Potensi Korupsi Saat PandemiMisbah Hasan

Sekjen FITRA

Hp. 0822 1171 3249

Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19

1 Instruksi Presiden No. 4/2020 tentang RefocussingKegiatan, Realokasi Anggaran serta PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Percepatan PenangananCovid-19

2 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 6/KM.7/2020tentang Penyaluran DAK Bidang Kesehatan dan DanaBantuan Operasional Kesehatan Dalam RangkaPencegahan dan/atau Penanganan Covid-19

3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan PenggunaanDBH, DAU, dan DID TA. 2020 dalam RangkaPenanggulangan Covid-19

4 Permendagri No. 20/2020 tentang PercepatanPenanganan Covid-19 di Lingkungan PemerintahDaerah

5 SE Menteri Desa, PDTT No. 8/2020 tentangDesa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PadatKarya Tunai Desa

6 SE Mendagri No. 440/2703/SJ/2020 tentangPenanggulangan Dampak Covid-19 di Desa

7 Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur danRincian APBN TA. 2020

8 Keputusan Bersama Kemendagri dan KemenkeuNo. 119/2813/SJ; No. 177/KMK.07/2020tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA. 2020dalam Rangka Penanganan Covid-19 sertaPengamanan Daya Beli Masyarakat danPerekonomian Nasional

Postur APBN-Perubahan 2020

Proyeksi Pendapatan Negara mencapai Rp1.760 Triliun, terdiri dari Perpajakan 83%, PNBP 17%, & Hibah 0,03%;Proyeksi Belanja Negara mencapai Rp2.164 Triliun, terdiri dari Belanja K/L 71% dan TKDD 29%;Defisit Anggaran Rp853 Triliun;

1,463

298

0.5

83%

17%0.03%

Perpajakan PNBP Hibah -

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Postur Pendapatan NegaraAPBN-P 2020

Nominal (Triliun Rupiah) % terhadap Belanja Negara

71%

29%

Postur Belanja NegaraAPBN-P 2020

Belanja K/L TKDD

Pemerintah hanya mampu merealokasi Belanja Negara sebesar Rp73,3 Triliun

URAIAN APBN 2020 APBN-P 2020 Selisih %

A. PENDAPATAN NEGARA 2.233.196.701.660 1.760.883.901.130 -472.312.800.530 -27%I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 2.232.697.961.660 1.760.385.161.130 -472.312.800.530 -27% 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.865.702.816.382 1.462.629.688.832 -403.073.127.550 -28%

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 366.995.145.278 297.755.472.298 -69.239.672.980 -23%II. PENERIMAAN HIBAH 498.740.000 498.740.000 0 0%

B. BELANJA NEGARA 2.540.422.500.559 2.613.819.877.869 73.397.377.310 3%I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.683.477.179.135 1.851.101.008.789 167.623.829.654 9%II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 856.945.321.424 762.718.869.080 -94.226.452.344 -12%

C. KESEIMBANGAN PRIMER -12.012.458.899 -517.779.676.739 -505.767.217.840 98%

D. SURPUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) -307.225.798.899 -852.935.976.739 -545.710.177.840 64% % Defisit Anggaran terhadap PDB -1,76 -5,07 -3 65%

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 307.225.798.899 852.935.976.739 545.710.177.840 64%I. PEMBIAYAAN UTANG 351.853.256.250 1.006.400.481.800 654.547.225.550 65%

II. PEMBIAYAAN INVESTASI -74.229.874.207 -229.324.135.317 -155.094.261.110 68%III. PEMBERIAN PINJAMAN 5.192.999.856 5.810.213.256 617.213.400 11%IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN -590.583.000 -590.583.000 0 0%V. PEMBIAYAAN LAINNYA 25.000.000.000 70.640.000.000 45.640.000.000 65%

Refocussing & Realokasi APBN-P 2020

Kebutuhan untuk realokasi dan refocussing penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun (15% dari Total BelanjaNegara)Hasil realokasi anggaran K/L hanya 3% -- kurang 331,8 Triliun (12% dari Total Belanja Negara)Anggaran penanganan covid-19 digunakan untuk Kesehatan Rp75 T (3% dari APBN), Perlindungan Sosial Rp110 T(4% dari APBN), Pajak dan KUR Rp 70,1 T (3% dari APBN) dan Pemulihan Ekonomi Rp150 T (6% dari APBN)

75

110

70.1

150

3%

4%

3%

6%

Kesehatan Perlindungan Sosial Pajak dan KUR Pemulihan Ekonomi -

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Refocussing & Realokasi APBN-P 2020untuk Penanganan Covid-19

Nominal Refocussing & Realokasi (Triliun) % terhadap Belanja APBN-P 2020

Sumber :

Peluang Pendanaan Penanganan Covid-19 dari APBD 2020

APBD 34ProvinsiTA. 2020

Belanja Tidak Terduga Rp854,96 Miliar

Skenario1: 30% x Belanja Langsung Rp51,21 Triliun

Skenario2: 30% x Belanja LangsungRp85,36 Triliun

Total Belanja Langsung 34 Provinsi se-Indonesia Rp170,71 triliun

Seluruh Provinsi tidak siap dengan anggaran tidak terduga …

Persentase

77,834

236

209,538

394 19,822

28

34,714

77

29,941

62

31,243

58

0.3%

0.2%

0.1%

0.2% 0.2%0.2%

Aceh & Sumatera Jawa Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi & Gorontalo Maluku & Papua -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

Nominal & Persentase Belanja Tidak Terduga 2020Wilayah Provinsi Seluruh Indonesia

(dalam Triliun Rupiah)

Belanja Daerah Belanja Tidak Terduga % thp Belanja Daerah

Realokasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Covid-19

Bila Skenario Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 adalah 30% dari Belanja Langsung, maka totalanggaran penanganan covid untuk seluruh Provinsi di Indonesia mencapai Rp51,21 Triliun;

Sebarannya: Provinsi di Aceh & Sumatera sebesar 10,4 Triliun (13% dari Total Belanja Provinsi se-Indonesia),Jawa Rp25,6 T (12%), Bali & Nusa Tenggara Rp2,5 T (13%), Sulawesi & Gorontalo Rp3,8 T (13%) dan Maluku &Papua Rp3,9 T (13%)

77,834

10,449

209,538

25,619 19,822 2,550

34,714 4,789

29,941 3,856

31,243 3,953

13%

12%

13%

14%

13%13%

Aceh & Sumatera Jawa Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi & Gorontalo Maluku & Papua -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

12%

12%

13%

13%

14%

14%

Realokasi Anggaran Covid-19Skema 30% terhadap Belanja Langsung

Total Rp51,21 Triliun

Belanja Daerah 30% thp BL % thp Belanja Daerah

Perhitungan Realokasi Anggaran berdasarkanKeputusan Bersama Kemendagri dan Kemenkeu No. 119/2813/SJ; No. 177/KMK.07/2020 …

Bila Skenario Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 adalah 50% dari Belanja Langsung, maka totalanggaran penanganan covid untuk seluruh Provinsi di Indonesia mencapai Rp85,36 Triliun;

Sebarannya: Provinsi di Aceh & Sumatera sebesar 17,4 Triliun (22% dari Total Belanja Provinsi se-Indonesia),Jawa Rp42,6 T (20%), Bali & Nusa Tenggara Rp4,2 T (21%), Sulawesi & Gorontalo Rp6,4 T (21%) dan Maluku &Papua Rp6,5 T (21%)

77,834

17,414

209,538

42,698 19,822 4,249

34,714 7,982

29,941 6,427

31,243 6,589

22%

20%

21%

23%

21%21%

Aceh & Sumatera Jawa Bali & NusaTenggara

Kalimantan Sulawesi &Gorontalo

Maluku & Papua -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

20%21%21%22%22%23%23%24%

Realokasi Anggaran Covid-19Skema 50% terhadap Belanja Langsung

Total Rp85,36 Triliun

Belanja Daerah 50% thp BL % thp Belanja Daerah

Realokasi APBD Jatim berdasar:Keputusan Bersama Kemendagri dan Kemenkeu No. 119/2813/SJ; No. 177/KMK.07/2020 …

Padahal, Penerimaan APBN Per Maret 2020 belum maksimal …

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pendapatan Negara : Rp216,61 triliun

Penerimaan Perpajakan mencapai Rp177,96 triliun atau 9,54 persen dari target APBN tahun 2020, terdiri dari:

Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp152,92triliun atau 9,31 persen serta Kepabeanan danCukai mencapai Rp25,04 triliun atau 11,22 persen

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatrealisasi sebesar Rp38,62 triliun atau 10,52 persen.

Belanja Negara : Rp279,41 triliun

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp161,73 triliunatau 9,61 persen

TKDD mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen.

Defisit Anggaran : Rp62,80 triliun

Pembiayaan Anggaran : Rp112,93 triliun (Utang)

Potensi Korupsi Anggaran Covid-19

1.

2.

3.

Potensi Korupsi Secara Umum (Kesehatan):Pengabaikan prosedur PBJ untuk penanganan wabah misalnyaprosedur bidding, standar harga, ataupun prosedur pengadaan lainnya;Perekrutan orang yang tidak dapat melaksanakan protokol perawatanyang kompleks;Pemberian gaji dan tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidaksesuai dengan ketentuan;

1.2.3.4.5.6.

6 Potensi Korupsi Bantuan Sosial:

Pendataan dilakukan serampangan;Penerima bantuan salah sasaran;Penggelapan dana bantuan;Jumlah bantuan tidak sesuai yang diterimakan;Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan;Double pembiayaan (APBN/APBD/APBDesa)

Rekomendasi

1.

2.

3.

4.

5.

Pemerintah wajib membuat budget line item khusus (Menu Khusus Anggaran) Penanganan

Covid-19 di www.covid19.go.id atau di website Kementerian Keuangan sebagai bentuk transparansi

anggaran;

Membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh;

Pelibatan masyarakat sipil dalam setiap proses penanganan covid-19, terutama untuk program

social safety net;

Membuat portal pengaduan masyarakat, khusus isu penanganan covid-19;

Melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat, daerah, dan desa.