PERAN SERTA ANAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

SAAT STATUS KEADAAN DARURAT

Oleh : PURWITO, S.Pd

KASIE SARPRAS DARURATBPBD PROV. JATENG

PENGERTIAN ( UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana )

BENCANA

PERISTIWA

PERISTIWA

Mengganggu

Mengancam

Kehidupan, PenghidupanMasyarakat

Faktor AlamAntara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angi n topan, tanahlongsor

Faktor Non Alam

Antara lain: gagalteknologi, gagalmodernisasi, epidermis, wabahpenyakit Faktor Manusia / Sosial

Konflik Sosial dan Teror

Korban JiwaManusia

KerusakanLingkungan

Kerugian HartaBenda

Dampak Psikologis

DASAR HUKUM

Dasar Hukum

UU 24 / 2007Tentang Penanggulangan Bencana

PP 21 / 2008Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PP 22 / 2008Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

PP 23 / 2008Tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam

Penanggulangan Bencana

Perka 14 / 2010Tentang Pedoman Pembentukan Posko Tanggap Darurat Bencana

Perka 10 / 2008Tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Perka 3/ 2008Tentang Pembentukan BPBD

Perpres 8 Tahun 2007 Tentang BNPB

PB/Penanganan Darurat Bencana yang

Tangguh :

Pemerintah/Pemerintah DaerahAzas:• Kemanusiaan•Keadilan•Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan•Keseimbangan, keselarasan dan keserasian•Ketertiban dan kepastian hukum•Kebersamaan•Kelestarian lingkungan hidup, dan•Ilmu pengetahuan dan teknologi

Dasar:• Pancasila• UUD RI tahun 1945

Prinsip : • Cepat dan Tepat• Prioritas•Koordinasi dan keterpaduan•Berdaya guna dan berhasil guna•Transparansi dan akuntabilitas•Kemitraan•Pemberdayaan•Nondiskriminatif, dan•nonproletisi

Dunia UsahaMasyarakat

1. Antisipatif2. Adaptif3. Daya Lenting

Pra-In-Pasca

PENYELENGGARAANPENANGGULANGAN

BENCANAPRA BENCANA

SAAT TANGGAP DARURAT

PASCA BENCANA

A. Dalam situasi tidak terjadibencana :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

2. Penentuan status keadaan darurat bencana;3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;4. Pemenuhan kebutuhan dasar;5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

1. Rehabilitasi;2. Rekonstruksi

1. Perencanaan penanggulanganbencana;2. Pengurangan resiko bencana3. Pencegahan4. Pemaduan dalam perencanaanpembangunan;5. Persyaratan analisis resiko bencana6. Pelaksanaan dan penegakanrencana tata ruang;7. Pendidikan dan Pelatihan;8. Persyaratan standar teknispenanggulangan bencana.

B. Dalam situasi terdapat

potensi terjadi bencana:

1. Kesiapsiagaan;2. Peringatan dini; dan3. Mitigasi bencana

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT

UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10

TANGGAP DARURAT

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saatkejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

Kegiatan penyelamatan & evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana & sarana.

Status Keadaan Darurat :

Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi dari Darurat ke Pemulihan

a. Pengkajian secara cepat dan tepatterhadap lokasi, kerusakan dansumber daya;

TANGGAP DARURAT

UU No 24 pasal 49PP No 21 pasal 22

UU No 24 pasal 51PP No 21 pasal 23

UU No 24 pasal 52PP No 21 pasal 51

UU No 24 pasal 53PP No 21 pasal 52

UU No 24 pasal 55PP No 21 pasal 53

UU No 24 pasal 56PP No 21 pasal 54

b. Penentuan status keadaan darurat bencana;

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

d. Pemenuhan kebutuhan dasar;

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan saranavital

MELIPUTI

a. Pengkajian secara cepatdan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;

TANGGAP DARURAT UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10

UU No 24 pasal 49PP No 21 pasal 22

UU No 24 pasal 51PP No 21 pasal 23

UU No 24 pasal 52PP No 21 pasal 51

UU No 24 pasal 53PP No 21 pasal 52

UU No 24 pasal 55PP No 21 pasal 53

UU No 24 pasal 56PP No 21 pasal 54

b. Penentuan status keadaandarurat bencana;

c. Penyelamatan danevakuasi masyarakat yang terkena bencana;

d. Pemenuhan kebutuhandasar;

e. Perlindungan terhadapkelompok rentan;

f. Pemulihan dengan segeraprasarana dan sarana vital

KEGIATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMASALAHAN

Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan

Pedoman Penetapan Status Keadaan DaruratSedang Dalam Proses, Belum Ada referensidari PBB tentang Pedoman PenetapanStatus Keadaan Darurat

Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan, Keterbatasan Jumlah Personildan Kapasitas

Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Distribusi dari Kecamatan ke Korban Bencana

Pendataan Belum Akurat, Keterbatasan Personildan Perlatan

Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Keterbatasan Personil dan Peralatan

TANGGAP DARURAT UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10

SOLUSI

Penguatan kapasitas, Sosialisasi Pembinaaan, Penguatan kapasitas BPBD,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD

Sosialisasi Pembinaaan

Penguatan kapasitas, Sosialisasi Pembinaaan, Penguatan kapasitas BPBD,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD

Alokiasi Dana Siap Pakai,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD

Penguatan kapasitas

Alokiasi Dana Siap Pakai, Penguatan Kapasitas

Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan

Pedoman Penetapan Status Keadaan DaruratSedang Dalam Proses, Belum Ada referensidari PBB tentang Pedoman PenetapanStatus Keadaan Darurat

Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan, Keterbatasan Jumlah Personildan Kapasitas

Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Distribusi dari Kecamatan ke Korban Bencana

Pendataan Belum Akurat, Keterbatasan Personildan Perlatan

Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Keterbatasan Personil dan Peralatan

PERMASALAHAN

•Seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi

•Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak operasi pencarian dimulai, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan

PERTIMBANGANinformasi baru/indikasi

keberadaan korban bencana

PENYELAMATAN KORBAN

pencarian

•Menyingkirkan dan/atau memusnahkanbarang/benda dilokasi yang dapat membahayakanjiwa

•Menyingkirkan dan/atau memusnahkanbarang/benda dilokasi yang dapat menggangguproses penyelamatan

•Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasiatau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi

•Mengisoloasi atau menutup suatu lokasi baik milikpublik maupun pribadi

•Memerintahkan Pimpinan instansi/lembaga terkaituntuk mematikan aliran listrik, gas, ataumenutup/membuka pintu air

pertolongan

evakuasi

Kepala BNPB/BPBD berwenang:

Dihentikan apabila:

Dilanjutkan kembali apabila:

PENYELAMATAN

BencanaStatus Darurat

AIR BERSIH & SANITASI PANGAN & SANDANG

PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN PSIKOSOSIAL

PENAMPUNGAN & HUNIAN

PELAKU

Pem, Masy, Lemb Usaha, (Lemb Intnl/lemb asing Non Pem)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

• Pendataan

• Penempatan pada lokasi yang aman

• Pemenuhan kebutuhan dasar

PENANGANAN MASYARAKAT & PENGUNGSIYANG TERKENA BENCANA

Prioritas :

- Penyelamatan

- Evakuasi

- Pengamanan

- Pelayanan kesehatan

- Psikososial

KELOMPOK RENTAN:

- Bayi, balita dan anak-anak

- Ibu mengandung atau menyusui

- Penyandang cacat

- Lanjut usia (Manula)

PELAKSANAInstansi/Lembaga terkait

KOORDINATORKepala BNPB/BPBD

pendampingan/fasilitasi

PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

PERAN ANAK DALAM PB• Sebagai TIM Penanganan Darurat Bencana Di

Tingkat Sekolah.• Melakukan assesment saat terjadi bencana

(pendataan).• Mendukung kegiatan sosialisasi dan

penyampaian informasi saat darurat bencana• Mendukung kegiatan darurat bencana antara

lain : Pertolongan pertama, dapur umum, distribusi logistik (sandang, makan, obat-obatan, peralatan darurat lainnya)

PERMASALAHAN

• terbatasnya pengetahuan penanganan darurat bencana.

• Penanganan darurat bencana masih diprioritaskan pada daerah rawan bencana.

• Lembaga BPBD belum ada diseluruh Kab./Kota di Jawa Tengah.

• Keterbatasan sumber daya.

• Dalam penanganan PengungsiBPBD Prov. Jateng masih menghitung jumlah jiwa.

HAL – HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PEMERINTAH• Sosialisasi penanganan Darurat Bencana kepada pelajar

di Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, Cilacap, Blora, Jepara, Kudus, Rembang, Kota Surakarta, Pekalongan, dll. (+ 3000 pelajar)

• Pelatihan penanganan darurat bencana kepada Pelajar di Kabupaten Pemalang, Tegal, Banyumas, Jepara, Klaten, Boyolali, Magelang, dll.

• Mendukung kegiatan – kegiatan penanganan Darurat bencana yang diselenggarakan sekolah.

• Pemberdayaan anak dalam Penanganan Darurat olehSKPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dll.)

Langkah – langkah

• Penyediaan makan Khusus untuk Bayi

• Penyediaan tempat khusus untuk Ibu menyusui

• Penyediaan tempat khusus untuk kaum difabele (keterbatasan fisik).

• Pakaian sesuai jenis kelamin dan usia.

Penanganan Khusus untuk kelompok rentan berkoordinasi dengan instansi / Lembaga / Akademisi yang membidangi.

TERIMA KASIH