i

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN

KEHUTANAN DALAM MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING

(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)

SKRIPSI

Oleh :

R. AZAQI LAMBANG SAPUTRO

E1A010030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2014

ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN

KEHUTANAN DALAM MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA ILLEGAL

LOGGING(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)Disusun oleh:

R. AZAQI LAMBANG SAPUTRO

E1A1010030

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disahkan

Pada, November 2014

Menyetujui,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

NIP. 19640923 198901 1001

Penguji I/Pembimbing I,

Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 19640724 199002 1 001

Penguji II/Pembimbing II,

Pranoto, S.H., M.H.

NIP. 19540305 198901 1 001

Penguji III,

Handri Wirastuti S, S.H., M.H.

NIP. 19581019 198702 2 001

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : R. AZAQI LAMBANG SAPUTRO

NIM : E1A010030

Judul SkripsI : PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM

MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA ILLEGAL

LOGGING(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya sendiri

dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Dan apabila terbukti saya melakukan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka

saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari fakultas.

Purwokerto, 20 November 2014

R. Azaqi Lambang Saputro

NIM. E1A010030

iv

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah

melalui proses yang panjang, suka duka dan jatuh bangun, akhirnya skripsi dengan

judul: PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN

KEHUTANAN DALAM MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA ILLEGAL

LOGGING(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)

telah terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan

kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman atas motivasi dan nasihat-nasihat dalam berproses dari awal di

Fakultas Hukum;

2. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I atas segala

ilmu dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis selalu

terpacu untuk bangkit dan berpikir lebih baik;

3. Pranoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II atas segala ilmu,

nasihat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini;

v

4. Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H., selaku dosen penguji atas segala saran dan

masukan yang diberikan kepada penulis;

5. Dr. H.Kuat Puji Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing akademik yang

telah membimbing dengan baik sampai lulus menjadi Sarjana Hukum;

6. Hj.Rochani Urip Salami, S.H., M.H. Dosen Hukum Dagang dan Dosen Hukum

Perbankan Universitas Jenderal Soedirman telah membantu dan memotivasi serta

memberikan nasihat-nasihat dalam berproses perkuliahan di Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

7. H.Komari, S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman

yang telah membantu dan memotivasi serta memberikan nasihat-nasihat dalam

berproses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

8. H. Dr.Nana Sutikna, Dosen Fakultas Fisip Universitas Jenderal Soedirman

9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman;

10. Buat Mama Tercinta Cici S.Hermawati dan Papa R.Nuryono Eko Nuryanto,

S.sos. yang selalu memberi semangat pada anaknya hingga detik ini. Adik

Aprilia Siskawati Dila krismon, Adik Agustin Fajar Herlinawati, Adik Febrian

Ade Saputro Eyang Kakung R. Suripto Evik, Eyang Uti Siti Nuryati, Eyang

Kakung Slamet Haryanto B.A.(Bupati Pemalang dan Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Jawa Tengah), Pakde Bambang Hermanto, S.E., MBA, Pakde

AKBP.Iskandar, S.H., M.H, Polda Jateng, H.A.Waliyullah, K.H. R.Muhaemin

vi

Gunardo Pengasuh Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan) dan seluruh

keluarga yang selalu mendoakan hingga skripsi ini selesai;

11. Teman-teman perjuangan 2010 Khususnya Kelas B yang setia menemani dari

awal di Fakultas Hukum hingga hari kelulusan saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih

jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, penulisan maupun materi di

dalamnya, namun dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sekaligus

sumbang saran maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun dari pembaca

sangat penulis harapkan untuk memacu semangat penulis dalam menulis.

Akhir kata, skripsi ini hanyalah hasil karya manusia yang memiliki banyak

kekurangan, adanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan.

Amin.

Purwokerto, 20 November 2014

Penulis,

R. AZAQI LAMBANG SAPUTRO

NIM. E1A010030

vii

HALAMAN MOTTO

“Jangan pernah katakana malu atau tidak berani sebelum kita mencobanya

terlebih dahulu”

”Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah

hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah

sekali. Ingat hanya pada Allah Swt apapun dan di manapun kita berada kepada

Dia-lah tempat meminta dan memohon”

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan

atau diperbuatnya” ( Ali Bin Abi Thalib)

viii

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN

DALAM MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING

(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)

Oleh :

R. AZAQI LAMBANG SAPUTRO

E1A01003

ABSTRAK

Penyidikan sebagai bagian dari sebuah proses panjang pembuktian suatu

tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam penyidikan ditentukan

apakah suatu tindak pidana dapat dicarikan barang bukti yang digunakan maupun

sekaligus untuk menentukan siapakah pelaku yang telah melakukan tindak pidana

tersebut. Dalam melakukan penyidikan undang-undang telah menentukan bahwa

hanya beberapa pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dari

wewenang tersebut ada yang sudah diatur berdasarkan KUHAP maupun undang-

undang yang sifatnya khusus memberikan wewenang kepada pejabat tertentu untuk

melakukan penyidikan. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam

sistem peradilan pidana mejadi hal yang penting karena tidak semua perkara tindak

pidana dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri biasa. Keterbatasan personil

Polri dan keterbatasan pengetahuan akan bidang lain menyebabkan keberadaan PPNS

sangatlah penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Tindak pidana illegal logging yang sekarang ini semakin marak baik dari

pelakunya maupun jumlah tindak pidana yang hasilnya berupa kayu sudah dirasa

sangat merugikan kepentingan banyak orang. Hal itu ditegaskan dengan banyaknya

hutan yang gundul sehingga sering menyebabkan bencana alam (banjir, tanah

longsor, dsb). Oleh karena itu keberadaan PPNS Kehutanan dalam membantu Polri

untuk mengungkap tindak pidana illegal logging dalam tingkat penyidikan sangatlah

diperlukan. Selain untuk memberikan bantuan kepada penyidik Polri, keberadaan

PPNS Kehutanan dirasa yang paling mengetahui akan kebutuhan maupun

permasalahan yang sering terjadi di kawasan hutan yang menjadi objek

perlindungannya. Sehingga dengan begitu peranan PPNS Kehutanan selain untuk

preventif (pencegahan) bisa juga menjadi penindak secara langsung dilapangan

terhadap orang maupun kelompok perorangan yang sedang melakukan tindak pidana

illegal logging.

Kata kunci: Penyidikan, PPNS Kehutanan, dan Tindak Pidana Illegal Logging.

ix

ABSTRACT

Investigation as part of a long process of proving a criminal offense has a

very important role. In the investigation determined whether a crime can be used to

look for evidence and also to determine who the offenders who have committed such

offenses. In investigating law has determined that only a few officials who are

authorized to conduct investigations. Of the existing authority that is set by the

Criminal Procedure Code and the laws that are specifically authorized certain

officials to conduct an investigation. The existence of Civil Servant (investigators) in

the criminal justice system becoming important because not all criminal assault

investigation can be carried out by regular police investigators. Police personnel

limitations and the limitations of other fields of knowledge will lead to the existence

of investigators is crucial in uncovering a crime.

Illegal logging activities are now increasingly prevalent both of the

perpetrators as well as the amount of crime that results in the form of wood was

considered very detrimental to the interests of many people. This was confirmed by

the many deforested so often cause natural disasters (floods, landslides, etc.).

Therefore, the existence of Forestry investigators in helping the Police to uncover

illegal logging activities in the level of investigation is needed. In addition to

providing assistance to police investigators, the existence of Forestry investigators

feel are most aware of the needs and problems that often occur in the forest area

which is the object of protection. So with that role Forestry investigators in addition

to preventive (prevention) can also be directly in the field responder individuals and

groups of individuals who are doing illegal logging activities.

Keywords: Investigation, Investigators Forestry, and The Crime of Illegal Logging.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................... iii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iv

HALAMAN MOTTO .................................................................................. vii

ABSTRAK ....................................................................................................viii

ABSTRACT ................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Perumusan Masalah ................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 4

D. Keguanaan Penelitian ................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PengertianHukum Acara Pidana ................................................ 6

1. Pengertian Hukum Acara Pidana ........................................... 6

2. Fungsi Hukum Acara Pidana ................................................. 8

3. Tujuan Hukum Acara Pidana ................................................ 10

B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .............................................. 10

C. Penyidikan ................................................................................ 22

xi

1. Pengertian Penyidikan .......................................................... 22

2. Pihak-Pihak Ditingkat Penyidikan ........................................ 26

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ............................................ 30

4. Tahap-Tahap Penyidikan ..................................................... 35

D. Tindak Pidana Illegal Logging ................................................. 37

1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging ........................... 37

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging........................ 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan ................................................................... 46

B. Spesifikasi Penelitian ................................................................ 46

C. Sumber Bahan Hukum .............................................................. 47

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ....................................... 47

E. Metode Penyajian Bahan Hukum.............................................. 48

F. Analisis Bahan Hukum .............................................................. 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ……………………………………………… 49

B. Pembahasan ………………………………………………….. 80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................. 124

B. Saran ....................................................................................... 126

DAFTAR PUSTAKA...……………………………………………………..127

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas.

Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional

secara keseluruhan memiliki posisi strategis terutama dalam kerangka

pembangunan jangka panjang, karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek

pembangunan tingkat lokal, daerah, nasional, dan bahkan internasional. Hutan

merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi,

ekonomi, sosial maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan

manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian

kerusakan hutan melalui kegiatan perlindungan hutan. Sehingga secara umum

perlindungan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga hutan dari faktor-faktor

yang dapat menimbulkan kerusakan pohon atau tegakan pohon dalam hutan agar

fungsinya sebagai fungsi lindung, konservasi atau produksi tercapai secara

optimum dan lestari sesuai dengan peruntukannya.

Hutan di Indonesia memiliki banyak fungsi antara lain sebagai paru-paru

dunia dan dapat menjadi komoditas ekspor (hasil hutan). Fungsi-fungsi hutan

tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam yang harus ditransformasikan

menjadi modal riil bangsa Indonesia.

2

Akhir-akhir ini marak sekali kasus pembalakkan liar (illegal logging) yang

tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal

ini. Tidak hanya itu, dengan adanya hal ini hutan juga akan menjadi berkurang

fungsinya sebagai paru-paru dunia, dan sebagai habitat fauna yang hidup di

dalamnya. Oleh karena itu hutan di Indonesia harus dipelihara dan dijaga

kelestariannya.

Pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan bukan saja tanggung jawab

pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan tetapi merupakan tanggung

jawab semua komponen bangsa terlebih masyarakat yang yang bermukim dalam

kawasan hutan. Apabila terdapat tindak pidana kehutanan khususnya illegal

logging maka yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang harus berkoordinasi dengan penyidik Polri. Terkadang dalam prosedur

pengamanan kawasan hutan, pada pelaksanaannya terjadi tumpang tindih

kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan Penyidik Polri

ataupun dengan penyidik lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan, tumpang tindih kewenangan ini berujung pada

kurang harmonisnya hubungan institusional dan menimbulkan arogansi kekuasaan

penyidikan.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu di dalam kawasan

hutan milik Perhutani petak 64.A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH

Banyumas Timur Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen, Rt. 02, Rw. 04, Kec.

Jatilawang, Kab. Banyumas terjadi kasus penebangan hutan secara liar (illegal

3

logging). Yang kemudian terdakwanya diadili dalam Putusan Nomor:

31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.

Pokok perkara pada Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt pada intinya

adalah sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 terdakwa Sarip bin Marjuki

Umar bertempat di dalam kawasan hutan milik Perhutani petak 64.A RPH

Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur Grumbul Kalisalak, Desa

Pekuncen, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas telah menebang

pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki

hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Terdakwa meminta bantuan saksi

Waswin alias Gowin untuk mengangkut kayu hasil curian. Namun dalam

perjalanannya terdakwa dengan saksi Gowin diberhentikan oleh Petugas

Perhutani, yaitu saksi Kustiyono, saksi Sutrisno, dan saksi Tarsono. Lalu mereka

diperiksa oleh Petugas Perhutani tersebut. Karena muatan kayu tersebut tidak

dilengkapi dokumen-dokumen yang sah maka keduanya dibawa ke Polsek

Jatilawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terdakwa dijatuhi putusan pidana karena melakukan tindak pidana ―dengan

sengaja menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang‖ sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam kasus ini menarik dikaji karena

berkaitan dengan seberapa jauh peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian

4

Kehutanan dalam melakukan Penyidikan kasus Tindak Pidana illegal logging

terkait juga koordinasinya dengan Penyidik POLRI.

Oleh karena latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN PENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM MENANGANI

KASUS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Tinjauan Yuridis

Terhadap Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.Pwt.)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam kasus

tindak pidana illegal logging pada Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt?

2. Apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan proses

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan dalam Putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN.PWT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam

kasus tindak pidana illegal logging pada Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.

Pwt.

5

2. Untuk mengetahui ada kendala atau hambatan yang ditemui dalam

pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS

Kehutanan dalam Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.PWT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

penulis, serta menambah pengetahuan bagi para pembaca terutama mengenai

peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam prosedur penyidikan

pada kasus tindak pidana kehutanan khususnya kasus illegal logging kaitanya

dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap aparat penegak

hukum khususnya Penyidik Polri maupun Pegawai Negeri Sipil Kehutanan,

dalam rangka berkoordinasi dalam melakukan penyidikan pada kasus tindak

pidana kehutanan khususnya kasus illegal logging.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, kedua-

duanya merupakan satu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana

alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana. 1

Pernyataan sama disampaikan oleh Lobby Loqman2, sebagaimana yang

dikutip oleh Hibnu Nugroho menyatakan bahwa hukum acara pidana merupakan

ketentuan tertulis tentang pelaksanaan ketentuan hukum pidana. Pelaksanaan

ketentuan hukum pidana selalu akan melanggar hak seseorang. Oleh sebab itu

harus terdapat ketentuan yang limitatif sejauh mana tindakan-tindakan yang boleh

dilakukan pelaksana hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum pidana.

Hukum acara pidana atau sering disebut dengan hukum pidana formil yang

isinya mengatur tentang bagaimana usaha negara untuk menjalankan hukum

pidana materiil. Dalam usaha negara menegakkan hukum pidana materiil, maka

hukum pidana formil terdiri dari macam-macam ketentuan, yang pada dasarnya

mengenai ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh dan atau harus

dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, dan

1 Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Jakarta: Ghalia

Indonesia, hal. 9. 2 Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta:

Media Prima Aksara, hal.31.

7

hakim) serta bagaimana caranya berbuat terhadap si pembuat. Disamping itu,

hukum pidana formil juga berisi tentang apa yang boleh dan atau harus dilakukan

oleh si pembuat dalam usahanya mempertahankan hak-haknya yang berhadapan

dengan negara dalam usaha negara mempertahankan hukum pidana materiil

tersebut.3

Sehingga sebagian sarjana berpendapat bahwa ruang lingkup hukum acara

pidana mencakup beberapa hal sebagai berikut yakni:

1. Penyidikan Perkara Pidana;

2. Penuntutan Perkara Pidana;

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;

4. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi).4

Proses dan prosedural penyidikan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan

perkara pidana yang dilakukan kepolisian selaku penyidik dan Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang pada

hakikatnya penyidikan dimulai sejak diketahui adanya sangkaan bahwa seseorang

telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian penyidikan yang dilakukan itu

harus berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. 5

Dalam hukum acara pidana kedudukan penyidikan amatlah penting karena

dengan proses tersebut dapat menjadi proses awal bagi aparat penegak hukum

3 Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Alumni,

hal 4. 4 Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan

Permasalahannya, Bandung: Alumni, hal 42. 5 Ibid, hal 42.

8

yakni kepolisian untuk mencari bukti sekaligus pelaku yang diduga melakukan

suatu tindak pidana. Proses tersebut menjadi penting adanya karena hukum acara

pidana hendak mewujudkan fungsinya sendiri sebagai hukum formil dari hukum

pidana yakni sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;

2. Pemberian keputusan hakim;

3. Pelaksanaan keutusan.6

Sehingga adanya proses tersebut menjadi langkah awal dalam mencapai

fungsi mencari dan menemukan kebenaran. Karena apabila dijabarkan fungsi

mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya bukti-bukti

yang kuat tentang terjadinya suatu tindak pidana (berdasarkan Pasal 183 KUHAP).

Bukti-bukti tersebut menjadi hal yang mendasar untuk mengetahui apakah

seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Selain itu hukum acara pidana juga memiliki fungsi untuk mewujudkan

Hukum Pidana, karena fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk

mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan

terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar

ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang No. 1 tahun 1946

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-

unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi

6 Ibid, hal 11.

9

pidana.7 Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila

sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap

tidak mempan.8

Sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelanggar tersebut adalah yang

sesuai proses yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana dimana untuk

membuat terang adanya suatu tindak pidana maka proses penyidikan mejadi

penting adanya karena untuk menghindari akibat seseorang yang memang tidak

bersalah harus dijatuhi sanksi pidana (eror in persona). Maka tugas dari

penyelenggara/pelaksana dari hukum acara pidana mulai dari kepolisian harus

mampu mencari dan menemukan setidaknya mendekati kebenaran melalui

fungsinya yakni melakukan penyidikan. Dimana proses tersebut juga tidak hanya

dilakukan oleh penyidik kepolisian namun juga dilakukan oleh Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Sehingga pada akhirnya akan terdapat koordinasi antara keduanya yang sama-

sama mencari kebenaran materiil, namun tetap yang menjadi pokok adalah

lembaga kepolisian.

Maka secara garis besar menurut Van Bemmelen,9 seperti yang dikutip oleh

Andi Hamzah menyatakan bahwa ―Ilmu hukum acara pidana mempelajari

7 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

hal 15. 8 Habib Adji. Jurnal Renvoi. Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005. hal. 126. 9 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6.

10

peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi

pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;

2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;

3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku

dan kalau perlu menahannya;

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah

diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada

hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang

dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau

tindakan tata tertib;

6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;

7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata

tertib itu.

Disamping itu harus menjadi tugas penting yang diemban oleh hukum acara

pidana adalah memberikan bingkai yang menjadi garis merah kepada para penegak

hukum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melampaui batas

kewenangannya, mengingat setiap pelaksanaan suatu penegakan hukum akan

berkaitan langsung dengan pelanggaran HAM, terutama HAM bagi tersangka/

terdakwa.10

B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Pentingnya suatu asas adalah menjadi keharusan karena dari asas tersebut

bakal menjadi suatu konsep yang akan dituangkan dalam bentuk teknis berupa

aturan yang telah disepakati bersama. Dalam hukum acara pidana pun didalamnya

mengandung beberapa asas yang menurut para pakar dapat diuraikan sebagai

berikut:

10

Hibnu Nugroho, Op. Cit. hal 31.

11

1. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran

KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang merumuskan:

―Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak

ada kecualinya‖.11

Semua tindakan penegak hukum harus:

a) Berdasar ketentuan hukum dan undang-undang;

b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas

segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat

bangsa yang takluk di bawah ―supremasi hukum‖ yang selaras

dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan

keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti the rule of law dan supremasi

hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum

takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa

keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut rule of law, bahkan

mungkin berupa penindasan.12

11 M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan

dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 36. 12 Ibid.

12

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c

KUHAP yang merumuskan:

―Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau

dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

memperoleh kekuatan hukum tetap‖.

Asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman

kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur

dalam setiap tingkat pemeriksaan dan untuk menopangnya, KUHAP

telah memberi perisai kepada tersangka/ terdakwa berupa seperangkat

hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat

penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara

teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah

mempunyai ―posisi yang setaraf ‖ dengan pejabat pemeriksa dalam

kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam

KUHAP seperti yang dapat dilihat pada BAB VI.13

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama

sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi

manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang

ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Penjelasan umum yang

13

Ibid.hal 41.

13

dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai

berikut:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat

(4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut

dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti

tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, Penuntut Umum,

dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari

tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong

penyidik, Penuntut Umum, dan hakim untuk mempercepat

penyelesaian perkara tersebut;

2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera

diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai

pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh

Penuntut Umum, ayat (2) segera diadili oleh pengadilan, ayat (3);

3. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyelidik yang menerima laporan

atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan

penyelidikan yang diperlukan;

4. Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik;

5. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai

disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera

14

menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a;

6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan Penuntut Umum dan penyidik

yang semuanya disertai dengan kata seegera, begitu pula Pasal 138;

7. Pasal 140 ayat (1) merumuskan :

‖Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya

membuat surat dakwaan‖.14

Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia

sekalipun orang tersebut berada dalam kedudukan sebagai tersangka/

terdakwa. Walaupun dalam kondisi dibatasi ditangkap kemudian

ditahan, namun orang tersebut tetap memperoleh kepastian bahwa

tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilaluinya memiliki batas waktu

yang terukur dan dijamin undang-undang.15

4. Asas Oportunitas

Asas Opurtunitas bertolak belakang dengan asas legalitas. Menurut asas

oportunitas, Penuntut Umum tidak wajib menuntut menuntut seseorang

yang melakukan delik jika menurut pertimbangnnya akan merugikan

kepentingan umum, maka dari itu demi kepentingan umum seseorang

yang melakukan delik tidak dituntut. Kejaksaan berpendapat, lebih

bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di

14

Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 13-14. 15

Hibnu Nugroho, Op. Cit, hal. 34-35.

15

sidang pengadilan. A.Z. Abidin Farid,16

seperti yang dikutip oleh Andi

Hamzah memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berkut:

―Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum

untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang

atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum‖.

Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut

di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

―Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan

umum‖

Menurut Andi Hamzah,17

dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa

Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas

kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden

mempertanggungjawabkan pula pada rakyat. Pedoman pelaksanaan

KUHAP memberi penjelasan mengenai ―demi kepentingan umum‖

sebagai berikut:

―…Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan

asas oportunitas di Negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan

Negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat‖.

5. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum

Tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasin oleh jiwa

―persamaan‖ dan ―keterbukaan‖ serta penerapan system musyawarah dan

16

Ibid, hal 17. 17

Andi Hamzah, Op. Cit, hal 19.

16

mufakat dari majelis peradilan dalm mengambil keputusan. Dengan

landasan persamaa hak dan kedudukan antara tersangka/ terdakwa

dengan aparat penegak hukum, ditambah dengan sifat keterbukaan

perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/ terdakwa, tidak

ada dan tidak boleh dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut

pemeriksaan terhadap diri tersangka/ terdakwa dan hasil pemeriksaan

yang menyangkut diri dan kesalahan harus terbuka kepadanya. Pasal

yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang

merumuskan:

―Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak‖.

Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan

demi hukum sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Kekecualian

terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap

masalahnya sangat pribadi sekali sehingga tidak patut untuk

mengungkapkan dan memaparkan secara terbuka di muka umum, begitu

juga dengan anak-anak melakukan kejahatan karena kenakalan.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan

hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

6. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum (Equality Before the

Law)

17

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari sikap Negara Indonesia

sebagai negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan

belaka. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum semua orang harus

diperlakukan sama dan tidak boleh dibeda-bedakan, baik untuk

mendapatkan perlindungan hukum maupun bagi tersangka/ terdakwa

yang sedang menjalani proses persidangan. Ketentuan-ketentuan di

dalam KUHAP mendasrkan pada asas ini, sehingga tidak ada satu pasal

pun yang mengarah pada pemberian hak-hak istimewa pada suatu

kelompok dan memberikan ketidakistimewaan pada kelompok lain.18

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman merumuskan:

―Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan

orang‖.

Penjelasan umum butir 3a KUHAP merumuskan:

―Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak

mengadakan pembedaan perlakuan‖.

Perlakuan yang sama ini tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai

diskriminasi tersangka dan terdakwa berdasarkan status sosial atau

kekayaan saja, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan

ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, haluan politik, kebangsaan,

18

Hibnu Nugroho, Op. Cit, hal. 36.

18

kelahiran, dan lain-lain sebagaimana dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan

serta Pasal 16 ICCPR 1996.19

7. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim

karena jabatannya dan bersifat tetap.

8. Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP mengatur mengenai

bantuan hukum dimana tersangka/ terdakwa mendapat kebebasan yang

sangat luas antara lain sebagai berkut:

a) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau

ditahan;

b) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;

c) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/ terdakwa pada

semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;

d) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar

oleh penyidik dan Penuntut Umum kecuali pada delik yang

menyangkut keamanan negara;

e) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat

hukum guna kepentingan pembelaan;

19

Agoes Dwi Listijono, 2005, Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan

Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum. Vol.1, No.1. hal.95.

19

f) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari

tersangka/ terdakwa.

Aturan yang telah menjadi ketentuan universal diatur dalam The

International Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3d :

“To be tried in his presence, and to defend himself in person or through

legal assistance of his own choosing, to be inform, if he does not have

legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to

him, in any case where the interest justice so require, and without

payment by him in any such case if he does not have sufficient means to

pay for it”

(Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi

atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi

tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum

dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan

peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat

hukum ia dibebaskan dari pembayaran).

9. Asas Akusator

KUHAP menganut asas akusator karena tersangka/ terdakwa tidak lagi

dipandang sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akusator menempatkan

kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu

tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam

kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri;

b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah

―kesalahan‖ (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/ terdakwa.

Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.20

20

M. Yahya Harahap, 2001, Op. Cit, hal. 40.

20

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan

inkusitor yang menempatkan tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan

sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang yang

digunakan dalam HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan

yang wajar bagi tersangka/ terdakwa untuk membela diri dan

mempertahankan hak dan kebenarannya terkadang untuk mendapatkan

pengakuan dari tersangka, pada pemeriksaan sering melakukan tindakan

kekerasan dan penganiayaan.

Pada asas akusator, perlakuan yang manusiawi terhadap tersangka/

terdakwa dikedepankan pada proses penegakan hukum yang diimbangi

dengan menggunakan ilmu bantu hukum acara pidana seperti psikologi,

kriminalistik, psikiatri, kriminologi, kedokteran forensik, antropologi,

dan lain-lain.

10. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung,

artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi dan secara lisan, artinya

bukan tertulis antara hakim dengan terdakwa dan saksi. KUHAP

mengatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP dan seterusnya yang

menyatakan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim

secara langsung kepada terdakwa dan para saksi secara lisan bukan

tertulis.

11. Asas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

21

Pada dasarnya, pelaksanaan disini adalah pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde).

12. Asas Hak Ingkar

Maknanya bahwa hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan

yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili

perkaranya.

13. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran

Terdakwa

Dikaji dari perspektif praktik peradilan, apabila terdakwa pernah hadir

disidang pengadilan kemudian berikutnya tidak pernah hadir lagi sampai

penjatuhan putusan, putusan terhadap terdakwa tetap dijatuhkan (bukan

putusan in absentia).

Asas-asas tersebut diatas dalam praktiknya tidak terlepas dari desain

prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam

KUHAP. Ditegaskan oleh Reksodiputro21

sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi

yang mengatakan bahwa sistem ini terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pra-adjudikasi (pre-adjudication);

2. Tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (adjudication); dan

21

Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik

Peradilan, Bandung: CV. Mandar Maju, hal 85-86.

22

3. Tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi

(postadjudication).

C. Penyidikan

1. Pengertian penyidikan

Hukum acara pidana sebagai hukum pelaksana dari hukum pidana

mempunyai kedudukan yang sangat penting dimana semua aturan yang diatur

dalam hukum acara pidana mempunyai peranan yang penting bagi penegakan

setiap norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Pada hukum acara

pidana sendiri berisi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan proses

bagaimana seseorang yang sudah memenuhi rumusan tindak pidana dari

undang-undang (KUHP) dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Dimana salah

satu proses yang penting yang menjadi kajian dalam hukum acara pidana adalah

penyidikan sebagaimana yang diiyakan oleh para ahli hukum yang menyatakan

bahwa adanya proses penyidikan dalam pengungkapan suatu tindaka pidana

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mencari titik terang mengenai

siapa yang menjadi pelakunya.22

Adanya proses penyidikan tersebut diatas merupakan konsekuensi karena

untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Padahal Tindak Pidana adalah

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut

22

Anonim. 2012. Hukum Acara Pidana di Indonesia. demokrasiindonesia.wordpress.com.

diunduh tanggal 03 Juli 2014, jam 16.09 WIB.

23

melanggar ketentuan perundang–undangan yang diancam dengan sanksi

terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan

perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat

perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.23

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:

―Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.‖

Dalam hal penyidikan, maka yang berperan di sini adalah penyidik.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2

KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan

adalah:

a. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;

b. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

tersangkanya.

23

Salim,H.S. 2002. Dasar–Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

hal.147.

24

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum

dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana

itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak

pidana yang belum terang itu diketahui dari penyilidikannya.24

Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu

tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan

menemukan kebebaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-

alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada

dipundak penyidik.25

Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan,

penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat

dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari

tersangka:

a. Asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence);

b. Asas persamaan dimuka hukum (equality before the law);

c. Asas hak pemberian bantuan hukum/penasehat hukum (legal

aid/assistance);

d. Asas perdilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

24

Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang:

Bayumedia Publishing. hal 380. 25

Hibnu Nugroho, Op.cit, hal 31.

25

e. Pengakapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh

undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan

undang-undang;

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi

sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja

atau karena kelalainnya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar dituntut,

dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.26

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal

yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu

diselidik dan diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari

pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang

menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan

tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat

kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara,

penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyampingan perkara,

26

Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho. ―Rule Breaking dalam Penyidikan untuk

Menghindari Kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik. Jurnal Dinamikan Hukum. Vol 1 No. 13

(Januari 2013) hal 65-66.

26

pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada

penyidik untuk disempurnakan.27

2. Pihak-pihak ditingkat penyidikan

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi

Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat

polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya

diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).28

Menurut ketentuan Pasal 1 angka1 KUHAP:

―Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.‖

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang

berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS). Bunyi Pasal 6 ayat 1 KUHAP:

Penyidik adalah:

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

27

Andi Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hal 118. 28 Berdasarkan Pasal 6 Rancangan Undang-Undang KUHAP (draf 2002) kewenangan

penyidikan tidak hanya pada Penyidik Polri, tetapi juga ada pada pegawai negeri tertentu, misalnya

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepabean dan keimigrasian dan orang tertentu yang

berdasarkan undang-undang diberi kewenangan penyidikan, misalnya anggota Komisi Pemberantasan

Korupsi dan anggota Komnas HAM.

27

Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah-

rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah-

rendahnya berpangkat Penata Muda (gol III/a) atau yang disamakan. Syarat

kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serandah-

rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi, sedangkan untuk PPNS serendah-

rendahnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan.29

a. Penyidik Polri

- Penyidik Polri Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat ―penyidik penuh‖,

harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan

berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;

3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi

reserse kriminal.

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter; dan

5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.30

- Penyidik Pembantu

29

Al. Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, hal 36. 30

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal 3.

28

Pengertian penyidik Pembantu dalam KUHAP dijelaskan pada Pasal 10

ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa penyidik pembantu adalah

―Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh

Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat

kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.31

Syarat untuk dapat diangkat sebagai penjabat penyidik pembantu pada

Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010:

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;

3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi

reserse kriminal.

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter; dan

5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.32

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian

menajdi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus

mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa

syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka

menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik

pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki

31

R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor: Politea, hal 20. 32 Peraturan Pemeritah No. 58 Tahun 2010, Op. Cit, hal 5.

29

dan oraganisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat

penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari

penyidik. 33

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPNS menurut Peraturan Pemerintah

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;;

2. Berpangkat peling rendah penata muda/golongan IIIa;

3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang

setara;

4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter pada rumah sakit pemerintah;

6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan peagawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir;

7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.34

Berkaitan dengan kapasitas dan integritas penyidik maka dalam rancangan

KUHAP tidak lagi mengenal istilah ―Penyidik Pembantu‖. Artinya, konsep

33

M. Yahya Harahap, Op. cit, hal 112. 34

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, Op. Cit.hal 5-6.

30

hukum acara pidana ke depan dalam tingkat penyidikan hanya dikenal

sebutan ―Penyidik‖ saja. Maksud dari pembaharuan tersebut adalah agar

seluruh penyidik khususnya di jajaran Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.35

3. Penyidik pegawai negeri sipil

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk

Pengamanan Swakarsa :

―Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.‖

Setelah berlakunya undang-undang hukum acara pidana yang baru, maka terjadi

perubahan yang fundamental didalam system peradilan pidana yang juga

mempengaruhi pula system penyidikan. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1)

huruf b telah ditentukan bahwa penyidik ada penyidik pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.36

Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

35

Ibid, hal 37. 36

L. Sumartini, 1996, Pembahasan Perkembangan Hukum Nasional tentang Hukum Acara

Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal 103.

31

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi

dan pengawasan penyidik POLRI. Oleh karena itu timbul kajian yang lebih

mendalam lagi mengani adanya persoalan tentang apakah dalam melakukan

proses penyidikan PPNS dalam prakteknya menemukan kendala atau hambatan

yang menghambat Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas tersebut.

Padahal wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah melakukan

penyidikan yaitu tugas-tugas Kepolisian yang bersifat represif justisial,

sehingga setelah lahirnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KUHAP,

maka alat-alat kepolisian khusus tidak lagi berwenang melakukan tugas-tugas

kepolisian yang bersifat judicial represif.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah

sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan

dan atau penahanan (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03

Tahun 1984).

3. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur

secara tegas kewenangan yang diberikan maka Penyidik Pegawai Negeri

Sipil mempunyai wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

32

Disamping itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat menjadi penyidik

terdapat dalam undang-undang sebagai berikut:37

No. Nomor Undang-Undang Materi Pokok Pidana Pejabat Penyidik

1. 9 Tahun 1992 Imigrasi PPNS Imigrasi

2. 41 Tahun 1999 Kehutanan PPNS Kehutanan

3. 19 Tahun 2002 Hak Cipta PPNS Ditjen HAKI

4. 17 Tahun 2006 Kepabeanan PPNS Bea Cukai

5. 28 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang

Nomor 1983 tentang

Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan

PPNS Ditjen Pajak

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas

penyidikan secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah:

- koordinasi penyidik Polri, dan

- dibawah pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2))

37

Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Jakarta: Ghalia

Indonesia, hal. 56.

33

b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk

kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan

penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus ―melaporkan‖ kepada

penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik,

jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan

bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat

(2)).

d. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan

penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada penuntut

umum, melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).

e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, karena

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak

pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum, maka penghentian

penyidikan itu harus ―diberitahukan‖ kepada penyidik Polri dan penuntut

umum (Pasal 109 ayat (3)).38

Selain itu pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa tentang

penyerahan hasil penyidikan Penyidik Pegewai Negeri Sipil kepada Penuntut

Umum yang ditentukan sebagai berikut:

―Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus PPNS

setelah selesai melakukan penyidikannya haruis menyerahkan hasil

38

M. Yahya Harahap, Op. cit, hal 113-114.

34

penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri baru setelah itu penyidik

Polri menyerahkan kepada Penuntut Umum‖.39

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan sebagai berikut:40

Pasal 1 angka 17:

―Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan

pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam

penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.‖

Pasal 29 :

―Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.‖

Pasal 31

―Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

termasuk wilayah kepabeanan. Pasal 32 PPNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.‖

Pasal 33

―Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat

menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait‖

39

L. Sumartini, Op. cit, hal 113. 40

Anonim, 2014, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Huta,. http:www.hukumonline.pusatdata.com. diunduh tanggal 03 Juli

2014, jam 16.50 WIB.

35

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan

Pasal 1 angka 3:

―Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang

oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan

dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.‖

4. Tahap-tahap penyidikan

Menurut buku petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana dimana

disampaikan oleh Kapolri Jend. Polisi Drs. Rusdiharjo tahun 2000 di Jakarta

menyampaikan bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana

dalam buku petunjuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:41

1. Penyelidikan

Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP,

―penyelidikan‖ itu merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

Pada hakikatnya, terhadap terminologi ―penyelidikan‖ itu dahulu dikenal

sejak eksisnya undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana

Subversi (Pasal 2 huruf b, d, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.

11/Pnps/1963). Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan

KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang

41

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan

KUHAP dan Hukum Internasional, Cet III, Jakarta: Djambatan, hal 735.

36

berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya

salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang

mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan,

tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada

Penuntut Umum.42

2. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik

atau penyidik pembantu terhadapa setiap orang atau benda atau barang yang

ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum

tersebut yaitu:

a. Pemanggilan tersangka atau saksi;

b. Penangkapan;

c. Penahanan;

d. Penggeledahan;

e. Penyitaan.

3. Pemeriksaan

Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik

pembantu. Penyidik atau penyidik pembantu segera menyampaikan kepada

penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana telah dimulai.

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

42

Lilik Mulyadi, Op. Cit, hal 55.

37

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari

proses penyidikan perkara pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara

terdiri dari:

a. Pembuatan resume;

b. Penyusunan berkas perkara;

c. Penyerahan berkas perkara.

D. Tindak Pidana Illegal Loging

1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Loging

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus,

dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang – undang

umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan

tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau

menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Definisi lain dari illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutana yang belum

mendapat ijin dan yang merusak. Istilah lain dari pembalakan illegal adalah

istilah dari penebangan liar yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan

kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan

kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, penebangan liar dibagi

menjadi 2:

38

1. Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan

dalam perizinan yang dimiliknya;

2. Kedua, melibatkan pencurian kayu oleh orang yang sama sekali tidak

memiliki izin.43

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bawha penebangan

liar (illegal logging) adalah kegiatan dibidang kehutanan atau merupakan

rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan

hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan

dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan

kerusakan hutan.44

Menurut Kamus Kehutanan45

definisi illegal logging dijelaskan secara terpisah.

Illegal artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan

yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum

perundang-undangan kehutanan, Logging adalah kegiatan pembalakan pohon

dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu

Ilegal (Illegal logging) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan

Taman Nasional Tanjung Puting, istilah Illegal logging disinonimkan dengan

penebangan kayu ilegal.

43

Ahmad Ubbe, 2013, Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam

Penganggulangan Pembalakan Liar. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional BPHN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal 35. 44

Ibid, hal 35. 45 Alam Setia Zein, 2003, Kamus Kehutanan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 75 dan 102.

39

Disamping itu secara terminologi istilah Illegal Logging yang merupakan

bahasa Inggris terdiri dari 2 (dua) kata:

1. Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum,

haram;

2. Log, yang artinya batang kayu, kayu bundar, dan gelondongan. Sehingga

kata logging berarti menebang kayu dan membawa ke tempat

penggergajian.46

Pembalakan liar (Illegal Logging) terjadi karena adanya kerjasama antara

masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong

bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan

tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu

hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk

kebutuhan pengangkutan. Aktivitas pembalakan liar (Illegal Logging) saat ini

berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan

memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya

dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka

yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan

dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan

birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liar (Illegal

Logging) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang

46

Jhon M Echols, 2006, An English-Indonesia dictionary (Cetakan XXIII), Jakarta: Gramedia.

hal 363.

40

dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (over cutting) dan adakalanya

pembalakan liar (Illegal Logging) dilakukan melalui kerjasama antara

perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para cukong.

Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang

kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali

dengan perusahaan tersebut.47

Forest Watch Indonesia (FWI) dan global Forest Watch (GFW) menggunakan

istilah ―Pembalakan Illegal‖ sebagai sinonim dari ―Illegal Logging‖. Sementara

menurut IGM. Nurdjana illegal logging adalah rangakaian kegiatan dalam

bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan

hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang

berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang

berlaku oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.

Sedangankan Riza Suarga mengatakan bahwa illegal logging adalah sebuah

praktek ekspolitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui

aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau

olehannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah.48

Menurut Alam Setia Zein, penebangan liar adalah tindakan menebang pohon di

dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan,

digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum, termasuk perbuatan

47

Sadino, 2011, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan

(Illegal Logging), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal 39. 48

Riza Suarga, 2005, Pemberantasan Illegal Logging I, Jakarta: Wana Aksara, hal 7.

41

penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin

menebang namun melampaui batas/target yang diberikan instansi atau pejabat

kehutanan. Bentuk tindakan penebangan secara liar di dalam kawasan hutan

diidentifikasi sebagai berikut:49

a. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan

hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai

kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihk yang

berwenang/pejabat kehutanan.

b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum

di dalam kawasan hutan, di mana pelaksanaannyatidak sesuai dengan lokasi

yang telah ditunjuk.

Kedua bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan di atas,

dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang

dilakukan subjek hukum. Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa:

unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahului dengan adanya

niat diikuti dengan tindakan pelaku secara nyata. Dalam hal tertentu untuk

berbagi kasus penebangan liar di dalam kawasan hutan, unsur kesengajaan

merupakan rangkaian kesatuan tindakan untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak

ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

49

Alam Setia Zain, 1997, Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan, Jakarta: PT. Rineka Cipta,

hal. 45-47

42

namun illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang

berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini

ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan. Perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun

1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa :

―Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik

atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat

berperan sesuai dengan fungsinya.‖

Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur

dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah

karena adanya kerusakan hutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Loging

Setiap tindak pidana pasti didalamnya termuat suatu rumusan unsur-unsur yang

menjadi dasar pembentuknya. Tidak terkecuali dengan adanya tindak pidana

Illegal Logging yang perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami

persentase yang selalu meningkat. Seperti halnya pada tindak pidana yang lain,

tindak pidana Illegal Logging sebagai tindak pidana yang bersifat khusus yang

pengaturannya terpisah dari KUHP yakni dengan adanya Undang-Undang No.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didalamnya terdapat beberapa unsur yang

dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana tersebut diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum dan atau badan usaha;

43

2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena

kealpaannya;

3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:

- Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;

- Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak

hutan;

- Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan

undang-undang;

- Menebang pohon tanpa izin;

- Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga

sebagai hasil hutan illegal;

- Mengangkiut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH;

- Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan

tanpa izin.50

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus ynag diatur

dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum

pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus,

dan yang kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk faiten). Hukum

pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya

50

Anonim, Tindak Pidana Illegal Logging, diunduh dari http:www.luaxs.blogspot.com/tindak-

pidana-illegal-logging tanggal 6 Juli 2014 jam 12.18 WIB.

44

yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer.

Dan perbuatannya khusus adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus

dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal hanya untuk delik-delik fiskal.

Pada dasarnya kejahatan Illegal Logging secara umum kaitannya dengan tindak

pidana dalam KUHP, dapat dikelompokan kedalam beberapa bentuk kejahatan

secara umum, yaitu:

1. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging

berangkat dari pemikiran konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan

yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan

untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada

hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentua perizinan yang

ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin

namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over

atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari

kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu

tersebut (untuk dimiliki).

3. Penyelundupan

45

Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan penyelundupan kayu

(peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal

logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 262-276 KUHP)

Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu

perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dipakai sebagai suatu

keterangan perbuatan atau peristiwa. Dalam prkatik kejahatan illegal

logging salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku

dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu,

dan keterangan palsu dalam SKSHH.

5. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan

di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota

yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem tebang habis

sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan

data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang

sebenarnya.

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan didalam maupun

luar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil illegal logging yang nyata-

nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli.

46

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis.

Konsep ini memandang hukum identic dengan norma tertulis yang dibuat

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu,

konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

otonom tertutup dan terlepas dari kehidupn masyarakat.51

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisa. Sebagai

ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-

nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

norma hukum.52

. Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap

berbagai aspek yang diteliti dengan asas hukum, kaidah hukum dan berbagai

pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

51 Roni Hanitijo Soemitro, 2008, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Alumni,

hal. 13. 52

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, hal. 22.

47

Oleh karena itu materi penelitian melihat pada inventarisasi hukum positif,

dimana itu merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar.

Sebelum menemukan norma hukum positif apa yang berlaku.53

3. Sumber Penelitian Hukum

Peneliti dalam penelitian ini, akan mengumpulkan data sekunder untuk

mendapatkan hasil yang objektif dari penelitian. Dari data sekunder tersebut

dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan

hukum primer dan skunder.54

Bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

53

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, hal 120-121. 54

Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal 104.

48

Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan studi

dokumen serta pengambilan data dari tempat objek.

Metode Kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan

mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari data-data yang

berupa bahan-bahan pustaka dan literatur. Studi kepustakaan dilaksanakan

melalui tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan, yang

meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier, serta inventarisasi data

yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah

melaui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sistematis.

Tujuan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan dasar

pemecahan permasalahan penelitian.55

5. Metode Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif

yang ditulis secara logis dan sistematis.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa normatif kualitatif.

Maksud dari normatif di sini adalah bertitik tolak pada peraturan perundang-

undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif

adalah dengan analisa bahan hukum yang berasal dari bahan hukum

sekunder.

55

Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada,

hal 112.

49

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. DUDUK PERKARA

Dalam perkara ini terdakwa adalah Sarip Bin Marjuki Umar Berusia

37 tahun yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen RT 04/RW 04

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Pekerjaan sebagai seorang

Buruh. Terdakwa dengan dibantu seorang temannya telah melakukan

tindak pidan berupa pencurian kayu di kawasan hutan Perhutani petak

64.A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang Banyumas Timur tepatnya di

Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen RT 02/ RW 04 Kecamatan Jatilawang

Kabupaten Banyumas. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa

sekitar tanggal 17 Februari 2013 dengan cara memotong kayu jenis akasia

milenium sebanyak 3 pohon yang kemudian oleh terdakwa dipotong-

potong menjadi panjang masing-masing 2 meteran, dan juga mengambil

kayu yang telah roboh sebanyak 14 batang sehingga total kayu yang

diambil oleh terdakwa adalah 17 batang. Setelah diambil dan dipotong-

potong oleh terdakwa langsung dipanggul sendiri dan diletakkan didekat

jalan Dusun Kalisalak Desa Pekuncen Kecamatan Jatiwalang Kabupaten

Banyumas yang berjarak kira-kira 300 meter.

50

Setelah dikumpulkan dipinggir jalan tersebut pada hari selasa 19

Februari 2013 terdakwa menemui temannya untuk membantu mengangkut

dengan menggunakan mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni

milik teman terdakwa. Setelah semua kayu terangkut dimobil terdakwa

tersebut, terdakwa dan temannya langsung pergi ketempat pemotongan

kayu untuk dijadikan kusen rumah.Namun pada saat akan keluar dan pergi

meninggalkan tempat tindak pidana tersebut terdakwa dan temannya

tersebut dihadang oleh petugas Perhutani dan menanyakan surat-surat

kelengkapan dokumen kayu yang dibawa tapi terdakwa tidak dapat

menunjukannya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Atas tindakan tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative

yakni sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sarip Bin Marjuki Umar pada hari minggu

tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu dalan bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya

masih dalam tahun 2013, bertempat didalam kawasan hutan milik

Perhutani petak 64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH

Banyumas Grumbul Kalisalak Desa Pekuncen RT 02 RW 04 Kecamatan

Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya ditempat lain

51

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto

telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa

dengan menggunakan gergaji menebang sebanyak 3 (tiga) pohon Akasian

Milenium atau kurnis bangkok kemudian dipotong manjadi 3 (tiga) kayu

berbentuk kayu gelondongan dengan ukuran panjang @ 2 (dua) meter

dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120 cm,

selain itu terdakwa juga menemukan 14 (empat belas) batang pohon jenis

akasia Milenium atau Kurnis Bangkok yang sudah roboh karena ditebang

oleh orang lain yang sudah dipotong dengan ukuran panjang @ 2 (dua)

meter dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120

cm. Setelah itu 17 (tujuh belas) batang kayu tersebut lalu dipanggul untuk

dikumpulkan dipinggir jalan menuju Desa. Bahwa pada hari selasa

tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa meminta

bantuan kepada saksi Waswin alias Gowin (tersangka dalam perkara lain)

untuk mengangkut 17 batang kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu)

unit mobil pick-up Daihatsu Zebra tahun 1993 Nopol: AA-1798-RD milik

saksi Waswin alias Gowin dengan ongkos angkut yang disepakati adalah

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menuju tempat penggergajian

kayu Desa Adisara Kecamatan Jatilawang, namun dalam perjalanan

52

terdakwa dan saksi Waswin alias Gowin diberhentikan oleh petugas

Perhutani yakni saksi Kustiyono, saksi Sutrisno, dan saksi Tarsono,

setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata kayu-kayu

tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah atau tidak

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

terdakwa dan saksi Waswin alias Gowin kemudian dibawa ke Polsek

Jatilawang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SARIP BIN MARJUKI UMAR pada hari

minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalan bulan Februari tahun 2013 atau setidak-

tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat didalam kawasan hutan

milik Perhutani petak 64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH

Banyumas Grumbul Kalisalak Desa Pekuncen RT 02 RW 04 Kecamatan

Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya ditempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto

telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam

53

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa

dengan menggunakan gergaji menebang sebanyak 3 (tiga) pohon Akasian

Milenium atau kurnis bangkok kemudian dipotong manjadi 3 (tiga) kayu

berbentuk kayu gelondongan dengan ukuran panjang @ 2 (dua) meter

dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120 cm,

selain itu terdakwa juga menemukan 14 (empat belas) batang pohon jenis

akasia Milenium atau Kurnis Bangkok yang sudah roboh karena ditebang

oleh orang lain yang sudah dipotong dengan ukuran panjang @ 2 (dua)

meter dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120

cm. Setelah itu 17 (tujuh belas) batang kayu tersebut lalu dipanggul untuk

dikumpulkan dipinggir jalan menuju Desa. Bahwa pada hari selasa

tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa meminta

bantuan kepada saksi Wsawin alias Gowin (tersangka dalam perkara lain)

untuk mengangkut 17 batang kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu)

unit mobil pick-up Daihatsu Zebra tahun 1993 Nopol: AA-1798-RD milik

saksi Waswin alias Gowin dengan ongkos angkut yang disepakati adalah

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menuju tempat penggergajian

kayu Desa Adisara Kecamatan Jatilawang, namun dalam perjalanan

terdakwa dan saksi Waswin alias Gowin diberhentikan oleh petugas

Perhutani yakni saksi Kustiyono, saksi Sutrisno, dan saksi Tarsono,

54

setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata kayu-kayu

tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah atau tidak

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

terdakwa dan saksi Waswin alias Gowin kemudian dibawa ke Polsek

Jatilawang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA DALAM

PERSIDANGAN

1. Saksi sutrisno

Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan

mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan dengan

terdakwa, baik karena hubungan darah maupun karena

ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan

pekerjaan dengan terdakwa. Saksi pernah diperiksa oleh

Penyidik Polres Banyumas sebagai saksi dalam kasus atau

perkara tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan

oleh terdakwa yaitu menebang atau memanen, menguasai

atau memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak

dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) dan keterangan yang telah saksi berikan kepada

55

penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Pemeriksaan adalah benar. Saksi bekerja sebagai

Karyawan Perhutani yang bertugas di RPH Pengadegan

BKPH Jatilawang, KPH Banyumas Timur yang beralamat

Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang

Kabupaten Banyumas.Saksi bersama petugas Perhutani

lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr. Tarsono pada hari selasa

tanggal 19 Februari 2013 sudah melewati jam 00.00 WIB

atau sudah masuk hari rabu tanggal 20 Februari 2013 telah

mendapati dan menangkap terdakwa SARIP BIN

MARJUKI UMAR dan sdr. WASWIN alias GOWIN

sebagai sopir yang membawa kendaraan bak terbuka

dengan muatan kayu jenis Akasia Milenium sedang

melintas dijalan raya ikut Desa Pekuncen Kecamatan

Jatilawang Kabupaten Banyumas.Saksi bersama petugas

Perhutani lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr.Tarsono

melakukan penangkapan oleh karena terdakwa telah

mengangkut kayu jenis Akasia Milenium tidak dilengkapi

atau tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) padahal di petak 64.A RPH

Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur

telah terjadi pencurian kayu jenis Akasia Milenium.Saksi

56

mengetahui adanya pencurian kayu karena saksi

mengetahui sendiri yaitu pada saat saksi bersama karyawan

Perhutani lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr.Tarsono

melakukan patroli dikawasan hutan Perhutani di petak

64.A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas

Timur mendapati ada beberapa pohon jenis Akasia

Milenium sudah hilang habis ditebang orang yang tersisa

sebagai bukti adalah tunggaknya yang bekas tebangannya

masih baru.Terdakwa membawa kayu jenis Akasia

Milenium sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume

atau kubikasi sebanyak 0.88 m3

dan ukuran panjang rata-

rata 2 (dua) meter serta ukuran diameter kayu antara 16

sampai dengan 21 sentimeter. Terdakwa membawa kayu

jenis Akasia Milenium tersebut masih berbentuk kayu

gelondongan diangkut dengan mobil bak terbuka Daihatsu

type hijet Zebra tahun 1993, nopol AA-1798-RD warna

hitam dan sebagai sopir sdr. WASWIN alias GOWIN yang

juga pemilik mobil tersebut.Terdakwa menyuruh sdr.

WASWIN alias GOWIN untuk mengangkut kayu dengan

mobil miliknya yatu Daihatsu type Hijet Zebra tahun 1993,

nopol AA-1798-RD warna hitam dengan kesepakatan

ongkos angkut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

57

rupiah). Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut diambil

dari kawasan hutan di Desa Pekuncen Kecamatan

Ajibarang Kabupaten Banyumas yang kemudia dibawa

kepinggir jalan Desa yang jaraknya dengan lokasi

penebangan sekitar 300 (tiga ratus) meter.Terdakwa

menebang dengan menggunakan gergaji besi biasa dan

membawa kayu-kayu tersebut kepinggir jalan desa sendiri

tanpa bantuan orang lain. Terdakwa mengaku kayu-kayu

tersebut akan dibawa ketempat penggergajian kayu untuk

dibelah-belah menjadi kusen dan lainnya yang selanjutnya

digunakan untuk perbaikan rumah terdakwa. Terdakwa

mengaku mengambil atau menebang kayu dari kawasan

Perhutani baru sekali ini. Terdakwa menebang, mengambil

dan membawa kayu dari kawasan Perhutani tanpa

dilengkapi dengan SKSHH dan tanpa izin dari yang

berwenang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak

Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.108.000,-

(lima juta seratus delapan ribu).

2. Saksi Tarsono

Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan

mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan dengan

terdakwa, baik karena hubungan darah maupun karena

58

ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan

pekerjaan dengan terdakwa. Saksi pernah diperiksa oleh

Penyidik Polres Banyumas sebagai saksi dalam kasus atau

perkara tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan

oleh terdakwa yaitu menebang atau memanen, menguasai

atau memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak

dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) dan keterangan yang telah saksi berikan kepada

penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Pemeriksaan adalah benar.Saksi bekerja sebagai Karyawan

Perhutani yang bertugas di RPH Pengadegan BKPH

Jatilawang, KPH Banyumas Timur yang beralamat

Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang

Kabupaten Banyumas.Saksi bersama petugas Perhutani

lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr. Sutrisno pada hari selasa

tanggal 19 Februari 2013 sudah melewati jam 00.00 WIB

atau sudah masuk hari rabu tanggal 20 Februari 2013 telah

mendapati dan menangkap terdakwa SARIP BIN

MARJUKI UMAR dan sdr. WASWIN alias GOWIN

sebagai sopir yang membawa kendaraan bak terbuka

dengan muatan kayu jenis Akasia Milenium sedang

melintas dijalan raya ikut Desa Pekuncen Kecamatan

59

Jatilawang Kabupaten Banyumas.Saksi bersama petugas

Perhutani lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr. Sutrisno

melakukan penangkapan oleh karena terdakwa telah

mengangkut kayu jenis Akasia Milenium tidak dilengkapi

atau tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) padahal di petak 64. A RPH

Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur

telah terjadi pencurian kayu jenis Akasia Milenium.Saksi

mengetahui adanya pencurian kayu karena saksi

mengetahui sendiri yaitu pada saat saksi bersama karyawan

Perhutani lain yaitu sdr. Kustiyono dan sdr. Sutrisno

melakukan patroli dikawasan hutan Perhutani di petak 64.

A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas

Timur mendapati ada beberapa pohon jenis Akasia

Milenium sudah hilang habis ditebang orang yang tersisa

sebagai bukti adalah tunggaknya yang bekas tebangannya

masih baru.Terdakwa membawa kayu jenis Akasia

Milenium sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume

atau kubikasi sebanyak 0.88 m3

dan ukuran panjang rata-

rata 2 (dua) meter serta ukuran diameter kayu antara 16

sampai dengan 21 sentimeter.Terdakwa membawa kayu

jenis Akasia Milenium tersebut masih berbentuk kayu

60

gelondongan diangkut dengan mobil bak terbuka Daihatsu

type hijet Zebra tahun 1993, nopol AA-1798-RD warna

hitam dan sebagai sopir sdr. WASWIN alias GOWIN yang

juga pemilik mobil tersebut.Terdakwa menyuruh sdr.

WASWIN alias GOWIN untuk mengangkut kayu dengan

mobil miliknya yatu Daihatsu type Hijet Zebra tahun 1993,

nopol AA-1798-RD warna hitam dengan kesepakatan

ongkos angkut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah).Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut diambil

dari kawasan hutan di Desa Pekuncen Kecamatan

Ajibarang Kabupaten Banyumas yang kemudia dibawa

kepinggir jalan Desa yang jaraknya dengan lokasi

penebangan sekitar 300 (tiga ratus) meter.Terdakwa

menebang dengan menggunakan gergaji besi biasa dan

membawa kayu-kayu tersebut kepinggir jalan desa sendiri

tanpa bantuan orang lain.Terdakwa mengaku kayu-kayu

tersebut akan dibawa ketempat penggergajian kayu untuk

dibelah-belah menjadi kusen dan lainnya yang selanjutnya

digunakan untuk perbaikan rumah terdakwa.Terdakwa

mengaku mengambil atau menebang kayu dari kawasan

Perhutani baru sekali ini. Terdakwa menebang, mengambil

dan membawa kayu dari kawasan Perhutani tanpa

61

dilengkapi dengan SKSHH dan tanpa izin dari yang

berwenang.Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak

Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.108.000,-

(lima juta seratus delapan ribu).

3. Saksi Waswin alias Gowin

Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai

hubungan keluarga dengan terdakwa baik karena hubungan

darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak pula

mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.Saksi

pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas sebagai

saksi dalam kasus atau perkara tindak pidana dibidang

kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi telah

membawa atau mengangkut kayu hasil hutan atas

permintaan atau suruhan terdakwa. Pada hari minggu

tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 WIB

terdakwa datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk

mengangkut kayu untuk dibawa ke tempat penggergajian

kayu dengan kesepakatan ongkos angkut sebesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupuah).Baru 2 (dua) hari

kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013

sekitar jam 23.30 WIB dengan menggunakan kendaraan

bak terbuka jenis Daihatsu type Hijet Zebra tahun 1993

62

nopol AA-1798-RD warna hitam saksi menuju ketempat

kayu yang ada dipinggir jalan termasuk Desa Pekuncen

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas kemudian

terdakwa menaikkan kayu-kayu yang masih berbentuk

gelondongan ke mobil saksi yang selanjutnya akan dibawa

ke tempat penggergajian kayu.Saksi mengangkut kayu

jenis Akasia Milenium sebanyak 17 (tujuh belas) batang

dengan ukuran panjang rata-rata 2 (dua) meter serta ukuran

diameter kayu sebesar antara 14 sampai dengan 15

centimeter.Dalam perjalanan kurang lebih 1 (satu) km,

mobil pengangkut kayu yang dikemudikan saksi dan

terdakwa duduk disebelah saksi dihadang oleh 3 (tiga)

orang petugas dari Perhutani dan menanyakan asal-usul

kayu, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan

terdakwa beserta mobil yang berisi kayu tersebut dibawa

ke Polsek Jatilawang untuk pemeriksaan lebih

lanjut.Mulanya saksi telah menanyakan pada waktu

terdakwa menyuruh saksi mengangkut kayu, apakah kayu

yang akan diangkut beres apa tidak (bermasalah atau tidak)

dan kalau tidak bermasalah saksi mau mengangkut, pada

waktu itu terdakwa menjawab bahwa kayu itu tidak

bermasalah hanya mau membawa ke tempat

63

penggergajian.Terdakwa mengaku kayu yang saksi angkut

itu adalah kayu terdakwa sendiri yang ditebang dari kebun

milik orang tua terdakwa.Saksi bersedia mengangkut kayu

milik terdakwa dimalam hari karena sedianya malam itu

mobil tersebut akan diisi bensin, dan juga kalau siang hari

saksi bekerja untuk mengangkut pasir dan lainnya.Kayu

yang diangkut dari pinggir jalan Desa Pancasan terletak

tidak jauh dari kawasan Perhutani hanya berjarak sekitar

300 meter dan dari perkampungan terlihat adanya kawasan

perkebunan Perhutani.Setelah diperlihatkan gambar

tunggaknya kayu, saksi menyatakan tidak tahu adanya

tunggak kayu tersebut.

4. Saksi Yudi Kristianto

Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mengaku bahwa ia

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

baik karena hubungan darah maupun karena ikatan

perkawinan serta tidak pula mempunyai hubungan

pekerjaan dengan terdakwa.Saksi bertugas sebagai

Anggota Polisi di Polsek Jatilawang yang pada hari rabu

tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 01.30 WIB dinihari

sedang berdinas kedatangan 3 (tiga) orang karyawan

Perhutani yang membawa dan melaporkan 2 (dua) orang

64

tersangka yaitu terdakwa SARIP BIN MARJUKI yang

melakukan perbuatan tindak pidana menebang atau

memanen, menguasai atau memiliki dan mengangkut hasil

hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan (SKSHH) dan membawa barang bukti dengan

mobil bak terbuka bermuatan kayu dikendarai oleh sdr.

Waswin alias Gowin Sawikarta.Kayu yang diangkut

dengan mobil bak terbuka jenis Daihatsu type Hijat Zebra

tahun 1993 nopol AA-1798-RD warna hitam, adalah kayu

jenis Akasia Milenium sebanyak 17 (tujuh belas) batang

dengan ukuran panjang rata-rata 2 (dua) meter, serta

ukuran diameter kayu sebesar antara 16 sampai dengan 20

centimeter.Setelah diintrogasi ternyata benar terdakwa

mendapatkan kayu jenis Akasia Milenium dari kawasan

Perhutani, sebagian didapat dari kayu yang sudah roboh

dan sebagian dengan cara menggergaji.Terdakwa mengaku

kayu-kayu tersebut akan dibawa ke tempat penggergajian

kayu untuk dibelah-belah menjadi kusen dan lainnya yang

selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan rumah

terdakwa.Saksi membenarkan setelah diperlihatkan gambar

tonggak kayu yang terlihat masih baru dikawasan hutan

milik Perhutani.Saksi membenarkan setelah ditunjukkan

65

barang bukti berupa kayu gelondongan dan mobil jenis

Daihatsu type Hijat Zebra tahun 1993 nopol AA-1798-RD

warna hitam yang disita atas perbuatan terdakwa.

5. Saksi Ahli

Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mengaku bahwa ia

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

baik karena hubungan darah maupun karena ikatan

perkawinan serta tidak pula mempunyai hubungan

pekerjaan dengan terdakwa.Saksi ahli pernah diperiksa

oleh Penyidik Polres Banyumas sebagai saksi ahli dalam

kasus atau perkara tindak pidana bidang kehutanan yang

dilakukan oleh terdakwa yaitu mengangkut, menguasai,

atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan keterangan

yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana

terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Saksi bertugas di Resort Pemangku Hutan (RPH)

Pengadegan, BKPH Jatilawang, KPH Banyumas Timur,

yang berkantor di Asper BKPH Jatilawang, KPH

Banyumas Timur Jalan Jatilawang-Wangon Kabupaten

Banyumas, dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah

pengawas, perlindungan, dan pelaporan yang menyangkut

66

kawasan hasil hutan.Saksi menerangkan, mensyaratkan

atau orang lain diluar Perhutani tidak dapat melakukan

kegiatan penebangan, pemanenan, pengangkutan kayu

hasil hutan karena semua proses tersebut dilakukan oleh

Perhutani.Untuk pengangkutan hasil hutan ke TPK

(Tempat Penimbunan Kayu) dilengkapi dokumen

DK304.Saksi menerangkan bagi masyarakat atau orang

lain diluar Perhutani dapat memiliki atau menadapatkan

kayu dengan cara membeli kayu di KBM (Kelola Bisnis

Mandiri) yaitu dengan mengajukan ijin lelang pembelian

kayu hasil hutan dan bagi masyarakat yang menang lelang

atau yang mengajukan pembelian tersebut akan dapat

mengambil hasil hutan di TPK yang ditunjuk.Untuk

mengangkut hasil hutan yang sudah diambil dari TPK akan

diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

sesuai dengan Pasal 1 butir 48 Permenhut No.

P.55/MENHUT-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan

yang berasal dari hutan negara.Perkara terdakwa yang

sudah terkumpul kayu yang diambil dari hutan negara

dokumen yang diperlukan adalah SKSHH.Jenis kayu yang

ditanam perhutani dan setiap kepemilikian harus disertai

SKSHH yaitu kayu jenis jati, pinus, sengon, dan akasia

67

milenuim. Masyarakat yang menanam tanaman jenis jati,

pinus, sengon, dan akasia milenium biasanya pemilik

pohon tersebut akan melapor ke Dinas Kehutanan untuk

mendapatkan surat/dokumen Tataniaga Kayu Tanah

Milik.Disekitar kawasan hutan Perhutani RPH Pengadegan

tersebut masyarakat juga ada yang menanam akasia

milenium.Kejadian terdakwa mengambil kayu jenis akasia

milenium adalah di kawasan hutan produksi milik negara

yang dikelola oleh PT Perhutani dari lokasi petak 64. A

dibawah pengawasan saksi.Saksi melihat barang bukti

yaitu kayu yang diangkut oleh terdakwa ada 17 (tujuh

belas) batang dengan ukuran besar bervariasi yaitu paling

besar berdiameter 20 cm dan paling kecil 14 cm, dengan

panjang 2 (dua) meter.Gambar didalam berkas yang

diperlihatkan saksi adalah gambar tunggak kayu yang kira-

kira berdiameter antara 16-20 cm dan karena telah

diratakan jadi terkesan lebar, tapi saksi menyatakan bahwa

foto/gambar tersebut memang benar itu tunggak dari pohon

yang hilang dari jenis kayu akasia milenium yang sudah

berumur 10 tahun dan dipotong masih dalam keadaan

berdiri.Tidak semua jenis kayu harus dilengkapi

dokumen/surat, dan jenis kayu tertentu yang harus

68

dilengkapi dengan dokumen/surat yaitu sudah lama

ditanam Perhutani yaitu kayu jati, mahoni, dan pinus

sedangkan akasia milenium termasuk ditanam dilahan

kosong Perhutani pada tahun 2003.Dengan kejadian tindak

pidana yang dilakukan terdakwa maka Perhuani

mengalami kerugian dengan perhitungan kayu sebanyak 17

batang dengan ukuran kubikasi 0,88 m perhitungan nilai

ekonomis seharga Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh

tiga rupiah), sedangkan menurut table kehilangan pohon

maka dihitung seharga Rp. 5.108.000,- (lima juta seratus

delapan rupiah).

6. Keterangan Terdakwa

Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres

Banyumas sebagai terdakwa dalam kasus atau perkara

tindak pidana bidang kehutanan yaitu mengangkut,

menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan keterangan yang

telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana

terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah

benar.Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar

jam 15.00 WIB terdakwa telah mengambil/menebang kayu

didalam hutan milik Perhutani yang beralamat di Desa

69

Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten

Banyumas.Kayu yang terdakwa tebang adalah jenis akasia

milenium sebanyak 3 pohon kemudian dipotong-potong

menjadi panjang masing-masing 2 meteran dan juga

mengambil batang kayu yang telah roboh sebanyak 14

batang sehingga kayu yang diambil terdakwa berjumlah 17

batang.Selanjutnya terdakwa memanggul batang-batang

pohon tersebut sendiri dibawa keluar hutan dan diletakkan

dipinggir jalan di dusun Kalisalak Desa Pekuncen

Kecamtan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang berjarak

kira-kira 300 meter.Pada hari minggu tanggal 17 Februari

2013 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kerumah saksi

Waswin alias Gowin Bin Sawikarta untuk meinta bantuan

mengangkut kayu yang sudah dikumpulkan dipinggir jalan

tersebut untuk dibawa ke tempat penggergajian kayu di

Desa Adisara Kecamatan Ajibarang Kabupaten

Banyumas.Kesepakatan saksi Waswin alias Gowin Bin

Sawikarta sanggup membawa kayu tersebut dengan

menggunakan kendaraan bak terbuka jenis Daihatsu type

Hijat Zebra tahun 1993 nopol AA-1798-RD warna hitam

miliknya, dan setelah mengangkut kayu tersebut terdakwa

akan memberikan ongkos angkut sebesar Rp. 50.000,-

70

(lima puluh ribu rupiah).Baru pada hari selasa tanggal 19

Februari 2013 sekitar jam 21.30 WIB dengan mobil

Daihatsu warna hitam Zebra tahun 1993 nopol AA-1798-

RD milik saksi Waswin alias Gowin Bin Sawikarta,

terdakwa mengangkut kayu-kayu yang dikendarai oleh

saksi Waswin alias Gowin Bin Sawikarta dan terdakwa

duduk di jok samping sopir lalu kayu-kayu itu akan dibawa

ketempat penggergajian.Terdakwa mengangkut kayu untuk

dibawa ketempat penggergajian malam hari karena kalau

siang hari saksi Waswin alias Gowin Bin Sawikarta ada

pekerjaan lain.Baru kira-kira 1 km keluar jalan raya masih

di Desa Pekuncen sekitar jam 23.30 WIB Daihatsu Zebra

tahun 1993 nopol AA-1798-RD warna hitam yang

dikendarai saksi Waswin alias Gowin Bin Sawikarta dan

duduk disamping sopir adalah terdakwa tersebut disetop

oleh petugas perhutani, lalu memeriksa muatan kayu dalam

mobil dan menanyakan surat/dokumen kayu yang dibawa

terdakwa oleh karena terdakwa tidak bisa memperlihatkan

dokumen, maka terdakwa dan saksi Waswin alias Gowin

Bin Sawikarta oleh petugas Perhutani dibawa ke Polsek

Jatilawang.Terdakwa mengambil kayu milik Perhutani

akan dijadikan kusen dan digunakan untuk

71

perbaikan rumah terdakwa sendiri.Terdakwa merasa

bersalah telah mengambil kayu di kawasan hutan milik

negara/Perhutani tanpa ijin yang berwenang.

4. Tuntuan Pidana

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa yang

pada intinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Sarip Bin Marjuki Umar terbukti dan

bersalah melakukan tindak pidana, ―dengan sengaja menebang

pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang‖

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

(3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarip Bin Marjuki

Umar 17 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

72

- 17 (tujuh belas) batang pohon panjang 2 (dua) meter jenis

Akasia Milenium atau Kumis Bangkok, dirampas untuk

negara;

- 1 (satu) buah gergaji tangan, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan yang menjadi obyek kajian Majelis Hakim dalam

memberikan pertimbangannya menguraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sifat dakwaan alternative diatas, maka Majelis

Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan untuk

dibuktikan, yang apabila telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak

perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan

terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78

ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang

apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur dengan senagaja menebang pohon atau memungut hasil

hutan didalam hutan;

3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang

berwenang;

73

Terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim

mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik

pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, dengan demikian menurut

ketentuan tersebut salah satu subyek hukum dalam delik Kehutanan selain

Badan Hukum dan Badan Usaha adalah orang pribadi.

Orang pribadi sama artinya dengan orang perseorangan secara

pribadi, sedangkan orang perseorangan secara pribadi sama artinya

dengan manusia perorang atau seorang manusia.

Yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam

kasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lengkap

dengan segala identitasnya adalah terdakwa SARIP BIN MARJUKI

UMAR, dan identitas terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan

persidangan, adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan

tidak menemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek

hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat

dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah

dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan ―Setiap

74

Orang‖ adalah terdakwa SARIP BIN MARJUKI UMAR sendiri, dengan

demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menebang pohon, memungut

hasil hutan didalam hutan:

Unsur dengan sengaja dalam suatu delik mengandung arti, bahwa

si pelaku menghendaki dan karenanya mengetahui akibat dari perbuatan

yang dilakukannya itu.

Dengan sengaja, menebang pohon, atau memungut hasil hutan

didalam hutan, merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

menurut Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dapat

dibuktikan bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Februari 2013

sekitar pukul 15.00 WIB didalam kawasan hutan milik Perhutani petak

64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur

Grumbul Kalisalak Desa Pekuncen RT 02/RW 04 Kecamatan Jatilawang

Kabupaten Banyumas, terdakwa dengan menggunakan gergaji menebang

sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Akasia Milenium atau Kumis Bangkok

kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) kayu berbentuk gelondongan dengan

ukuran panjang @ 2 (dua) meter dengan diameter kayu bervariasi antara

60 cm sampai dengan 120 cm, selai itu terdakwa juga memotong 14

(empat belas) batang pohon jenis Akasia Milenium atau Kumis Bangkok,

75

kemudian oleh terdakwa dipotong dengan ukuran panjang @ 2 (dua)

meter dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120

cm, setelah itu 17 (tujuh belas) batang kayu tersebut dipanggul untuk

dikumpulkan dipinggir jalan menuju Desa untuk dibawa dengan

menggunakan mobil milik saksi Waswin alias Gowin menuju tempat

penggergajian kayu di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang Kabupaten

Banyumas. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang

berwenang:

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan

saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari minggu tanggal

17 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB didalam kawasan hutan milik

Perhutani petak 64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang KPH

Banyumas Timur Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen RT 02/RW 04

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, terdakwa dengan

menggunakan gergaji menebang pohon sebanyak 3 (tiga) pohon jenis

Akasia Milenium atau Kumis Bangkok kemudian dipotong menjadi 3

(tiga) kayu berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang @ 2 (dua)

meter dengan diameter kayu bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120

cm, selain itu terdakwa juga memotong 14 (empat belas) batang pohon

jenis Akasia Milenium atau Kumis Bangkok, kemudian oleh terdakwa

dipotong dengan ukuran panjang @ 2 (dua) meter dengan diameter kayu

76

bervariasi antara 60 cm sampai dengan 120 cm, setelah itu 17 (tujuh

belas) batang kayu tersebut dipanggul untuk dikumpulkan dipinggir jalan

menuju Desa.

Perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui ketika terdakwa

meminta tolong kepada saksi Waswin alias Gowin untuk mengangkut 17

(tujuh belas) batang kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit

mobil pick-up merk Daihatsu Zebra tahun 1993 Nopol: AA-1798-RD

milik saksi Waswin alias Gowin dengan ongkos angkut yang disepakati

sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menuju tempat

penggergajian kayu di Desa Adisara Kecamatan Jatilawang, namun dalam

perjalanan terdakwa dan saksi Waswin diberhentikan oleh petugas

Perhutani yaitu saksi Kustiyono, saksi Sutrisno, dan saksi Tarsono,

setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata kayu-kayu

tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah atau tidak

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Dengan

demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal dari

dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena perbuatan terdakwa,

telah terbukti memenuhi seluruh pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum,

hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat

terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam kedaan sadar sehat

77

jasmani maupun rohaninya, sehangga tidak terdapat alasan-alasan yang

dapat mengakibatkan terdakwa dapat dilepaskan dari

pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka tibul keyakinan Majelis

Hakim akan kesalahan terdakwa , serta terdakwalah pelaku tindak

pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah

dan menyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena terdakwa harus

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa SARIP

BIN MARJUKI UMAR, oleh karena terhadap pelaku kejahatan dibidang

kehutanan, sebagaimana perbuatan yang terbukti telah terdakwa lakukan,

Undang-Undang secara imperative telah menentukan, harus dijatuhi

hukuman yang bersifat kumulatif, yaitu baik hukuman penjara maupun

denda, maka kedua jenis hukuman itulah yang akan Majelis Hakim

jatuhkan terhadap terdakwa tersebut.

Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun

berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa terdakwa

telah menjalani masa penahanan, oleh karena itu masa penahanan

terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa

78

sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa

akan melarikan diri atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila

terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yang

selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti,

menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu

menjadi pelajaran yang berharga bagi terdakwa, untuk kelak dikemudian

hari tidak lagi mengulangi perbuatannya.

6. Amar Putusan Pengadilan Negeri

MENGADILI

1. Menyatakan, terdakwa SARIP BIN MARJUKI UMAR terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ―Dengan

sengaja menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang

berwenang”;

2. Menjatuhakan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu,

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dan denda sebesar

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan

kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

79

4. Menetapakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) batang pohon Akasia Milenium atau Kumis

Bangkok, dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah gergaji tangan, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

80

B. Pembahasan

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam kasus tindak

pidana illegal logging pada Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara itu menurut Andi Hamzah56

menyatakan bahwa penyidikan

merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik

dan diusut secara tertulis didalam system peradilan pidana, dari pengertian

tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut

tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat bukti;

2. Ketentuan tentang terjadinya delik;

3. Pemeriksaan ditempat kejadian;

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;

5. Penahanan sementara;

6. Penggeledahan;

7. Pemeriksaan dan interogasi;

8. Berita acara;

9. Penyitaan;

56

Andi Hamzah, Op. Cit, hal 118.

81

10. Penyampingan perkara;

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada

penyidik untuk disempurnakan.

Pengertian penyidikan sendiri dalam KUHAP menurut sebagian ahli

hanyalah bersifat umum, karena saat ini banyak produk undang-undang yang

telah dibuat dan didalamnya memberikan kewenangan bagi pejabat tertentu

untuk melakukan tindakan penyidikan atau dengan kata lain dengan

berkembangnya hukum nasional maka ketentuan yang lebih khusus telah

diberikan melalui produk yakni undang-undang khusus. Salah satu adalah

adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

memberikan kewenangan bagi pejabatnya untuk melakukan tindakan

penyidikan. Pejabat yang diamkasud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

yang dalam ketentuan undang-undang tersebut dikatakan dapat melakukan

tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan dibidang kehutanan.

Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan proses penyidikan selama ini

dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang

khusus untuk melakukan penyidikan. Namun dalam hal ini Pejabat Pegawai

Negeri Sipil hanya diberikan wewenang sebatas apa yang diatur dalam

undang-undang khusus mengatur tentang kewenangannya tersebut.

Untuk dapat diangkat menjadi seorang penyidik maupun seorang yang

dapat melakukan tindakan penyidikan tidaklah sembarang orang, dalam arti

82

bahwa ada persyaratan tertentu yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat

menjadi seorang penyidik maka harus memenuhi persyaratan tertentu

khususnya untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan yang

dimaksud adalah mengenai kepangkatan dan kedudukan seorang Pegawai

Negeri Sipil jika menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP kepangkatan dan

kedudukan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penutut umum dan hakim

peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah

adanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 58

Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni untuk

dapat diangkat menjadi seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

8. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;;

9. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan IIIa;

10. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang

setara;

11. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter pada rumah sakit pemerintah;

83

13. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan peagawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir;

14. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa:

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawab

meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Kitan Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Adanya rumusan yang dikatakan oleh undang-undang tersebut berarti

telah mengisyaratkan bahwa tidak semua pegawai di lingkup Kementerian

Kehutana dapat melakukan tindakan penyidikan yakni hanya sifatnya tertentu

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas berdasarkan Pasal 3A

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Arti dari peran sendiri secara konsepsional mengandung sebuah

pengertian dimana dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya,

seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan

dengan peran yang dipegangnya. Peran merupakan seperangkat tingkat yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

84

masyarakat.57

Sejalan dengan rumusan tersebut, Gron Masson dan Mac

Eachren mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang

dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu.58

Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma

sosial dan oleh karena itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam kata peran terdapat dua unsur utama yakni sebagai

berikut:59

a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau

kewajiban dari pemegang peran.

b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya

dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Sehingga ciri-ciri yang dapat dianalisa mengenai peran penyidik dalam

melakukan penyidikan adalah:

1. Penyidik merupakan pemegang peran yang telah diberikan amanat

oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan;

2. Penyidik dalam melaksanakan tugas tersebut harus dilakukan dengan

mempehatikan kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh undang-

undang dalam melaksanakan tugas penyidikan;

57

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal. 667. 58

www.Id.scvoong.com/humanities/theery-Criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan.

diakses tanggal 10 September 2014. 59

Ibid.

85

3. Selain itu penyidik harus tetap koordinasi dengan penyidik kepolisian

serta kejaksaan dalam hal tugas penyidikan yang telah dilakukan

dianggap sudah lengkap dan selesai.

Dimana contoh kasusnya adalah pada putusan PN. Purwokerto No.

31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt., peran penyidik pegawai negeri sipil terlihat pada

saat melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana

kehutanan yakni Sarip bin Marjuki yang tertangkap tangan sedang

memindahkan beberapa gelondong kayu yang akan dimuat diatas mobil. Peran

yang dilakukan tersebut tentunya menandakan bahwa PPNS Kehutanan telah

melakukan amanat undang-undang yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan. Selain itu adanya pelaporan yang PPNS Kehutanan

kepada Kepolisian Resort Jatilawang merupakan suatu bentuk tindakan

koordinasi yang juga pengaturannya telah ada dalam undang-undang tersebut.

Tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik Pegawai

Negeri Sipil adalah melaksanakan tugas-tugas kepolisian yaitu penyidikan

yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut, sehingga tugas yang harus

dilaksanakan adalah:

a. sejak awal wajib memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan

yang dilakukannya kepada penyidik POLRI;

b. wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan;

c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan;

86

d. wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang

dilakukannya;

e. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik POLRI.

Maka dari itu wewenang yang penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

a. kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah

sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi

dasar hukumnya masing-masing;

b. apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur

secara tegas kewenangan yang diberikan maka PPNS mempunyai

wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Dari adanya uraian tersebut diatas maka kewenangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Kehutanan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan yakni pasal 77 tentang Penyidikan. Sedangkan untuk

kewenangan penyidikan dalam praktek dilapangan yang dapat dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditentukan pada Pasal 77 ayat (2) Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan huruf b, d, dan f yang

memberikan wewenang yakni sebagai berikut:

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

87

dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Adapun tugas dari Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diberikan

tugas layaknya seperti tugas seorang polisi di lingkup Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah

hukumnya;

2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan

pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah

hukumya;

3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk

diserahkan kepada yang berwenang;

6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sesuai pembatasan wewenang yang disampaikan pada pasal 7 ayat (2)

KUHAP disebutkan bahwa:

―Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)

huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang

menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI‖

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas

penyidikan secara terperinci dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah :

88

3. ―koordinasi‖ penyidik POLRI, dan

4. Dibawah ―pengawasan‖ penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2))

b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk

kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan

bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1))

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus ―melaporkan‖ kepada

penyidik Polri tentang adanya tindak pidana yang sedang disidik, jika

dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti

yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))

d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan

penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada penuntut

umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3))

e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan,

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka

penghentian penyidikan itu harus ―diberitahukan‖ kepada penyidik

Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3))

Dalam hal penyampaian dimulainya penyidikan KAPOLRI memberikan

pendapat sesuai dengan surat yang disampaikannya tanggal 29 September

1986 No. Pol. B/4753/IX/86 bahwa pelaksanaan penyidikan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil mutlak berada dibawah koordonasi penyidik Polri sesuai Pasal 7

ayat (2) KUHAP, penyampaian hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri

89

Sipil kepada Penuntut Umum harus melalui penyidik Polri sesuai Pasal 107

ayat (2) KUHAP.60

Adanya pendapat KAPOLRI tersebut pada tahun 1990 dikeluarkan fatwa

oleh Mahkamah Agung tentang penyerahan hasil penyidikan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

―Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus PPNS

setelah selesai melakukan penyidikannya harus menyerahkan hasil

penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri, baru setelah itu

penyidik Polri menyerahkan ke Penuntut Umum.‖61

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 77 ayat (2) Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka yang dimaksud dengan

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Polri ialah

yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, hal ini juga dimaksudkan untuk memeberikan jaminan

bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang

berlaku. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan dikatakan bahwa:

―Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan

Surat Pemberitahuna kepada instansi terkait dan tembusannya kepada

Penyidik Polri‖

60

M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 116. 61

L. Sumartini, Op. Cit, hal 113.

90

Sementara itu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan PPNS Kehutanan

dalam menangani tindak pidana khusus dibidang kehutanan antara lain:

a. penyidik melakukan pemeriksaan ke TKP;

b. melacak dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut;

c. pelaku tindak pidana diserahkan kepada Polri atau Polres setempat

untuk pengusutan yang lebih lanjut.62

Dalam penanganan kasus tindak pidana khusus bidang kehutanan pada

satu ekosistem hutan, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan oleh

PPNS kehutanan dan Penyidik Polri yaitu:

A. Tahap penanganan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan meliputi :

1. Penangkapan tersangka dilakukan oleh PPNS Kehutanan ditempat

kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap

tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan

diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak

pidana yang sudah diketahui orangnya.

2. Penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan selama

1x24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap pelaku tindak pidana, saksi, dan mengumpulkan barang

bukti yang diperoleh PPNS Kehutanan, dan juga PPNS Kehutanan

membuat keterangan tersebut.

62

Obrika Simbolon, 2007, Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging,

Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara.

91

3. Mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui jenis tindak pidana

yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan untuk mengetahui

status dari pelaku tindak pidana.

4. PPNS Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap:

a. Tersangka, sehubungan dengan pemeriksaan tersangka ini

maka undang-undang telah memberikan beberapa hak yang

bersifat perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan

kebenaran dan pembenaran diri.

b. Saksi-saksi, pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan

terhadap saksi sama halnya dengan pemeriksaan yang

dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini dilakukan

untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada Penyidik

Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan

terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan.

6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS

Kehutanan kepada Penyidik Polri, penyerahan ini dilakukan untuk

mempermudah tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

B. Setelah pelimpahan berkas dan tersangka oleh PPNS Kehutanan

kepada Penyidik Polri maka tahapan yang harus dilakukan oleh

Penyidik Polri adalah sebagai berikut:

92

1. Setelah PPNS Kehutanan menyerahkan tersangka beserta surat

pengantar kepada Penyidik Polri maka penyidik Polri melakukan

penyidikan lanjut terhadap: Tersangka, Saksi-Saksi, dan Barang

Bukti yang cukup kuat.

2. Pembuatan Berita Acara, hal ini dilakukan untuk mempermudah

setelah adanya pemeriksaaan serta untuk dijadikan berkas di

Kepolisian agar dapat dilaporkan kepada Kapolda setempat;

3. Pelimpahan kekantor Kejaksaan dan kemudian diteruskan ke

Pengadilan, hal ini dilakukan untuk membela kepentingan dari

tersangka agar dapat memperoleh perlindungan hukum hingga

menjadi status terdakwa. Dalam hal ini terdapat cirri-ciri khas dari

penyidikan tindak pidana bidang Kehutanan (illegal logging)

yaitu:

a. PPNS Kehutanan menerima laporan dan mengetahui sendiri

telah terjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan maka

dengan segera PPNS melakukan penangkapan terhadap

pelaku tindak pidana tersebut.

b. PPNS Kehutanan kemudian melakukan penahanan selama-

lamnya 1-2 hari, bila kemudian ditemukan cukup bukti-bukti

yang kuat dari si pelaku untuk selanjutnya diperiksa untuk

dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

93

c. Didalam proses ini pihak polri setempat harus diberitahu oleh

PPNS bahwa telah terjadi tindak pidana khusus bidang

kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaan.

d. Untuk kepentingan penyidikan PPNS Kehutanan diberi

petunjuk oleh Penyidik Polri mengenai proses penyidikan

tindak pidana yang terjadi.

e. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap telah cukup

oleh PPNS Kehutanan maka si tersangka diserahkan kepada

Penyidik Polri setempat disertai dengan BAP dan surat

pelimpahan pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan dianggap

kurang maka pihak polri berkewajiban untuk

melengakapinya.

f. Dalam proses penyidikan dianggap telah selesai oleh

Penyidik PPNS Kehutanan tersebut, maka PPNS Kehutanan

segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik polri.

g. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil

penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik polri disertai

petunjuk untuk dilengkapi.

94

h. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan

untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan

penyidikan tambahan dengan petunjuk dari penuntut umum.

i. Penyidikan dianggap telah selesai dalam waktu 14 hari

Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau

apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada

penyidik.63

Sementara itu menurut Dwi Agustina Rimbawati64

dalam penelitiannya

menyampaikan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang

dikoordinasikan dengan tugas Penyidikan oleh Penyidik Polri adalah sebagai

berikut:

1. Menerima SPDP: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(Dilakukan oleh PPNS).

2. Memberi bantuan penyidikan jika ada permintaan dari PPNS yang

diajukan secara tertulis.

3. Tahap I—Menerima Berkas untuk diteruskan ke Kejaksaan.

4. Tahap II – Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

63

Ibid. 64

Dwi Agustina Rimbawati, Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait

Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur), Skripsi, Fakultas

Hukum: Universitas Brawijaya Malang, hal 12-13.

95

5. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang

penyidikannya dilakukan oleh PPNS.

a. PPNS menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau

pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak

pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan ke penyidik;

b. Penyidik menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau

pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak

pidana yang juga menjadi wewenang PPNS, maka penyidik dapat

melakukan proses penyidikan atau meneruskan kepada PPNS.

6. Rapat secara berkala, rata-rata dilakukan 3 bulan sekali

7. Penyidikan bersama dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk :

a. Membentuk tim penyidik;

b. Menyusun rencana penyidikan:

1. Menentukan pasal yang dipersangkakan;

2. Menentukan cara bertindak;

3. Menentukan waktu kegiatan;

4. Menentukan pelibatan personil; dan

5. Menentukan sarana, prasarana, dan anggaran

c. Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil;

d. Pengendalian.

8. Menghentikan Penyidikan

96

a. Sebelum dilakukannya penghentian penyidikan dilakukan gelar perkara

bersama penyidik;

b. Dalam hal hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian

penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian

penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan;

c. PPNS mengirimkan surat penghentian penyidikan kepada:

1. Penuntut umum melalui penyidik dan

2. Tersangka atau keluarga dan/atau penasihat hukumnya.

9. Gelar Perkara, dilakukan terhadap setiap perkara yang ditangani yang dapat

dihadiri penyidik atau pihak terkait. Gelar perkara dilaksanakan pada:

a. Awal penyidikan, dilakukan untuk:

1. Menentukan peristiwa yang akan ditangani merupakan tindak pidana

atau bukan;

2. Menentukan pasal yang disangkakan;

3. Menyusun rencana penyidikan.

b. Pertengahan penyidikan dilakukan untuk:

1. Menyempurnakan ketepatan penerapan pasal;

2. Mengetahui perkembangan penyidikan;

3. Mengetahui dan mengatasi kendala atau kekurangan penyidikan;

4. Melengkapi alat bukti;

5. Menyempurnakan proses penyidikan.

c. Akhir penyidikan dilakukan untuk:

97

1. Menganalisis secara yuridis terhadap keterkaitan saksi, tersangka, dan

barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan;

2. Menganalisis perbuatan pelaku untuk menentukan peran;

3. Mengetahui kelengkapan administrasi penyidikan;

4. Mengetahui kelengkapan berkas perkara.

Bagan 2

Proses Koordinasi dan Pengawasan pada Penyidikan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Korwas PPNS

Berdasarkan pembahasan diatas maka pada kasus illegal logging dalam

putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.PWT, peran penyidikan yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Perhutani petak 64. A RPH

Pengadegan BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur Grumbul Kalisalak,

Desa Pekuncen RT 02/RW 04 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang

dimana sesuai uraian putusan berikut ini:

Melalui Penyidik Polri

PPNS

Diklat Team BIN Puan BAN Sidik

PU

SPDP GELEDAH TAHAN TANGKAP PANGGIL SITA BERKAS SERAH TSK &BB

Tahapan Penyidikan

98

a. Dimana dari keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Perhutani yang

pada saat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa para saksi tersebut

mengetahui sendiri bahwa terdakwa sedang memotong kayu jenis

akasia karena saat itu para saksi sedang melakukan patroli sekitar

pukul 00.00 WIB dan secara langsung melakukan pengakapan

terhadap terdakwa yang sedang mengangkut kayu hasil curiannya

keatas mobil dengan dibantu oleh satu orang temannya.

b. Adanya peristiwa yakni saksi melihat, mendengar, dan mengalami

sendiri dari adanya tindak pidana illegal logging tersebut maka para

saksi tersebut cukup kuat untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti

dalam proses persidangan.

c. Para saksi yang juga sebagai karyawan Perhutani merupakan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Kehutanan melakukan langkah yang tepat sesuai

yang diperintahkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan yakni menangkap kedua pelaku tindak pidana

illegal logging tersebut yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan

terhadap diri mereka dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak

Kepolisian setempat.

d. Adanya keterangan dari pihak kepolisian yang menerima laporan

sekaligus penyerahan 2 (dua) tersangka tersebut yakni saksi dari

Anggota Kepolisian Polsek Jatilawang yang pada hari rabu tanggal 20

Februari 2013 sekitar jam 01.30 WIB dinihari sedang berdinas

99

kedatangan 3 (tiga) orang karyawan Perhutani yang membawa dan

melaporkan 2 (dua) orang tersangka yaitu terdakwa SARIP BIN

MARJUKI yang melakukan perbuatan tindak pidana menebang atau

memanen, menguasai atau memiliki dan mengangkut hasil hutan yang

tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan

membawa barang bukti dengan mobil bak terbuka bermuatan kayu

dikendarai oleh sdr. Waswin alias Gowin Sawikarta. Kayu yang

diangkut dengan mobil bak terbuka jenis Daihatsu type Hijat Zebra

tahun 1993 nopol AA-1798-RD warna hitam, adalah kayu jenis Akasia

Milenium sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang

rata-rata 2 (dua) meter, serta ukuran diameter kayu sebesar antara 16

sampai dengan 20 centimeter. Setelah diintrogasi ternyata benar

terdakwa mendapatkan kayu jenis Akasia Milenium dari kawasan

Perhutani, sebagian didapat dari kayu yang sudah roboh dan sebagian

dengan cara menggergaji. Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut

akan dibawa ke tempat penggergajian kayu untuk dibelah-belah

menjadi kusen dan lainnya yang selanjutnya akan digunakan untuk

perbaikan rumah terdakwa. Saksi membenarkan setelah diperlihatkan

gambar tonggak kayu yang terlihat masih baru dikawasan hutan milik

Perhutani. Saksi membenarkan setelah ditunjukkan barang bukti

berupa kayu gelondongan dan mobil jenis Daihatsu type Hijat Zebra

100

tahun 1993 nopol AA-1798-RD warna hitam yang disita atas

perbuatan terdakwa.

e. Adanya pelaporan tersebut dari PPNS Kehutanan BKPH Jatilawang

Banyumas kepada Penyidik Polres Jatilawang dengan No. Pol:

LP/04/II/2013/JATENG/RES BMS/SEK. JATILAWANG.

Dari uraian tersebut terdapat fakta yang terungkap dalam putusan yang

menjadi objek penelitian, oleh karena itu dapat diberikan jawaban bahwa

peran yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan

dalam kasus tersebut telah sesuai dengan aturan yang diisyaratkan dalam

undang-undang khusus yang mengaturnya yakni sebagai berikut:

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yakni 2 orang saksi

dari BKPH Jatilawang Banyumas telah melakukan tindakan

penangkapan terhadap 2 pelaku tindak pidana illegal logging tersebut,

dimana hal yang mereka lakukan telah sesuai dengan perintah dari

Pasal 51 dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan.

b. Adanya pemeriksaan identitas yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan

BKPH Jatilawang Banyumas kepada 2 orang pelaku tindak pidana

illegal logging tersebut menandakan bahwa wewenang yang telah

diberikan oleh undang-undang telah dijalankan secara tepat karena

ketentuan Pasal 77 ayat (2) butir b Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan memang memberikan ijin kepada PPNS

101

untuk memeriksa seseorang yang diduga akan melakukan tindak

pidana di hutan atau wilayah kawasan yang menjadi pengawasannya.

c. Adanya pelaporan dari PPNS Kehutana BKPH Jatilawang Banyumas

kepada pihak Kepolisian telah menandakan telah terciptanya

koordinasi antara dua lembaga tersebut, sehingga amanat dari

ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi sebagai salah satu

peran dari PPNS yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Bahwa

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah :

4. “koordinasi” penyidik POLRI, dan

5. Dibawah ―pengawasan‖ penyidik POLRI

Kata koordinasi dalam pasal tersebut menandakan bahwa peran-peran

yang dilakukan PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan

dibidang kehutanan telah mewujudkan kerjasama yang tidak saling

tumpang tindih akan tetapi saling melengkapi diantara keduanya.

Kemudian amanat Pasal 107ayat (2) KUHAP juga telah dilaksanakan

dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus ―melaporkan‖

kepada penyidik Polri tentang adanya tindak pidana yang sedang

disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil

ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut

umum.Berdasarkan bagan tersebut diatas dapat juga diberikan maksud

yakni koordinasi yang dilakukan di daerah hukum Jawa Timur, dapat

dijelaskan bahwa proses koordinasi dan pengawasan pada penyidikan

102

yang dilakukan oleh Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim

adalah dimulai dari dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) oleh PPNS Kehutanan. Apabila dalam suatu

perkara tersebut diperlukan suatu upaya Pemanggilan, Penangkapan,

Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan maka PPNS Kehutanan

berkoordinasi dengan Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim.

Berkas perkara yang dibuat oleh PPNS dikirim kepada Kasi Korwas

PPNS untuk selanjutnya dilihat apakah sudah benar atau masih ada

yang kurang. Jika berkas tersebut masih kurang lengkap maka Kasi

Korwas PPNS mengembalikan berkas tersebut dengan

memberitahukan letak kekurangannya, sebaliknya jika berkas perkara

sudah dirasa lengkap makan melalui Kasi Korwas PPNS berkas

dikirim ke Penuntut Umum. Penuntut umum melihat apakah berkas

sudah lengkap apabila lengkap maka tidak perlu dikembalikan lagi

melalui Kasi Korwas PPNS kepada PPNS Kehutanan. Penyerahan

berkas perkara merupakan penyerahan tahap ke-I (satu) untuk

selanjutnya dilakukan penyerahan tahap ke-II (dua), yakni penyerahan

barang bukti dan tersangka. Koordinasi ini juga dilakukan pada tindak

pidana kehutanan yang lain misalnya tindak pidana terhadap satwa liar

yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam.65

Dalam melakukan

65

Dwi Agustina Rimbawati, Op. Cit, hal 14.

103

koordinasi tersebut didalamnya juga diupayakan suatu bentuk

pembinaan, dimana pembinaan yang dimaksud pembinaan Kasi

Korwas PPNS yang dilakukan oleh Pembinaan Kemampuan (BIN

Puan) kepada PPNS Kehutanan adalah dengan diadakannya diklat

rutin yang dilakukan yakni setahun sekali, diklat tersebut diikuti oleh

seluruh PPNS di Wilayah Jawa Timur. Diklat yang dilakukan

mempunyai tujuan yakni agar kinerja dari seluruh PPNS dapat

maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Kasi Korwas PPNS pada

saat proses Penyidikan, sekiranya diperlukan bantuan taktis maupun

bantuan teknis yang dilakukan oleh Bantuan Penyidikan (BAN Sidik)

untuk selanjutnya mengirimkan team guna menindak lanjuti

permintaan PPNS Kehutanan.66

Bentuk koordinasi yang lain adalah

seperti diwilayah hukum Kabupaten Solok Sumatera Barat dimana

koordinasi dalam hal memperoleh keterangan ahli. Peran penyidik

PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam koordinasi ini adalah dalam

hal menunujuk dan mendatangkan saksi ahli dari Dishutbun untuk

menentukan jenis kayu yang menjadi objek tindak pidana penebangan

liar, jumlah volume kayu dan sah atau tidaknya dokumen-dokumen

atau segala surat yang melekat pada kayu. Koordinasi lainnya antara

Penyidik Polri dengan Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok

adalah dalam hal melakukan upaya paksa, setiap upaya paksa yang

66

Ibid, hal 15.

104

dilakukan oleh penyidik PNS Dishutbun harus berada dalam

koordinator dan pengawasan dari Penyidik Polri.67

Dengan demikian peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kehutanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan dirasakan lebih tepat dan efektif dalam melakukan

Penyidikan dibidang Kehutanan karena:

a. Keterbatasan yang selalu dihadapi Penyidik Polri, khususnya

keterbatasan dalam jumlah personil dibidang penyidikan;

b. Keterbatasan pengetahuan dibidang tertentu yang menyebabkan Polri

tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi.68

2. Kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan proses

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan dalam

Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN.PWT.

Pembalakan liar (Illegal Logging) terjadi karena adanya kerjasama antara

masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong

bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan

tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu

hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk

kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana

pembalakan liar (Illegal Logging) jajaran aparat penegak hukum (penyidik

67

Eko Putra Doni, 2011, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar

(Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas. 68

Dwi Agustina Rimbawati, Op. Cit.

105

Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab

terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim).69

Aktivitas pembalakan liar (Illegal Logging) saat ini berjalan dengan lebih

terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh

keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan

adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang

berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan

pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan

birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liar

(Illegal Logging) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal

lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (over cutting) dan

adakalanya pembalakan liar (Illegal Logging) dilakukan melalui kerjasama

antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para

cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk

mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada

hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.70

Padahal untuk terciptanya penegakan hukum didalam masyarakat terdapat

5 (lima) faktor yang mempengaruhi yakni:71

1. Undang-Undang

69

Sadino, Op. Cit. 70

Ibid. 71

Soerjono Soekanto, 19889, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

Rajawali Pers.

106

1.1. Adanya undang-undang merupakan syarat yang dapat dihilangkan

dalam mengatasi suatu permasalahan hukum. Apabila hukum

tidak mengatur maka para pelanggar hak orang lain dapat dengan

leluasa melakukan tindakan yang tidak semestinya ia lakukan.

Akan tetapi adanya undang-undang pun kurang menjamin untuk

menyelesaikan permasalahan hukum tersebut karena apabila

adanya undang-undang justru menjadi tumpang tindih dari

undang-undang yang lain. Penyidikan oleh PPNS Kehutanan yang

selama ini berpedoman pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan merupakan dasar bagi PPNS Kehutanan untuk

melakukan penyidikan, namun dalam praktek yang sekarang ada

justru kewenangan yang dilakukan tersebut kurang bersifat

terintegrasi karena sesudah melakukan penyidikan dengan dasar

undang-undang kehutanan PPNS Kehutanan wajib untuk

melaksanakan ketentuan lain yang leteknya berada diluar undang-

undang kehutanan seperti pelimpahan berkas penyidikan kepada

Penuntut Umum melaui pihak Kepolisian. Selain itu selama ini

PPNS Kehutanan hanya diberikan tugas yang bersifat teknis

seperti penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan

tindak pidana kehutanan dan proses penyidikannya tetap

dilakukan oleh Penyidik Polri. Proses pelimpahan berkas tersebut

dalam prateknya sering terdapat masalah sehingga Penuntut

107

Umum mengembalikan berkas ke penyidik, dimana seringkali

tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sewaktu pelimpahan

berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini dirasakan kurang

terintegrasi seharusnya dari awal sudah ditentukan dalam satu

undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS

Kehutanan untuk melakukan penyidikan (keterintegrasian

Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kepolisian dan

Undang-Undang Kejaksaan dalam hal koordinasi proses

penyidikan menjadi hal mutlak adanya).Proses penyatuan produk

hukum terkait menjadi satu merupakan hal yang sangat diperlukan

guna memberikan pedoman yang mudah dalam pelaksanaannya

akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari tugas maupun

wewenang penegak hukum tersebut.

2. Mentalitas aparat penegak hukum

2.1. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum merupakan

salah satu hal yang menjadikan faktor kedua ini muncul.

Pengawasan diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir atau

mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di suatu

kawasan hutan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat

penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan

leluasa mengekploitasi hasil hutan dengan semena-mena

khususnya yang dilakukan oleh para cukong dengan beking atau

108

bantuan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini

kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukumnya

sendiri dirasakan sangat kecil hanya untuk sejumlah uang

mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni tidak berani

menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para

cukong tersebut (terbongkarnya kasus seorang perwira polisi di

Jayapura yang mempunyai kekayaan berlimpah karena melakukan

penyelundupan kayu illegal). Selian itu kurangnya keberanian dari

para penegak hukum itu sendiri dalam menindak para pelaku

tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan

yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak hukum

harus nya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan yang

memang harus dilakukan karena tidak aturan yang mengaturnya)

dimana selama ini hanya dipraktekan oleh hakim (Hakim Artidjo

Alkostar dalam memberikan hukuman maksimal kepada

Terdakwa korupsi Angleina Sondakh) dalam memutus perkara

tertentu. Perlunya tindakan diskresi merupakan awal

pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam

menindak pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Sehingga

kesadaran dan keteguhan iman akan tertap terjaga pada setiap diri

apara penegak hukum.

3. Perilaku masyakarat

109

3.1. Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian

kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran

permasalahan tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang

secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan

melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat

atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin

berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa

kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan

nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang

seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus

dijarah demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak

bertanggung jawab. Hilangya rasa masyarakat akan pentingnya

pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia kini

semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya banjir

bandang dan tanah longsor seperti didaerah Pulau Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan yang terbesar pernah terjadi tahun 2013

di Jayapura dimana kota tersebut banjir bandang yang material

bongkohan kayu-kayu besar yang berasal dari datarang

tinggi.72

Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini

pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku

72

Anonim, www.penjaga-alam.blogspot.com, Banjir Bandang Luluh Lantahkan Tanah Papua,

diakses pada tanggal 13 Spetember 2014 pukul 21.30 WIB.

110

masyarakat yang sudah berubah ke arah modernisasi dengan kedok

pembangunan masyarakat industri (industrialisasi). Kepekaan dan

rasa cinta akan pelesatrian yang dari dulu sering dipraktekan oleh

para leluhur mereka dari waktu ke waktu semakin memudar

dengan karena kemajuan zaman yang tidak mementingkan akan

lesatrinya suatu kawasan hutan dan hanya memusatkan pada idealis

demi mencapi kesejahteraan mayarakat sesuai Pancasila. Namun

dengan adanya sebagian kecil pihak (masyarakat) yang sadar akan

pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari akibat

buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut.

Pembenahan moral masyarakat pembentukan kebijakan pemerintah

yang pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila

moral dan kebijkan yang sesuai dengan keinginan rakyat maka

mereka pasti akan kembali seperti kehidupan yang lalu dimana

alamlah yang memberikan kehidupan.

4. Sarana

4.1. Membicarakan mengenai sarana maka didalamnya pasti berkaitan

dengan adanya kesempatan selain melihat adanya kemajuan zaman

yang secara tidak langsung telah menciptakan peralatan canggih

yang gunanya untuk mengeksploitasi hutan secara tidak

berkelanjutan, selain itu dengan sarana tersebut biasanya para

pelaku tindak pidana dapat melakukan kejahatannya dengan

111

leluasa. Sarana yang dimaksud lebih dititik beratkan kepada

lemahanya control yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum

dalam menjalankan tugasnya, disamping itu adanya kebijakan

pemerintah yang dengan sengaja memasukkan pasal-pasal titipan

dari para cukong dalam dunia kejahatan (White Color Crime yang

bersinergi dengan Blue Color Crime)dalam perancangan peraturan

di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak dapat dicontohkan

karena memang sengaja ditutupi merupakan indikasi adanya sarana

yang diberikan pemerintah yang seharusnya diberikan kepada

rakyat akan tetapi diberikan kepada para pengusaha (cukong)

dalam dunia kejahatan. Pemberian kesempatan ini menjadikan para

cukong tersebut dengan bebas dapat mengeksploitasi kekayaan

hutan yang kita miliki. Sehingga penindakan terhadap para pelaku

tersebut tidak dapat ditegakkan karena beralasan tidak aturan yang

dapat menjeratnya. Sarana yang lain adalah dengan memanfaatkan

tingkat wawasan masyarakat yang rendah para cukong tersebut

memperdaya masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan yang

akan mereka terima apabila dengan sukarela menyerahkan hutan

untuk digunakan sebagai pembangunan ekonomi namun

sebenarnya berbanding terbalik dengan tujuan pelestarian hutan.

Perlunya ketegasan dari pemerintah sendiri sebagai penyelenggara

negera harus dapat mengurangi atau bahkan menutup kesempatan

112

yang dijadikan sarana bagi para pelaku tindak pidana kehutanan

dalam melakukan kejahatannya.

5. Kultur

5.1. Kebudayaan yang selama ini dibangun oleh mayarakat kawasan

hutan atau pinggiran hutan dapat secara cepat memudar atau

bahkan hilang (seperti adanya perkembangan Suku Badui di

Provinsi Banten dimana dulu hanya ada Suku Badui namun kini

telah mejadi dua yakni Badui Dalam dan Badui Luar, dimana

Badui Dalam tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang

mereka dengan unsur utama ialah alamlah yang memberikan kita

kehidupan maka alam tidak boleh dirusak, sedangkan Badui Luar

sudah terpengaruh oleh budaya luar dari tradisinya), faktor budaya

ini erta kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri yang

sudah melupakan pentingnya fungsi pelestarian hutan. Semakin

hilangnya anggapan hutan sebagai tempat yang mistis atau

disucikan oleh kalangan tertentu menjadikan para cukong tersebut

dapat dengan mudah untuk melakukan tindakannya tanpa control

pemerintah maupun kontrol dari masyarakat yang berada di

kawasan hutan atau pinggiran hutan tertentu yang menjadi target

eksploitasi para cukong tersebut. Sekali lagi pembenahan moral

dari setiap diri masyarakat dan pembenahan kebijakan masyarakat

yang pro rakyat menjadi hal yang urgen demi mejaga tetap

113

lesatrinya hutan-hutan pada umumnya dan hutan Indonesia pada

khususnya.

Dari kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi diantara faktor

yang satu ke faktor yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus

didalam undang-undang misalnya sebagai law in books sangatlah ditentukan

prsopeknya ditengah masyarakat dalam aspek law in action-nya atau hukum

dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja

aparat penegak hukum akan mejadi penentu prospek penegakan norma-norma

hukum.73

Maraknya praktek illegal logging yang terjadi disebabkan karena beberapa

faktor sebagai berikut:74

1. Lemahnya sistem pengawasan hutan dan koordinasi antara aparat

penegak hukum

Pengelolaan hutan merupakan usaha yang meliputi beberapa aspek

seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi,

monitoring, dan evaluasi, dimana setiap fungsi tersebut saling

berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Mengingat luasnya wilyah hutan di Indonesia tidak sebanding dengan

jumlah petugas jaga yang secara khusus memang mempunyai tugas

melakukan pengamanan hutan, sehingga tidak seluruh hutan dapat

73

Abdul Wahab dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara, Bandung: PT. Refika

Aditama, hal 136. 74

Obrika Simbolon, Op. Cit.

114

dilakukan pengawasan secara maksimal sampai saat ini. lemahnya

koordinasi antar penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim juga

menjadi pemicu semakin maraknya illegal logging. Fakta di lapangan

bahwa koordinasi antar 3 lembaga tersebut belum berjalan dengan

optimal padahal koordinasi yang optimal akan memberikan pengaruh

tegaknya hukum dinegara ini. Hal itu menunjukan bahwa tantangan

yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law

enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum

bukan hanya harus dituntut untuk professional dan pintar didalam

menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus

berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota

masayarakat yang diduga melakukan kejahatan.Oleh karena itu

ketersediaan undang-undang yang mengatur dan mentalitas para

penegak hukum sangatlah diperlukan.75

Adanya pembatasan yang

telah ditentukan dalam Undang-Undang Kehutanan memberikan

pembebasan kewenangan yang diberikan kepada PPNS kehutanan,

dimana dikatakan dahulu memang diberikan wewenang yang lebih

luas bahkan hampir sama seperti kepolisian dalam melakukan suatu

penyidikan.76

75

Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 137. 76

Wawancara dengan Poerwoyuwono S.H., Penyidik di BKPH Jatilawang Banyumas Timur

tanggal 16 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.

115

2. Faktor Ekonomi

Dalam konteks Illegal Logging, perambahan hutan secara liar biasanya

juga mengikutsertakan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga

lapangannya, keterlibatan masyarakat sekitar dimana

cukong/perusahaan besar memberikan bayaran/penghidupan kepada

masyarakat tersebut melalui usaha perambahan hutan tersebut, oleh

karena itu pengentasan kemiskinan menjadi salah satu faktor dalam

konsep pembangunan berkelanjutan, begitupun juga dengan pola

konsumsi dan produksi masyarakat terhadap produk hasil olahan hutan

seperti pulp, kayu gelondongan, rotan dll. yang tidak terkendali akan

menyebabkan perusahaan-perusahaan mengeksploitasi hutan dengan

alasan tuntutan pemenuhan kebutuhan olahan kayu, dari semua itu

maka peran pemerintah untuk melakukan perlindungan dan

pengelolaan terhadap sumber daya alam menjadi kunci utamanya.

Perilaku masyarakat yang sadar akan pembangunan berkelanjutan

sangatlah penting untuk dibangun sejak kini karena jika tidak perilaku

masyarakat yang terlanjur dihasut oleh kebutuhan akan ekonomi yang

semakin tinggi menjadi dasar alasan masyarakat untuk melakukan hal

tersebut.

Industry kayu yang berkembang pesat, mengakibatkan permintaan

akan pasokan kayu ikut meningkat. Sementara kemampuan pasokan

kayu dan kemampuan penyediaan industry perkayuan yang legal tidak

116

sebanding dengan permintaan pasokan kayu dari perindustri yang

menggunakan kayu sebagai bahan bakunya. Kurangnya pasokan kayu

membuat para pengusaha kayu (cukong/pemodal) menempuh jalan

illegal dengan melakukan penebangan liar demi memenuhi permintaan

industry kayu.

3. Faktor Sosial

Pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat istiadat

yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan

hutan disebagian daerah yang memiliki hutan tidak lagi ditemukan,

karena saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang

untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat disekitar kawasan

hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga

masyarkat yang masih mempercayai adanya tempat keramat didalam

hutan, dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan.

Diperlukannya suatu sarana yang dapat mengembalikan lagi fungsi

hutan sebagai kawasan yang mempunyai nilai budaya maupun sosial

dalam kehidupan masyarakat, seperti dengan diadakannya uapacara-

upacara adat yang biasa dilakukan yakni sedekah bumi dimana dengan

adanya kegiatan tersebut dapat memberikan kesadaran bagi

masyarakat yang sudah mulai melupakan akan pentingnya pelestarian

kawasan hutan. Sekaligus kultur atau budaya yang ada dan tumbuh

dalam masyarakat tersebut akan tetap ada dan lestari.

117

4. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang berada di

sekitar kawasan hutan

Pada umumnya pelaku illegal logging adalah masyarakat yang tinggal

disekitar hutan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat

pendidikan yang rendah itu memberi dampak minimnya pengetahuan

tentang fungsi hutan terhadap lingkungan hidup. Bagi mereka hutan

adalah merupakan sumber daya alam yang selalu dapat mereka

pergunakan setiap saat. Pandangan ini tentu berbeda dengan tujuan

pembangunan yang berkelanjutan dimana salah satu ialah menjaga

pelestarian hutan demi generasi yang akan datang. Perilaku masyarakat

yang demikian sangatlah berpengaruh terhadap potret penegakan

hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam

perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama

artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk

mengimplementasikan law in books menjadi law in action.77

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam

memberantas illegal logging disebabkan illegal logging termasuk dalam

kategori kejahatan yang terorganisir,yaitu ada actor intelectualnya, ada pelaku

materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah,

pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari

oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara

77

Soerjono Soekanto,Op. Cit.

118

mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang

membackingi, sehingga praktek illegal logging sangat sulit diberantas, dan

kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan actor intelectual atau

cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nakhoda

kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur

duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) telah menyebabkan

berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang

sudah hancur, selama masa orde baru kian menjadi rusak akibat maraknya

penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan

liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi

juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan diantaranya

sebagai berikut:

a. Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi

penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber

menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal

logging, mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi

yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian financial

akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya Dana Reboisasi (DR) dan

Pemungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) akan tetapi lebih berdampak

pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk

memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opprotunity cost).

119

Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang,

penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena

porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong).

Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai

anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai

akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses

deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional

yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh

sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi

oleh aktivitas pengusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi

kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

b. Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang

bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana

masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar

dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah

lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering

hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah

sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang

besar.

c. Dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah

tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang

berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro,

120

menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya

keaneka ragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya

hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna

langka.Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam

menyerap karbon dioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang

sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat

semakin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan

liar.Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada

terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah

perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukanya

yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga

kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai

serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi

lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya

hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen

hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke

keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi(irreversible).78

Dari uarian mengenai penyebab maupun faktor yang mempengaruhi

maraknya pembalakan liar atau illegal loging mungkin semuanya yang

78

Sadino, Op. Cit.

121

bersifat eksternal atau adanya akibat tersebut karena faktor dari luar lembaga

yang memang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengatur

sekaligus melindungi hutan maupun kawasan hutan yang menjadi tanggung

jawabnya.

Berkaitan dengan putusan yang menjadi objek penelitian ini dapat

diuraikan pembahasan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang telah diuraikan diatas

maka menjadi suatu yang penting dalam melakukan suatu penegakan

hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam

masyarakat dimana penegakan hukum selalu akan melibatkan

manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah

laku manusia juga. Hukum tidak bias tegak dengan sendirinya,

artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-

kehendak yang tercantum dalam hukum tersebut. 79

Penegakan hukum dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan tugas

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

bahwa amanat yang telah diberikan oleh undang-undang memang

memberikan kewajiban bagi dirinya namum dalam pelaksanaannya

selalu saja terdapat masalah yang dihadapi. Tinggal bagaimana

menatalitas dari penegak hukum (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) itu

sendiri dalam menerapkan bunyi undang-undang karena kata

79

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya.

122

sebagian orang tugas yang dimilki oleh penegak hukum tersebut

masih tumpang tindih dengan penegak hukum yang lain (Kepolisian),

namun secara umum sendiri tidak ada kendala dalam melakukan

tugas penyidikan karena secara peraturan yang telah ada sudah jelas

pemberian wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang

Kehutanan saat ini. 80

Adanya faktor yang menyebabkan semakin maraknya pembalakan liar/

illegal logging merupakan faktor yang penyebabnya itu sendiri berasal

dari keinginan menguasai yang berlebihan. Faktor-faktor tersebut diatas

merupakan faktor umum(general) yang menjadi penyebab terjadinya

illegal logging di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai Negara hukum

sudah memiliki pengaturan mengenai adanya pemberantasan tindak

pidana illegal logging yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan yang menjadi payung hukumnya seharusnya dapat

menanggulangi perkembangan kejahatan illegal logging tersebut.81

Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt. yang menjadi objek penelitian

secara umum faktor-faktor penyebab illegal logging seperti yang

diuraikan diatas beberapa ada benarnya karena dari keterangan terdakwa

sendiri yang nekat mencuri kayu karena alasan ekonomi dan ada pesanan

dari seseorang tentang kayu yang sedang dibutuhkan sedangkan untuk

pelaksanaan penyidikannya tidak ditemukan kendala yang begitu mecolok

karena secara kewenangan sendiri yang diberikan oleh undang-undang

sudah dikembalikan kepada Kepolisian. Penyidikan yang dulu memang

80

Wawancara dengan Poerwoyuwono S.H., Penyidik di BKPH Jatilawang Banyumas Timur

tanggal 16 Juli 2014 pukul 10.00 WIB. 81

Sadino, Op. Cit.

123

diberikan oleh undang-undang saat ini dibatasi dan dikembalikan lagi ke

pihak Kepolisian.82

Penanganan akan perkembangan tindak pidana illegal logging yang

semakin maju dengan modus operandi yang bermacam-macam,

menyebabkan para aparat penegak hukum dituntut agar selalu dapat

mengatasinya dengan menggunakan produk hukum yang tersedia.83

Akan

tetapi dengan adanya perkembangan produk hukum kehutanan saat ini

justru memgurangi beban kerja dari lembaga kehutanan itu sendiri, karena

dengan begitu wewenang sebagai contoh misal penyidikan seluruhnya

kembali ke pihak kepolisian.84

Oleh karena itu perlunya kesadaran dari

para aparat penegak hukum, pembangunan pola pikir masyarakat akan

pentingnya pembangunan berkelanjutan dan mulai dilaksanakannya suatu

pola yang bersifat integrasi (penyatuan) antara peraturan dengan teknis

dilapangan maupun pola kerja aparat penegak hukum dalam

menanggulangi tindak pidana illegal logging semata-mata semua itu demi

tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur.

82

Wawancara, Op. Cit. 83

Obrika Simbolon, Op. Cit. 84

Wawancara, Loc. Cit.

124

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan pada Putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt. Saat ini hanya melakukan tindakan teknis yang

sifatnya menindak pelaku tindak pidana illegal logging yakni menangkap,

memeriksa identitas dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian, dengan

uraian sebagai berikut:

a. Tindakan penangkapan yakni petugas Perhutani di kawasan hutan Perhutani

petak 64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang Banyumas Timur tepatnya

di Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen RT 02/ RW 04 Kecamatan Jatilawang

Kabupaten Banyumas yakni saksi Sutrisno dan saksi Tarsono berhasil

menangkap terdakwa Sarip bin Marjuki dan temannya Waswin alias Gowin

yang tertangkap tangan sedang melakukan pencurian kayu di kawasan

tersebut karena tidak bisa menunjukan surat-surat untuk membawa atau

menggangkut hasil hutan. Setelah itu memeriksa identitas dari keduanya

yang merupakan warga Desa Pekuncen RT 02/ RW 04 Kecamatan

Jatilawang Kabupaten Banyumas.

b. Tindakan melaporkan kepada penyidik dari Kepolisian tentang adanya

tindak pidana dibidang kehutanan dimana dalam putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt. tersebut 2 (dua) orang petugas Perhutani dari

BKPH Jatilawang Banyumas Timur yakni Saksi Sutrisno dan Saksi Tarsono

melaporkan kepada saksi Yudi Kristianto (Penyidik Polsek Jatilawang

Banyumas Timur) tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sarip bin

Marjuki dan temannya Waswin alias Gowin di kawasan hutan milik

perhutani tersebut.

125

2. Kendala yang pada saat ini masih terjadi ada beberapa faktor yakni sebagai

berikut:

2.1. Faktor eksternal yang meliputi:

1. lemahnya pengawasan antara penegak hukum

2. faktor ekonomi;

3. faktor sosial;

4. rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat akan pentingnya

pelestarian fungsi kawasan hutan bagi kelangsungan hidup.

2.2.Faktor internal secara wewenang dan teknis pelaksanaan tugas dilapangan

semuanya telah dikoordinasikan bersama pihak Kepolisian Republik

Indonesia maka dengan Adanya tindakan penengkapan dan pelaporan dari

PPNS kehutanan kepada penyidik Polri pada putusan No.

31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt.Menunjukan bahwa antara dua (2) lembaga

tersebut sebenarnya tidak ada masalah dalam melakukan penyidikan

melainkan adanya koordinasi tersebut justru mempermudah dalam

menenggani pelaku tindak pidan illegal logging dilapangan dan dapat

menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya hambatan, kendala atau

tumpang tindih wewenang.

126

B. Saran

Proses penyidikan yang selama ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana memang menjadi dasar yang hakiki bagi setiap proses penyidikan

yang dilakukan untuk mengungkap suatu tindak pidana, akan tetapi banyaknya

peraturan yang manjadi pelaksananya kurang bersifat integrasi. Oleh karena itu

diperlukan suatu produk hukum yang sifatnya terintegrasi demi penyatuan proses

penyidikan yang lebih mudah dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

Amiruddin dan Asikin, Zaenal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

Ashshofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Chazawi, Adami, 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.

Malang: Bayumedia Publishing.

______________, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT.

Alumni.

______________, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Echols, Jhon M, 2006, An English-Indonesia dictionary (Cetakan XXIII), Jakarta:

Gramedia.

H.S, Salim. 2002. Dasar–Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar

Grafika.

Hamzah, Andi. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

____________, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2001, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP

Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group.

Mulyadi, Lilik, 2010, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan

Praktik Peradilan, Bandung: CV. Mandar Maju.

_____________, 2012, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan

Permasalahannya, Bandung: Alumni.

Nugroho, Hibnu, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di

Indonesia, Jakarta: Media Prima Aksara.

Pangaribuan, Luhut M.P., Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-

Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet III, Jakarta: Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya.

Sadino, 2011, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar

Hutan (Illegal Logging), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum dan HAM RI.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 19889, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Roni Hanitijo, 2008, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:

Alumni.

Suarga, Riza, 2005, Pemberantasan Illegal Logging I, Jakarta: Wana Aksara.

Sumartini, L., 1996, Pembahasan Perkembangan Hukum Nasional tentang Hukum

Acara Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sunggono, Bambang, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grasindo

Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Ubbe, Ahmad, 2013, Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat

Dalam Penganggulangan Pembalakan Liar. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI.

Wahab, Abdul dan Labib, Mohammad, 2010, Kejahatan Mayantara, Bandung: PT.

Refika Aditama.

Wisnubroto, Al., 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti.

Zain, Alam Setia, 1997, Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan, Jakarta: PT. Rineka

Cipta,

Jurnal Hukum:

Agoes Dwi Listijono, 2005, Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya

Dengan Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum. Vol.1, No.1.

Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho. ―Rule Breaking dalam Penyidikan

untuk Menghindari Kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik. Jurnal

Dinamikan Hukum. Vol 1 No. 13 (Januari 2013).

Habib Adji,. Jurnal Renvoi. Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005.

Skripsi:

Dwi Agustina Rimbawati, Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dengan Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap

Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur), Skripsi,

Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya Malang.

Eko Putra Doni, 2011, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Penebangan Liar (Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok), Skripsi, Fakultas

Hukum Universitas Andalas.

Obrika Simbolon, 2007, Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal

Logging, Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan.

______________, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

______________, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum

Acara Pidana.

______________, Susilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor:

Politea.

Internet:

Anonim, http:www.hukumonline.pusatdata.com, Undang-Undang No. 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,. diunduh

tanggal 03 Juli 2014, jam 16.50 WIB.

Anonim, http:www.luaxs.blogspot.com/tindak-pidana-illegal-logging, Tindak Pidana

Illegal Logging, diunduh dari tanggal 6 Juli 2014 jam 12.18 WIB.

Anonim, www.Id.scvoong.com/humanities/theery-Criticism/2165744-definisi-peran-

atau-peranan. diakses tanggal 10 September 2014.

Anonim. demokrasiindonesia.wordpress.com, Hukum Acara Pidana di Indonesia.

diunduh tanggal 03 Juli 2014, jam 16.09 WIB.

Anonim, www.penjaga-alam.blogspot.com, Banjir Bandang Luluh Lantahkan Tanah

Papua, diakses pada tanggal 13 Spetember 2014 pukul 21.30 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Poerwoyuwono S.H., Penyidik di BKPH Jatilawang Banyumas

Timur tanggal 16 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.