PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxanr 325.Rev.3 Dr. Kantor e, Luas f. Pelaksanaan IUPHHK-HT CV, TUAH NEGERI SK. 215/Kpts-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Jl. Sei

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BR IJA ilUSTlKA 8-{1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxanrLPPHPL.OOl-IONLVLK.O 11.IDN.:025'l-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDITSERIIFIIGSI PENII-AIAN KINER]A PHPL PADA IUPHHK

Nomor : 197 I A-SERT lV I 20t7

LPPHPL PT. AYAN4AMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Seftifikasi

Penilaian Kinerja PHPL terhadaP :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantore, Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK-HT CV, TUAH NEGERI

SK. 215/Kpts-II/2007 tanggal 28 Mei 2007Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru Riau

* 1.480 Hektar3 s/d 10 April 20t7

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT CV. TUAH NEGERI memperoleh nilai akhir kinerja

berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI"untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga berhak mendapatkan Sertifikatpengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL), Nomor : SPHPL.40/ASERT/LPHPL-001-IDN masa

berlaku 5 Mei 2017 sld 28 4 Mei 2022.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

abp.certifi [email protected]. id

Website : www.ayama rusetiflkasi.co. id

Bogor, B Mei 2017

PT. U SERTIFIKASI

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pengclolaan Hutan Produtsi Lcstari (PHPL)

VerifiIasi LcSalitas KaIr (VLK)

Em.ll I

aslrt@ayamarus€[email protected] h.:

www.ayamaruiertif lkasl.co.id

Ir. AkhmadDiretur

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEI( RUKO BRAJA MUSTIKA B-ll, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT-321. Rev.3 Yxax0251-8333513 83335'15 Fax. 0251 -8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor I s5/ASERT-PHPL lKptslv l2Ot7

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S.PHPL) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK.HT) CV. TUAH NEGERI

YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROWNSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HTNOMOR: SK,215/MENHUT'II/2007 TANGGAL 28 MEI 2007 SELUAS t 1'480 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan t4enteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwapemegang IUPHHK- HA wajib mendapatkan S-PHPL;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HT CV. TUAH NEGERI telah dilakukanaudit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) llomor : 15o/ASERT-TN/PHPL/IIV2o17 tanggal 7 Maret

2017;3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HT CV. TUAH NEGERI

dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan

nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi

Legalitas Kayu "MEMENUHI", sehingga berhak mendapatkan Sertiflkat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);

4. Bahwa penerbitan Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap

IUPHHK-HT CV. TUAH NEGERI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-oo1-IDN;

2. Keputusan Plenteri Kehutanan Nomor : SK. 1l/MenhUI-IV/SET/2013 tentanqPerubahan Keputusan Menteri r..ehutanan Nomor : SK.6067/lvlenhut-IV/BPPHH/2012Tentang Penetapan Lembaga Peniiai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL)

dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/Setje nlPHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KineiaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang

Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

; P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.L4IPHPLISET l4l2016 tanggai 29 April 2016 tentang Standar Veriflkasi Legalitas

Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor: P.74IPHPL1SET14120L6 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolsan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur -lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

I P.I4IPHPL1SET l4l2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISo/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesueian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Se!'tifikasi Produk, Proses Darl Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Pandlan Audit Sisteri Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertiflkasi.

Mengingat

Tanggcl 1 Juni 2016

€'rrrll:as.iOayimalus.tlfl lesl.co.id

wtt3lt :

sww.ayamarus.rtif il(asi.co.id

I.PPHPL{OI.IDNLVLK.O,I1.IDN

Layanan Sertifikasi :

l'rnsclohr| IIL(xr! l'rodul\; 1.n.,!i (l'lltl.)!crLlil$r Ie!,rlirrs kr\Lr(\'l Ki

Menetapkan

KEDUA

KET]GA

KEEMPAT

ASERT-321.Rev,3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN

CV. TUAH NEGERI.

Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Kepada IUPHHK-HT

CV. TUAH NEGERI dengan nomor : SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku 5

Mei 2017 sampai dengan 4l4ei TOZZ dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK".

Setiap 1(satu) tahun sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HT CV. TUAH

NEGERI

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

AYAMARU SERT]FIKASI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG

HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK-HT

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

C.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

KESATU

Ditetapkan di : BogorPada Tangoal : 5 f4ei 2017

tr- jkhoadDirektu r

SERTIFIKAT PHPL YI(AT{Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI-IDN

No : SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 5 Mei 2017

Berlaku hingga . 4 Mei 2O22

Diberikan kepada :

GV. TUAH NEGERISK IUPHHK-HTI NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

S K.2 1 S/irlerrhut-l l/2007, Tanggal 28 Mei 2007* '1.480 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi RiauJl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Pekanbaru-RiauTelp/Fax. 0761 -34641, 38585

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BA!K"sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang Penilaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 1.2, Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.1 Peraturan DlrekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.l4IPHPUSET1412016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Veriflkasl Legalitas Kayu (VLK)

lr. AkhDirekur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

yl(Ail ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPLPADA IUPHHK.HTI CV TUAH NEGERI

KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI(LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKAS]Ko nite Akre d i ta si N a s io n a I

LPPHPL - OOl.IDN

PT. Ayamaru Sertfikasi

LPPHPL-00I-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 20L4

berlaku s/d 1 September 2018

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,

ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : \ Mw.ayamarusertifikasi.co.id

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.3O/MenLHK/

Setjen/PHPL.3 I 3 I 20L6 tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2) Lampiran 1.2 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.l4 IPHPLISET I 412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-

HT.


Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14lPHPLISil l4l20t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.


lenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPLISET l4l20L6

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 19

YKAN ASERT-324. Rev.3

g. Tim Audit

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI

b

Nama Pemegang Izinl : IUPHHK-Hn CV. Tuah Negeri

Hak Pengelolaan

Keputusan Menteri

Kehutanan

a


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

SK IUPHHK-HT

Luas Areal

Kabupaten/Provinsi

Alamat Kantor dan

Nomor Telpon

Kantor Pusat

Kantor Cabang

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

Ko mite Akred itasi N a si o n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.


lenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14 I PHPLISET I 412016

tanggal 29 April 20L6 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari'

a) Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/

Auditor Prasyarat)

b) Ir. Sulistiyo Nurcahyono, MM (Auditor

Produksi)

c) Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)

d) Biki Baju, S.Hut (Auditor Sosial)

e) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK)

Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.215/ MENHUT-

IT|2OO7, tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Kepada CV. Tuah Negeri. atas areal hutan Produksi

seluas + 1.480 Ha, di Provinsi Riau.

+ 1.480 Ha,.

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

lalan Sei Duku Tanjung Rhu, No' 333, Pekanbaru.

Jalan Teluk Betung, No, 36 Jakarta Pusat-Indonesia

02.326.9t]- 1-211.000

183U8PT.04.0UX120L2, tanggal 10 Oktober 2012

(berlaku 5 tahun).

c

d

e


N,:,'ffi,#/

Y.KAN ASERT-324. Rev.3

f

d



Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

Komite Ak re d itasiN a s ion a I

LPPHPL - OO1-IDN

040134605762, tanggal 29 April 2014 berlaku sampai

dengan tanggal 30 juli 2018

PEM-440/Wil.021KP.9303/2003), tanggal 16 Juli 2003.

(3) Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CY (Commanditaire Venoottschap) tidak dikenal kepemilikan

saham perusahaan, melainkan Pesero Pengurus dan Pesero Kamaditer. Pesero Pengurus

adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar hutang dan kerugian dari

persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan Pesero Komanditer

bertanggungjawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Sedangkan untuk susunan pengurus pada IUPHHK-HTI CV. Tuah Negeri adalah :

- Sekutu Komanditer

- Direktur

(5) Ringkasan Tahapan

Andrea Gunawan

Nelson B. Sianturi

No. Tahapan Waktu dan Tempat

1 Audit Tahap I (Rencana

Kerja Penilaian)Senin/

27 s.d.31 Maret 2017Bogor

Melakukan pengumPulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilaian kinerja PHPL.

- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwallapangan dan komunikasi melaluitelepon dan email.

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan DirekturJenderal PHL Nomor :

P. 14lPH PL/SET I 4 I 2076 TentangStandar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.

2 Koordinasi denganInstansi Kehutanan(Entry Meeting dan ExitMeeting)

Senin/3 April 2017Pekanbaru

Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Riau dan BPHP WilaYah III,Pekanbaru perihal Rencana PenilaianKinerja PHPL pada IUPHHK-HT CV

Tuah Negeri.

Senin/10 April 2017Pekanbaru

Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Riau dan BPHP Wilayah III,Pekanbaru perihal telah selesai

dilaksanakan Penilaian kinerja PHPL


Ringkasan Catatan

iN;',ffi#Yffifi[t,

Ko mite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



pada IUPHHK-HT CV Tuah Negeri.

Menggalidata dan informasi Yangdiperlukan terkait klnerja PHPL

CV Tuah Negeri.

- Penyampaian rencana teknisverifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasiper hari, jenis aspek dan lokasi yang

akan diverifikasi, teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara oPeningMeeting, (2) Notulensi oPeningMeeting.

Selasa/ 4 April2017(Kantor CV Tuah

Negeri)

3

, Verifikasi dokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh data dan informasiaspek prasyarat dan Produksiantara lain :

- Dokumen pelaksanaan danpemeliharaan tata batas;

- Visi, misi perusahaan;- Dokumen pelaksanaan THPB;

- Dokumen terkait Perizinan (Akte,

sK, NPWP, dll.);- Dokumen terkait dengan

keberadaan tenaga Profesionalkehutanan/GANiS;

- Struktur organisasi dan unit kerjadalam mendukung Pengelolaanhutan lestari;

- Ketersedian Perangkat SIM dan

tenga pelaksananya (dikukuhkandengan SK);

- Ketersediaan lembaga Pengawas

internal (dikukuhkan dengan SK);

- Dokumen imPlementasi visi misiperusahaan terkait dengan kelolaproduksi, lingkungan dan sosial;

- Dokumen rencana kerjapengelolaan yang sah (RKU, RKT

dan lampiran Peta)- Dokumen RIL- Dokumen Finansial (hasil audit

akuntan publik);- Dokumen POS terkait Produksi.

- Memperoleh data dan informasiaspek ekologi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan RKL dan

RPL;- Dokumen penanaman areal

kehidupan dan unggulan;

Selasa dan Sabtu/ 4dan B April 2017(Kantor CV Tuah

Negeri)

Verifikasi Keleng kapanDokumen

4


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan)

UIr,lNKonite Akr ed itasiN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS} LESTARI


- Dokumen terkait kelola flora dan

fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial antara lain :

- Dokumen insentif masYarakat;- Dokumen CSR/CD;

- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan- Surat perjanjian dengan

masyarakat;- Dokumen terkait tenaga kerja.

- Memperoleh data dan informasiaspek Legalitas KaYu antara lain :

- Dokumen LHP

- Dokumen pengangkatan PetugasLHP, P2LHP, FAKB

- Dokumen FAKB

- Bon Trip- Dokumen SPP dan Bukti Setor

PSDH.

- Dokumen TUK- Surat Izin Log Pond- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.

- Menggalidata dan informasi dari para

pihak (masyakat, pemerintah lokal dan

instansi terkait serta LSM) tentangpersepsi, tanggaPan dan masukan-masukannya serta Permasalahan-permasalahan Yang terjadi atasaktifitas pengelolaan hutan produksi

lestari yang telah dilaksanakan oleh CV

Tuah Negeri

Rabu/ 5 April 2017(Kantor Kecamatan

Pelalawan)

Konsultasi Publik5

- Bertujuan untuk cross check/uji petik

terhadap ketersediaan bukti fisik

lapang pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan Produksi :

- Pelaksanaan THPB;

- Bukti pelaksanaan dan

pemeliharaan tata batas konsesi;

- Implementasivisi misi terhadaP

kelola produksi, lingkungan dan

sosial;- Sarana dan prasarana Produksi;- Pelaksanaan RIL;

- Aspek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

- Kelola flora dan fauna;

Kamis dan Jumat/ 6 dan

7 AprilZ1l7(Areal Kerja IUPHHK-

HTI CV Tuah Negeri)

6 Audit Bukti Fisik Lapangan

(Audit Lapang)


. a&1.,'s Y./z:' ar.^" .rd','

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

yf,ilI{Ko mite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



pat

- Kegiatan perlindungan hutan;

- Kegiatan pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasi

aspek Sosial :

- Pelaksanaan insentif masyarakat;

- Pelaksanaan CSR/CD;

- Memperoleh data dan informasi

aspek Leqalitas KaYu :

- Ketersediaan APD

- Implementasi K3 di laPangan

- Keterlacakan asal usul log kaYu

bulat.

6 Pertemuan Penutup Minggui9 April 2017(Kantor CV Tuah Negeri)

Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifikasi keberadaan

dokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit.

Notulensi Closing MeetingBerita acara Closing Meeting

Tally sheet hasil audit laPangan.

7 Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Seftifikasi

Bogor, 8 Mei 2017

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai

akhir kinerja aktual CV Tuah Negeri

Provinsi Riau adalah 58 dari totalnilai maksimal kinerja sebesar 66.

Dengan demikian PencaPaiankinerja PHPL CV Tuah Negeri adalah

87,BB o/o atau masuk dalam kinerja

dengan predikat "BAIK", Yaituapabila total nilai kinerja indikatoryang dicapai di atas B0% dari

kemungkinan total nilai maksimumyang dapat dicapai, dengan catatan

tidak terdapat verifier dominan yang

bernilai buruk dan memenuhistandar Verifikasi Legalitas Kayu(vLK).Atas dasar itu CV Tuah Negeri

berhak memperoleh sertifikat PHPL

dari LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

dengan No. Sertifikat SPHPL.40/

ASERT/LPPHPL-001-IDN, berlaku

sejak tanggal 5 Mei 2077 sld 4 Mei

2022.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 19

ffiNo. Tahapan Ringkasan Catatan

Yfilltv ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Akred ita siN a s ion al

LPPHPL. OOl.IDN

(6) Resume Hasil Penilaian Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK

No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja

Indikator Penilaian

1 PRASYARAT

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang

Ijin dan Pemegang Hak

Pengelolaan

BAIKIUPHHK-HT CV Tuah Negeri telah memiliki dokumen legal dan administrasi

tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah

dilaksanakan (SK IUPHHK-HT dan dokumen Tata Batas).

Kegiatan Tata Batas telah dilaksanakan seluruhnya (Temu gelang atau 100%)

ditunjukkan dengan tersedianYa :

, Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja HPHI CV

Tuah Negeri dengan PT Riau Andalan Pulp dan Paper di Kabupaten

Pelalawan, Provinsi Riau No. : 1P.008/BPKH.XIXIPKHI-1712016, luli 2016

Berita Acara Pelaksanaan Batas sendiri dan Persekutuan Areal Kerja HPH-TI

CV Tuah Negeri dengan PT Riau Andalan Pulp dan Paper di Kabupaten

Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 28 Februari 2014.

Bukti fisik lapang berupa Pal Batas Areal Kerja C'B-AffNG/139/HP" dan "B-

ArrNG/13s/HP" ).

CV Tuah Negeri telah memiliki SOP tentang resolusi konflik dan rencana

monitoring konflik serta beberapa upaya penyelesaian konflik secara terus

menerus.

Pada areal kerja CV Tuah Negeri tidak mengalami perubahan fungsi kawasan,

yakni sebagai hutan produksi tetap.CV Tuah Negeri telah berupaya untuk mendata dan mencegah serta

melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin kepada

instansi yang berwenang

t.2 Komitmen Pemegang Ijin SEDANG

CV Tuah Negeri telah memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka

pengelolaan hutan lestari (PHL), yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan

Direksi CV Tuah Negeri nomor : 0l/SK-DIR/I/ 2013, tanggal 2 Januari 2013'

_ cv Tuah Negeri telah telah melaksanakan sosialisasi visi misi terhadap seluruh

tingkatan karyawan dan sebagian Masyarakat (Desa Delik dan Lalang

Kabung). Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya :

- Berita Acara Sosialisasi Visi Misi.

- Daftar hadir sosialisasi Visi Misi.

_ PT Nusantara sentosa Raya sebagian besar telah melaksanakan kegiatan

pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi, misi dan tujuan

perusahaan.

1.3 lumlah dan Kecukupan Tenaga

Profesional Bidang Kehutanan

Pada Seluruh Tingkatan Untuk

Mendukung Pemanfaatan,

Implementasi, Penelitian,

Pendidikan dan Latihan

BAIK- CV Tuah Negeri telah memiliki tenaga profesional kehutanan pada seluruh

bidang pengelolaan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat dan

secara kuantitas (jumlah) telah memadai (realisasi 150o/o, 9 personil dari 6

personil yang dipersYaratkan)

- cV Tuah Negeri secara periodik telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan

pelatihan (DIKLAT), dengan tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar

92,50 o/o.

, CV Tuah Negeri telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap

sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang professional.

t.4. Kapasitas dan Mekanisme untukPerencanaan, Pelaksanaan,

Pemantauan Periodik, Evaluasi

dan Penyajian Umpan Balik

Mengenai Kemajuan Pencapaian

IUPHHK Pada Hutan Alam

BAIK- CV Tuah Negeri telah menyusun Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. : 002/SK-OCf[N/III/ 2017, tanggal

15 Maret 2017. Struktur tersebut telah sesuai denqan kerangka PHPL'

CV Tuah Negeri telah memiliki perangkat SIM (PIMS dan PCS) dan tenaga

pelaksana berdasarkan surat penunjukan Direktur CV Tuah Negeri No. :

03/NSR/I/2016, tanggal 4 Januari 2016. Aktifitas dan fungsi SIM telah berjalan'

CV Tuah Negeri telah membentuk organisasi SPI yang tercantum dalam

dokumen Struktur Organisasi. Selain itu CV Tuah Negeri telah pengangkatan

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 79

#

ffig.ruu

Ko mite Ak red itasi N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

petugas Satuan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV Tuah

Negeri No. : 37AlTNilllzll7, tanggal 8 Februari 2017, atas nama Agus

Dwiyanto (NIK 03-0161). Namun lembaga tersebut belum berjalan dengan

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

- cv Tuah Negeri telah melaksanakan sebagian tindak koreksi terhadap kegiatan

operasional hasil monitoring dan evaluasi.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi

awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)

SEDANG

- CV Tuah Negeri telah melakukan sosialisasi, konsultasi secara periodik dengan

masyarakat sekitar sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan RKT

(sosialisasi dilaksanakan di dua desa yakni : Desa Delik dan Lalang Kabung).

- cV Tuah Negeri telah melaksanakan sosialisasi dalam proses pelaksanaan tata

batas areal kerja (blok RKr 2016) yakni pada kegiatan penataan areal kerja

(PAK). Sedangkan untuk pelaksanaan tata batas luar areal kefla telah temu

gelang atau 100% (tersedia berita acara dan laporan pelaksanaan tata batas)

_ Proses penetapan dan pelaksanaan csR/cD baru memperoleh persetuiuan dari

sebagian para pihak.

- proses penetapan keberadaan kawasan lindung baru memperoleh persetujuan

dari sebagian para pihak.

2 PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

BAIKTerdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang

berwenang dan disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajibaan RKU

- Pelaksanaan kegiatan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT /RTT dan

compartment / petak) sebagian besar ( > 50 o/o ) sesuai RKUPHHK-HTI

Tanda batas blok dan Petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk

setiap jenis hasil hutan kayu

utama dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK_ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil kegiatan

Inventarisasi Tanaman sebelum Pemanenan atau Pre Harvesting Inventory

(PHI) selama 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya

, Memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk semua tipe ekosistem dan

sudah di analisis

Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk

periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan

menyampaikan laporan

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan

sistem silvikultur untukmenjamin regenerasi hutan

BAIK- SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan

isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

_ Terdapat implementasi sebagian soP tahapan sistem silvikultur (minimal

50 o/o)

- Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin

terjadinya kelestarian permanen hasil (> 120 M3/ha)

- Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (> 75 - 89 o/o).

2.4. Ketersediaan dan peneraPan

teknologi ramah lingkungan

untuk pemanfaatan

BAIK- SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan

isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

- Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin

terjadinya kelestarian permanen hasil (> 120 M3/ha)

- Terdapat implementasi sebagian soP tahapan sistem silvikultur (minimal

50 o/o)

- Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (> 75 - 89 o/o)

Tersedia soP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk

karakteristik kondisi setemPat

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan


YKANKo mite Akred itasiN a s io n a I

LPPHPL. O(),I-IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

pemanenan hasil

Faktor Eksploitasi (Fe) > 0,70

2.5. Realisasi penebangan sesuai

dengan rencana kerjapenebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK_ Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang di susun berdasarkan RKU dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

approval.

- Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen

/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung_ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal

50 0/o) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara

besefta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105 o/o

dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang

disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan

2.6. Tingkat investasi dan reinves

tasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhandalampengelolaan hutan, administrasi,penelitian dan pengemba-ngan,

serta peningkatan kemamPuan

SDM

SEDANGNilai Likuiditas 100-150 o/o, solvabilitas 100-150 o/o, rentabilitas positif

Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60 - 79o/o dari kebutuhan kelola

hutan yang seharusnya namun belum berdasarkan laporan penatausahaan

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)

- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan

>20 - 50 o/o)

- Realisasi pendanaan unfuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak

sesuai dengan tata waktu

- Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan

tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80o/o tapi belum seluruhnya

_ Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman

unggulan <50 o/o dari yang seharusnya.

3 EKOLOGI

3.1 Keberadaan kemantaPan dan

Kondisi Kawasan Dilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan

BAIKDalam tata ruang areal cv Tuah Negeri telah terdapat alokasi kawasan lindung

seluas 140 ha yang terdiri dari KPPN dan KPSL seluas 130 ha dan sempadan

sungai 10 ha. Dalam pengealokasian kawasan lindung tersebut telah

mempertimbangkan kondisi biofisik dan serta kondisi spesifik serta telah

diimplemantasikan dilapangan seluruhnya sesuai dengan dokumen

perencanaan dan sudah dilakukan penataan batas maupun pemasangan papan

nama kawasan lindung.

- Terhadap kawasan lindung yang dialokasikan seluas 140 ha, cV Tuah Negeri

sudah melakukan kegiatan kegiatan penataan batas terhadap seluruh kawasan

lindung tersebut dengan pajang batas hasil penataan adalah sepanjang 18,58

km (100o/o). Kegiatan penataan yang dilakukan yaitu pemasangan pal batas

berwarna putih dengan polet merah pada bagian atas pal batas dan tanda

batas kawasan lindung masih terlihat jelas. selain penandaan batas, sebagai

informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk

lokasinya

- Berdasarkan overlay peta kawasan lindung dengan Peta citra Landsat dan peta

claim areal serta verifikasi lapangan menunjukan bahwa sebagian besar 95 ha

(67,86Vo) kawasan lindung yang terdapat diareal CV Tuah Negeri masih

berupa hutan sekunder, sedangkan sisanya berupa areal kebun sawit

masyarakat.

Sebagian besar stakeholders (masyarakat, karyawan, mitra kerja serta

lembaga pemerintah) sudah mengakui keberadaan kawasan lindung yang

terdapat diareal cV Tuah Negeri, walaupun masih terdapat konflik terkait

permasalahan lokasi dan batas kawasan lindung namun dilihat dari jumlah

Tanggal 1 Juni 2016

ffi

Halaman 9 dari 19

yt(fifr,Ko ni te Akredi ta s i N a sio n a I

LPPHPL . O()1.IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

anggota masyarakat yang terlibat konflik jumlahnya tidak terlalu besar.

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan adalah pemeliharaan tanda batas

kawasan lindung, perbaikan papan nama atau himbauan/peringatan yang

rusak, melakukan sosialisasi, melakukan rehabilitasi kawasan lindung akibat

bekas kebakaran seluas 5 ha dengan jenis kelat dan pulai, dan melakukan

patroli secara rutin.

Hasil kegiatan tersebut kemudian di tuangkan dalam bentuk Laporan

Pelaksanaan Izin lingkungan, Laporan terkait kegiatan perlindungan hutan

seperti Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan harian dan Laporan

patroli, Berita acara hasil pelaksanaan kegiatan dan tally sheet, Laporan patroli

dan peta kegiatan.

3.2 Perlindungan dan Pengamanan

Hutan

BAIK- Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan

dilapangan dimana secara substansi prosedur tersebut sudah sesuai standar

teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan

kegiatan operasional teknis di lapangan, dimana dalam prosedur tersebut

terdapat langkahlangkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis

gangguan yang ada, dan terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-

paftisipatif, edukatif dan represif.

Tersedia srana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan sesuai

dengan tingkat gangguan yang ada dengan jumlah dan jenis yang memadai

sesuai dengan ketentuan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik. sarana

prasarana perlindungan hutan dimaksud antara lain adalah sarana prasarana

yang terkait dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, serta

peralatan untuk tenaga Pengamanan Hutan (Satpam) baik perorangan

maupun kelompok.

- lumlah personil yang tersedia untuk pengaman hutan adalah sebanyak 3

orang, dengan kualifikasi personil seluruhnya sudah bersertifikat, sedangkan

untuk penanganan kebakaran hutan telah memiliki 1 regu inti dengan jumlah

personilnya sebanyak 10 orang dengan kualifikasi 4 orang telah memiliki

sertifikat dan lainnya minimal pendidikan dasar. selain itu telah dibentuk

Masyarakat Peduli Api (MPA) yang beranggotakan masyarakat dari desa

sekitar areal kerja.

- Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.32lMenlhk/ Se$en/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Lahan, maka jumlah dan kualifikasi yang tersedia sesuai dengan luasan

areal yang menjadi tanggung jawabnya masih belum memenuhi, mengingat

personil yang tersedia yang memiliki sertifikat hanya 2 orang dan anggota

regu inti masih merangkap sebagai tenaga teknis atau karyawan yang

bertugas di bidang lainnya

CV Tuah Negeri secara umum sudah melakukan kegiatan perlindungan secara

maksimum sesuai dengan tingkat gangguan di mulai dengan pembuatan

rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan melalui tidakan preemptif, preventif

maupun represif yang meliputi kegiatan penanganan kebakaran hutan dan

gangguan lainnya, pengadaan dan pemeliharan sarana prasana, peningkatan

sumberdaya manusia bidang perlindungan hutan, sosialisasi, pemetaan

wilayah rawan gangguan baik gangguan manusia maupun bahaya kebakaran,

melakukan upaya pencegahan dini dan melakukan tindakan hukum bila

dianggap perlu.

3.3 Pengelolaan dan PemantauanDampak Terhadap Tanah dan

Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIKTersedia prosedur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman, prosedur

tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai

pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan

dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten. Prosedur yang

tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbulakibat pengusahaan hutan tanaman.CV Tuah Negeri sudah memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan


.'l&t'"';z'i,/ei't'Y,-r"f

;'felriil/"rj"*q*<rlf

YtrAT{Komite Akre d itas iN a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator PenilaianKriteria dan IndikatorNo.

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan

tanaman dan berfungsi dengan balk. sarana prasarana tersebut baik jumlah

dan fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratakan dalam dokumen UKL

dan UPL dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik.

- CV Tuah Negeri sudah mempunyai lembaga yang yang bertanggung iawabterkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah

dan air akibat pengusahaan hutan dengan jumlah personll sebagai pelaksana

di lapangan sebanyak 3 orang dengan kualifikasi sebagai tenaga teknis

pembinaan hutan sebanyak 1 orang. Mengingat luas areal CV Tuah Negeri

tidak terlalu besar yaitu hanya seluas 1.480 ha seluas 1.480 ha maka

ketersediaan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah sesuai dengan

ketentuan.- Terdapat rencana pengelolaan yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL,

dalam dokumen rencana tersebut telah diuraikan kegiatan pengelolaan yang

akan dilakukan serta tata waktu untuk pelaksanaannya. Kegiatan pengelolaan

yang akan dilakukan antara lain pengelolan iklim mikro, pengelolaan

kesuburan tanah, pengelolaan tinggi muka air, pengelolaan peat subsidence,

pengelolaan oksidadi pirit, pengelolaan kualitas air dan debit air, pengelolaan

limbah (limbah 83 maupun limbah domestik) serta pngelolaan terhadap

bahaya kebakaran hutan dan lahan. Terdapat bukti-bukti hasil kegiatan

pengelolaan tersebut dilapangan serta telah dibuat dokumentasinya berupa

Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat pada setiap semester dan

dilaporkan kepada instansi yang berwenang.Terdapat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mengacu

pada dokumen UKL dan UPL, dalam dokumen rencana tersebut telah diuraikan

kegiatan pemantauan yang akan dilakukan serta tata waktu untuk

pelaksanaannya. Kegiatan pemantauan yang akan dilakukan antara lain

pemantauan iklim mikro, pemantauan kesuburan tanah, pemantauan tinggi

muka air, pemantauan peat subsidence, pemantauan oksidadi pirit,

pemantauan kualitas air dan debit air serta pematauan kebakaran. Terdapat

bukti-bukti hasil kegiatan pengelolaan tersebut dilapangan serta telah dibuat

dokumentasinya berupa Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuatpada setiap semester dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

- Terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air

berupa perubahan iklim mikro, kesuburan tanah, maupun kualitas air, namun

demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada di

bawah ambang batas ketentuan yang ada, serta bila dibandingkan dengan

kondisi rona lingkungan awal tidak menunjukan adanya peningkatan dampak

yang sangat signifikan terhadap tanah dan air

BAIK- Sudah tersedia prosedur/soP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan

fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik,

proserdur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang

dilindungi yang terdapat di areal konsesinya dan tersedia dilapangan serta

sudah di pahami oleh personil dilapangan.Perusahaan telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi

yang terdapat di areal kerjanya melalui inventarisasi secara periodik yang

dilakukan pada areal kawasan lindung maupun di hutan tanaman, serta

informasi temuan langsung karyawan atau masyarakat. Kegiatan identifikasi

sudah dilakukan pada seluruh areal konsesinya (kawa-n lindung maupun areal

tanaman), sehingga sudah menggambarkan keseluruhan jenis flora dan fauna

dilindungi yang terdapat di areal konsesinya.

3.4. Identifikasi Spesies Flora danFauna Yang Dilindungi dan/ atauLangka ( En da n g e red, J ara n g

(Rare),Terancam Punah(Threateneo) dan Endemik

pengelolaan seluruh jenis, sehingga cukup

SEDANGTersedia prosedur yang sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin yaitu Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi

(TN- SOP-IN-007), prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan

pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya,

sehingga cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan

kegiatan operasional teknis di lapangan dan sudah dibuat secara spesifik

menurut jenis yang dilindungi serta sudah menggambarkan kegiatanrepresentatif sebagai Pedoman

3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari hutan

produksi yang tidakterganggu, dan bagian yang

tidak rusak.2. Perlindunganterhadap

species flora dilindungi dan/atau jarang langka danterancam punah danendemik


# g.KANKomite Ak re d itasiN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan.

Terdapat upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap flora dilindungi yang

terdapat diareal kerjanya namun kegiatan pengelolaan belum dilakukan secara

makslmun mengingat masih banyaknya gangguan terhadap areal kawasan

lindung berupa claim areal oleh masayarakat, hal ini secara tidak langsung

telah memberikan tekanan terhadap kelestarian flora dilindungi

Secara umum kondisi flora dilindungi yang terdapat diareal CV Tuah Negeri

tergolong sedang hal ini terlihat dari nilai indeks keanekaragaman jenis (H)yang masih kurang dari 3, Selain itu masih terdapat gangguan berupa

perambahan/claim areal oleh masyarakat serta ancaman kebakaran hutan,

hal ini baik langsung maupun tidak langsung sudah mengancam terhadap

kondisi flora ditindungi, terutama yang terdapat di sekitar KPPN dan KPSL

maupun kawasn lindung lainnya.

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang tidakterganggu, dan bagianyang tidak rusak.

2. Perlindungan terha dap

species fauna dilidungi

dan/ atau jarang, langka,

terancam punah dan

endemik

SEDANG

Tersedia prosedur yang sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin yaitu Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan

Sahva Liar Dilindungi (TN-SOP-LIN-006), prosedur yang tersedia sudah

menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

kerjanya, sehingga cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam

pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan.

, Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum,

belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia, aves dan reptilia. Belum

ada upaya untuk meningkatkan kualitas habitat fauna dilingdungi seperti

penanaman jenis pakan satvva serta kegiatan perlindungan belum dilakukan

secara maksimal mengingat masih terdapatnya gangguan terhadap habitat

fauna, berupa perambahan/claim areal'

- Kondisi fauna masih relative baik, walaupun masih terdapat beberapa

gangguan terutama terhadap kondisi habitat satwa liar berupa perambahan

dan penguasaan areal oleh masyarakat, namun demikian terdapat upaya

upaya dalam rangka perlindungan fauna di lindungi

4. SOSIAL

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan

operasional perusahaan/

pemegang izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

SEDANG

CV. Tuah Negeri telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat

dan Rencana Pemanfaatan sDH tetapi belum lengkap dan terinci terkait

identiflkasi hak-hak dasar masyarakat terhadap keseluruhan desa-desa

disekitar areal kerja

_ cV. Tuah Negeri memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas

kawasan secara parstisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yaitu

berupa soP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, soP Penanganan Kasus Sosial

Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, dan soP Protokol Resolusi Konflik tetapi

belum terdapat mekanisme yang secara khusus mengatur tentang pembuatan

batas/rekonstruksi batas kawasan secara parstisipatif

- CV. Tuah Negeri telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar

masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan

SDH yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP Sosialisasi dan Pelaporan

Kegiatan Community Development , SOP Pengajuan Pelaksanaan Program,

SOP Pengembangan Perekonomian Pedesaan, dan SOP Program

Pengembangan Infrastruktur Sosial

- Terdapat bukti (identitas) batas kawasan pemegang izin berupa pal batas

dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat, namun belum melakukan

penataan batas secara partisipatif dengan seluruh kawasan kehidupan

masyarakat


y.r$NKo m ite Ak red ita s i N a s io n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

- Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HT CV'

Tuah Negeri dari pemerintah baik pusat maupun daerah, namun belum

terdapat penyataan persetujuan dari masyarakat desa disekitar areal kerja dan

masih terdapat konflik berupa klaim-klaim lahan di dalam areal kerja oleh

masyarakat dan koperasi masyarakat setempat.

4.2 Implementasi tanggung jawab

sosial perusahaan sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang

berlaku.

SEDANG

- CV. Tuah Negeri telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggunq jawab

sosial yang terdapat dalam dokumen SK IUPHHK-HT, UKL/UPL, RKUPHHK dan

RKTUPHHK tetapi belum terdapat Rencana operasional terkait pemenuhan

tanggung jawab sosial yang lengkap dan terinci mencakup rencana jenis

kegiatan, desa binaan, biaya dan tata waktu yang disetujui oleh

manajemen/direksi dan disepakati oleh masyarakat melalui sosialisasi agar

kegiatan tersebut tepat sasaran

- CV. Tuah Negeri telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal yaitu SOP

Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan Community Development, SOP Pengajuan

Pelaksanaan Program, SOP Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial

_ cv. Tuah Negeri tetah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

(yang terkena dampak) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap

masyarakat dalam mengelola sDH tetapi kegiatan sosialisasi yang terkait

Community Development (CD) hanya sebatas mekanisme pengajuan program

CD tetapi belum mensosialisasikan rencana program CD yang akan

dilaksanakan untuk tahun berjalan guna mencapai kesepakatan

- CV. Tuah Negeri telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial

Tahun 2013 sld 2076 bidang keagamaan, bidang sosial & lingkungan dan

bidang pendidikan tetapi penyerapan tenaga keria lokal sangat minim dan

bukti realisasi tidak lengkaP

- CV. Tuah Negeri telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung

jawab sosial yang dilengkapi dengan bukti-bukti realisasi namun tidak lengkap

dan belum terdapat laporan perkembangan realisasi anggaran dan evaluasi

program CD yang dibuat setiap bulan sebagaimana yang diatur dalam

dokumen soP sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan community Development

Nomor : TN-SOP-HUM-002 (Revisi-o1) tanggal 1 April 2014

4.3 Ketersedia an mekanisme dan

implementasi distribusi manfaat

yang adil antar para pihak

SEDANG

_ cV. Tuah Negeri memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh

aktivitas pengelolaan sDH yaitu tenaga keria lokal dan masyarakat sekitar

tetapi tidak lengkap dan tidak jelas

- CV. Tuah Negeri telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran sefta

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

yaitu berupa SOP Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Program

pengembangan Infrastruktur sosial tetapi tidak ditemukan klausul yang secara

tegas dan khusus mengatur perencanaan program kemitraan tanaman

kehidupan

_ cV. Tuah Negeri telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan

dengan peningkatan peran serta dan aktlvitas ekonomi masyarakat sekitar

areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaituUKL/UPL, RKUPHHK-

HT dan RKTUPHHK-HT tetapi belum terdapat Rencana Operasional setiap

tahunnya terkait program cD yang lengkap dan terinci mencakup rencana jenis

kegiatan (termasuk didalamnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan

ekonomi masyarakat dan program kemitraan tanaman kehidupan), desa


,'tl. tti.V:l"i&#c

# YKANKo nite Akr e dita si N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3




Indikator Penilaian

binaan, biaya dan tata waktu yang disetujui oleh manajemen/direksi dan

disepakati oleh masyarakat melalui sosialisasi agar kegiatan tersebut tepat

sasaran

CV, Tuah Negeri telah merealisasikan kegiatan yang terkait dengan dengan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui perekrutan

tenaga kerja lokal tetapi masih sangat minim dan adanya upaya perusahaan

dalam merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan berdasar kemitraan

dengan masyarakat

cv. Tuah Negeri telah memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan

distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi

dengan baik yaitu kepada masyarakat berupa realisasi program CD dan

perekrutan tenaga kerja lokal, kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan

(Asuransi/BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan), dan kepada pemerintah

berupa pembayaran Iuran IUPHHK-HT, PBB Kehutanan, PSDH dan

lamsostek/BPJS.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK- CV. Tuah Negeri telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan

jelas yaitu berupa SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan

Para Pihak dan SOP Protokol Resolusi Konflik

CV. Tuah Negeri telah memiliki peta dan data konflik perambahan lahan yang

menggambarkan lokasi dan luas klaim lahan serta identitas claimer, namun

belum mengacu kepada ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

H utan Produksi Lestari N omor P. 5/ PH PLI UHP I PHPL.U 2 I 2016

- CV. Tuah Negeri telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan

pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik teriadi

, CV. Tuah Negeri telah berupaya dalam meyelesaikan konflik yang terjadi pada

areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumen berupa

data areal konflik/klaim, peta identifikasi perambahan dan klaim dan upaya

penyelesaian konflik tetapi tidak lengkap .

4.5. Perlindungan, Pengem bangan

dan Peningkat an kesejahteraan

Tenaga Kerja

BAIK

- cV. Tuah Negeri telah mengimplementasikan sarana hubungan industrialnya

dengan karyawan, meliputi keberadaan surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

dan Surat Keputusan Pengurus Pusat serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari

(SP2RL), Struktur Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan, Surat

Perjanjian Kerja, dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan'

Sedangkan Lembaga kerjasama bipartit, Lembaga kerjasama tripartit dan

Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum direalisasikan

CV. Tuah Negeri telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya

secara bertahap, dengan tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar

94,59o/o (35 orang dari 37 orang yang direncanakan)

- CV. Tuah Negeri mempuyai dokumen terkait standar jenjang karir yang

terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan soP Promosi serta telah

mengimplementasikannya

- CV. Tuah Negeri memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan

yaitu berupa Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja yang telah

diimplementasikan seluruhnYa.


ffi Y,XANKo mite Akr ed itasiNa s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume Hasil Penilaian Aspek Legalitas Kayu

Kriteria/Indikator Verifier

K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

usaha

Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen Surat

Keterangan Hak

Pengusahaan Hutan(SK IUPHHK-HA/HPH)

MEMENUHI- CV Tuah Negeri memiliki seluruh dokumen legal yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa: Akta

Perusahaan, NPWP, TDP, SIUP, dan SK IUPHHK-HTI

Nomor SK.215iMenhut-Il/2007 tanqgal 28 Mei 2007

berikut Lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000, serta

lokasi areal IUPHHK-HTI telah sesuai dengan peta

kawasan hutan Provinsi Riau.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK)

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah melunasi seluruh kewajiban Iuran

IUPHHK-HTI sebesar Rp 3.848.000 sesuai dengan Surat

Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HTI yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

c. Penggunaan kawasanyang sah di luar

kegiatan IUPHHK fiikaada).

Tidak diverifikasi- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen

dan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa,

di dalam areal CV Tuah Negeri tidak terdapat penggunaan

kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI.

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada

areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang

2.1.1 RKUPHHK dAN

Rencana Kerja

Tahunan (RKT)

disahkan olehyang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/

RKT beserta

lampirannya yang

telah disahkan olehpejabat yang

berwenang, meliPuti :

. Dokumen RKUPHHK

& lampirannya yang

disusun

berdasarkanIHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan

oleh Ganis PHPL

Timber Cruising

dan/ atau Canhut. Dokumen RKT yang

disusun

berdasarkan

RKUPHHK dan

disahkan olehpejabat yang

beruvenang atauyang disahkan

secara selfaPProval. Peta rencana

penataan areal kerja

yang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI

Periode Tahun 2009-2018 dan dokumen RKTUPHHK-HTI

Tahun 2016/2017 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-

HTI, yang telah disahkan oleh pejabat berwenang beserta

kelengkapan lampirannya' Peta RKTUPHHK-HTI tersebut

dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut.


No. Keterpenuhan

j'"#f, \."tV;i\lqer4r

YTfi'UKo miteAk r ed ita siN a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria/Indikator Keterpenuhan

MEMENUHI- CV Tuah Negeri memiliki peta areal yang tidak boleh

ditebang berupa lokasi kawasan lindung yang tergambar

pada Peta RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000, dibuat dengan

prosedur yang benar dengan penandaan warna merah.

Kawasan Lindung tersebut terbukti keberadaannya di

lapangan berupa KPPN dan KPSL yang ditandai dengan

batas-batas yang jelas.

b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT dan bukti

implementasi di

lapangan

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT

yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan

MEMENUHI- Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 201612077 di lapangan telah

sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada

Peta RKTUPHHK-HTI yang disahkan, dan ditemukan

identitas berupa papan nama blok dan pal batas

blok/petak tebang.

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah

2.2.L. Pemegang izinhutanmempunyairencana kerjayang sah sesuaidenganperaturan yangberlaku.

a. Dokumen Rencana

Kerja UsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa

dalam proses) denganlampiran-lampirannya

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI

Periode Tahun 2009-2018 yang disusun mengacu pada

ketentuan perafuran yang berlaku, dan telah disahkan

dengan kelengkapan lampirannya telah dipenuhi

seluruhnya.

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam Padaareal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

Tidak diverifikasi- CV. Tuah Negeri tidak melakukan kegiatan penyiapan

lahan (pemanfaatan kayu hutan alam), melainkan hanya

melakukan kegiatan pemanenan pada daur ke-2.

K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang

diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan

ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer

hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik

dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabatyang berwenang.

MEMENUHI- Seluruh kayu bulat kecil (KBK) yang dipanen telah

dibuatkan dokumen Buku Ukur dan LHP yang diunggah

melalul aplikasi SIPUHH Online oleh GANIS PHPL PKB-R

yang ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil

Produksi (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Direktur CV Tuah Negeri.

3.1.2. Seluruh kayuyang diangkutkeluar areal izin

dilindungidengan suratketerangansahnya hasil

hutan.

Surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) danlampirannya dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)

ke TPK Antara dan dariTPK Antara ke industriprimer hasil hutan danatau pedagang kayu bulat

MEMENUHI- Seluruh kayu yang diangkut dari TPnffPK Hutan ke TPK

Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang

diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan, dan

hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam

LMKHP TPK Hutan dan TPK Antara telah sesuai dengan

yang tercantum dalam dokumen SKSHHK.

3. i.3. Pembuktianasal usul kayubulat (KB) daripemegan9IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK.RE/Peme gangHakPengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH

/barcode pada kayu

dari Pemegang izinIUPHHK.HA, IUPHHK-

HA, IUPHHK RE bisa

dilacak balak.

Tidak diverifikasi- Berdasarkan hasil observasi lapangan, verifikasi dokumen

SKSHHK menunjukkan bahwa, seluruh kayu bulat kecil

hasil pemanenan telah dilakukan pengangkutan ke luar

dari areal izin sehingga tidak menemukan tanda-tanda

PUHH pada tumpukan kayu. Namun demikian, CV Tuah

Negeri memiliki Dokumen SOP-TUK-001 Revisi-o4 tanggal

21 lanuari 2016 yang disusun mengacu pada ketentuan

peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam

penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan

tanaman yang memungkinkan terlacaknya asal usul kayu.


No. Verifier

# ylrJlNKo mite Akred ita s i N a sio n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Verifier

Tidak diverifikasi- Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan

bahwa, seluruh kayu bulat kecil hasil pemanenan telah

dilakukan pengangkutan ke luar dari areal izin sehingga

tidak menemukan identitas pada tumpukan kayu. Namun

demikian, dari dokumen Buku Ukur/LHP menunjukkan

adanya penerapan identitas kayu pada tumpukan yakni

Nomor Petak tebang, Kelompok Ukuran Tumpukan (Lebar,

Tinggi dan Panjang), Volume (Stapel Meter dan M3),

Nomor Tumpukan, dan Kelompok Jenis.

b. Identitas kayu yang

diterapkan secara

konsisten olehpemegang izin.

3.1.4. Pemegang izin

mampu

membukti kan

adanya catatan

angkutan kayu

ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan untukhutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

MEMENUHI- Tersedia dokumen SKSHHKK dan lampirannya berupa DKB

yang menyertai pengangkutan kayu dari TPn|IPK Hutan

ke TPK Antara hingga ke TPK Industri secara lengkap dan

sah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara se/f

assesment, Serta tersedia dokumen Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat oleh P3KB.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewaiiban pungutan

pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.I. Pemegang lzin

menunjukkanbuktipelunasan Dana

Reboisasi (DR)dan Provisi

Sumber Daya

Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)Dana Reboissi (DR)dan/atau PSDH telahditerbitkan

MEMENUHI- Tersedia Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas pendapatan

PSDH yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP

Online (SIMPONI) Direktorat Anggaran Kementrian

Keuangan RI, telah sesuai dengan volume LHP yang

disahkan, dengan tarif sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-

fil20t4.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

MEMENUHI- Seluruh tagihan PSDH unruk LHP RKTUPHHK-HTI Tahun

2Ot6l2OL7 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah

kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Bukti

Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) atas pendapatan PSDH yang diterbitkan melalui

Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dengan

pembayaran melalui Bank Mandiri

c, Kesesuaian tarifPSDH dAN DR AIAS

kayu hutan alam(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untuk pem-

bangunan hutan

tanaman) dan

kesesuain tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman

MEMENUHI- Pembayaran PSDH berdasarkan persyaratan ukuran telah

sesuai dengan tarif yang ditetapkan, yakni Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2O14

yaitu untuk jenis Akasia sebesar Rp.5.400iM3. Seluruh

kewajiban tagihan PSDH yang tercantum dalam Bukti

Pembuatan Tagihan PNBP atas LHP RKTUPHHK-HTI

Tahun 2016/2017 telah dibayar lunas.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemeqang izinyang mengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagang Kayu

Antar PulauTerdaftar(PKAPT)

Dokumen PKAPT Tidak diverifikasi.- CV Tuah Negeri tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau sehingga tidak berkewajiban untuk memiliki

dokumen PKAPT. Seluruh hasil produksi CV Tuah Negeri

berdasarkan dokumen SKSHHK, dikirim ke Industri terkaityaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang

berlokasi di Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 77 dari L9

Kriteria/Indikator Keterpenuhan

ffi\*he'dr

yt0urlKo nite Ak redita s iN a s'a n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria/Indikator Verifier

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan

kapal harus

kapal yang

berbenderaIndonesia dan

memiliki izinyang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

Tidak diverifikasi.- Hasil pemeriksaan terhadap domumen angkuntan

(SHSHHK) menunjukkan bahwa, dalam pengangkutan

kayu bulat dari TPK Antara ke TPK Industri PT Riau

Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berlokasi di Kerinci

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tidak menggunakan

kapal, melainkan menggunakan jenis angkutan darat

(Logging Truck).

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.4.1. Implemetasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan Tanda V-Legal

yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

MEMENUHI- Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan

pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap

pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal

tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman

Penggunaan Tanda V-Legal

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan

kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin

telah memiliki

DokumenAMDAL/DPPLiUK

L-UPL meliputi

Analisa Dampak

Lingkungan(ANDAL),

Rencana Kelola

Lingkungan(RKL), dan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan(RPL) yang telah

disahkan sesuai

peraturan yang

berlaku meliputi

seluruh areal

kerjanya.

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL.

UPL/RKL-RPL

MEMENUHI- CV Tuah Negeri memiliki dokumen lingkungan yang

lengkap (UKL dan UPL) yang mencakup seluruh areal

kerja, dan dalam proses penyusunannya telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, serta telah disahkan oleh

Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor

10fl-ahun/2002 tanggal 23 Desember 2002.

4.t.2 Pemegang izin

memiliki laporanpelaksanaan

RKL dan RPL

yang

menunjukkanpenerapan

tindakan untukmengatasi

dampakllngkungan dan

menyediakan

manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah memiliki Laporan Pelaksanaan Izin

Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri Semester Idan Semester II tahun 2016 yang disusun mengacu pada

dokumen UKL-UPL yang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-

kimia, biologi dan

sosial

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah melakukan kegiatan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada

dokumen UKL dan UPL yang disahkan meliputi aspek

fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di

lapangan.


Keterpenuhan

ffi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKANKo nite Akred itas i N a s io nal

LPPHPL. OOl.IDN

Bogor, Mei 2017LPPHPL PT. Ayamaru Seftifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT-324. Rev.3

No. Verifier

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan

Kena (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah memiliki prosedur K3 dan telah

diimplementasikan di lapangan, serta memiliki Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan

personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam

implementasi prosedur K3 di lapangan.

b. Ketersediaan peralatan

K3

MEMENUHI- Tersedia peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang

yang cukup memadai sesuai kebutuhan, dan berfungsi

baik.

c. Catatan kecelakaan

kerja

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah mendokumentasikan catatan

kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin tiap bulannya

dalam bentuk Resume Kejadian Kecelakaan Kerla, serta

melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menghindari

atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga keria

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekeria

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikatpekerja

MEMENUHI- CV Tuah Negeri belum membentuk Serikat Pekerja,

namun terdapat pernyataan tertulis terkait kebijakan

perusahaan yang membolehkan pekerja/buruh untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

5.2.2 AdanyaKesepakatan

Kerja Bersama

(KKB) atau

Peraturan

Perusahaan

(PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

MEMENUHI- CV Tuah Negeri telah memiliki Peraturan Perusahaan

Periode 2015-2017 yang mengatur hak-hak pekerja, dan

telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pelalawan.

5.2.3 Perusahaan

tidakmempekerjakananak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur


Kriteria/Indikator

MEMENUHI- CV Tuah Negeri tidak mempekerjakan karyawan yang di

bawah umur, dan memiliki komitmen untuk tidak

mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal

68 terkait larangan mempekerjakan anak.

Documents

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxanr 325.Rev.3 Dr. Kantor e, Luas f. Pelaksanaan IUPHHK-HT CV, TUAH NEGERI SK. 215/Kpts-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Jl. Sei