gamungkin...

P PakAmbeg?PakAmbeg Terkaitdenganhurufdkamimohonuntukbisadikonsolidasi,dipendingdulu.P Terimakasih,bagaimanateman-temanpanja,kalausudahkitabisasepakati

yanglainkecualihurufdnantimasukpendingkarenamasihadabeberapayangbelumkitaselesaikan

Nasir Huruf d ini apa yang mau kita ubah? Harusnya pendingnya harus adaketerangan.

Dipending terkait status perusahaan yang sebagianmodalnya berasal darinegaraataudaerah.Gimanabu?

Ambeg Terkait korporasi yang seluruh atau sebagianmodalnyamilik negara ataudaerah.

Oke,bisakitasepakati,berartiaturanperalihanbisakitasepakatidiluaryangadadicatatan.PakAziz?

Aziz Saya ada yang di B. Terima kasih pimpnan, nah di poin B itu, saya inginmenanyakanperkumpulanyangtidakberbadanhukum,karenadiKUHPini,didalamperuuandiluaruuini..perkumpulanyangtidakberbadanhukumataubadanusahayangberbentukfirma,persekutuankomanditer,atauyangdisamakandenganituyangdiaturdalamperaturanperundang-undangandiluarUndang-UndanginidisamakandenganKorporasi..sedangkankitatahubahwakorporasiituharusadaSK,adaaktapendirian,notaris,dll.Kitatahujuga semua perkumpulan dianggap sebagai badan hukum. Kami mohonpenjelasan kenapa disamakan? Bagaimana kalau perkumpulan tidakberbadanhukum?Karenasecarahukum itu jugayangdianggapsubjek itubadan hukum, punya hak kewajiban, dapat digugat, dapat jual beli,melakukantujuandankepentingan.Nahkalaudiatidakmempunyaibadanhukum, apakah bisa disamakan disini? Perkumpulan yang tidak berbadanhukum.

P Gimana?ProfTuti Terimakasihpak,mungkinkitabisasama-samalihatpasal165dibukuI,yaitu

definisidarikorporasi.Korporasiadalahkumpulanterorganisasidariorangdan/atau kekayaan, baikmerupakan... tadinya di UU yang sekarang, baikmerupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam beberapapertemuan panja dimintakan lebih jelas yang badan hukum itu apa, yangbukanapa.Jadiyangbadanhukumituadalahperseroanterbatas,yayasan,perkumpulan,koperasi,badanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah,badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupunperkumpulanyangtidakberbadanhukumataubadanusahayangberbentukfirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu. Jadimemang rumusannya yangwaktu itu disepakati, dan ini juga yang sudahdirumuskan dalam berbagai peruuan yang kita miliki sekarang. Hanya inilebihdijabarkansupayatidakmenimbulkankebingungan.

Page 31: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Anwar Artinya di dalam korporasi, yang namanya perkumpulan badan hukummaupuntidakbadanhukumitubisadipidana?Subjekhukum?

ProfTuti Betul.Aziz Terimakasih.P Baik,cukup.Tidakadalagi?KalautidakadalagikitaketokAnwar KalauNGOgimanabu?Masukmana?ProfTuti KalauLSMitubiasanyaadayangterdaftardikemendagri,itutidakberbadan

hukumtapimerupakankorporasi.P DalamurusaninidiakorporasiProfTuti Iya.Kalauyayasan,perkumpulansudahpastipakitu.Nasir Soalnya ada juga case di salah satu kabupatendimana teman-teman LSM

ketikamerekamelakukan sejumlah kritikan kepadapenyelenggaradaerahsetempat, itudikriminalkanolehpolisi, salah satu alasannyamereka tidakberbadanhukum.Nahjadiitukanharusdipertegas,karenapolisijugatidakpaham,nahakhirnyamerekadikriminalkandijadikantsk,lalukemudianyangtskmemprapidkankepengadilanyangkemudianditerimaolehperadilan.

P Yang salah bukan UU nya, itulah Indonesia, yang salah bukan UU nya.Gimana?Adayanglainlagi?Kalautidakadakitabisasepakatiinidengan1isupendingpoindtadi,dansegerakitakeisuberikutnya.Sepakat?

Panja SepakatP Ketok.6. KetentuanPenutupP Selanjutnya,Pemerintahsilahkan.Ambeg Terimakasihpimpinan,terkaitketentuanpenutupinidiaturdidalambab36,

mulaipasal624sampaidengan627.

Pasal624PeraturanpelaksanaandariUndang-Undanginiharusditetapkanpalinglama3(tiga)tahunsejakUndang-Undanginidiundangkan.

Pasal625PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku:a. Undang-UndangNomor1Tahun1946tentangPeraturanHukumPidana

(BeritaNegaraRepublikIndonesiaIINomor9);danb. Undang-UndangNomor73Tahun1958tentangMenyatakanBerlakunya

Undang-UndangNomor1Tahun1946tentangPeraturanHukumPidanaUntukSeluruhWilayahRepublikIndonesiadanMengubahKitabUndang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1660)yangtelahbeberapakalidiubah,terakhirdenganUndang-UndangNomor27Tahun1999tentangPerubahanKitabUndang-UndangHukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap KeamananNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3850),

dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Page 32: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

Pasal626TerkaitsejumlahUUyangdidalampasal-pasal tertentuyangterkaitdenganRKUHPyangdinyatakan tidakberlaku,ataudicabut, iniadasementarayangsudahdilakukan inventarir ada 29UU, namun kamimasihmeminta kepadapimpinan, pada panja, bahwa terkait dengan UU yang dinyatakan sebagianpasalnya inidicabut itukamimasihmelakukan inventarisasi,khawatirmasihadasejumlahUUyangterlewat,tapisementaraini,yangkamiinventariradalahsejumlah29UU.

Pasal627Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggaldiundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndang-UndanginidenganpenempatannyadalamLembaranNegaraRepublikIndonesia.Demikianpimpinan

P Terimakasih,adayangmaumenanggapidariteman-temananggotapanja?Aziz Sayadikitajapak,disamping29UUyangsudahdikodifikasi..ehdiinventarir..

sayaharapkanjugakarenaperundang-undangankanbagiandaripemerintah,RUUyangmasihsecarafuturistikakanberjalan,bisatidakdiinventarisirnantikitakodifikasi.Walaupunitumisalkan,sepertiUUtentangkekerasanseksual,bisa kita masukkan kesini supaya bisa menampung kan ini biar sifatnyafuturistikkedepan,kalaudimungkinkan.Silahkan.

P RuangnyadimanatuhdalamketentuanpenutupProfTuti Yamemangtidakmudahpak,karenakitamengacupadaUUyangbelumada,

jadimemangsulitpak,yangbisakita lakukanmelakukanadjustmentdariuubarukesini,daripadanantiiniharusadjustUUsana,mendingsanaadjustkesini

P Gimanaadatanggapan?Kalautidakadamungkincatatanajapak,kanmasihterbuka kemungkinan ada uu terlewatkan, sehingga jumlah 29 tadi akanbertambah, sehingga nanti kita masukkan kemungkinan menambah masihdimungkinkan.Gituyabuya?Sayakiragituyapakambegya,supayatidakkitakuncidulu.Kalautidakadainikitaketok.Sepakat

Ambeg JadicatatanperludiinventarisirkembaliNasir Sedikit,sebelumditutup,tentangpasal624,tentang3tahuini,nahtentukita

semuaperlupenjelasan3tahunini,karenaitumemangmungkinkitasedangmembahasinidaninisudahadamvtadacatatannyasupayaorangtahukenapaharus3 tahun,kenapaga2 tahun,ga5,apalagi kedepandengan teknologiinformasibanyakhalyangbisa..Kamiingintahuajaapareasoning3tahunitu?

P Kalaupaknasir,lebihcepatataulebihlama?Nasir Karenabegini,kejahatanitulebihberkembang.Perkembanganhukumitukalah

denganperkembangankejahatan.Kalaukemudian lama-lamakankejahatanituberkembangan.Makanyaitukenapasihreasoningnya3tahun?

P Baik terima kasih pak nasir, ini memang pembicaraannya sangat panjang,kenapa3tahun,yangpertamabetultadisudahadaITmudahmencariUUakan

Page 33: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

tetapitidakmudahutamanyauntukmasyarakat.Jadibegitubuku1,dibuku1itukitamemperkenalkanpidanakerjasosialdanpidanapengawasan,nahinikita belum bentuk lembaganya, dan aturan detailnya belum kita buat. Dankemudian kita juga melatih petugas-petugas di lapangan, kita juga harusmelakukancapacitybuildingbuatparajaksadanhakim,sehinggamemerlukan,kami berfikir 3 tahun begitu besok diketok maka itu harus segera jalanpemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para APH,menyiapkansarpras,inisepertiapayangkitalakukan.Dankemudiantentusajaperaturan-peraturanpelaksanaaninikitaharapkanbegituberlaku,kitasudahpunya,dalambeberapaUUkanharusadaPP,tapibeberapaUUsudahdicabuttuhPPnyatidak.Jadiiniyangkitaharapkanbisadilakukandalam3tahun.Itupaknasirsebabnyakitaperlu3tahun,supayanantikitatidakjadimacamkertassajakarenatidakadaperaturanpelaksanaannya,SDMnyatidaktahu.Demikian

Panja Saya menyambung pak nasir, tanggapan dari pemerintah, terkait waktuadjustmentdariparajaksa.Kalaukitamundur,tenggangwaktunya1th,kalauinidilakukan3thsayahanyamelihatdisahkannya2019,berartibaruselesai2022, baru ada PP dll, nanti setelah itu baru persiapan daripada PP danpelaksana danmacem-macemnya. Pada saat 2022, 2024 sudah ada agendabesar,di2020adaagendapilkada,2022pilkada,2023pilkada.Kalauibukasihini,ataupemerintah3tahun,sayakhawatirdikasih5tahun,samajuga.Kenapagakitapressaja1tahun,kalausayaekstrimnyasejak inidiundangkanharuslangsungberlaku.ContohUURUUKUHP,kitabuathampirselamasayadiDPR3 periode, tiap periode selalu dibahas, tapi ga selesai juga, akhirnya udahmasukthke15,mudah-mudahanselesai.Sayaingetbangetibudirjeninimasihdirektur sampe dirjen sampe pensiun,masih juga bahas ini. Saya khawatir,kalauinisewaktupun3tahunini,kenapagakkita,uulainnyadisahkanjalan?ataukitakasihwaktu1 tahun.Kalausaya1 th langsung jalan,kenapaharustunggu bu. Kita ini kan, pemerintah juga akan sibuk ada pilkada, 2020september,padasaat2022pilkada jugaakanada,327pilkadadiseptember2020,nantidi2022ada261,2024pemilulagi.NahkalaukitaDPRsepakatiini3tahun,nantikitasudahsibukkampanye,gabisalagimembahasini,melakukanpengawasan ini, teman-teman ini sudah ada yang kaya pakmuslim inimaumaju gubernur, 2020 apa 2022 pakmuslim? kalaumaumaju gubernur kangabisa lagimengawasi ini.Makanyasayasepakatsamapaknasir,kenapa inigaklangsungaja,gausahpakaitenggangwaktu3th,okeiniuntukpersiapanpakaziz.Sayarasajaksadenganpersiapan3bulanbikinonjobtrainingbisa.Inikanbukanjaksa-jaksayangbaru,pastijaksa-jaksayangsudahberpengalaman.Gitubu,itukira-kira.

P Terimakasih,gimanapemerintah?ProfTuti SayahanyaberpikirbahwauntukmelakukanpendidikankembalitentangKUHP

pada44.000polisi,8rbjaksa,8rbhakim,belumlagiadvokat,ituperluwaktu.Inilahyangdiperlukandaniniuntukmemastikanbahwasemuapaham,karenaadakekhawatiranbahwainidiberlakukansegeramakabelumpaham,daninipernah terjadi. Ini kanbicara tentangkonstitusinyahukumpidana,misalnyatentangUUPengadilananak3/97,tahun98itumasihadaanakyangdihukummatikarenahakimnyatidaktahuiniada.Ituyanginginkitahindarisehinggamemerlukanwaktuyangcukupuntukmempersiapkan.Mengubahkemindset

Page 34: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

mereka yang ada kejahatan pelanggaran sekarang tidak ada lagi, berartimerekaharushati-hatiyangadadikepala.Dankalaumau1tahunbolehsaja,cumasayakhawatirtidakakanmencapaihasilyangdiinginkan

Suhariyono

Terimakasihpimpinan,budirjen,bututi,sebetulnyamakna626,627inijadipadasaatuuberlakunyaini2022,danpada2022itusemuaPPnya,6ppdan1uuharussudahselesaipada2022,danselama3tahunitupemerintahperlujuga melakukan sosialisasi, pembentukan infrastruktur, SDM. Kami pikir itucukuprealistisdanitumasih2tahunlagiuntukpilkada,jadimasihlama.

Aziz Saya ingin nambahin tadi disampaikan pemerintah, karena saya anggappemerintah,kewenangannyaadadipemerintah,kalaudisampaikanmenggarisbawahidaripemerintahbahwapemilu2024dalamwaktu2tahundanuntukbuat6ppdan1uucukupwaktuuntuk2tahun,kitapunyapengalaman,buatrkuhp15tahungakjadi-jadi,selamasayadiDPRgakjadi-jadi,kalaugakdipushgabisa,tinggalwillingness,jadiukuran1,2,3tahununtukmempersiapkan6rb tenaga kepolisian 8 rb tenaga kejaksaan 8 rb hakim, sekian ribu advokatsekianribuhakimtergantungwillingnessmaubagaimanakita,kalaukitamaustandar. Saya hanya mengkhawatirkan jangan sampai uu ini dibuat karenaperaturanperalihan3tahundandidalamada6ppdan1uuyangharuskitarapikan, tidak selesai, ini uu tidak jadi lagi, gak bisa diterapkan dandilaksanakan.Kerjakita,perdebatankitagakadahasil.Seinggakalaukitakasihtimeframeterlalulama,sayakhawatir.Tapikalaukitasepakatiitu,sayaakankonsultasi dengan fraksi golkar terkait hal ini. Tapi kalau pemerintah punyaspare,masaperalihantidakditetapkan3tahun,inisangatmenguntungkankitalobi-lobi.Tapikalaupemerintahituyakitasayaakanmembawakefraksi,suarafraksisepertiapaakankitalihat.Tapiyangdigarisbawahibahwatahun2022itumasih lama menuju 2024, itu kita sama-sama kita garis bawahi, bahwapengalaman2019kemarinRUUPolitik,RUUsegalamacem,kitabuat3tahunsebelumnyadanperdebatannyaudah.Itusayakira.

P Sayakirasupayatidakdibawakefraksi,fraksigolkarinikanngerijuga,supayabisakitaputuskanmalamini.Kalau2thcukupwaktulahbagipemerintahuntukmenyiapkan segala hal untuk mempersiapkan UU ini untuk peraturan dst.Supayacepatselesai

ProfTuti Izinpimpinan,kalausayatidakmewakilipemerintah,tapisayarealistis.Kalaukita2thpertamainikanbutuhanggaran,dankalaucuma2tahunwedonthaveenoughtime.SayaambilcontohmisalnyapakazizmemimpinwaktuUUSPPAya, tahun ini harus sudah berlaku semua, harus sudah punya LPKA, harusBAPAS,polisi anak, ternyata itu tidakbisawalaupun5 tahunkarenabanyakterkait lembaga-lembaga itu karena harus menyiapkan segala macam. Danbapakbenarsekalidalampemilukanakansibuksekali,olehsebabitu,kalausaya, perlu memberi space, memberi ruang dan pula yang kemarin kitabicarakanitu,kompilasihukumadat,sayatidakyakinakanselesaidalam1-2tahun,karenaseluruhindonesiaini.Itukalaupandangansayasaja,kalaudaripemerintah,dirjenPP?PakAmbeg,kanadapakdirjenjuga.

P PakLenggono,latihanjadidirjenPPPemerintah

Izin pimpinan, berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan regulasi-regulasidan UU yang kami lakukan dalam pembentukan perpres PP, walaupun 1-2tahuntidakoptimumjuga.Cukup3tahunsajamenyiapkanberbagairegulasi.

Page 35: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

P Adatambahanlain?Nasirdjamilinitanggungjawabnihngomong1-2tahun.Tidak bijak juga membandingkan UU ini dengan yang lain, karena ini kancakupannyaluassekali,adabanyakhalyangharusdipersiapkan,tadibututikasih contoh untuk uu sektoral saja masa berlaku ditunda sampai 5 tahunbanyak hal yang belum bisa. Problemnya bukan cuma disiapkan dikementerian,tapijugadukungananggaranapalagiuntukUUsebesarini.Jadisayakira,tadisayacobauntuklebihmoderatdenganmenawarkan2th,tapijugapemerintahmenyampaikansecara jujurtidakcukupwaktubagimerekauntuk mempersiapkan segala sesuatu agar UU ini ketika tiba saatnya bisalangsungrunning.Jadi,tetappemerintahpadaposisi3tahun.Kalaudukungananggaran, saya kira sebagian besar temen2 panja ini terpilih kembali, kalaumemangituyakitabisaberkomitmenuntukmengawalsemuakeperluanyangmenyangkutsoalini.Nahinikembalikepadapemerintah,beraninggakuntukapanamanya...supayatidakdibawakefraksipakaziznih...Gimana,pakambeg,adapendapatlain?Kalaugakinikitapending,kitatutupadalagiyangmaukitadiskusikan..Inikansoal2atau3ajabiarnanti.

ProfTuti Sayakhawatirtidakjalan..Panja Kalauibukhawatirtidakjalan,3tahuntidakjalanbeneranP Masinton? yang baru pulang dari sydney? ada lagi yang lebih baru, ada di

kazahstan.Masinton Terkaitdengantadi,jadibeginipakketua,jadikalaukitamelihatinikanRKUHP

inikansuatuprodukyangditunggu-tungguolehpublikkitabahwa74tahunmerdekabaruinibisakitamenyelesaikansatuprodukkuhpnasional,karenainiditunggu-tunggu juga pak sebenarnya. Sebenarnya apa yang disampaikanpemerintahsangatrealistis,tapikalaukitamelihatcarakerjapresideninginnyakerjacepat,menjaditantangankitamenyiapkansemuainstrumen.Kalausayaberpandangan, karena ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh publik kita,jangan terlalu lama juga, kalau 3 tahun menurut saya dengan taglinepemerintahkerjakerjakerjanahini,kalaukitakejar,kalau2tahunadaprosespenganggaran,penyiapan,sosialisasi,penyiapanseluruhinstitusidanaparaturpenegaknhukumkita selama1 tahun setelahpenganggaranmasihbisa kitakejardengantargetkerjakerjatadiya.kalausayamabilmoderatnyamemangkitasiapgaksiapmemangharussiapdengankonsekuensiini.

P Terimakasihmasinton,pindahibukotaindonesiainimaksudnya.Kalau3tahunadaagendayangmenumpuk,2024kononkatanyakitaharuspindahibukota.Jadi2tahun?SayamaumendengarpenjelasanterakhirdariPemerintah

Ambeg Jadisetelahkonsultasidengancalondirjenpak,kamipemerintahbersepakatuntuk2tahun

P *Tepuk tangan* itu namanya happy ending pak. Baiklah bapak ibu sekaliandengandemikianketentuanpenutupbisakitasepakati,seluruhpasalnya.

P *Ketok*P Baiklahbapakibusekalian,pemerintahdanteman-temanpanja,rapathariini

kitaselesaikanlebihcepatdarijadwal.Sayaberikankesempatanpemerintahuntukclosingstatement

ProfTuti Pencabulanbelom?P Nahitunantimbak,kanmasihadaagendatersisa,ada2agendatersisa,mau

dikonsultasikankefraksi,samsepertihurufd,nantikitaakanada1pertemuan

Page 36: NOTULENSI RAPAT PANJA 29 AGUSTUS 2019reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2019/09/...kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud

lagipanja,mudah-mudahan isuyangmasihpending tentangperzinaan417-420, cabul 421-422, dan ketentuan peralihan di huruf d 617 d, itu jadi isupending,akankitabicarakandirapatberikutnya,sayakiraitu.Sehinggatgl16kitabisaambilkeputusantk1dikomisi3.Silahkanpakambeg

PakAmbeg

Terimakasihpimpinan,kamimewakilipemerintahengapresiasijalannyarapatpanja selama 2 hari ini, kami memandang bahwa hasil yang kita hasilkanbersama ini cukup produktif dan merupakan kemajuan yang signifikanmengingat komitmen kita untuk menyelesaikan RKUHP ini. Tentu catatan2yang disampaikan ke pemerintah akan kami laporkan di rapat berikutnyaterkait pasal peralhihan khusus huruf d dan issue pending. Sekali lagi kamiucapkanterimakasih.Assalamualaikum

P Terima kaish dengan demikian rapat ini ditutup, nanti kita ketemu di rapatpanjaterakhirsebelumkitamasukkepengambilankeputusantk1,demikianrapatditutup,assalamualaikumwr.wrb