BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA banyuasin provinsi sumatera selatan peraturan bupati musibanyuasin

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA banyuasin provinsi sumatera selatan peraturan bupati...

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR '1) TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA, PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAG! PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,Pemerintah daerah dapat memberikan tambahanpenghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkanpertimbangan objekif dengan memperhatikankemampuan keuangan daerah dan memperolehpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkanbeban kerja ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dalamrangka memacu produktivitas, meningkatkan disiplindan meningkatkan kesejahteraan pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf adan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan BupatiMusi Banyuasin tentang Kriteria, Persyaratan,Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian TambahanPenghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PegawaiNegeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan LembaranNegara Nomor 1821);

r

,."

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan LembaranNegara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawabanKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan LembaranNegara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014, Nomor 244, TambahanLembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015, Nomor 58, TambahanLembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentangCuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor3093);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

-2-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114 TambahanLembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA,PERSYARATAN, MEKANISME DAN TATA CARAPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANBERDASARKANBEBAN KERJA BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL PADAPEMERINTAHKABUPATENMUSIBANYUASIN.

DAB IKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menurut Azas Otonomi dan tugas pembentukan denganprinsip seluasnya-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraanPemerintah Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten Musi Banyuasin;

-3-

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnyadisingkat BPKADadalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

9. Unit KeIja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa program;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yangdibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRDdanditetapkan dengan Peraturan Daerah;

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PegawaiNegeri Sipil dan Calon Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalamketentuan Peraturan Perundang-undangan;

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, Kewajiban,Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai;

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukanTugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorangPegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasiNegara;

14. Tambahan Penghasilan (TP) adalah Tambahan Penghasilan yangdiberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkankesejahteraan Beban KeIja Bagi Pegawai NegeriSipil;

15. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keIja adalah tambahanpenghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebanipekeIjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampauibeban keIja normal;

16. Sasaran keIja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakanrancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukandidasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangjabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan ataskeIja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harusmengacu pada rencana keIja tahunan organisasi sebagaiimplementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaranorganisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil(end result) secara nyata dan terukur;

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatDPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan danbelanja setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olehPengguna Anggaran;

-4-

18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban PengeluaranDPA-SKPDkepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji danTunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD;

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2Dadalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yangditerbitkan oleh BUDberdasarkan SPM.

BAB IIKRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasa12

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keIja diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil yang dibebani pekeIjaan untuk menyelesaikantugas-tugas yang dinilai melampaui beban keIja normal, berdasarkantugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Sasaran keIja Pegawai(SKP)setiap bulan dan bobot jabatannya.

(2) Bobot Jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran jumlahuntuk setiap satuan bobot jabatan dalam rangka pemberian tambahanpenghasilan berdasarkan beban keIja yang diterima oleh PNSditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

(3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban keIja yangditerima oleh Perangkat Daerah setiap bulan diperoleh dari jumlahbobot jabatan sesuai Keputusan Bupati tentang Standar BiayaPemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban KeIja di kurangidengan tingkat kehadiran atau absensi masing-masing PNS.

Pasa13

(1) Penentuan/Penilaian Bobot Jabatan/Beban KeIja sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan tugas pokok danfungsi serta kewenangan yang ada pada SKPD yang bersangkutandilakukan secara sistematis dan terukur dan dinilai berdasarkanfaktor-faktor jabatan.

(2) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaianterhadap bobot pekeIjaan/Beban KeIja sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas ;

a. Faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial,meliputi :1. Ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugasjabatan;

-5-

2. Pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisisjabatan;

3. We