PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id fileSiantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, NIK : 1272040207790001,dalam hal ini Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari Halaman 47

P U T U S A N

Nomor :59/PDT/2017PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara

perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H.M.H, Jenis kelamin laki-laki, Umur

37 tahun, Pekerjaan Advokat, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen,

Alamat Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan

Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Republik

Indonesia, NIK : 1272040207790001,dalam hal ini Penggugat telah

memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili Penggugat

dalam perkara ini, dan Penggugat juga telah memilih kediaman hukum

(domicilie) di alamat kantor dari kuasa hukumnya yaitu 1. BINARIS

SITUMORANG, S.H., 2. DAME PANDIANGAN,S.M.H.S.H.M.H. 3.

MARULAM PANDIANGAN,S.H.4. TANJAYA SIDAURUK, S.H. 5.

ROSMAWARI PURBA, S.H. masing-masing Advokat dan Anggota

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kewarganegaraan: Indonesia,

berkantor pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “BINARIS

SITUMORANG, S.H & REKAN” beralamat di Jalan Nias Ujung No. 65

Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar

Provinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar tertanggal 4 April 2016, Nomor : 84/L/ SK/ 2016/ PN.

PMSSelanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;

MELAWAN

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DAERAH (POLDA) SUMATERA UTARA C.Q. KEPOLISIAN

RESOR ( POLRES ) KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Kota

Pematangsiantar, Alamat Kantor : Jalan Sudirman No. 08 Kecamatan

Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI semula TERGUGAT

I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DAERAH (POLDA) SUMATERA UTARA, berkedudukan di

Kota Medan, Alamat Kantor di Jalan Medan – Tanjung Morawa Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, selanjutnya disebut

sebagaiTERBANDING II semulaTERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada

tanggal 8 Maret 2017 Nomor: 59/PDT/2017PT.MDN, Tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan NegeriPematang Siantar

Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms tanggal 4 April 2016dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4

April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 40/ Pdt.G/ 2016/PN. PMS

tertanggal 4 April 2016 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu laki-laki kandung dari Alm.

Pdt. MARINUS PANDIANGAN dengan isterinya Almh. TIORMSI

SILABAN.

2. Bahwa Kakek Penggugat yaitu Alm. PDT. MARINUS PANDIANGAN

meninggal dunia pada tahun 2004 dan Nenek Penggugat yaitu Almh.

TIOROMSI SILABAN meninggal dunia pada tahun 2013.

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Marinus Pandiangan pernah

mendirikan dan membuka sekolah Menengah Tingkat Pertama ( SMP )

dan Sekolah Menengah Tingkat Atas ( SMA ) PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA bekerjasama dengan seorang yang bernama Alm. Pansa

Tampubolon bertempat di Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar

Provinsi Sumatera Utara mulai tahun Ajaran 1951/1952.

4. Bahwa kemudian Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru

SMP dan SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA mengajukan

permohonan kepada Walikota Pematangsiantar pada sekitar tahun 1953

untuk diberikan sebidang tanah untuk Pertapakan sekolah SMP dan SMA

Pendidikan Tjahaja Indonesia dan tanah pertapakan perumahan untuk

tempat tinggal pribadi.

5. Bahwa atas adanya permohonan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku

Pengurus dan Guru sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja

Indonesia tersebut, maka Walikota Pematangsiantar memberikan dua

bidang tanah kosong, yaitu bekas tanah sewa No. 358 Lau Pau Moy

persil No. 98 yang luasnya ditaksir kira-kira : 7.500 M2 ( tujuh ribu lima

ratus meter bujur sangkar ) untuk Tanah Pertapakan sekolah SMP DAN

SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, dan tanah persil No. 98 A

yang luasnya ditaksir kira-kira : 2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar )

untuk Tanah Pertapakan Rumah MARINUS PANDIANGAN yang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


letaknya dahulu dikenal dengan wijk kebun sayur Kp. Keristen Barat dan

sekarang Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar

Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Tanah pertapakan Sekolah SMP dan SMA “PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA“ yaitu tanah persil No. 98 mempunyai batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus.

Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A atas nama Marinus

Pandiangan.

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh

Marga Tampubolon.

Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rencana Jalan Nias Ujung.

Bahwa Tanah pertapakan rumah milik Marinus Pandiangan yaitu

tanah persil No. 98 A mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;

Sebelah Selatan : Sungai ( Bah Sorma )

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh

Marga Tampubolon ;

Sebelah Utara : Tanah Pertapakan sekolah SMP dan SMA

Pendidikan Tjahaja Indonesia yaitu tanah persil No.

98 ;

6. Bahwa kemudian Walikota Pematangsiantar memberikan kepada Alm.

Marinus Pandiangan bukti hak kepemilikan atas kedua bidang tanah

tersebut berupa SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


1000 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama KETUA/

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA untuk tanah persil No.98, dan

SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor 1001 tanggal 12

Agustus 1955 untuk dan atas nama MARINUS PANDIANGAN untuk

tanah persil No. 98 A.

7. Bahwa selanjutnya Gedung sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada

tahun 1955 dan setelah Gedung Sekolah selesai didirikan di atas tanah

persil No. 98 tersebut pada tahun 1955, maka SMP DAN SMA

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA pindah dari Jalan Pangaribuan

Kota Pematangsiantar ke atas tanah persil No. 98 tersebut.

8. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA berlangsung beberapa tahun di atas tanah persil No. 98

SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor 1000 tanggal

12 Agustus 1955 tersebut, ternyata ada terjadi perselisihan antara Alm.

Marinus Pandiangan dengan Alm. Pansa Tampubolon dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan SMP DAN SMA PENDIDIKAN

TJAHAJA tersebut, sehingga operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA tutup atau berhenti pada tahun 1960.

9. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA tutup atau berhenti sejak tahun 1960, maka tanah

pertapakan sekolah yaitu tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000

tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan

dari Alm. Marinus Pandiangan dan kemudian Penguasaan dan

pengawasan tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA

tersebut beralih kepada Para Ahli Waris dari Marinus Pandiangan setelah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Marinus Pandiangan meninggal dunia.

10. Bahwa kemudian Alm. Pansa Tampubolon pernah berusaha untuk

merebut dari kekuasaan Alm. Marinus Pandiangan tanah persil No.

98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas

nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut sejak

tahun 1982 yang lalu.

11. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon telah bersekongkol dengan beberapa

orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari

Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union

Mission Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera

Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota

Pematangsiantar untuk merebut dan menguasai tanah persil No. 98

SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.

12. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon berupaya menguasai tanah persil No. 98


PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut dengan cara pura-pura

membuat dua buah Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16

Oktober 1973.

13. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan versi I bertanggal 16 –

10 - 1973 disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku Eks Wakil

Ketua “YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI )” menyerahkan tanah

seluas kira-kira 7.500 M2 terletak di Jalan Nias Ujung bekas tanah

sekolah “PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA” Pematangsiantar

kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNTUK

DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH2 dllnya.

14. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan versi II bertanggal 16

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Oktober 1973 disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku EKS

WAKIL KETUA JAJASAN/ SATU-SATUNYA PENDIRI “ JAJASAN

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA ( JPTI )” menyerahkan tanah

seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Kampung Kristen, Jalan Nias

Ujung Pematangsiantar, SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955

milik “JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” UNTUK

DIPERGUNAKAN OLEH YAYASAN MASEHI ADVENT HARI

KETUJUH yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Simbolon

No. 6 untuk sekolah dan lain-lain.

15. Bahwa Apabila kedua Surat Penyerahan bertanggal 16 Oktober 1973

dibaca dan diteliti secara cermat, maka kedua Surat Penyerahan

bertanggal 16 Oktober 1973 berkualifikasi sebagai SURAT PALSU DAN

PENIPUAN dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa kedua surat Penyerahan mempunyai tanggal dan

bulan serta tahun yang sama tetapi isi berbeda.

b. Bahwa dalam Surat Penyerahan versi I tanggal 16 Oktober

1973 tidak ada pihak penerima penyerahan, dan dalam surat

penyerahan tersebut disebutkan bahwa Pansa Tampubolon

berkedudukan sebagai Eks Wakil Ketua “YAYASAN CAHAYA

INDONESIA” menyerahkan tanah bekas sekolah “

PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA”

c. Bahwa sementara dalam Surat Penyerahan versi II tanggal 16

Oktober 1973 ada Pihak penerima penyerahan, dan dalam

Surat penyerahan tersebut disebutkan bahwa Pansa

Tampubolon berkedudukan sebagai Eks Wakil Ketua/ Satu-

satunya PENDIRI “JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA ( JPTI ) menyerahkan tanah milik JAJASAN

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.

d. Bahwa tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Jalan Nias

Ujung Pematangsiantar adalah terdaftar atas nama “Ketua/

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” dan bukan milik Pansa

Tampubolon, sehingga Pansa Tampubolon tidak berhak

mengalihkan atau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak

lain.

e. Bahwa tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Jalan Nias

Ujung Pematangsiantar tersebut bukan milik “YAYASAN CAHAYA

INDONESIA” DAN JUGA BUKAN MILIK “JAJASAN

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” SEHINGGA PANSA

TAMPUBOLON TIDAK BERHAK MENGALIHKAN ATAU

MENYERAHKAN TANAH Persil No. 98 SHTS Nomor 1000

tanggal 12 Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 tersebut

dalam kedudukannya baik sebagai Wakil Ketua YAYASAN

CAHAYA INDONESIA MAUPUN SEBAGAI WAKIL JAJASAN


f. Bahwa “ YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH “ yang

disebut sebagai “PEMAKAI “ tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2

tersebut tidak pernah ada berdiri atau Yayasan itu adalah yayasan

fiktip.

16. Bahwa kemudian beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan

Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West

Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)

Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


6 Kota Pematangsiantar SILIH-BERGANTI MENGAKU-NGAKU DIRI

SEBAGAI PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI

KETUJUH dan memperalat kedua Surat Penyerahan di bawah

tangan bertanggal 16 Oktober 1973 tersebut untuk menyerobot dan

menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA tersebut.

17. Bahwa sebenarnya YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

adalah YAYASAN FIKTIP, karena Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh

yang disebut dalam kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16

Oktober 1973 tersebut, tidak pernah ada berdiri secara sah menurut

hukum di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar pada tahun 1973

atau sebelum tahun 1973, sehingga pembuatan kedua surat

penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut hanya

merupakan suatu akal-akalan dan atau tipu daya dari Alm. Pansa

Tampubolon bersama beberapa orang oknum pengurus dari

Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan

Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh

Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di

Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menyerobot dan

menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus

1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.

18. Bahwa sebenarnya kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16

Oktober 1973 tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerobot dan

menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus

1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut,

karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tersebut berkualifikasi

surat palsu dan Surat Penyerahan di bawah tangan tersebut adalah batal

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


demi hukum karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16

Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal

1321 KUH. Perdata.

Bahwa pasal 1320 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : ” untuk

sahnya persetujuan diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka

yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu

perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.”

Bahwa pasal 1321 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : “ tiada

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Bahwa kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober

1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321

KUH. Perdata dan berkualifikasi surat palsu serta batal demi hukum,

dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. bahwa Objek kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal

16 Oktober 1973 tidak halal karena tanah persil No. 98 SHTS

Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas nama

KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA dan bukan atas nama

atau milik dari JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA ( JPTI

) ATAU YAYASAN CAHAYA INDONESIA ( YCI ).

b. Bahwa PANSA TAMPUBOLON JUGA BUKAN SEBAGAI PEMILIK

ATAU PEMEGANG HAK atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama KETUA/

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, sehingga Pansa

Tampubolon tidak berhak menurut hukum untuk menjual atau

meminjamkan dan atau mengalihkan hak atas tanah persil No. 98


PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut kepada pihak lain atau

pihak ketiga, dan oleh karena itu Unsur “ SUATU SEBAB YANG

HALAL” tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah

tangan tanggal 16 Oktober 1973.

c. Bahwa Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai

Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah

tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktip, sehingga

Yayasan Fiktip tersebut bukan sebuah Subjek Hukum yang dapat

bertindak di dalam dan di luar hukum ( non persona standi in

judicio ), dan oleh karena itu Unsur “SEPAKAT” tidak terdapat dalam

kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.

d. Bahwa akibat Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut

sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan

di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktip,

maka kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober

1973 adalah berkualifikasi Surat palsu SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM PASAL 263 AYAT (1) KUH. PIDANA.

19. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan telah pernah mengadukan kepada

Pihak Kepolisian Resort Simalungun sejak tahun 1984 perihal

pembuatan dan penggunaan kedua surat penyerahan di bawah tangan

tanggal 16 Oktober 1973 yang berkualfikasi surat palsu tersebut,

sehingga Alm. Pansa Tampubolon dan para oknum pengurus dari

Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan


Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di

Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar, tidak pernah lagi

menggunakan kedua surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16

Oktober 1973 yang berkualifikasi surat palsu tersebut sejak tahun 2004

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


untuk menyerobot dan mengusai tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA tersebut.

20. Bahwa tetapi kemudian Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan

Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West


Daerah Sumatera Kawasan Utara periode 2011-2015 dengan cara

mengaku-ngaku diri sebagai Pengurus “YAYASAN MASEHI ADVENT

HARI KETUJUH”,telah berupaya kembali melakukan penyerobotan

dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan

Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar

Provinsi Sumatera Utara tersebut sejak tahun 2012 hingga sampai

sekarang, sehingga Penggugat bersama Pengurus YAYASAN

PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( d/ h. JAJASAN PENDIDIKAN

TJAHAJA INDONESIA/ JPTI ) melakukan pencegahan dan pelarangan

atas adanya upaya penyerobotan dan penguasaan tanpa hak yang

dilakukan oleh Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari

Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union

Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera

Kawasan Utara tersebut.

21. Bahwa Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni

Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission

Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan

Utara periode 2011- 2015 dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai

Pengurus “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” telah

berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas

nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang terletak di

Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan

Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan cara

membangun Bangunan baru tanpa ada Surat Ijin Mendirikan

Bangunan ( SIMB ) dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan juga

tanpa ada persetujuan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN

CAHAYA INDONESIA (JPTI ) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus

Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/ SMA PENDIDIKAN TJAHAJA

INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil

No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

22. Bahwa dalam upaya melakukan penyerobotan dan atau penguasaan

tanpa hak atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000

tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja

Indonesia tersebut, maka Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan

Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia

Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah

Sumatera Kawasan Utara periode 2011- 2015 juga berupaya

mengelabui para pejabat pemerintah di Kota Pematangsiantar dan

pejabat Pemerintah Republik Indonesia lainnya dengan cara

memanipulasi isiPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620

K / SIP/ 1988 dimana Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan



Daerah Sumatera Kawasan Utara periode 2011- 2015 MENDAKU (to

claimed ) DAN MENGAKU BAHWA PIHAK PENGGUGAT DALAM

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988

TERSEBUT ADALAH “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


(GMAHK), PADAHAL SEBENARNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988 DISEBUTKAN SEBAGAI

PIHAK PENGGUGAT ADALAH “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI

KETUJUH.”

23. Bahwa YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH tidak sama

dengan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH ( GMAHK ), dan

Para Pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh

Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission

Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan

Utara TIDAK BENAR MERANGKAP SEBAGAI PENGURUS DARI

“YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” sehingga Para

Pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni



Utara, telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaiman diatur

dan diancam hukuman dalam pasal 378 KUH.Pidana menggunakan

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988

untuk menyerobot tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.

24. Bahwa Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni



Utara juga membuat pengaduan bersifat memfitnah secara tertuliske

berbagai instansi pemerintahdimana dalam surat pengaduan tertulis

tersebut disebutkan bahwa Penggugat dan Pihak Ahli Waris yang

lain dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/ SMA

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, TELAH BERUSAHA MEREBUT

DAN MENGUASAI TANPA HAK TANAH persil No. 98 SHTS Nomor

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Perkumpulan Penginjilan


Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventis)

Daerah Sumatera Kawasan Utara, pada hal tanah persil No. 98

SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas

nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang Pendirinya

adalah Alm. MARINUS PANDIANGAN.

25. Bahwa sebenarnya Perkumpulan atau Lembaga “GEREJA MASEHI

ADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) “ tidak pernah ada berdiri di

Indonesia, tetapi Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni

Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of

Seventh Day Adventist) pernah mendirikan sebuah Perkumpulan

Gereja sejak tahun 1987 dengan nama “GEREJA MASEHI ADVENT

HARI KETUJUH DI INDONESIA”sesuai dengan Akta Notaris No. 59

tanggal 28 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi,

S.H. di Jakarta.

26. Bahwa lembaga atau perkumpulan keagamaan yang berkantor di

Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar adalah Perkumpulan

Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West


Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT

HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN

UTARA.”

27. Bahwa “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” TIDAK

BENAR PERNAH ADA BERDIRI DAN BERKANTOR di Jalan

Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar baik pada tahun 1973

maupun sebelum tahun 1973 sebagaimana disebutkan dalam Surat

Penyerahan tertanggal 16 Oktober 1973 tersebut.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


28. Bahwa atas adanya upaya dari beberapa oknum pengurus Perkumpulan





UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota

Pematangsiantar tersebut menduduki dan menguasai sebagaian

tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik

Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka Pengurus

YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli

Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau

pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 melarang dan mencegah oknum pengurus

Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia


Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA

MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH

SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon

No. 6 Kota Pematangsiantar untuk mendirikan bangunan di atas persil

No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/

Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.

29. Bahwa Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI

) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI

dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi

pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 juga telah membuat surat keberatan

kepada Walikota Pematangsiantar agar Walikota Pematangsiantar tidak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


memberikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( SIMB) di atas tanah persil

No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/

Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut untuk dan atas nama

Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia


Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA

MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH

SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon

No. 6 Kota Pematangsiantar.

30. Bahwa atas adanya surat keberatan dari Pengurus YAYASAN

PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli Waris dari

Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau

pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 kepada Walikota Pematangsiantar, maka Walikota

Pematangsiantar tidak pernah memberikan Surat Ijin Mendirikan

Bangunan ( SIMB) di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000

tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia

tersebut kepada Oknum Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist

Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West Indonesia Union

Mission Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera

Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI

INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA” yang

berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar.

31. Bahwa walaupun tidak ada Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( SIMB )

di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955

milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut dari Walikota

Pematangsiantar tetapi ternyata Oknum Pengurus Perkumpulan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA






UTARA” periode 2011 – 2015 tetap berupaya mendirikan bangunan

di atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.

32. Bahwa akibat adanya Tindakan Pencegahan dan Pelarangan dari

Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan

Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari

SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik

atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000

tanggal 12 Agustus 1955 terhadap upaya Para Pengurus Perkumpulan


Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist )

Daerah Sumatera Kawasan Utara membangun atau mendirikan

bangunan baru tanpa hak di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor

1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia

tersebut, MAKA BENTROKAN DAN PERTENGKARAN TELAH

TERJADI BEBERAPA KALI ANTARA Para Pengurus Perkumpulan



Daerah Sumatera Kawasan Utara DENGAN PENGURUS YAYASAN

PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli Waris

dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA


PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


33. Bahwa BENTROKAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli

Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA

PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA DENGAN Para Pengurus

Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat

(The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day

Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara, TELAH TERJADI

KEMBALI di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut PADA

HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL 2014 MULAI PUKUL 10 WIB

SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB.

34. Bahwa beberapa orang oknum Pengurus dan anggota Jemaat dari

Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan


Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara bersama-sama

dengan puluhan Murid SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar

MELAKUKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH

DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

CAHAYA INDONESIA ( YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.

98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan

Tjahaja Indonesia tersebut PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL

2014 MULAI PUKUL 10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB.

35. BAHWATINDAKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS

TANAH DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

CAHAYA INDONESIA (YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.


Tjahaja Indonesia YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28

APRIL 2014 MULAI PUKUL 10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


TERSEBUT, DISAKSIKAN OLEH KOMISARIS POLISI D. ARUAN

SELAKU WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ) PADA WAKTU ITU DAN JUGA

DISAKSIKAN PULUHAN PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) YANG MENDAMPINGI

KOMISARIS POLISI D. ARUAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA.

36. BAHWA PADA AWALNYA KOMISARIS POLISI D. ARUAN SELAKU

WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR

(TERGUGAT I) TELAH MEMERINTAHKAN BEBERAPA PETUGAS

KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I )

UNTUK MEMBAWA Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist

Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union

Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera

Kawasan Utara yang ada di tempat kejadian perkara ke Kantor

KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I)

untuk membicarakan persoalan yang ada dengan Pihak Penggugat

dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI),

TETAPI KOMISARIS POLISI D. ARUAN MENERIMA TELEPON

SECARA TIBA-TIBA DARI SESEORANG, DAN SETELAH

KOMISARIS POLISI D. ARUAN MENERIMA TELEPON TERSEBUT,

MAKA KOMISARIS POLISI D. ARUAN MEMANGGIL KEMBALI

PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR

(TERGUGAT I ), SEHINGGA PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ) TIDAK JADI MEMBAWA Para

Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia


Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di tempat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


kejadian perkara ke Kantor KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I).

37. Bahwa setelah PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) TIDAK JADI MEMBAWA Para

Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia


Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di tempat

kejadian perkara ke Kantor KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ), maka ParaPengurus dan

Anggota Jemaat Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni

Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of

Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di

tempat kejadian perkara bersama-sama dengan puluhan Murid SMP

dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar MELAKUKAN PERUSAKAN

TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH DAN TANAMAN MILIK

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI )

YANG ADA DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal

12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.

38. BAHWA PENGGUGAT MEMINTA BERULANGKALI KEPADA

KOMISARIS POLISI D. ARUAN SELAKU WAKIL KEPALA

KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I )

DAN PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR

(TERGUGAT I ) UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENGAMANAN

DAN MENINDAK PARA PELAKU PERUSAKAN SESUAI KETENTUAN

HUKUM YANG BERLAKU, TETAPI KOMISARIS POLISI D. ARUAN

SELAKU WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA

PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) DAN PETUGAS KEPOLISIAN

RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR ( TERGUGAT I) TIDAK

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


MENGHIRAUKANNYA DAN MALAH MEMBIARKAN PERUSAKAN

TERUS BERLANJUT, SEHINGGA PAGAR PEMBATAS TANAH DAN

TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA

INDONESIA TERSEBUT RUSAK SEMUA.

39. Bahwa setelah ParaPengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari

Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission


Utara yang ada di tempat kejadian perkara bersama-sama dengan

puluhan Murid SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar SELESAI

MELAKUKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH

DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

CAHAYA INDONESIA (YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.


Tjahaja Indonesia tersebut, maka Penggugat berupaya membuat

Laporan dan Pengaduan pada Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian

Terpadu ( SPKT ) di Kantor Tergugat I sekira pukul 15 WIB atas

terjadinya Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama tersebut,

tetapi ternyata Petugas SPKT di Kantor Tergugat I tidak ada yang

bersedia menerima Laporan dan Pengaduan dari Penggugat.

40. Bahwa akibat Penggugat tidak diterima membuat Laporan dan

Pengaduan atas atas terjadinya Tindak Pidana Kekerasan secara

bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN


INDONESIA YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL

2014 TERSEBUT, maka Penggugat membuat Laporan dan

Pengaduan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (

SPKT ) pada kantor Tergugat II di Medan pada hari selasa tanggal 29

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


April 2014 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/

SPKT II tanggal 29 April 2014.

41. Bahwa Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT )

pada kantor Tergugat II di Medan baru bersedia menerima Laporan

dan Pengaduan Penggugat setelah Penggugat menunjukkan Hasil

Rekaman Vidio atas peristiwa terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

secara bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN



2014 TERSEBUT dan Penggugat juga menyerahkan alat bukti surat

lainnya sebagai bukti permulaan.

42. Bahwa setelah Laporan dan Pengaduan Penggugat diterima oleh

Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) pada kantor

Tergugat II di Medan, maka Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian

Terpadu (SPKT) pada kantor Tergugat II memberikan

SURAT TANDA TERIMA PENGADUAN DAN LAPORAN ( STTPL )

Nomor : 501/IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 kepada

Penggugat, dan SURAT TANDA TERIMA PENGADUAN DAN

LAPORAN (STTPL ) nomor : 501/IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April

2014 diberikan kepada Penggugat sebagai bukti bahwa Pengaduan

dan Laporan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum acara

pidana yang berlaku di Indonesia.

43. Bahwa kemudian Tergugat II melimpahkan Laporan dan Pengaduan

Penggugat kepada Tergugat I untuk dilakukan penyidikan selanjutnya,

dan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebut

dilakukan oleh ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada

Tergugat I.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


44. Bahwa ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I,

telah memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dimintai keterangan

atas adanya Laporan dan Pengaduan Penggugat tanggal 29 April 2014

tersebut, dan ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada

Tergugat I juga telah meminta Penggugat membawa alat bukti surat dan

saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

secara bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN



2014 TERSEBUT.

45. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Alat Bukti Surat dan Saksi-saksi

serta Rekaman Vidio atas Peristiwa Tindak Pidana Kekerasan secara

bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN



2014 TERSEBUT sesuai permintaan dari Erikson Siahaan selaku

Penyidik Pembantu pada Tergugat I, sehingga Laporan dan

Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai lebih

dari dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam

pasal 184 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

46. BAHWA SETELAH ERIKSON SIAHAAN SELAKU PENYIDIK

PEMBANTU PADA TERGUGAT I MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAS

LAPORAN DAN PENGADUAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

TERSEBUT, MAKA PENYIDIK PEMBANTU ERIKSON SIAHAAN

PERNAH MENGATAKAN KEPADA PENGGUGAT BAHWA LAPORAN

DAN PENGADUAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT

DILANJUTKAN PENYIDIKANNYA KARENA “MOTIF” TERJADINYA

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG

DILAKUKAN OLEH PARA TERSANGKA TERSEBUT ADALAH AKIBAT

DARI ADANYA PERSENGKETAAN TANAH,SEHINGGA PERBUATAN

YANG TIMBUL DARI ADANYA SUATU PERSENGKETAAN ATAS

TANAH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA HUKUM KARENA

TINDAKAN PARA PELAKU PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA

TERSEBUT ADALAH SUATU UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK

ATAS TANAH SENGKETA.

47. Bahwa Penggugat mengajukan bantahan dan keberatan kepada Erikson

Siahaan selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I atas kesimpulannya

untuk menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan

Penggugat tersebut, dan Penggugat mengatakan bahwa pendapat

Penyidik Pembantu Erikson Siahaan yang menyatakan PERBUATAN

YANG TIMBUL DARI ADANYA SUATU PERSENGKETAAN ATAS

TANAH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA HUKUM KARENA

TINDAKAN PARA PELAKU PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA

TERSEBUT MERUPAKAN SUATU UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK

ATAS TANAH SENGKETA ADALAH SUATU PENDAPAT YANG

KELIRU DAN TIDAK BENAR MENURUT HUKUM KARENA

SESEORANG TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI ( EIGENRICHTIG

) MENURUT HUKUM UNTUK MEMPERTAHANKAN HAKNYA

TERHADAP ORANG LAIN, TETAPI SESEORANG ITU HARUS

MENEMPUH SALURAN HUKUM YANG DIATUR DALAM UNDANG-

UNDANG.

48. Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat I dan

kepada Erikson Siahaan sebagai alat bukti untuk mendukung

bantahan Penggugat atas kesimpulan dari Penyidik Pembantu

Erikson Siahaan tersebut yaitu Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958 yang berbunyi sebagai

berikut : Perbuatan merusak rumah orang lain yang didirikan di atas

tanah miliknya Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa untuk

mempertahankan hak miliknya, tidak menghilangkan

pertanggungan jawab kepidanaan, dari sebab apabila mereka

merasa ada hak atas tanah tersebut, maka mereka dapat

mempertahankan hak itu dengan secara lain apabila hak itu

diganggu atau diperkosa oleh orang lain, misalnya dengan

melaporkan gangguan atau perkosaan itu kepada alat-alat Negara

yang berwenang mengambil tindakan dalam perkara itu, akan tetapi

Terdakwa-Terdakwa dilarang untuk merusak sendiri rumah tersebut

dan dan perbuatan mana merupakan kejahatan yang diatur oleh

pasal 406 KUH.Pidana.”

49. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan secara resmi dengan Surat

tertulis Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal

15 Maret 1958 tersebut kepada Tergugat I dan kepada Erikson Siahaan

selaku penyidik pembantu pada Tergugat I sebagai Alat Bukti Tambahan

atas Laporan dan Pengaduan yang diajukan Penggugat tersebut.

50. Bahwa Setelah Penggugat menyerahkan secara resmi Putusan

Mahkamah Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958

tersebut kepada Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku Penyidik

Pembantu pada Terguat I atas Laporan dan Pengaduan Penggugat,

maka Penggugat mendesak Tergugat I untuk menindak lanjuti penyidikan

atas Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebut guna diserahkan

kepada Penuntut Umum untuk penuntutannya.

51. Bahwa setelah Penggugat mendesak sdr. Erikson Siahaan selaku

Penyidik Pembantu pada Tergugat I untuk menindak lanjuti penyidikan

atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sebagaimana mestinya

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


ternyata Tergugat I mengirim kepada Penggugat sebuah Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/

52/ II/ 2016/ Reskrim, tanggal 15 Pebruari 2016 yang isi pokoknya

sebagai berikut : “ BERSAMA INI DENGAN HORMAT

DIBERITAHUKAN BAHWA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP

PERKARA YANG SAUDAR LAPORKAN, PENYIDIK TELAH

MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG MAKSIMAL NAMUN

DEMIKIAN HASIL PENYIDIKAN TELAH MENYIMPULKAN PERKARA

TERSEBUT TIDAK CUKUP BUKTI, MAKA UNTUK KEPASTIAN

HUKUM PERKARA TERSEBUT DIHENTIKAN.”

52. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I

menghentikan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat

tersebut, karena Tindakan Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku

Penyidik Pembantu pada Tergugat I menyatakan Laporan dan

Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai cukup

bukti adalah tidak tepat menurut hukum dan Tindakan Tergugat I

menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat

tersebut adalah suatu perbuatan yang berindikasi manipulasi

hukum yang berkualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum oleh

Penyelenggara Negara atau Pemerintahan ( onrechtmatige

overheidsdaad ), karena Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku

Penyidik Pembantu pada Tergugat I tidak pernah menyebutkan secara

jelas kepada Penggugat tentang alat bukti apa yang tidak dapat diajukan

oleh Penggugat untuk membuktikan Peristiwa Tindak Pidana Perusakan

secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Tersangka dalam

Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada

Tergugat II.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


53. Bahwa semula Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku Penyidik

Pembantu pada Tergugat I menyatakan bahwa Laporan dan Pengaduan

yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti penyidikannya

karena Motif Perusakan bersumber dari adanya persengketaan tanah,

tetapi setelah Pengugat mengajukan Alat Bukti Putusan Mahkamah

Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958 untuk

membantah pendapat Penyidik Pembantu Erikson Siahaan tersebut

ternyata Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku penyidik

pembantu pada Tergugat I membuat alasan lain yaitu “ TIDAK

CUKUP BUKTI” untuk tidak melakukan penyidikan sebagaimana

mestinya terhadap Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh

Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I dan atau Erikson Siahaan

selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I jelas sengaja mencari-

cari alasan yang tidak benar menurut hukum untuk tidak melakukan

penyidikan sebagaimana mestinya atas Laporan dan Pengaduan

yang diajukan Penggugat dengan menyalahgunakan wewenangnya

selaku penyidik untuk menghindarkan Para Tersangka dari

penindakan hukum.

54. Bahwa tindakan Tergugat I menghentikan penyidikan atas Laporan dan

Pengaduan Penggugat tersebut dengan alasan “tidak cukup bukti”

adalah Suatu alasan yang tidak benar menurut hukum dan bertentangan

dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena Penggugat telah

menyerahkan ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI SERTA

REKAMAN VIDIO ATAS PERISTIWA TINDAK PIDANA PERUSAKAN

SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP BARANG-BARANG MILIK

PENGGUGAT YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL

2014 TERSEBUT, SEHINGGA LAPORAN DAN PENGADUAN

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


PENGGUGAT TELAH DIDUKUNG LEBIH DARI DUA ALAT BUKTI

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 AYAT (1) KUHAP.

55. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan Penyidikan

atas Laporan dan Pengaduan Penggugat Nomor Pol. : LP/ 501/ IV/ 2014

SPKT/ II tanggal 29 April 2014, telah bertentangan dengan kewajiban

Hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku Penyidik yang wajib mencari

Alat Bukti guna lengkapnya Berkas Penyidikan.

56. Bahwa Laporan dan Pengaduan Penggugat telah didukung lebih dari dua

jenis alat bukti, maka Tindakan Tergugat I dan Tergugat II

menghentikan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat

tersebut adalah suatu tindakan yang tidak sah menurut hukum dan batal

demi hukum, sehingga Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk

melanjutkan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat

Nomor Pol. : LP/ 501/ IV/ 2014 SPKT/ II tanggal 29 April 2014 tersebut,

dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/

52/ II/ 2016/ Reskrim, tanggal 15 Pebruari 2016.

57. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak

mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan

yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat

dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada

Perlawanan ( verzet ) atau Banding maupun Kasasi.

58. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Para

Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau

tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam

perkara ini.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat

memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan

mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat

untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna

didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar

putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan penyidikan

atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi

Nomor : LP/ 501/ IV/2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 adalah suatu

3. perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan penyidikan

atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi

Nomor : LP/ 501/ IV/2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 tidak sah menurut

hukum dan batal demi hukum ( absoluut nietig );

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untukmencabut Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/ 52/ II/ 2016/ Reskrim,

tanggal 15 Pebruari 2016;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan Penyidikan atas

Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :

LP/ 501/IV/ SPKT II tanggal 29 April 2014 dan menyerahkan berkas

penyidikan perkara kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan kepada

Pengadilan Negeri guna dilakukan proses peradilan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan ( verzet ) atau banding

maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung

renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Atau: Apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar

berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

NegeriPematang Siantar pada tanggal 10 Oktober 2016, yang menerangkan

bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada

tanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Para Terbanding semula Para Tergugatpada tanggal 26OKtober 2016;

3. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Pembanding semuIa

Penggugat tertanggaI 21 Nopember 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan

PengadiIan Negeri Pematang Siantar pada tanggaI 21 Nopember 2016,

memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum

ParaTerbanding semuIa Para Tergugat pada tanggaI28 Desember 2016;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Para Terbanding

semuIa Para Tergugat tertanggaI 13 Januari 2017 dan di daftarkan di

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Kepaniteraan PengadiIan Tinggi Medan pada tanggal 13 Januari 2017,

kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2017 ;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari

2017, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat

pada tanggal 13 Januari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang

Siantardalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan sebelum berkas perkara dikirimke

Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat teIah

mengajukan memori banding tertanggaI 10 Oktober 2016 terhadap Putusan

Pengadilan NegeriPematang Siantar pada tanggal 4 Oktober Nomor: 40/ Pdt.G/

2016 / PN. Pms, yang pada pokoknya teIah mengemukakan keberatan dengan

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para

Terbanding/ Tergugat I dan II dengan alasan bahwa Para Terbanding

telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ( ONRECHTMATIGE

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


DAAD ) KARENA PARA TERBANDING TIDAK MELAKUKAN

PENYIDIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS LAPORAN DAN

PENGADUAN PEMBANDING YAITU Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/

2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 ATAS TERJADINYA TINDAK

PIDANA PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH DAN

TANAMAN MILIK PEMBANDING DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( YPCI )

YANG ADA DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12

Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut YANG

TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL 2014 MULAI PUKUL

10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB. YANG DILAKUKAN OLEH

beberapa orang oknum Pengurus dan anggota Jemaat dari Perkumpulan

Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West


Daerah Sumatera Kawasan Utara bersama-sama dengan puluhan Murid

SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar.

2. Bahwa Pembanding menggugat Para Terbanding/ Tergugat I dan II

dengan alasan bahwa Para Terbanding telah melakukan Perbuatan

melawan Hukum (ONRECHTMATIGE DAAD), KARENA PARA

TERBANDING TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA

MESTINYA ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN PEMBANDING, yaitu

Laporan Polisi Nomor : LP/ 501/ IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014,

sehingga akibatnya Pembanding telah mengalami atau menderita

kerugian Immateril yang tidak ternilai besarnya, sebab Pembanding

telah dianggap oleh Para Terbanding sebagai PEMBUAT LAPORAN

DAN PENGADUAN PALSU, DAN KEMUDIAN PARA TERBANDING

TELAH MENYATAKAN DALAM JAWABANNYA BAHWA PARA

TERBANDING AKAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


PEMBANDING SEBGAI TERSANGKA PEMBUAT LAPORAN DAN

PENGADUAN PALSU. (vide : Jawaban Para Tergugat/ Para

Terbanding).

3. BAHWA GUGATAN PEMBANDING ADALAH TUNTUTAN AGAR

PENGADILAN MENYATAKAN TINDAKAN PARA TERBANDING YANG

TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS

LAPORAN DAN PENGADUAN PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi

Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 ADALAH

SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( ONRECHTMATIGE DAAD )

DAN OLEH KARENA ITU PERBUATAN PARA TERBANDING

TERSEBUT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM SERTA MENGHUKUM

PARA TERBANDING UNTUK MENERUSKAN PENYIDIKAN SESUAI

KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA ATAS LAPORAN DAN

PENGADUAN PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/

2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014.

4. BAHWA GUGATAN PEMBANDING BUKAN MENGUJI SAH ATAU TIDAK

PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN

PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT

II tanggal 29 April 2014, TETAPI GUGATAN PEMBANDING ADALAH

GUGATAN UNTUK MENUNTUT AGAR PERBUATAN PARA

TERBANDING YANG TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN

SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN

PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/ 501/ IV/ 2014 / SPKT

II tanggal 29 April 2014 DINYATAKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN

MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) OLEH PENGADILAN NEGERI

PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA GUGATAN PENGGGUGAT TIDAK

MASUK KOMPETENSI PRAPERADILAN SEBAGAIMANA DIATUR

DALAM PASAL 77 KUHAP.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


5. BAHWA RUANG LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN YANG

DIATUR DALAM PASAL 77 KUHAP ADALAH KEWENANGAN UNTUK

MENGUJI “ SAH ATAU TIDAK “ SECARA FORMIL ATAU

PROSEDURAL ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN

DAN ATAU SAH ATAU TIDAK PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN ATAU

PENGGELEDEHAN ATAU PENYITAAN, SEHINGGA KEWENANGAN

PRAPERADILAN ADALAH KEWENANGAN UNTUK MENGUJI

KEABSAHAN ( LEGALITY ) DARI SUATU PELAKSANAAN UPAYA

PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK APAKAH SUDAH SESUAI

DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KUHAP SECARA

FORMAL ATAU PROSEDURAL.

6. Bahwa kewenangan untuk mengadili suatu Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum ( onrechtmatige daad ) berdasarkan ketentuan pasal

1365 KUH. Perdata adalah Kewenangan ( competentie ) dari Hakim

Peradilan Perdata ( privat rechter ), karena Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatige daad ) adalah Gugatan untuk menguji

atau menilai apakah suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan

melawan hukum atau tidak secara hukum materil, SEHINGGA

GUGATAN ATAS PERBUATAN MELAWAN ( ONRECHTMATIGE DAAD )

TIDAK MASUK KEWENANGAN (COMPETENTIE ) PRAPERADILAN

YANG DIATUR DALAM PASAL 77 KUHAP.

7. Bahwa pada hakekatnya Para Terbanding telah mengakui secara tegas

dalam Jawabannya bahwa Para Terbanding telah tidak melanjutkan

penyidikan sebagaimana mestinya atas LAPORAN DAN PENGADUAN

PEMBANDING yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT II

tanggal 29 April 2014, sehingga dalil Gugatan Pembanding tentang

adanya Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Para Terbanding/

Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Gugatan Pembanding patut diadili dan diputus oleh Hakim Majelis

Pengadilan Perdata – in casu : Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

8. Bahwa Pembanding merujuk Perkara Perdata Nomor : ……./Pdt-

G/2016/ PN-Jgy. yang diajukan di Pengadilan Negeri Jogyakarta

sebagai contoh dan Perbandingan tentang Perkara Gugatan Perbuatan

melawan hukum yang diajukan terhadap Kepolsian Negara Republik

Indonesia karena Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

memproses Laporan dan Pengaduan Penggugat dalam perkara

perdata tersebut lebih dari dua tahun lamanya.

Bahwa Pengadilan Negeri Jogyakarta menyatakan diri

berwenang mengadili Gugatan Perdata Perbuatan Melawan hukum

tersebut dan Pengadilan Negeri Jogyakarta telah memeriksa dan

mengadili Perkara Perdata tersebut menurut ketentuan Hukum Acara

Perdata.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut di atas, maka

Putusan Sela Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri

Pematangsiantar, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 40/ Pdt-G/2016/ PN-

Pms. telah salah menarapkan hukum atau tidak menarapkan hukum

sebagaimana mestinya, dan Gugatan Penggugat/ Pembanding harus

diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri melalui Proses peradilan

perdata, dan oleh karena itu Putusan Sela Hakim Majelis Persidangan/

Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 40/

Pdt-G/2016/ PN-Pms. Patut dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut, maka

Pembanding memohon agar Bapak Ketua / Hakim Majelis Persidangan/

Pengadilan Tinggi Medan berkenaan untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini secara seksama di tingkat banding serta menerima alasan-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


alasan banding ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus perkara ini

dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;-

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal

4 Oktober 2016 Nomor : 40/ Pdt-G/2016/ PN-Pms.;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang

memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat/ Pembanding melalui

proses peradilan perdata ;

2. Memerintahkan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri

Pematangsiantar melanjutkan proses pemeriksaan dan peradilan atas

Gugatan Pengggugat/ Pembanding dalam perkara perdata Nomor : 40 /

Pdt-G/ 2016/ PN-Pms.

3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua

ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini baik di tingkat pertama

dan di tingkat Banding ;

Bahwa apabila Bapak Ketua/ Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan

Tinggi Medan tidak sependapat dengan Alasan-alasan banding yang

diajukan Pembanding dalam Memori Banding ini, maka Pembanding

memohon Bapak Ketua / Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tinggi

Medan memutus perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Banding

ini berdasarkan alasan-alasan hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah

mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan

keberatan sebagai berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa terkait atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori

bandingnya kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati alasan-alasan keberatan Pembanding dalam

memori banding adalah merupakan pengulangan dalil Pembanding baik dalam

gugatan maupun dalam repliknya, tidak ada hal-hal yang baru yang telah

dijawab oleh Terbanding I dan II baik dengan jawaban maupun duplik, dan telah

dinilai Judex factie Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, oleh karena itu

patut dan beralasan atas hukum keberatan Pembanding dalam memori

bandingnya untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding pada pokoknya, bahwa

Pembanding mengajukan gugatan perdata dengan alasan para Terbanding

telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Terbanding tidak

melakukan penyidikan sebagaimana mestinya atas Laporan dan Pengaduan

Pembanding yaitu Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29

April 2014 atas terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap pagar pembatas

tanah dan tanaman milik Pembanding dalam kedudukan sebagai pengurus

Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) yang ada diatas tanah Persil No.

98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955..... dan seterusnya, sehingga

Pembanding menuntut supaya perbuatan Para Terbanding tersebut dinyatakan

batal demi hukum serta menghukum Para terbanding untuk meneruskan

penyidikan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana atas Laporan Polisi Nomor

:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014;

Bahwa Pembanding bukan menguji sah atau tidak penghentian penyidikan atas

Laporan dan Pengaduan Pembanding sesuai Laporan Polisi Nomor

:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 , tetapi gugatan Pembanding

adalah untuk menuntut agar perbuatan para terbanding yang tidak melakukan

penyidikan sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan Pembanding

tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Pembanding/Penggugat tidak masuk kompetensi praperadilan sebagaimana

diatur dalam pasal 77 KUHAP, karena kewenangan praperadilan adalah untuk

menguji untuk menguji keabsahan (Legality) dari suatu pelaksanaan upaya

paksa yang dilakukan penyidik apakah sudah sesuai ketentuan yang diatur

dalam KUHAP secara formal atau prosedural;

Bahwa sebagaimana subtansi atau pokok gugatan Penggugat/Pembanding

adalah untuk menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum penghentian

penyidikan dengan alasan ” Tidak Cukup Bukti ” (vide petitum gugatan

Pembanding) yang dilakukan Tergugat I terhadap Laporan Polisi Nomor

:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 atas nama Pelapor

MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H. (ic.Penggugat) dengan alasan

bahwa Penggugat telah menyerahkan lebih dari 2 alat bukti sebagaimana

dimaksud Pasal 184 KUHAP untuk mendukung penyidikan laporan polisi

Penggugat/Pembanding, penghentian penyidikan mana telah diberitahukan oleh

Tergugat I kepada Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :B/52/II/2016/Reskrim

tanggal 15 Pebruari 2016.

Bahwa benar Tergugat I/Terbanding telah melakukan penghentian penyidikan

terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014

atas nama Pelapor MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H.

(ic.Penggugat/Pembanding), dengan alasan ”Tidak Cukup Bukti ” dengan

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol.:S-TAP/209-A/X/2015/Reskrim

tanggal 28 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

No.Pol.:SP.Henti Sidik/209/X/2015/Reskrim tanggal 28 Oktober 2015.

Bahwa selain itu atas penghentian penyidikan tersebut, Penggugat/Pembanding

tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding dirugikan atas

penghentian penyidikan Laporan Polisi yang dilaporkan Penggugat/Pembanding

sehingga mengajukan gugatan a quo, sedangkan dalil Pembanding dalam

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


memori bandingnya bahwa akibat penghentian penyidikan yang tidak

semestinya dilakukan Para Terbanding atas laporan dan pengaduan

Pembanding, Pembanding mengalami atau menderita kerugian inmateril yang

tidak ternilai besarnya adalah hal mengada-ada karena hal tersebut tidak

pernah didalilkan Pembanding. Adanya suatu kerugian atas perbuatan melawan

hukum adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu gugatan perbuatan melawan

hukum sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986

tanggal 23 Desember 1987.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut disimpulkan menurut hukum

bahwa materi gugatan Penggugat adalah murni terkait tindakan Tergugat

I/Terbanding yang melakukan penghentian penyidikan terhadap Laporan

Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 atas nama Pelapor

MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H. (ic.Penggugat/Pembanding).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa

praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Hakim praperadilan mempunyai

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan sesuai

dengan ketentuan Undang-undang tentang :

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan.

b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding adalah untuk menyatakan

tidak sah dan batal demi hukum (absoluut nietig) penghentian penyidikan atas

laporan Pembanding sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan

secara limitatif yang bersifat imperatif dari Hakim Praperadilan, bukan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


kewenangan dari Hakim Judex factie Majelis Hakim Perdata yang memeriksa

dan mengadili gugatan a quo;

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Terbanding I atas laporan Polisi

Pembanding adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur

ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP, sehingga tindakan penghentian

penyidikan atas laporan Pembanding bukanlah merupakan perbuatan melawan

hukum;

Bahwa alasan Pembanding bahwa gugatannya bukan menguji sah atau

tidaknya penghentian penyidikan laporan Pembanding melainkan untuk

menuntut agar penyidikan yang tidak semestinya atas laporan Pembanding

dinyatakan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang mengada-

ada dengan memutar balikan fakta, hal ini terlihat dari petitum gugatan

pembanding poin 3 secara tegas meminta supaya tindakan Tergugat I dan

Tergugat II menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat

sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April

2014 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum (absoluut nietig). Maka

dengan fakta ini disimpulkan menurut hukum bahwa gugatan Pembanding

adalah untuk menguji sah atau tidak penghentian penyidikan yang dilakukan

Terbanding I atas laporan dan pengaduan Pembanding, yang sudah barang

tentu adalah kompetensi absolut instansional Hakim Praperadilan sesuai pasal

77 KUHAP .

Bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan upaya paksa yang dapat

dilakukan oleh penyidik (ic. para Terbanding) dengan syarat laporan polisi yang

dilakukan penyidikan adalah tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana

dan atau demi hukum sebagaimana diatur oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP,

dimana pelaksanaan upaya paksa penghentian penyidikan tersebut dapat diuji

keabsahannya melalui pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam

pasal 77 KUHAP.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa dalil Pembanding, bahwa dasar gugatan Pembanding adalah perbuatan

melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata yang tidak

termasuk kompetensi praperadilan pasal 77 KUHAP adalah suatu hal yang

mengada-ada, karena gugatan perbuatan melawan yang diatur pasal 1365 KUH

Perdata adalah perbuatan manusia atau subjek hukum yang mengakibatkan

kerugian materil dan moril kepada subjek hukum lain, sedangkan dalam perkara

a quo ternyata Pembanding tidak mengalami kerugian baik materil maupun

inmateril karena gugatannya adalah meminta menyatakan penghentian

penyidikan laporan polisi Pembanding tidak sah menurut hukum dan batal

menurut hukum oleh karena itu penyidikannya supaya dilanjutkan dan

menyerahkan perkaranya kepada Penuntut umum yang merupakan

kewenangan dari Hakim Praperadilan secara absolut instansional sebagaimana

diatur pasal 77 KUHAP

Bahwa dalil Pembanding bahwa para Terbanding telah mengakui secara tegas

dalam jawabannya bahwa para Terbanding telah tidak melanjutkan penyidikan

sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan Pembanding.... dan

seterusnya sehingga dalil gugatan Pembanding tentang adanya perbuatan

melawan hukum dilakukan Para Terbanding/Tergugat telah terbukti secara sah

dan meyakinkan sehingga gugatan Pembanding patut diadilidan diputus oleh

Hakim Majelis Perdata in casu Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah

merupakan dalil yang mengada-ada dengan memutar balikkan fakta karena

Para terbanding tidak pernah mengakui bahwa para Terbanding telah tidak

melanjutkan penyidikan sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan

Pembanding, pada hal jawaban para Terbanding adalah mengakui telah

menghentikan penyidikan laporan pembanding dengan alasan ”Tidak Cukup

Bukti ” dan penghentian penyidikan telah sesuai ketentuan hukum (KUHAP),

sehingga keberatan Pembanding patulah untuk dikesampingkan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa perbandingan yang diajukan pembanding Putusan Perkara Perdata p

ada Pengadilan Negeri Sleman No.146/Pdt/G/2016/PN-Sleman, dalm hal ini

terlepas benar atau tidak putusan tersebut ternyata adalah terkait tidak

memproses laporan dan pengaduan lebih dari 2 tahun, sudah barang tentu tidak

ada relevansinya dalam perkara a quo dengan alasan bahwa perkara in casu

adalah karena tindakan penghentian penyidikan laporan Pembanding yang

dilakukan Terbanding I, sedangkan penghentian penyidikan tersebut dapat

dilakukan penyidik (para Terbanding) karena diberikan kwenangan oleh pasal 7

ayat (1) huruf I KUHAP dengan mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP;

Bahwa adalah sesuatu hal yang aneh atas keberatan Pembanding atas

putusan Judex factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan

bahwa gugatan Pembanding adalah kompetensi praperadilan, pada hal mana

sarana berbiaya ringan, cepat, sederhana telah disediakan oleh Undang-undang

(KUHAP) untuk menguji keabasahan penghentian penyidikan atas laporan

Pembanding melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83

KUHAP, dengan tidak dipungut biaya perkara, persidangan berlangsung hanya

membutuhkan waktu 7 hari dan tidak ada upaya hukum atas putusan

praperadilan tersebut sehingga dalam waktu tidak lama menikmati hasilnya,

sedangkan dalam perkara a quo membutuhkan biaya, membutuhkan waktu

yang lama baru mendapat putusan karena masih ada upaya hukum banding,

kasasi dan Peninjauan Kembali. Maka perlu dipertanyakan motivasi apa yang

melatarbelakangi, sehingga Pembanding harus ngotot perkara penghentian

penyidikan laporan Pembanding harus diuji melalui gugatan perdata in casu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas telah cukup

membuktikan bahwa subtansi atau pokok gugatan a quo adalah kewenangan

Absolut Instansional dari Hakim Praperadilan, sehingga Majelis Hakim Perdata

yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara in casu, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Hakim untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup

membuktikan bahwa Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar

dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menunjukkan

keprofesionalannya dan kaya akan argumentasi hukum dalam melahirkan

pertimbangannya sehingga patut dan beralasan menurut hukum alasan-alasan

dalam memori banding Pembanding untuk ditolak atau dikesampingkan, oleh

karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan bahwa putusan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 40 /Pdt. G/2016/PN-Pms tanggal

4 Oktober 2016 sudah tepat dan benar maka haruslah dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas sudilah

kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak seluruh dalil-

dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding seraya menjatuhkan

putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 40

/Pdt. G/2016/PN-Pms tanggal 4 Oktober yang dimohonkan banding.

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diatas,

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-

alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim

Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-

materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan

putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para TerbandingsemulaPara

Tergugatyang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri

Pematang Siantartanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Ntgegeri Pematang Siantartanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 /

PN. Pms, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding

berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

Hakim TingkatPertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang

disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka

MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantartanggal 4 Oktober

2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms, yang dimintakan banding tersebut

haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kekuasaan absolut

dikabulkan, maka putusan peradilan Tingkat Pertama adalah putusan akhir,

dengan demikian kalimat putusan sela baik dalam Putusan perkara Nomor:

40/Pdt.G/2016/PN.Pms dan Berita Acara persidangan dalam perkara tersebut

harus dibaca menjadi Putusan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada

di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara

dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR/160 RBg dan ketentuan

hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4

Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari KAMIS tanggal 23 MARET 2017, oleh Kami: LINTON SIRAIT,

SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.,MHdan

AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 8 Maret 2017 Nomor : 59/PDT/2017/PT-MDN, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30

MARET 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hakim Anggota serta PARLINDUNGAN SIAHAAN, SH sebagai Panitera

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak berperkara;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH.,MH LINTON SIRAIT, SH.,MH AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

PARLINDUNGAN SIAHAAN, SH Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Documents

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id fileSiantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, NIK : 1272040207790001,dalam hal ini Penggugat