MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 142 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU

LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran,

sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh

kapal sesuai dengan kepentingannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-

Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5109);

6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang

Mengesahkan "Convention On The International

Regulation For Preventing Collision At Sea, 1972"

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

Nomor 53);

7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Mengesahkan ’’International Convention For The Safety

O f Life At Sea, 1974” sebagai Hasil Koferensi

Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,

yang telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah

Republik Indonesia di London, Pada Tanggal 1

November 1974, yang merupakan Pengganti

’’International Convention For The Safety O f Life At Sea,

1960”, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden

Ini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 65);

- 3 -

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya The IALA

Maritime Bouyage System fo r Region-A Dalam Tatanan

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun

2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1867);

- 4 -

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun

2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor

HK.203/2/7/DJPL/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal

Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara

Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sampit;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA

CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL

SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-

PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT.

: Menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit dan

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik

koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

- 5 -

KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Sampit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas

di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur dengan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sampit.

KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sampit sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit serta Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA serta Daerah Labuh Kapal Sesuai

Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KELIMA, wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia

Edisi Terbaru Nomor 156 dan 288 serta Buku Petunjuk

Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

- 6 -

KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan

pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas III Sampit dan melaporkan hasil

pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.

KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan

Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit dilaksanakan

oleh Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin dan melaporkan

hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Laut.

KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas III Sampit secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan

sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan

Laut untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-

Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan

Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di

Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit.

KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem

Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal

Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESEPULUH, diinformasikan melalui penerbitan

Maklumat Pelayaran (MAPEL) serta disiarkan melalui

Berita Pelaut Indonesia (Notice to Marines).

- 7 -

KEDUABELAS

KETIGABELAS

: Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai

Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu)

kali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan

dilakukan penyesuaian untuk mengetahui kesesuaian

terhadap Keputusan Menteri ini.

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri

ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Menteri Kelautan dan Perikanan;

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

9. Gubernur Kalimantan Tengah;

10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

11. Bupati Kotawaringin Timur;

12. Kepala Pusat Hidrografi-Oceanografi TNI Angkatan Laut;

13. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin;

14. Kepala Kan tor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit.

- 9 -

Lampiran IKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan SampitNomor : KM 142 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT DAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

1. Titik Koordinat Batas Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit:

KOORDINAT BATAS KIRI

NO LINTANG BUJUR

1A 03° 07' 26.368" LS 113° 06' 31.480" BT

2A 03° 05' 21.106" LS 113° 03' 25.153" BT

3A 03° 05' 03.822" LS 113° 03' 14.733" BT

4A 02° 59' 38.836" LS 113° 02' 55.514" BT

5A 02° 55' 55.864" LS 113° 01' 44.403" BT

6A 02° 53' 16.044" LS 113° 00' 26.139" BT

7A 02° 51' 49.640" LS 112° 59' 10.953" BT

8A 02° 50' 10.682" LS 112° 58’ 50.997" BT

9A 02° 49' 22.719" LS 112° 58' 21.285" BT

10A 02° 47' 52.129" LS 112° 56' 43.657" BT

11A 02° 47' 25.569" LS 112° 55' 45.042" BT

12A 02° 47' 02.301" LS 112° 55' 24.505" BT

13A 02° 45' 54.425" LS 112° 54' 56.025" BT

14A 02° 45' 08.765" LS 112° 54' 46.005" BT

15A 02° 44' 32.067" LS 112° 54' 51.476" BT

16A 02° 43' 31.765" LS 112° 55' 41.270" BT

17A 02° 42’ 38.994" LS 112° 56’ 20.061" BT

18A 02° 41' 58.377" LS 112° 57' 18.278" BT

19A 02° 41' 07.510" LS 112° 57’ 53.709" BT

20A 02° 40' 23.493" LS 112° 58' 14.676" BT

2 1A 02° 37' 55.348" LS 112° 58' 23.219" BT

22A 02° 36' 19.572" LS 112° 58' 54.980" BT

23A 02° 35' 27.076" LS 112° 59' 41.093" BT

- 10-

24A 02° 34’ 46.457" LS 112° 59' 45.978" BT

25A 02° 34' 26.065" LS 112° 59' 37.741" BT

26A 02° 34’ 09.135" LS 112° 59' 22.394" BT

27A 02° 33' 50.987" LS 112° 58' 28.151" BT

28A 02° 33' 30.405" LS 112° 58' 05.133" BT

29A 02° 33' 17.547" LS 112° 57' 58.290" BT

30A 02° 32' 03.469" LS 112° 57' 57.160" BT

KOORDINAT BATAS KANAN

NO LINTANG BUJUR

IB 03° 07' 23.663" LS 113° 06' 33.280" BT

2B 03° 05' 18.802" LS 113° 03' 27.550" BT

3B 03° 05' 02.817" LS 113° 03' 17.921" BT

4B 02° 59' 38.224" LS 113° 02' 58.721" BT

5B 02° 55' 54.652" LS 113° 01' 47.418" BT

6B 02° 53' 14.222" LS 113° 00’ 28.856" BT

7B 02° 51' 48.147" LS 112° 59' 13.955" BT

8B 02° 50’ 09.459" LS 112° 58' 54.053" BT

9B 02° 49' 20.625" LS 112° 58' 23.802" BT

10B 02° 47’ 49.378" LS 112° 56' 45.466" BT

1 IB 02° 47’ 22.888" LS 112° 55' 47.003" BT

12B 02° 47' 00.542" LS 112° 55' 27.280" BT

13B 02° 45' 53.433" LS 112° 54' 59.122" BT

14B 02° 45' 08.652" LS 112° 54' 49.295" BT

15B 02° 44' 33.448" LS 112° 54' 54.543" BT

16B 02° 43' 33.810" LS 112° 55' 43.790" BT

17B 02° 42' 41.362" LS 112° 56' 22.346" BT

18B 02° 42' 00.721" LS 112° 57' 20.598" BT

19B 02° 41' 09.158" LS 112° 57' 56.513" BT

20B 02° 40’ 24.321" LS 112° 58' 17.871" BT

2 IB 02° 37’ 55.968" LS 112° 58' 26.426" BT

22B 02° 36' 21.230" LS 112° 58' 57.842" BT

23B 02° 35' 28.472" LS 112° 59' 44.185" BT

24B 02° 34' 46.012" LS 112° 59' 49.291" BT

25B 02° 34' 24.301" LS 112° 59' 40.522" BT

26B 02° 34' 06.315" LS 112° 59' 24.217" BT

- 11-

27B 02° 33' 48.110" LS 112° 58' 29.804" BT

28B 02° 33' 28.365" LS 112° 58' 07.718" BT

29B 02° 33' 16.708" LS 112° 58’ 01.514" BT

30B 02° 32' 03.419" LS 112° 58' 00.396" BT

2. Titik Koordinat Garis Haluan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit:

NO KODEKOORDINAT ARAH HALUAN

LINTANG BUJUR MASUK KELUAR

1 GHA.l 03° 07’ 25.015" LS 113° 06' 32.380" BT 303° 123°

2 GHA.2 03° 05' 19.954" LS 113° 03' 26.351" BT 328° 123°

3 GHA.3 03° 05’ 03.348" LS 113° 03' 16.316" BT 356° 148°

4 GHA.4 02° 59' 38.530" LS 113° 02’ 57.117" BT 342° 176°

5 GHA.5 02° 55’ 55.258" LS 113° 01' 45.911" BT 333° 162°

6 GHA.6 02° 53' 15.133" LS 113° 00' 27.498" BT 318° 153°

7 GHA.7 02° 51' 48.894" LS 112° 59' 12.454" BT 348° 138°

8 GHA.8 02° 50' 10.070" LS 112° 58’ 52.525" BT 328° 168°

9 GHA.9 02° 49’ 21.672" LS 112° 58’ 22.544" BT 312° 148°

10 GHA.10 02° 47' 50.754" LS 112° 56' 44.561” BT 294° 132°

11 GHA. 11 02° 47' 24.229" LS 112° 55' 46.023" BT 318° 114°

12 GHA.12 02° 47' 01.422" LS 112° 55' 25.892" BT 337° 138 v

13 GHA. 13 02° 45' 53.929" LS 112° 54' 57.574" BT 347° 157°

14 GHA. 14 02° 45' 08.708" LS 112° 54' 47.650" BT 008° 167°

15 GHA. 15 02° 44' 32.757" LS 112° 54' 53.009" BT 039° 188°

16 GHA. 16 02° 43' 32.766" LS 112° 55' 42.546" BT 036° 219°

17 GHA. 17 02° 42' 40.178" LS 112° 56' 21.204" BT 055° 216°

18 GHA. 18 02° 41' 59.549" LS 112° 57' 19.438" BT 035° 235°

19 GHA. 19 02° 41' 08.338" LS 112° 57' 55.109" BT 025° 215

20 GHA.20 02° 40' 23.907" LS 112° 58' 16.274" BT 003° 205°

21 GHA.21 02° 37’ 55.659" LS 112° 58' 24.821" BT 018° 183°

22 GHA.22 02° 36' 20.400" LS 112° 58’ 56.412" BT 041° 198°

- 12-

23 GHA.23 02° 35' 27.771" LS 112° 59' 42.641" BT 006° 221°

24 GHA.24 02° 34' 46.238" LS 112° 59' 47.633" BT 337° 186°

25 GHA.25 02° 34' 25.183" LS 112° 59' 39.131" BT 317° 157°

26 GJA.26 02° 34' 07.721" LS 112° 59' 23.303" BT 288° 137°

27 GHA.27 02° 33' 49.548" LS 112° 58' 28.978" BT 311° 108°

2 GHA.28 02° 33' 29.389" LS 112° 58' 06.428" BT 331° 131°

29 GHA.29 02° 33' 17.128" LS 112° 57’ 59.902" BT 359° 151°

30 GHA.30 02° 32’ 03.444" LS 112° 57' 58.778" BT 359° 179°

3. Titik Koordinat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran:

NO DSI NAMA LINTANG BUJUR

1 4343,5Mensu

Tg.Pandaran03° 09' 38,800" LS 113° 00' 22,250" BT

24337

(K. 1411.85)

Ram tun

Belakang

Serambut

02° 58’ 44.210" LS 113° 02' 53.930" BT

34338

(K.1411.8)

Ramtun

Depan

Serambut

02° 58' 49.800" LS 113° 02' 54.260" BT

4 4338,6

Ramsu

Penuntun

depan

Samuda

02° 52' 39.940" LS 112° 59' 21.350" BT

5 4338,5

Ramtun

Depan

Babirah

02° 53' 47.300" LS 113° 00' 52.030" BT

64342

(K.1411.6)

Ramsu Tg.

Pandaran03° 07' 39.350” LS 113° 03' 16.850" BT

7 4339,4

Ramsu

Pelabuhan

Sampit

02° 32' 21.700" LS 112° 57’ 52.470" BT

8 4339,3

Ramtun

Belakang

Samuda

02° 52' 38.300" LS 112° 59' 19.200" BT

- 13-

9 4339,2

Ram tun

Belakang

Babirahan

02° 53’ 48.410" LS 113° 00' 53.520" BT

10 4340Pelsu Hijau

Teluk Sampit03° 05' 10.000" LS 113° 03' 30.000" BT

11 4341Pelsu Merah

(Gs.Malang)03° 06' 50.000" LS 113° 05' 00.000" BT

4. Titik Koordinat Rencana Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran:

NO DSI NAMA LINTANG BUJUR

1

Pelsu MPMT

Sampit03° 07' 25.015" LS 113° 06' 32.380" BT

2

Pelsu Gosong

Tempurung02° 41' 48.913" LS 112° 57' 15.190" BT

3

Ramsu Merah

Jaya Karet02° 47’ 19.940" LS 112° 55' 33.270" BT

4

Ramsu Hijau

Bapinang02° 49' 41.790" LS 112° 58' 44.930" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 14-

Lampiran IIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan SampitNomor : KM 142 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

SISTEM RUTE DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit,

Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sampit yaitu:

1. Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

Sistem rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

adalah rute dua arah (two way route) akan tetapi di spot-spot tertentu

diberlakukan rute satu arah (one way route) dengan batasan titik

koordinat:

a. 03° 05' 03.348" LS /113° 03' 16.316" BT sepanjang 5,4 NM (lima koma

empat Nautica Miles) ;

b. 02° 53' 15.133" LS /113° 00' 27.498" BT sepanjang 1,9 Nm (satu koma

sembilan Nautica Miles).

2. Kondisi Kedalaman, Lebar, dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sampit

Kedalaman Eksisting 1,3 m (satu koma tiga meter) LWS sampai dengan

22,3 m (dua puluh dua koma tiga meter) LWS, dan panjang Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Sampit 42,3 NM (empat puluh dua koma tiga Nautical

Miles) dan Lebar Alur-Pelayaran 100 m (seratus meter) akan tetapi lebar

Alur Pelayaran di bagian Muara hanya lebar 60 m (enam puluh meter) dan

kedalaman hanya 1,3 m (satu koma tiga meter) sehingga ukuran draf Kapal

3 m (tiga meter) masih mengandalkan kondisi pasang surut;

- 15-

3. Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit sebanyak 11 (sebelas) unit dan rencana penambahan

sebanyak 4 (empat) unit.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 16-

Lampiran IIIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan SampitNomor : KM 142 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

TATA CARA BERLALU LINTAS DI

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal

maka perlu di atur tata cara berlalu lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sampit sebagai berikut:

1. Pemanduan

a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage)

atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan

pelayanan jasa pemanduan kapal;

b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan

normal untuk olah gerak kapal;

c. mengibarkan bendera “G“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;

d. mengibarkan bendera “H“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan

e. mengibarkan bendera “Q“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri,

petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa

kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh

petugas karantina kesehatan (free practique) dan bendera kuning telah

diturunkan.

- 17-

2. Komunikasi

a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana

kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas III Sampit dan Stasiun Radio Pantai (SROP) Sampit

dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (master cable) dengan

tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam

waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di

pelabuhan;

b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor

kepada stasiun Stasiun Radio Pantai (SROP) Sampit melalui channel 67

dan channel 68; dan

c. komunikasi dengan kapal sebelum petugas pandu di atas kapal

dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas

pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain

yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam kondisi normal

1) setelah posisi berada di ambang luar arahkan haluan kapal

mengarah ke pelampung suar MPMT;

2) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar pengenal disarankan

dengan maneuvering speed sampai kapal pandu dapat merapat di

kapal untuk menaikkan petugas pandu;

3) setelah kapal berada di Pelampung Suar MPMT dan kapal

memasuki Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit arahkan

haluan kapal 356° (tiga ratus lima puluh enam derajat) dan dengan

memperhatikan kecepatan arus Muara Sungai Mentaya yang

dominan ke arah Barat pada saat air pasang;

4) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman

sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil guna

untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu

jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;

5) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan,

apabila keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu

yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan persyaratan

kepelautan yang baik;

- 18-

6) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan

untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di

daerah labuh kapal yang sudah disediakan; dan

7) apabila proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan

sudah tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, maka petugas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit

akan menginformasikan ke kapal bahwa petugas pandu akan naik

dan memandu kapal hingga tambat di Pelabuhan.

b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang

Tinggi:

1) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenal disarankan

menggunakan maneuvering speed; dan

2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat,

kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik

(radar/GPS/AIS), dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan

tepat guna.

4. Proses Kapal Keluar

a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit dan/atau

Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III Sampit;

b. meminta informasi ke Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas III Sampit

mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit;

c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur berlayar menuju pelampung

suar terluar (Outer Buoy) MPMT; dan

d. sesampainya di titik naik turun petugas pandu (pilot boarding ground)

petugas pandu turun dan dijemput oleh kapal pandu.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:

1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila

keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu

yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan

yang baik;

- 19-

2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari

tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga

menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamad dengan

penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari

haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;

3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan

merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi

saling mendekati terlalu rapat dengan ketentuan bahwa perubahan

itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini dan tidak mengakibatkan

terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;

4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal

lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan

jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan

seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan

5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan

waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus

mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama

sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana

penggeraknya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar

Meliputi:

1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan

mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal

itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang

berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus

menghindari kapal yang lain;

b) apabila kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan,

maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang

ada di bawah angin; dan

c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah

kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti

apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan,

maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.

- 20 -

2) Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi

yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi

kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi

tempat layar membujur itu berada.

c. Pengaturan Penyusulan Meliputi:

1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari

kapal lain yang sedang disusul;

2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain

dari arah yang lebih besar dari 22,5° (dua puluh dua koma lima

derajat) dibelakang arah melintang yaitu dalam kedudukan

sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada

malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan tetapi

tidak satupun dari penerangan lambungnya;

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah sedang menyusul

kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa

sedang menyusul kapal lain; dan

4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian

tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam

pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban

untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal

tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadap-

Hadapan Meliputi:

1) apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan

berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan

bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus mengubah

haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan

di lambung kirinya;

2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada

apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada

malam hari kapal itu dapat melihat penerangan tiang kapal lain

tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua

penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra

(aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan

- 21 -

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka, kapal itu harus

beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai

angka 1) dan angka 2).

e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi

memotong, apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan

saling memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka

kapal yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar,

dan apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan

kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal

menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal

lain, dan sedapat mungkin melakukan.

Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal meliputi:

1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan

d) kapal layar.

2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan

c) kapal yang sedang menangkap ikan.

3) -kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus

menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan; dan

b) kapal yang olah geraknya terbatas.

4) setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal

yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan

mengizinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman

sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan

- 22 -

5) kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud dalam

angka 4) harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-

benar memperhatikan keadannya yang khusus tersebut.

6. Larangan

a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan under keel cleareance

(UKC) kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari sarat (draft), kecuali atas

izin syahbandar;

b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;

c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan

dari petugas pandu;

d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi

dan situasi:

1) kapal kandas;

2) kapal tubrukan;

3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau

4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.

- 23-

e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu

sesuai dengan ketentuan sistem rute;

f. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di

dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang

sandar/ tender di kapal yang sedang sandar di dermaga atas

pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak

keluar/masuk;

g. kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan

ini; dan

h. membuang sampah, limbah, dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 24 -

Lampiran IVKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan SampitNomor : KM 142 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT

1. Zona Area Alih Muat Kapal (Ship to Ship) Kapal Cargo

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 03° 08' 13.994" LS/113° 05' 11.128" BT

2 03° 07' 53.223" LS/1130 06' 12.500" BT 800 Ha 13.0 - 21.0 Meter3 03° 09' 56.605" LS/113° 06’ 53.829" BT

4 03° 10' 17.378" LS/ 113° 05' 52.456" BT

2. Zona Area Tunggu Kapal (Ship Waiting Area)

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 03° 05' 20.135" LS / 113° 03' 11.980" BT

2 03° 06' 23.664" LS/113° 04' 47.379" BT 608,2 Ha 6.0 -8.1 Meter3 03° 06' 54.142" LS/113° 03' 24.900" BT

4 03° 06' 19.370" LS/ 113° 02' 30.433" BT

3. Zona Area Labuh Kapal CPO dan Cargo

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 02° 44' 29.394" LS/112° 54' 59.090" BT

2 02° 44' 09.215" LS/112° 55' 15.887" BT 13,5 Ha 5.0 - 6.4 Meter3 02° 44' 12.502" LS/112° 55' 20.019" BT

4 02° 44’ 32.852" LS/112° 55' 03.238" BT

- 25 -

4. Zona Area Labuh Kapal Cargo dan BBM

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 02° 32' 15.052" LS/112° 58’ 03.598" BT

2 02° 32' 05.000" LS/ 112° 58' 03.500" BT1,9 Ha 4,9 -6.0 Meter

3 02° 32' 04.948" LS/ 112° 58' 08.702" BT

4 02° 32' 15.000" LS/ 112° 58' 08.800" BT

5. Zona Area Floating Repair

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 02° 31' 35.397" LS/112° 58' 04.372" BT

1,9 Ha 9.0 - 10.0 Meter2 02° 31’ 30.128" LS/ 112° 58' 05.360" BT

3 02° 31' 30.761" LS/ 112° 58' 08.893" BT

4 02° 31' 36.051" LS/1120 58' 07.938" BT

6. Zona Area Emergency

Titik Koordinat Luasan Kedalaman

1 02° 31' 30.762" LS/1120 58' 08.897" BT

1,8 Ha 4.7 - 11.5 Meter2 02° 31' 25.477" LS/112° 58' 09.848" BT

3 02° 31' 26.065" LS/1120 58' 13.355" BT

4 02° 31' 31.384" LS/ 112° 58' 12.428" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

26

Lampiran VKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas; dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan SampitNomor : KM 142 Tahun 2020Tanggal : 8 Juni 2020

PETA ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN SAMPIT

1. Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

- 27 -

2. Peta Batas Alur Satu Arah (One Way) pada Spot Serambut di Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Sampit

- 28 -

3. Peta Batas Alur Satu Arah (One Way) pada Spot Babirah di Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Sampit

- 29 -

4. Peta Zona Area Alih Muat Kapal (Ship to Ship), Zona Area Tunggu Kapal

(Ship Waiting Area) dan Zona Area Labuh Kapal di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Sampit

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI