KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

a.Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembagaperadilan serta untuk merespon keluhan baik yangberasal dari masyarakat, instansi lain maupun dariinternal Pengadilan Tinggi Padang maka perluditunjuk operator yang berkedudukan di kantorPengadila Tinggi Padang;

b.Bahwa tata cara pelaksanaan penanganan

pengaduan sebagaimana dimaksud, MahkamahAgung telah menentukan sebagaimana tersebutdalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentangpedoman pelaksanaan Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan;

c.Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

daftar lampiran surat keputusan ini dipandangcakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman;

2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung;

3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum;

4.Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;

Mengingat

Menimbang

PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANGNOMOR : W3.U/ Tp> /KP/SK/V/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN WHISTLE BLOWINGSYSTEM (WBS) PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

', S.H., M.H

1 001Drs.

Ditetapkan di: PADANGPa<4 Tasiggal : l3 Mei 2020

DANG<t}

Menunjuk hakim dan pegawai yang bertugas untukmenangani pengaduan dan Whistle Blowing System (WBS)pada Pengadilan Tinggi Padang;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yangbersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan denganpenuh tanggung jawab;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapatkekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

Kedua

Pertama

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGIPADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANANPENGADUAN DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)PADA PENGADILAN TINGGI PADANG.

Menetapkan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

080/KMA/SK/VIII/2006tentang pedomanpelaksanaan Pengawasan di lingkungan LembagaPeradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

44/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaanInformasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah AgungRI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik danPedoman Prilaku Hakim dan PetunjukPelaksanaannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8.

CO

^. o03 ^-•

O

m

uoooOlCOoinoo

Q oo03 O< 00

COo(30

OO

<ft!B

oo

(N

in^ uo< oQ

SB 83C uo

cooo

<Q!D2<ft!WE-

2

w03

03i—4ft!

1

OCO O

COoUO

oo

2

o55

Q a

i1̂̂

<

i55

ft.

^ ft,3 HH

0

IO55

CO