64

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Page 2: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

,I

1

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NO MOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan

daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, perlu disusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu alat

untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar

Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daera.h-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1

Page 3: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Norn.or 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

2

Page 4: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gu.bernut Slimatera :Sarat ..

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat.

3. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan

penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik untuk Belanja Tidak

Langsung maupun untuk Belanja Langsung.

4. Standar Biaya Belanja Tidak Langsung adalah besaran biaya berupa

satuan, harga satuan dan/ atau tarif yang digunakan untuk

menyusun anggaran, yang ditetapkan sebagai biaya non kegiatan

SKPD.

5. Standar Biaya Belanja Langsung adalah besaran biaya berupa

satuan, harga satuan dan/ atau tarif yang digunakan untuk

menyusun biaya komponen masukan pada kegiatan Belanja

Langsung.

6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kornponen masukan kegiatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Standar Biaya APBD Tahun 2019 terdiri atas: a. Standar Biaya Belanja Umum; dan

b. Standar Biaya Belanja Khusus kebutuhan SKPD tertentu.

3

Page 5: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pasal·3

(1) Standar Biaya Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dan melaksanakan APBD khususrtya Belanja Umum yang digunakan oleh seluruh SKPD,

(2) Standar Biaya Belanja Khusus Kebutuhan SKPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dan melaksanakan APBD khususnya untuk Belanja yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu.

Pasal4

Dalam pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan

pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

( 1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun dan

melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019 tida.k tercantum dalam

Lampiran Peraturan Guberrtur ini, dapat menggunakan satuan biaya

lain yang telah dibahas dengan SKPD terkait dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Standar Biaya mengenai uang untuk diberikan pada pihak ke tiga/ masyarakat serta belanja untuk kebutuhan SKPD tertentu,

dilakukan perhitungan sendiri oleh SKPD terkait dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

(3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna

anggaran/ kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 1n1.

4

Page 6: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

l

.BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada Tahun Anggara.n 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Barat. ·

Diundangkan di Padang

pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRET

ATERA BARAT,

l SETO~ . Ir- :: :: I I ; ,

\ /' /; ~ ,.f\ . :I

Ditetapkart di Padang

pada tanggal 11 Maret 2019

'C' ', , . /

BE~Ii'Al)~,ERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 6

5

Page 7: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 11 TAHUN 2019 TENT ANG : ST AN DAR BIAYA ANGGARAN PENDAPAT AN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ST AN DAR BIA YA BELANJA UMUM

I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan PNS

a HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)

a. Nilai Paou dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.5 miliar Orang/Bulan Rp . 750.000

b. Nilai Paou dana di atas RP.5 miliar s/d Ro.10 miliar Orang/Bulan Rp 1.000.000

c. Nilai Paqu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.50 mi liar Orang/Bulan Rp 1.200.000

d. Nilai Paau dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar Orang/Bulan Rp 1.400.000

e. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 mi liar Orang/Bulan Rp 1.700.000

f. Nilai Paau dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar Orano/Bulan Rp 2.000.000

a. Nilai Paau dana di atas RP.500 miliar Orang/Bulan Rp 2.500.000

b HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

a. Nilai Paqu dana di atas Ro. 50 iuta s/d Ro .100 iuta Orana/Bulan Rp 425.000

b. Nilai Paau dana di atas Ro. 100 juta s/d Rp.250 juta Orang/Bulan Rp 475.000

c. Nilai Paqu dana di atas RP. 250 iuta s/d Ro.500 iuta Orang/Bulan Rp 500.000

d. Nilai Paau dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar Orang/Bulan Rp 550.000

e. Nilai Paau dana di atas RP. 1 miliar s/d Rp.2,5 mHiar Orang/Bulan Rp 600.000

f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar Orang/Bulan Rp 650.000

q. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar OranQ/Bulan Rp 750.000

h. Nilai Paou dana di atas Ro.10 miliar s/d Rp.50 miliar Orang/Bulan Rp 850.000

i. Nilai Pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar Orang/Bulan Rp 1.100.000

i. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar Orang/Bulan Rp 1.300.000

HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN C (PPK) dan/atau PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN {PPTK)

a. Nilai Pagu dana di atas Ro.50 iuta s/d Rp.100 iuta Orang/Bulan Rp 400.000

b. Nilai Paau dana di atas Rp.100 iuta s/d Rp.250 iuta OranQ/Bulan Rp 450.000

c. Nilai Paau dana di atas Ro.250 iuta s/d Rp.500 iuta Orang/Bulan Rp 475.000

d. Nilai Paau dana di atas Rp.500 iuta s/d Ro.1 miliar Orang/Bulan Rp 500.000

e. Nilai Paau dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar OranQ/Bulan Rp 550.000

f. Nilai Pagu dana di atas RP.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar Orang/Bulan Rp 600.000

a. Nilai Paau dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar Orang/Bulan Rp 700.000

h. Nilai Pagu dana di atas Ro.10 miliar s/d Ro.SO miliar Orang/Bulan Rp 800.000

i. Nilai Paau dana di atas Rp.50 miliar s/d Ro.100 miliar Orang/Bulan Rp 950.000

i. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar Orang/Bulan Rp 1.100.000

6

Page 8: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

2 3 4 5

d HONORARIUM BENDAHARA SKPD

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Daerah

a. Nilai Pa u dana sd. R . 100 ·uta O /Bulan 375.000

b. Nilai Pa u dana di atas R .100 ·uta Or /Bulan 400.000

c. Nilai Pa u dana di atas R .250 ·uta s/d R .500 ·uta Or /Bulan 450.000

d. Nilai Pa u dana di atas R .500 ·uta 500.000

e. Nilai Pa u dana di atas R .1 miliar 550.000

f. Nilai Pa u dana di atas R .2,5 miliar s/d R .5 miliar 600.000

. Nilai Pa u dana di atas R .5 mlliar s/d R .10 miliar 650.000

h. Nilai Pa u dana di atas R .10 miliar s/d R .50 miliar 700.000

i. Nilai Pa u dana di atas R .50 miliar s/d R .100 miliar 800.000

·. Nilai Pa u dana di atas R .100 miliar s/d R .500 miliar 900.000

Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Nilai Pa u dana sd. R . 100 ·uta Or Bulan 275.000

b. NUai Pa u dana di atas R . 100 ·uta s/d R . 250 ·uta 300.000

c. Nilai Pa u dana dJ atas . 250 ·uta s/d R . 500 ·uta 325.000

350.000

e. Nilai Pa u dana di atas R .1 miliar 400.000

f. Nilai Pa u dana di atas R .2,ti,miliar 450.000

500.000

550.000

600.000

·. Nilai Pa u dana di atas R .100 miliar s/d R .500 miliar 700.000

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Sekretariat Daerah

- Penerimaan s/d R .25.000.000 Or /Bulan 300.000

- Penerimaan > R .25.000.000 s/d R .50.000.000 Or /Bulan 325.000

- Penerimaan > R .50.000.000 s/d R .100.000.000 Or /Bulan 350.000

- Penerimaan > R .100.000.000 s/d R .250.000.000 Or /Bulan 375.000

- Penerimaan > R .250.000.000 s/d R .500.000.000 Or /Bulan 400.000

- Penerimaan > R .500.000.000 s/d R .1.000.000.000 500.000

- Penerimaan > R .1.000.000.000 s/d R .5.000.000.000 600.000

- Penerimaan > R .5.000.000.000' 700.000

7

Page 9: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

Bendahara Penerimaan Pembantu:

- Penerimaan s/d Ro.25.000.000 Ora/Bulan Ro 275.000 '

- Penerimaan > Rp. 25.000.000 s/d Ro. , 50.000.000 Ora/Bulan Ro 300.000

- Penerimaan > Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 Oro/Bulan Ro 325.000

- Penerimaan > Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000 Oro/Bulan Ro 350.000

• Penerimaan > Rp. 250.000.000 s/d Ro. 500.000.000 Oro/Bulan Ro 375.000

- Penerimaan > Ro. 500.000.000 s/d Ro.1.000.000.000 Ora/Bulan Ro 400.000

- Penerimaan > Rp.1.000.000.000 s/d Ro.5.000.000.000 Oro/Bulan Ro 450.000

- Penerimaan > Ro.5.000.000.000 Ora/Bulan Ro 500.000

- Honorarium Pembantu Bendahara (staf pengelola keuangan Org/Bulan Rp 250:000 PNS & gaii)

E HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN PPKD

• KPA PPKD Oro/Bulan Ro 500.000 PNS

- Honorarium PPK-PPKD Ora/Bulan Ro 450.000 PNS

- Honorarium Bendaharawan Penaeluaran PPKD Org/8.ulan Ro 400.000 PNS "" - Honorarium Bendaharawan Penerimaan PPKD Ora/Bulan Ro 350.000 PNS

PENJELASAN : PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN

- Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran

pagu yang dikelola

- Untuk Pengguna Anggaran (PA) diberikan honorarium kepada Kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran/ barang daerah

- Jumlah Seluruh Biaya Pengelola Keuangan dalam satu tahun maksimal 10% dari pagu total BL(Jumlah utk

KPA+PPK+PPTK+Bendahara Pengeluaran+Bendahara Pengeluaran Pembantu)

• Untuk PA, Jumlah dana yang dikelola adalah sebesar Pagu OPD

- Untuk Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah dana yang dikelola tidak termasuk gaji

- Untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), jumlah dana yang dikelola tidak termasuk gaji

- Untuk PPTK, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola

- Untuk Bendahara Pengeluaran, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola

- Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, jumlah dana yang dikelola sebanyak BL yang dikelola

- Untuk Bendahara Penerimaan, jumlah dana yang dikelola sebanyak pendapatan yang diusahakan SKPD

- Untuk Bendahara Penerimaan Pembantu, jumlah dana yang dikelola sebanyak pendapatan yang

diusahakan

8

Page 10: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

II. PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAER.AH

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Daerah

A. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PNS

Pejabat Penaelola Barang Org/ Bulan Rp 3.000.000

Peiabat Penatausahaan Barang Pengelola Org/ Bulan Ro 2.500.000

Pejabat Pengurus Barana Penaelola Ora/ Bulan RP 2.000.000

Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengelola Org/ Bulan Rp 1.500.000

a. Honorarium Pengurus Barang pada Pengguna Barang Pejabat yang dituniuk

1. Nilai Asset di atas 1 Milyar s/d 5 Milyar Org/ bulan Rp 450.000

2. Nilai Asset di atas 5 Milyar s/d 10 Milvar Ora/ bulan Rp 500.000

3. Nilai Asset di atas 10 Milvar s/d 50 Milvar OrQ/ bulan Rp 650.000

4. Nilai Asset di atas 50 Milyar s/d 100 Milyar Org/ bulan Rp 750.000

5. Nilai Asset di atas 100 Milyar s/d 500 Milyar Org/ bulan Rp 900.000

6. Nilai Asset di atas 500 Milyar s/d 1 Trilvun Orn/ bulan Ro 1.000.000

7. Nilai Asset di atas 1 Trilvun s/d 5 Trilyun Org/ bulan Rp 1.200.000

b. Honorarium Pembantu Pengurus Barang pada Staff PNS

Pengguna Barang 1. Nilai Asset di atas 1 Milyar s/d 5 Milyar Org/ bulan Rp 400.000

2. Nilai Asset di atas 5 Milvar s/d 10 Milvar OrQ/ bulan Rp 450.000

3. Nilai Asset di atas 10 Milyar s/d 50 Milyar Ora/ bulan Rp 550.000 4. Nilai Asset di atas 50 Milyar s/d 100 Milyar Org/ bulan Rp 650.000 5. Nilai Asset di atas 100 Milvar s/d 500 Milvar Org/ bulan Rp 750.000

6. Nilai Asset di atas 500 Milyar s/d 1 Trilyun Ora/ bulan Rp 850.000

7. Nila! Asset di atas 1 Trilyun s/d 5 Trilyun Org/ bulan Rp 1.000.000

C. Honorarium Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pejabat yang

Pengguna Barang ditunjuk pd Biro/ UPTD

1. Nilai Asset di atas 1 Milyar s/d 5 Milyar Org/ bulan Rp 450.000

2. Nilai Asset di atas 5 Milyar s/d 10 Milyar Org/ bulan Rp 500.000

3. Nilai Asset di atas 10 Milyar s/d 50 Milyar Org/ bulan Rp 650.000

4. Nilai Asset di atas 50 Milyar ski 100 Milyar Org/ bulan Rp 750.000

5. Nilai Asset di atas 100 Milyar s/d 500 Milyar Org/ bulan Rp 900.000

6. Nilai Asset di atas 500 Mtlyar s/d 1 Trilyun Org/ bulan Rp 1.000.000

7. Nilai Asset di atas 1 Trilyun s/d 5 Trilyun Org/ bulan Rp 1.200.000

d. Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Kasubag TU/ Kasubag yg membawahi asset pd SKPD

1. N:ilai Asset di atas s/d 5 Milvar Org/ bulan Rp 550.000 2. Nilai Asset di atas 5 Milyar s/d 10 Milyar Org/ bulan Rp 600.000

3. N:ilai Asset di atas 1 O Mi~ar s/d 50 Milyar Org/ bulan Rp 750.000

4. Nilai Asset di atas 50 Mityar s/d 100 Milyar Org/ bulan Rp 850.000

5. Nilai Asset di atas 100 Milyar s/d 500 Milyar Org/ bulan Rp 1.000.000

6. Nilai Asset di atas 500 Milyar s/d 1 Trilyun Org/ bulan Rp 1.150.000 7. Nilai Asset di atas 1 Trilyun s/d 5 Trilyun Org/ bulan Rp 1.300.000

9

Page 11: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PNS

Keoala UKPBJ OB Ro 2.000.000

Sekretaris UKPBJ OB Rp 1.250.000

Anaaota Sekretariat UKPBJ OB Rp 750.000

a. Honorarium Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barano/Jasa ( Penoadaan Konstruksi) PNS

Nilai Paau Penaadaan samoai denaan Ro.200.000.000 OP Ro 680.000

1. Pengadaan di atas Rp.200 Jt s.d 500 Jt OP Rp 850.000

2. Pengadaan di atas Ro.500 Jt s.d 1 Milvar OP Ro 1. 020.000

3. Pengadaan di atas Ro.1 Milyar s.d 2,5 Milyar OP Rp 1. 270.000

4. Pengadaan di atas Rp.2,5 Milyar s.d 5 Milyar OP Rp . 1. 520.000

5. Penaadaan di atas Ro.5 Milvar s.d 10 Milva.r OP Rp 1. 780.000

6. Pengadaan di atas Ro.10 Milvar s.d 25 Milvar OP Ro 2. 120.000

7. Pengadaan di ata.s Rp.25 Milyar s.d Rp.50 Milyar OP Rp 2. 450.000

8. Penaadaan di atas Rp.50 Milyar s.d 75 Milvar OP Rp 2. 790.000

9. Pengadaan di atas Rp.75 Milyar s.d 100 Milyar OP Rp 3. 130.000

10. Pengadaan di atas Ro.100 Milyar OP Rp 3. 580.000

b. Honorarium Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ( Penoadaan Non Konstruksi) PNS

Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000 OP Ro 760.000

1. Pengadaan di atas Rp.200 Jt s.d 500 Jt OP Rp 760.000

2. Pengadaan di atas Rp.500 Jt s.d 1 Milvar OP Rp 920.000

3. Penaadaan di atas Ro.1 Milyar s.d 2,5 Milyar OP Ro 1.140.000

4. Pengadaan di atas Ro.2,5 Milvar s.d 5 Milvar OP Rp 1.370.000

5. Pengadaan di atas Rp.5 Milyar s.d 10 Milvar OP Rp 1.600.000

6. Pengadaan di atas Rp.10 Milyar s.d 25 Milvar OP Rp 1.910.000

7. PenQadaan di atas Rp.25 Milyar s.d Rp.50 Milyar OP Ro 2.210.000

8. Penaadaan di atas Ro.50 Milyar s.d 75 Milyar OP Rp 2.520.000

9. Penaadaan di atas Ro.75 Milyar s.d 100 Milyar OP Ro 2.820.000

10. Pengadaan di atas Rp.100 Milyar OP Ro 3.230.000

10

Page 12: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

'

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5 ' '

C. Honorarium Pokja PemiHhan pada Unit Kerja Pengadaan Barana/Jasa ( Penaadaan Jasa Konsultan/ Jasa Lainnva) PNS

'

i Penoadaan Jasa Konsultansi s.d Ro.100.000.000,- OP Ro 450.000

Penaadaan Jasa Lainnva s.d Ro.100.000.000,- . OP Ro 450.000

1. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.1 OOJt s.d Rp.250 Jt OP Rp 480.000

2. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainriya di atas Rp.250 Jt s.d Rp.500 Jt OP Rp 600.000

3. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.500 Jt s.d Rp.1 Milyar OP Rp 720.000

4. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Ro. 1 Milvar s.d Ro.2,5 Milvar OP Rp 910.000

5. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.2,5 Milvar s.d Ro.5 Milvar OP Rp 1.090.000

6. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar OP Rp 1.270.000

7. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.10 Milyar s.d Rp.25 Milyar OP RP 1.510.000

8. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lairmya di atas Rp.25 Milyar s.d Rp.50 Milyar OP RP 1.750.000

;

9. Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.50 Milyar s.d Rp.75 Milvar OP Rp 1.990.000

10 Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.75 Milyar s.d Rp.100 M OP Rp 2.230.000

11 Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.100 M OP Ro 2.560.000

d. Honorarium Peiabat Penoadaan Barang/ Jasa OB Rp 680.000

-

-

11

Page 13: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

. "

'

NO URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

'

C. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PNS PENGADAAN BARANG/ JASA

1,

1. Pekerjaan / Pengadaan sampai dengan Rp.200.Q00.000,- OP Rp 420.000

2. Pekerjaan / Pengadaan di atas Rp.200.000.000,- s.d OP Rp 520.000 Rp.500.000.000,-

'

3. Pekerjaan / Pengadaan di atas Rp.500.000.000,- s.d OP Rp 620.000 RP. 1.000.000.000,-

4. Pekeriaan / Penaadaan di atas Rp. 1 Miliar,- s.d Ro.2,5 Miliar,- OP RP 770.000

5. Pekeriaan / Penaadaan di atas Ro.2,5 Miliar,- s.d Ro.5 Miliar,- OP Rp 910.000

6. Pekerjaan / Penaadaan di atas Rp.5 Miliar,-s.d Rp.10 Miliar,- OP RP 1.060.000

7. Pekerjaan / Penaadaan di atas Rp.10 Miliar,- s.d Ro.25 Miliar,- OP RP 1.260.000

8. Pekeriaan / Pengadaan di atas Ro.25 Miliar,- s.d Ro.50 Miliar,- OP Rp 1.450.000

9. Pekerjaan / Pengadaan di atas Ro.50 Miliar,- s.d Ro.75 Miliar,- OP Rp 1.650.000

10. Pekeriaan / Pengadaan di atas Ro.75 Miliar,- s.d RP.100 Miliar,- OP Rp 1.840.000

11. Pekerjaan / Penaadaan di atas Ro. 100 Miliar,- s.d Rp.250 Miliar,- OP Rp 2.100.000

12. Pekeriaan / Penaadaan di atas Ro.250 Miliar,- s.d Ro.500 Miliar,- OP Rp 2.370.000

13. Pekerjaan / Pengadaan di atas Ro.500 Miliar,- s.d Ro.750 Miliar,- OP Rp 2.630.000

14. Pekerjaan / Pengadaan di atas Ro.750 Miliar,- s.d Ro.1.Trilvun,- OP Rp 2.890.000

15. Pekeriaan / Pengadaan di atas Ro. 1.Trilvun,- OP Rp 3.250.000

0. HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PNS PENGADAAN BARANG/ JASA

Honorarium Peiabat Pemeriksa Hasil Pekeriaan OB Rp 450.000

PENJELASAN : PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

a. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah yakni . Pejabat Pengelola Barang, adalah Honorarium yang diberikan pada Pegawai/PNS yang ditunjuk

untuk mengelola (merencanakan, memanfaatkan, menginventarisir,pengawasan dan pengendlian)

barang milik daerah . Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, yakni Honorarium yang diberikan pada Pegawai/PNS

- yang diangkat oleh KOH untuk memberikan pertimbangan pada pengelola barang, melakukan

pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta menyusun laporan barang

mHik daerah . Pejabat Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola, adalah

Honorarium yang diberikan pada Pegawai/PNS yang ditunjuk untuk menyiapkan bahan

pertimbangan, bahan pencatatan, menylmpan dokumen asli, melakukan rekonsiliasi, dan

rekapitulasi serta menghimpun laporan Barang Pengelola/ Barang MiUk Daerah . Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, yaitu Honorarium yang diberikan pada Pegawai/PNS

yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas sebagai penatausahaan barang pada Pengguna

Barang. - Pejab.at Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang Penguna, yaitu Honorarium

yang diberikan pada Pegawai/PNS yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas sebagai pengurus

barang/ pembantu pengurus barang pada Pengguna Barang. - Pejabat Pengurus Barang Pembantu, yaitu Honorarium yang diberikan pada Pegawai/PNS yang

ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas sebagai Pengurus Barang Pembantu

12

Page 14: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

b. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

- Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa adalah honorarium yang diberikan kepada PNS

yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

c. Honorarium Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Pehgadaan Konstruksi)

- Pokja Pemilihan barang/ jasa (pengandaan konstruksi) adalah honorarium yang diberikan

kepada PNS yang ditunjuk sebagai pokja pemilihan pekerjaan konstruksi.

d. Honorarium Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Pengadaan Barang)

• Pokja Pemilihan barang/ jasa (pengandaan barang) adalah honorarium yang diberikan

kepada PNS yang ditunjuk sebagai pokja pemilihan pengadaan barang.

e. Honorarium Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Pengadaan Jasa

Konsultan/Jasa Lainnya) . .

- Pokja Pemilihan barang/ jasa (pengandaan jasa konsultan/ jasa lainnya) adalah honorarium

yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pokja pemilihan pekerjaan pengadaan

jasa konsultan/ jasa lainnya. f. Honorarium Pejabat Pengadaan Ba rang dan Jasa

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah honorarium yang diberikan kepada PNS yang

ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/ jasa

g. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah honorarium yang diberikan kepada PNS yang

ditunjuk sebagai panitia hasil pekerjaan

h. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Pejabat Pemeriksa HAsil Pekerjaan adalah honorarium yang diberikan kepada PNS yang

ditunjuk sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ill. PANITIA PENGADAAN TANAH/ LAHAN

NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 ·4 5

1. Honorarium Panitla Pengadaan Tanah/ Lahan a. Untuk Ganti Rugi Tanah s.d 10 Milvar

Provinsi: Ketua OB RP 1.200.000 Wakil Ketua OB Ro 1.100.000 Sekretaris 08 Ro 1.000.000 AnQQota 08 Ro 800.000 Tim Konsultasl dan Advokasi OB Ro 800.000 Sekretariat OB Ro 450.000 Maks 4 orana

SatQas 08 Ro 450.000

Kabucaten/ Kota Ketua OB Ro 1.000.000 Wakil Ketua OB Ro 900.000 Sekretaris 08 Ro 800.000 AnQqota OB Ro 700.000 Tim Konsultasi dan Advokasi OB Ro 700.000 Sekretariat 08 Ro 450.000 Maks 4 orana

Satqas OB Rp 450.000

b. Untuk Ganti Rugl Tanah 10 Milvar s.d 50 Milvar Provinsi: Ketua OB Ro 1.800.000 Wakil Ketua 08 Ro 1.600.000 Sekretaris OB Ro 1.400.000 Anoaota OB Ro 1.200.000

13

Page 15: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

1

Tim Konsultasl dah Advokasl OB R 1.200.000 Sekretariat OB R 450.000 Maks 4 oran

Sat as OB R 450.000

Kabu aten/ Kota: Ketua OB 1.500.000 . Wakil Ketua OB 1 .. 300.000 Sekretaris OB 1.200.000 An ota OB 1.000.000 Tim Konsultasl dah Advokasi OB 1.000.000 Sekretariat OB 450.000 Maks 4 oran

Sat as OB 450.000

c. Untuk Gantl Ru i Tanah di atas 50 Mil ar Provins!: Ketua OB 2.800.000 Wakil Ketua OB 2.400.000 Sekretaris OB 2.200.000 An ota OB 1.800.000 Tim Konsultasi dan Advokasi OB 1.800.000 Sekretariat OB 450.000 Maks 4 oran

Sat as OB 450.000

Kabu aten/ Kota: Ketua OB 2.400.000 Wakil Ketua OB 2.000.000 Sekretaris OB 1.800.000 An ota OB 1.500.000 Tim Konsulta.si dan Advokasi OB 1.500.000 Sekretariat OB 450.000 Maks 4 oran Sat as OB 450.000

PENJELASAN: BELANJA HONORA~IUM PANITIA PENGADAAN TANAH/ LAHAN

Yaitu: Honorarium yang diberikan pada panitia yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Honorarium diberikan sejak bulan penugasan sampai dengan batas waktu selesai penetapan ganti rugi ditambah paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi dan penyerahan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah serta Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota setempat

IV. BIAYA LOKAL INST ANSI TERKAIT PEMBEBASAN TANAH/ LAHAN

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5 Biaya Lokal lnstansi Terkait Pembebasan Tanah/ Lahan (Penentuan Lokasi, Pengukuran, dim Sosiallsasl) - Setara Golongan C OH Rp 225.000 - Setara Golongan D OH Rp 150.000 - Setara Golongan E OH Rp 100.000

PENJELASAN: BELANJA BIAYA LOKAL INSTANSI TERKAIT PEMBEBASAN TANAH/ LAHAN

Yaitu: Biaya Lokal lnstansi terkait pembebasan tanah/ lahan (penentuan lokasi, pengukuran, dan sosialisasi) adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran petugas yang membantu penentuan lokasi, pengukuran Tanah/ Lahan dan melakukan sosialisasi

14

Page 16: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

V. PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DAN SISTEM INFORMASI

A.

B.

NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

Honorarium/ Jasa Pengelola Website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat * Web Admin /Web Developer 08 Ro 750.000 * Operator 08 Ro 500.000

Honorarium Pengelola Sistem lnformasi a SIPKD dan LPSE

- Ketua Tim OB Rp 800.000 - Sekretaris Tim 08 Ro 775.000

- Koordinator Admin OB Rp 775.000 - Anaaota Admin 08 Ro 750.000 - Operator Admin OB Rp 650.000

- Operator SIPKD SKPD (Perencanaan, Penganggaran, OB Rp 500.000 Penatausahaan dan Akuntansi Pelaooran Keuangan ) dan LPSE - FS (Field Suooort)/ Help Desk OB Rp 450.000

b. Sistem lnformasi Gaii PNS Ketua Tim OB Rp 750.000

Sekretaris Tim OB Rp 725.000 Koordinator Tim OB Ro 700.000 Ooerator Admin OB Ro 550.000

Operator SIM Gaii SKPD OB Ro 500.000

C. Slstem lnformasi Barang Milik Daerah (SIMBADA) / Sistim lnformasi Manajemen Pembangunan Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE) - Ketua 08 Ro 800.000

- Sekretaris OB Ro 750.000

- Koordinator Admin OB Rp 700.000

- Anaaota Admin 08 Rp 650.000 - Operator Admin/ Help Desk 08 Rp 600.000 - Operator S1M8ADA/ SIMBANGDA SKPD 08 Rp 500.000

PENJELASAN:

A. HONORARIUM PENGELOLAWEBSITE PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT Yaknl:

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai web admin/ web developer

serta operator webside Pemerintah Provinsi Sumbar yang berada pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) agar informasi-informasi terbaru yang up to date tentang

Pemerintah Daerah Prov Sumbar dapat didownload oleh masyarakat.

Apabila SKPD melakukan penambahan tenaga pengelola website berasal dari Non PNS/ Non

Pegawai dialokasikan dalam bentuk jasa.

B. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI Yakni:

a. Honorarium yang diberikan kepada ASN/PTT yang ditunjuk sebagai pengelola SIPKD/ yang

bertanggungjawab dalam pengembangan, kelancaran pelaksanaan operasional dan keakuratan

data melalui SIPKD.

b. Honorarium yang diberikan pada ASN/PTT yang ditunjuk untuk pengelolaanLPSE yang

bertanggungjawab dalam kelancaran operasional pelaksanaan LPSE

15

Page 17: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Vl.

NO

1

c. Honorarium yang diberikan pada ASN/ PTT yang ditunjuk sebagai pengelola SIMBADA dan Sistim lnformasi Gaji yang bertanggungjawab dalam kelancaran operaslonal pelaksanaan pengelolaan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah dan pencatatan dan pelaporan Gaji ASN/PTT

d. Jasa yang diberikan pada FS/ Help Desk yakni seseorang yang diangkat guna membantu penyelesaian permasalahan yang muncul dalam operasional sistim lnformasi

HONORARIUM PETUGAS PPHPK SKPD

URAIAN SATUAN · HARGA SATUAN KET

2 3 4 5

Honorarium Petugas PPHPK SKPD Org Rp 400.000

PeNJELASAN: HONORARIUM PETUGAS PPHPK SKPD

Yaitu: Honorarium yang diber,ikan pada PNS yang ditunjuk untuk melakukan penghitungan terhadap Hasil Penilaian Kinerja

VII. BELANJA UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS,FGO, SEMINAR, WORKSHOP DAN SEJENIS LAIN NY A

NO URAIAN SATUAN HAR GA SA iUAN KET

1 2 3 4 5

A. Narasumber / Pembicara khus,us

a. · Narasumber Pusat * Kevnote soeaker / Menteri/ Setara Menteri OJ Ro 1.700.000 * Esselon I / YQ disetarakan OJ Ro 1.400.000 * Esselon II OJ Ro 1.000.000 * Esselon tll ke bawah/ yang disetarakan OJ Ro 900.000

* Pakar/ Praktisi / Pemblcara khusus 0/KP Rp 2.000.000 PNS/ Non PNS

I

b. · Narasumber Daerah * Keynote soeaker /Gubernur /WaGub /Sekda Proyil'isi OJ Ro 1.500.000 * Esselon II OJ Ro 750 .. 000 * Esselon Ill ke bawah OJ Ro 500.000

* Pakar / Praktisi / Pembicara khusus 0/KP Rp 1.500.000 PNS/Non PNS

c. lnstruktur/ Pelatih/ Fasilltator - Dalam Daerah OJP Rp 85.000 · Luar Daerah OJP Rp 150.000

B a. Asisten/ Pembina

• di Kelas/Ruangan OJ Rp 7.500 * di LapanQan/ Labor OJ Rp 10.000

b. Fasilitator dan Pendamping utk Out Bond Fasilitator oro/keaiatan Rp 2.000.000 Pendamoing Out Bond ora/keaiatan Rp 750.000

16

Page 18: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1) Honor petugas tindak medik - Diklat Teknis/ Fungsional < 6 hari Paket Ro 400.000

2) Pengadaan Obat-obatan '

- Diklat Teknis/ Fungsional < 6 hari Paket Ro 400.000. -

C. Jasa Tenaga lnstruktur Olahraaa pd Pelatihan/Bintek

- lnstruktur Senam Pagi 0/KP Rp 150.000

D. Jasa Moderator ~

a. Keaiatan di Sumbar . Esselon I 0/KP Rp 900.000

Esselon II dan atau setara 0/KP Rp 700.000

Esselon Ill ke bawah dan atau setara 0/KP Rp 500.000

b. Kegiatan di Jakarta Jasa Moderator di Jakarta OH Rp 750.000

E. Jasa MC/Pembawa Acara a. Keaiatan di Sumbar

- Pemula/ amatir 0/KP Rp 150.000

- Madya {Protokoler) 0/KP RP 600.000

b. Kegiatan di Jakarta - MC Profesional OH Rp 8.000.000

- - MC standar OH - Rp 1.000.000

- MC Biasa OH Rp 500.000

F. Jasa Pembaca Alqur'an a. Kegiatan di Sumbar

- Pembaca Alqur'an utk acara peringatan hari besar Lingkup

nasional {Prov) 0/KP Rp 750.000 Provinsi Lingkup

- Pembaca Alqur'an utk acara rutin/ kegiatan SKPD 0/KP Rp 200.000 SKPD

b. Kegiatan di Jakarta

' - Pembaca Alqur'an Standar 0/KP Rp 1.000.000

- Sari Tilawah Standar 0/KP Rp 1.000.000

- - Pembaca Alaur'an Biasa 0/KP Rp 500.000

- Sari Tilawah Biasa 0/KP Rp 500.000

G. Jasa Pembaca Do'a/ Rohaniwan a. Keaiatan di Sumbar

- Pembaca do'a utk acara peringatan hari besar nasional Lingkup (Prov) 0/KP Ro 500.000 Provinsi

- Pembaca do'a utk acara rutin/ kegiatan SKPD Lingkup

0/KP RP 150.000 SKPD Untuk

- Rohan1wan 0/KP Rp 250.000 pelantikan

b. Keaiatan di Jakarta - Pembaca do'a standar 0/KP RD 1.000.000

- Pembaca do'a biasa 0/KP Rp 500.000

17

Page 19: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

PENJELASAN:

A. JASA NARASUMBER/ PEMBICARA KHUSUS

a) Narasumber pusat/ daerah Yakni:

1) Jasa yang diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai Narasumber I Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus {keynote speaker) karena ilmu/ pengetahuan/ wawasan/ pengalaman yang mempunyaikeahlian/ profesionalisme dalam ilmu/ bidang tertentu dan telah diakui pihak-pihak terkait, dalam pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, lokakarya, simposium, sosialisasi, bimtek, desiminasi, sarasehan, Rapat Kerja, Focus Group Discussion tidak termasuk diklat/ pelatihan

2) Tidak diberikan untuk Pejabat/ Pimpinan/ Pegawai yang membuka/ menutup secara resmi kegiatan dimaksud.

3) 1 jam utk OJ yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit

4) 1 kali penampilan untuk 0/KP yang digunakan minimal 120 (seratus dua puluh) menit

b) Jasa lnstruktur/ Pelatih/ Fasilitator Yaitu: belanja yang dikeluarkan untuk membayar jasa instruktur/ pelatih/ fasilitator dari kegiatan

pendidikan dan pelatihan.

c) Jasa Asisten/ Pembina Yaitu: biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa asisten yang membantu narasumber dan peserta

dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seminar, raker dll

d) Jasa Fasilitator dan Pendamping Out Bond Yaitu: jasa yang diberikan pada fasilitator dan pendamping dalam kegiatan out bond saat pelatihan /

diklat

e) Jasa Pelayanan Tindak Medik dan Penjagaan Yaitu jasa yang diberikan pada petugas yang melakukan tindakan medik disaat pelatihan serta piket

selama pelaksanaan pelatihan/ diklat

n Jasa Petugas Kelas Yaitu Jasa yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai petugas kelas disaat pelaksanaan

pelatihan/ diklat

B. JASA INSTRUKTUR OLAHRAGA Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk sebagai instruktur yang memberikan

latihan/bimbingan senam yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD

C. JASA MODERATOR Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk sebagai moderator dalam pelaksanaan kegiatan

Sosialisasi, Seminar, Workshop, Rapat Koordinasi.

D. JASA MC/ PEMBAWA ACARA Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk sebagai MC/ pembawa acara dalam satu

kegiatan

E. JASA PEMBACA ALQUR'AN Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk untuk melantunkan /membaca ayat alqur'an dan

penterjemahnya dalam satu kegiatan

F. JASA PEMBACA DO'A Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk untuk membacakan do'a dalam satu kegiatan

18

Page 20: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

VIII. JASA DALAM KEGIATAN PENINGKATAN MENTAL dan FISIK APARATUR

NO URAIAN

1 2

A. Jasa Penceramah a ama/ konselor - Penceramah agama utk acara peringatan harl besar

nasional Prov

- Penceramah a ama utk acara rutin/ ke iatan SKPD

- Penceramah a ama utk acara di Jakarta

B. Jasa Imam - Honorarium Imam utk acara peringatan hari besar nasional

Prov - Honorarium Imam utk acara rutin/ ke iatan SKPD

C. Jasa Muazim (Mushalla Kantor)

SATUAN 3

0/KP 0/KP 0/KP

0/KP 0/KP

0/KP

HARGA SATUAN KET 4 5

Ungkup 750.000 Ptoviosi 300.000 Lin ku SKPD

1.500.000

1.000.000 Lingkup Provinsi

250.000 Lin ku SKPD

Rp 200.000

D. Jasa lnstruktur Olahraga 0/KP Rp 250.000 Lingkup SKPD

PENJELASAN:

A. JASA PENCERAMAH AGAMA / KONSELOR Yaitu; Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan keagamaan

bagi PNS dan PTT di Lingkungan SKPD

B. JASAIMAM Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseotang yang ditunjuk untuk mengimami shalat di mesjid/ mushala

yang ada pada masing-masing SKPD

C. JASA MU'AZIN Yaitu: Jasa yang diberikan pada seseorang yang ditunjuk sebagai rnu'azim atau penjaga dan perawat

masjid atau mushalla yang berada pada masing-masing SKPD yang bukan PNS.

IX. PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGKAJIAN/l<ONSULTANSI, PENELITIAN SWAKELOLA, PENULISAN

BULETIN, DAN KARY A ILMIAH

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

a. Tenaga Ahli Bersertlfikat • Pendidlkan S2/S3: Dibayarkan utk

Ahli Muda OP Rp 9.000.000 lama pekerjaan diatas 5 bulan

Ahli Madva OP ·-••"'"""""'"''M"' ... "''"'-"''"''0HO, .. ,,,,.,,. ................

Rp 11.000.000 ..................... _, .. , ........................................ Pekerjaan yg

Ahli Utama OP Rp 13.000.000 kurang dari 5 bulan dibayarkan

Ahli Kepala OP Rp 15.000.000 sebesar 80%

b. Tenaga Ahli Non Sertiflkat • Pendidikan S2/S3:

Pengalaman Dibayarkan utk

s 4 tahun OP Rp 7.000.000 lama pekerjaan diatas 5 bulan

Pengalaman 5 - 8 tahun OP Rp 8.500.000

Pengalaman 9 -12 tahun Pekerjaan yang

OP Rp 10.500.000 kurang dari 5 bulan dibayarkan

Penoalaman 13 - 16 tahun OP Rp 12.000.000 Sebesar 80%

Penaalaman .?: 17 tahun OP Rp 13.500.000

19

Page 21: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

B.

C.

D.

Peker'aan Penelitian Swakelola Dibayarkan utk

- Peneliti Utama OP Rp 12.600.000 lama pekerjaan cliatas 5 bulan

- Peneliti Mad a OP R 10.800.000 Pekerjaan yang

- Peneliti Muda OP Rp 9.000.000 , kurang dari 5 bulan dibayarkan

- Peneliti Pertama OP 7.200.000 sebesar 80%

- Peneliti Non Fun sional Peneliti OP 6.300.000 - Pembantu Peneliti OP 3.6.00.000 - Pen olah Data OP 1.000.000

OH 80.000 OH 8.000

Honorarium Penulis Buletin a. Penulisan 1 edisi 350.000 b. Penulisan diatas 3 halaman 300.000 C. Penulisan 2 s/d 3 halaman 200.000 d. Penulisan dibawah 2 halaman 150.000

a. Editor Ofter R 500.000 Or per 1 kali terbit

b. Penulis Ka a llmiah OJA R 600.000 Org per 1 artikel

C. Pen untin Le as 0/ter R 500.000 Org per 1 kali terbit

d. Dewan Redaksi : - Pen arah 0/ter 350.000 Org per 1 kali terbit

- Ketua Tim Ofter 300.000 -An ota Tim Otter 250.000

PENJELASAN:

A. JASA TENAGA AHLI Yaitu: Jasa Tenaga Ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian

dan konsultansi yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola.

a) Tenaga Ahli bersetifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh

lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut:

1) Ahli Muda : Tenaga ahli bersetifikat memiliki pengalaman s 5 tahun

2) Ahli Madya : Tenaga ahli bersetifikat memiliki pengalaman 6 - 10 tahun 3) Ahli Utama : Tenaga ahli bersetifikat memiliki pengalaman 11 -15 tahun 4) Ahli Kepala : Tenaga ahli bersetifikat memiliki pengalaman ~5 tahun

b) Tenaga Ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan

oleh lembaga resmi pemerintah dan/ atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun

berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yg dilaksanakan Jasa Tenaga Ahli ini dibayarkan utk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa

Tenaga Ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud

B. JASA TENAGA PENELITI

Yaitu: Peneliti dimaksud adalah: a) Tenaga Peneliti dimaksud adalah seseorang yang mempuhyal kepakaran dibidang penelitian

sesuai dengan bidang Hmu yang dibutuhkan dan berfungsi sebagai technical asisten

b) Peneliti fungsional dimaksud adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan

penelitian baik PNS Pemda ataupun PNS lain serta Non PNS yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur c) Peneliti non fungsional dimaksud adalah PNS Pemda dan PNS lain serta Non PNS yang

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

20

Page 22: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

d) Pembantu Lapangan dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan membantu

penelitian di lapangan e) Petugas Survey adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan pekerjaan untuk

melaksanakan survey

C. JASA PENULIS BULETIN, EDITOR, PENULIS KARYA ILMIAH, PENYUNTING LEPAS, REDAKSI

Yakni: Jasa yang diberikan pada penulis yang memberikan karya tulisannya untuk suatu buletin

pemerintah daerah, jasa seseorang yang ditunjuk untuk melakukan pengeditan terhadap suatu

tulisan, jasa yang diberikan kepada seorang yang menghasilkan suatu tulisan dalam bentuk

karya alamiah, jasa yang diberikan pada seseorang yang ditugaskan melakukan penyuntingan

terhadap suatu karya yang akan ditampilkan pada suatu buletin pemerintah daerah serta jasa

dewan direksi

X. PELAKSANAAN LOMBA, FESTIVAL, OLIMPIADE DAN SELEKSI

NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

a. Pelaksanaan Lomba, Festival, Olimpiade dan atau Seleksi Tingkat Provinsi

Penilai/ Dewan Juri Pusat - Eselon II atau disetarakan 0/P Rp 3.500.000

- Eselon Ill ke bawah atau disetarakan 0/P Rp 2,500,000

Penilal/ Dewan Juri Daerah - Eselon II atau disetarakan 0/P Rp 2.000.000

- Eselon Ill ke bawah atau disetarakan 0/P Rp 1,500,000

- Juri / wasit/ pengujj OH Rp 550.000 - Penyusun soal/ instrumen penilaian jenis/instrumen Rp 75.000 - Pemeriksa/ oengedit soal/instrumen jenis/instrumen Rp 75.000 - Crew Panaaung Orang RP 85.000 - Pemandu Acara OH Rp 225.000

b. Penilaian lnovator Tekhnologi Dewan Juri 0/P Rp 1.500.000 Pengarah 0/P Ro 400.000 Ketua 0/P Ro 350.000 Sekretaris 0/P Rp 300.000 Sekretariat 0/P Rp 200.000

PENJELASAN:

a) Jasa yang diberikan dalam pelaksanaan Lomba, Festival, Olimpiade dan atau Seleksi Yakni : Jasa yang diberikan pada juri, wasit, penguji, penyusun soal/ instrumen penilaian,

pemeriksaan/ pengeditan soal/ instrumen serta crew panggung dan pemandu acara pada kegiatan lomba, festival, olimpiade, dan atau seleksi

b) Honorarium Penilai Lomba lnovator Teknologi Yakni honorarium yang diberikan pada dewan juri, pengarah, ketua, sekretaris dan sekretariat saat pelaksanaan kegiatan perlombaan untuk inovator teknologi

21

Page 23: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

XI. JASA TENAGA BANTU MOTIVATOR PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN/ KECAMATAN

NO. URAIAN 2

Jasa Tenaga Harian Lepas untuk Ter,aga Bantu Motivator Penggerak Pembangunan Pedesaaan/ Kecamatan ( Bukan PTT an sudah memiliki data base di BKPD *

• SLTA • D3 - S1/D4

SATUAN 3

OB OB OB

PENJELASAN: JASA TENAGA BANTU MOTIVATOR PENGGERAK PEMBANGUNAN

HARGA SA TUAN 4

1.100.000 1.500.000 2.500.000

KET 5

Yakni : Jasa yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas yang ditunjuk dan tidak tercatat dalam data base kepegawaian, tetapi tenaga, fikiran dan keahliannya diperlukan untuk kegiatan tertentu

XII. PELAKSANAAN HARl·HARI BESAR NASIONAL

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

Pelaksana Upacara Hari-hari Besar Nasional

A. Hari Pendidikan Nasional/Kebangkitan Naslonal/Kesaktian Pancasila/Sumpah Pemuda/ Hari Pahlawan 10 November/HUT PDRI (Hari Bela Negara) Tim Korsik Tim Rp 1.000.000 Komandan Uoacara OH Rp 200.000 Cadanqan Komandan Upacara OH Rp 150.000 Perwira Upacara OH Rp 200.000 Cadangan Perwira Upacara OH Ro 150.000 Pasukan Paskibraka OH Rp 200.000 Petuoas Kesehatan OH Rp 200.000 Petuqas Protokol OH RP 200.000 Petuqas Perlengkaoan dan Temoat OH Ro 200.000 Petuqas Sound Svstem OH Ro 200.000 Petuoas Pengamanan OH Rp 200.000 Petugas Caraka OH Rp 200.000

B. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI Tim Korsik Tim/Kali Rp 2.000.000 Komandan Upacara OH Rp 200.000 Cadangan Komandan Upacara OH Ro 200.000 Perwira Uoacara OH Rp 200.000 Cadangan Perwira Upacara OH Rp 150.000 Petugas Kesehatan OH Ro 200.000 Petuoas Protokol OH Rp 200.000 Petugas Perlenqkapan dan Temoat OH Rp 200.000 Petuqas Sound System OH Rp 200.000 Petugas Pengamanan OH Rp 200.000 Petugas Caraka OH Rp 200.000

diberikan Pasukan Paskibraka + TNI + Polri OH Rp 60.000 mulai 13 s.d

17 Agustus

PENJELASAN: JASA PETUGAS PELAKSANAAN HARi-HARi BESAR NASIONAL

Yakni jasa yang diberikan pada petugas pelaksana upacara peringatan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

22

Page 24: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

XIII. JASA PENGAMAN, JASA KEBERSIHAN DAN JASA SOPIR

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

A. Belanja Jasa Kontrak Lembaga / Pihak Ketiga Org Rp 3.494.170 Pengaman Kantor untuk kontrak 12 bu1an

Belanja Jasa Kontrak Lembaga / Pihak Ketiga Org Rp 3.542.150 Pengaman Kantor untuk kontrak 11 bulan

B. Belanja Jasa Kontrak Lembaga I Pi.hak Ketiga Org Rp 3.048.560 Kebersihan Kantor untuk kontrak 12 bulan

Belanja Jasa Kontrak Lembaga / Pihak Ketiga Org Rp 3.080.510 Kebersihan Kantor untuk kontrak 11 bulan

C. Belanja Jasa Kontrak Lembaga / Pihak KetiQa Sopir untuk kontrak 12 bulan

Org Rp 3.089.135

Belanja Jasa Kontrak Lembaga l Pihak Ketiga Sopir Org Rp 3.124.770 untuk kontrak 11 bulan

PENJELASAN:

I. PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DENGAN JASA LEMBAGA UNTUK PENGAMAN, KEBERSIHAN DAN

SOPIR;

A. Belanja Jasa Lembaga Pengarnan;

a. Jasa menggunakan Pihak Ketiga dengan Kontrak 12 Bulan

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.743.000,-

- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

- Lembur pada hari libur resmi Rp.2.540.646,-

- Pengganti Cuti Tahunan Rp. 1.308.130,-

- Makan (1400 kalori) apabila lembur lebih dari 3 jam (pada hari libur resrni) Rp.1.680.000

- Seragam dan kelengkapan Rp.1.200.000 (2 stel)

b. Jasa menggunakan Pihak Ketiga dengan Kontrak 11 Bulan

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.743.000,-

- Tunjangan Harl Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

- Lernbur pada hari libur resmi Rp.2.381.856,-

- Pengganti CutiTahunan Rp.1.308.130,-

- Makan (1400 kalo.ri) apabila lembur lebih dari 3 jam (pada hari libur resmi) Rp.1.680.000

- Seragam dan kelengkapan Rp.1.200.000 (2 stel)

B. Belanja Jasa Keberslhan;

a. Jasa menggunakan Pihak Ketigadengan kontrak 12 bulan

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.723.777,-

- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

- Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 - Seragam dan kelengkapan Rp.300.000 (2 baju)

23

Page 25: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO.

1

A.

B.

C.

b. Jasa menggunakan Pihak Ketiga dengan kontrak 11 bulan

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bularian sesuai derigan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.726.198,·

- Tunjangan Har! Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,­

• Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 - Seragam dan kelengkapan Rp.300.000 (2 baju)

C. Belanja Jasa Sopir; a. Jasa menggunakan Pihak Ketiga dengan kontrak 12 bu Ian

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.726.852,-• Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

• Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 - Seragam dan kelengkapan Rp.750.000 (1 stel)

b. Jasa menggunakan Pihak Ketiga dengan kontrak 11 bu Ian

- Untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP

Tahun 2019 per bulannya ditambah BPJS dan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi

Rp.2.729.553,-- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,­

• Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 - Seragam dan kelengkapan Rp.750.000 (1 stel)

URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN

2 3 4

KET

5 Belanja Jasa Kontrak Perorangan Pengaman Kantor untuk Org Rp 3.120.615 kontrak 12 bulan

Belanja Jasa KontrakPer-0rangan Kebersihan Kantor untuk Org Rp 2.817.520 kontrak 12 bulan

Belanja Jasa Kontrak Perorangan Sopir untuk kentrak 12 Org Rp 2.855.020 bulan

II. PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DENGAN KONTRAK INDIVIDU UNTUK JASA PENGAMAN, JASA

KEBERSIHAN DAN JASA SOPIR:

A. Belanja Jasa Pengaman;

Jasa Pengaman Kantor dengan Kontrak lndividu 12 Bulan

• Untuk jasa dengan kontrak individu dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP Tahun

2019 per bulannya ditambah BPJS, sehingga menjadl Rp.2.477.860,-

• Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

• Lembur pada hari libur resmi Rp.2.540.646,-

• Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130,-

. Makan (1400 kalori) apabila lembur lebih dari 3 jam (pada hari libur resmi) Rp.1.680.000

- Seragam dan kelengkapan Rp.1.200.000 (2 stel)

8. Belanja Jasa Kebersihan;

Jasa Kebersihan Kantor dengan Kontrak lndividu 12 Bulan

• Untuk jasa dengan kontrak individu dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP Tahun

2018 per bulannya ditambah BPJS, sehingga menjadi Rp.2.492.740,-

• Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-

• Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 • Seragam dan kelengkapan Rp.300.000 (2 baju)

24

Page 26: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

C. Belanja Jasa Sopir; Jasa Sopir Kantor dengan Kontrak lndividu 12 Bulan

- Untuk jasa dengan kontrak lndividu dibayarkan gaji bulanan sesuai dengan besaran UMP Tahun 2018 per bulanny.a ditambah BPJS, sehingga menjadi Rp.2.492.740,­

- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Gaji Rp.2.289.228,-- Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.308.130 - Seragam dan kelengkapan Rp.750.000 (1 stel)

XIV. BELANJA PEMBAHASAN/ VAKASI

No. URAIAN SATAUAN HARGA SATUAN KET

14

a.

b.

2 Vakasi/ Verifikasi (menguji kesesuaian dokumen dg pedoman, kriteria dan peraturan perundang-udangan) Pembahasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah (RKPD,PPAS,RKA, DPPA dan RKA Baru) Vakasi/ Verifikasi DPA, DPPA atau Dokumen Daerah Lainnya

3 4 5

Org/Dokumen Rp 500.000

Org/Dokumen Rp 150.000

PENJELASAN: BELANJA VAKASI PEMBAHASAN / VERIFIKASI

- lmbalan bagi tim pembahas yang melakukan pembahasan/verifikasi suatu dokumen daerah dengan memperhitungkan waktu dan pemikiran anggota tim pembahas,

- Anggota tim pembahas terdiri dari minimal 3 instansi / minimal 3 SKPD yang sangat terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur

- SKPD yang bertanggungjawab dg permasalahan yang dibahas terdiri dari minimal 1 instansi / minimal 1 SKPD

- Untuk pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, vakasi hanya disediakan pada pembahasan di Biro Hukum dengan memperhatikan kesulitan pembahasan lebih dari 2 jam pembahasan untuk 1 dokumen Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

- Belanja Vakasi sudah termasuk penggantian transportasi/ BBM Belanja Vakasi Pembahasan tidak diberikan untuk pembahasan yang dilakukan SKPD/ Unit Kerja daerah dengan menggunakan perjalanan dinas.

XV. BELANJA SEMINAR KIT

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5 1. Seminar Kit peserta untuk acara Regional/ Nasional/ Orang Rp 150.000

2. Seminar Kit peserta setara Kepala Daerah/Wa.KDH Orang Rp 150.000 3. Seminar Kit peserta setara esselon I dan II Orang Rp 100.000 4. Seminar Kit peserta setara esselon Ill ke bawah Orang Rp 50.000 5. Seminar Kit peserta dari Petani/ Nelayan/ UMKM/ dll setara Orang Rp 30.000

PENJELASAN; BELANJA SEMINAR KIT PESERTA

Yaitu Belanja yang dikeluarkan untuk menyediakan kebutuhan peserta pelatihan/ sosialisasi/ workshop/ FGd dan kegiatan sejenis yakni:

a. Tas (kulitl plastik/ kertas) b. Tanda Peserta c. Buku catatan d. Pena/ pensil, dan atau e. Peralatan/kebutuhan teknik terkait kegiatan

25

Page 27: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

I

.

'

XVI. BELANJA SOSIALISASI/ BINTEK/ KURSUS/ MAGANG BAGI PNS DAN BELANJA KEPESERTAAN

NO.

a.

b.

URAIAN

2 Belanja sosiallsasi, kurs.us,bintek dan magang PNS dalam kota • Pelaksana kegiatan oleh instansi diluar SKPD

Pemerintah Provinsi

· Pelaksana kegiatan oleh SKPD Pemerintah Provinsi

Belanja Kepesertaan

SATUAN

3

OH

OH

Org/kali

HARGA SATUAN

4

Rp 150.000

Rp 150.000

Rp.4.500.000

NET

5

dianggarkan pada SKPD Pengirim

dlanggarkan pada SKPDyg melaksanakan keolatan

Apabila ada pengembalian harus dlkembalikan pada kasda

PENJELASAN: BELANJA SOSIALISASI, KURSUS, BINTEK SERTA MAGANG

1. Belanja Sosialisasi/pelatihan/seminar/workshop/bintek dalam kota a. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan b. Dianggarkan pada SKPD yang mengirim peserta, apabila kegiatan dilaksanakan oleh instansi

diluar SKPD Provinsi c. Dimaksudkan sebagai uang harian bagi PNS dan PTT yang mengikuti sosialisasi,kursus,bintek

dan magang yang dilaksanakan di dalam kota d. Pengiriman peserta tidak termasuk untuk Pelatihan Prajabatan dan Pelatihan Struktural atau

Pelatihan Fungsional Dituangkan dalam Rincian Obyek belanja : - Belanja kursus-kursus • Belanja bintek

f. Diberikan apabila penyelenggara menyediakan akomodasi dah atau konsumsi bagi peserta g. Apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi bagi peserta maka untuk PNS yang

ditugaskan dapat diberikan belanja akomodasi sesuai dengan yang diatur dalam Paraturan Gubemur tentang Perjalanan Dinas

2. Belanja Kepesertaan • Belanja kepesertaan, untuk menganggarkan biaya kontribusi yang harus diberikan pada panitia

pelaksana kegiatan guna pembayaran yang ditentukan oleh pelaksana kegiatan: • Untuk kepesertaan pelatihan di LAN-RI ditentukan LAN - RI • Untuk kepesertaan kegiatan pelatlhan teknis yang diikuti untuk meningkatkan keahlian teknis

dalam pelaksanaan pekerjaan dinas • Untuk kepesertaan pameran/ promosi / kegiatan lain ditentukan oleh panitia kegiatan

Apabila dalam perhitungan Belanja Kepesertaan tidak termasuk akomodasi bagi peserta maka untuk PNS yang ditugaskan dapat diberikan belanja akomodasi sesuai dengan yang diatur dalam Paraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Apabila dari dana kepesertaan yang dibayarkan terdapat pengembalian maka pengembalian dana kepesertaan dimaksud harus disetorkan pada Kas Daerah.

26

Page 28: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

'

XVII. BELANJA KEBUTUHAN PESERTA PELATIHAN, SOSIA~ISASI, WORKSHOP, MAGANGDAN SEJENIS

LAINNYA UNTUK NON PEGAWAI

ffi NO URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5 BELANJA PENGGANTIAN TRANSPORTASI

. 17. NARASUMBER

A • Narasumber Pusat (penggantian Tiket) Ketentuan Pembavaran: - Sebesar tiket kendaraan yang digunakan pp - Melampirkan Fotocopy Tiket Kendaraan vang diaunakan

'

8 · Narasumber Daerah (Penaaantian BBM) O - 60 km= 20 liter liter Rp 7.850

60 - 150 km= 50 liter liter Rp 7.850 > 150 km= 150 liter liter Ro 7.850

8. BELANJA PENGGANTI TRANSPORTASI PESERTA NON PNS/ NON PEGAWAI

A Pengganti trans~ortasi ~eserta utk k~giatan 1 hari

1. Zona A: OK Rp 150.000

- Padang - Kota Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman

2. Zona B OK Ro 250.000 - Kabupaten Solok - Kabuoaten Sib.miuno - Kabuoaten Lima Puluh Kata - Kabupaten Agam - Kabuoaten Pesisir selatan - Kabuoaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang - Kota Bukittinaai - Kota Pavakumbuh - Kota Sawahlunto

I - Kota Solok : - 3. Zona C OK Rp 350.000

- Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Solok Selatan - Kabupaten Dharmasraya

4. Kepulauan Mentawai OK Rp 500.000

8 Penaaanti transoortasi oeserta utk kealatan 2 hari

1. Zona A: OK Rp 300.000 - Padang - Kota Pariaman - Kabuoaten Padang Pariaman

2. Zona B OK Rp 450.000 - Kabupaten Solok - Kabupaten Sijunjung

27

Page 29: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

'

- Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Agam - Kabupaten Pesisir selatan - Kabuoaten Tanah Datar - Kota Padani:1 Paniang - Kota Bukittinaai - Kota Payakumbuh - Kota Sawahlunto - Kota Solok

3. Zona C OK Rp 500.000 - Kabuoaten Pasaman - Kabuoaten Pasaman Barat - Kabuoaten Solok Selatan - Kabupaten Dharmasraya

4. Kepulauan Mentawal OK Ro 700.000

C Penaaanti transoortasi oeserta utk keaiatan 3 s.d 5 hari 1. Zona A: OK Ro 450.000

- Padana - Kota Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman

2. Zona B OK Rp 550.000 - Kabuoaten Solok - Kabupaten Siiunjung - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Agam - Kabuoaten Pesisir selatan - Kabupaten Tanah Datar - Kota Padana PanianQ - Kota Bukittinaai - Kota Pavakumbuh - Kota Sawahlunto - Kota Solok

3. Zona C OK Ro 650.000 :, - Kabupaten Pasaman

- Kabupaten Pasaman Barat - Kabuoaten Solok Setatan - Kabupaten Dharmasraya

. 4. Kepulauan Mentawai OK Rp 850.000

- BELANJA PENGGANTIAN TRANSPORTASI UNTUK C. PESERTA NON PEGAWAI

- Peserta Pelatihan/ Magang /Pertemuan/Penyuluhan di Kota Padang bagi Non Pegawai dengan pelaksanaan kegiatan OH Rp 200.000 lebih dari 5 hari

: - Peserta Pelatihan/ Magang /Pertemuan/Penyuluhan di : Luar Kota Padang baai Non Peaawai OH Rp 150.000

:

D. BELANJA PENGGANTI TRANSPORTASI UNTUK PESERTA PNS KAB/ KOTA atau NON PNS PROVINS!

: a Belanja Pengganti Transportasi Untuk Peserta Pelatihan/ Magang /Pertemuan/Penyuluhan berasal dari PNS Kab/ OH Rp 150.000 Kota Atau Non PNS Provinsi pelaksanaan kegiatan di Kota Padana dan Luar Kota Padang Tanoa SPPD

: 28

: I

I

Page 30: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

·l

·r

PENJELASAN: BELANJA TRANSPORTASI

XVIII.

NO. 1

18. A

B

C

D

A. Belanja yang dikeluarkan untuk Penggantian Transportasi Narasumber Dan Peserta 1) Belanja transportasi narasumber yaitu belanja yang dikeluarkan untuk penggantian

transportasi narasumber pusat berupa penggantlan tiket, untuk penggantian transportasi narasumber daerah berupa penggantian Bahan Bakar Minyak

2) Belanja transportasi peserta yaitu belanja yang dikeluarkan untuk penggantian transporti peserta yang berasal dari Non Pegawai dalam kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan serta pameran dll

3) Transportasi peserta I narasumber dianggarkan pada SKPD pelaksana kegiatan 4) Penggantian transportasi menurut Zona diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kata

Padang.

B. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasi yang diadakan di kota Padang dengan pelaksanaan kegiatan melebihi 5 hari, kepada peserta yang berasal dari Non Pegawai diberikan penggantian transportasi per hari

C. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasi yang diadakan di luar kota Padang, peserta yang berasal dari Non Pegawai diberikan penggantian transportasi per hari

D. Untuk pelatihan/seminar/sosialisasi yang diadakan di luar kota Padang, peserta yang berasal dari PNS Provinsi tidak memperoleh transportasi karena telah diberikan perjalanan dinas oleh masing­masing SKPD.

E. Khusus untuk peserta PNS yang berasal dari Kabupaten/ Kata atau Non PNS Provinsi yang tidak memiliki SPPD diberikan uang pengganti transportasi per hari selama kegiatan berlangsung

F. Untuk peserta PNS yang berasal dari Kabupaten/ Kata atau Non PNS Provinsi yang memiliki SPPD tidak memperoleh penggantian transportasi

BELANJA PELIPUTAN DAN PUBLIKASI

URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET 2 3 4 5

Belan·a Peli utan media cetak dan elektronik eli utan media cetak di dalam kota OK 100.000 eli utan media elektronik di dalam kota OK 400.000 eli . utan media cetak di luar kota OK 200.000 eH utan media elektronik di luar kota OK 500.000

PubHkasl Media Cetak: - Publikasi/ Pariwara/ Rubrik 1 Halaman Penuh kali 6.000.000 - Publikasi/ Pariwara/ Rubrik % Halaman kali 3.000.000 - Publikasi/ Pariwara/ Rubrik Y.. Halaman kali 2.000.000 - Publikasi/ Pariwara/ Rubrik Halaman 1 kali 3.000.000

Publikasi Media Elektronik Televisi: - Dialo lnte ratif Media Pemerintah kali 8.500.000 - Dialo lnte raUf Media Swasta kali 5.000.000 - Societ Siaran Tunda Media Pemerintah kali 8.500.000 - Societ Siaran Tunda Media Swasta kali 5.000.000

Media Pemerintah kali 2.500.000 Media Swasta kali 2.000.000

29

Page 31: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

PENJELASAN: BELANJA PELIPUTAN DAN PUBLIKASI

XIX.

NO. 1

19

a. Peliputan media cetak dan elektronik Biaya yang dikeluarkan untuk mempergunakan tenaga peliput dari media cetak atau elektronik untuk

peliputan kegiatan dalam kota ataupun luar kota

b. Publikasi/ Pariwara/ Himbauan: Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan publikasi dan atau himbauan dengan menggunakan media

cetak dan atau media elektronik televisi: 1) Publikasi mini/ kecil adalah pembayaran penyebarluasan informasi kegiatan melalui kerjasama

media (lembaga/ perusahaan pers) yang membuat berita kecil halaman dalam

2) Publikasi menengah adalah pembayaran penyebarluasan informasi kegiatan melalui kerjasama

media (lembaga/ perusahaan pers) yang membuat setengah halaman koran I biasa dengan

penambahan foto/ gambar 3) Publikasi mini/ kecil adalah pembayaran penyebarluasan informasi kegiatan melalui kerjasama

media (lembaga/ perusahaan pers) dengan beberapa informasi/ tampilan beberapa buah foto.

BELANJA PERAWATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

2 3 4 5

Selan a Perawatan Peralatan dan Perlen ka an Kantor

Unit/tahun R 650.000

- Belan·a Perawatan La to Unit/tahun R 700.000

-.Belan·a Perawatan Printer Unit/tahun R 600.000

- Belan·a Perawatan Tele on Unit/tahun 300.000

- Belan·a Perawatan Mesin Ketlk Unft/tahun 200.000

- Belan·a Perawatan Mesin Hitun Unit/tahun 100.000

- Belan·a Perawatan Mesin Foto Co Unit/tahun 1.800.000

- Belan·a Perawatan Fax Unit/tahun 600.000

- Belan·a Perawatan HT Unit/tahun 500.000

- Belan·a Perawatan ACS lit Unit/tahun 600.000

- Belan·a Perawatan Camera Di ital Unit/tahun R 500.000

- Belan·a Perawatan Genset lebih kecil dari 50 Kva Unit/tahun 5.500.000

- Belan·a Perawatan Genset 50 Kva s.d kecil dari 100 Kva Unit/tahun 7.000.000

- Belan·a Perawatan Genset 100 Kva s.d kecil dari 150 Kva Unit/tahun R 8.500.000

- Belan·a Perawatan Genset 150 Kva s.d kecil dari 200 Kva Unit/tahun R 10.000.000

- Belan·a Perawatan Genset 200 Kva s.d kecil dari 300Kva Unit/tahun R 12.500.000

- Belan·a Perawatan Genset 300 Kva s.d kecil dari 500Kva Unit/tahun R 15.000.000

- Belan·a Perawatan Scan O tic Unit/tahun 15.250.000

- Belan·a Perawatan Scan Ima ./3 Unit/tahun 4.000.000

PENJELASAN: BELANJA PERAWATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan inventaris/peralatan dan mesin agar berada dalam

kondisl normal dan nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi

Untuk pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak

30

Page 32: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

XX. BELANJA SEWA KENDARAAN UNTUK PELAYANAN TAMU/ Kl:BUTUHAN KHUSUS

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

2 3 4 5

, 20. Tarlf Sewa Ketidaraan Pelayanan Tamu/ Kebutuhan Khusus

A Belanja Sewa dalam Kota Padang dan BIM pada hari biasa • Fortuner/ Pa' ro S ort Unit/ Harl 1.971.000

• Toyota Hiace Unit/ Hari . 1.641.000

• lnnova Unit/ Harl 820.000

• Avanza UniU Hari 595.000

B Belanja Sewa datam Kota Padang dan BIM pada event-event Nasional/ Re ional dan/ atau lnternasional - Fortuner/ Pajero Sport Unit/ Hari Rp 1.971.000

- Toyota Hiace Unit/ Hari Rp 1.641.000

- lnnova Unit/ Hari Rp 820.000

- Avanza Unit/ Hari Rp 595.000

C Tarif sewa Bus 25 Seat (Bus Ukuran Sedang)

- Dalam Daerah Unit/ Hari Rp 3.000.000

- Luar Daerah Unit/ Hari Rp 3.000.000

D Tarif sewa Bus 40 Seat (Bus Ukuran Besar) - Dalam Daerah Unit/ Hari Rp 4.000.000

• Luar Oaerah Unit/ Hari Rp 4.000.000

E Tarif sewa B.us 15 Seat (Bus Ukuran Kecll - Dalam Daerah Unit/ Hari R 2.000.000

- Luar Daerah Unit/ Han Rp 2.000.000

PENJELASAN: BELANJA SE.WA KENDARAAN UNTUK PELAYANAN TAMU

Belanja sewa kendaraan untuk pelayanan tamu merupakan belanja yang dikeluarkan untuk

pembayaran sewa kendaraan dalam pelayanan tamu pemerintah provinsi

Sewa kendaraan tidak untuk melakukan perjalanan dinas

Sewa kendaraan dapat dilaksanakan pada saat event-event nasional dan untuk kebutuhan khusus

Sewa kendaraan termasuk dengan jasa sopir dan tidak termasuk BBM

XXL BELANJA PENGISIAN TABLING PEMADAM KEBAKARAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

21. Belania Penaisian Tabung Pemadam Kebakaran

- lsi 10 L Unit Rp 250.000 - lsi 4 L Unit Rp 150.000

- Jasa Service Unit Rp 75.000

PENJELASAN: BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

Biaya yang dikeluarkan untuk pengisian tabung pemadam kebakaran beserta jasa service nya

31

Page 33: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

XXII. BELANJA MAKAN DAN MINUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI JAKARTA

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4

22 Makan dan Minum pelaksanaan ke iatan di Jakarta A Makan dan Minum rapat di Jakarta:

- Snack OK R 25.000

- Makan OK Rp 50.000

B Makan dan Minum Kegiatan di Jakarta: Utk Esselon Ill kebawah - Half Day OK Rp 180.000

- Full Day OK Rp 240.000

Utk Esselon H, esselon I serta Pejabat Negara - Half Da OK Rp 340.000

- Fu11Day OK Rp 400.000

PENJELASAN: BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN DI JAKARTA

Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran makan dan minum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dan/ atau Sadan Penghubung/ TMII

XXIII. BELANJA PENYELENGGARAAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO. URAIAN SATUAN

1 3 23. A

a. Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah Oran b. Pe'abat Esselon II Oran c. Pe'abat Esselon Ill Oran d. Pe'abat Esselon IV Oran d. Staf Oran

B Biaya Pengangkutan Jenazah PNS

PENJELASAN:BELANJA PEYELENGGARAAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

Yaitu:

HARGA SA TUAN 4

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

KET 5

KET 5

- Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah dan biaya pengangkutan jenazah dari tempat meninggalnya jenazah sewaktu melaksanakan tug as ke tempat kediaman (rumah duka)

- Biaya penyelenggaraan jenazah diberikan dalam bentuk lumpsum - Biaya pengangkutan jenazah diberikan dalam bentuk riil (riil cost) sesuai menurut tarif yang

berlaku dan alat angkutan yang digunakan

32

Page 34: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

~

'

XXIV. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

24 . Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

. Kendaraan Jeep 2000 CC kebawah (Pembuatan s/d 16.450.000 - Unit/ Tahun Rp Tahun 2010)

- Kendaraan Jeep 2000 CC kebawah (Pembuatan Unit/ Tahun Rp 15.650.000 diatas Tahun 2010)

. Kendaraan Jeep diatas 2000 CC (Pembuatan s/d Unit/ Tahun Rp 27.825.000 . Tahun 2010)

- Kendaraan Jeep diatas 2000 CC (Pembuatan diatas Unit! Tahun Rp 26.500.000 Tahun 2010)

. Kendaraan Mini Bus 2000 CC ke bawah (Pembuatan Unit! Tahun Rp 16.900.000 s/d Tahun 2010)

. Kendaraan Mini Bus 2000 CC ke bawah (Pembuatan Unit! Tahun Rp 16.062.000 diatas Tahun 2010)

. Kendaraan Mini Bus diatas 2000 CC (Pembuatan s/d Unit/ Tahun Rp 18.835.000 Tahun 2010)

. Kendaraan Mini Bus diatas 2000 CC (Pembuatan Unit/ Tahun Rp 17.939.000 diatas Tahun 2010)

. Kendaraan Sedan 2000 CC ke bawah (Pembuatan s/d Unit! Tahun Rp 19.440.000 Tahun 2010)

- Kendaraan Sedan 2000 CC ke bawah (Pembuatan Unit! Tahun Rp 18.514.000 diatas Tahun 2010)

. Kendaraan Sedan diatas 2000 CC (Pembuatan s/d Unit! Tahun Rp 20.050.000

Tahun 2010) . Kendaraan Sedan diatas 2000 CC (Pembuatan dlatas Unit/ Tahun Rp 19.101.000

Tahun 2010)

- Kendaraan Roda 6 Truk (Pembuatan s/d Tahun 2010) Unit! Tahun Rp 19.685.000

- Kendaraan Roda 6 Truk (Pembuatan diatas Tahun Unit/ Tahun Rp 18.744.000 2010)

.

Kendaraan Khusus Roda 4 (Pembuatan s/d Tahun Ambulant - Unit! Tahun Rp 26.250.000 Forryders/

2010) Double Gardan Ambulan/

- Kendaraan Khusus Roda 4 (Pembuatan diatas Tahun Unit! Tahun Rp 25.000.000 Forryders/ .

Double Gardan 2010)

- Kendaraan Khusus Roda 2 dg 2 mesin (Pembuatan Unit/ Tahun Rp 5.350.000 Patrol! Jalan

s/d Tahun 2010) Rava/Forrvders

- Kendaraan Khusus Roda 2 dg 2 mesin (Pembuatan Unit! Tahun Rp 5.063.124 Patroli Jalan

diatas Tahun 2010) Rava/Forrvders

. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Pembuatan s/d Tahun Unit! Tahun Rp 3.990.000 ;

2010) - Kendaraan Bermotor Roda 2 (Pembuatan diatas

Unit/ Tahun Rp 3.804.000 Tahun 2010)

. . Beianja Perawatan Speedboat Unit/tahun Rp 15.750.000

33

Page 35: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

PENJELASAN: BELANJA PERAWATAN KENDARAAN

a. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kendaraan berrnotor milik pernerintah Provinsi Sumatera Barat, agar kendaraan tersebut selalu berada dalam kondisi semula atau dengan tingkat kerusakan kendaraan kurang dari atau sama dengan 2% dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset

b. Biaya perawatan kendaraaan terdiri dari : Jasa Service, Suku Cadang, KIR dan BBM/pelumas c. Belanja perawatan kendaraan diurai dalam masing-masing rincian obyek belanja

1) Belanja Jasa Service 2) Belanja Penggantian Suku Cadang 3) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas (untuk perawatan), BBM maksimal 3% dari biaya

pemeliharaan 1 (satu) kendaraan 4) Belanja Jasa KIR

d. Selain perawatan kendaraan ditambahkan belanja untuk pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan yakni : 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,5% x bobot x NJKB (Permendagri Nomor 23 Tahun 2011) 2) Bea Balik Nama Kendara'an Bermotor (BBNKB) Baru 10%x NJKB

e. Satuan Belanja ini tidak digunakan untuk kendaraan yang rusak berat, atau bersifat rekondisi dan / atau overhaul.

GUBERNUR SUMATERA Ar;)'

(,Jbr -IRW N~ITN

34

Page 36: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

1.

NO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 11 TAHUN 2019 TENT ANG : STAND AR BIAYA ANGGARAN PENDAPAT AN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAVA BELANJA KHUSUS KEBUTUHAN SKPD TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH- BIRO UMUM

URAIAN

2

a. Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala D~erah dan Wakil Ke ala Daerah a. Gubernur b. Wakil Gubernur

c. KONSUMSI WIP

Untuk makan dan snack kedatangan Presiden dan Wakil Presiden RI

d. Honorarium Pimpinan Pengelola Gedung/ Mess Milik Pemerintah Daerah Penerimaan > Rp.500.000.000 s/d Rp.1.000.000.000,-Penerimaan > Rp.1.000.000.000 s/d Rp.3.000.000.000,-

Penerimaan > Rp.3.000.000.000,-

SATUAN HARGA SATUAN

3 4

OB Rp 27.000.000

OB Rp 18.000.000

org/ bulan Rp 600.000 org/ bulan Rp 700.000 org/ bulan Rp 800.000

KET

5

Ditentukan Protokoler ke residenan

PENJELASAN:

a. Kebutuhan RT KOH dan Wa.KDH diberikan tunai dengan pertanggungjawaban disampaikan dalam

bentuk rincian

b. Makan dan Minum VVIP mempedomani protap Rumah Tangga Kepresidenan untuk Presiden dan Wakil

Presiden

Untuk selain Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan aturan berlaku serta kemampuan keuangan

c. Untuk Pimpinan Pengelola Gedung/ Mes Milik Pemerintah Daerah yang menjabat sebagai pengelola

penerimaan/pendapatan daerah harus memilih salah satu honorium yang akan diterima.

2. SEKRETARIAT DAERAH- BIRO HUKUM

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5 2.

a. Belanja Advokasi Hukum bai;ii Masyarakat Miskin On:i/Perkara Ro 7.500.000 b. Penanaanan Perkara

- Penanqanan Perkara Litiaasi Orq/sldana Ro 750.000 - Penanaanan Perkara Non Litiaasi Ora/oekara Ro 1.000.000

c. Saksi dalam Sidam:1 Perkara Penaadilan - Saksi Ahli Ora/sidana Ro 5.000.000 PNS/NonPNS - Saksi Fakta Orq/sidanq Ro 1.000.000 PNS/NonPNS

35

Page 37: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO. URAIAN

1 d. Pemba aran Jasa Lemba a Pen adilan

- Bia a Pendaftaran Bandin - Bia a Pendaftaran Kasasi - Putusan di PN/PTUN - Putusan Bandin - Putusan Kasasi

3. SEKRETARIAT DAERAH- BIRO PEREKONOMIAN

NO. URAIAN

1 2

3 Tim Penasehat lnvestasi Daerah

- Ketua - Sekretarts - An ota

4. SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No. URAIAN

2

4. PENYUSUNAN RPJMD DAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Tim Pengarah:

Pen arah Wakil Pen arah Penanm}ung Jawab

Tim Ahli: Koordinator Anggota

Editor:

Tim Ker'a Ketua Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris Koordinator Tim Penulis Bidang

Ang ota:

- Tim Penulis

- Tim Kompilasi

- Sekretariat

36

SATUAN

3

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

SATUAN

3

SATUAN

3

OP OP OP

OP OP

OP

OP OP

OP

OP OP

OP

OP

OP

HARGA KET SATUAN

4 5

1.000.000 1.250.000

700.000 1.000.000 2.000.000

HARGA SATUAN KET

4 5 Dari Perguruan Tin i

10.000.000 8.000.000 6.000.000

HARGA SATUAN KET

4 5

Rp 15.000.000 R 12.500.000 Rp 10.000.000

Rp 15.000.000 Rp 12.000.000

Rp 6.000.000

R 7.500.000 Rp 5.000.000

Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.500.000

Rp 2.000.000

Rp 1.500.000

Rp 1.000.000

Page 38: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

5. BADAN KEUANGAN DAERAH

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1. TIM ANGGARAN PEM RINTAH DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT DAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI

a. Tim An aran Pemerintah Daerah Pen .arah I OK 15.000.000

Pen arah II OK 13.000.000

Ketua OK 10.000.000

Wakil Ketua OK 7.500.000 OK 7.500.000 OK 6.000.000 OK 5.000.000 OK 3.000.000 OK 1.000.000

b. Tim Koordinasl dan Fasilitasi Kementerian Dalam Ne eri Esselon I OK 12.000.000

Esselon II OK 8.500.000

Esselon Ill OK 7.500.000

Esselon IV OK 3.500.000

Staf OK 2.500.000

Sidang TPTGR: Ketua 500.000

Wakil Ketua 450.000

Sekretaris 400.000

An ota 350.000

Sekretariat 300.000

3 Tena a Ahli Akuntansl Pela oran dan Asset OKP Rp 1.000.000

PENJELASAN: BELANJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Yaitu: Belanja yang dikeluarkan untuk Tim Anggaran Pernerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 dan dibentuk dengan

Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, bertugas rnenyiapkan dan

rnenjabarkan kebijakan-kebijakan Kepala Daerah dalam proses penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Dibayarkan satu kali dari proses penyusunan KUA/PPAS s.d Kesepakatan Ranperda tentang

APBD dan dari proses penyusunan KUPA/PPAS s.d P-APBD

BELANJA SIDANG TPTGR

Yaitu: Belanja yang dikeluarkan untuk tim TPTGR yang melakukan pernbahasan kasus/ temuan terhadap

permasalahan keuangan yang rnengharuskan tuntutan ganti rugi

BELANJA TENAGA AHLI AKUNTANSI PELAPORAN DAN ASSET

Yaitu: Belanja yang dikeluarkan untuk tenaga ahli akuntansi pelaporan dan asset dalarn rangka

penyusunan laporan Akuntansi Keuangan dan Asset Pernerintah Provinsi Sumatera Barat

37

Page 39: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

'

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

4. A TIM PEMBINA SAMSAT . Pengarah Org/ Triwulan Rp 2.500.000 . Ketua Umum Org/ Triwulan Rp 2.000.000 . Ketua Harian Org/ Triwulan Rp 1.500.000 . Sekretaris Org/ Triwulan Rp 1.000.000 . Anggota Org/ Triwulan Rp 750.000

- . Sekretariat Org/ Triwulan Rp 500.000 "

B Tim Teknis Operaslonal SAMSAT Link DPKD Prov. Kerjasama

Sumbar (Per triwulan) dengan BPKP

' Pengarah OB Rp 400.000 ' .

' . Sekretaris Pengarah OB Rp 375.000 . Ketua OB Rp 350.000 . Koordinator Pusat OB Rp 325.000

·1 . Koordinator UPTD OB Rp 325.000 . Anggota OB Rp 300.000

C Operasional Samsat Dalam Bentuk Perjalanan Dinas

' Petugas Super PKB OH Rp 100.000 . . Petugas Pemungut Pajak AP OH Rp 100.000 . Petugas Pendataan dan Penagihan Alat-alat Berat OH Rp 100.000 . Penugasan Khusus dalam rangka kegiatan samsat keliling OH 75% dari SPPD

selama 1 (satu) hari Dalam Daerah

. Penugasan Khusus dalam rangka kegiatan samsat keliling ' selama 2 (dua) hari:

. Peiabat Esselon Ill dan IV OH Rp 250.000 - Staf OH. Rp 200.000 . Penugasan .Khusus dalam rangka razia, pengambilan data

penyaluran BBM ke SPBU, pengawasan peredaran rokok illegal dan monev Samsat Nagari - Golongan IV OH Rp 225.000 . Golongan Ill OH Rp 185.000 . Golongan II OH Rp 175.000

. - Golongan I OH Rp 150.000

D Tim Pengelola TOH dan RTH . Ketua Org/Tw Rp 700.000 . Sekretaris Org/Tw Rp 600.000 . Koordinator Org/Tw RP 500.000 . Pelaksana Org/Tw Rp 400.000

E Tim Pengelola Keuangan Dana·Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

. Ketua Org/Smester Rp 2.500.000 . Wakil Ketua Org/Smester Ro 1.500.000

. Sekretaris Org/Smester Rp 1.500.000 . Wakil Sekretaris Org/Smester Ro 1.250.000 . Anaaota Org/Smester Rp 1.000.000 . Sekretariat Org/Smester Rp 500.000

'

38 .I

Page 40: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

'

6. SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH I

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

I ~ Honorarium Panitla Seleksi Jabatan Admlnistrasi dan Penaawas

1 Pengarah Org/Sidang Rp 300.000

2 Ketua merangkap anggota Org/Sidang Rp 250.000

3 Anggota Org/Sidang Rp 200.000

4 Sekretaris Org/Sidang Rp 200.000

- 5 Sekretariat Org/Sidang Rp 150.000

B Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

1 Ketua Org/Sidang Rp 750.000

' 2 Anggota Org/Sidang Rp 600.000 \If,

3 Sekretariat Org/Sldang Rp 350.000

4 Anggota Sekretariat Org/Sldang Rp 250.000

C Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Madya

! 1 - Ketua orang/sidang Rp. 1.500.000

2 -Anggota orang/sidang Rp. 1.200.000

3 - Sekretariat orang/sidang Rp. 600.000

4 - Anggota Sekretariat orang/sidang Rp. 400.000

D Sidang Melells Pertimbanaan Pegawai (MPP) i 1 Pengarah Org/Sidang Rp 400.000

2 Ketua merangkap anggota Org/Sidang Rp 350.000

3 Anggota Org/Sidang Rp 300.000 4 Sekretariat Org/Sidang Rp 250.000

i

E 1 Sidang Temuan Hasil Pemeriksaan Org/Sidang Rp 150.000

2 Sidang Proses izin cerai BP4 Org/Sidang Rp 100.000

3 Sidang Tim Penguji PNS Berprestasi Org/Sidang Rp 150.000

4 Sidang Verifikasi tim pindah PNS Org/Sidang Rp 150.000

F 1 Jasa Pemeriksa Berkas Kepangkatan dari BAKN OH Rp 400.000

2 Jasa pengawas ulian CPNS dari BKN OH RP 400.000 :i

G 1 Belanja Tes Pemetaan Potensi Org Rp 350.000 . 2 Belanja Uang Sidang Proses lzin Cerai (BP4) Org Rp. 150,000

H Belanja Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan PNS:

1. Belanla Beasiswa tuaas belajar D IV - Tuniamian TuQas Belaiar Dalam Provinsi Org/bulan Rp 500.000 - Tunlangan Tuoas Belaiar Luar Provinsi Org/bulan Rp 750.000 - Tuniangan Buku Org/tahun Rp 1.000.000 - Bantuan Penelitian / Penulisan Skriosi 1 kaU Ro 2.500.000

2. Belanja Beaslswa tugas belajar S1 i - Tunianoan Tuoas Belaiar Dalam Provinsi Orn/bulan Ro 500.000

- Tuniangan Tuaas Belajar Luar Provinsi Orn/bulan Ro 750.000

- TunianQan Buku Org/tahun Rp 1.000.000 - Bantuan Penelitian / Penulisan Skripsi 1 kaii Ro 4.000.000

3. BelanJa Beasiswa tugas belaiar S2 - Tunianoan Tuoas Belaiar Dalam Provinsi Oro/bu Ian RP 500.000 - Tuniangan Tugas Belajar Luar Provinsi Org/bulan Rp 750.000

39

Page 41: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5 - Tun·an an Buku Or /tahun 1.250.000

- Bantuan Penelitian / Penulisan Tesis PTN Dalam Provlnsi 1 kali 6.000.000

- Bantuan Penelitian / Penulisan Tesis PTN Luar Provinsi 1 kali 7.500.000

4. Or /bulan 500.000 Or /bulan 750.000

- Tun·an an Buku Or /tahun 1.500.000

- Bantuan Penelitian/ La oran Akhir 1 kali 10.000.000

5. Belan·a $PP dan Matrikulasi Disesuaikan

6. Tu as Bela'ar den an Sistim Cost Sharrin Disesuaikan

11 Pemberian penghargaan /hadiah Pegawai Negeri Sipil ber restasi - berprestasi I orang Rp. 25.000.000

- berprestasi II orang Rp. 20.000.000

- berprestasi Ill erang Rp. 15.000.000

- Harapan orang Rp. 10.000.000

Belanja Jasa Pengembangan Surnber Daya Aparatur Org/Hari Rp. 1.530.000 Dari Perguruan Tinggi

7. DINAS PENDIDIKAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

1 a. Jasa Proktor UNBK OH Rp. 100.000 PNS/Non PNS

2 b. Jasa Teknisi UNBK OH Rp. 100.000 PNS/Non PNS

3 Orang/ Rp. 15.000 PNS

Dokumen 4 a. OB R. 500.000 PNS

b. OB R . 1.250.000 Non PNS

5 a. OH R. 350.000 PNS b. OH R. 500.000 Non PNS

6 OJ Non PNS

- Kab. Ke . Mentawai OB Kontrak 7 Jasa La anan Administrasi Perkantoran untuk Sekolah OB Non PNS

8 Jasa Petu as Per ustakaan OB Non PNS 9 Jasa Pen awas Laboratorium/ Ben kel Praktek OB Non PNS

10 Jasa Tenaga Harian Lepas untuk Tenaga Bantu Non PNS Perencanaan/Keuan an /NonPTT - S1/D4 OB R . 2.387.000 Non PNS

11 a. Jasa Petu as Pen etikan Soal Pra U'ian Nasional OK R . 1.000.000 b. Jasa Petu as Penulis/Pen edit Soal Pra U'ian Nasional OH R. 500.000

12 Jasa Pen etikan Soal U'ian GTK ber restasi Or /Jenis R. 75.000

13 Makan Minum Siswa Kurang Marnpu Max 60 orang selama OH Rp. 50.000

Sekolah 310 hari Boardin

14 OK R .30.000.000 Utk Umroh

40

Page 42: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

2

8. DINA$ KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA

NO. URAIAN

2

Untuk Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Referal per kun·un an

a. Dr. S esialis b. Dr. Sub S esialis

Penata Anasthesi, Perawat ICU dan Perawat OK

A OPERASIONAL DINAS KESEHATAN /RSUD/RSJ

B PENEMPATAN DAN PENARIKAN DOKTER/DOKTER GIGI Gol 111) - Pen epakan/penggudangan

1) Bujangan 2) Berkeluarga tanpa anak 3) Berkeluarga dengan anak

• Pen an kutan 1) Bujangan 2) Berkeluarga tanpa anak 3) Berkeluar a dengan anak

C PENEMPATAN DAN PENARIKAN PARAMEDIS (Gol 11)

• Pengepakan/penggudangan

1) Bujangan

2) Berkeluarga tanpa anak

3) Berkeluarga dengan anak

· Pengangkutan

1) Bujangan

2) Berkeluarga tanpa anak

3) Berkeluarga dengan anak

D Dokter Jaga E Perawat/ Petugas Jaga F Koordinator Dokter Ja a

G Koordinator Perawat Jaga H Peer Konselor Napza I Penanggungjawab Radiologi

41

SATUAN

3

OB OB OB

0/K' 0/K'

0/K'

Or /Shift

4M3 12M3 20M3

4M3 12M3 20M3

3M3

9M3

15M3

3M3

9M3

15M3

Org/Shift Org/Shift 0 /Bin Org/Bln Org/ Bin Org/Bln

HARGA SATUAN

4

R 10.000.000 R 7.500.000 R 5.000.000

1.200.000 1.500.000

600.000

125.000

Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000

Rp 10.200 Rp 10.200 Rp 10.200

Rp 5.000

Rp 5.000

Rp 5.000

Rp 10.200

Rp 10.200

Rp 10.200

Rp 200.000 Rp 125.000 R 900.000 Rp 600.000 Rp 1.500.000 Rp 600.000

KET

5

Dari Provinsi ke Kab/ Kota

Dari Provinsi ke Kab/ Kota

Daerah Biasa (B) uang harian

diba ar 1 hari 1) Penempatan/ penarikan daerah

T/ST dibayarkan uang

harian 2 hari 2) Uang harian hanya utk PNS/

PTT bs

3) Suamiflstri & anak tdk diberi

uan harian

4) Penghitungan transportasi anak:

a. Usia 10th ke atas 100%

b. Usia 2th s/d 10 th 50%

Page 43: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

;

J Rujukan dari Dr Spesialis Org/Kjgn Rp 600.000

K Petugas Home Visite Org/Pasien Rp 75.000

L Narasumber Promosi Media TV OK Rp 500.000

M Penyuluh Kesehatan Jiwa

- Psikiater Org/Keg Rp 1.400.000

- Dokter Umum/psikolog/apoteker/perawatlkesmasy Org/Keg Rp 1.000.000

N Petugas Cutting Luar Kota

- Perawat Org/Keg RP 150.000

- Sopir Org/Keg Rp 100.000

0 Petugas Cutting Dalam Kota

- Perawat Org/Keg Rp 75.000

- Sopir Org/Keg RP 50.000

p Petugas lntegrasl puskesmas/puskesmas keflling

- Spesialis Jiwa Orn/Kei:i RP 350.000

- Dokter Umum Om/Keg Rp 250.000

- Perawat Org/Keg Rp 200.000

1 - :A.sisten Apoteker Org/Keo RP 200.000 '

- Sopir Org/Keg Rp 50.000

Q Komite Medik, Komite Keperawatan dan Pengawas

Intern 1) Ko mite Medik dan Ko mite Keperawatan

- Ketua Org/Bln RP 500.000

- Wakil Ketua Org/Bln Rp 400.000

- Sekretaris Org/Bln Rp 350.000

- Ketua Sub Komite Medik Ora/Bin Rp 300.000

. - Sekretaris Sub Komite Org/Bln Rp 300.000

2) Pengawas Intern - Ketua Orn/Bin Rp 500.000

- Wakil Ketua Org/Bln Rp 400.000

- Sekretaris Ora/Bin RP 350.000

- Anggota Org/Bln Rp 300.000

3) Komite Farmasi - Ketua

Org/Bln Rp 500.000

- Sekretaris Ora/Bin RP 350.000

- Anaaota Oro/Bin Rp 300.000

. 4) Komite Mutu

- Ketua Org/Bln Rp 500.000

- - Ketua Sub Komite Org/Bln Rp 400.000

- Sekretaris Org/Bln Rp 350.000

-Anaaota Org/Bln Rp 300.000

. 5) Pencegahan dan Pengendallan lnfeksl ;

l - Ketua Oro/Bin Rp 500.000

- Sekretaris Org/Bln Ro 350.000

- Anaaota Org/Bln Rp 300.000

R Pemulangan pasien/jenazah pasien tidak mampu

' 1) Luar 1

- Perawat Org/ Hari Rp 350.000

- Sooir Org/ Hari Rp 200.000

- Satpam Org/ Hari Rp 200.000

42

Page 44: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

2 Dalam Kota - Perawat Or I Hari R 75.000 - So ir Or I Hari R 50.000 - Sat am Or I Harl R 50.000

s BBM untuk Dokter Tamu - Luar Kota 40 - Dalam Kota 10

T Petugas Penyemprot/Fogging Focus Penyakit Demam hari Rp 50.000 Berdarah

u asien R 1.000.000

V 3.000

w Or I Shift R 400.000 Or I Shift R 325.000

X Honorarium Sadan Pen awas Rumah Sakit - Ketua Or I Bulan R 4.000.000 - An ota Or I Bulan R 3.000.000

Jasa Pelayanan dibayarkan sesuai dengan pola tarif Perda retribusi ·asa umum Nomor 1 Tahun 2011

Jasa Pela anan Jamkesmas, Jamkesda, Askes Sosial 40%

Jasa Obat 20%

3 Bantuan sewa rumah - Pim inan BLUD tahun 20.000.000 - Dokter s esialis tahun 20.000.000

4 Pendidik Klinik a. Penan un ·awab 150.000 b. Bimbingan (Jumlah mahasiswa x minggu) 20.000

C. BST (Jumlah mahasiswa x minggu) 20.000 d. Ujian (Jumlah mahasiswa) 20.000

5

a. Org/minggu Rp 10.000 b. Org/minggu Rp 20.000 C. Ujian Org/mhs Rp 20.000

6 a. Pelayanan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Org/Jam Rp 900.000

b. Transport di Daerah Sulit (terpencil) - Sewa Perahu mesin/ Boat/ Timpe daerah Solok Selatan pp Rp 2.500.000 - Sewa Perahu mesin/ Boat/ Timpe daerah Pasaman

Baral pp Rp 2.500.000

C. Pelayanan Dokter dan Perawat pada Tour de Singkarak Dokter Spesialis Org/etape Rp 900.000 Dokter Umum Org/etape Rp 700.000 Perawat/ paramedic Org/etape Rp 500.000

d. Jasa Tim Kesehatan Kunjungan Kenegaraan (RI I dan RI II) Dokter Spesialis Org/kegiatan Rp 1.500.000 Dokter Umum Org/kegiatan Rp 1.000.000 Perawat/paramedic Org/kegiatan Rp 500.000

43

Page 45: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

2 3 4 5 Honorarium Pengelola Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Pembangunan Gedung Negara wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pengarah OB Rp 1.500.000

Penanggungjawab OB Rp 1.250.000

Ketua OB Rp 1.000.000

Wakil Ketua OB Rp 800.000

Sekretaris OB Rp 750.000

Anggota OB Rp 750.000

' Sekretariat OB Rp 250.000

Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung Ketua OB Rp 3.000.000

b Wakil Ketua OB Rp 2.500.000

3 Anggota

f - Tim Struktur OB Rp 2.000.000 I - Tim Administrasi OB Rp 750.000

JASA PELAYANAN PENGUJIAN 1 Jasa penguji mutu konstruksi OB Rp 2.401.171

2 Jasa penguji mutu lingkungan OB Rp 2.401.171

3 Jasa surveyor dan pemetaan OB Rp 2.401.171

4 Jasa teknisi pemeliharaan alat alat laboratorium OB Rp 2.401.171

5 Jasa teknisi pemettharaan mesin,hldrolik OB Rp 2.401.171

6 Jasa teknisi bor master OB Rp 2.401.171

7 Jasa teknisi bor OB Rp 2.401. 171

8 Jasa Juru Sondir OB Rp 2.401.171

9 Jasa Teknisi Sondir OB Rp 2.401.171

JASA TEKNISI ALAT BERAT Jasa Operator dan Sopir alat berat layanan gangguan jalan OB Rp 2.289.000 dan jembatan

I 10. DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

,j'

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5 10 A Jasa Petuaas Jarinaan lrigasi Non PNS

- Jasa Penaamat Penaairan OB Rp 2.743.013

- Jasa Juru Peni:iairan OB Rp 2.692.013

- Peniaaa Pintu Air OB Rp 2.477.860

- Petugas Ooerasi Bendungan OB Rp 2.477.860

- Staf Penaamat OB Rp 2.477.860

B Jasa Petuaas Hidroloai: Non PNS • Petuaas Pos Klimatologi OB Ro 408.000

• Petuaas Pos Duaa Air (AWLR) OB Ro 375.000 • Petuaas Pos Curah Huian (ARR/MR) OB Ro 358.000

44

i

Page 46: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5 A Operasional Pengelolaan Persampahan

- Jasa Mandor/ Pengawas OH Rp 108.750

- Jasa Operator Alat Berat OH Rp 108.750

- Jasa Petugas Laboratorium OH Rp 108.750

- Jasa Operator Dump Truck OH Rp 101.500

- Jasa Operator Arm Dump Truck OH Rp 101.500

- Jasa Pembantu Operator Alat Berat OH Rp 87.000

- Jasa Mekanik/ Teknisi OH Rp 87.000

- Jasa Petugas Landfill OH Rp 87.000

- Jasa Petugas Timbangan OH Rp 87.000

- Jasa Petugas Logistik/ Gudang OH Rp 87.000

- Jasa Petugas Pemeliharaan OH Rp 87.000

B Jasa Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup

a. Ketua komisi Penilai Amdal Org/ Kali Rp. 1.000.000

b. Sekretaris Komisi Penilai Amdal Org/ Kali Rp. 750.000

C. Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal Org/ Kali Rp. 600.000

d. Angota Tim Teknis (Tim Ahli) Org/ Kali Rp. 600.000

e. Anggota Tim Teknis (lstansi/ unsur terkait) Org/ Kali Rp. 300.000

f. Anggota Sekretariat Komisi Penilai Amdal Org/ Kali Rp. 300.000

g. Anggota Komisi Penilai Amdal Org/ Kali Rp. 300.000

C Jasa Pemeriksaan UKL-PL

a. Ketua Tim Penilai Org/ Kali Rp. 450.000

b. Sekretaris Org/ Kali Rp. 400.000

C. Kepala Sekretariat Org/ Kali Rp. 350.000

d. Ahli/ Akademisi Org/ Kali Rp. 350.000

e. Anggota Tim Org/ Kali Rp. 200.000

f. Anggota Sekretariat Org/ Kali Rp. 200.000

D Jasa Validasi/ Penllaian KLHS

a. Ketua Tim Vasilidasi Org/ Kali Rp. 350.000

b. Sekretaris Org/ Kali Rp. 300.000

C. Kepala Sekretariat Org/ Kali Rp. 200.000

d. Anggota Tim Validasi Org/ Kali Rp. 150.000

e Anggota secretariat Org/ Kali Rp. 150.000

45

Page 47: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

12. SADAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

A. PENANGGULANGAN BENCANA

a. Satuan Tugas PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (PB) Sumatera Barat a) Penanggung Jawab Org/Kunjungan Rp 400.000 PNS

b) Pengawas Org/Kunjungan Rp 250.000 PNS/Non PNS

c) Manager Org/Kunjungan Rp 350.000

d) Asisten Manager Org/Kunjungan Rp 300.000

e) Unit Administrasi

- Koordinator Org/jam Rp 25.000

- Asisten Administrasi Org/jam Rp 25.000

- Asisten Keuangan Org/jam Rp 25.000

- Asisten dokumentasi Org/jam Rp 25.000

- Asisten Pelaporan Org/jam Rp 25.000

n Unit Teknis

- Supervisor Org/piket Rp 125.000 PNS

- Supervisor Org/Bulan Rp 2.350.000 Non PNS

- Operator Org/Bulan Rp 2.250.000 Non PNS

b. Honorarium Petugas Gudang Logistlk dan Peralatan Kedaruratan - Penanggungjawab OK Rp 1.500.000

- Koordinator OK Rp 1.000.000

- Petugas Teknls Gudang LOGPAL OK Rp 700.000

- Petugas Teknis Gudang (Operasional Alat Angkat) 0/B Rp 2.250.000

PENJELASAN: UNTUK PETUGAS GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN KEDARURATAN

Pelaksanaan kegiatan teknis lapangan Gudang Logistik dan Peralatan dilaksanakan al:

a. Secara rutin dan berkala setiap bulannya dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dilakukan penataan,

pembersihan, perapian, pengecekan kondisi barang logistic maupun peralatan yang ada di gudang

b. Dilakukan ketika pendistribusian logistic bantuan karena adanya permintaan ataupun pernyataan

kejadian darurat bencana alam baik oleh provinsi, kabupaten dan kota di daerah Sumatera Barat

13. INSPEKTORAT PROVINS!

No. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

A LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

a. Biaya Penelitian dan Finalisasi Konsep LHP, ND/surat peneqasan dan PHP

Org/Naskah Rp 20.000

b. Biaya Ekspose/Pemaparan Temuan Hasil Pemeriksaan Org/Kali Rp 150.000 dan rapat-rapat/ sidang lainnva

C. Biava pengetikan/oenaaandaan/pen!ilidan LHP dan PHP I Laooran Rp 50.000 d. Biava Penvusunan, Pengolahan data dan Pelaooran Orang Ro 250.000

46

Page 48: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

E

TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINT AH DAERAH

Penanggungjawab Org/Kegiatan Rp 1.000.000

Wakil Penanggungjawab Org/ Kegiatan Rp 900.000

Ketua Pelaksana Org/ Kegiatan Rp 800.000

Sekretaris Org/ Kegiatan Rp 700.000

Anggota Org/ Kegiatan Rp 600.000

TIM TEKNIS Org/ Kegiatan Rp 600.000

SEKRETARIS Org/ Kegiatan Rp 500.000

14. SADAN PENGHUBUNG

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

OPERASIONAL SADAN PENGHUBUNG

Honorarium Pegawai Tldak Tetap, dlsesuaikan dengan Org/ Bin Rp 3.110.000 standar OKI Jakarta

Uang Harian untuk petugas/ sopir yang melakukan penjemputan/ pelayanan/ pengantaran tamu atau pejabat daerah yang bertugas dengan menggunakan mobil/ kendaraan dlnas untuk daerah tu uan.

. Seputar Jakarta OH 100.000

. Tu'uan Tan eran Bandara Soeta OH 125.000

. Tu'uan Bo or, Depok, Bekasi dan Tangeran OH 150.000

Tujuan Bandung SPPD Luar Oaerah

Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah bagi Dalam

pegawai yang ditugaskan untuk wilayah Jakarta dan Belanja

sekltarnya. Perjalanan Dinas

Esselon Ill OH R 300.000 Esselon IV OH R 250.000 Stat OH R 200.000

. So ir OH R 150.000

Makan dan Minum Tamu di Jakarta:

a. Tamu Kantor OK Rp 50.000

b. Tamu Gubernur OK Rp 300.000

Pas Bandara (Soekarno Hatta) OT Rp 1.600.000 PP No.15 Tahun 2016 ttg Penerimaan negara bukan a'ak

PENJELASAN: UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP

Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pegawai pada OPD Sadan Penghubung yang

disesuaikan dg Keputusan Gubernur / sedang berproses di BKD untuk menjadi ASN

47

Page 49: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

15. Honorarium Penyelenggaraan PTSP untuk Tim Teknls . Pembina OK Rp.10.000.000,-

. Pengarah Ok Rp. 8.000.000,-

. Penanggung jawab OK Rp. 7.000.000,·

. Koordinator OK Rp. 6.000.000,-

. Sekretaris OK Rp. 5.000.000,-

. Anggota OK Rp. 4.000.000,-

16. DINAS PANGAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

1. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN a. Honorarium Petuqas Lembaqa Keuanqan Desa (LKD) OB Ro 150.000

b. Honorarium Petuqas Pendamoina OB Ro 350.000 C. Honorarium Petuqas Pemantau Harqa Pangan OB Ro 350.000

2 a. Honorarium Pengurus Kelompok Kali pertemuan Rp. 150.000

3 Sekolah Lapang Nagari Mandiri Pangan a. Upah pembuatan Lobang Tanam iobang Rp 10.000

b. Penggantian transportasi peserta bazar/ pasar rnurah OK Rp 150.000

4 Kebencanaan Sewa Pick Up (dari Gudang Bulog terdekat dengan lokasi UniUKali Rp 400.000 bencana)

5 Kegiatan Pengendalian lnflasi

a. Belanja jasa petugas lapangan pengendali inflasi OH Rp 105.000 Non PNS

b. Perjalanan Pendistribusian Bahan Pangan/ Operasi Pasar dim Kota Padang minimal 8 jam/ hari - Golongan IV OH Rp 225.000 PNS/Non PNS . Golongan Ill OH Rp 185.000 . Golonoan II OH Ro 175.000

17. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

No. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5 1 KEGIAT AN UJIAN/ PELA Tl HAN

a. Assesor Praktek Uiian Nasional OK Rp. 1.000.000

b. Pengawas Uiian Nasional OK Ro. 150.000 C. Honorarium lnstruktur OJ Ro. 85.000 d. Honorarium Petugas Asrama dan Juru Masak HOK Ro. 40.000 e. Honorarium Petuoas Laboratorium/Laoanqan HOK Ro 45.000

f' Honorarium Widvaiswara Daerah OJP Ro 200.000 Disamakan dg

diklat prov

Q, Honorarium Widvaiswara Pusat OJP Ro 300.000 Disamakan dg

diklat prov

48

Page 50: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

18. DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

A PETUGAS CHECK POINT (Non PNS) Ro 2.122.576

B PELA YANAN 18 (Non PNS) 1. Jasa Pelaksanaan IB Pelayanan Rp 30.000

2. Jasa Pelavanan PKB Pelayanan Ro 25.000

3. Jasa Pelaksanaan ATR Ekor Ro 25.000

4. Jasa Pelaksanaan Sinkronisasi IB Ekor Ro 25.000

5. Seleksi Resioien TE Ekor Ro 35.000

6. Jasa Tranter Embrio TE Ekor Ro 300.000

- Penerbitan SKLB Ekor RP 200.000

- Penerbitan SKPT Dokumen Ro 500.000

C PETUGAS PDSR (Participatory Disease Survaylance and Response) Non PNS - Petugas tindak medic dan jaga PDSR Org/ Bulan Rp 2.122.576

- Petugas Pengumpul/pengolah data encoder Org/ Bulan Rp 500.000

D PENGOLAHAN KOMPOS DAN ALSINT AN

- Upah Penoolah Komoos Jerami HOK/Ha Ro 35.000

- Uoah Pembuatan Alsintan Unit Rp 250.000

E - Penauii Laboratorium (keswan, kesmavet) samoel Ro 50.000 Non PNS - Jasa oetuaas Channel Bov ekor/hari Ro 20.000 Non PNS

F 1. Biaya pelaporan isikhnas id kasus Rp 15.000 2. Penggantian Transportasi Petugas lapangan

hari /Pengumpul data (NVS) Peternakan dan keswan Rp 75,000 kab/kota

G Honorarium dan Jasa Lain 1. Honorarium narasumber sosialisasi ke sekolah dan

OK Rp 250.000,- PNS/Non PNS masvarakat

2. Jasa petuoas kandano di UPTD BPPMT 08 Rp 2.122.576,-3. Jasa petuoas kandano di UPTD BIB 08 Rp 2.122.576,-4. Jasa petugas kandang di kawasan agrowisata lubuk OB Rp 2.122.576,-

minturun 5. Jasa oetuoas medis dirumah sakit hewan 08 RP 2.122.576,-6. Jasa oetugas paramedis di RSH 08 Rp 2.122.576,-7. Jasa Penyemprotan Desinfektan/ lnsektisida liter Rp 25.000,- PNS & Non PNS

8. Jasa Vaksinasi PNS dan Non PNS - Hewan kecil ekor Rp 15.000,-- Hewan besar ekor Rp 25.000,-

9. Jasa pengambilan darah PNS dan Non PNS - Hewan kecil ekor Rp 15.000,-- Hewan besar ekor Rp 20.000,-

49

Page 51: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

19. DINAS KEH UT ANAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1. .

a. PERLINOUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Honorarium petugas penjagaan Posko/Uji Petik OH Rp 50.000

Honorarium Penyelesaian Perkara oleh PPNS Kasus Rp 500.000

Honorarium petugas penQuii / pengukuran Barang Bukti M3 Rp 25.000 .

Bonakar muat Barana Bukti M3 RP 100.000

Pemeliharaan Senjata Api Unit Rp 150.000

Pengurusan buku PAS Senjata Api Buah Rp 100.000

Pengurusan KTA / SIM Senjata Api Buah Rp 100.000

Pemukul Api Unit Rp 150.000

Petuaas Psikotes Seniata Aoi Ora RP 250.000

Pelatih Menembak Org Rp 250.000

b. PLANOLOGIKEHUTANAN Uoah Buruh rekonstruksi/tata batas OH Rp 100.000

Bahan makanan buruh rekonstruksi/tata batas OH Rp 50.000

Pembuatan peta tematik manual OL Rp 230.000

Pembuatan oeta diaital · lsi !aver/ tema dalam peta OL Ro 480.000

• lsi lengkap OL Rp 880.000

Penggandaan peta digital Lembar Rp 100.000

Kompilasi data, pengolahan data, penyusunan draft, juklak OJ Rp 30.000 dan renca.na operasi

'4.""

c. PETUGAS POLISI VETERINER DI RPH (Non PNS)

• Honorarium Petuaas RPH (Polisi Veteriner) 08 Rp 300.000

KONSERVASI DAN REHABILITASI HUTAN/ d. PERBENIHAN

- Uoah pembuatan bedena tabur/ semai m2 Ro 1.450

- Upah penaisian oolibaa kantong Rp 35

- Uoah oenyemaian benih m2 Rp 4.500

- Uoah oenanaman/ penyapihan/ penvulaman bibit ke media batana Ro 25

- Upah bongkar/ muat bibit batang Rp 25

- Upah pembuatan lobang tanam, larikan, jalur, piringan, penanaman dan pendangiran tanaman OH Ro 50.000

- Upah pemasanaan aiir/ broniong tanaman OH Ro 50.000

50

Page 52: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

20. DINA$ KELAUT AN DAN PERI KANAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1. OPERASIONAL PENGAWASAN $UMBER DAYA PESISIR & KELAUTAN

A Pengawasan di Laut Uana Saku Nahkoda OH Rp 200.000 Uana Saku KKM OH Ro 200.000 Uana Saku Koordinator Pusdal OH Ro 200.000

- Uana Saku Pol Air TNI AL OH Rp 200.000 Uana PPNS/ Penaawas Perikanan OH Rp 200.000 Uana Saku ABK OH Rp 200.000

8 Penaawasan Perairan Umum Uana Saku PPNS/ Penaawas Perikanan OH Rp 150.000 Uana Saku Pol Air/ Polda OH Ro 150.000 Uana Saku Petuaas Kab/ UPPU OH Ro 150.000

C BBM·UPTD Sikakap Ur Rp 7.000 Tdk ada SPBU

2. Penaumoulan Data oleh Petugas Kabupaten/ Kota Penggantian Transportasi Petugas Lapangan Pengumpul Data pp Rp 75.000 Kab/Kota

3. Transoortasi Peserta Pelatihan Kaoal Mini Long Line

Penggantian Transportasi Peserta Pelatihan pp Rp 400.000 di Perairan Mentawai

4. Jasa Petuaas a. Awak Buah Kapa! (ABK) Kapal Pengawas Perikanan OB Rp 2.477.860 b. Operator Docking Kapal OB Rp 2.477.860 C. Operator Pabrik Es OB Rp 2.477.860 d. Petugas Lapangan Penjaga Kawasan Konservasi Daerah 08 Rp 2.477.860 e. Petugas Pengumpul Data Produksi OB Rp 2.477.860

5. Lomba Masak lkan - Chief Pendemo Masak OH Rp 500.000

21. DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR

HARGA NO. URAIAN SATUAN SATUAN KET 1 2 3 4 5

I Transportasi Komandan pada Satpol PP :

a. Komandan Pleton OB Rp 300.000 b. Komandan Petuaas Tindak Internal (PTI) OB Rp 275.000 C. Komandan Regu OB Rp 250.000

51

Page 53: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

22. DINAS PERHUBUNGAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

ANALISA TUGAS, OPERASIONAL DI BIM dan RAZIA KENDARAAN

a. Laooran lenokao hasil oenoawasan obiek/fasl Rp 75.000

b. Pemaoaran hasil oenoawasan seksi/keg Rp 20.000

C. Pengolahan data objek/fasl Ro 150.000

d. Peningkatan kemampuan pemberdayaan SOM perhubungan udara dari Ditjen Perhubungan Udara

e. Pusdiklat Perhubunaan Udara Eksekutif

f. Balai Diklat Penerbangan Medan a. Balai Diklat Penerbangan Curug

1 l lnstruktur -Gol IV ora/hari Ro 500.000

-Gol 111 ora/hari Ro 400.000

2) Bahan materi - Buku acuan buah Ro 400.000

- Video CD topik ajar buah Rp 250.000

- Transoaran buah Rp 100.000

3) Fasilitas kesehatan instruktur

- Golonaan IV org/hari Rp 150.000

- Golonaan Ill on::i/hari Ro 100.000

h. Penqukuran Koordinat Titik Rp 100.000

i. Penoukuran Kemirinqan Titik Ro 100.000

i. Penaukuran Ketinaaian Titik Rp 100.000

k. Pembuatan Peta Aero ... Lembar Rp 250.000

I. Penaaandaan Peta Lembar Rp 25.000

m. Rekomendasi Tarif PNP Udara Sektor Rp 10.000

n. Penoukuran Bandara/ Seaoort Lokasi Rp 2.000.000

o. T eriemahan Dokumen Udara Lembar Rp 25.000 50% dari Uang

Penugasan instansi terkait dalam Raz[~Kendaraan Harian

p. Perjalanan Bermotor dan Pengawasan Angkutan Barang dan Orang Dinas Dalam

Daerah

a. Biava Surveyor - Load Factor (LF) Penumoana Bus Umum Oshift Rp 100.000 PNS/Non PNS

- Traffic Countina (TC)/ Volume Lalulintas Oshift Ro 100.000 PNS/Non PNS

52

Page 54: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

23. DINA$ KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

1 KOMISI INFORMASI

a. Honorarium Penanganan Sidang Dalarn KOMIS!

INFORMASI

• Ketua OK 500.000

• An ota Ma'elis OK 400.000

- Mediator OK R 400.000

• Panitera OK 300.000

- Panitera Pen anti OK 250.000

- Cameramen OK 200.000

b. Honorarium Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kegiatan Rp 3.500.000

Anggota Komisi lnformasi

c. Honorarium Komisi lnformasi

- Ketua OB 7.000.000

• An ota OB 6.500.000

• Sekretariat OB R 6.000.000

Jasa Tenaga Teknologi lnformatika

a. Software Pro rammer:

1 Aplication Security OB Rp 4.500.000

2) Web Programmer OB Rp 4.500.000

3) Mobile Programer OB Rp 4.500.000

b. Inspector: 1 Network Adminitrator OB Rp 4.500.000

2) Routing and Traffic Control OB Rp 4.500.000

3) T eknis Field Support OB Rp 4.500.000

C. 08 R 3.800.000

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1 Honor BPSK Kab/Kota

A Majelis BPSK Ketua Orang/bu Ian Rp 1.750.000,-

Wakil Ketua Orang/bu Ian Rp 1.500.000,-

Anggota Orang/bulan Rp 1.250.000,-

B Sekretariat Ketua Orang/bu Ian Rp 750.000,-

Anggota Orang/bu Ian Rp 500.000,-

2 Transport Majells dan Panitera BPSK Kab/kota Orang/kasus Rp 300.000,-

53

Page 55: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

23. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

1 KOMISI INFORMASI a. Honorarium Penanganan Sidang Dalam KOMISI

INFORMASI

- Ketua OK Rp 500.000

- Anaaota Maielis OK RP 400.000

- Mediator OK RP 400.000

- Panitera OK RP 300.000

- Panitera Penooanti OK RD 250.000

- Cameramen OK RP 200.000

b. Honorarium Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kegiatan Rp 3.500.000 Anggota Komisi lnformasi

C. Honorarium Komisi lnformasi

- Ketua OB RD 7.000.000

- Anooota OB Ro 6.500.000

- Sekretariat OB Ro 6.000.000

Jasa Tenaga Teknologi lnformatika a. Software Programmer :

1) Aplication Security OB Rp 4.500.000 2) Web Programmer OB Rp 4.500.000 3) Mobile Programer OB Rp 4.500.000

b. Inspector: 1) Network Adminitrator OB Rp 4.500.000 2) Routing and Traffic Control OB Rp 4.500.000 3) Teknis Field Support OB Rp 4.500.000

c. IT Support Management OB Ro 3.800.000

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5 1 Honor BPSK Kab/Kota

A Majelis BPSK Ketua Orang/bu Ian Rp 1.750.000,-Wakil Ketua Orang/bulan Rp 1.500.000,-Anggota Orang/bu Ian Rp 1.250.000,-

B Sekretariat Ketua Orang/bulan Rp 750.000,-Anggota Orang/bulan Rp 500.000,-

2 Transport Majelis dan Panitera BPSK Kab/kota Orang/kasus Rp 300.000,-

53

Page 56: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

f5, DINAS KEBUDAYAAN

JO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

I PEKAN BUDAYA, SENI DAN PEMBANGUNAN SUMBAR

a. Penampilan Musik dan Tari Massal a. Komposer orang Rp 3.500.000

i b. Ass. Komposer orang Rp 1.200.000 r

l c. Koreografer orang Rp 3.500.000 l d. Ass. Koreografer orang Rp 1.200.000 I

e. Artisitik orang Rp 500.000

f. Artis orang Rp 300.000 ! g. Perlengkapan orang Rp 250.000 i

b. PawaiBudaya a. Penanggungjawab Pawai orang Rp 500.000

b. Koordinator Pawai orang Rp 400.000

c. Wakil Koordinator orang Rp 300.000

l d. Sekretariat orang Rp 200.000 I e. LO Kontingen orang Rp 150.000 I I I

i c. Pameran I - Kurator Pameran orang Rp 600.000 r '3 Honorarium Juri OH Rp 1.250.000

14 Penulis Buku kebudayaan 1 Jasa penulis buku buku/orang Rp 10.000.000

2 Jasa penulis buku dengan tim tim/buku Rp 20.000.000

26. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

1. PEMANDU PAMERAN Kali Rp 50.000

2. a. KEARSIPAN Pemilahan Arsip dan Non Arsip ML Rp 9.000 Pemisahan dan Pemberkasan Arsip bertdentitas/Non ldentitas berkas Rp 300

Mendiskripsi Arsip berkas Rp 200 Koreksi/MeneHti Arsip berkas Rp 300

Manuver Fishies dan Fisik Arsip· berkas Rp 200 Membongkar Arsip dan Muat Arsip dos Rp 150

Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/Statis Tekstual Non berkas Rp 1.600

Bahasa Indonesia Labelisasi Boks Arsip boks .RP 600

I Menilai Arsip Untuk Penyusutan, Laminasi boks Rp 600 Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaan Arsip dan Daftar lembar Rp 300

I

I lnventarisasi Arsip

Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan 10 menit Rp 25.000

54

Page 57: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Proses Alih Media Arsip Film ke Video 400 ft Rp 200.000

Proses Alih Media Arsip Video ke VCD disk Rp 150.000

Reel/1200

Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm ekspose Rp 350.000

Alih Media Arsip ke Foto Digital record Rp 2.500

Alih Media ke Negatif Foto ekspose Rp 15.000

Pembimbing Praktek ojp Rp 75.000

b. PENGOLAHAN NASKAH KUNO

Penulisan Draft Naskah Kuno lembar Rp 5.000

Editing Draft Naskah Kuno lembar Rp 10.000

Penjilidan dan Pencetakan lembar Rp 50.000

Terjemahan Naskah Kuno lembar Rp 50.000

27. SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

Honorarium Kelitban an A Honorarium Dewan Riset Daerah 0/rekomendasi Rp 350.000,-

B Honor Dewan Juri Pusat Lomba lnovasi Teknologi

- eselon II 0/Paket Rp 2.500.000,-

- Eselon Ill 0/Paket Rp 1,500,000,-

C Biaya Hidup (Akomodasi dan Konsumsi lnovator Magang ke 0/81 Rp 3.000.000,-lnkubator Pus itek, Techno ark

D Publikasi/Artikel jurnal tidak terakreditasi nasional OA Rp 750.000,-

E Publikasi/Artikel jurnal terakreditasi nasional OA Rp 1.500.000,-

F Publikasl/Artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks OA Rp 2.500.000,-

H Publikasi/Artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks OA Rp 5.000.000,-

Hibah Riset Riset Rp 75.000.000,-

J Perumus Tim riview Naskah akademis 0/Naskah Rp 500.000,-

28. SADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

2 3 4 5

Satuan Biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku ada Lemba a Administrasi Ne ara

Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat Pimpinan, Teknis dan

A Fungsional

Honor Widyaiswara Daerah/ Ten~ga Pengajar Daerah ojp Rp 200.000

Honor Widyaiswara PusaUTenaga Pengajar PusaU

F asilitator Pusat ojp Rp 300.000

Honor fasilitator Out Bond org/kegiatan Rp 2.000.000

Konselor/ coach/ mentor , Oj Rp 200.000 Widyaiswara

Fasilitator dan Penguji Oj Rp 100.000 Struktural

Honorarium Narasumber/ Penceramah Oj Rp 500.000

Honorarium Keynote Speaker Oj Rp 1.500.000

55

Page 58: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Honorarium Evaluator Pusat Oj Rp 150.000

Honorarium Narasumber BM Esselon II Oj Rp 750.000

Honorarium Narasumber BM Esselon Ill Oj Rp 500.000

Honorarium Narasumber/ Pembicara Khusus Oj Rp 750.000

Honorarium Penguji Pusat OJP Rp 300.000

Honorarium Pengasuhan/ Caraka Pelatihan Dasar Paket Rp 2.100.000

Honorarium Pelayanan Tindakan Medik dan Penjagaan :

1) Jasa Med is - Diklat Teknis/ Fungsional < 6 hari Kelas Rp 400.000

- Diklat Teknis/ Fungsional 7-14 hari Kelas Rp 600.000

- Diklat Teknis/ Fungsional 15-21 hari Kelas Rp 1.000.000

- Diklat Prajabatan Gol 11 dan Gol 111 Kelas Rp 1.000.000

- Diklat Kepemimpinan Tk.111 dan IV Kelas Rp 1.500.000

2) Jasa Para Medis - Diklat Teknis/ Fungsional < 6 hari Kelas Rp 300.000

- Diklat Teknis/ Fungsional 7 -14 hari Kelas Rp 400.000

- Diklat Teknis/ Fungsional 15-21 hari Kelas Rp 600.000

- Diklat Prajabatan Gol 11 dan Gol 111 Kelas Rp 600.000

- Diklat Kepemimpinan Tk.111 dan IV Kelas Rp 800.000

3) Pengadaan Obat-obatan - Diklat < 6 hari Paket Rp 300.000

- Diklat 7 -14 hari Paket Rp 450.000

- Diklat 15-21 hari Paket Rp 600.000

- Diklat > 21 hari Paket Rp 1.000.000

B Kontribusi Diklat:

- Diklat PIM TK Ill Orang Rp 22.125.000

- Diklat PIM TK IV Orano Ro 20.230.000

- Diklat Prajabatan/ Latsar Gol 1, Gol II dan Gol 111 Orang Rp 9.296.000

- Diklat Pajabatan K1 dan K2 Orang Rp 2.242.000

C Biaya Diklat Kontribusi:

- Seminar KIT Peseta Org Rp 100.000

- Reward Peserta terbaik Diklat Oro Ro 200.000

- Cetak Sertifikat dan Mao set Rp 50.000

- Baiu Olahraga (LPJ) lembar Rp 100.000

- Training+Baiu Olahraqa (LPJ) set Rp 185.000

- Training+Baiu Olahraqa (Diklat PIM) set Rp 300.000

- JakeUJas Alumni Diklat PIM lembar Ro 425.000

- Sewa Bus BM ke Luar Provinsi (40) seat Hari Rp 4.000.000

- Sewa Mini Bus BM ke Luar Provinsi (15) seat Hari Ro 2.000.000

- Kontribusi Keriasema Pe/atihan UI Paket/20 ora Ro 87 .500.000

- Biaya Penambahan Peserta Orang Rp 4.000.000

2. Jasa Kontrol Mutu Penyelenggaraan DiklaU Penyusunan Statistik dan Alumni Diktat

- Pembina/ Penaarah/ Manajemen OK Rp 300.000

- Jasa Pengendalian Dokumen OK Ro 250.000

- Jasa Pengolahan Data OK Ro 250.000

56

Page 59: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

3. Biaya Penggantian Modul

- Modul Pelatihan Teknis Set Rp 250.000

- Modul Prajab Set Ro 60.000

- Modul Latsar Set Rp 100.000

- Modul Pelatihan Fungsional Set Ro 650.000

- Modul Pembentukan P2UPD Modul Ro 300.000

- Modul Pelatihan Perlindungan Masyarakat Moduf Rp 300.000

- Modul Pengawas Lingkungan Hidup Set Rp 600.000

- Modul PIM Mendagri Madu! Rp 300.000

4. Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi

A Jasa Narasumber Pusat - Esselon I Oi Rp 1.400.000

- Esselon II Oi Rp 1.000.000

- Esselon Ill Qj Rp 900.000

B Jasa Narasumber Daerah

- Esselon I Oi RP 1.200.000

- Esselon II Oi Rp 750.000

- Esselon Ill Oj Ro 500.000

C Jasa Assesor/ Penguji dan Admin

- Assesor Pusat Oj Rp 750.000

- Assesor Daerah Oj Rp 500.000

- Administrator Pusat Oj Rp 300.000

- Administrator Daerah Oj Rp 250.000

d Jasa Tim Komite Peniamin Mutu Penvelenaaaraan Diklat - Ketua OK Rp 1.500.000

- Sekretaris OK Rp 750.000

- Anggota OK Rp 500.000

29. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK ,KB, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO. URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KET

1 2 3 4 5

1 Honor Administrator Database Kependudukan OB Rp. 500,000,-

2 Honor Penyusun Buku Grand Design Kependudukan

A Honor Tim Penyusun - Pelindung OP Rp. 15.000.000,-. Pengarah OP Rp. 15.000.000,-

B Penyusun . Ketua OP Rp. 7 .500.000,-. Wakil Ketua OP Rp. 5.000.000,-. Sekretaris OP Rp. 4.000.000,-. Anggota OP Ro. 3.500.000,-. Sekretariat OP Rp. 1.000.000,-

C Pengolah Data . Anggota OP Rp. 1.500.000,-

D Editor . Anggota OP Rp. 1.000.000,-

3 Jasa Pemindahan/Pengangkutan Barang Kali Rp. 500.000,-

57

Page 60: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

j

I I I

30. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

A.

1 Honor Petugas Operator Telepon Sahabat Anak OB Rp. 2.622.082 Kontrak

(TESA) 129 Perorangan

3 Honorarium Anggota Satgas PPA OB Rp. 2.622.082 Kontrak Perorangan

!

1 4

Belanja Petugas Jaga Rumah Perlindungan OB Rp. 2.398.235 Kontrak Perempuan dan Anak Perorangan

B Honorarium Tenaga Ahli Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1 Honorarium Psikolog Org/Pelayanan Rp. 200.000

2 Honorarium Rohaniawan Pelayanan Org/Pelayanan Rp. 300.000

3 Honorarium Bidan/Perawat Org/Pelayanan Rp. 125.000

4 Honorarium Pengacara/Pendamping Bantuan Hukum Org/Pelayanan Rp. 7.500.000

31. DINAS SOSIAL

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5 1 Uang Jajan Klien

- Anak Asuh OH Rp 5000,-- Siswa Ketrampilan OH Rp 3000,-- Jompo/Grahita OH Rp 3000,-- Netra OH Rp 4000,-

2 Blaya Pemulangan dan Pemanggilan Klien

A Dalam Daerah - Pemulangan OK Rp 100.000,-- Pemanggilan OK Rp 100.000,-

B Luar Daerah - Pemulangan OK Rp 400.000,-

C Biaya Berobat • Biaya Kamar Klas Ill OH Rp 50.000,-- T ebus Resep org/resep Rp 100.000,-• Biaya Jasa Dokter (Rawat lnap) OH Rp 150.000,-

3 A Biaya Penguburan klien di Panti · Penggalian Kuburan Klien Rp 850.000,-- Papan Lahat Klien Rp 250.000,-- Biaya Pemandian Klien Rp 100.000,-· Kain Kafan Lengkap Klien Rp 300.000,-

B Biaya Penguburan klien di daerah asal Klien

- Kain kafan lengkap Klien Rp 300.000,-- Biaya Pemandian Klien Rp 100.000,-• Biaya BBM Kendaraan Pengantar Klien Rp 300.000,-• Biaya Pengantar dan Pendamping Klien Rp 300.000,-

58

Page 61: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

4 Biaya Klien dan Petugas - Uang jajan klien lansia OH Rp 3.000,-

- Jasa pendamping lansia dalam perawatan OH Rp 65.000,-

- Jasa tenaga medis OH Rp 250.000,-

- Jasa tukang urut Org Rp 15.000,-

- Petugas Asrama OK Rp 200.000,- PNS

- uang saku rekreasi OK Rp 25.000,-

5 Petugas gudang - Jasa petugas gudang bencana OB Rp 2,387,988,-

6 Praktek lndustrl Lapangan Anak Asuh

Biaya praktek industri dalam provinsi 08 Rp 1,500,000,-

- sewa pemondokan selama 4 bulan

7 Kebutuhan Makan Klien Panti OS/OH Rp 35.000,-

32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO. URAIAN SATUAN HARGA KET SATUAN

1 2 3 4 5

A PEMERIKSAAN KESEHAT AN KERJA 1. Pemeriksaan daya dengar/ audiometri OK Rp 16.000

2. Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin/ Urine Rutin OK Rp 20.000

3. Pemeriksaan Kandungan Logam dalam Darah/Urine OK Rp 60.000

4. Pemeriksaan Kesehatan Umum OK Rp 12.000

5. Pemeriksaan Fungsi Paru/ Spirometri, Fungsi OK Rp 16.000 Jantung/EKG

6. Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan (Visus) dan Buta OK Rp 8.000 Warna

7. Pemeriksaan Laboratorium Kimia Darah (HBS Ag, Anti OK Rp 20.000 HBS, Cholinesterase)

8. Uji Kelelahan Kerja OK Rp 20.000 9. Pengukuran Antropometri Tenaga Kerja dan Rekomendasi

Alat dan Sarana Kerja OK Rp 20.000

10. Pemeriksaan Getaran Lengan Tangan (Hand Arm) dan OK Rp 40.000 Seluruh Tubuh (Whole Body)

11. Pengukuran Daya Kerja Fisik dan Pemeriksaan Kesegaran Jasmani

OK Rp 20.000

12. Pemeriksaan Cholesterol/ Urine Lengkap OK Rp 6.000 13. Pemeriksaan Asam Urat OK Rp 6.800 14. Pemeriksaan Hemoglobin OK Rp 4.000 15. ObseNasi Ergonomi OK Rp 400.000

a

8 PENGUJIAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN

1. Pengupan Kebisingan, Getaran Mesin/ Lingkungan, OK Rp 40.000 Keceoatan /Laiu alir Gas

2. Pengujian lntensitas Penerangan/ Arah Angin/ Kecepatan Angin

OK Rp 20.000

3. Pengujian lklim Kerja (Panas) OK Rp 30.000 4. Pengujian Suhu/ Kelembaban/ Radiasi Matahari OK Rp 28.000 5. Pengujian Vibrasi Lingkungan OK Rp 120.000 6. Pengujian Titik Koordinat Sampling OK Rp 6.000

59

Page 62: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

C PENGUJIAN FAKTOR KIMIA LINGKUNGAN

* Lingkungan Kerja, Emisi dan Ambient 1. Pengambilan sampel dan analisa debu, kadar debu total

lingkungan perorangan ** Kadar debu total lingkungan OK Rp 43.600

** Debu Total Perorangan OK Rp 40.000

2. Gas Co, CL2, CO2, 02, HC OK Rp 60.000

3. Gas Metan, H2S, N02, Ozon (03), S02, HF, PM 10, PM OK Rp 43.600 2 5, Amoniak, Penauiian Ooasitas

4. Pengujian Timbal (Pb) OK Rp 30.000

5. Pengujian Medan Magnit, Medan Listrik, Radiasi Ultraviolet OK Rp 40.000

6. Pengujian Pemetaan Kebisingan (noise Mapping OK Rp 800.000

D Biaya Pemeriksaan Glzi Kerja

1. Pemeriksaan pola konsumsi makanan dan rekomendasi OK Rp 120.000 asupan sesuai denQan beban keria

2. Pemeriksaan Kalori Makanani Kalorimetri OK Rp 60.000

E KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BLK KETENAGAKERJAAN

1. Honor Tenaga Ahli/ instruktur

• Jurusan Las Listrik OJP Rp 35.000

- Jurusan Sepeda motor OJP Rp 35.000

- Jurusan Menjahit OJP Rp 35.000

• Jurusan Bangunan OJP Rp 35.000

· Jurusan Teknisi HP OJP Rp 35.000

• Jurusan Teknik Pendinginan OJP Rp 35.000

- Jurusan Sepeda Motor OJP Rp 35.000

• Jurusan Sepeda Motor OJP Rp 35.000

- Jurusan Sepeda Motor OJP Rp 35.000

2. • Honor lnstruktur Kewirausahaan OJP Rp 50.000

• Honor FMD OJP Rp 35.000

• Honor motivasi Kerja OJP Rp 35.000

· Honor Kesehatan dan Keselamatan Kerja OJP Rp 35.000

• Honor Pengawas Magang /OJT OB Rp 300.000

• Transport Siswa OH Rp 20.000

• Transport Magang Siswa OH Rp 20.000

3. Honorarium Dewan Pengupahan Daerah

Ketua OB Rp 1.500.000

Wakil OB Rp 1.250.000

Sekretaris OB Rp 1.000.000

Anggota OB Rp 1.000.000

Sekretariat OB Rp 750.000

60

Page 63: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

33. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO. URAIAN SATUAN HARGA SA TUAN KET

1 2 3 4 5

1 KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

a. Honorarium Pelatih Paskibraka Tk. Provinsi OH Ro 250.000

b. Honorarium Pasukan 45 OH Ro 100.000

C. Honorarium Pembina OH Ro 250.000

d. Honorarium asisten Pelatih Paskibraka Tk. Provinsi OH Ro 150.000

e. PPLP dan PPLM

1. Pembina OB Ro 750.000

2. Pengarah 08 Ro 750.000

3. Penanaa.ungjawab OB Ro 1.000.000

4. Ketua Pelaksana 08 Ro 950.000

5. Ketatausahaan

a. Sekretariat OB Ro 650.000

b. Anooota 08 Ro 600.000

6. Penaurus Asrama

a. Keoala Asrama OB Ro 2.500.000

b. Pengawas OB Ro 900.000

C. Petugas Medis dan Para Medis OB Ro 900.000

d. Psvkologi/8K OB Ro 900.000 •'

e. AhliGizi OB Ro 900.000

7. Pelatih

a. Koordinator Pelatih OB Ro 900.000

b. Pelatih OB Ro 4.000.000

C. Asisten Pelatih OB Ro 3.000.000

d. Konsultan Fisik OB Ro 2.500.000

8. Akademik

a. Pembina OB Ro 750.000

b. Penanaaunoiawab OB Re 600.000

C. Penourus 08 Ro 600.000

d. Guru Mata Pelaiaran 08 Ro 500.000

e. Petugas Mushalla 08 Ro 500.000

f. Penoawas Siswa OB Ro 500.000

9. Uana Saku AtliU Siswa OB Ro 500.000

10. Konsumsi PPLP/PPLM OH Ro 75.000

11. Suplemen PPLP/PPLM 08 Ro 200.000

12. Uang Sekolah/ SPP Atlit OB Ro 100.000

13. Asuransi Atlit OB Ro 50.000

61

Page 64: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT...l .BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang

' .r

2

3

4 A

B

TC POPWIL/ TCPOPNAS/ TC POMWIL/ TC POMNAS/ TC KEJURNAS/ TC PEPARPELNAS/ TC PEPARNAS/ TC INVITASI/ TC FESTIVAL/ TC LOMBA/ TC PORNAS SOINA

1. Jasa Narasumber/lnstruktur/ Pelatih

2. Uang Saku Peserta

3. Jasa Pengawas

POPWIL/ POPNAS/ POMWIL/ POMNAS/ KEJURNAS/ PEPARPELNAS/ PEPARNAS/ FESTIVAL/ LOMBA/ PORNAS SOINA/ UJI COBA 1. Pembina 2. Pengarah 3. Penanggungjawab 4. Ketua Kontingen 5. Sekretaris 6. Bendahara 7. Official 8. Pelatih 9. Tenaga Medis 10. Tenaga Hum as/ Peliputan 11. Atlit 12. Asuransi Kontingen

KEJURNAS/ INVITASI/FESTIVAL/ LOMBA/ UJI COBA TINGKA T REGIONAL/ NASIONAL 1. Ketua Kontingen 2. Official 3. Pelatih 4. Atlit 5. Asuransi Kontingen

Uji Coba Dalam Provinsi 1. Official 2. Pelatih 3. Atlit 4. Asuransi Kontingen

62

OH Rp 250.000

OH Rp 100.000

OH Rp 150.000

Keg Rp 1.000.000 Keg Rp 1.000.000 Keg Rp 1.500.000 OH Rp 300.000 OH Rp 250.000 OH Rp 250.000 OH Rp 500.000 OH Rp 600.000

OH Rp 250.000 OH Rp 250.000 OH Rp 400.000 Org Rp 50.000

OH Rp 650.000 OH Rp 500.000 OH Rp 600.000 OH Rp 400.000 Org Rp 50.000

OH Rp 300.000 OH Rp 400.000 OH Rp 100.000 Org Rp 50.000

UMATERA

l~ -PRA)'-1'11fc