Upload
vina-hermawati
View
147
Download
17
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PPT keuangan Daerah
Citation preview
SISTEM KEUANGAN DAERAH
KELOMPOK 41) Pugar Dwi Riswanto
(145030100111074)
2) Vina Hermawati
(145030100111052)
3) Azizah Ria Risti F
(145030101111068)
4) Farah Nadia Rofifah
(145030101111072)
5) Diah Fitriani
(145030101111076)
SISTEM KEUANGAN DAERAH
A. SUMBER PENDAPATAN DAERAH
B. PENGELUARAN DAERAH
SISTEM KEUANGAN DAERAH
Dewasa ini ada tuntutan yg lebih besar terhadap penguatan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Yaitu Desentralisasi Politik dan Desentralisasi Ekonomi.
Menurut Manor, 1999; Humes IV, 1991; Fiscal Policy Resource Center, 2001 ada hubungan yang sangat kuat antara Desentralisasi Fiskal dan Devolusi (Desentralisasi Politik). Ketika Desentralisasi Fiskal berarti pemerintah menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan maka seharusnya didahului oleh adanya Desentralisasi Politik (Devolusi).
Desentralisasi Fiskal membutuhkan adanya akuntanbilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah ketimbang terhadap atasan di luar daerah. Sebaliknya devolusi juga membutuhkan desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya.
PEMETAAN DESENTRALISASI FISKAL
PENGELUARAN SAAT INI
BELANJA MODAL
PINJAMAN
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
DESENTRALISASI FISKAL
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Menurut Humes VI (1991 : 236-7) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah ada 3 yaitu :
1. locally raised revenue (pendapatan asli daerah)
2. transferred or assigned income (dana tranfer dari pemerintah)
3. loans (pinjaman)
PEMETAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TARIF BISNIS
PASAR YANG KOMPETITIF
PAJAK PENJUALAN
UTILITAS UMUMPENDAPATAN LOCAL DAN
KEUNTUNGAN PAJAK
PAJAK PROPERTI
LABA PERUSAHAANPAJAK DENDA DAN PEMUNGUTAN BIAYA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Pertama, Locally raised revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara local. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini yaitu:
1. Pajak daerah
Umumnya pemerintahan pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah, serta pemerintahan pusat memeriksa dan mengesahkannya. Menurut Norton (1994:74-8) pajak daerah meliputi;
Pajak Properti
Pendapatan local dan regional dan keuntungan pajak
Tarif bisnis dan sumber lain dari pendapatan pajak
Pajak lainnya ; contohnya Konsumsi atau pajak penjualan dan pajak gaji
2. Denda dan pungutan
Sumber pendapatan ini terikat dengan kemauan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah daerah memungut biaya atas beragam pelayanan dam lisensi yang disediakan.
3. Penghasilan perusahaan daerah
Perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya (user charge) atas pelayanan yang diberikan
PEMETAAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAHAN PUSAT
PENDAPATAN TRANSFER
BANTUAN BAGI HASILALOKASI
ANGGARAN LANGSUNG
TIDAK MENCOCOKKAN
TRANSFER
MENCOCOKKAN TRANSFER
BANTUAN DEFISIT
HIBAH KHUSUS
BLOCK GRANTS
OPEN ENDED MATCHING GRANTS
CLOSE ENDED MATCHING GRANTS
MENURUT LAPANGAN
MENURUT RUMUS
Pendapatan Transfer
Dana transfer dari pemerintah meliputi bagi hasil, bantuan, dan alokasi anggaran langsung.
a) Bagi Hasil
Mengacu pada dana yang dipungut atas nama pemerintah daerah dan ditransfer kepadanya. Rumusan pembagian ini biasanya merupakan hasil dari negoisasi politik.
b) Bantuan
Menurut (Humes IV, 1991 : 239). Terdapat tiga alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini, yakni : untuk menambah sumber pendapatan daerah, untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan atau pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan untuk meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya.
Menurut Shah (1994:24-7) ada dua jenis utama bantuan;
Non Matching Transfer
Dapat dibedakan menjadi selective (conditional) atau general (unconditional)
Matching Transfer
Deficit Grant (tidak lagi direkomendasikan)
c) Alokasi Anggaran Langsung
Sebenarnya dana yang ada bukanlah semacam transfer antar pemerintah melainkan alokasi intra organisasi. Pemberian dana dalam cara demikian ternyata memberikan peluang yang terbatas terhadap keputusan adminstrasi pemerintah daerah
NonMatching Transfer
– Selective (Conditional) nonmatching transfer
Memberikan sejumlah dana tanpa adanya penyesuaian lokal, yang dibelanjakan untuk tujuan tertentu. Bantuan jenis ini cocok untuk menyusubsidi aktivitas tertentu yang dinilai berprioritas tinggi bagi pemerintah pusat tetapi berprioritas rendah bagi pemerintah daerah
– Unconditional (General) nonmatching transfer
Tidak ada batasan yang ditentukan mengenai bagaimana bantuan tersebut di belanjakan, tidak ada batasan belanja minimum bagi area-area tertentu. Karena bantuan ini bisa dibelanjakan atas berbagai kombinasi barang dan layanan publik atau memberikan keringanan pajak bagi warga.
Matching Transfer
– Selective (Conditional) matching grants atau Cost-sharing programs
Dana tersebut dibelanjakan untuk tujuan tertentu dan bahwa penerimaan dana tersebut turut serta pula dalam mendanai aktivitas untuk beberapa hal. Terdapat penyertaan dana daerah dalam transfer dana dari pusat untuk tujuan tertentu.
Matching Transfer
Selective (Conditional) matching grants atau Cost-sharing programs
Terdapat dua jenis transfer:
1. Open-ended matching grants
Jenis ini terjadi ketika tidak ada batasan bagi bantuan yang tersedia
dengan menyesuaikan penyediaan, yang disesuaikan untuk mengoreksi
inefisiensi dalam penyediaan barang-barang publik yang muncul dari
eksternalitas.
2. Closed-ended matching transfer
Jenis ini terjadi ketika dana disediakan dalam batas tertentu, biasanya
bergantung pada pemberian dana, sehingga transfer ini mengakibatkan
adanya kontrol terhadap anggarannya.
– Deficit grants (Devas, 1988 dan Davey, 1988)
Bantuan ini dimaksutkan untuk menyesuaikan sumber daya lokal dengan komitmen pengeluaran keseluruhan, yang didasarkan pada anggaran yang telah disetujui. Selain itu, ia juga dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengeluaran lokal dengan kapasitas pendapatan lokal. Pada intinya tujuan sistem deficit grants ini adalah kecukupan (adequacy) guna menjamin pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Hasil dari sitem bantuan ini tidak memuaskan karena
1) Pemerintah daerah diberi sedikit insentif untuk meningkatkan pendapatannyasecara bijaksana
2) Secara efektif, pengambilan keputusan tersentralisasi karena permintaan selalu melalui sember daya sehingga pemerintah pusat harus memutuskan bagaimana memangkas anggaran pemerintah daerah tersebut
3) Sistem ini menghambat perencanaan yang efektif oleh pemerintah daerah karena ia tidak berada pada posisi menilai sumber daya keseluruhan yang tersedia baginya
4) Sistem ini mendukung gagasan bahwa pemerintah daerah ‘harus’ mampu membiayai dirinya sendiri sementara bantuan hanya bersifat membantu kepada pemerintah daerah yang ‘tidak efien’
Pinjaman merupakan sumber dana yang ketiga bagi pemerintah daerah dan merupakan cara
alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Investasi ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, gedung serba guna, fasilitas air, dan lain sebagainya.
Kajian Norton (1994) mengungkapkan beberapa metode pinjaman yang dilaksanakan di negara-negara Eropa. Metodenya adalah :
(1) piniaman dari sumber dana internal (internal funds),
(2) pinjaman berjangka (temporary borrowing) dari pasar uang (money market),
(3) obligasi (bonds issues),
(4) Pengeluaran saham (stock lssues),
(5) sewa-menyewa (lease arrangements).
PENGELUARAN DAERAH
Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (expenditure assignment). Otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang memiliki ciri-ciri;
Secara memadai ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran
Secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program
Menjamin bahwa lembaga pemerintah beroprasi seefisien mungkin
Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ada lima peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau kewenangannya, peran tersebut mencakup;
a) Sebagai penyediaan layanan
b) Sebagai pembeli layanan
c) Sebagai badan penyandang dana
d) Sebagai koordinator penyediaan layanan publik
e) Sebagai regulator
Pelaksanaan dari semua atau pilihan peran tersebiut membutuhkan dana yang harus dikeluaran oleh daerah. Peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik tersebut dapat berlangsung dalam dua kategori (norton,1994);
Direct provision
menempatkan pemerintah sebagai penyedia langsung pelayanan publik dengan berbagai macam variasinya, seperti penyediaan oleh instansi pemerintah, perusahaan negara atau badan kerjasama lainnya.
Indirect or delegated management of service
menempatkan pemerintah sebagai pengatur(regulator) sementara pelayanan publik dapat dilakukan oleh swasta, masyarakat, atau lembaga sukarela lainnya.
Jenis pengeluaran daerah dalam anggaran daerah dapat dibedakan menjadi dua (Wilson & Game, 1994 : 134), yakni;
a) current expenditure atau juga dikenal sebagai revenue expenditure
Merupakan pengeluaran harian pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berlangsung. Pengeluaran ini meliputi: upah dan gaji pegawai, buku-buku sekolah, peralatan kantor, dan lain sebagainya.
b) capital expenditure
Merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang. Pengeluaran ini sering kali mahal harganya, tetapi memiliki manfaat setelah tahun anggaran berjalan. Contoh pengeluaran ini adalah pembelian lahan, konstruksi bangunan dan ialan, peralatan - peralatan utama seperti mobil, mesin, komputer dan lain sebagainya.
Kecenderungan untuk mendesentralisasi pengeluaran ini didasarkan pada subsidiarity principle. Prinsip ini menyarankan bahwa pelayanan pemerintah seharusnya diberikan pada tingkat pemerintahan terendah yang mampu menyediakan barang dan pelayanan publik secara efisien. Subsidiarity principle ini menyarankan tiga jenis aktivitas yang paling baik bila diselenggarakan oleh pemerintah pusat yakni,
1. Penyediaan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi bangsa secara keseluruhan
2. Kebijakan redistribusi pendapatan atau sosial
3. Aktivitas pemerintah yang mencakup eksternalitas antara wilayah.
Bergabai aspek kelembagaan di daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mencakup tiga hal;
4. Kapasitas daerah
5. Akuntabilitas dan informasi
6. Transparansi fiskal
Jika daerah tidak memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai maka kondisi ini akan memicu semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan semakin
kuatnya ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat. Faktor tersebut ialah;
1. Pertumbuhan pengeluaran karena semakin meningkatnya kebutuhan
dan tutntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas layanan
publik
2. Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya
yang terbatas
3. Adanya tuntutan yang semakin kuat untuk melakukan pemerataan
antar wilayah, serta pendapatan yang diperoleh dari pemberian
layanannya yang semakin terbtas baik karena dibatasi oleh sumber
daya, faktor popularitas politis dll