Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
!n ---
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBER}IUR SUMATERA UTARANOMOR ?} TAIIUN 2011
TENTANG
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAII URAIAFI TUGAS
TIIIIT PELAKSANA TEKMS PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI
BELAWAN-DELIN PUSAT KAJIAN EKOLOGI PESISIR DAN LAUTO PENGELOLAAhIKUALITAS AIR DANAU TOBA PADA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROYINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 3l ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008, Rincian Uraian Tugas UPT dan Pembentukan UPT
Badan diatur dengan Peraturan Gubemur;
bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan untuk
melindungi sumber daya pesisir dan kelautan serta meningkatkan kualitas air
di Sungai Belawan-Deli, Danau Toba perlu dibentuk UPT;
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 0l6l4492lsj tanggal
15 Desember 2010 tentan Persetujuan Pembentukan UPT Badan Lingkungan
Hidup Pr<lvinsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir
Dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba pada Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utna;
Undang'Undang Nomor 24 Tahvn 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
: 1.
b.
c.
d.
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Republik lndonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor a389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahgn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahttn20A4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rcrrtang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tefiang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 25);
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34a\;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia
Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}rlurrr 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentarrg Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Stnrktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor al9D;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 416l);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a5%);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggrrngiawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaftuln Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 &ntartg Pembagian Urusan
Pemerintahan arfiara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);
Z2.Peratwan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a74D;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesiaNomor 4816);
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003
tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh
Air Permukaan;
25.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003
tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada
Sumber Air;
26.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ll2 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
2T.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahan 2003
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara
Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau
Sumber Air;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera lJtaruTahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
30. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau
Toba di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 Nomor l);
31. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utar:a (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);
32, Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utaru Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Gubemur Nomor 3l Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Suamtera Utara Tahun 2010 Nomor 3);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS,
FI.JNGSI DAN URAIAN TUGAS LINIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KUALITAS AIR SLINGAI BELAWAN-DELI, PUSAT
KAJIAN EKOLOGI PESISIR DAN LAUT, PENGELOLAAN KUALITAS
AIR DANAU TOBA PADA BADAN LINGKLTNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA UTAIL{.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaftmn urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan fugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjufirya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera IJtara sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah dan satuan;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utar+ disebut Sekdaprovsu;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus un$an pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atauPerangkat Pusat Daerah;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
pemerintah kepada
pemerintah provinsi kepada kabupatenlkota dan/atau desa serta
kabupaten&ota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertenfu;
danlataa desa dari
dari pemerintah
12. Kebijakan Daerah adalah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam
melakukan kegiatan;
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas untuk mendukung melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang m€mpunyai wilayah
kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/I(ota yang selanjutnya disebut UPT;
15. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai
Belawan-Deli, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kajian Ekotogi Pesisir dan Laut, dan Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
16. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah vpaya sistematis dan terpadu yang
dilalcukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawas an, dxrpenegakan hukum;
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, day4 keadaan dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain;
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi
darl atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang
diinginkan sesuai peruntukkannnya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi
alamiahnya;
20. Sumber air adalah wadah air yang lerdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk
dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
21. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air
serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
22. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-
parameter tertenfu dan metode tertentu berdasarkan perhrran perundang-undangan yang
berlaku;
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ataukegiatan;
24. Dayatampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dariataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur peneemar yang ditenggang keberadaannya
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas
ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
27. BadanAir adalah semua tempat yang menampung dan mengalirkan air;
28. Bahan dan atau zat berbahaya adalah bahan atav zat yang karena sifat fisis dan kimianya
dapat membahayakan manusia maupun lingkungan;
29. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian
mengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan;
30. Studi evaluasi lingkungan adalatr telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak
penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan;
31. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut;
32. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan dicotyledoneae dan atau
monocotyledoneae terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi
sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi
morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut;
33. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun
terutama oteh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut
lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya;
34. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi
tunggal) dan atau lebih dari 2 jenis lamun (vegetasi campuran). Lamun (Seagrass) adalah
tumbuhan berbunga (angiospermae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai
akar, rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah dan berkembang biak secara generatif
(penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan ffi*);
35. Pulau kecil adalah pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km2;
36. Estuaria adalah kawasan perairan peralihan dari perairan air tawar menjadi perairan air asin;
37. Tim Pengawas Teknis Intemal adalah tim pengawas yang diangkat dari Badan dan
bertanggungj awab kepada Kepala Badan;
38. Peraturan Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan
yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan pe€turan perundang- undangan lebih
tinggi dan sifatnya mengatur;
BAB II
PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKI\'IS
Pasal 2
(l) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi di lingkungan Badan yang melaksanakan
sebagaian tugas teknis penunjang dan/ atztt teknis operasional;
(2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada perangkat daerah/instansi dan
masyarakat dengan membawahi beberapa kabupatenlkota;
(3) Organisasi Unit Pelaksana Badan ditata dengan melalrukan pengurangan/ perampingan
besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal3
Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
a. UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;
b. UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut;
c. UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba.
(1)
BAB TV
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAFI FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal4
UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut,
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli berkedudukan di Belawan, UPT Pusat
Kajian Ekologi Pesisir dan Laut berkedudukan di Medan dan UPT Kualitas Air Danau Toba
berkedudukan di Ajibata Tapanuli Utara.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal5
(1) Organisasi UPT.Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, UPT Pusat Kajian
Ekologi Pesisir dan Laut, dan UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, masing-masing
terdiri dari :
a. UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, UPT Pusat Kajian
Ekologi Pesisir dan Laut, dan UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II, dan III, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Paragrafl
UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli
Pasal6
(1) UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketatausahaan,
pengawasan, pengelolaan kualitas air sungai Belawan-Deli, pengolahan dan jaringan air
limbah.
(2)
(2) UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaftan pembinaan, bimbingan, arahan dan penyiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;
b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian datalbahart, referensi, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggarmn penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Pengelolaan
Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
d. penyelenggaraan penyiapan konsep standar, norma dan kriteria Pengelolaan Kualitas Air
Sungai Belawan-Deli;
e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-
Deli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan kabupatenlkota sesuai
standar yang ditetapkan;
f. penyelenggaranfipembinaan, pemantauan, evaluasi, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian
penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai ketentuan
perafuran perundang-undangan;
g. penyelenggaftuur administrasi intemal dan eksternal;
h. penyelenggaftuul pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
i. penyelenggara{m penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
j. penyelenggar&m tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. penyelenggzlrium pelayanan umum dan pelayanan prima sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. penyelenggarffm laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasny4 sesuai
standar yang ditetapkan.
(3) Kepala UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, atahan dan persiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT;
b. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, pengumpulan dan penyajian bahanldrta,
referensi di bidang Pengelolaan Kualitas air Sungai Belawan-Deli;
c. menyelenggarakan penetapan perencaruum dan program kegiatan Pengelolaan Kualitas
Air Sungai Belawan-Deli, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempumzum standar, norma dan kriteria
Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air
Sungai Belawai-Deli, sesuai standar yang ditetapkan;
f. menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam peningkatan kualitas air
Sungai Belawan-Deli;
g. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada lingkungan
Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai standar yang ditetapkan;
h. menyelenggarakan penyusunan ketentuan peraturan atas pengelolaan kualitas air Sungai
Belawan-Deli, dan air limbah;
i. menyelenggarakan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;
j. menyelenggarakan pengelolaan sistem jaringan air limbah, sesuai ketentuan peraturan
perundang*undangan;
k. menyelenggarakan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah, lift station dan peralatan
mekanikal dan elektrikalyang ada di dalamnya;
l. menyelenggarakan pengelolaan peralatan-peralatan pembersih jaringan pipa air limbah
termasuk penggunaan dan pengaturan personilnya, sesuai standar yang yang ditetapkan;
m. menyelenggarakan penataan lingkungan dan memelihara keindahan pada lokasi unit
pengolahan air limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
n. menyelenggarakan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang
dikelola instalasi air limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
o. menyelenggarakan penyelesaian pefinasalahan dalam proses pengolahan air limbah baik
internal maupun ekfemal, sesuai standar yang ditetapkan;
p. menyelenggarakan pengkajian terhadap peluang pemasaran air limbah, sesuai standar
yang ditetapkan;
q. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan/monitoring dan
kebijakan di bidang Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;
r. menyelenggarakan evaluasi Pengelolaan Kualiatas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai
standar yang ditetapkan;
s. menyelenggarakan identifikasi penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air Belawan-
Deli dan Air limbah;
t. menyelenggarakan pelayanan umum kepada satuan kerja/instansi lain dan masyarakat;
u. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambil kebijakan, sesuai
dengan bidang tugasnya;
v. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Satuan Kerja Badan, sesuai tugas dan
fungsinya;
w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
x. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Badan, sesuai peraturan perundang-undangan.
(a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
ayatQ) dan ayat (3), Kepala UPT dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal T
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan arahan dan penegakan disiplin
kepada pegawai dan pemangku jabatan fungsional pada lingkup UPT;
b. melaksanakan pengumpulan, penyajian dan pengolahan datalbahan serta referensi
dibidang ketatausahaan;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang ketatausahaan,
sesuai ketentuan yang ditetapkan;
d. melaksanakan penyusunan Standar, norma" dan kriteria dalam penyelenggaraan
ketatausahaan;
e. melaksanakan fasilitasi urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan,
administrasi perlengkapan, kesejahteraan pegawai dan rumah tangga UPT, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan ketatalaksanaan,
kearsipan dan pelaporan kegiatan UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
g. melaksanakan proses administrasi penerbitan surat perintah mulai
kerja/kontrak/perjanjian untnk pengadaan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, jaringan
perpipaan termasuk rehabilitas bangunan dan taman, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraant pelayanan umum dan pelayanan minimal,
sesuai standar yang ditetapkan;
i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan dokumen, sesuai standar yang ditetapkan;
j. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
ketatausahaan/persiapan yang menyangkut aearu rapat intern atau acara administrasi
[JPT, sesuai standar yang ditetapkan;
k. melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan pegawai lingkup UPT;
m. melaksanakan pembinaan perpustakaan khusus lingkup UPT;
11. melaksanakan pelayanan administrasi di lingkup UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
o. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaftum ketatausahaan/administrasi ;
p. melaksanakan administarsi spesifikasi teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. melaksanakan monitoring dan informasi penyimpangan k tja sesuai standar kerja;
r. melaksanakan urusan perbendaharaan dan pemberian gaji, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
s. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan ekstemal, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan koodinasi administrasi pemangku jabatan
fungsinoal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai fugasnya;
v. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
w. melaksanakan perencanrum, pengembangan, pembersihan, inspeksi pengawasan dan
perbaikan jaringan perpipaan air limbah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
y. melaksanakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar
yang ditetapkan .
Paragrafll
UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
Pasal 8
(1) UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketatausahaan, dan Kajian
Ekologi Pesisir dan Laut.
(2) UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaftanpembinaan, bimbingano arahan penegakan disiplin pegawai pada lingkup
UPT;
b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan penyajian datalbahan dan referensi,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan penyusunan perencan€uul dan program kegiatan di bidang Kajian
Ekologi Pesisir dan Laut;
d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurrulan standar, norma dan kriteria di bidang
Ekologi Pesisir dan Laut;
e. penyelenggaraim koordinasi dan kerjasama di bidang Ekologi Pesisir dan Laut, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penyelenggariun pembinaan, pemantauan, evaluasi, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian
penyelenggaraan Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, sesuai standar yang ditetapkan;
g. penyelenggaraat adminsitrasi intemal dan eksternal;
h. penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
i. penyelenggara:n pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
j. penyeletggaraantugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. penyelenggaraan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan.
(3) Kepala UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT;
b. menyelenggarakan penetapan perencanium dan program kegiatan Pengelolaan Pusat
Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, nonna dan kriteria Pusat
Kajian Ekologi Pesisir dan Laut;
d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggara:ul Kajian Ekologi
Pesisir dan Laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam bidang Ekologi Pesisir dan Laut,
sesuai standar yang ditetapkan;
f, menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Ekologi Pesisir
dan Laut, sesuai standar yang ditetapkan;
g. menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir dan laut
berwawasan lingkungan, sesuai ketenfuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan pengelolaan kajian kerusakan lingkungan ekosistem mengrove:
terumbu karang, lamun dan padang lamun, ekosistem estuaria dan ekosistem pulau-pulau
kecil, sesuai standar yang ditetapkan;
i. menyelenggarakan pembianan dan penataan ulang model pembangunan pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil, sesuai standar yang ditetapkan;
j. menyelenggarakan pemantauan pengendalian lingkungan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. menyelenggarakan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
ekosistem pesisir dan laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan evaluasi, fasilitasi, monitoring dan kebijakan dalam bidang ekologi
pesisir dan laut, sesuai standar yang ditetapkan;
m. menyelenggarakan identifikasi terhadap gejala kerusakan ekosistem kawasan pesisir, laut,
pulau-pulau kecil dan udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan penyusunan peraturan atas penyelenggaraan kajian ekosistem pesisir,
laut dan pulau-pulau kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. menyelenggarakan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan atas hasil Kajian Ekologi
Pesisir dan Laut, sesuai standar yang ditetapkan;
p. menyelenggarakan pengamatan terhadap gejala-gejala ekosistem di kawasan pesisir, laut
dan pulau-pulau kecil dan teqpencil, sesuai standar yang ditetapkan;
q. menyelenggarakan layanan umum kepada satuan kerjalinstansi dan masyarakat, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi baik intemal dan eksternal,
sesuai standar yang ditetapkan;
s. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan
fungsinya;
t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
u. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(a) Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayatQ) dan ayat (3) Kepala UPT dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal9
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan pembinaan fasilitasi, bimbingan arahan dan penegakkan disiplin kepada
pegawai dan pemangku jabatan fungsional pada lingkup UPT;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan serta referensi
dibidang ketatausahaan;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketatausahaan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan penyusunan standar, nonna dan kriteria dalam penyelenggaraan
ketatausahaan;
e. melaksanakan fasilitasi urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan,
administrasi perlengkapan kesejahterarm dan rumah tangga UPT, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan ketatalaksanaan,
kearsipan dan pelaporan kegiatan UPT, sesuai, standar yang ditetapkan;
g. melaksanakan proses administrasi penerbitan surat perintah mulai
kerjalkontrak/perjanjian untuk pengadaan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, jaringan
perpipaan termasuk rehabilitas bangunan dan taman, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal,
sesuai standar yang ditetapkan;
i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan dokumen" sesuai standar yang ditetapkan;
j. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
ketatausahaan/administrasi UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
k. melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, sesuai ketentuan
perafuran perundang-undangan ;
l. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan pegawai lingkup UPT ;
m. melaksanakan pembinaan, fasilitasi perpustakaan khusus lingkup UPT, sesuai standar
yang ditetapkan;
n. melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan UPT, sesuai standar yang
ditetapkan;
o. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi;
p. melaksanakan administrasi spesifikasi teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. melaksanakan monitoring dan informasi penyimpangan kerja, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. melaksanakan urusan perbendaharaan dan pembayaran gaji, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
s. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi administrasi pemangku jabatart
firngsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. melaksanakan perencanaan, pengembangan, inspeksi dan perbaikan jaringan perpipaan
air limbah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugasnya;
w. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
y. melaksanakan pelaporan dan pertanggungfawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan.
ParagrafIII
UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
Pasal 10
(1) UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketatausahaan,
pengawasan, pengelolaan kualitas air Danau Toba, pengolahan danjaringan air limbah.
(2) UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penyiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan penyajian datalbahan dan referensi,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggataanpenyusuna dan penyempurnaan standar, norrna dan kriteria di bidang
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
d. penyelenggaraiill penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Pengelolaan
Kualitas Air Danau Toba;
e. penyelenggaraankoordinasi dan kerjasama dalam Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi, fasilitasi, pelayanan dan
pengendalian penyelenggafturl pengelolaan kualitas air danau toba, sesuai standar yang
ditetapkan;
g. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
h. penyelenggaraan pelayanan umum;
i. penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
j- penyelenggaf,aan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. penyelenggarcantugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
l. penyelenggaran laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan.
(3) KepalaUPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT;
b. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian datalbahan dan referensi
dalam bidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
c. menyelenggarckan penyusunan dan penetapan perencanaan dan program kegiatan
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurniun standar, norma dan kriteria
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Pengelolaan
Kualitas Air Danau Toba, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
f. menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kualitas Air Danau
Toba" sesuai standar yang ditetapkan;
g. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pengelolaan
Kualitas Air Danau Toba, sesuai standar yang ditetapkan;
h. menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan kawasan air Danau Toba sesuai
ketentuan yang ditetapkan;
i. menyelenggarakan ketentuan dan peraturan dibidang Pengelolaan Kualitas Air Danau
Toba dan air limbah, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
j. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian instalasi air limbah, dan air kawasan
danau toba, sesuai standar yang ditetapkan;
k. rnenyelenggarakan pengelolaan sistem jaringan air limbah, sesuai standar yang
ditetapkan;
l. menyelenggarakan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah, lift station dan peralatan
mekanikal dan elektrikal, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
m. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan kebijakan pengendalian
pengelolaan kualitas air danau toba dna air limbah di kawasan Danau Tobq sesuai
ketentuan yang ditetapkan;
n. menyelenggarakan teknik peningkatan pengelolaan air Danau Toba dan ak limbah
kawasan Danau Toba, sesuai standar yang ditetapkan;
o. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan sistem pengelolaan air Danau Toba dan air
limbah di kawasan Danau Toba" sesuai ketentuan yang ditetapkan;
p. menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan kualitas air Danau Toba dan dayaguna air
limbah, sesuai ketentuan yang berlaku;
q. menyelenggarakan identifikasi gejala dan perubalran kualitas air Danau Toba dan air
limbah di kawasan Danau Toba, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
r. menyelenggarakan pelayanan umum kepada satuan kerja/instansi dan masyarakat atas
kualitas air Danau Toba dan air limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
s. menyelenggarakan pengelolaan peralatan-peralatan pembersih jaringan pipa air limbah
termasuk penggunaan dan pengaturan personilnya, sesuai standar yang ditetapkan;
t. menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi intemal dan eksternal [IPT,
sesuai standar yang ditetapkan;
u. menyelenggarakan penataan lingkungan dan memelihara keindahan di lokasi unit
pengelolaan air limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
v. menyelenggarakan penyelesaian pennasalahan dalam proses pengolahan air limbah baik
intemal maupun ekstemal, sesuai standar yang ditetapkan;
w. menyelenggarakan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sarana/prasarana yang
dikelola afu limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
x. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan frrngsinya;
y. menyelenggarakan pengkajian terhadap peluang pemasaran air limbah, sesuai ketentuan
yang ditetapkan;
z- menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan
fungsinya;
aa. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
bb. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4) Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), ayatQ) dan ayat (3) Kepala UPT dibanru oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup UPT;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan ser[a referensi
dibidang ketatausahaan;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketatausahaan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan
ketatausahaan;
e. melaksanakan fasilitasi un$an ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan,
administrasi perlengkapan kesejahteraan dan rumah tangga UPT, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan ketatalaksanaan,
kearsipan dan pelaporan kegiatan IIPT, sesuai standar yang ditetapkan;
g. melaksanakan proses administrasi penerbitan surat perintah mulai kerja&ontrak/perjanjian
untuk pengadaan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, jaringan perpipaan termasuk
rehabilitas bangunan dan taman, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
h. melaksanakan fasilitasi penyelenggataanpelayanan umum dan pelayanan minimal, sesuai
standar yang ditetapkan;
i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan dokumen, sesuai skndar yang ditetapkan;
j. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraart
ketatausahaan/administrasi UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
k. melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, sesuai ketentuan
peraturan -undangan;
1. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan pegawai lingkup IIPT;
m. melaksanakan pembinaan, fasilitasi perpustakaan khusus lingkup UPT, sesuai standar
yang ditetapkan;
n. melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
o. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggarum ketatausahaan/administrasi;
p. melaksanakan administrasi spesifikasi teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. melaksanakan monitoring dan informasi penyimpangan kerja, sesuai ketenfuan peraturan
perundang-undangan;
r. melaksanakan urusan perbendaharaan dan pembayaran gaji, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
s. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan ekstemal, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi administrasi pemangku jabatan
fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. melaksanakan perencan utn, pengembangan, inspeksi dan perbaikan jaringan perpipaan
air limbah, sesuai ketenfuan peraturan perundang-undangan;
v. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugasnya;
w. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
y. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban aats pelaksanaan tugasny4 sesuai
standar yang ditetapkan.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12
(1) UPT pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utanq dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban k"tjq yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
UPT Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-
masing;
(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(4) Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan
beban kerja;
(5) Pembinaan terhadap kelompok
perundang-undangan;
(6) Tugas, fungsi dan uraian tugas
Gubernur.
jabatan fungsional dilakukan, sesuai dengan peraturan
kelompok jabatan fungsional diatur dengan Peraturan
BAB V
TATA I(ERJA
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan
prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan harmonisasi kerja pada lingkup
UPT, setiap pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi
vertikal, horizontal, koordinasi dan kerjasama dengan Sub Unit, Perangkat Daerah dan Pihak
Ketig4 serta menerapkan prinsip partisiapasi, transparansi dan akuntabilitas, sesuai tugas dan
mekanisme yang ditetapkan;
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
bawahannya m asing-masing;
(3) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-
Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
dilakukan dan ditetapkan, oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan peratuan
perundang-undangani
(4) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam melaksanakan tugas karena
sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas UPT, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
(5) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugas karena
sesuatu hal, maka Kepala UPT menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 14
Untuk kepentingan leoldinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :
a. Surat dinas yang akan ditanda tangani Kepala Badan harus melalui paraf penanggungfawab
melalui koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala UPT, sesuai ketentuan
naskah dinas;
b. Surat dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPT harus melalui paraf koordinasi
melalui Sub Bagian Tata Usaha.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur;
BAB YI
KETENTUAIT PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utan.
Ditetapkan di Medan
padatanggal l8 Mei 2011
PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medan
pada tanggal aT nei 90i\
PIt. SEKRETARIS
H.RACHMA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEI{GELOLMN KUALITAS AIR SUNGAIBELAWAN. DELI
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAMPIRANI PERATURAT'IGUBERI'IURSUMATERA UTARA
NOMOR :32Tahun2011
TANGGAL : 18 Mei2011
PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
SUB BAGIANTATA USAHA
GATOT PUJO NUGROHO
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAK$ANA TEKNIS
PUSAT KAJIAN EKOLOGI PESISIR DAN LAUT
PROVINSI ST'MATERA UTARA
LAMPIRAI,I ll PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR I 32Tahun2011
TANGGAL :18Mei2011
$UB BAGIANTATA USAHA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
GATOT PUJO NUGROHO
'... (- tt't J :'. ',
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :32Tahun 2011
TANGGAL :18Mei2011
sUB BAGIANTATA USAHA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
GATOT PUJO NUGROHO