Panduan Kesiapsiagaan dan Penanganan Tanggap Darurat

Proyek Realizing Education’s Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR)

Proyek Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform

(REP-MEQR)

Panduan Kesiapsiagaan

dan Penanganan Tanggap Darurat

LATAR BELAKANG

Proyek Realizing Education’s Promise: Support to Indonesia’s Ministry of Religious Affairs for

Improved Quality of Education—selanjutnya disebut Proyek—bertujuan meningkatkan mutu

pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Proyek akan

berjalan selama lima tahun bekerja sama dengan Bank Dunia dan sudah mulai berjalan sejak 26

November 2019.

Proyek ini terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Penerapan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik)

secara nasional dan pemberian dana bantuan untuk madrasah.

2. Penerapan sistem penilaian hasil belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk seluruh

peserta didik kelas 5 secara nasional.

3. Kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan

tenaga kependidikan madrasah.

4. Penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kegiatan Proyek dalam keempat komponen tersebut dilakukan di 34 provinsi dan 514

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Proyek dengan area pekerjaan seluas itu diharapkan tidak

menimbulkan dampak negatif.

Project Management Unit (PMU) membuat pedoman tentang Kesiapsiagaan Bencana dan

Penanganan Tanggap Darurat sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tak diinginkan atau situasi

darurat. Ketentuan ini merupakan bagian dari komitmen Proyek untuk menjaga keamanan dan

keselamatan pekerja serta keberlanjutan kegiatan.

OBJEK PEKERJAAN

Secara umum ketentuan dan regulasi terkait kebencanaan dan tindakan penanganan tanggap

darurat yang digunakan mengacu pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.


Sesuai regulasi tersebut, panduan yang digunakan dokumen ini mengacu pada pengertian berikut

ini:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alami maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulanggan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan

bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

4. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia

akibat bencana.

TUJUAN

Dokumen panduan ini disusun dengan tujuan:

• Menjadi pedoman dalam menghadapi kejadian yang tak diinginkan seperti bencana alam dan

bencana non alam serta kejadian darurat

• Memperkuat saling pengertian antara PMU dan pekerja untuk bersama-sama mengantisipasi

dan menghadapi kejadian yang tak diinginkan atau kondisi darurat

• Meminimalisir risiko yang timbul, baik kepada manusia dan lingkungan sekitar, akibat

kejadian yang tak diinginkan sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari bencana

yang terjadi.

PANDUAN UMUM

1. Panduan tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Tanggap Darurat dalam pelaksanaan

Proyek menjadi tanggung jawab Project Management Unit (PMU).

2. PMU membentuk Tim Kesiapsiagaan dan Penanganan Tanggap Darurat (selanjutnya

disebut Tim Tanggap Darurat) untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan Panduan. Tim dapat menjadi bagian dari Tim Adhoc Penanggulangan

Bencana dan Tanggap Darurat yang dibentuk oleh Kementerian Agama.

3. Tim Tanggap Darurat terdiri dari sebuah tim kerja dengan dengan lingkup pekerjaan :

a. Menyusun dan menentukan kerangka kerja kebencanaan dan penanganannya.

b. Menyiapkan dokumen program yang akan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan

dalam situasi dan kondisi kedaruratan

c. Menyusun Sistem Kerja Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebencanaan

d. Menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab penanganan bencana dan situasi

kedaruratan sesuai objek pekerjaan dalam dokumen ini

4. Struktur Tim Tanggap Darurat terdiri dari PMU dan Staf K3 atau pegawai lain yang

ditunjuk, serta memiliki kendali hingga ke tingkat Madrasah di daerah.


5. Panduan ini diimplementasikan di semua area dan wilayah kerja Proyek REP-MEQR dan

menjadi komitmen semua pihak yang terlibat dalam Proyek REP-MEQR.

6. Setiap pelaksana kegiatan dan pekerja harus dipastikan telah mendapatkan sosialisasi

mengenai Panduan ini secara berkala.

7. Secara berkala setiap enam bulan PMU wajib melaporkan proses pelaksanaan Ketentuan

ini dari seluruh lokasi ke Tim Pengarah Proyek.


PROSEDUR TANGGAP DARURAT DAN KEBENCANAAN

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan persiapan, penanggulangan dan

pemulihan keadaan darurat, sehingga dengan reaksi cepat dan tepat dalam menghadapi keadaan

darurat dapat mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian darurat tersebut.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku di lingkungan proyek REP-MEQR yang meliputi: persiapan,

penanggulangan, dan pemulihan keadaan darurat.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. PMU bertanggung jawab menyediakan fasilitas baik berupa peralatan, perlengkapan maupun

bahan yang diserahkan untuk dikelola oleh Tim Tanggap Darurat sebagai persiapan

menghadapi tanggap darurat, melakukan instruksi langkah-langkah penanggulangan

kedaruratan, dan melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi lain yang terkait.

3.2. Penanggungjawab Pekerjaan Renovasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

penanggulangan keadaan darurat di daerah kecelakaan dan melakukan koordinasi dengan

semua bidang terkait serta melakukan pemeriksaan dan uji coba peralatan dan perlengkapan

tanggap darurat serta melaksanakan semua instruksi dalam rangka persiapan, penanggulangan

dan pemulihan keadaan darurat.

4. DEFINISI

Pengertian-pengertian yang ada dalam prosedur ini :

4.1 Keadaan Darurat adalah berubahnya suatu kegiatan/keadaan atau situasi yang semula

normal menjadi tidak normal sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang tidak

diduga atau dikehendaki. Keadaan darurat dapat berupa terjadinya bencana alam, kebakaran,

kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, dan/atau keributan.

4.2 Penanggulangan Keadaan Darurat adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk

mengatasi keadaan yang akan menimbulkan kerugian, agar situasi atau keadaan yang tidak

dikehendaki tersebut dapat segera di atasi atau dinormalisasi dan kerugian ditekan seminimal

mungkin.

5. REFERENSI

5.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja

5.2 Permenaker No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3)

5.3 Permenakertrans R.I No.Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada

Kecelakaan di Tempat Kerja

5.4 Kesiapsiagaan dan prosedur tanggap darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5.5 Prosedur Kebencanaan World Bank

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

6.1. Rencana dalam menghadapi keadaan darurat

6.1.1 Tim Kerja Penanganan Situasi Kedaruratan


Tim Tanggap Darurat terdiri dari Pimpinan dan Staf Proyek dan Tim K3 Proyek dan/atau

tim eksternal yang ditunjuk atas dasar pengetahuan atau sudah terlatih untuk bertindak

dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, pertolongan pertama, tumpahan bahan kimia dan

sebagainya. Tim yang ditugaskan di lapangan selama kegiatan proyek berlangsung akan

berkoordinasi dengan PMU untuk implementasi prosedur ini.

6.1.2 Peralatan tanggap darurat

Peralatan tanggap darurat harus tersedia di lokasi sesuai potensi bahayanya dan fungsinya.

Peralatan harus diinventarisasi dan diperiksa kondisi kelayakannya setiap hari sebelum

dimulainya pekerjaan. Peralatan tanggap darurat yang wajib tersedia yaitu:

- Perangkat P3K yang terdiri dari:

Peralatan Obat

• Plester

• Povidone iodine untuk desinfektan

• Alkohol 70%

• Kapas bersih

• Pembalut segitiga (mitela)

• Perban gulung

• Kasa steril

• Perban elastis

• Gunting

• Termometer

• Sarung tangan steril

• Cotton bud

• Pinset

• Peniti

• Hand sanitizer

• Oksigen

• Obat penurun panas (parasetamol

tablet 500 mg)

• Obat pereda rasa nyeri (parasetamol

atau ibuprofen)

• Obat antialergi (CTM untuk obat

minum dan krim hidrokortison untuk

alergi pada kulit)

• Obat antidiare dan keracunan

(misalnya Norit dan Attapulgit, serta

oralit untuk mengatasi dehidrasi)

• Obat pencahar

• Obat mag (antasida)

• Obat batuk

• Krim gatal seperti calamine atau

bedak dingin

• Krim luka bakar

• Obat-obatan untuk penyakit pribadi,

misalnya asma, hipertensi, atau

lainnya.

-Perangkat Tanggap Darurat yang terdiri dari:

• Radio komunikasi

• Lampu senter

• Lampu emergency

• Kursi roda

• Tandu

• Alat pemadam kebakaran (Apar)

• Masker oksigen

• Peluit

• Pisau lipat


6.1.3 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Upaya

kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Kegiatan

yang dilakukan antara lain:

1. Aktivasi tim tanggap darurat.

2. Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan,

prasarana dan pekerjaan umum).

3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan.

4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.

5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu.

6.1.4 Pelatihan

Tim Tanggap Darurat PMU sekurang-kurangnya melakukan pelatihan satu kali dalam

setahun guna memastikan kesiapan pelaksanaan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara

optimal. Pelatihan dapat menggunakan pihak ketiga dari lembaga spesialis situasi darurat

yang memiliki materi dan trainer yang profesional. Pelatihan ini didokumentasikan oleh

PMU (termasuk dalam bentuk daftar hadir, foto, dan sebagainya). Penanggungjawab

Pekerjaan Renovasi wajib memberikan pengarahan harian tentang K3 dan KBG kepada

pekerja dan pengunjung yang mencakup langkah yang perlu diambil dalam kejadian darurat.

6.1.5 Komunikasi Tim Tanggap Darurat

Anggota tim darurat masing-masing harus memiliki telepon genggam, radio komunikasi

atau alat komunikasi lainnya sehingga mereka dapat dikumpulkan secepat mungkin ke

tempat kejadian. Nomor telepon mereka harus diberikan pada seluruh pekerja di lapangan.

(sebutkan nomor yang mudah diingat).

6.1.6 Penentuan nomor telepon internal dan eksternal untuk keadaan darurat

Nomor telepon internal harus ditentukan untuk keadaan darurat, sehingga dapat dan siap

digunakan saat kejadian darurat. Nomor telepon eksternal, seperti pemadam kebakaran,

ambulan, kepolisian dan sebagainya.

(Detail Kontak Eksternal Terlampir)

6.1.7 Peta Evakuasi

Peta evakuasi terbaru harus disediakan dan ditempatkan di lokasi strategis. Peta perlu

mencakup:

• Lokasi pekerja saat ini (tanda “Anda berada di sini”),

• Pintu keluar terdekat,

• Titik kumpul/pertemuan (assembly point),

• Rute evakuasi,

• Lokasi APAR, P3K, atau peralatan tanggap darurat lainnya.

6.1.8 Titik pertemuan di luar lokasi

Beberapa titik pertemuan (assembly point) di luar lokasi yang telah ditentukan sebelumnya

harus ditandai dan pegawai diinstruksikan berkumpul di titik tersebut saat keadaan darurat.

6.2. Sistem pelaporan keadaan darurat

6.2.1. Seluruh pekerja yang berada di lapangan bertanggung jawab untuk melaporkan kepada tim

tanggap darurat jika terjadi keadaan darurat yang telah didefiniskan dalam prosedur ini

6.2.2. Petugas piket bidang keselamatan yang menerima laporan kejadian akan meminta pelapor

melengkapi informasi dasar yang meliputi: identitas pelapor (nama, unit kerja), jenis


kejadian (kebakaran/peledakan, kebocoran, gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya),

tempat kejadian, dan waktu kejadian.

6.2.3. Petugas tanggap darurat yang menerima laporan akan melaporkan kepada ketua

tim/koordinator untuk mulai memberlakukan prosedur tanggap darurat. Tim bertanggung

jawab atas perlindungan pekerja, komunitas, dan aset di lapangan. Selanjutnya, laporan

ditindaklanjuti dengan alur sebagaimana terlampir.

6.3. Menghadapi insiden/Kedaruratan

6.3.1. Pemberitahuan

Komunikasi dapat melalui telepon genggam, radio komunikasi, alat komunikasi lainnya.

Tim tanggap darurat bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan kepada seluruh

pekerja lapangan ketika terjadi keadaan darurat dan melakukan koordinasi dengan tim

eksternal jika diperlukan. Tim tanggap darurat perlu memiliki kontak dan membangun

komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kesehatan, Kementerian

Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota/Kabupaten, atau lembaga

lainnya sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan lokasi kerja..

6.3.2. Evakuasi

Tim tanggap darurat akan membunyikan tanda bahaya dan mengevakuasi para pegawai bila

kemungkinan akan mengancam keselamatan jiwa. Keputusan untuk mengevakuasi para

pegawai dilakukan oleh tim tanggap darurat lapangan yang dibentuk. Para pegawai

dievakuasi ke titik pertemuan secara teratur melalui rute yang telah ditentukan pada peta

evakuasi.

6.3.3. Penghitungan pegawai pada titik pertemuan (assembly point)

Tim tanggap darurat bertanggung jawab menghitung pegawai pada titik pertemuan,

termasuk pegawai yang sakit dan cuti. Bila ada pekerja yang hilang, ketua tim tanggap

darurat diberi tahu mengenai nama dan lokasi terakhir pegawai tersebut. Para pegawai

dilarang kembali ke tempat kerja sebelum ada pemberitahuan/perintah secara resmi dari

ketua tim tanggap darurat atau dari otoritas yang berwenang.

6.3.4. Penilaian keadaan darurat

Tim tanggap darurat akan mengenakan alat pelindung diri dan memeriksa area untuk

memastikan semua pegawai telah keluar dari gedung/tempat kerja dan membuat penilaian

mengenai keadaan darurat tersebut termasuk mengidentifikasi penyebab kejadian.

6.3.5. Pelaporan

Setelah dilakukan penilaian keadaan darurat, jika insiden tersebut mengakibatkan korban

jiwa, terdapat lepasan zat berbahaya ke lingkungan/pencemaran lingkungan dan berdampak

pada masyarakat sekitar maka Penanggung Jawab Pekerjaan Renovasi wajib melaporkan

kejadian kedaruratan tersebut kepada PMU dan lembaga terkait setempat sekurang-

kurangnya dalam waktu 6 jam sesudah kejadian.

6.3.6. Memindahkan pegawai yang cedera

Bila terdapat pegawai yang cedera, maka tim K3 Proyek akan memindahkan korban ke

lokasi yang aman dan memberikan pertolongan sesuai kemampuan sambil menunggu tim

medis datang (jika korban membutuhkan perawatan lebih lanjut).

6.3.7. Kontak telepon dengan pihak luar


Jika keadaan darurat tidak mampu ditangani secara intern dan membutuhkan bantuan yang

sifatnya segera, maka ketua tim tanggap darurat akan mengintruksikan untuk menghubungi

pihak luar, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit atau instansi lainnya.

6.3.8. Penghentian sarana dan kegiatan tertentu

Selama keadaan darurat mungkin perlu untuk menghentikan saluran gas, listrik, air,

peralatan/mesin dan sarana lainnya yang memungkinkan dapat memperburuk upaya

penyelesaian keadaan darurat.

6.3.9. Mendirikan penghalang (isolasi) / perimeter

Penghalang menandakan bahwa suatu zona isolasi melarang siapa pun masuk, kecuali tim

tanggap darurat / orang yang diberi ijin.

6.3.10. Menghentikan sumber/potensi bahaya

Sumber bahaya harus segera dihentikan bila hal tersebut dapat dilakukan dengan aman,

misalnya menutup lubang kebocoran bahan kimia berbahaya dan lain-lain.

6.3.11. Menyebarkan informasi kepada para pegawai

Pengawas/perwakilan/juru bicara tim tanggap darurat harus mengabarkan informasi yang

sebenarnya untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan meredakan ketegangan pada

para pegawai. Bila harus dipulangkan, maka nama dan tujuan dari pegawai yang

dipulangkan harus dicatat oleh pengawas.

6.3.12. Membersihkan sisa-sisa penanggulangan/keadaan darurat

Bila keadaan sudah memungkinkan untuk kegiatan pembersihan sisa-sisa penanggulangan

keadaan darurat, maka harus segera dibersihkan.

6.3.13. Pegawai dapat kembali bekerja

Setelah dilakukan penilaian dan tim tanggap darurat menyatakan bahwa keadaan telah

aman, maka ketua tim akan memberikan instruksi/ijin kepada para pegawai untuk memasuki

gedung dan bekerja kembali.

6.4. Rencana pemulihan setelah keadaan darurat

6.4.1. Menyusun tim pemulihan keadaan darurat

Anggota tim terdiri dari anggota tim tanggap darurat ditambah perwakilan-perwakilan dari

tiap bagian atau Komponen.

6.4.2. Identifikasi sumber-sumber daya yang ada di lokasi

Membuat daftar inventaris kegiatan operasional yang kritis dan sumber daya yang tersedia,

mencakup orang-orang, file, produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, peralatan yang

digunakan dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan apabila terjadi kerusakan

sebagian atau seluruhnya, daftar inventaris ini akan menunjukkan apa yang harus

diganti/diperbaiki segera.

6.4.3. Penilaian dan strategi atas dampak potensial

Penilaian ini menunjukkan kemungkinan keadaan darurat yang akan terjadi dan strategi

untuk menghadapinya, yaitu untuk sumber daya yang penting dan memiliki kecenderungan

yang tinggi untuk terkena dampak atau rusak.

6.4.4. Nomor telepon dan kontak

Nomor-nomor telepon gawat darurat perlu untuk dicatat dalam rencana pemulihan keadaan

darurat. Nomor-nomor seperti, manajemen puncak, badan pengawas, badan

penanggulangan bencana, dan sebagainya.

6.4.5 Inspeksi rutin


Sumber daya Proyek dan peralatan pemulihan keadaan darurat harus diinspeksi secara

berkala, harus ditingkatkan sejalan dengan perubahan sumber daya yang dimiliki.

6.4.6. Pusat pengendalian pemulihan

Bila seluruh kegiatan operasional berada dalam satu gedung, maka pusat pengendalian

pemulihan keadaan darurat harus didirikan di luar lokasi yang tidak terlalu jauh.

6.4.7. Pembuatan laporan

Koordinator tim tanggap darurat dan/atau penanggung jawab K3 wajib membuat laporan

yang ditujukan ke PMU dan instansi lain jika diperlukan. Laporan terdiri dari identifikasi

sumber dan dampak dari peristiwa (root cause analysis) serta rencana perbaikan.


Lampiran 1

Gambar: Alur Penanganan Kebencanaan dan Kedaruratan

Catatan: Pihak eksternal di luar Proyek dan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi dalam

penanggulangan kebencanaan dan situasi darurat.


Lampiran 2

INFORMASI LEMBAGA RESMI

TERKAIT PENANGGULANGAN KEBENCANAAN & SITUASI DARURAT

Terkait kebencanaan dan situasi kedaruratan, Pemerintah Indonesia memiliki empat lembaga yang

berperan dalam penanggulangan bencana, yaitu:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

▪ Merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada presiden.

▪ Tugas utama :

memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan

rekonstruksi secara adil dan setara.

▪ Fungsi :

merumuskan dan mentapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

dengan bertindak cepat dan tepat secara effektif dan efisien.

▪ Alur Koordinasi : Pusat hingga daerah (Propinsi dan kabupaten/kota)

Koordinasi penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dikeloal sejak

dari pusat hingga daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah - BPBD).

▪ Tugas dan fungsi BPBD sama seperti BNPB, yang membedakan hanyalah mencakup

penanggulangan bencana secara daerah.

▪ Kontak :

Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120

Telp.021-29827793 Fax.021-21281200

Email: [email protected]

Pusdalop BNPB

Telp. +62 21 29827444 , 29827666 Ponsel +62 812 1237 575

Email:[email protected]

Twitter : @BNPB_Indonesia

Kontak BNPBD dapat diakses di

a. https://www.bnpb.go.id/bpbd-propinsi

b. https://www.bnpb.go.id/bpbd-kota-kabupaten

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

▪ Sama seperti BNPB, BASARNAS juga merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

▪ Tugas utama :

- membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan

pertolongan.

- Dalam hal penanggulangan bencana, bertugas mencari, mengevakuasi atau memberikan

pertolongan terhadap korban bencana alam.

▪ Fungsi Lembaga :

1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur

perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

https://www.bnpb.go.id/bpbd-propinsi

https://www.bnpb.go.id/bpbd-kota-kabupaten


2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi

pencarian dan pertolongan.

3. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan

pertolongan.

4. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan

tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi.

5. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi & komunikasi pencarian dan pertolongan.

▪ Kontak

Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat ,Indonesia

Telp: 021 6570 1116 (08.00 - 16.00) & 021 6570 1116 (Emergency Call) Ext. 115

Fax : 021 65701152 (08.00 - 16.00) & 021 65867512 ( BCC)

Email : [email protected]

Twitter : @SAR_NASIONAL

Palang Merah Indonesia (PMI)

▪ Tidak hanya bertugas dalam hal penyelenggaraan pelayanan transfusi darah, PMI juga bertugas

dalam hal penanggulangan bencana.

▪ Peran PMI dalam hal penaggulangan bencana terangkum dalam aktivitas pelayanan manajemen

bencana.

▪ Tiga Aktivitas Utama :

1. Kesiapsiagaan Bencana

PMI memiliki program Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA).

PERTAMA merupakan program berbasis masyarakat untuk mendorong pemberdayaan

kapasitas masyarakat agar siaga dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko

bencana yang terjadi di tempat tinggalnya.

2. Tanggap darurat bencana

PMI memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Bantuan tersebut

berupa evakuasi korban, penampungan darurat, pertolongan pertama, medis dan ambulans,

dapur umum, distribusi bantuan, serta air dan sanitasi.

3. Pemulihan bencana Dalam hal pemulihan bencana, PMI memberikan bantuan berupa

dukungan psikososial, hunian sementara, dan pemulihan hubungan keluarga

▪ PMI juga berada di tingkat daerah seluruh Indonesia (Propinsi maupun Kabupaten/Kota).

▪ Kontak :

MARKAS PUSAT PMI

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96 Jakarta

Telepon : (021) 92325

Email : [email protected]

Twitter : @palangmerah

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)

▪ Unit di lingkungan Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

▪ Tugas utama

▪ PVMBG adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang

vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

▪ Aktivitas Utama :

1. Mitigasi gunung api

Melaksanakan tugas pengamatan, penetapan status, peringatan dini, serta rekomendasi teknis

mitigasi bencana gunung api di seluruh Indonesia.

mailto:[email protected]


2. Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami

Memiliki tugas dan tanggungjawab terkait pelaporan, pemetaan, rekomendasi teknis mitigasi,

pemodelan bahaya, serta penyebaran informasi mengenai gempa bumi dan tsunami.

3. Mitigasi Gerakan Tanah

Memiliki tugas pelaporan, pemetaan, rekomendasi teknis mitigasi, pemodelan bahaya, serta

penyebaran informasi mengenai gerakan tanah.

▪ Kontak : Alamat

Jl.Diponegoro No.57 Bandung Jawa Barat 40122

Telepon : (021) 5228424, (022) 7212834, Fax : (021) 5228372, (022) 7216444,

E-Mail : [email protected]

Twitter :

@BPPTKG

@vulkanologi_mbg (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)

Dinas Pemadam Kebakaran

Menghubungi petugas kebakaran merupakan tindakan yang wajib dilakukan jika terjadi kebakaran. Anda

pasti tidak mungkin langsung datang ke kantor dinas kebakaran maka anda seharusnya memiliki nomer

yang dapat dihubungi. Berikut merupakan Nomor telepon dan alamat kantor dinas pemadam kebakaran.

1. DKI JAKARTA

o Pusat

Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat Jl. K.H.Zainul Arifin No. 71

Telepon : (021) 6344215, 6328469 fax.6344619

o Selatan

Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan Jl. Baru Pasar Jum'at

Telepon : (021) 7515054, 7694519

o Timur

Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur Jl. Matraman Raya No. 132

Telepon : (021) 85904904 fax.8582150

o Barat

Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Jl. Tanjung Duren

Telepon : (021) 5682284, 5607323 fax.56943915

o Utara

Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara Jl. Anggrek No. 11

Telepon : (021) 44833513 fax.44835555

2. BODETABEK

o Bogor

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor

Jl. Padjajaran Sukasari 1 No.1, Sukasari, Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat 16142

Telepon : (0251) 8322100

Jl. Tegar Beriman – Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16915, Indonesia

Telepon : (021) 8753547

o Depok

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok

Jl. Boulevard Grand Depok City, Depok

Nomor Telepon dan Fax : (021) 77827280

o Bekasi




Dinas Pemadam Api Kota Bekasi

Jl. Kedondong 3 No.207, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17135

Telepon : (021) 88957805

3. BANTEN

o Dinas Pemadam Api Kota Tangerang

Jl. KS. Tubun No. 96 A Kota Tangerang

Telepon : (021) 5582144, 55769069

o Dinas Pemadam Api Kab. Tangerang

Jl. Raya PLP Curug KM 2 Kec.Curug Kab Tangerang

Telepon : (021) 5984343

o Kantor Pemadam Api Kota Tangerang Selatan

Jl. Anggrek Ungu Blok A No.1 Anggrek Loka, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan

Telepon : (021) 5372521, 37391622

o Kantor Pemadam Api Kota Cilegon

Jl. Panglima Polim No. 72, Lingk. Priok Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Kota Cilegon

Telepon : (0254) 377113 Fax. (0254) 378042

o Kantor Pemadam Api Kota Serang

Damkar Kab. Pandeglang

Jl. Mayor Widagdo No. 4 Pandeglang

Telepon : (0253) 201 113 / 201 284

4. JAWA BARAT

o Dindamkar Kota Bandung, Jl. Sukabumi 17

Telepon : (022) 7207113

o Dindamkar Kabupaten Garut, No.100 Jawa Barat Garut

Telepon : (0262) 232113

o Dindamkar Kab. Sukabumi

▪ Pos I Cisaat (0266) 222626

▪ Pos II Cibadak (0266) 531035

▪ Pos III Cicuruug (0266) 731010

▪ Pos IV Pelabuhanratu (0266) 434263

▪ Pos V Surade (0266) 791600

▪ Pos IV Sagaranten (0266) 341164

o Dindamkar Kota Cirebon Jl. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Kota Cirebon, No.6

Telepon : (0231) 8227525

5. JAWA TENGAH

o Dindamkar Klaten

Jl. Mayor Kusmanto No. 109 Klaten

Telepon : (0272) 324 113

Telepon : 0828 251 17 18

o Dindamkar Kabupaten Batang

Telepon : 0815-4233-3131

o Dindamkar Kota Semarang

Jl. Madukoro No 6 Semarang

Nomor Telepon: (024) 7605871, 7605141, 7607076

o Fire Station DPU dan ESDM Kab. Magelang (Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid),

Magelang, Jawa Tengah 56511, Indonesia

Telepon : (0293) 788213

o UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tegal Jl. KS. Tubun

Telepon : (0283) 352113 dan 325429

o DI Yogyakarta


Damkar Kab. Bantul. Jl. Wachid hasyim Sumuran Bantul Yogyakarta

Telepon : (0274) 367401

6. JAWA TIMUR

o Dindamkar Kab. Blitar

Telepon : (0342) 802791

o Dindamkar Trenggalek Jalan Ahmad Yani No. 1

Telepon : (0355) 791140

o Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Jl. Pasar Turi No. 21 Surabaya

Telepon : (031) 3533843, 3533844

o Pemadam Kebakaran Kab. Ngawi

Telepon : (0351) 749113

7. SUMATRA

o Daerah Istimewa Aceh

▪ Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur

Birem Bayeun POS 6, Jl. Medan-Banda Aceh No.1 Comp Work Shop

Telepon : 085261812113

▪ Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh

Telepon : (0651) 44123, 41830

▪ Dinas Pemadam Kebakaran Meulaboh

Telepon : (0655) 7013940

o Kota Medan

Alamat Jl. Candi Borobudur No. 2 Medan

Telepon : (061) 4515356

o Sumatra Barat

▪ Dinas Damkar Kota Padang Jl Rasuna Said No 56

Telepon : (0751) 28558

▪ UPT pemadam Api Kab. Tanah Datar Jl. Suprapto No.03

Telepon : (0752) 71113

▪ Damkar Kab. Dharmasraya Jl. Lintas Sumatera KM.4 Pulau Punjung

Telepon : (0754) 4004

o Sumatra Selatan

▪ Kantor PBK Oku JL. A Yani KM 7 Bindung Langit Baturaja Kab.Ogan

Komering Ulu.Sum-Sel

Telepon : (0735) 322113

▪ Pemadam Api Palembang Jl. Merdeka No. 8

Telepon : (0711) 31201

o Kepulauan Riau

Kantor Damkar Kota Tanjungpinang

Jl. Ir Sutami No.1 Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon : (0771) 20949

o Batam

Jalan R. E. Martadinata, Sekupang, Kepulauan Riau 29433

o Kota Bengkulu

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu,

Jl. Bhayangkara No.47 Kota Bengkulu 38229

Telepon : (0736) 52613, (0736) 51113

o Wilayah Jambi

▪ Dindamkar Kota Jambi

Jl. Hos Cokroaminoto No.113

Telepon : (0741) 41171 fax 7033082

▪ Dindamkar Kabupaten Bungo


Telepon : (0747) 22199

▪ Dindamkar Kabupaten Kerinci

Telepon : (0748) 21113

▪ Dindamkar Kab. Tanjung Jabung Barat

Jl. Beringin Kuala Tungkal

Telepon : (0742) 21113, (0742) 21577

▪ Dindamkar Kab. Sarolangun

Jl. H Kamil Komplek Kantor PU 37481

Telepon : (0745) 91691

8. BALI / DENPASAR

o Jl. Iman Bonjol No.176, Denpasar, Bali 80119

Telepon : (0361) 484013

o Badung Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar

Telepon : (0361) 411333

o Jalan Kunti Seminyak Kuta

Telepon : (0361) 734113, 736113

o Gianyar Jl. Raya Bono

Telepon : (0361) 943110

o Jembrana

Telepon : (0365) 41113

9. SULAWESI

o IPK Sulawesi Selatan

▪ Pemadam Kebakaran Kota Palopo, JL. Pongsimpin

Telepon : (0471) 22501, 3310507

▪ Dinas Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana Kota Makassar, Jl. Dr.

Ratulangi No. 11 Komples PDAM Kota Makassar

Telepon : (0411) 854444

▪ Pemadam Kebakaran Kab. Sopeng

Telepon : (0484) 21192

▪ Pemadam Kebakaran Kab. Pinrang, Jln. Ir. H. Juanda

Telepon : (0421) 921113, (0421) 921461

▪ BPBD & Damkar Kab. Kepulauan Selayar, Jl. M Karaeng Bonto No. 42

Telepon : (0414) 2181

o IPK Sulawesi Tengah

▪ Kantor Damkar Kota Palu, Jl. Balai Kota Timur No 13

Telepon : (0451) 423113

▪ DAMKAR Kab.Tolitoli Jl. R.A. Kartini, Kel.Panasakan, Kec.Baolan

Telepon : (0453) 21885

o Kota Gorontalo

JL. Jamaludin Malik NO. 52, Gorontalo, Propinsi Gorontalo, Indonesia

Telepon : (0435) 822602

10. KALIMANTAN

o IPK Kalimantan Tengah

Pemadam Kebakaran Wal Fajri, Jln Mawar RT.6 Kuala Kapuas, KalTeng

Telepon : (0513) 22 040

o IPK Kalimantan Barat

BPBD dan Damkar Kota Pontianak, Jl. Ahmad Yani

Telepon : (0561) 730897

o IPK Kalimantan Timur

Pemadam Kebakaran Kota Sangata, Jl. Sukarno Hata, Kantor Bupati Lama

Telepon : (0549) 23113


Damkar (Dinas Tata Kota) Kota Tarakan, Jl. Pulau Banda Tarakan

Telepon : (0551) 32230

o IPK Kalimantan Selatan

DAMKAR Kompsyu Banjarmasin, Jl. AES Nasution RT 32

Telepon : (0511) 7199009

BPK Bersi Banjarmasin, Jl. S.Parman Gg.Purnama Gec.Ban-Teng Kota Banjarmasin

Telepon : (0511) 7103290


Lampiran 3

LEMBAGA PENANGANAN BENCANA BANJIR DKI JAKARTA

o Call center 115 : Badan SAR Nasional (Basarnas) : 115

o Call Center 112 : Siaga Bencana BPBD DKI

o Nomor Hotline 021-345-9444 atau SMS ke 0858-8000-1949.

o Hotline 021 – 3901575 : Minta perahu karet untuk evakuasi korban banjir yg kejebak dan

butuh bantuan evakuasi.

Call Center SAR Jakarta:

021 - 5501512, 021 - 55051111, 021 - 5507976

021 - 6344215 (Jakarta Pusat)

021 - 43931063 (Jakarta Utara)

021 - 5682284 (Jakarta Barat)

021 - 7515054 (Jakarta Selatan)

021 - 85904904 (Jakarta Timur)

Indonesia Emergency Call:

1. Ambulans (118 atau 119)

2. Pemadam kebakaran (113)

3. Polisi (110)

4. SAR/BASARNAS (115)

5. Posko bencana alam (129)

6. PLN (123)

Posko Korban Banjir Pemprov DKI DKI :

BPBD DKI Jakarta: 112

Posko Banjir Global Rescue Network/Arus Liar: 021-8355885, 021-99462699

Posko Banjir Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma: 021-8019210, 021-8019211

Posko Banjir Komando Armada Barat TNI AL: 021-4243000

Posko SAR DKI Jakarta: 021-34835118

Posko Banjir DKI Jaya: 021-8196945 / 8197309

Dinas Pekerjaan Umum Prov DKI Jakarta: 021-3846608

Kebutuhan perahu karet untuk evakuasi: 021-3901575.

Documents

Panduan Kesiapsiagaan dan Penanganan Tanggap Darurat