PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8

  • - 1 -

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    NOMOR 8 TAHUN 2011

    TENTANG

    RETRIBUSI TRANSPORTASI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MUSI BANYUASIN,

    Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin

    meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

    masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan

    jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta

    kebandarudaraan di Kabupaten Musi Banyuasin;

    b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

    maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi

    daerah penyelenggaran transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin

    perlu disesuaikan;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

    banyuasin tentang Retribusi Transportasi di Kabupaten Musi

    Banyuasin;

    1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten praja di Sumatera Selatan

    (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3699);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

    125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

    4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444 );

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 ,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );

    6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5025);

    7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

    130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    Mengingat :

  • - 2 -

    8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran negara RI Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indones ia

    Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3528);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

    Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3528);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

    Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3530);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655. );

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,

    Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

    26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

    18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah

    Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

    Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

  • - 3 -

    Dengan Persetujuan Bersama :

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    dan

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TRANSPORTASI

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.

    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

    6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

    7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau

    mesin.

    8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

    9. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu

    kesatuan sistem jaringan transportasi kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan

    lalu lintas dan angkutan.

    10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan

    pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul

    jaringan transportasi.

    11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

    12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

    13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

    14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah - rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

    15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,

    baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

  • - 4 -

    16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan

    maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

    17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

    18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya

    untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

    19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik

    oleh kendaraan bermotor.

    20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan

    bermotor penariknya.

    21. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap

    kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

    22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap

    dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

    23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

    24. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak

    berjadwal.

    25. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten atau wilayah ibu Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu

    kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang

    umum yang terikat dalam trayek .

    26. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kabupaten dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten

    atau Kabupaten lainnya baik yang melalui satu prop