Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Menimbang : a. bahwa para pegawai memegang peranan penting dalam
mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
b. bahwa untuk lancarnya seluruh kegiatan di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika dan budaya akademik;
c. bahwa pedoman etika, tata tertib, sistem penghargaan, sanksi pegawai diberlakukan bagi semua pegawai agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; 6. Keputusan PBNU Nomor 666/A.II.04.d/07/2015 tentang
Pengangkatan Rektor.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
BAB I Ketentuan Umum
Pasal 1 Definisi
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Kepegawaian adalah peraturan bagi pegawai Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia. Selanjutnya disebut Unusia. 2. Unusia adalah universitas yang didirikan oleh PBNU dan berbadan hukum BHP NU.
Resmi berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014. Mendapatkan ijin penyelenggaraan universitas melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 557/E/O/2014
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang menjadi pelaksana dalam pembinaan pegawai.
4. Pegawai adalah setiap individu yang memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam rangka penyelenggaraan administrasi dan proses pembelajaran sesuai visi, misi dan tujuan Unusia, diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji menurut peraturan yang berlaku di Unusia dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
5. Pegawai tetap adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan dikukuhkan BP3TNU Unusia atas usulan Rektor setelah berkonsultasi dengan unit terkait. Pegawai tetap juga mencakup ASN yang mendapatkan penugasan dari UIN Jakarta dan LLDIKTI Wilayah III Jakarta sebagai tenaga edukatif di Unusia dalam rangka pelaksanaan Caturdharma dan dikukuhkan oleh BP3TNU Unusia.
6. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk yang dipekerjakan secara tidak tetap di Unusia berdasarkan Perjanjian Kerja atau keputusan Rektor
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian, dan Dakwah;
8. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Unusia sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
9. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu di Unusia berdasarkan perjanjian kerja atau keputusan Rektor
10. Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu di Unusia yang berasal dari praktisi
11. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi
12. Tenaga kependidikan adalah seorang pegawai yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif, yang terdiri atas laboran, peneliti, pustakawan, pegawai administrasi
13. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa vokasi dan akademik serta penelitian dosen
14. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya
15. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik
16. Peneliti adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan dharma penelitian di Unusia. 17. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan pengembangan
dharma pendidikan dan pengajaran serta publikasi di Unusia 18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pegawai tidak tetap dan Rektor yang
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, mengatur dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku diUnusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
20. Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan tertentu karena kedudukannya atau jabatannya
21. Perencanaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan datang
22. Pengadaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan datang
23. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menentukan tingkat kesalahan dan jenis sanksi.
24. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian
25. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan atau pengabdiannya terhadap Unusia
26. Jenis Kepangkatan Pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Unusia dan/atau Pemerintah
27. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan
28. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menduduki jabatan struktural
29. Kenaikan Pangkat Istimewa adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerjanya yang luarbiasa
30. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah kenaikan pangkat sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai dengan hak pensiun
31. Kenaikan pangkat penyesuaian adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai setelah menyelesaikan studi karena ijin belajar sesuai dengan ijazah terakhirnya
32. Pangkat Awal adalah pangkat pertama yang diberikan kepada seseorang yang diangkat pertama sebagai pegawai, berdasarkan formasi dan atau pendidikan formal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unusia
33. Jabatan di Unusia adalah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Tertentu
34. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi
35. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok serta fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
36. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
37. Prestasi Kerja Luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat
38. Pengembangan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang akademik
39. Penempatan adalah proses memposisikan pegawai pada formasi yang tersedia 40. Gaji adalah nafkah yang diterimakan kepada pegawai atas dasar pekerjaannya dari
universitas dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan Unusia dan perundang-undangan yang berlaku
41. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Unusia
42. Tunjangan adalah komponen pelengkap dari gaji seseorang yang bersifat tetap dan tidak tetap serta berupa uang atau program pelayanan.
43. Kompensasi/Benefit/Reward/Kontraprestasi adalah seluruh bentuk penghargaan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena jasa yang telah diberikan kepada Unusia
44. Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentangkewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang berlaku
45. Disiplin pegawai adalah ketaatan dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan segala peraturan Unusia
46. Ikrar adalah pernyataan khidmat yang diucapkan oleh setiap pegawai saat diangkat sebagai pemangku jabatan
47. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Unusia
48. Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin dan etika 49. Pejabat yang berwenang memberi sanksi adalah pejabat yang diberi tugas untuk
menjatuhkan sanksi 50. Paguyuban Pegawai Unusia adalah organisasi yang berfungsi mewadahi aspirasi
pegawai untuk mewujudkan hubungan kemitraan antara pegawai dengan Unusia 51. Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah hak pegawai meninggalkan
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang 52. Batas Usia Pensiun adalah batas usia kerja bagi seorang pegawai dalam
mengabdikan diri di Unusia 53. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Unusia.
BAB II JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK PEGAWAI
Pasal 2 Jenis Pegawai
1. Jenis pegawai berdasarkan status, terdiri dari: a. Pegawai Tetap; b. Pegawai Tidak Tetap
2. Jenis pegawai berdasarkan fungsi, terdiri dari: a. Pendidik b. Tenaga Kependidikan
Pasal 3
Pendidik 1. Pendidik terdiri dari :
a. Dosen b. Instruktur c. Tutor
2. Dosen wajib memiliki NIDN dan Jabatan Akademik serta memiliki sertifikasi pendidik profesional
3. Instruktur dan tutor adalah pendidik yang tidak mempunyai NIDN, jabatan akademik, dan tidak mempunyai kewajiban memperoleh sertifikasi pendidik profesional
Pasal 4
Tenaga Kependidikan 1. Laboran 2. Peneliti 3. Pustakawan 4. Pegawai administrasi
5. Pegawai kebersihan dan keamanan
Pasal 5 Kedudukan Pegawai
1. Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) peraturan ini berkedudukan sebagai pegawai Unusia
2. Dosen Penugasan UIN Jakarta Jakarta dan LLDIKTI Wilayah III Jakarta di Unusia berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
Pasal 6
Kewajiban Umum Pegawai 1. Menjalankan ajaran Islam Ahlussunah wal Jama’ah 2. Menjalankan tugas-tugas secara profesional, amanah, bijak, jujur, disiplin dan percaya diri
dalam menyelenggarakan tugas-tugas Universitas; 3. Loyal kepada Nahdlatul Ulama dan Unusia 4. Mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas, melaksanakan tugas dengan
penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab; 5. Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan; 6. Mentaati peraturan jam kerja yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Rektor; 7. Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan fasilitas milik
Universitas dengan sebaik-baiknya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor; 8. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan warga
Universitas; 9. Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas; 10. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan warga Universitas; 11. Mentaati janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai Universitas; 12. Menjadi teladan dalam ucapan, sikap, dan tingkah laku
Pasal 7
Kewajiban Profesional Dosen 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 4. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama,
suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
Pasal 8 Larangan Bagi Pegawai
1. Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat dirinya serta sivitas akademika Universitas
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai Universitas; 3. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan barang-barang,
dokumen atau surat-surat berharga milik Universitas; 4. Menerima hadiah dari mahasiswa yang tidak patut dan berlebihan; 5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok
atau pihak lain; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas;
7. Bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai lainnya dan mahasiswa; 8. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
9. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;
Pasal 9 Hak Pegawai
1. Setiap Pegawai berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan honorarium sesuai dengan Peraturan Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Dosen yang berstatus penempatan dari UIN Jakarta Jakarta dan LLDIKTI Wilayah III Jakarta hanya mendapatkan honorarium sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor
2. Setiap Pegawai berhak atas cuti 3. Setiap Pegawai yang ditimpa kecelakaan dalam melaksanakan tugas berhak atas bantuan
biaya perawatan 4. Setiap Pegawai berhak mendapatkan jaminan sosial dari BPJS berdasarkan Peraturan
Universitas yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Setiap Pegawai berhak menjadi anggota Paguyuban Pegawai Unusia 6. Setiap Pegawai yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh uang duka 7. Setiap Pegawai Tetap berhak atas dana pensiun sesuai dengan Peraturan Universitas 8. Ayat (1), (4), dan (7) akan berlaku efektif paling lama 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini
ditetapkan
BAB III MANAJEMEN PEGAWAI
Pasal 10 Tujuan Manajemen
1. Tujuan manajemen pegawai adalah untuk terwujudnya pegawai yang kompeten, komitmen, memiliki integritas dan teguh memegang nilai-nilai universitas
2. Menjamin terselenggaranya tugas-tugas Universitas secara baik, tertib, dan lancar.
Pasal 11 Pembinaan Pegawai
1. Kebijakan Pembinaan Pegawai secara menyeluruh menjadi tanggung jawab BP3TNU Unusia.
2. Pelaksanaan pembinaan pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dilaksanakan oleh Rektor
Pasal 12
Kebijakan Manajemen 1. Kebijakan manajemen mencakup penerapan norma, standar, pengangkatan, kenaikan
pangkat, pemberhentian, standar gaji, kewajiban, hak, dan kedudukan di dalam hukum. 2. Kebijakan manajemen pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berada
pada BP3TNU Unusia 3. Kebijakan manajemen pegawai yang terdiri atas rekrutmen, penempatan, tunjangan,
penilaian kinerja, kesejahteraan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, mutasi, promosi, didelegasikan kepada Rektor
Pasal 13
Formasi Pegawai Jumlah dan susunan formasi pegawai yang diperlukan, ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan
Pasal 14
Rekrutmen Pegawai 1. Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Universitas 2. Untuk dapat diterima menjadi pegawai Universitas pelamar harus mengikuti seleksi
penerimaan pegawai baru yang ditetapkan oleh Rektor 3. Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima maka akan berstatus
sebagai pegawai Unusia 4. Ketentuan khusus untuk rekrutmen pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Rektor
Pasal 15 Pengangkatan Pegawai
1. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap diusulkan oleh Rektor kepada BP3TNU Unusia untuk diterbitkan Keputusan. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap menjadi tanggung jawab Rektor
2. Pegawai Tetap diangkat dalam formasi dengan pangkat tertentu 3. Pengangkatan Pegawai Tetap dalam suatu formasi dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalitas sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, golongan, atau agama
4. Pengangkatan Pegawai Tetap dalam pangkat awal ditetapkan sesuai dengan pendidikan formal dan/atau formasi yang dibutuhkan
5. Pengangkatan Pegawai Tetap sesuai ayat (2) dan (3) dapat dilakukan maksimal 2 (dua) tahun setelah menjadi Pegawai Tidak Tetap dan dinilai bagus dalam evaluasi kinerja oleh unit kerja terkait dan Biro Kepegawaian
6. Pegawai Tetap mendapatkan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 7. Apabila BP3TNU Unusia karena keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap dapat diputuskan oleh Rektor
Pasal 16
Nomor Pokok Pegawai 1. Nomor Pokok Pegawai yang selanjutnya disebut NPP diberikan bersamaan dengan Surat
Keputusan BP3TNU Unusia/Rektor. 2. NPP secara berurutan terdiri dari
a 4 (empat) angka pertama adalah tahun pengangkatan b Angka 01 merujuk pada pendidik dan angka 02 merujuk pada tenaga kependidikan c 3 (tiga) angka terakhir merujuk pada nomor urut pegawai
Pasal 17
Kepangkatan Pegawai 1. Golongan Ruang I/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yangsetingkat
2. Golongan Ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Akta I atau yang setingkat.
3. Golongan Ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, atau Diploma II
4. Golongan Ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakanIjazah Sarjana Muda, Akademi, Politeknik atau Diploma III
5. Golongan Ruang III/a, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara
6. Golongan Ruang III/c, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3)
7. Golongan Ruang IVa, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya telah memiliki gelar Profesor/ Guru Besar
Pasal 18
Kenaikan Pangkat Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jenis kenaikan pangkat pegawai adalah sebagai berikut:
1. Kenaikan Pangkat Reguler 2. Kenaikan Pangkat Pilihan 3. Kenaikan Pangkat Istimewa 4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 5. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Pasal 19
Kenaikan Pangkat Reguler 1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat tanpa
memperhatikan jabatan 2. Kenaikan pangkat regular terakhir diberikan kepada pegawai yang memiliki:
a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat sampai dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang IIb,
b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat, Diploma I atau Akta I sampai dengan pangkat Penata Muda Golongan Ruang IIIa,
c. Ijazah SGPLB atau Ijazah Diploma II, sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang IIIb
d. Ijazah Sarjana Muda, Diploma III, Ijazah Akademi, Politeknik sampai dengan pangkat Penata Golongan Ruang IIIc
e. Ijazah Sarjana (S1), sampai dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang IIId f. Ijazah Magister (S2), Ijazah Sarjana ditambah Pendidikan Profesi, sampai dengan
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVb g. Ijazah sarjana (S3), sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang
IVc. h. Ijazah S3 dengan Pangkat Akademik Guru Besar sampai dengan pangkat Pembina
Utama Golongan Ruang IVe 3. Kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Tenaga
Kependidikan sesuai pada tabel II, apabila yang bersangkutan: a. Telah melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki b. Setiap unsur penilaian kinerja minimal baik;
4. Kenaikan pangkat untuk Pendidik disesuaikan dengan jabatan akademik yang dimiliki sesuai pada tabel III
Pasal 20
Kenaikan Pangkat Pilihan 1. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural
dengan syarat kepangkatan di atasnya 2. Kenaikan pangkat pilihan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan 3. Jenjang pangkat untuk jabatan struktural ditetapkan Rektor
4. Kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada pegawai yang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dengan penilaian kinerja sekurang-kurangya baik.
5. Kenaikan pangkat pilihan dalam ayat (4) hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali selama yang bersangkutan menjadi pegawai.
Pasal 21
Kenaikan Pangkat Istimewa 1. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, dapat dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi 2. Penetapan prestasi kerja luar biasa ditetapkan Rektor
Pasal 22 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
1. Tenaga Kependidikan Universitas yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah/STTB lebih tinggi dari dasar pengangkatan, setelah berlakunya peraturan ini dapat disesuaikan
2. Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah/STTB, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Memperoleh ijin belajar dari Rektor b. Ijazah/STTB relevan dengan pekerjaan atau tugas jabatan baru c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Pasal 23
Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan berhenti dengan hormat
sebagai pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Telah menjabat pangkat yang dimiliki sekurang- kurangnya 2 (dua )tahun; b. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik selama 1 (satu) tahun terakhir.
2. Penghargaan atas kenaikan pangkat pengabdian ditentukan Rektor
Pasal 24 Pemindahan Pegawai
1. Pemindahan pegawi dalam rangka promosi, mutasi, atau demosi dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas
2. Rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. Untuk penyegaran pegawai dan unit kerja b. Meningkatan kinerja dan unit kerja c. Menambah pengalaman kerja pegawai
3. Pelaksanaan rotasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Masa kerja pegawai di unit kerja tertentu b. Pertimbangan khusus Pemimpin Universitas c. Adanya kebutuhan unit kerja tertentu d. Pelaksanaan rotasi dilakukan oleh Pemimpin Universitas
4. Pelaksanaan promosi, mutasi atau demosi akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor
Pasal 25 Alasan Pemberhentian Pegawai
1. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena: a. Meninggal dunia; b. Hilang dalam bencana atau kecelakaan; c. Permintaan sendiri; d. Mencapai usia pensiun;
e. Adanya penyederhanaan/perampingan organisasi; f. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagaipegawai 2. Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
a. Melanggar janji Pegawai; b. Melanggar Peraturan Pegawai; c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Prosedur dan tata cara pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor
Pasal 26 Pemberhentian Sementara
1. Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana atas pengaduan universitas sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara dan masih mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai berdasarkan peraturan-perundang- undangan yang berlaku
2. Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana atas laporan keluarga atau masyarakat sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara dengan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai, tetapi hanya diberikan bantuan kepada keluarga pegawai yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Pasal 27
Pengembangan Pegawai dan Penilaian Kinerja 1. Pengembangan pegawai dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan 2. Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. Masa orientasi; b. Studi lanjut; c. Kursus,workshop, seminar, pelatihan, training of trainer (TOT)
3. Pengembangan karir pegawai diarahkan secara profesional dengan menitik beratkan pada prestasi kerja, loyalitas serta obyektivitas
4. Penilaian kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali 5. Penilaian kinerja menggunakan sistem yang obyektif, transparan, tepat dan akurat 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) ditetapkan dengan
Keputusan Rektor
Pasal 28 Kesejahteraan Pegawai
1. Untuk meningkatkan semangat kerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai meliputi tunjangan hari tua/ pensiun, tunjangan hari raya, koperasi, program bantuan rawat inap, BPJS, dan atau asuransi lain yang dipandang perlu
2. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai wajib membayar iuran setiap bulan
3. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraaan program asuransi kesehatan disubsidi oleh Universitas
4. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor
Pasal 29
Penghargaan Pegawai 1. Pegawai yang telah menunjukan pengabdian dan prestasi kerja yang sangat baik dapat
diberi penghargaan
2. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupatanda jasa,surat penghargaan dan jenis penghargaan lainnya yang akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
Pasal 30
Penghargaan Istimewa Pegawai 1. Pegawai Tetap yang telah bekerja minimal 5 (lima) tahun dan telah mempunyai putra/putri
mendapat keringanan biaya jika menyekolahkannya di Unusia 2. Pegawai Tetap dari unusur Pendidik yang sedang menempuh kuliah strata 3 (tiga) jalur
mandiri mendapat bantuan dana pendidikan dari Unusia 3. Besaran pengurangan biaya pendidikan untuk mahasiswa pada ayat (1) dan besaran
bantuan dana pendidikan untuk dosen pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Rektor
Pasal 31 Perselisihan Pegawai
1. Perselisihan pegawai meliputi: a. Perselisihan antar pegawai b. Perselisihan pegawai dengan atasan c. Perselisihan antar unit kerja
2. Penyelesaian perselisihan pegawai wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan nilai-nilai NU
3. Dalam penyelesaian perselisihan pegawai yang diselesaikan oleh Pemimpin Universitas dapat melibatkan Senat yang membidangi kepegawaian dan orang yang ahli di bidang penanganan perselisihan pegawai
4. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) telah ditempuh tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur hukum berdasarkan peraturan yang berlaku
Pasal 32
Paguyuban Pegawai Unusia 1. Pegawai berhak membentuk paguyuban pegawai Unusia 2. Paguyuban pegawai Unusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. Fungsi universitas sebagai lembaga pendidikan b. Mahasiswa sebagai peserta didik
BAB IV
IKRAR, KODE ETIK, DAN DISIPLIN PEGAWAI Pasal 33
Ikrar Jabatan 1. Setiap pegawai pada saat ditetapkan menjadi pejabat/pimpinan wajib mengucapkan ikrar
(baiat) 2. Susunan kata-kata ikrar pejabat beragama Islam adalah sebagai berikut:
Dibaca Pembai’at
ميحرلا نمحرلا هللا مسب اعيمس ناك هللا نإ هب مكظعي امعن هللا نإ لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ :لىاعت اللها لاق ؛ايرصب .هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك :ملسو هيلع الله ىلص اللها لوسر لاق و
Dibaca Pembai’at, ditirukan yang dibaiat:
؛اللها لوسر ادمحم نأ دهشأو | اللها لاإ هلإ لا نأ دهشأ .لاوسرو ايبن دمحمبو | انيد ملاسلإاب و | اbبر اللهاب تيضر
Dibaca Pembai’at:
.ةعاملجا و ةنسلا لهأ ءاملع ةدايقب | ايلعلا يه يتلا | اللها ةملك ءلاعإل | ءاملعلا ةضهن ةقيرط ىلع داهجلاب | ةعاطلا و عمسلا ىلع مكتعياب
Jawaban yang dibai’at:
.ةعاملجا و ةنسلا لهأ ءاملع ةدايقب | ايلعلا يه يتلا | اللها ةملك ءلاعإل | ءاملعلا ةضهن ةقيرط ىلع داهجلاب | ةعاطلا و عمسلا ىلع تعياب
Dengan memohon rahmat dan ridlo Allah SWT, sebagai pegawai Unusia saya berikrar: - Menegakan akidah Islam Ahlussunah wal jamaah an Nahdliyah - Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 - Menjunjung kode etik Unusia - Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Unusia - Menjaga nama baik dan kehormatan Unusia - Mampu bekerjasama dan bertekad kuat untuk memajukan Unusia - Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
Laa haula walaa quwata illa billahil ‘aliyil 'adzim 3. Susunan kata-kata ikrar pejabat beragama selain Islam sebagai berikut:
- Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya berikrar: - Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 - Menjunjung kode etik Unusia - Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Unusia - Menjaga nama baik dan kehormatan Unusia - Mampu bekerjasama dan bertekad kuat untuk memajukan Unusia - Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
Pasal 34
Kode Etik Pegawai 1. Kode etik pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan/atau di
luar kampus 2. Kode etik diatur dalam Keputusan Senat Universitas 3. Pembinaan kode etik pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan
Universitas
Pasal 35 Disiplin Pegawai
1. Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan tata tertib pegawai
2. Ketentuan tentang tata tertib pegawai memuat tentang: a. Pelanggaran disiplin pegawai b. Sanksi pelanggaran disiplin c. Pejabat yang berwenang memberi sanksi
3. Pembinaan disiplin pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas
4. Peraturan disiplin pegawai ditetapkan oleh Senat Universitas
Pasal 36 Komite Etik
1. Komite Etik mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa pegawai yang diduga melanggar disiplin pegawai yang sudah diserahkan kepada Universitas
2. Komite etik memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam memberikan sanksi 3. Komite etik dibentuk oleh Senat Universitas
Pasal 37 Pelanggaran Disiplin
1. Setiap tulisan, ucapan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan tentang Disiplin Pegawai dinyatakan sebagai Pelanggaran Disiplin
2. Setiap Pegawai Universitas yang melakukan Pelanggaran Disiplin dikenakan sanksi Pelanggaran Disiplin
Pasal 38
Sanksi Pelanggaran Disiplin 1. Sanksi bagi Pelanggaran Disiplin diberikan dengan tujuan untuk menyadarkan,
memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin 2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib terlebih dahulu mempelajari dan
meneliti serta memperhatikan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan Pelanggaran Disiplin
Pasal 39 Pertimbangan Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin
1. Pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin harus mempertimbangkan dengan seksama sanksi yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan dan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak
2. Pegawai yang pernah diberi sanksi Pelanggaran Disiplin dan kemudian mengulangi Pelanggaran Disiplin yang sama, dijatuhi sanksi yang lebih berat
Pasal 40
Tingkat dan Jenis Sanksi Pelanggaran Disiplin 1. Tingkat sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari:
a. Sanksi ringan b. Sanksi sedang c. Sanksi berat
2. Jenis sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari: a. Sanksi ringan, berupa:
1) Teguran lisan (tercatat) 2) Teguran tertulis 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis
b. Sanksi sedang, berupa: 1) Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 2 (dua) tahun 2) Pembebasan jabatan 3) Skorsing maksimal 6 bulan dan mendapatkan sebagian hak-haknya sebagai
pegawai. c. Sanksi berat, berupa:
1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagaipegawai 2) Pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai 3) Pengembalian kepada UIN Jakarta Jakarta atau LLDIKTI Wilayah III Jakarta bagi
dosen negeri Pasal 41
Pejabat Berwenang yang Memberi Sanksi 1. Kepala Unit untuk memberikan Sanksi Ringan 2. Rektor untuk memberikan Sanksi Sedang 3. BP3TNU Unusia untuk memberikan Sanksi Berat 4. Apabila BP3TNU Unusia dalam keadaan tertentu tidak dapat menjalankan fungsinya
sebagaimana ayat (3) maka Rektor dapat memberikan Sanksi Berat
Pasal 42 Tata Cara Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Jenis Sanksi
1. Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin dilakukan melalui tahapan terdiri dari: penelitian, pemanggilan, pemeriksaan, dan penetapan sanksi
2. Pedoman pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin akan ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor
3. Pemberian sanksi berdasarkan Jenis Sanksi a. Sanksi Ringan, diberikan dengan tahapan
1) Teguran lisan a) Jenis hukuman pelanggaran disiplin yang berupa teguran lisan, diberikan
pejabat yang berwenangmemberikansanksikepadapegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan cara memanggil yang bersangkutan dan dibuat Berita Acara Teguran Lisan
b) Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran lisan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi
2) Teguran Tertulis a) Sanksi pelanggaran disiplin Teguran Tertulis dari pejabat yang berwenang
memberikan sanksi, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yangbersangkutan
b) Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran tertulis, wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi
3) Pernyataan Tidak Puas a) Sanksi pelanggaran disiplin Pernyataan Tidak Puas dari pejabat yang
berwenang memberikan sanksi, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
b) Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa Pernyataan Tidak Puas wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi
b. Sanksi Sedang 1) Penundaan Kenaikan Pangkat Sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan
kenaikan pangkat, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
2) Pembebasan Jabatan Sanksi pelanggaran disiplin berupa pembebasan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
3) Skorsing Sanksi skorsing ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggarn disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
c. Sanksi Berat 1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permohonan Sendiri Sanksi
Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai, ditetapkan dengan Keputusan BP3TNU Unusia atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
2) Pemberhentian Dengan TidakHormat Sanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan BP3TNU atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
3) Pengembalian ke Pemerintah Sanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pengembalian ke Pemerintah bagi Dosen berstatus ASN (UIN Jakarta Jakarta atau LLDIKTI Wilayah III Jakarta) dilakukan oleh BP3TNU Unusia atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
Pasal 43
Rekam Jejak 1. Setiap jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai dan pemberian sanksinya
dicatat dalam rekam jejakl pelanggaran disiplin pegawai yang bersangkutan
2. Rekam jejak pelanggaran disiplin pegawai dan pemberian sanksinya disimpan dengan baik oleh Biro Kepegawaian dan sifatnya rahasia
3. Masa berlakunya rekam jejak pelanggaran disiplin adalah 18 bulan
Pasal 44 Akibat Penjatuhan Pelanggaran Disiplin
1. Sanksi Pelanggaran Disiplin yang diberikan kepada seorang pegawai dimungkinkan adanya tuntutan pidana terhadap pegawai yang bersangkutan dari pihak lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pegawai yang menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin Sedang tidak dapat dinaikkan gaji pokok berkala atau pangkatnya
3. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan tentang surat pemberitahuan, surat keputusan, dan bahan-bahan lain yang menyangkut pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin adalah bersifat rahasia
Pasal 45
Sanksi Pelanggaran Disiplin 1. Sanksi pelanggaran disiplin diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan 2. Pegawai yang meninggal dunia pada saat menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin,
dianggap telah selesai menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin 3. Pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada waktu menjalani sanksi pelanggaran
disiplin, dianggap telah selesai menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin 4. Apabila pegawai yang tersebut pada ayat (2) dan (3) di atas mempunyai kewajiban kepada
Universitas yang belum terselesaikan maka menjadi tanggung jawab ahli waris
Pasal 46 Pejabat Berwenang yang Memberikan Cuti
1. Kepala BP3TNU Unusia untuk Rektor 2. Rektor untuk pegawai Universitas dan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada Direktorat SDM dan Perencanaan
BAB V RANGKAP JABATAN
Pasal 47 Rangkap Jabatan di Partai Politik
1. Pegawai Tetap tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota dan atau pengurus partai politik kecuali mendapat ijin Rektor
2. Pegawai Tetap diperbolehkan merangkap pada jenis jabatan di bawah ini: a. Pejabat Eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah. b. Dewan Perwakilan Daerah(DPD) c. Pejabat Yudikatif baik tingkat pusat maupun daerah d. Pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah
3. Pegawai Tetap Universitas yang akan menjalankan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) baik yang ditunjuk maupun atas keinginan sendiri harus memperoleh ijin tertulis dari Rektor
4. Pegawai Tetap universitas diijinkan rangkap jabatan, paling lama satu kali masa jabatan, kecuali Pejabat Eksekutif dapat diperpanjang satu kali masa jabatan
5. Pegawai tetap yang rangkap jabatan berstatus berhalangan tetap sehingga wajib cuti karena rangkap jabatan dan tidak mendapatkan nafkah dari Universitas
6. Pegawai Tetap Universitas yang rangkap jabatan wajib melaporkan diri kepada Rektor tiga bulan sebelum masa tugas berakhir
7. Pegawai yang sudah selesai menjalankan rangkap jabatan, dapat diangkat kembali menjadi pegawai Universitas apabila ada formasi lowong sesuai disiplin akademik dan atau keahlian tertentu
BAB VI CUTI PEGAWAI
Pasal 48 Jenis Cuti
1. Cuti Tahunan Tenaga Kependidikan 2. Cuti Pendidik 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena AlasanPenting 6. Cuti di luar Tanggungan Universitas 7. Cuti Rangkap Jabatan
Pasal 49 Cuti Tahunan
1. Cuti tahunan diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah bekerja sekurangkurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus
2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas ) hari kerja 3. Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung, paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya
4. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang 5. Selama menjalani cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan
yang menjadi haknya 6. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam 1
(satu) tahun berikutnya
Pasal 50 Pengangguhan Cuti
Untuk kepentingan universitas, cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti selama 1 (satu) tahun
Pasal 51 Cuti Dosen
1. Dosen memperoleh hak cuti 2. Cuti dosen diberikan untuk studi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni paling lama 6 (enam) bulan 3. Dosen yang memiliki pangkat Asisten Ahli, Lektor berhak mendapat cuti 5 (lima) tahun
sekali 4. Dosen yang memiliki pangkat Lektor Kepala, Guru Besar, berhak mendapat cuti 4 (empat)
tahun sekali 5. Cuti Dosen tidak berlaku bagi yang sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat
struktural. 6. Cuti Dosen harus mendapat ijin tertulis dari Rektor 7. Dosen yang menjalankan cuti diberi hak kepegawaian berupa gaji pokok dan tunjangan
lain sesuai peraturan di universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 52 Cuti Sakit
1. Bagi pegawai selama sakit berhak atas cuti sakit 2. Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan
ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya 3. Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan berhak atas cuti
sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Rektor melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dokter
4. Pegawai yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berhak cuti sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis setiap tiga bulan kepada kepada Rektor melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dokter
5. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini menyatakan alasan tentang perlunya pemberian cuti, lamanya cuti dan keterangan yang dipandang perlu
6. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
7. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan (pengujian) kesehatan sampau waktu 1 (satu) tahun yang bersangkutan belum sembuh maka diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
8. Selama menjalani cuti sakit pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 53
Cuti Karena Kecelakaan Kerja 1. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga perlu
mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit berdasarkan keterangandokter 2. Apabila sampai waktu 3 (tiga) tahun pegawai yang bersangkutan tidak mampu bekerja
kembali sebagai akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jabatan apapun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
3. Selama menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 54
Cuti Karena Keguguran 1. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja 2. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pegawai
yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan
Pasal 55
Cuti Bersalin 1. Pegawai wanita yang melahirkan berhak atas cuti bersalin 2. Lama cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah 1.5 (satu setengah) bulan
sebelum melahirkan dan 2 (bulan) sesudah persalinan 3. Pegawai yang akan melahirkan harus mengajukan permohonan cuti bersalin secara
tertulis kepada Rektor melalui Biro Kepegawaian 4. Cuti Bersalin diberikan oleh Rektor kepada pegawai yang bersangkutan melalui atasan
langsungnya 5. Selama menjalani cuti bersalin pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan
yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Pegawai yang menjalani cuti bersalin menyerahkan tugas kepada atasannya atau rekan
kerjanya
Pasal 56 Cuti Karena Alasan Penting
1. Setiap pegawai berhak atas cuti karena alasan penting 2. Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai dengan alasan antara lain:
a. Istri/suami, anak/menantu, orang tua/mertua, sakit keras atau meninggal dunia. b. Menunaikan ibadah haji atau umroh c. Petugas haji/petugas umroh atas penugasan dari Kemenag
d. Peristiwa lainnya yang dianggap penting oleh pejabat yang berwenang 3. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Rektor melalui Biro Kepegawaian 4. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan
permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti dengan menyebutkan alasan-alasan kepada yang berwenang melalui atasanlangsung
5. Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Rektor kepada pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsungnya
6. Selama menjalani cuti karena alasan penting pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sebagai pegawai
7. Pejabat struktural yang menjalani cuti karena alasan penting tetap mendapatkan tunjangan sebagai pejabat structural
Pasal 57
Cuti di Luar Tanggungan Universitas 1. Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun secara terus-menerus
karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Universitas
2. Cuti diluar tanggungan universitas dapat diberikan selama 12 (dua belas)bulan 3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini dapat diperpanjang kembali.
Pasal 58 Prosedur Cuti di Luar Tanggungan
1. Untuk mendapatkan Cuti di Luar Tanggungan Universitas pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada Rektor melalui Biro Kepegawaian
2. Cuti di luar Tanggungan Universitas bukan merupakan hak, oleh karena itu permohonan Cuti diluar Tanggungan Universitas dapat dikabulkan atau ditolak
3. Cuti di luar Tanggungan Universitas hanya dapat diberikan dengan Keputusan Rektor
Pasal 59 Hak Pegawai Yang Menjalani Cuti di Luar Tanggungan
1. Selama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Universitas yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Universitas
2. Selama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Universitas masa kerja pegawai yang bersangkutan tidak diperhitungkan
Pasal 60
Kewajiban Pegawai Yang Menjalani Cuti di Luar Tanggungan 1. Pegawai yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Universitas tidak mempunyai kewajiban
sebagai pegawai dan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya 2. Jabatan yang ditinggalkan karena adanya Cuti di Luar Tanggungan Universitas dengan
segera dapat diisi
Pasal 61 Prosedur Aktif Kembali Bagi Pegawai Yang Menjalani Cuti di Luar tanggungan
1. Pegawai yang telah habis masa menjalani Cuti di Luar Tanggungan Universitas dapat mengajukan permohonan aktif kembali sebagai pegawai Universitas
2. Permohonan aktif kembali dapat diterima apabila masih tersedia formasi dan diperlukan Universitas
3. Pegawai yang tidak mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Rektor setelah habis masa menjalani cuti di luar tanggungan Universitas, dinyatakan telah mengundurkan diri dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 62 Cuti Karena Rangkap Jabatan
1. Cuti karena rangkap jabatan bukan merupakan hak pegawai 2. Pegawai yang akan mengikuti proses pendaftaran untuk rangkap jabatan harus
mengajukan permohonan ijin kepada Rektor 3. Permohonan ijin dapat diterima atau ditolak 4. Pegawai yang mendapatkan ijin rangkap jabatan, wajib mengajukan permohonan cuti
secara tertulis kepada Rektor 5. Cuti karena rangkap jabatan ini diberikan untuk masa satu periode jabatan, kecuali untuk
jabatan di eksekutif 6. Selama Cuti Rangkap Jabatan pegawai tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai
tetapi masih dapat menjalankan Caturdharma Perguruan Tinggi 7. Pegawai yang akan aktif kembali, wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Rektor
melalui atasan langsung paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum rangkap jabatan berakhir 8. Pelaksanaan Cuti Rangkap Jabatan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Rektor
Pasal 63 1. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Tahunan atau Cuti Karena Alasan Penting, dapat
dipanggil bekerja kembali apabila ada kepentingan yang mendesak dari Universitas 2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sisa waktu cuti yang
belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang bersangkutan
BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pasal 64 Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
1. Pegawai Univesitas yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
2. Permohonan berhenti sebagai Pegawai Universitas dapat ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari
3. Permintaan berhenti seorang Pegawai Universitas dapat ditolak, apabila pegawai yang bersangkutan terikat dengan wajib kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas
4. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Universitas diajukan secara tertulis kepada BP3TNU Unusia melalui saluran hierarki
5. Penundaan dan penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh BP3TNU Unusia melalui Rektor
6. Pegawai universitas yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di universitas dan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 65
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun 1. Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan adalah 56 (lima puluh enam) tahun 2. Batas usia pensiun bagi Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli adalah 60 (enam
puluh) tahun 3. Batas usia pensiun bagi Dosen dengan jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala
adalah 65 (enam puluh lima)tahun 4. Batas usia pensiun Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh)
tahun 5. Pegawai Universitas yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai dan kepadanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku
6. Rektor memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum seorang Pegawai mencapai batas usia pensiun, bahwa yang bersangkutan
akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Universitas karena mencapai batas usia pensiun
7. Pegawai Universitas yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan BP3TNU Unusia, dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 66
Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi 1. Pemberhentian pegawai dapat dilakukan karena adanya penyederhanaan satuan
organisasi Universitas 2. Pegawai yang diberhentikan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi,
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan di universitas dan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 67
Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin Pegawai Atau Tindak Pidana 1. Pegawai Universitas dapat diberhentikan sebagai pegawai karena:
a. Melanggar Janji Pegawai Universitas, Janji Jabatan atau melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai kategori berat
b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
2. Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada pertimbangan BP3TNU Unusia sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Pasal 68
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani 1. Pegawai Universitas diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan: a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau
lingkungankerjanya c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit
2. Penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani paling cepat 1 (satu) tahun sejak tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 69
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas/Mangkir 1. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus
menerus dihentikan hak-haknya sebagai pegawai mulai bulan ketiga 2. Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi
kurang dari 4 (empat) bulan secara terus menerus dan melaporkan diri kepada pimpinan Universitas, dapat: a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah
itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang b. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai apabila alasan meninggalkan
tugasnya tidak diterima oleh pejabat yang berwenang
Pasal 70 Pemberhentian Karena Meninggal Dunia
Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan diterbitkan Keputusan oleh BP3TNU Unusia dan akan diberikan hak-haknya berupa gaji selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada ahli waris.
Pasal 71
Pemberhentian Karena Hilang Akibat Bencana atau Kecelakaan 1. Pegawai yang dinyatakan hilang karena terkena bencana atau kecelakaan dan tidak
diketahui apakah masih hidup atau meninggal dunia tetap berhak mendapat gaji penuh yang diberikan kepada ahli waris yang sah untuk paling lama 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan apabila ada keterangan dari pejabat yang bérwenang
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat 3. Segala hak yang timbul dari pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada ahli waris yang sah
Pasal 72 Pemberhentian Karena Hal-hal Lain
1. Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali ke Universitas setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan, diperlakukan apabila keterlambatan melaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri tidak diterima oleh Rektor maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai
2. Pegawai yang terlambat melaporkan diri ke Universitas setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan lebih dari 6 (enam) bulan, maka pegawai tersebut akan diberlakukan ketentuan Pasal 69 peraturan ini
Pasal 73
Pemberhentian atau Pengalihtugasan Pegawai Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pegawai universitas dapat diberhentikan atau dialih tugaskan
Pasal 74 Pemberhentian Karena Tidak Memenuhi Syarat
Dosen akan diberhentikan jika: 1. Setelah 3 (tiga) tahun dari pengangkatan belum mendapatkan Jabatan akademik 2. Tidak menggunakan kesempatan mengikuti proses pengajuan sertifikasi dosen
selama 3 (tiga) kali kesempatan
Pasal 75 Hak-Hak Pegawai Yang Diberhentikan
1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak pensiun dan pesangon sesuai aturan yang berlaku di Universitas dan peraturan perundangan yang berlaku
2. Pegawai yang menurut surat keterangan dari Rumah Sakit dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena tidak cakap jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun
3. Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai tetap Universitas, mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76 Pada saat peraturan ini ditetapkan, dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi kualifikasi tersebut
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada : 10 September 2020 Rektor, Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc
Lampiran
TABEL I
Ijazah, Pangkat Pertama, dan Pangkat Terakhir Pegawai
No Ijazah Pangkat Awal Pangkat Akhir 1 SLTP / sederajat Ib IIb 2 SLTA / sederajat IIa IIIa 3 Diploma I IIa IIIa 4 Akta I IIa IIIa 5 SGPLB
Diploma II IIb IIIb
6
Sarjana Muda Diploma III Akademi Politeknik
IIc
IIIc
7 Sarjana ( S1) IIIa IIId 8
a. Dokter b. Apoteker c. Akuntan d. Psikolog e. Spesialis I f. Pendidikan Profesi
IIIb
IVb
9 Sarjana ( S2) IIIb IVb 10 Doktor (S3) IIIc IVc
TABEL II
Nama Pangkat dan Golongan Pegawai
NO. NAMA PANGKAT DIGAJI MENURUT
Golongan Ruang 1. Juru Muda Tingkat I I b
2. Juru I c
3. Juru Tingkat I I d
4. Pengatur Muda II a 5. Pengatur Muda Tingkat I II b
6. Pengatur II c
7. Pengatur Tingkat I II d
8. Penata Muda III a
9. Penata Muda Tingkat I III b
10. Penata III c
11. Penata Tingkat I III d
12. Pembina IV a 13. Pembina Tingkat I IV b
14. Pembina Utama Muda IV c
15. Pembina Utama Madya IV d 16. Pembina Utama IV e
TABEL III
Jabatan Akademik
No Jabatan Akademik Pangkat Angka Kredit Golongan Ruang
Digaji Menurut
Gol Ruang 1 Asisten Ahli/Lecture Penata Muda 100 III a 2 Asisten Ahli/Assistance
Professor Penata Muda Tingkat I 150 III b
3 Lektor/Assistance Professor
Penata 200 III c
4 Lektor/ Assistance Professor
Penata Tingkat I 300 III d
5 Lektor Kepala/Associate Professor
Pembina 400 IV a
6 Lektor Kepala/Associate Professor
Pembina Tingkat I 550 IV b
7 Lektor Kepala/Associate Professor
Pembina Utama Muda 700 IV c
8 Guru Besar/Professor Pembina Utama Madya 850 IV d 9 Guru Besar/ Professor Pembina Utama 1050 IV e
