Upload
clare
View
309
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
OLEH:DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDAKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
1
DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAANDALAM RANGKA
REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL
Disampaikan pada acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Kepemudaanyang diselenggarakan Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
Jakarta, 26 Juni 2010
GRAND STRATEGYGRAND STRATEGYPEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPEMUDAANKEPEMUDAAN
1. Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tak terpisahkan dalam setiap program pembangunan;
2.2. Menjangkau Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembagakelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalahberpotensi maupun yang bermasalah;;
3.3. MMenempatkan organisasi kepemudaan pada posisi enempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaranpenyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, pemberdayaan, dan pengembangan;;
4.4. MMenempatkan pembangunan kepemudaan menjadi enempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab tanggung jawab bersama antara bersama antara Pemerintah, pemerintah Pemerintah, pemerintah daerah, daerah, organisasi kepemudaan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.dan masyarakat.
2
SIAPAKAH PEMUDA ITU ?SIAPAKAH PEMUDA ITU ?
Pemuda adalah warga negara Indonesia Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting yang memasuki periode penting
pertumbuhan dan perkembangan yang pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 1berusia 166 ( (enam enam belas) sampai 30belas) sampai 30 (tiga(tiga
puluh) tahun.puluh) tahun.
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
3
Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada :Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan
Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Tentang Kepemudaan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Usia 0 < 16 th
Usia 16 – 30 th
Usia 30 th keatas
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 4
Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada:Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan
Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Tentang Kepemudaan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Usia 30 th keatas
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 5
Usia 0 < 16 th
Usia 16 – 30 th
JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN
62.985.40162.985.401(Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009)(Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009)
Terdiri dari:Terdiri dari:1.1. Siswa SMA atau sederajat;Siswa SMA atau sederajat;2.2. Mahasiswa S1, S2, atau S3;Mahasiswa S1, S2, atau S3;3.3. Pekerja Pemula;Pekerja Pemula;4.4. Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non
Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll);Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll);5.5. Anggota Legislatif;Anggota Legislatif;6.6. Anggota TNI/POLRI;Anggota TNI/POLRI;7.7. Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan
Terdidik;Terdidik;8.8. Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman,
Warga Binaan, dll);Warga Binaan, dll);9.9. Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll).Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll).
6
ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)
PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT
INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA
PEMUDA MAJU
SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
POTENSI KEPEMUDAAN
PELAYANAN PELAYANAN
PENYA
DAR
AN
Drs. H. SakhyanAsmara, M.SP –DeputiBidangPemberdayaanPemuda 57
REALITAS KEBERADAAN ORGANSASI KEPEMUDAAN DI INDONESIA
1. Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai;
2. Idealisme pengurus dan anggota mulai tekikis oleh kepentingan pragmatis;
3. Lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan politik dari pada sosial kemasyarakatan;
4. Belum mampu mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain;5. Belum mampu memainkan peran secara maksimal dalam
merespons persoalan sosial kemasyarakatan;6. Masih berorientasi kepada kuantitas dari pada kualitas;7. Amanat AD/ART organisasi tidak dapat dijalankan secara
konsisten, sehingga AD/ART hanya berfungsi sebagai acuan formal tapi tak mampu digunakan sebagai alat pemicu untuk mencapai tujuan organisasi.
8
PROBLEMATIKA ORGANISASI KEPEMUDAAN
1. Lemahnya manajemen kesekretariatan dan perkantoran;
2. Sumber pendanaan tidak konkrit;3. Konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan
baik;4. Penyelenggaran program menghadapi banyak
kendala;5. Proses kaderisasi dan regenerasi umumnya tidak
berjalan secara normal, kecuali organisasi kemahasiswaan;
6. Usia pimpinan tergolong tidak muda atau banyak yang sudah tua-tua;
7. Peran strategis organisasi kepemudaan belum dapat dimanfatkan secara maksimal.
9
PERAN STRATEGIS ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG DIHARAPKAN
1. Organisasi Kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional serta mengantisipasi dan menanggulangi perubahan dan perkembangan global;
2. Organisasi Kepemudaan dapat menempa pemuda bersikap sensitif dan menjadi wahana memperkuat empati sosial serta memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah nasional dan internasional;
3. Organisasi Kepemudaan menjadi kawah candradimuka untuk menempa para pemuda sebagai kader-kader pemimpin bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang;
4. Organisasi Kepemudaan menjadi sarana konglomerasi pemikiran, gagasan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa;
5. Organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan KNPI sebagai wadah berhimpun agar menjadi ujung tombak dalam pembangunan kepemudaan untuk menciptakan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.
10
REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
1. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda yang handal;
2. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang melaksanakan prinsip good governance;
3. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai kawah candradimuka bagi kader-kader pemimpin bangsa;
4. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang berdaya dan mandiri;
5. Menjadikan anggota/pengurus organisasi kepemudaan sebagai pemuda yang progresif dan berpikiran maju. 11
FAKTOR PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI
TUJUAN
KOMPONEN YANG PERLU DISIAPKAN
TUJUAN
ARAH
LA
ND
AS
AN
PA
NC
AS
ILA
& U
UD
19
45
AS
AS
, FU
NG
SI,
TU
JUA
ND
AN
KA
RA
KTER
ISTIK
Menyiapkan Prasarana dan Sarana
ARAH
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3)
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3)
PEMUDA MAJU, BERKARAKTER, BERKAPASITAS,
DAN BERDAYA SAING
PEMUDA MAJU, BERKARAKTER, BERKAPASITAS,
DAN BERDAYA SAING
Penetapan Peran, Tanggung jawab dan
Hak Pemuda
Penetapan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah dan
Pemerintah daerah
Penetapan Strategi Pelayanan
Kepemudaan
INTI PELAYANANKEPEMUDAAN
PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN
PENYADARAN
Menguatkan Organisasi Kepemudaan
Menyiapkan Pendanaan
Memberikan Penghargaan
Melakukan Koordinasi Kemitraan
PenguatanPeran Serta Masyarakat
12 Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAANTUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN(Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)(Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
Terwujudnya pemuda yang beriman dan Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kesatuan Republik Indonesia.
13
1.1. Pemuda yang beriman dan bertakwa; Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter)(Karakter)
2.2. Berakhlak mulia; Berakhlak mulia; (Karakter)(Karakter)
3.3. Demokratis; Demokratis; (Karakter)(Karakter)
4.4. Bertanggungjawab; Bertanggungjawab; (Karakter)(Karakter)
5.5. Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas)(Kapasitas)
6.6. Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. dan kebangsaan. (Karakter & Kapasitas)(Karakter & Kapasitas)
7.7. Berdaya saing; Berdaya saing; (Daya Saing)(Daya Saing)
INTI TUJUAN INTI TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAANPEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
14
Pembangunan Pembangunan kepemudaan kepemudaan
dilaksanakan dalam dilaksanakan dalam bentuk pelayanan bentuk pelayanan
kepemudaan.kepemudaan. (Pasal 4)(Pasal 4)
15
TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAANKEPEMUDAAN
Menjadikan pemuda Indonesia sebagai Menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang maju yakni berkarakter, pemuda yang maju yakni berkarakter,
berkapasitas, dan berdaya saingberkapasitas, dan berdaya saing(Penjelasan Umum, Paragraf 6)(Penjelasan Umum, Paragraf 6)
16
PERAN AKTIF PEMUDA
Pemuda berperan aktif dalam segala aspek
pembangunan nasional, sebagai:1. Kekuatan Moral2. Kontrol Sosial3. Agen Perubahan
17
1.1. Menumbuhkembangkan aspek etik dan Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;dimensi kehidupan kepemudaan;
2.2. Memperkuat iman dan takwa serta Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;ketahanan mental-spiritual;
3.3. Meningkatkan kesadaran hukum.Meningkatkan kesadaran hukum.
18
PERAN AKTIF PEMUDA PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KEKUATAN MORALSEBAGAI KEKUATAN MORAL
1.1. Memperkuat wawasan kebangsaan;Memperkuat wawasan kebangsaan;2.2. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak,
dan kewajiban sebagai warga negara;dan kewajiban sebagai warga negara;3.3. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan
penegakan hukum;penegakan hukum;4.4. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan
publik; publik; 5.5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
Memberikan kemudahan akses informasi.Memberikan kemudahan akses informasi.
19
PERAN AKTIF PEMUDA PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIALSEBAGAI KONTROL SOSIAL
1.1. Pendidikan politik dan demokratisasi;Pendidikan politik dan demokratisasi;2.2. Sumber daya ekonomi;Sumber daya ekonomi;3.3. Kepedulian terhadap masyarakat;Kepedulian terhadap masyarakat;4.4. Ilmu pengetahuan dan teknologi;Ilmu pengetahuan dan teknologi;5.5. Olahraga, seni, dan budaya;Olahraga, seni, dan budaya;6.6. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;Kepedulian terhadap lingkungan hidup;7.7. Pendidikan kewirausahaan;Pendidikan kewirausahaan;8.8. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
20
PERAN AKTIF PEMUDA PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHANSEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional:Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional:1.1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;2.2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia;Republik Indonesia;3.3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;4.4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya
hukum;hukum;5.5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat;masyarakat;6.6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atauMeningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau7.7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi
bangsa.bangsa.
TANGGUNG JAWAB PEMUDATANGGUNG JAWAB PEMUDA
21
1.1. Pemuda berhak mendapatkan:Pemuda berhak mendapatkan:a.a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;b.b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
kepemudaan tanpa diskriminasi;kepemudaan tanpa diskriminasi;c.c. Advokasi;Advokasi;d.d. Akses untuk pengembangan diri; danAkses untuk pengembangan diri; dane.e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, Kesempatan berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.keputusan strategis program kepemudaan.
2.2. Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.penghargaan.
HAK PEMUDAHAK PEMUDA
22
1. PENYADARAN2. PEMBERDAYAAN3. PENGEMBANGAN
INTI PELAYANAN INTI PELAYANAN KEPEMUDAANKEPEMUDAAN
23
PENYADARANPENYADARAN
Penyadaran pemuda adalah Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk kegiatan yang diarahkan untuk
memahami dan menyikapi memahami dan menyikapi perkembangan dan perubahan perkembangan dan perubahan
lingkungan.lingkungan.(Pasal 1 Angka 5)(Pasal 1 Angka 5)
2424 24
PENYADARANPENYADARAN(Pasal 23)(Pasal 23)
Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui:
1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;2. Pendidikan wawasan kebangsaan;3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;4. Penumbuhan semangat bela negara;5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;6. Pemahaman kemandirian ekonomi;7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
2525 25
PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.potensi dan peran aktif pemuda.
(Pasal 1 Angka 6)(Pasal 1 Angka 6)
26
PEMBERDAYAANPEMBERDAYAANPemberdayaan pemuda dilakukan melalui:Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
1.1. Peningkatan iman dan takwa; Peningkatan iman dan takwa; 2.2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;3.3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan
ketahanan nasional; ketahanan nasional; 4.4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;5.5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya
pemuda; pemuda; 6.6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;Peningkatan kemampuan hubungan internasional;7.7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga
kepemudaan; kepemudaan; 8.8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan
kegiatan kepemudaan.kegiatan kepemudaan.27
PENGEMBANGANPENGEMBANGAN(Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34)
Pengembangan Kepemudaan terdiri dari:Pengembangan Kepemudaan terdiri dari:
1.1. Pengembangan kepemimpinanPengembangan kepemimpinan
2.2. Pengembangan kewirausahaanPengembangan kewirausahaan
3.3. Pengembangan kepeloporanPengembangan kepeloporan
28
PENGEMBANGANPENGEMBANGAN1.1. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalahPengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
2.2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalahPengembangan kewirausahaan pemuda adalahkegiatan mengembangkan potensi keterampilan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.dan kemandirian berusaha.
3.3. Pengembangan kepeloporan pemuda adalahPengembangan kepeloporan pemuda adalahkegiatan mengembangkan potensi dalam merintis kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.masalah.
(Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9)(Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9)29
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEWIRAUSAHAAN, DAN
KEPELOPORAN DILAKSANAKAN KEPELOPORAN DILAKSANAKAN MELALUI:MELALUI:
Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pemagangan, Pembimbingan, Pendampingan, Kemitraan, Promosi, Bantuan Akses Permodalan, dan Forum Kepemimpinan Pemuda
(Pasal 26, 27, 28, dan 29)
30
3. ORGANISASI KEPEMUDAAN3. ORGANISASI KEPEMUDAAN(Pasal 40)(Pasal 40)
1)1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.2)2) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk Organisasi kepemudaan dapat dibentuk
berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan.
3)3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
4)4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
31
ORGANISASI KEPELAJARAN ORGANISASI KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAANDAN KEMAHASISWAAN
(Pasal 41)(Pasal 41)
1)1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.nasional.
2)2) Organisasi kepelajaran merupakan organisasi Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.ekstrasatuan pendidikan menengah.
3)3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.pendidikan tinggi.
32
BENTUK ORGANISASI KEPEMUDAANBENTUK ORGANISASI KEPEMUDAAN(Pasal 44)(Pasal 44)
Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.sejenisnya.
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.kelompok minat dan bakat.
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah. 33
FASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAANFASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN(Pasal 45)(Pasal 45)
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.kemahasiswaan.
Satuan pendidikan dan penyelenggara Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.dengan ruang lingkupnya.
34
KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN(Bab XV Pasal 52)(Bab XV Pasal 52)
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
PENUTUPParang patah jangan dicelaElok disepuh dibara apiHang tuah bijak pernah berkataTak pernah pemuda menyerah di bumi
Untuk apa memeras kelapaKalau tidak banyak santannyaUntuk apa jadi pemudaKalau tak bisa membangun bangsa
Walau debur ombak menerpaTak kan perahu berhenti lajuWalau hancur dihantam gempaPemuda Indonesia tetap bersatu
36
37
LAMPIRAN - LAMPIRAN
38
ASUMSI JUMLAH UNIT ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) DI INDONESIA
Sumber Data :* = Badan Pusat Statistik, Des 2009** = Badan Pusat Statistik, Juni 2009
NO ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) JUMLAH
1 DPP KNPI 1 1
2 DPD KNPI Provinsi (33*) 33 33
3 DPD KNPI Kab/Kota (497*) 497 497
4 OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI) 82 82
5 OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI) ± 77 77
6 OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI) 40 (rata2) 1.320
7 OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI) 10 (rata2) 330
8 OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI) 20 (rata2) 9.940
9 OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI) 5 (rata2) 2.485
10 OK Tingkat Kecamatan (6.579**) 5 (rata2) 32.895
11 OK Tingkat Kel/Desa (76.546**) 3 (rata2) 229.638
TOTAL 277.298 Unit
INSTANSI DAERAH TINGKAT PROVINSI YANG MENANGANI KEPEMUDAAN
NO PROVINSI INSTANSI
1 Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Sumatera Utara Dinas Pemuda dan Olahraga
3 Riau Dinas Pemuda dan Olahraga
4 Kepulauan Riau Dinas Pemuda dan Olahraga
5 Bengkulu Dinas Pemuda dan Olahraga
6 Jambi Dinas Pemuda dan Olahraga
7 Sumatera Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga
8 Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pemuda dan Olahraga
9 Lampung Dinas Pemuda dan Olahraga
10 Banten Dinas Pemuda dan Olahraga
11 Jawa Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga
12 Kalimantan Barat Dinas Pemuda dan Olahraga
13 Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga
14 Kalimantan Timur Dinas Pemuda dan Olahraga
40
Lanjutan …
NO PROVINSI INSTANSI
15 Sulawesi Tenggara Dinas Pemuda dan Olahraga
16 Sulawesi Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga
17 Sulawesi Utara Dinas Pemuda dan Olahraga
18 Sulawesi Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga
19 Maluku Utara Dinas Pemuda dan Olahraga
20 Papua Barat Dinas Pemuda dan Olahraga
21 DKI Jakarta Dinas Olahraga dan Pemuda
22 Jawa Barat Dinas Olahraga dan Pemuda
23 Jawa Timur Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
24 D.I. Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25 Sumatera Barat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
26 Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
27 Bali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
28 Gorontalo Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
29 Nusa Tenggara Timur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
30 Papua Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31 Maluku Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga
32 Sulawesi Barat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
33 Kalimantan Selatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
41
TOKOH-TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL
1. dr. Soetomo2. dr. Wahidin Sudirohusodo3. dr. Tjipto Mangoenkoesoemo4. R. M. Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara)5. dr. Douwes Dekker 6. Radjiman Wedyodiningrat7. M. Soelaiman8. RAA Tirtokusumo9. dr. Goembrek10. dr. Angka11. dr. Gunawan
42
Dr. Soetomo (lahir di Ngepeh, Nganjuk, 30 Juli 1888 (20 Tahun pada 1908), wafat Surabaya, 30 Mei 1938) adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia.
Pada tahun 1930, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, Jakarta. Bersama kawan-kawan dari STOVIA inilah Soetomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo, pada tahun 1908. Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1917, Soetomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923, Soetomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda.
Wahidin Sudirohusodo, dr. (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852 (56 Tahun pada 1908) – wafat 26 Mei 1917) adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta itu.
Dr. Cipto Mangunkusumo atau Tjipto Mangoenkoesoemo (Pecangakan, Ambarawa, 1886 (22 Tahun pada 1908) – Wafat Jakarta, 8 Maret 1943) adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama Douwes Dekkerdan Ki Hajar Dewantara mendirikan Partai Indonesia (Indische Partij) pada 1912. Pada 1913 mereka bertiga diasingkan oleh pemerintah kolonial. Ia dimakamkan di TMP Watuceper, Ambarawa.
43
Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 (19 Tahun pada 1908) – Wafat 26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.
Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879 (29 Tahun pada 1908) – wafat di Bandung, 28 Agustus 1950 dalam umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.
Ia adalah anak ketiga (dari empat bersaudara) pasangan Auguste Henri Edouard Douwes Dekker (Belanda asli), seorang broker bursa efek dan agen bank, yang menikahi Louisa Margaretha Neumann, seorang indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Dengan pekerjaannya itu, Auguste termasuk orang yang berpenghasilan tinggi. Ernest, biasa dipanggil Nes oleh orang-orang dekatnya atau DD oleh rekan-rekan seperjuangannya, masih terhitung saudara dari pengarang buku Max Havelaar, yaitu Eduard Douwes Dekker (Multatuli), yang merupakan adik kakeknya. Olaf Douwes Dekker, cucu dari saudaranya, menjadi penyair di Breda, Belanda.
44
TOKOH-TOKOH SUMPAH PEMUDA
Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April s.d. 2 Mei 1926
Panitia Kongres:Ketua : Mohammad Tarbani (Jong Java) 21 tahunWakil Ketua : Soemarto (Jong Java) 21 tahunSekretaris : Djamaluddin Adinegoro (Jong Sumatranen Bond)Bendahara : Soewarso (Jong Java)
Anggota:• Bahder Djohan (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun• Jan Toule Soulehuwij (Jong Ambon)• Paul Pinontoan (Jong Celebes)• Achmad Hamami (Sekar Rukun)• Sanoesi Pane ( Jong Bataks Bond) 20 tahun• Sarbaini (Jong Sumatranen Bond)
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007.
45
Kongres Pemuda Kedua tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928
Panitia Kongres:Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) 23 tahunWakil Ketua : R. M. Djoko Marsaid (Jong Java)Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) 25
tahunBendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) 21 tahunPembantu I : Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond) Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia)Pembantu III : R. C. L. Senduk (Jong Celebes)Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) 23 tahunPembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemuda Kaum Betawi)Pencipta dan Pengiring Lagu Indonesia Raya : WR Soepratman, 19
tahun
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007.
46
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN
DALAM RANGKA REVITALISASIDALAM RANGKA REVITALISASI
1. Melengkapi dokumen organisasi meliputi:a. Database keanggotaan;b. Dokumen tentang kepengurusan;c. Dokumen tata laksana kesekretariatan dan keuangan, seperti Akte Notaris, NPWP, dan Rekening Bank a.n. organisasi;d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau sejenisnya.
47
Lanjutan …Lanjutan …
2. Melaksanakan konsolidasi organisasi sesuai AD/ART, SK kepengurusan terakhir, dan amanat UU No. 40 Tahun 2009;
3. Menyusun program berbasis kinerja;
48
Biodata SingkatNama : DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SPTempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 September 1956NIP : 19560917 198403 10 01Jabatan : Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan PemudaAgama : IslamPangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)Status Pernikahan : Menikah (dikaruniai 3 orang anak)Alamat Rumah : Perumahan Tanjung Barat Indah, Teratai II, A1. No. 3,
Jakarta Selatan.Alamat Kantor : Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta, Telp. 021-5738152Nomor Ponsel/HP : 0811645346E-Mail : [email protected], website: kemenpora.go.id
Pekerjaan dan Jabatan : 1. Pembantu Dekan III FISIP USU 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi SUMUT 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SUMUT 4. Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda
Riwayat Organisasi : 1. Instruktur Kader HMI Cabang Yogyakarta 2. Wakil Ketua DPD KNPI Tingkat I Sumatera Utara 3. Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta 4. Pengurus KAHMI Nasional 5. Pengurus MPN Pemuda Pancasila 6. Pengurus Nasional KAGAMA
49