PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pelalawan dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;

c. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta sebagai pelaksanaan Undang–undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);

3. Undang–undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara

sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

12. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategi yang penataan ruangnya diprioritaskan.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

B A B II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

b. Rencana Struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah;

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi disusun berazaskan :

a. Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan;

b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini yaitu :

a. Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dalam pengembangan wilayah – wilayah kecamatan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan;

b. Terwujudnya strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disesuaikan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi baik pada tingkat nasional maupun provinsi;

c. Terwujudnya kembali pokok – pokok kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang ada, dalam rangka mewujudkan suatu tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

d. Terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah kabupaten (kawasan perkotaan/pusat kegiatan, kawasan pemukiman/hunian, kawasan pedesaan, dan kawasan khusus);

e. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran kabupaten dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kawasan Budidaya dan Non Budidaya serta aspek satu kesatuan wilayah;

f. Terwujudnya Pedoman Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan potensi – potensi Daerah, Pengembangan kegiatan Sosial Ekonomi.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

1. Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan srategi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah;

2. Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya; b. Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan

tertentu yang berlokasi di Daerah; c. Sistim kegiatan Pembangunan dan sistim permukiman pedesaan dan

perkotaan; d. Sistim prasarana transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan dan

prasarana Pengelolaan Lingkungan; e. Penatagunaan Tanah, penatagunaan Air, Penatagunaan Udara dan

Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya.

Pasal 7

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan maka strategi pemanfaatan kawasan lindung adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (kawasan lindung gambut/konservasi, lindung bakau dan hutan suaka marga satwa). Untuk memudahkan pengendalian maka diperlukan :

1. Adanya peraturan – peraturan yang jelas dan tegas serta mengikat bagi kawasan Lindung;

2. pengendalian dilakukan secara ketat untuk kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan tersebut, namun demikian kegiatan tersebut tidak dapat diperluas;.

3. pengembalian fungsi Hidroorologi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;

4. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya yang akan merusak kelestarian kawasan , khususnya Hutan Suaka Margasatwa;

5. Pemantauan dan Pengendalian terhadap kegiatan yang diperbolehkan di kawasan lindung.

b. Pengelolaan bagi kawasan lindung setempat (sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan danau), meliputi :

1. Adanya Peraturan – peraturan yang jelas dan tegas serta mengikat bagi kawasan Lindung;

2. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya baru yang akan mengganggu;

3. Pengendalian dilakukan secara ketat untuk kegiatan yang telah ada; 4. Pengamanan Daerah aliran Sungai, Daerah Pantai, Daerah Danau.

c. Pengelolaan bagi kawasan Lahan Kritis meliputi : 1. Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah; 2. Pengendalian kegiatan di Sektor Kawasan.

Pasal 8

Untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan lahan kering, pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan, perikanan hutan produksi dan peternakan), permukiman (kota dan desa), kawasan industri (penataan kawasan industri dan pengembangan kegiatan Industri pengolahan kelapa Sawit), kawasan pariwisata, kawasan pertambangan dan pelabuhan khusus, strategi pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya sebagai berikut :

a. Kawasan Budidaya Non Pertanian : 1. Kawasan Permukiman di Wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri atas

kawasan permukiman kota dan Desa. 2. Kawasan Permukiman Desa :

a. Pengembangan permukiman transmigrasi dalam bentuk penataan kawasan permukiman yang sudah ada;

b. Pengembangan Desa – desa Pusat Pelayanan dengan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana utama dan penunjang.

3. Kawasan Permukiman Kota : a. Penataan ruang kota dengan penyusunan rencana tata ruang kota

khususnya untuk kota – kota kecamatan; b. Penataan permukiman baru kota yang sudah ada; c. Pengembangan Permukiman baru Kota disesuaikan dengan

peruntukan lahannya; d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Permukiman Kota.

4. Pada Kawasan baru, Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih mengutamakan penyediaan lahan matang (siap bangun). Lahan – lahan ini akan menjadi bank- lahan cadangan yang berfungsi mengarahkan perluasan kawasan terbangun.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan. Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan :

1. Pusat Pemerintahan Pada Kecamatan dan atau desa Strategis hendaknya di prioritas guna merangsang kegiatan Masyarakat;

2. Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pusat Pemerintahan yang lebih terinci;

3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana utama dan penunjang;

4. Perlu adanya peraturan – peraturan bangunan khusus di kawasan tersebut sebagai pedoman bagi para perancang bangunan.

c. Kawasan Pariwisata. Pengembangan kawasan Pariwisata diarahkan pada obyek wisata budaya (Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Pangkalan Kuras), dan Wisata Alam (Pemandangan Alam di Kecamatan Langgam, Danau Tanjung Putus di Pangkalan Kerinci, Danau Tasik Besar di Kecamatan Teluk Meranti, Air Panas di Kecamatan Pangkalan Lesung, Suaka Marga satwa di Kecamatan Kerumutan, Kawasan Konservasi Gajah di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam serta wisata kejadian alam Bono di Kecamatan Teluk Meranti).

Strategi yang diterapkan bagi pengembangan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Studi Pengembangan Kawasan Pariwisata; 2. Penyusunan Paket Wisata Terpadu; 3. Penataan Kawasan Pariwisata melalui Peningkatan dan Penyediaan

Prasarana dan sarana; 4. Pengembangan Objek Wisata yang berada pada kawasan Lindung di

harapkan tetap memperhatikan fungsi utama kawasan; 5. Pembangunan pusat informasi wisata, bekerjasama dengan biro – biro

perjalanan.

d. Kawasan Industri. Strategi yang diterapkan bagi Pengembangan Kawasan Industri yang ditetapkan di luar Wilayah Ibukota Kabupaten Pelalawan :

1. Penataan Ruang untuk Kawasan Industri terdiri dalam bentuk Rencana yang lebih rinci;

2. Penyediaan Prasarana utama dan penunjang serta pendukung; 3. Pembatasan Pengembangan Industri, terutama Industri yang berpotensi

mencemari lingkungan di sekitarnya dan mewajibkan Industri yang bersangkutan melakukan pengolahan Limbah Industri sampai batas aman lingkungannya sebelum membuang Limbah tersebut.

e. Kawasan Pertambangan. Strategi yang diterapkan dalam Penggunaan lahan bagi pengembangan untuk kawasan Pertambangan adalah :

1. Pemantauan dan Pengendalian intensitas kegiatan Pengusahaan Pertambangan;

2. Untuk kawasan pertambangan yang berada di kawasan lindung dilakukan pemantauan dan pengendalian agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan (lindung), dan kewajiban untuk pengembalian fungsi lindung pada bekas kawasan Pertambangan.

f. Kawasan Pengembangan Bandar Udara. Strategi Pengembangan Kawasan Bandar Udara dilakukan dengan penetapan peraturan dalam kaitannya dengan :

1. Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 2. Penetapan kawasan perletakan peralatan telekomunikasi dan navigasi; 3. Penetapan ambang batas pencemaran udara, air dan kebisingan akibat

operasi bandar udara. g. Kawasan Pelabuhan Khusus .

Strategi Pengembangan Kawasan Pelabuhan Khusus adalah sebagai berikut : 1. Perlu adanya studi kelayakan; 2. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang; 3. Guna memperlancar transportasi antar pulau, selain pelabuhan khusus

perlu membangun Pelabuhan Penyeberangan bekerjasama dengan BUMN. h. Kawasan Budi daya Pertanian.

1. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah. Strategi dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan lahan basah (persawahan) yang sudah ada dengan pola Intensifikasi, ekstensifikasi dan Diversifikasi;

b. Pengembangan prasarana pengairan; c. Memperluas jaringan pemasaran pertanian melalui KUD dalam

pengadaan bibit unggul, pupuk dan obat – obatan. 2. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering.

Strategi yang perlu di terapkan dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan Kering adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produksi pertanian palawija, sayuran dan buah – buahan yang sudah ada;

b. Memperluas jaringan pemasaran pertanian melalui KUD. i. Kawasan Tanaman Tahunan.

Strategi Pengembangan Tanaman Tahunan/ Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Rehabilitas perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa dan aneka tanaman

yang terlantar; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perkebunan kelapa sawit,

karet, kelapa dan aneka tanaman yang terlantar; 3. Pengembangan lahan perkebunan baru yang telah memiliki izin lokasi

dengan melakukan tindakan konversi tanah dan air; 4. Penyelesaian masalah tumpang tindih penggunaan/ penguasaan lahan.

j. Kawasan Hutan Produksi/ HTI. Strategi yang perlu di lakukan dalam pengembangan kawasan Hutan Tanaman Produksi/ HTI adalah sebagai berikut :

1. Pengusahaan hutan produksi; 2. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi; 3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan penguasaan hutan produksi 4. Pengembangan pola hutan tanaman industri; 5. Reboisasi dan rehabilitasi lahan; 6. Penyelasaian masalah tumpang tindih lahan.

k. Kawasan Peternakan. Strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan ke kawasan lahan pertanian yang kurang produktif.

2. Peningkatan produksi dan populasi ternak baik ternak besar (ruminansia) maupun ternak kecil (non ruminansia) serta unggas.

l. Kawasan Perikanan. Strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan.

2. Pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan tangkapan, perikanan sungai maupun perikanan laut.

3. Menjaga kelestarian sumber hayati perikanan perlu diatur mengenai jenis dan alat tangkapnya.

4. Peningkatan produksi ikan pada lahan perikanan yang sudah ada. 5. Pengaturan Pembuangan Limbah (rumah tangga dan industri) agar tidak

mencemari usaha Perikanan.

Pasal 9

Untuk meningkatkan dan keterpaduan pengembangan wilayah maka strategi pengembangan kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Kawasan Perdesaan perlu mempertimbangkan keberadaan sektor- sektor strategis dan tingkat kepentingannya terhadap wilayah dalam hal potensi maupun permasalahan serta ketersediaan dan kesiapan Investasi untuk mendukungnya;

b. Peningkatan dan pembangunan sistim transportasi yang akan menghubungkan antara kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman.

Pasal 10

Untuk meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan wilayah maka strategi pengembangan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan prasarana penunjang kegiatan utama untuk memacu proses perkembangan kegiatan – kegiatan pada kawasan Perkotaan;

b. Menyiapkan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan yang mampu mengakomodasi kencenderungan perkembangan kegiatan yang akan di kembangkan.

Pasal 11

Strategi Pengembangan Kawasan Khusus adalah :

a. Melaksanakan studi kelayakan; b. Menyiapkan prasarana penunjang kegiatan utama untuk memacu proses

perkembangan kegiatan-kegiatan pada kawasan khusus; c. Mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada kawasan khusus; d. Penempatan wilayah konsesi pertambangan.

Pasal 12

Strategi Pembangunan Daerah meliputi :

a. Pengembangan struktur tata ruang;

b. Sistim transportasi; c. Kependudukan; d. Penggunaan lahan; e. Sistim pelayanan prasarana dan pengembangan wilayah prioritas.

Pasal 13

Strategi Kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Permukiman Desa : 1. Pengembangan Pemukiman transmigrasi dalam bentuk penataan kawasan

permukiman yang sudah ada; 2. Pengembangan desa-desa pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan

prasarana dan sarana penunjang; 3. Meningkatkan keterkaitan kawasan perdesaan dengan kawasan-kawasan

perkotaan, terutama antara sentra produksi dengan pusat-pusat pertumbuhan Perkotaan.

b. Kawasan Permukiman Kota. 1. Penataan ruang kota dengan penyusunan rencana tata ruang kota

khususnya untuk kota-kota kecamatan; 2. Penataan pemukiman kota yang sudah ada; 3. Pengembangan permukiman baru kota di sesuaikan dengan peruntukan

lahannya; 4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman kota.

Pasal 14

Strategi pengembangan sistim prasarana wilayah yang perlu di lakukan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan sistim pelayanan prasarana wilayah yang sudah ada, meliputi; air bersih, air buangan, drainase, listrik dan telepon;

b. Pembangunan sistim pelayanan air bersih, air buangan, drainase, listrik dan telepon bagi wilayah atau kecamatan yang belum terlayani oleh prasarana tersebut secara bertahap;

c. Pembangunan lokasi TPA dengan melakukan study Sistem Manajemen Persampahan dan pemilihan lokasi TPA terlebih dahulu.

BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN

RUANG WILAYAH Bagian Pertama Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

1. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana di maksud pada Pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

2. Rencana struktural pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 2 Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 16

Pengembangan perdesaan lebih ditujukan pada pembangunan pertanian dan peningkatan hubungan yang serasi antara perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Pasal 17

Sistem permukiman Perkotaan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari Kota yang berfungsi sebagai :

a. Kota orde I Kabupaten, yaitu Ibukota Kabupaten ( Kota Pangkalan Kerinci). Fungsi utama Kota :

1. Ibukota dan pusat pemerintahan kabupaten serta kecamatan; 2. Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, kecamatan dan lokal; 3. Pusat pendidikan skala kabupaten, kecamatan dan lokal; 4. Pusat peribadatan skala kabupaten, kecamatan dan lokal; 5. Pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten, kecamatan dan lokal; 6. Pusat pelayanan sarana taman dan lapangn olah raga skala kabupaten,

kecamatan dan lingkungan. 7. Pusat pelayanan sarana komunikasi dan transportasi darat, sungai dan laut

skala regional, kota dan lokal. b. Kota orde II Kabupaten, yaitu Pelalawan, Langgam, Sorek Satu, Pangkalan

Bunut, Teluk Meranti dan Teluk Dalam. Fungsi utama Kota :

1. Ibukota dan pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat rekreasi budaya skala pelayanan kabupaten; 3. Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan lokal; 4. Pusat pendidikan skala kecamatan dan lokal; 5. Pusat peribadatan skala kecamatan dan lokal; 6. Pusat pelayanan sarana taman dan lapangan olah raga skala kecamatan dan

lingkungan; 7. Pusat pelayanan sarana transportasi skala lokal.

c. Kota orde III Kabupaten, yaitu Pangkalan Lesung, Ukui Satu dan Kerumutan. Fungsi utama Kota :

1. Ibukota dan pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan lokal; 3. Pusat pendidikan skala kecamatan dan lokal; 4. Pusat peribadatan skala kecamatan dan lokal; 5. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan lokal; 6. Pusat pelayanan sarana taman dan lapangan olah raga skala kecamatan dan

lingkungan; 7. Pusat pelayanan sarana komunikasi dan transportasi skala lokal.

Paragraf 4

Sistem Prasarana dan Utilitas Pasal 18

Prasarana Wilayah dan Utilitas terdiri dari :

a. Air Bersih Dalam merencanakan sistem penyediaan air bersih di kecamatan-kecamatan perlu pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Tersedianya air baku yang cukup untuk melayani semua penduduk untuk setiap kecamatan;

2. Faktor jarak pelayanan erat kaitannya dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan;

3. Kondisi geografis wilayah kabupaten. b. Air Buangan.

Air buangan di Kabupaten Pelalawan akan di kelola dengan sistem sanitasi setempat menggunakan tangki septik dengan bidang resapan untuk daerah tidak rawan banjir dan tangki septik dengan evapotranspirasi daerah rawan banjir.

c. Drainase. Sistem drainase yang akan di buat untuk membuang air permukaan yang berlebihan sehingga tidak terjadi genangan air serta menjaga sumber-sumber daya air agar seimbang baik permukaan maupun air tanah dengan pendekatan hidroekosistem.

d. Kelistrikan. Konsep pelayanan listrik perlu mempertimbangkan adanya kawasan permukiman yang terpencar dan membentuk cluster-cluster serta adanya kendala kondisi geografis berupa sungai, sehingga pelayanan listrik di Kabupaten Pelalawan belum mungkin di gunakan sistem jaringan dari satu sumber pembangkit listrik, dengan pembangunan PLTD.

e. Telepon. Menggunakan 4 Sistem Pelayanan Yaitu : 1. Sistem pelayanan telepon menggunakan jaringan kabel; 2. Sistem pelayanan telepon dengan menggunakan sistem radio; 3. Sistem pelayanan telepon menggunakan jaringan kabel atau radio; 4. Sistem pelayanan antar STO menggunakan sistem pelayanan microwave radio link.

f. Persampahan. Perlunya di rencanakan suatu sitem pengelolaan yang terpadu yang dapat mencakup seluruh aspek yang terdapat di dalamnya, meliputi ; Pengumpulan sampah di sumber dan pengumpulan sampah di TPS, pengolahan pengangkutan dan pemindahan serta pembuangan akhir.

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 19

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b mengambarkan sebaran Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Pasal 20

Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang terdiri dari : 1. Kawasan lindung; 2. Kawasan lindung gambut.

b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari dari : 1. Sempadan pantai; 2. Sempadan sungai. 3. Sempadan danau

c. Kawasan Suaka Alam. 1. Kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka marga satwa) 2. Kawasan lindung bakau; 3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 4. Taman nasional dan taman wisata alam.

d. Kawasan lahan kritis. e. Kawasan Rawan Bencana.

1. Kawasan rawan bencana alam. 2. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor.

Pasal 21

Rencana Kawasan Budidaya meliputi :

a. Pengembangan kawasan hutan budidaya pada kawasan rencana pengembangan hutan produksi yaitu :

1. Hutan produksi terbatas; 2. Hutan produksi tetap.

b. Pengembangan kawasan pertanian yaitu : 1. Kawasan perkebunan; 2. Kawasan hutan tanaman industri (HTI).

c. Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu : 1. Kawasan permukiman desa; 2. Kawasan permukiman kota.

d. Pengembangan kawasan pemerintahan. e. Pengembangan Kawasan Pariwisata menurut jenis objek wisata meliputi :

1. Kawasan wisata alam. a. Kejadian alam bono Kecamatan Teluk Meranti; b. Pemandangan alam di Kecamatan Langgam; c. Suaka marga satwa di Kecamatan Kerumutan; d. Danau Tanjung Putus di Kecamatan Pangkalan Kerinci; e. Konversi Gajah di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Langgam; f. Air Panas di Kecamatan Pangkalan Lesung.

2. Kawasan wisata cagar budaya dan ilmu Pengetahuan: a. Istana Pelalawan di Kecamatan Pelalawan; b. Equator di Kecamatan Pangkalan Kuras.

f. Pengembangan kawasan industri. 1. Kawasan industri besar; 2. Kawasan industri menengah; 3. Kawasan industri kecil / rumah tangga.

g. Pengembangan kawasan pertambangan. h. Kawasan bandar udara dan pelabuhan khusus.

1. Bandar Udara. 2. Pelabuhan Khusus.

BAB V RENCANA UMUM TATA

RUANG WILAYAH Bagian Pertama

Umum Pasal 22

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf c di wujudkan berdasarkan rencana struktural pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagai mana dimaksud pada bagian kedua Bab IV.

2. Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana di maksud pada Pasal 22 ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan palaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 23

Penetapan lokasi sebagai mana di maksud dalam pasal 22 ayat 2 meliputi :

a. Kawasan lindung.

1. Kawasan lindung terletak di : a. Kecamatan Kerumutan; b. Kecamatan Teluk Meranti.

2. Kawasan lindung gambut terletak di : a. Kecamatan Pelalawan; b. Kecamatan Kerumutan; c. Kecamatan Teluk Meranti; d. Kecamatan Kuala Kampar.

3. Kawasan suaka alam. a. Suaka marga satwa di Kecamatan Kerumutan dan Teluk Meranti; b. Cagar budaya di Kecamatan Pelalawan yaitu Istana Kerajaan

Pelalawan dan Makam Sultan Mahmud Syah dan beberapa lokasi yang didiami oleh Suku Petalangan (di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci).

4. Kawasan lahan kritis dan potensi kritis terletak diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Pelalawan.

5. Kawasan rawan bencana banjir dan erosi terletak di : a. Kecamatan Langgam; b. Kecamatan Pelalawan; c. Kecamatan Teluk Meranti; d. Kecamatan Kuala Kampar; e. Kecamatan Pangkalan Kerinci.

b. Kawasan budidaya. Kawasan budidaya terletak di :

1. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di : Kecamatan Kerumutan.

2. Kawasan lindung terletak di : a. Kecamatan Langgam; b. Kecamatan Bunut; c. Kecamatan Kerumutan.

c. Kawasan Pertanian 1. Kawasan perkebunan terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci,

Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar.

2. Kawasan HTI / HTR terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti.

3. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kerumutan,.

4. Kawasan persawahan terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, dan Kecamatan Pelalawan.

5. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

6. Kawasan Perikanan terutama budi daya perikanan darat (kolam), dan keramba terdapat di Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Ukui; dan perikanan laut (tangkapan, tambak, kerambah) terletak di Kecamatan Kuala Kampar.

d. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

e. Kawasan Pusat Pemerintahan 1. Kawasan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci

sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. 2. Kawasan pusat pemerintahan kecamatan terletak pada masing-masing

Ibukota Kecamatan. f. Kawasan Pariwisata

1. Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pangkalan Kuras.

2. Kawasan wisata budaya dan iptek terletak di Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Pangkalan kuras.

g. Kawasan Industri. 1. Industri pulp di Kecamatan Pangkalan Kerinci. 2. Industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kerinci,

Pangkalan Kuras, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Ukui.

h. Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

i. Kawasan Pelabuhan Kawasan pelabuhan khusus terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Pelalawan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 24

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di selenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan pengelolaan kawasan serta penata guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) peraturan daerah ini.

Pasal 25

Arahan pengembangan kawasan prioritas di tujukan pada daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan serta mempunyai aspek strategis.

Pasal 26

Tahapan Pengembangan dalam pemanfaatan ruang daerah secara garis besar menyangkut eksploitasi dan alokasi sumber daya alam.

Pasal 27

Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung sebagai berikut :

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim. b. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan

alam. c. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam. d. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau. e. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. f. Perlindungan terhadap kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. g. Melakukan pendataan / inventarisasi lahan kritis, longsor dan rawan erosi dan

bencana alam lainnya. h. Pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan lindung yang telah mengalami

kerusakan.

Pasal 28

Langkah–langkah pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

a. Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya masing–masing.

b. Pengembangan prasarana pendukung tiap kawasan budidaya. c. Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu

fungsi lindung. d. Penanganan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

Pasal 29

Langkah-langkah pengelolaan kawasan Perdesaan sebagai berikut :

a. Penataan kawasan permukiman yang sudah ada. b. Pengembangan desa–desa pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan

prasarana dan sarana penunjang. c. Strategi yang di tempuh padapertanian, sudah harus di nilai secara bertahap

dengan pengelolaan Agroindustri (buah-buahan, perkebunan dan pengelolaan ikan laut).

d. Intensifikasi secara sektoral di arahkan kepada peningkatan produktivitas.

Pasal 30

Langkah-langkah pengelolaan kawasan Perkotaan sebagai berikut :

a. Penataan ruang kota dengan penyusunan rencana tata ruang kota khususnya untuk kota-kota kecamatan.

b. Fungsi kota harus di tata kembali dalam rangka menentukan prioritas sesuai dengan potensi wilayah.

c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman kota.

Pasal 31

Untuk menunjang pembangunan wilayah maupun daerah yaitu dengan upaya pemanfaatan ruang yang berupa penata gunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya yang terdapat disetiap wilayah berupa ; kawasan budidaya berupa pengembangan kegiatan produksi hasil hutan, pertanian tanaman pangan, pariwisata dan kegiatan lainnya sesuai dengan kriteria dan pengelolaan kawasan dengan penataan ruang.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 32

1. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budi daya kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan pengunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pelalawan masyarakat berhak :

a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;

c. Menikmati manfaat ruang wilayah dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

d. Memperoleh pengantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 34

1. Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, selain masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan dari Lembaran daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah di tetapkan melalui pengumuman atau penyebar luasan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

2. Pengumuman atau penyebar luasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal 34 di ketahui masyarakat dari penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 35

1. Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat panataan ruang sebagaimana di maksud dalam Pasal 32, pelaksanaannya di lakukan sesuai dalam Ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau kaidah yang berlaku.

2. Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1), yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan di laksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan paraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 36

1. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang di miliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan di selenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai pengantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pelalawan masyarakat wajib :

a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. Menaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan.

Pasal 38

1. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang meperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 39

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

a. Pemanfaatan ruang daratan ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peratuaran perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan;

c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan;

d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan;

f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan dan atau kegiatan menjaga memelihara dan meningkatkan fungsi hidup.

Pasal 40

1. Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan peranserta masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.

3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 41

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pelalawan termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatann ruang.

b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII P E N Y I D I KAN

Pasal 43

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau

saksi; g. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan barang; d. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 45

Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 di gambarkan pada wilayah Kabupaten Pelalawan dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1: 250.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah pada periode berikutnya.

Pasal 47

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 di gunakan sebagai pedoman bagi :

a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfatan ruang di wilayah Kabupaten Pelalawan;

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar kabupaten serta antar sektor;

c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten;

d. Penyusunan rencana rinci di Kabupaten Pelalawan; e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pembangunan.

Pasal 48

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan di atur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 ( lima ) tahun sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasa 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 2 Juli 2001.

BUPATI PELALAWAN,

d.t.o.

T. AZMUN JAAFAR