Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan

i ' - " ' "

j *

PERATURAN DAERAHPROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR I4 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAHPROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SETATANNOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH. PROVINSI (RTRWP)SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SUMATERA SELATAT\J ,

Menimbang : a.

Mengingat : 1 .

b .

c,

bahwa upaya untuk memanfaatkan ruang Provinsi Sumatera Selatansecara optimal, serasi, seimbang dan lestari, maka perlu dilakukanpenataan ruang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila;bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) SumateraSelatan yang diatur dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5Tahun 1994 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demikepastian hukum, dipandang perlu melakukan revisi terhadapPeraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi(RTRWP) Sumatera Selatan.

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Rl Tahun 1960 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Rl Tahun 1967Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi(Lembaran Negara Rl Nomor 4486, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4496);Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Rl Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Nomor 3274);Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomar 74, Tambahan LembaranNegara Nomor 3317);

2.

3.

4.

5.

6 .

7. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RlTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-Undang Rl Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Nomor 3478);

9. Undang-Undang Rl Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 23,.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

10. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 2T,Tambahan LembaranNegara Nomor 3470);

11. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Nomor 3478):

12. Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu tintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

13. Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 3481);

14. Undang-Undang Rl Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan LembaranNegara Nomor 3493);

15. Undang-Undang Rl Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 3501, TambahanLembaran Negara Nomor 3501);

16. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBBMengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Rl Tahun1994 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

17. Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

18. Undang-Undang Rl Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Nomor 3881);

19. Undang-Undang Rl Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Nomor 3888) junto Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2AO4 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

20. Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2000 tentang PembentukanPropinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Rl Tahun2000 Nomor 217);

21. Undang-Undang Rl Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Nomor 4152);

22.Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahananNegara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Nomor 4169);

23. Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan LembaranNegara Nomor 4327);

24. Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan LembaranNegara Nomor 4377);

25.Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 850, Tambahan LembaranNegara Nomor 4411);

26. Undang-undang Rl Nomor 25 Tahun 20a4 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun2004 Nomor lQ4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

27. Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara Nomor 4433);

28. Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437);

29. Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Nomor 4438);

30. Undang-Undang Rl Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Rl Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraNomor 132);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang TataPengaturan Air (Lembaran Negara Rl Tahun 1982 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan(Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan LembaranNegara Nomor 3293);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang PerlindunganHutan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Nomor 3294);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai(Lembaran Negara Rl Tahun 1991 Nomor 44,Tambahan Lembaran

.

Negara Nomor 3445);36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan

Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta h4asyarakatdalam Penataan Ruang (Lernbaran Negara Rl Tahun 1996 hlomor104);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lennbaran Negara RlTahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Rl Tahun1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

40" Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisaMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Rl Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 3853);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang TingkatKetelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara RlTahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembara Negara Nomor 393a);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;

44. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang PengendalianKerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan yang BerhubunganDengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara RlTahun 2001 Nomor 10);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2au tentangPenyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Rl Tahun 2001Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

46.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang PelaksanaanTugas Pembantuan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentangKebandarudaraan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran

.

Negara Nomor 4156);50. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RlTahun 2001 Nomor 153);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan PenggunaanKawasan Hutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 42AO);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomar 45, TambahanLembaran Negara Nomor 4385);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Burni (Lembaran Negara Rl Tahun 2004Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hil ir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Rl Tahun 2004Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang PerencanaanHutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 146 TambahanLembaran Negara Nomor 4452);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang PerlindunganHutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 147);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Nomor 4593);

58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang PengelolaanKawasan Lindung;

59.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang PenggunaanTanah Bagi Kawasan lndustri;

60. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang PengadaanTanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

6l.Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang KoordinasiPenataan Ruang Nasional;

62. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata caraPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

63. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang KebijakanNasional di Bidang Pertanahan;

64. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan danPemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Rl Tahun 2005Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);

65..Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah'

66. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana TataRuang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata RuangKabupaten Daerah Tingkat ll;

67. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor1457]KaOOO tentang Pedoman Teknis Pengelolaan LingkunganPertambangan dan Energi;

6S.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KPTS-|ll2O01 tentangPenunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi SumateraSelatan;

69. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor32T]KPTS]M/2003 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman BidangPenataan Ruang;

70. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentangPedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah'

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

danGUBERNU R SU MATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

MENCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI (RTRWP) SUMATERA SELATAN

6

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.2. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik lndonesia yang terdiri dari

Presiden beserta pembantu-pembantunya.3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.5. BupatiMalikota adalah BupatiMalikota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan.6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat

RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan danpengembangan ruang wilayah Sumatera Selatan yang menjadi pedoman bagipenataan ruang Wilayah Provinsi dan merupakan dasar dalam penyusunanprog ram-prog ram pembang unan.

L Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udarasebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahkluk lainnya hidup danmelakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

L Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yangdirencanakan maupun tidak.

10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang.

11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan atau aspek fungsional.

13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dansumber daya buatan.

15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untukdibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber dayamanusia, dan sumber daya buatan.

16. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu padatanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah danmemasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmupengetahuan dan teknologi, permodalan serta masyarakat untuk mewujudkankesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

21.

22.

23.

17.

18 .

19 .

20.

24.

25.

26.

27.

28.

Kawasan Pertambangan adalah kawasan tempat kegiatan pengusahaan bahangalian/tambang mulai dari penyelidikan umum, eksplonasi, eksploitasi,pengolahan/pemurnian dan pengangkutan'Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis yang penataanruang nya diprioritaskan.Kawasan Andalan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikankontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi'Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan denganfungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiridari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasanpangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdayaalam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhikelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplainnya.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmenyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabil itas,dan produktivitas l ingkungan hidup.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatanyang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasionaldan mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasidengan skala pelayanan nasional atau regional.Pusat Kegiatan Witayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatanyang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpultransportasi yang melayani lintas/antar kabupatenlkota.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yangmempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasiyang mempunyai pelayanan satu kabupaten/kota atau lintas/antar kecamatan.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertaniantermasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,dan kegiatan ekonomi.

29.

8

30.

31.

32.

33.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan'pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial' dankegiatan ekonomi.Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai

strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan'Pembangunan Berkelanjutan yang berurawasan lingkungan hidup adalah upayasadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya'ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan danmutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan'

BAB IIASAS. TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Baqian PertamaAsas

Pasal2RTRWP didasarkan atas asas :

a. Asas Keterpaduan, yakni memperhatikan kesatuan kegiatan pemanfaatan ruangyang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)' sektorswasta/dunia usaha, dan masyarakat berdasarkan perti mbangan menyoh;ruh ;

b. Asas Daya Guna dan Hasil Guna, yakni memperhatikan segenap potensi danpemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), dan SumberDaya Manusia (SDM) yang ada, agar dapat menghasilkan manfaat dan kualitasruang yang oPtimal bagiwilayah;

c. Asas Keserasian, Keseimbangan dan Keselarasan, yakni memperhatikanpersebaran penduduk, pertumbuhan serta keterkaitan antar sektor dan antarkawasan, agar tercapai keselarasan dan keseimbangan struktur dan polapemanfaatan ruang wilaYah;

d. Asas Berkelanjutan, yakni memperhatikan kemampuan daya dukung sumber dayaalam, lingkungan dan kepentingan generasi berikut agar tercapai kelestarian clayadukung secara berkelanjutan;

e. Asas Keterbukaan, yakni memperhatikan hak yang ada pada setiap rnasyarakatuntuk mengetahui rencana-rencana tata ruang wilayah yang disusun secara terbuka;

f. Asas Persamaan dan Keadilan, yakni memperhatikan adanya hak yang sama padasetiap masyarakat untuk menikmati manfaat dan atau nilai tarnbah ruang, serta hakuntuk mendapatkan penggantian yang layak atas kondisi yang dialarninya akibatkegiatan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang wilayah;

g. Asas perlindungan Hukum, yakni memperhatikan perlunya jaminan perlindunganhukum untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha terhadap setiaphak atas pemanfaatan ruang yang diberikan kepada masyarakat.

9

Bagian KeduaTujuanPasal 3

RTRWP bertujuan :a. mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya seeara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkunEan dan sebaran kegiatan;

c. meningkatk an .daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan danpengelolaan ruang;

d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan daerah kabupaten/kotaserta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah.

Bagian KetigaSasaranPasal 4

Sasaran RTRWP adalah untuk :

a. tersusunnya rencana pembangunan wilayah jangka panjang yang dapat berfungsisebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah, PemerintahDaerah (Provinsi dan kabupaten/kota), swasta serta masyarakat;

b. terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengankebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan ProvinsiSumatera selatan, tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup;

c. terciptanya pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas danutilitas secara tepat dan merata sesuai peningkatan kualitas lingkungan dengannorma-norma Yang berlaku;

d. terumuskannya prioritas pengembangan pembangunan di Provinsi SumateraSelatan.

Bagian KeemPatFungsiPasal 5

Fungsi RTRWP adalah :

a. sebagai arahan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan lokasidalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitandengan pemanfaatan ruang di daerah;

b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehinggapemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudahditetapkan;

r0

c. sebagai perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang diwilayah Provinsi sumatera selatan;

d. sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembanganantar kawasan di wilayah provinsi sumatera Selatan serta keserasian pembangunan

antar sektor.BAB IIl

KEDUDUKAN,W|LAYAHDANJANGKAWAKTURENCANAPasal 6

Kedudukan RTRWP adalah :a. sebagai penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang wilayah

Nasional dan Pulau Sumatera;b. acuan bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan.Pasal 7

wilayah Perencanaan dalam RTRWP adalah Daerah dalam pengertian wilayah

administrasi yang meliputi daratan seluas 8.701.742 Ha, wilayah pesisir dan laut serta

wilayah udara.Pasal 8

Jangka waktu RTRWP adalah 15 (lima belas) tahun'

BAB IVSTRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 9Strategi Pengembangan Tata Ruang mencakup :a. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung;b. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya;c. Strategi Pengembangan Sistem Kota-Kota;d. Strategi Penataan Pusat Pertumbuhan;e'strategiPengembanganSistemsaranadanPrasarana;f. Strategi Pengembangan Wilayah Prioritas;g. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk

Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan'

Pasal 10Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesinambungan pemanfaatan sumber dayaalam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pengembangankawasan lindung adalah sebagai berikut:a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan dan

mengembangkan kawasan lindung berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 32Tahun 1990 dan atau pertimbangan mendasar sesuai dengan kebutuhan wilayah;

b. menetapkan kawasan lindung dengan fungsi habitat, fungsi konservasi plasma nutfah,fungsi pengaturan tata air, fungsi pendidikan dan kebudayaan, fungsi rekreasi'

l l

c.

penyangga efek pemanasan global serta perlindungan terhadap kawasan rawanbencana;mencegah perambahan kawasan lindung melalui pengembangan daerah penyanggadi sekitar kawasan lindung dan peningkatan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar kawasan lindung;mempertahankan kondisi kawasan hutan tetap seluas 37 o/o dari luas daerah;memantapkan pengawasan dan penegakan hukum.

d .e .

Pasal 1 1Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan sertaketerpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasanbudidaya adalah sebagai berikut :a. pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk mewujudkan Provinsi

Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan, mencakup :1. pengembangan pertanian secara ekstensifikasi diarahkan pada wilayah-wilayah

yang memiliki potensi berdasarkan kesesuaian lahan dan keunggulan komparatifserta dukungan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan pembangunanyang berkelanjutan. Pengembangan kegiatan ini diarahkan pada ArealPenggunaan Lain (APL);

2. pengembangan tanaman perkebunan/tahunan dan padang penggembalaandiarahkan pada lahan yang tidak sesuai untuk pengembangan tanaman pangan;

3. rehabilitasi kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas yangkondisinya secara ekologis dapat dipertahankan dan dibina sebagai hutan alamdengan sistem Silvikultur Hutan Alam dan kawasan hutan alam yang kondisinyaberupa alang-alang, belukar dan hutan rawa, dilakukan dengan pola HutanTanaman;

b. pengembangan potensi pertambangan dan energi diarahkan pada optimalisasipemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi untuk mewujudkan SumateraSelatan sebagai Lumbung Energi Nasional;

c. pengembangan kawasan industri di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan denganmempertimbangkan ketersediaan bahan baku, sumber energi dan daya dukunglingkungan hidup;

d. pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada objek-objek wisata alam danbudaya dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung;

e. pengembangan kawasan permukiman diarahkan melalui pengembangan permukimanskala besar untuk mendukung perkembangan kawasan yang tumbuh cepat.

f. pengembangan Kawasan Hankam dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkanprinsip-prinsip penataan ruang kawasan pertahanan.

Pasal 12Untuk mengembangkan kota-kota dalam satu kesatuan hirarki kota dan agar berfungsisebagai pusat-pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan kota-kota adalahsebagai berikut :

12

a. strategi pengembangan struktur wilayah dilakukan dengan membentuk keterkaitan

antar pusat-pusat pertumbuhan sebagai kesatuan sistem wilayah' mengarahkan

orientasi pergerakan serta penyebaran pelayanan yang proporsional dan terstruktur;

b. strategi pengembangan sistem kota-kota dilakukan dengan meningkatkan dan

mengembangkan kota-kota menjadi satu kesatuan hirarki kota agar berfungsi sebagaipusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan struktur wilayah'

Pasal 13untuk meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan wilayah, maka strategi penataan pusatpertumbuhan dilakukan dengan membentuk keterkaitan antara sektor, wilayah, dan kota

dengan wilayah belakangnya serta keterkaitan kota dengan kota lainnya'

Pasal 14Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan kepada

masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana sebagai berikut:

a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpadu untuk

membuka isolasidaerah-daerah terpencil dan tertinggal serta mengembangkan pusat-

pusat pertumbuhan dan PelaYanan;b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat meliputi

angkutan jalan, sungai, penyeberangan dan kereta api untuk mengantisipasiperkembangan perekonomian Daerah;

c. pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta moda angkutan laut untukmengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah;

d. pembangunan dan pengembangan pelabuhan udara serta moda angkutan udaradiarahkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah;

e. pengembangan sistem pelayanan pos dan telekomunikasi untuk meningkatkanpelayanan sampai menjangkau daerah-daerah terpencil;

t. pengembangan potensi energi primer dan energi baru/terbarukah dan sisteminterkoneksi pulau Sumatera dan Sumatera - Pulau Jawa untuk meningkatkanketersediaan sumber daya energi listrik;

g. pengembangan sistem sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian dannon pertanian;

h. peningkatan sistem pengawasan dan pengelolaan lingkungan'

Pasal 15strategi pengembangan wilayah prioritas adalah sebagai berikut :a. membangun daerah tertinggal untuk memperluas kesempatan kerja serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;b. memperbaiki kawasan kritis yang mempunyai fungsi lindung terhadap daerah

bawahannya dan perlindungan setempat;c. penataan kawasan yang tumbuh cepat untuk mengantisipasi pertambahan jumlah

penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan aktivitasperekonomian;

l3

d. pengembangan kawasan andalan untuk mendukung kegiatan sektor strategis;

e. mengaranran pertumbuhan kawasan yang mempunyai prospek pengembangan dan

pengaruh kuat terhadap daerah di sekitarnya'

Pasal 16Strategi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan untuk

mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan :a. penetapan sentra hutan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering llir

dan Kabupaten.Musi Banyuasin dengan basis lndustri Pulp;b. pengembangan industri hilir yang memanfaatkan produk - produk unggul dari sektor

pertanian, perkebunan dan kehutanan;c. intensifikasi pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi

pangan.

BAB VRENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bagian PertamaKawasan Lindung

Pasal 17Kawasan Lindung yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;b. Kawasan Perlindungan SetemPat;c. Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam dan Cagar Budaya;d. Kawasan Rawan Bencana'

Pasal 18Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimanatercantum pada pasal 17 butir a mencakup :a. Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir'

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, KabupatenBanyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Musi

Banyuasin.b. Kawasan Bergambut, yaitu kawasan yang mempunyai ketebalan gambut 3 meter atau

lebih yang terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin,KabupatenBanyuasindanKabupatenoganKomeringl | i r .

Pasal 19Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 17 butir b

mencakup:a. kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari

14

b .

f.

titik pasang tertinggi ke arah darat, dan terletak di Kabupaten Banyuasin danKabupaten Ogan Komering llir;kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan minimal 100 meter di kiri kanansungai besar yang terletak di sepanjang sungai Musi, sungai Ogan, sungai Komering,sungai Mesuji, sungai Lematang, sungai Sembilang, sungai Lakitan, sungai Banyuasindan sungai Lalan. Untuk anak sungai di luar kawasan permukiman, meliputi rentang50 meter di kiri kanan sungai seperti sungai Semangus, sungai Rawas, sungaiLempuing, sungai Batangharileko, sungai Jering dan lain-lain; sedangkan di kawasanpermukiman, sempadan sungai ditetapkan pada rentang 15 meter dari kiri-kanansungai ;kawasan sempadan danau/waduk meliputi daratan sepanjang tepian danau/wadukyang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pinggiran danau/waduk,pada rentang 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, terletak di DanauRanau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Rakihan (Kabupaten OganKomering Ulu), Danau Teluk Rasau dan Danau Teluk Gelam (Kabupaten oganKomering llir), Danau Ulak Lia (Kabupaten Musi Banyuasin), dan Danau lainnya yangtersebar di Provinsi Sumatera Selatan;kawasan sekitar mata air meliputi kawasan dengan jari-jari 200 meter di sekitar mataair tersebar di Provinsi Sumatera Selatan;kawasan pantai berhutan Mangrove, meliputi kawasan sepanjang pantai yangditumbuhi oleh tanaman mangrove, terletak di pantai timur Kabupaten Banyuasin danKabupaten Ogan Komering l l ir;kawasan hutan kota dan ruang terbuka hijau tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pasal 20Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam serta Kawasan Cagar Budaya sebagaimanatercantum pada Pasal 17 butir c terdiri dari:a. Kawasan Suaka Alam, yaitu Suaka Margasatwa Gunung Raya di Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan, Suaka Margasatwa Padang Sugihan di Kabupaten OganKomering Ilir dan Kabupaten Banyuasin, Suaka Margasatwa Isau-isau Pasemah diKabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat, Suaka Margasatwa Gumai Pasemah diKabupaten Lahat, Suaka Margasatwa Dangku dan Bentayan di Kabupaten MusiBanyuasin

b. Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau,dan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin;

c. Taman Hutan Raya kelompok Hutan Kemampo di Kabupaten Banyuasin;d. Taman Wisata Alam Punti Kayu di Kota Palembang;e. Cagar Budaya Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya di Kota Palembang,

Megalit di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat dan Situs Candi Bumiayu diKabupaten Muara Enim.

d .

e .

r5

Pasal21Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 17 butir d terdiri dari :a. Kawasan Rawan Bencana Longsor terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat,Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagaralam dan Kota Lubuklinggau ;

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir terletak di Kota Palembang, Kabupaten OganKomering Ulu Tmur, Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan Ilir, KabupatenMuara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Dempo yang mencakup Kota Pagar Alam danKabupaten Lahat.

Bagian KeduaKawasan Budidava

Pasal 22Kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :a. Kawasan Hutan Produksi;b. Kawasan Pertanian;c. KawasanPertambangan;d. Kawasan Perindustrian;e. Kawasan Pariwisata;f. Kawasan Permukiman;g. Kawasan Tertentu.

Pasal 23Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada Pasal 22butir a terdiri dari :a. kawasan Hutan Produksi Tetap seluas + 1.810.023 Ha yang terletak di Kabupaten

Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Muara Enim,Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin dan KabupatenBanyuasin;

b. kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas L 2L4.679 Ha yang terletak di KabupatenOgan Komering llir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Laha! Kabupaten Musi Rawasdan Kabupaten Musi Banyuasin;

Pasal 24Perubahan peruntukan dan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) :a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 600.323 ha diubah

peruntukan dan status menjadiAreal Penggunaan Lain (ApL);b. proses perubahan peruntukan sesuai dengan butir a dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

r6

Pasal 25Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 22butir b terdiri dari :a. kawasan pertanian tanaman pangan :

1. tanaman pangan lahan basah terutama dikembangkan di Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan llir,Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin danKabupaten Banyuasin;

2. tanaman pangan lahan kering, tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan;b. kawasan perkebunan tanaman tahunan :

1. wilayah pengembangan komoditi karet meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu,'Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enirn,Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin danKabupaten Banyuasin;

2. wilayah pengembangan komoditi kelapa sawit terutama di Kabupaten OganKomering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan KomeringIlir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, KabupatenMusi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;

3. wilayah pengembangan kopi terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu,Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahatdan Kota Pagar Alam;

4. wilayah pengembangan kelapa dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering lfir,Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;

c. kawasan peternakan :kawasan peternakan dikembangkan di semua wilayah Provinsi Sumatera Selatanterutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering llir, KabupatenOgan llir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas,Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;

d. kawasan perikanan:1. perikanan darat terutama dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan llir, KabupatenMuara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten MusiBanyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam;

2. perikanan laut dan pertambakan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin danKabupaten Ogan Komering llir.

l7

Pasal 26Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 22 btltir c terdiri dari:a. gas alam dan minyak bumi dikembangkan di Kabupaten F/uara Enim, Kabupaten Musi

Banyuasin, Kota Prabumulih,Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering l l ir,Kabupaten Ogan ll ir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat dan Kabupaten OganKomering Ulu;

b. batubara dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, KabupatenMusi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Eanyuasin, Kabupaten OganKomering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur, Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Komering l l ir;

c. pasir kuarsa terdapat di Kabupaten Ogan Komering llir;d. granit terdapat di Kabupaten Ogan Komering llir;e. batu kapur terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas;f . tanah liat terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering l l ir,Kabupaten Ogan ll ir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten MusiRawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabunnulih, Kota Pagar Alam dan KotaLubuk Linggau;

g. pasir dan koral terdapat di Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering UluSelatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering l l ir,Kabupaten Ogan llir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten lVlusiRawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, KotaPrabumulih, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau,

h. marmer terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Lahat;i. batu apung dikembangkan di Kabupaten Ogan Konnering Ulu Selatan, Kabupaten

Lahat dan Kota Pagar Alam;j. gas metan (coal bed methane) terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat,

Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu,Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih;

k. panas bumi (geothermal) terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam.

Pasal 27Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Pasal 22 butir d terdiri dari :a. Kawasan industri yang berskala besar akan dikernbangkan di Kawasan Tanjung Api -

Api ;b. Kawasan industri sedang dan industri keci l tersebar di semua Kabupaten/Kota.

18

Pasal 28Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 22 butir e akan dikembangkandi Kabupaten/Kota.

Pasal 29Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 22butir f diarahkan :a. Kawasan Permukiman padat : di kota-kota Palembang, Baturaja, Lubuk Linggau,

Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tanjung Enim dan Pagar Alam;b. Kawasan Permukiman sedang : di kota-kota Kayu Agung, Inderalaya, Sekayu,

Pangkalan Balai, Muara Dua, Martapura, Tanjung Raja dan Gumawang (Belitang).

Pasal 30Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum pada Pasal 22butir g terdiri dari :a. Kawasan Hankam:

1. Kawasan Pangkalan TNI AL di Kota Palembang;2. Kawasan Pangkalan TNI AU di Palembang menjadi satu dengan Kawasan

Bandara SMB ll di Kota Palembang;3. Kawasan Objek Militer Baturaja (OMIBA) di Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan;4. Kawasan Pangkalan dan Instalasi Mil iter yang telah ada di Provinsi Sumatera

Selatan.5. Kawasan Hankam yang baru diproses melalui kajian oleh Pemda dan atau TNl.

b. Kawasan Bersejarah (situs) dan peninggalan perang di Kota Palembang, KabupatenLahat dan Kabupaten Muara Enim;

c. Kawasan Strategis, yaitu : Kawasan Tanjung Api-Api. Kawasan MetropolitanPalembang - lnderalaya - Pangkalan Balai - Sungsang, dan Kawasan Palembang -Betung - fnderalaya (Patungraya).

Bagian KetigaPola Pengembangan Sistem Pusat-pusat Permukiman,

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 31Sistim pusat-pusat permukiman dilihat dalam konteks wilayah provinsi sertaketerkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari :a. Kota Palembang, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi sebagai kota

pemerintahan skala Provinsi dan Kota, perdagangan, industri, jasa, pariwisata danpendidikan serta pelayanan sosial;

b. Kota Lubuk Linggau, Pusat Kegiatan Wilayah (Plff) berfungsi sebagai kota transit,pemerintahan, perdagangan, jasa, pariwisata dan pendidikan;

c. Kota Muara Enim, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi sebagai kotapemerintahan, perdagangan, jasa dan industri;

r9

d. Kota Baturaja, Pusat Kegiatan Wilayah (Plffi) berfungsi sebagai kota pemerintahan,perdagangan, jasa, industri, pendidikan' dan pariwisata;

e. Kota Kayu Agung, Pusat Kegiatan Wilayah (Plff) berfungsi sebagai kotapemerintahan, jasa dan perdagangan;

f. Kota Inderalaya, Pusat Kegiatan Wilayah (Pl(ff) berfungsi sebagai kotapemerintahan, pendidikan, jasa dan perdagangan;

g. Kota Lahat, Pusat Kegiatan Wilayah (Pl(W) berfungsi sebagai kota pemerintahan,perdagangan, jasa, pariwisata dan pendidikan;

h. Kota Sekayu,.Pusat Kegiatan Wilayah (Ptff) berfungsi sebagai kota pemerintahan,jasa dan perdagangan;

i. Kota Prabumulih, Pusat Kegiatan Wilayah (Plffi) berfungsi sebagai kotapertambangan, industri, jasa dan perdagangan;

j. Kota Sungsang, Pusat Kegiatan Wilayah (Plffi) berfungsi sebagai kota jasa,perdagangan, industri dan pariwisata;

k. Kota Pangkalan Balai, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai kotapemerintahan, jasa dan perdagangan;

l. Kota Muara Beliti, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai kota pemerintahan,jasa dan perdagangan;

m. Kota Pagar Alam. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai kota pemerintahan,jasa, perdagangan, pertanian, dan pariwisata;

n. Kota Martapura, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai kota pemerintahan,jasa dan perdagangan;

o. Kota Muara Dua, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai kota pemerintahan,jasa dan perdagangan;

PaSal 32

pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dilakukan untuk mengurangimasalah kesenjangan wilayah dengan melihat keterkaitan antara Kawasan Perkotaandengan Kawasan Perdesaan sebagai suatu sistem pembangunan.

Bagian KeempatPengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 33Pengembangan Wilayah Prioritas bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensiekonomi wilayah atau penanganan permasalahan yang bersifat mendesak.

Pasal 34Wilayah prioritas di Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiridari :a. Kawasan Tertinggal karena keterbatasan sumberdaya dan aksesibilitas, terletak di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

2A

Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan llir, Kabupaten Lahat, KabupatenMusi Rawas, Kabupaten Musi banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;

b. Kawasan Kritis, yang perlu dioptimalkan fungsi lindungnya untuk menghindarikerusakan lingkungan terletak di :1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten OEan Komering Ulu Timur,

Kabupaten Ogan Komering l l ir, Kabupaten Ogan ll ir, Kabupaten Muara Enim,Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi dan DAS Sugihan - Lalan;c. Kawasan Andalan, terletak di Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Muara

Enim, dan Kawasan Tanjung Api-Api;d. Kawasan Metropolitan Palembang - Inderalaya - Pangkalan Balai- Sungsang;e. Kawasan Tanjung Api-Api yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri dan

Pelabuhan Laut;f. kawasan segitiga pertumbuhan Palembang - Betung - Inderalaya (Patungraya).

Kawasan ini merupakan kawasan yang mempunyai lokasi strategis untuk mendukungpertumbuhan Sumatera Selatan pada masa yang akan datang.

BAB VIPOLA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH

Bagian PertamaSistem Prasarana Transportasi

Pasal 35Sistem prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan Daerah dibidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 36Sistem prasarana transportasi di Daerah meliputi :a. jaringan perhubungan darat terdiri dari :

1. Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan :a) perbatasan Jambi dengan Kota Bumi (Lampung) melalui Lubuk l-inggau,

Lahat, Muara Enim, Tanjung Enim, Baturaja dan Martapura, disebut LintbsTengah Sumatera;

b) perbatasan Jambi dengan Perbatasan Lampung melalui Bayung Lincir,Pangkalan Balai, Palembang, Inderalaya, Kayu Agung, Penyandingan danPematang Panggang disebut Lintas Timur Sumatera;

c) Palembang dengan Muara Enim melalui Prabumulih disebut LintasPenghubung;

d) Betung dengan Lubuk Linggau melalui Sekayu, Mangun Jaya, Muara Belit idisebut Lintas Penghubung;

2. Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan :a) Prabumulih dengan Baturaja melalui Beringin;

21

b) Sekayu dengan Muara Rupit melalui Babat Toman dan Bingin Teluk;c) Sekayu dengan Cinta Kasih melalui Pendopo;d) Kayu Agung dengan Muara Dua melalui cempaka dan Martapura;e) Lahat dengan KepahyanE (Bengkulu) melalui Pagaralam;f) Lahat dengan Kepahyang (Bengkulu) melalui Tebing Tinggi dan Tanjung

Raya;3. Jalan Kereta Api, yang menghubungkan :

a) Kertapati (Palembang) ke Panjang (Lampung);b) Kertapati (Palembang) ke Lubuk Linggau;c) Stasiun Simpang (Kabupaten Ogan llir) ke Tanjung Api-Api (Kabupaten

Banyuasin);d) stasiun simpang (Kabupaten ogan llir) ke Inderalaya (UNSRI);

4. Angkutan Sungai dan Penyeberangan, yang menghubungkan pusat-pusatkegiatan ke semua kecamatan dan desa-desa yang terletak dipinggir sungai;

b. jaringan perhubungan laut:j. pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang difungsikan sebagai pelabuhan ekspor-

impor, penyeberangan ferry dan angkutan antar pulau;2. dalam jangka menengah/jangka panjang fungsi pelabuhan laut dan

penyeberangan ini akan dialihkan ke Kawasan Tanjung Api - Api;c. jaringan perhubungan udara:

1. Sultan Mahmud Badaruddin ll di Kota Palembang berfungsi untuk angkutanpenumpang, kargo, embarkasi haji dan bandara internasional;

2. Silampari di Kota Lubuk Linggau berfungsi sebagai lapangan terbang perintisuntuk selanjutnya menjadi lapangan terbang komersial;

3. Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lapangan terbang kedirgantaraan(olah raga) untuk selanjutnya menjadi lapangan terbang komersial;

4. Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai lapanganterbang perintis untuk selanjutnya menjadi lapangan terbang komersial;

5. Pagar Alam diarahkan sebagai lapangan terbang penumpang dan kargo.

Pasal 37Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasiguna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, program pengembanganinfrastruktur transportasi darat, laut dan udara adalah :a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;b. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;c. pembangunan jalan tol;d. peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan dan bandar udara;e. peningkatan kapasitas sistem jaringan jalan kereta api;f. pembangunan jaringan jalan kereta api;g. peningkatan kapasitas pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan;h. pengembangan terminalterpadu Karya Jaya di Palembang.

22

1 Bagian KeduaSistem Prasarana Lainnya

Pasal 38(1) Pengembangan serta penyediaan prasarana dan sarana lainnya untuk

mempertahankan fungsi serta mendorong percepatan pertumbuhan perekonomiandaerah dan pemerataan pembangunan.

(2) Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah :a. pengembangan listrik :

1. pengembangan jaringan transmisi sistem interkoneksi Sumatera (Sumbagsel-Sumbar-Riau, dengan Sumbagut-Sumut), dan Jaringan Transmisi InterkoneksiPulau Sumatera dan Pulau Jawa (melalui kabel bawah laut 500 KVA);

2. pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang yang dekat dengan lokasikawasan tambang dan pembangunan gardu induk baru;

3. peningkatan jaringan distribusi listrik ke daerah perdesaan;4. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi baru dan

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranyamikrohidro, surya, biomassa, biodiesel dan bioethanol;

b. pengembangan gas bumi:1. peningkatan pengembangan jaringan pipa gas kota, industri dan rumah

tangga;2. pengembangan distribusi gas untuk transportasi;3. peningkatan pasokan gas bumi dari sumber-sumber produksi;

d. pengembangan irigasi :1. peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering llir,Kabupaten Ogan llir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, KabupatenMusi Rawas,Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota PagarAlam dan Kota Lubuk Linggau;

2. melanjutkan pembangunan jaringan irigasi Komering dan irigasi Lakitan;3. pengembangan irigasi rawa pasang surut dan irigasi non pasang surut di

Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Musi Banyuasin dan KabupatenBanyuasin;

d. pengembangan pos dan telekomunikasi :1. peningkatan jangkauan pelayanan Pos pada seluruh wilayah kecamatan dan

kecamatan pembantu;2. peningkatan otomatisasi sentral telepon di seluruh wilayah kabupaten/kota;3. peningkatan sistem jaringan (network) antara provinsi dengan kabupaten/kota

dan antar kabupaten/kota;4. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan.23

BAB VIIHAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruangsebagai akibat Penataan ruang.

(2) Setiap orang berhak untuk :a. mengetahui rencana tata ruang secara mudah;b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang' dan

pengendalian Pemanfaatan ruang;c memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang'

Pasal 40(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang'(2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan'

BAB VII I

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHPROVI NSI SUMATERA SELATAN

Pasal 41

peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruangserta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pernbangunanyang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta danmasyarakat.

Pasal 42

Naskah RTRWP dan peta-peta rencana alokasi pemanfaatan ruang dengan skala 1 :250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakanbagian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan)'

Pasal 43

RTRWP bensifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan

tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh rnasyarakat'

24

BAB IXPENGENDALIAN

Pasal 44

(1) Pengendalian RTRWP diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan danpenertiban terhadap pemanfaatan ruang'

(Z) pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentukpelaporan, pemantauan dan evaluasi'

(3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tataruang diselenggarakan dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi guna menjamin pencapaian tujuan dansasaran rencpna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PeraturanDaerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur'

(2) Gubernur menyelenggarakan koordinasi secara terpadu atas penataan ruangProvinsi.

(3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabatyang ditunjuk.

Pasal 46

(1) Pengendalian pembangunan di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenanganperijinan yang ada pada instansi pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun diKabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruangdilakukan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XPENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVI NSI SUMATERA SELATAN

Pasal 47(1) RTRWP Sumatera Selatan dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang.(2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini dapat dilakukan paling tidak 5 (l ima) tahun sekali dan ditetapkan denganPeraturan Daerah.

25

BAB XIKETENTUAN PIDANA

Pasal 48(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 danPasal 21

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (l ima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) yang mengakibatkan perusakan danpencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIIPENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) Pasal iniadalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana yag dilaporkan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadapbahan buktitersebut:

26

t. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlanEsung dan memeriksa identitasorang

Pada saat mulaiDaerah Tingkat ISumatera Selatan

Pasal 52berlakunya Peraturan Daerah ini maka Feraturan Daerah PropinsiNomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Rr-lang Wilayah Provinsidicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lenrbaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembangpada tanggal 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SYAHRIAL ESMAN

Diundangkan di Palembangpada tanggal 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2006 NOMOR 14

28

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAHPROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSISUMATERA SELATAN

A. UMUM

Disadari bahwa ruang sebagai sumber daya pembangunan ketersediaanya sangatterbatas sementara disisi lain kebutuhan terhadap ruang tersebut sangat tidak terbatas.Ruang tersebut meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan' Kegiatanmanusia dan mahluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagaipemanfaatan ruang atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan,sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan'

Ruang provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan perluditata dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmurandan kesejahteraan masYarakat.

Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapatpemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang yang akan menyebabkanrusaknya lingkungan hidup itu sendiri, yang ada pada akhirnya berakibat malapetaka bagimahkluk penghuninya. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang di Provinsi SumateraSelatan untuk mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan besaran kegiatan, jeniskegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan'

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengatur semua rencanadan kegiatan pemanfaatan ruang agar dapat dilakukan secara optimal denganmemperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dandapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pelaksanaanpembangunan di Provinsi Sumatera Selatan selama ini diarahkan pada pemecahanmasalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan dengan pembangunanantar regional.

Dalam menyongsong tahapan pembangunan lima belas tahun selanjutnyadiharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Fropinsi Sumatera Selatan dapatmengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam upaya menunjang, menerapkan danmelengkapi pembangunan Nasional di Daerah. Selain itu Rencana Tata Ruang Wilayahpropinsi Sumatera Selatan dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangulnandalam perubahan-perubahan tata ruang akibat semakin dipacunya pembangunan yang

29

mengarah pada industrialisasi untuk mempercepat laju pertumbuhan Daerah denganmemperhatikan konsep pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Surnatera Selatan dapatdirumuskan kedalam berbagai hasil dari proses perencanaan tata guna tanah, tata gunaair, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Disamping itu, rencanatata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai jembatan penghubungantara rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dengan rencana spasial jenjangdibawahnya, misalnya RTRW Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka rencana tata ruang wilayahProvinsi Sumatera Selatan didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu : fungsionaldan konsepsionalDidasarkan pada pendekatan fungsional, rencana tata ruang wilayah Provinsi SumateraSelatan merupakan :a. Matra ruang dari rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;b. Alat koordinasi pembangunan pada tingkat provinsi dengan tujuan untuk menghindari

benturan kepentingan antar sektor;c. Pedoman penyusunan rencana tata ruang jenjang di bawahnya.Didasarkan pada pendekatan konsepsional, rencana tata ruang wilayah ProvinsiSumatera Selatan merupakan usaha untuk :a. Menjabarkan rencana tata ruang wilayah nasional didalam ruang Provinsi Sumatera

Selatan, yang merupakan sumbang peran daerah terhadap pembangunan nasionalsekaligus memadukan pembangunan antar Kabupaten/Kota;

b. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyaisumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historismenguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembanEunan mampu memacu tumbuhdan berkembangnya wilayah lainnya;

c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar KabupateniKota dengan carameningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, denganmemacu pertumbuhan daerah dan berkembangnya wilayah lainnya;

d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada;e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya,

dengan demikian diharapkan akan terjadi tetesan ke bawah dan bukan polarisasikemakmuran yang hanya terjadi di pusat pertumbuhan;

f. Mencari alternatif serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru untuk dapatmerangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya perutama pada kota-kota yangberfungsi sebagai PKL, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi padakota- kota PKN dan PKW;

g. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitasprasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial danekonomi;

h. Mengoptimalkan daya guna wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungandan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidayatidak diterapkan secara kaku;

30

i . Mencapai tujuan pembangunan.Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera

Selatan, diperlukan peraturan yang jelas tegas dan menyeluruh serta memberikankepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu makapemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu menetapkan rencanatata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam peraturan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :lstilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman

pengertian atas peraturan daerah ini.Pasa l 2 :CukupJe las .Pasa l 3 :CukupJe las .Pasa l4 :CukupJe las .Pasa l 5 :CukupJe las .Pasa l6 :CukupJe las .Pasal 7 :

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 14 (empat belas)Kabupaten/Kota yaitu :1. Kota Palembang ibukotanya Palembang;2. Kota Pagaralam ibukotanya Pagar Alam;3. Kota Prabumulih ibukotanya Prabumulih;4. Kota Lubuk Linggau ibukotanya Lubuk Linggau;5. Kabupaten Muara Enim ibukotanya Muara Enim;6. Kabupaten Musi Banyuasin ibukotanya Sekayu;7. Kabupaten Musi Rawas ibukotanya Muara Beliti;L Kabupaten Banyuasin ibukotanya Pangkalan Balai;9. Kabupaten Lahat ibukotanya Lahat;10. Kabupaten Ogan Komering llir ibukotanya Kayu Agung;11. Kabupaten Ogan Komering Ulu ibukotanya Baturaja;12. Kabupaten Ogan ll ir ibukotanya Inderalaya;13. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ibukotanya Martapura;14. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ibukotanya Muara Dua'

Pasa l 8 :CukupJe las .Pasa l 9 :CukupJe las .Pasa l 10 :Huruf a :Hutan tetap terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Produksi Terbatas danHutan Produksi Tetap pada dasarnya sama-sama memiliki fungsi lindung.Huru fb :CukupJe las .Huru f c :CukupJe las .

3l

Huru f d :CukuPJe las .Huru fe :CukuPJe las .

Pasal 11 :Huruf a.1 :

Ekstensifikasi pertanian diarahkan pada kawasan Hutan Produksi Konversi di luar

pembangunan kehutanan adalah pada hutan yang kosong atau padang alang-alang'

semak belukar dan kawasan hutan yang tidak produktif yang potensinya dibawah 20

m3lha untuk diameter 30 cm keatas'Huruf a.2 : CukuP jelas.Huruf a.3 : CukuP Jelas.Huru f b :CukuPJe lasHuru f c :CukuPJe las .Huru f d :CukuPJe las .Huru f e :CukuPJe las .Huru f f :CukuPJe las .

Pasal 12Huruf a :Huruf b :

Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf e

Cukup Jelas.Cukup Jelas,

Pasal 13 : Cukup Jelas.Pasal 14 :Huru fa :CukupJe las .Huru f b :CukuPJe las .Huru fc :CukuPJe las .Huru fd :CukuPJe las .Huru fe :CukuPJe las .Huruf f :

Energi primer dan energi baru/terbarukantenaga angin, sinar matahari dan biomasa.Huru fg :CukupJe las .Huru fh :CukuPJe las .

Pasal 15:Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.

Pasal 16 :Huru fa :CukupJe las .Huru fb :CukupJe las .Huru f c :CukupJe las

antara lain batubara/briket, tenaga air,

32

/)

Pasa l 17 :Huru fa :CukupJe las .Huru fb :CukupJe las .Huru fc :CukupJe las .Huru f d :CukupJe las .

Pasa l 18 ;a. Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan htltan yang karena

keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutandengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hiclrologi, yaitu mengaturtata air, mencegah banjir dan erosi serta memeiihara keawetan dan kesuburan tanah,baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi disekitarnya.

Kriteria dari kawasan Hutan Lindung adalah :- Kawasan Hutan dengan faktor-faktor jenis tanah, intensitas hujan dan kelerenEan

lapangan yang melebihi nilai skor 175, nilai skor ini didasarkan pada kondisil ingkungan Sumatera Selatan;

- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih;- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 1.000 meter atau lebih diatas

permukaan laut;- Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol, dan

renzina dengan lereng lapangan lebih dari 15 %;- Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter dikiri

kanan sungai / aliran air tersebut;- Merupakan selubung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter

disekeliling mata air tersebut.b. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian

besar berupa sisa-sisa bahan organis yang tertimbun dalam waktu lama

Pasa l 19 :Huruf a :

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan pantai, adalah kawasan tertentusepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarianfungsi pantai.

Kriteria dari kawasan sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepian pantaiyang lebarnya proposional dengan bentuk dan sisi pantai minimal 100 meter dari titikpasang tertinggi ke arah darat.Huruf b :

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kirikanan sungai / sungai buatan I saluran yang mempunyai manfaat penting untukmempertahankan kelestarian fungsi sungai.

33

)>]

perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungaidari kegiatan budidaya yang dapat menEganggu dan merusak kondlsi surlgai danmengamankan aliran sungai.Kriteria dari kawesan sempadan sungai adalah :- di luar permukiman, sekurang-kurangnya 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50

meter di kiri kanan anak sungai / sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasanperkotaan;

- di daerah permukiman, diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi rentang 15meter kiri kanan sungai;

- sekuranE-kurangya 10 meter di tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalamantidak lebih dari 3 meter;

- sekurang-kurangnya 15 meter di tepi sungai untuk sungai yang mempunyaikbdalaman tidak lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

- sekurang-kurangnya 30 meter di tepi sungai untuk sungai yang mempunyaikedalaman tidak lebih dari 20 meter;

- sekurang-kurangnya 100 meter di tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasangsurut air laut, dan berfungsi sebagaijalur hijau;

Huru fc :CukupJe las .Huru fd :CukupJe las .Huruf e :

Yang dimaksud dengan kawasan pantai berhutan mangrove, adalah kawasanpesisir laut yang merupakan habitat alami hutan Mangrove, yang berfungsi memberiperlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.

perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan mangrove dilakukan untukmelestarikan hutan mangrove sebagai pembentuk ekosistem hutan rnangrove dan tempatberkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai danpengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.Huru f f :CukupJe las .

Pasal 20 :Huruf a :

Yang dimaksud dengan suaka alam, adalah kawasan yang memiliki ekosistem khasyang merupakan habitat alami yang memberi perlirldungan bagi penkembanEan florafauna yang khas dan beraneka ragam.Huruf b :

Yang dimaksucJ dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yangdikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan nasional,i lmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian zonasidan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahr.bn, pendidikan, rekreasi, danpariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan daripencemaran.

34

Kriteria taman nasional adalah :a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk nelatif luas, tumbuhan dan atau

satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan

ekosistemnYa.b. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan

zona lain sesuai dengan keperluan.Huruf c :

Yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam

terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenris asli danatau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan kebudayaan pariwisata

dan rekreasi.Huruf d :

Yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah kawasan hutan yang

diperuntukkan secara khusus untuk dibina guna kepentingan pariwisata dan rekreasi'Huruf e :

Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi

bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuk geologi alami yang

khas.Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk melindungi

kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi,bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmupengetahuan dari ancaman-ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam

maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau

kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang benunnur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangya 50tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilrnu pengetahuan dankebudayaan.

b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda eagar budaya'

Pasal 21 :yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam'Huruf a :

Kriteria dari kawasan rawan bencana adalah daerah yang diidentifikasikan seringdan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir, letusangunung berapi, gempa bumidan lain-lain'

35

Huruf b:Perlindungan terhadap kawasankegiatan manusia pada kawasanakibat perbuatan manusia.Huruf c: Cukup Jelas

rawan beneana (banjir) dilakukan untuk mengaturrawan banjlr untuk menghindari terjadinya bencana

Pasal 22:Huruf a :Huruf b :Huruf c :Huruf d :Huruf e :Huruf f :Huruf g :

Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.

Pasal 23 :Yang riimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah kawasan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil huian.Huruf a :

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan produksi, di manaeksploitasinya hanya dapat di laksanakan dengan tebang pi l ih.Huruf b:

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan produksi di manaeksploitasinya dapat di laksanakan dengan tebang pi l ih atau tebang habis denganpenanaman kembali atau permudaan buatan.

Pasal 24:Hu ru f a :CukupJe lasHuru fb :CukupJe las

Pasal 25 :Huruf a :

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, adalah kawasanyang diperuntukkan bagi tanaman pangan sesuaidengan pola tanamnya.Kriteria dari Kawasan Pertanian Tanaman Pangan adalah daerah yang memilikiketinggian kurang dari 1.000 meter, kemiringan lereng kurang dari 40 7o, dan kedalamanefektif lapisan tanah atas lebih besar dari 30 crn.Huruf b :

Yang dimaksud dengan Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan, adalah kawasanyang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/p*rkebunan yanE merighasilkan bahanpangan dan bahan baku industri .Kriteria dari Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan yang sesuai untuktanaman tahunan/perkebunan dengan n'rempertimbangkan fakton-fa$

dari 2.000 meter, kemiringan lereng kurang dari 40 %, dan kedalaman efektif lapisantanah atas lebih besar dari 30 cm.Huruf c :

yang dimaksud dengan Kawasan Peternakan, adalah kawasan yang diperuntukkanbagi ternak besar, ternak kecil dan unggas.Kriteria dari Kawasan Peternakan, adalah kawasan yang sesuai untuk peternakan ternakbesar, ternak kecil dan unggas dengan mempertimbangkan fa9

Pasal 29:Kawasan Permukiman di Daerah mempunyai kriteria permukiman padat adalah

lebih da1 50 rumah/ha dan permukiman sedanE adalah 20 runnah sampai dengan 50rumah/ha.Huru f a :CukupJe las .Huru fb :CukuPJe las .

Pasa l 30 :Kawasan Tertentu adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan secara khusus

untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional atau mempunyai aspek penting bagipertahanan keamanan.Pembangunan dan pengembangan industri, pariwisata dan permukiman yang berlokasi disekitar atau di dalam kawasan khusus harus dikoordinasikan dengan aparat hankam yangberwenang.Huru fa :CukupJe las .Huru fb :CukupJe las .Huru fc :CukupJe las .

Pasal 31 : Cukup Jelas.


Pasal 33 :Pengembangan Wilayah Prioritas ditetapkan berdasarkan indikator-indikator yang

merupakan penjabaran dari potensi, identifikasi dan pemecahan masalah serta strategidan kebijaksanaan baik Pusat maupun Daerah.Indikator-indikator dimaksud meliputi :a. Arah kebijaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;b, Tingkat kepentingan yang mendesak atau dimensiwaktu;c. Intensitas benturan yang terjadi;d. Skala pengaruh;e. Sumbangan terhadap PDRB;f. Potensi penyerapan tenaga kerja;g. Hubungan intra wilayah.

Pasal 34Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf f

: Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.

38

Pasal 35

Pasal 36Huruf aHuruf bHuruf c

Pasal 37Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf h

Pasal 38Ayat (1) :Cukup Jelas.Ayat (2):Huruf a : CukupJelas.Huruf b : CukupJelas.Huruf c : CukupJelas.Huruf d : CukupJelas.

Pasal 39 :Aya t (1 ) :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang,kelompok orang atau badan hukum. Pemerintah berkewajiban melindungi hak setiaporang untuk menikmati manfaat ruang.Ayat (2) :

Hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwasetiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepadapemerintah dalam rangka penataan ruang.

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemeganghak atas tanah,hak pengelola sumber daya sepert i hutan, tambang, bahan galian, ikandan atau ruang, yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagaiakibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan olehperubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atasketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan ataspemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Hak atas pemanfaatan ruang daratan dapat berupa hak untuk memiliki danmenempati satuan ruang di dalam bangunan sebagai tempat tinggal, hak untukmelakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan, danatau melakukan kegiatan sosial seperti tempat peristirahatan, dan atau melakukan

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.

Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.

39

kegiatan sosial seperti tempat pertemuan didalam satuan ruang bangunan bertingkat, hakuntuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang dansebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki danmenempati satuan ruang didalam rumah terapung, hak untuk melakukan kegiatandidalam satuan ruang di dalam kota terapung dan atau di dalam laut, hak untukmengelola pariwisata bahari, hak pemeliharaan taman laut, hak untuk melakukanangkutan laut, hak untuk mengeksploitasi sumber alam dilaut seperti penangkapan ikan,penambangan lepas pantai dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang udara dapat berupa hak untuk menggunakan jalurudara bagi lalu lintas pesawat terbang, hak untuk menggunakan media udara bagi lalulintas pesawat terbang, hak untuk menggunakan media udara bagi telekomunikasi, dansebagainya.

yang dimaksud dengan pergantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarpergantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Pasal 40 :Ayat (1) :

Kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasatanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang.

Kualitas ruang ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dankeseimbangan ruang yang mengindahkan faktor-faktor daya lingkungan seperti strukturtanah, siklus hidrologi, siklus udara, fungsi l ingkungan seperti wilayah resapan air,konservasi flora dan fauna, estetika lingkungan seperti bentang alam, pertamananarsitektur bangunan, lokasi seperti jarak antara perumahan dengan tempat kerja, jarakantara perumahan dengan fasilitas umum dan struktur seperti pusat perurnahan denganfasilitas umum dan struktur seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatandalam kawasan perkotaan.

Pengertian memelihara kualitas ruang mencakup pula memelihara kualitas tataruang yang direncanakan.Ayat (2):

Penyesuaian pemanfaatan ruang, baik yang telah mempunyai ijin rnaupun tidak,wajib dilakukan sewaktu-waktu oleh yang bersangkutan bila terjadi ketidaksesuaianpemanfaatan ruang dengan RTRWP.

Pelaksanaan kewajiban menaati RTRWP dilakukan sesuai dengan kemampuansetiap orang yang terkena langsung akibat pemanfaatan RTRWP.

Bagi orang yang tidak mampu, maka sesuai haknya untuk mendapatkan pergantianyang layak, kompensasi diatur melalui pengaturan nilai tambah yang timbul sebagaiakibat adanya perubahan nilai ruang.

Pasal 41 :Yang dimaksud dengan rencana tata ruang dalam pasal ini meliputi :

40

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu reneana peruntukan,penggunaan persediaan, dan pemeliharaan lahan, air dan udana di Kabupaten/Kotaagar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.Rencana tata ruang jenjang dibawahnya yaitu rencana tata ruang yang sifatnyalebih detail atau rinci yang merupakan penjabaran RTRWP atau RTRWKabupaten lKota, baik berupa kawasan maupun kota yang disusun untuk menjagakeserasian dan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan program-programpembangunan kota dan daerah"

Pasal 42:Yang dimaksud dengan peta-peta rencana alokasi pemanfaatan ruaRE dalam perda

ini adalah sebagai berikut :1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan;2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003;3. Peta Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;4. Peta Rencana Jaringan Jalan dan Kereta Api Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2005-2019;5. Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019;

Pasal43 : Cukup Jelas.

Pasal 44Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)

Pasal 45Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)

Pasal 46

Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.


Ayat (1)Semua perijinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini

ternyata tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, maka selambat-larnbatnya 3 (tiga)tahun sejak pengundangan peraturan ini harus ditinjau kembali.Ayat (2) : Cukup Jelas.

41

Pasal 47 :Ayat (1) :

Evaluasi RTRWP meliputi peninjauan terhadap perumusan rencana, sesuai dengankebutuhan perkembangan dengan tetap memperhatikan asas, maksud, tuiuan sasarandan fungsisebagaimana dimaksud pada pasal 2,3,4,5 dan 6 dari peraturan daerah ini.Ayat (2): Cukup Jelas.

Pasal 48 :Ayat (1) : Cukup Jelas.Ayat (2) : Cukup Jelas.Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 49 :Ayat (1) : Cukup Jelas.Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasa l 50 :Huruf a :Huruf b :Huruf c :


Pasal 51 :Ayat (1) : Cukup Jelas.Ayat (2): Cukup Jelas.Ayat (3) : Cukup Jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHPROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 14

42

Documents

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan