Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan

dan Jejaring Mutu Pendidikan

Pusat Penjaminan Mutu PendidikanBadan PSDMPK dan PMPKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

B

A

C

MATERI ARAHANEVALUASI PEMENUHAN SNP

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan

Pemenuhan SNP

Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP & Target Pembangunan ke Depan

A. EVALUASI PEMENUHAN SNP

Pemenuhan SNP

CAPAIAN PEMENUHAN SNP

STANDAR NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 5.05STANDAR ISI 5.81STANDAR PROSES 5.49STANDAR PENILAIAN 6.65STANDAR PTK 6.44STANDAR PENGELOLAAN 6.67

SNP 5.94

SD SMP

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PTK

STANDAR PENGELOLAAN

0.002.004.006.008.0010.00

STANDAR NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4.95STANDAR ISI 7.21STANDAR PROSES 5.50STANDAR PENILAIAN 6.76STANDAR PTK 6.49STANDAR PENGELOLAAN 6.75RATA-RATA 6.22

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PTK

STANDAR PENGELOLAAN

0.002.004.006.008.0010.00

5 STD

SKL

10

10

5

5

SKL : > 6,55 STD : < 6,5

SKL : < 6,55 STD : < 6,5

SKL : < 6,55 STD : > 6,5

SKL : > 6,55 STD : > 6,5

MENUJU SNP 2

MENUJU SNP 1 MENUJU SNP 3

SNP> SNP SKL : > 9

5 STD : > 9

STANDAR BOBOT

Y SKL

X1 ISI 20%

X2 PROSES 30%

X3 PENILAIAN 15%

X4 PTK 25%

X5 PENGELOLAAN 10%

merupakan dua komponen terbesar yang berkontribusi terhadap capaian SKL

PENDEKATAN PENGELOMPOKAN

KELOMPOK Y X

MENUJU SNP 1 Y<65% ∑n.X/n<65%MENUJU SNP 2 Y>65% ∑n.X/n<65%MENUJU SNP 3 Y<65% ∑n.X/n>65%SNP Y>65% ∑n.X/n>65%DI ATAS SNP Y>85% ∑n.X/n>85%

KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP

SD SMP

MENUJU SNP 1

MENUJU SNP 2

MENUJU SNP 3

SNP DI ATAS SNP0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000 74624

2547

37845

17020

334

56.4%

1.9%

28.6%

12.9% 0.3%

MENUJU SNP 1MENUJU SNP 2MENUJU SNP 3SNPDI ATAS SNP

MENUJU SNP 1

MENUJU SNP 2

MENUJU SNP 3

SNP DI ATAS SNP0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000 13255

220

9800

2491

54

51.3%

0.9%

38.0%

9.6% 0.2%

MENUJU SNP 1MENUJU SNP 2MENUJU SNP 3SNPDI ATAS SNP

Sebagian besar Sekolah di Indonesia masih memiliki capaian “Menuju SNP 1” hanya kurang dari 15% SD dan SMP yang memiliki capaian SNP atau di atas SNP

CAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN

SD

SMP

Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif

7.46

Lulusan menunjukkan karakter 6.26

Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis 5.16

Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun

4.76

Prestasi siswa/lulusan 1.60

- 2 4 6 8 10

Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif 6.57

Lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain) 5.61

Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun 4.96

Lulusan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 4.95

Prestasi siswa/lulusan 2.67

0 2 4 6 8 10

BAIK BAIK SEKALI

Proses Pembelajaran di Sekolah belum menjamin capaian kompetensi lulusan/siswa sesuai dengan SNP

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

SD SMP

PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik

PBM mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun

PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku

Penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi yang diukur

Guru dan kepala sekolah dapat dijadikan teladan oleh siswa

Semua guru dan komponen sekolah ikut terlibat dalam pelaksanaan program sekolah yang dimuat dalam perencanaan

Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang dipahami oleh semua komponen sekolah

Penilaian dilakukan secara holistik dan berkesinambungan untuk efisiensi PBM

RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL dan standar isi serta memenuhi aspek kualitas

Guru dan tenaga pendidikan profesional dalam bidangnya

Pelaksanaan perencanaan sekolah dievaluasi berdasarkan capaian indikator

Kepala sekolah melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk peningkatan mutu sekolah

Kepala sekolah melakukan supervisi kualitas PBM dan memberikan saran perbaikan

- 2 4 6 8 10

3.09 3.11

3.95 4.39 4.70 5.09

5.60 5.64 5.78 5.99 5.99 6.14 6.41 6.42 6.44 6.73 6.83 7.05 7.10 7.12 7.23 7.27

7.84 7.97 8.02 8.07

BAIK BAIK SEKALI

PBM mengembangkan kreatifitas peserta didik

Komite berkontribusi efektif terhadap peningkatan mutu sekolah

PBM mengembangkan budaya dan kemandirian belajar

Penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi yang diukur

PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku

Guru dan kepala sekolah dapat dijadikan teladan oleh siswa

PBM mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun

Kurikulum disusun secara logis dan sistematis

Semua guru dan komponen sekolah ikut terlibat dalam pelaksanaan program sekolah yang dimuat dalam perencanaan

Evaluasi dilakukan berdasarkan penjaminan mutu

Suasana akademik di sekolah mendukung pembelajaran (kondusif)

Interaksi guru-siswa mendukung efektifitas PBM

Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang dipahami oleh semua komponen sekolah

Materiajar sesuai dengan kurikulum nasional

RPP yang dikembangkan sesuai dengan SKL dan standar isi serta memenuhi aspek kualitas

PBM mengembangkan karakter jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain

Pelaksanaan perencanaan sekolah dievaluasi berdasarkan capaian indikator

Guru menganalisis hasil penilaian utk perbaikan PBM

Materi ajar sesuai dengan SKL (membentuk karakter, mengembangkan kreatifitas, mengembangkan kemampuan komunikatif, mengembangkan budaya dan kemampuan belajar)

Guru dan tenaga pendidikan profesional dalam bidangnya

Penilaian dilakukan secara holistik dan berkesinambungan untuk efisiensi PBM

Kepala sekolah melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk peningkatan mutu sekolah

Kepala sekolah melakukan supervisi kualitas PBM dan memberikan saran perbaikan

Penilaian dilakukan dengan menerapkan aspek keadilan, transparansi dan akuntabilitas

Sekolah memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas, mencakup peningkatan PBM, tenaga kependidikan, dan sarpras; yang dijalankan secara konsisten

Materi ajar relevan dengan kebutuhan siswa

2.87 2.88 3.13

4.43 5.39 5.56 5.74 5.88 6.05 6.19 6.21 6.37 6.60 6.89 7.05 7.21 7.21 7.31 7.33 7.43 7.75 7.96 8.10 8.12 8.43 8.74

BAIK BAIK SEKALI

Proses Pembelajaran dan Penilaiaan Pendidikan oleh sekolah masih memiliki kinerja rendah dan merupakan faktor yang mempengaruhi capaian kompetensi lulusan/siswa

s

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

SD SMP

Kalimantan TengahSulawesi Barat

PapuaPapua Barat

Sumatera SelatanKalimantan Selatan

LampungKalimantan Barat

BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur

JambiSulawesi Selatan

Maluku UtaraSulawesi Tengah

AcehSumatera UtaraKepulauan Riau

MalukuRiau

Jawa TimurBanten

Sulawesi UtaraNusa Tenggara Barat

Sumatera BaratJawa Tengah

Kepulauan Bangka BelitungJawa BaratDki JakartaGorontalo

BaliDi Yogyakarta

0 2 4 6 8 10

5.265.395.425.485.535.545.575.575.625.645.655.665.695.725.735.745.795.915.925.966.026.046.056.056.056.076.126.166.176.206.346.52

Nasional (5,94)

Kalimantan TengahPapua

BengkuluPapua Barat

AcehSumatera Selatan

Sulawesi BaratLampung

Kalimantan BaratKalimantan Selatan

JambiKepulauan Riau

Sulawesi TengahKalimantan Timur

Maluku UtaraSulawesi Tenggara

BantenMaluku

Sulawesi SelatanSumatera UtaraSulawesi Utara

GorontaloKep. Bangka Belitung

RiauNusa Tenggara Barat

Sumatera BaratJawa Barat

Jawa TengahJawa TimurDKI Jakarta

BaliDI Yogyakarta

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

0 2 4 6 8 10

5.575.645.715.795.835.845.865.875.905.925.945.945.965.975.996.066.096.116.116.146.156.176.196.226.316.346.396.416.446.586.696.76

Nasional (6,22)

BAIK BAIK SEKALI BAIK BAIK SEKALI

Tidak terlalu signifikan rata-rata kualitas pemenuhan SNP di setiap provinsi

11

Rata-rata capain mutu pendidikan di Indonesia

masih “sangat bervariasi dan berada dibawah

Standar Nasional Pendidikan”. Perlu dilakukan

“inovasi” dalam meningkatkan mutu yang

“komprehensif” dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan

Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sumber: Badan PSDMPK dan PMP, Diolah oleh Bappenas

• Nilai uji kompetensi guru berpendidikan S1 dan S2/S3 tidak terlalu jauh bedanya dengan yang berpendidikan lebih rendah.

• Rata-rata nilai yang berpendidikan S2/S3 juga masih di kisaran angka 50.

0

10

20

30

40

50

Rata-

rata

perk

iraan

nila

i

SD SLB SMA SMK SMP TK<D3 D3 S1S2/S3 <D3 D3 S1S2/S3 <D3 D3 S1S2/S3 <D3 D3 S1S2/S3 <D3 D3 S1S2/S3 <D3 D3 S1S2/S3

0

20

40

60

80

100

Nila

i UK

G

SD SLB SMA SMK SMP TK

SM D1 D2D3 S1 S2/ S3

• Guru yang sudah S1 dan S2/S3 sekalipun masih banyak yang nilainya sangat rendah isu komputerisasi menjadi tidak relevan

0

10

20

30

40

50

Nila

i Rata

-rata

UKG

SMA SMK2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tidak tampak peningkatan nilai UKG pada guru yang baru disertifikasi dibanding guru-guru yang disertifikasi tahun-tahun sebelumnya

0 .2 .4 .6 .8 1

PapuaPabarMalut

MalukuSulbar

GorontaloSultraSulsel

SultengSulut

KaltimKalsel

KaltengKalbarNTTNTBBali

BantenJatim

YogyakartaJatengJabarDKI

KepriBabel

LampungBengkulu

SumselJambiRiau

SumbarSumutAceh

SMA

Nilai >=40 Nilai >=60 Nilai>=80

0 .2 .4 .6 .8 1

PapuaPabarMalut

MalukuSulbar

GorontaloSultraSulsel

SultengSulut

KaltimKalsel

KaltengKalbarNTTNTBBali

BantenJatim

YogyakartaJatengJabarDKI

KepriBabel

LampungBengkulu

SumselJambiRiau

SumbarSumutAceh

SMK

Nilai >=40 Nilai >=60 Nilai >=80

Nilai UKG guru-guru SMA dan SMK masih sangat rendah. Proporsi guru yang memperoleh nilai >=60 hanya sedikit, terlebih lagi yang memperoleh nilai >=80

Sumber: diolah dari data UKG 2012

17

Kemampuan guru saat ini masih

membutuhkan dukungan langsung dari

“tenaga-tenaga profesional, berkomitmen,

dan peduli” untuk meningkatkan mutu

pendidikan di setiap sekolah

B. URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

19Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

....Indonesia’s economy has enormous promise....... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood ....

Perlu dipersiapkan social engineering

Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

20

Perkembangan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,2004-2014

Sumber : Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yg sejahtera, demokratis dan berkeadilan, (Bappenas, 2013), dan Menko Perekonomian

PDB

(US$

Mili

ar)

Pert

umbu

han

Ekon

omi (

%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

257.0 285.8

364.4 432.2

510.8 538.8

709.5

846.2 878.2

946.4

1,063.1

5.0

5.7

5.5

6.36.0

4.6

6.26.5

6.25.8

6.0

PDB (US$ Miliar) Pertumbuhan Ekonomi (%) *) 2014 : angka sasaran

21

Bonus Demografi:Mempersiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Penduduk Dependency Ratio

Window of opportunity

Indonesian median age < 30 years (2012)

Indonesia has the demographic window of opportunity while Asia is aging ....

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013)

Jumlah Penduduk (000)

Depe

nden

cy ra

tio

Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0-14 thn / Jumlah penduduk usia 15-64 tahun

22

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia MerdekaKe

lom

pok

umur

Jumlah Penduduk (juta)

Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045)

Strukutur Penduduk Indonesia Tahun 2010

45-54 tahun

35-44 tahun

Periode Bonus Demografi2010-2035

PaudisasiPendidikan Dasar berkualitas dan merata

Pendidikan karakterMemastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah

Pendidikan Menengah Universal (PMU) & Kurikulum 2013Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

Pendidikan Dasar berkualitas dan merataPendidikan karakter

Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-74

75 +

45,972

43,724

41,529

38,501

30,730

20,026

10,808

3,376

3,853

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013))

Jumlah Penduduk: 238,5 Juta orang

RPPNJPVISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF

PERIODE 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2025

TEMA Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi

Penguatan Layanan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Back

grou

ndSt

udy

SDA

SDM

IPTE

K

*Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025

EVALUASI RPJMN 2

MASUKAN STAKEHOLDERS

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Ekonomi3. Iptek4. Sarana dan

Prasarana5. Politik6. Hankam7. Hukum dan

Aparatur8. Wilayah dan

Tata Ruang9. SDA dan LH

9 Bidang:

DAYA SAING EKONOMI

Inclusive Development

Pengarusutamaan

Tantangan &Kendala

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

25

Peningkatan mutu pendidikan “sangat

mendesak” dalam menciptakan generasi

emas dalam mendukung peningkatan daya

saing masyarakat menuju bangsa Indonesia

yang mandiri, maju, adil dan makmur

C. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan

KONDISI SATUAN

PENDIDIKAN SAAT INI

SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN MUTU LAYANAN

PENDIDIKAN YANG UNGGUL, BERSTANDAR ,

DAN BERBUDAYA MUTU SERTA MENJAMIN

LULUSAN YANG BERKUALITAS

UPAYA PENINGKATAN & PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KOMPETENSI LULUSANSikap Pengetahua

n

ISI PROSES PENILAIAN

PTK SARPRAS PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

Ketrampilan

PENERAPAN KURIKULUM 2013

SEKOLAH BERBASIS SNP & JEJARING MUTU PENDIDIKAN

PENINGKATAN KOMPETENSI PTK

UPAYA-UPAYA LAINNYA

SEKOLAH BERBASIS SNP

Tujuan: Mempercepat peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem manajemen mutu yang dapat menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

BUDAYA MUTU

SPMP-SEKOLAH

MASALAH MUTU

AUDIT MUTU

INTERNAL

PERBAIKAN MUTU

DAMPAK MUTU

PERGURUAN TINGGI LPMP PEMDA

(Pengawas)

TERUS MENERUS

PPMP

BADAN PSDMPK-PMPKerjasama akan mendorong upaya peningkatan dan penjaminan mutu yang:• Komprehensif • Inovatif• Berkomitmen• Spesifik• Didukung dengan tenaga

profesional

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SEKOLAH BERBASIS SNP

PHASE I PHASE II PHASE III

B U D A Y A M U T U

30% 50% 100%

EXTERNALLY DRIVEN

INTERNALLY DRIVEN

TAHUN I:KONSOLIDASI

TAHUN II :IMPLEMENTASI

TAHUN III:PENGUATAN

FOKUS:

1. Desain Sekolah Model

2. Penetapan Sekolah3. Pengembangan

Program Kerja4. Pengembangan Unit

dan Dokumen Mutu

1. Pemenuhan mutu2. Pendampingan pemenuhan

mutu3. Evaluasi Eksternal

1. Peningkatan Standar Mutu

2. Pemenuhan mutu3. Pendampingan

pemenuhan mutu4. Evaluasi Eksternal

1. Sosialisasi Implementasi Sekolah model

2. Pengimbasan pada sekolah di sekitarnya

TAHUN IV:PENGIMBASAN

JEJARING MUTU PENDIDIKAN (JMP)

KOLABORASI PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN YANG DIKEMBANGKAN DIANTARA SEKOLAH/ WILAYAH SASARAN DENGAN CARA

BELAJAR BERSAMA MELALUI BERBAGI PENGALAMAN, PEMECAHAN MASALAH BERSAMA, PENYUSUNAN RENCANA MUTU BERSAMA, DAN

PENGUATAN KEMAMPUAN SDM SEKOLAH

FILOSOFI JMP: MUTU MILIK KITA BERSAMA

ANTAR WILAYAH SEKOLAH SASARAN

ANTAR SATUAN

PENDIDIKAN

SATUAN PENDID

IKAN

BADAN

LPMP

PEMDA

LPTK PROV 2

PROV 3

PROV N

JEJARING MUTU PENDIDIKAN

SPSP

SP

SP

SP

koneksi pusat & daerah

koneksi antar wilayah

koneksi LPMP,LPTK,PEMDA dan Sekolah

koneksi antar sekolah

LPMP

PEMDA

LPTK

PROV 1SP

SP

SP

SP

SP

JEJARING MUTU BERBASIS TIK

LPMP

PEMDA

LPTK

LPMP

PEMDA

LPTK

PROV 1

PROV 2

PROV 3

PROV N

VIRTUAL KNOWLEDGE CENTER

SPSP

SP

SP

SP

SPSP

SP

SP

SP

TIK sangat berperan dalam menjembatani komukasi antar pemangku

kepentingan tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat

Pergeseran Peran PPMP dan LPMPDan Target Pembangunan ke Depan

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP

REGULASI PMP

PEMETAAN PEMENUHAN SNP

(EDS)

AUDIT MUTU

SEKOLAH BERBASIS SNP

JEJARING MUTU

PENERAPAN KURIKULUM 2013

STANDARISASI PROSES PEMBELAJARAN &

PENILAIAN PENDIDIKANSistem penjaminan mutu,

peta capaian, permasalahan pendidikan & rekomendasi perbaikan mutu pendidikan

PENYUSUNAN REGULASI & PEMETAAN

MUTU PENDIDIKAN

FASILITASI PENINGKATAN

MUTU PENDIDIKAN

Sekolah SNP & berbudaya mutu

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN

PHASE I2011-2015

PHASE II2016-2020

PHASE III2021-2025

B U D A Y A M U T U

EXTERNALLY DRIVEN

INTERNALLY DRIVEN30% 50% 100%

2013 2014 2015 2016

Terbentuknya sekolah berbasis

SNP

Terbentuknya jejaring mutu di Seluruh provinsi

Terbentuknya jejaring mutu di

Seluruh kab/kota

Terbentuknya jejaring mutu di

Setiap Kecamatan untuk SD & SMP

40 SD/SMP di 9 Kab/kota dan 17 SMA/SMK di 17 kab/kota = 57 sekolah

1 provinsi memiliki di 3 kab/kota (@ 4

sekolah/kab) = 57 sekolah + 396 sekolah

@ 4 sekolah/kab = 2.000 sekolah

12.000 SD/SMP di 6000 kecamatan dan 1000 SMA/SMK di seluruh

kab/kota

TARGET JANGKA MENENGAH SEKOLAH BERBASIS SNP

PHASE I PHASE II PHASE III

B U D A Y A M U T U

30% 50% 100%

EXTERNALLY DRIVEN

INTERNALLY DRIVEN

TERIMA KASIH