PT Dafam Property Indonesia, Tbkdafamproperty.com/Archive/Prospektus - PT Dafam Property Indonesia... · BEI atau Bursa Efek : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud

Tanggal Efektif : 16 April 2018Masa Penawaran Umum : 18 – 20 April 2018Tanggal Penjatahan : 24 April 2018Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 26 April 2018Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 26 April 2018Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada BEI : 27 April 2018Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I : 27 April 2018Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I- Pasar Reguler & Negosiasi : 20 April 2021- Pasar Tunai : 23 April 2021Perkiraan Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 25 Oktober 2018Perkiraan Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 26 April 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Dafam Property Indonesia, TbkKegiatan Usaha Utama:

Pengembangan Properti, Pengelolaan Gedung, Sewa Gedung , Perhotelan dan Jasa Manajemen Hotel Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat:Menara Suara Merdeka 11th Floor

Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, 50134Telepon: +62 24 356 9595

Fax: +62 24 356 9222

Kantor Cabang:Office 8 (SCBD), Lantai 15, Unit 15-I

Jalan Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, 12190Telepon: +62 21 2933 3726 / 27

Fax: +62 21 2933 3728Website: www.dafamproperty.com

Email: [email protected] UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah).Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp143,- (seratus empat puluh tiga Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 26 April 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.900.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah).Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas SekuritasPENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN

DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SAAT INI PERSEROAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEMBANGAN PROPERTI SERTA PENGELOLA ATAU PENYEWAAN GEDUNG PERKANTORAN, DENGAN KONDISI ENTITAS ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN DAMPAK KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN DARI HASIL OPERASINYA KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2018

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2018 dengan surat No. 12/C01/CRS/EKS/II/2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 9 Maret 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i

DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................. iii

RINGKASAN ......................................................................................................................................... ix

I. PENAWARAN UMUM .................................................................................................................. 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ........................................... 12

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI ............................................................... 14

IIV. PERNYATAAN UTANG .............................................................................................................. 22

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................. 32

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................ 35

VII. FAKTOR RISIKO ....................................................................................................................... 47

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ............... 50

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................................................................... 51

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ..................................... 511. Riwayat Singkat Perseroan .......................................................................................... 512. Izin Usaha .................................................................................................................... 553. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ............................... 814. Manajemen dan Pengawasan Perseroan .................................................................... 825. Struktur Organisasi Perseroan ..................................................................................... 886. Tata Kelola Perseroan .................................................................................................. 887. Sumber Daya Manusia ................................................................................................ 928. Keterangan Tentang Entitas Anak ................................................................................ 999. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .................. 12210. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ........... 12311. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi ................................................................................ 12412. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga ............................................... 12713. Aset Tetap Yang Dimiliki atau Dikuasai Perseroan Dan Entitas Anak ........................ 14414. Asuransi ..................................................................................................................... 15815. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak ............................................... 16316. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ................... 163

ii

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .................. 1641. Umum ........................................................................................................................ 1642. Kegiatan Usaha Perseroan ........................................................................................ 1663. Keunggulan Kompetitif ............................................................................................... 1794. Strategi Usaha ........................................................................................................... 1795. Persaingan Usaha ..................................................................................................... 1796. Hak Kekayaan Intelektual .......................................................................................... 1807. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .................................................... 180

X. EKUITAS .................................................................................................................................. 182

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN ............................................................................................................. 183

XII. PERPAJAKAN ......................................................................................................................... 184

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .................................................................................................... 186

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................... 188

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ............................................................................. 195

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ....................................................................................... 216

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .................................................................................................................................... 221

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................ 223

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...................................................................................... 249

XX. LAPORAN PENILAI ................................................................................................................ 343

XXI. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN ............................. 359

iii

DEFINISI DAN SINGKATANAfiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau

komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik

langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAE : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

DPPS : Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

iv

Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Penawaran : Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, yakni Rp115,- setiap saham.

Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KSEI : Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.

Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BLP/2011 tanggal 30 Desember 2011.

v

Masyarakat : Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas.

Penawaran Awal (bookbuilding) : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Maret 2018.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.1 tanggal 1 Februari 2018, Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 5 Maret 2018, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.34 tanggal 21 Maret 2018 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 9 April 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang keempatnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.

vi

Perjanjian Penerbitan Waran Seri I

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.4 tanggal 1 Februari 2018, Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.4 tanggal 5 Maret 2018, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.36 tanggal 21 Maret 2018 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 10 tanggal 9 April 2018 yang keempatnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.2 tanggal 1 Februari 2018, Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.3 tanggal 5 Maret 2018, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.35 tanggal 21 Maret 2018 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi No. 8 tanggal 9 April 2018 yang keempatnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.3 tanggal 1 Februari 2018 dan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 9 tanggal 9 April 2018 yang keduanya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.

Peraturan IX.A.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

POJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

vii

POJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

POJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan : Berarti PT Dafam Property Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.

Perusahaan Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.

Prospektus awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan saham di BEI.

TDP : Tanda Daftar Perusahaan.

UUPM : Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

viii

Waran Seri I : Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“DPI” : PT. Dafam Property Indonesia Tbk.

“DMB” : PT. Dafam Maju Bersama

“DHM” : PT. Dafam Hotel Management

“DMAM” : PT. Dafam Mambo International

“HCI” : PT. Hotel Cilacap Indah

“CJS” : PT. Clanixx Jaya Sentosa

“BKS” : PT. Buana Karya Sugiartha

“DMAT” : PT. Dafam Mataram International

ix

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• UMUM

PT Dafam Property Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dafam Property Indonesia No. 3 tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 91 tanggal 13 November 2012, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 68305 (“Akta Pendirian”).

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Menara Suara Merdeka 11th Floor, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, 50134. Telepon: +62 24 356 9595, Faksimili: +62 24 356 9222. Perseroan juga memiliki Kantor Cabang yang berlokasi di Office 8, Lantai 15, Unit 15-I, Jl. Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, 12190. Telepon: +62 21 2933 3726 / 27, Faksimili: +62 21 2933 3728.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dafam Property Indonesia No. 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0025003 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 (“Akta No. 8 Tahun 2018”).

• KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah pengembangan properti, pengelolaan gedung, penyewaan gedung, perhotelan dan jasa manajemen hotel melalui Entitas Anak.

x

• INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NamaPerusahaan

Kegiatan Usaha

LokasiUsaha

TahunPenyertaan

Status Operasional

%Kepemilikan

PT Dafam Maju Bersama Pembangunan, perdagangan dan jasa

Semarang, Jawa Tengah 2013 Operasional 89,74

PT Dafam Hotel Management Jasa Semarang, Jawa Tengah 2017 Operasional 75,00

PT Dafam Mambo International Pariwisata dan Jasa Semarang, Jawa Tengah 2017 Operasional 97,15

Perseroan juga memiliki Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui PT Dafam Mambo International dengan rincian sebagai berikut:

NamaPerusahaan

Kegiatan Usaha

LokasiUsaha

TahunPenyertaan

Status Operasional

%Kepemilikan

DMAMPT Hotel Cilacap Indah Penyediaan akomodasi Cilacap, Jawa Tengah 2017 Operasional 95,45

PT Clanixx Jaya Sentosa Pariwisata Pekanbaru, Riau 2017 Operasional 92,592

PT Buana Karya Sugiartha Pariwisata & Jasa, Penyediaan akomodasi

Pekalongan, Jawa Tengah 2017 Operasional 90,00

PT Dafam Mataram International Pariwisata dan Jasa Pekalongan,

Jawa Tengah 2017 Operasional 84,13

• KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris DireksiKomisaris Utama : Ferdinandus Soleh Dahlan Direktur Utama : Billy DahlanKomisaris : Junaidi Dahlan Direktur : Wijaya DahlanKomisaris Independen : Santoso Widjojo Direktur : Andhy Irawan Kristyanto

Direktur : Handoko SetijawanDirektur Independen : Ir. MM. Soemarni, M.M

• STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 400.000.000 Saham Biasa Atas NamaPersentase Penawaran Umum Perdana

: Sebanyak 25% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp100,- per sahamHarga Penawaran Saham : Rp115,- per sahamTotal Penawaran Umum Perdana : Rp46.000.000.000,-

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

xi

• STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- setiap saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %Modal Dasar 4.800.000.000 480.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dafam2. Ferdinandus Soleh Dahlan3. Billy Dahlan4. Junaidi Dahlan5. Wijaya Dahlan

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

85,8334,1683,3333,3333,333

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.000.000 120.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.600.000.000 360.000.000.000

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

JumlahSaham

Nilai Nominal (Rp100,-) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100,-) %

Modal Dasar 4.800.000.000 480.000.000.000 4.800.000.000 480.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dafam2. Ferdinandus Soleh Dahlan3. Billy Dahlan4. Junaidi Dahlan5. Wijaya Dahlan6. Masyarakat

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

-

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

-

85,8334,1683,3333,3333,333

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

400.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

40.000.000.000

64,383,122,502,502,50

25,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.000.000 120.000.000.000 100,00 1.600.000.000 160.000.000.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 3.600.000.000 360.000.000.000 3.200.000.000 320.000.000.000

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

• PENERBITAN WARAN SERI I

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 4 : 3 (setiap pemegang 4 Saham Baru, akan memperoleh 3 Waran Seri I)

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 300.000.000 Waran Seri IHarga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp143,-Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp42.900.000.000,-

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 25% (dua puluh lima persen).

xii

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan PerseroanSetelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

danSetelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Pelaksanaan Waran Seri IJumlahSaham

Nilai Nominal (Rp 100) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp 100) %


1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

400.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

40.000.000.000

64,383,122,502,502,50

25,00

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

700.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

70.000.000.000

54,212,622,112,112,11



• RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 55,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah [21.232,00 m2] dan Bangunan [1.682,00 m2] di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah

2. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Ruko (tanah [253,00m2] dan bangunan [680,00 m2]) di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah

3. Sekitar 8,50% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah (645,00 m2) yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

4. Sekitar 7,75% akan digunakan Perseroan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak yaitu PT Dafam Mambo International yang kemudian selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di PT Hotel Cilacap Indah yang akan digunakan untuk pembelian Tanah (815,00 m2) di Jl. Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

5. Sisanya sekitar 8,75% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

xiii

LAPORAN POSISI KEUANGAN(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Desember

2017 2016 2015 Aset 280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511 Liabilitas 273.807.840.287 361.054.153.679 348.474.746.833 Ekuitas (Defisiensi Modal) 7.111.103.364 (87.890.539.221) (55.416.039.322)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Pendapatan Bersih 116.108.773.185 108.037.898.500 81.824.249.146 Beban Pokok Pendapatan 52.614.159.677 61.476.218.738 45.553.296.901 Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 3.631.018.718 (14.922.270.471) 9.422.163.458

RASIO KEUANGAN

Keterangan31 Desember

2017 2016 2015RASIO KEUANGAN (%)Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset -0,0337 -0,1200 -0,0380Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Ekuitas -1,3299 0,3730 0,2009

• FAKTOR RISIKO

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan 1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk2. Risiko Keterbatasan Lahan

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak1. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Perhotelan2. Risiko Keterbatasan Lahan3. Risiko Kendala Pendanaan4. Risiko Terkait Kerjasama Dengan Pemilik Bangunan5. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga6. Risiko Terkait Industri Pariwisata di Indonesia

C. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan3. Risiko Pembagian Dividen

D. Risiko Umum1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Faktor Risiko.

xiv

• PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

• KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun 2019, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama, dimana setiap pemegang 4 (empat) saham baru Perseroan berhak mendapatkan 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp143,- (seratus empat puluh tiga Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 26 April 2021. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku, Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

PT Dafam Property Indonesia, TbkKegiatan Usaha Utama:

Pengembangan Properti, Pengelolaan Gedung, Sewa Gedung, Perhotelan dan Jasa Manajemen Hotel Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat:Menara Suara Merdeka 11th Floor

Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, 50134Telepon: +62 24 356 9595

Fax: +62 24 356 9222

Kantor Cabang:Office 8 (SCBD), Lantai 15, Unit 15-I

Jalan Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, 12190

Telepon: +62 21 2933 3726 / 27Fax: +62 21 2933 3728

Website: www.dafamproperty.comEmail: [email protected]

RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SAAT INI PERSEROAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEMBANGAN PROPERTI SERTA PENGELOLA ATAU PENYEWAAN GEDUNG PERKANTORAN, DENGAN KONDISI ENTITAS ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN DAMPAK KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN DARI HASIL OPERASINYA KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

2

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dafam Property Indonesia No. 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0025003 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 (“Akta No. 8 Tahun 2018”).Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:a. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, oleh karena itu merubah

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.b. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp285.000.000.000,- (dua ratus

delapan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap lembar sahamnya, oleh karena itu merubah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal, termasuk:1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham

dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan Waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan Waran tersebut.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

4. Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

5. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

d. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para

3

Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI: Direktur Utama : Billy DahlanDirektur : Wijaya DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Handoko SetijawanDirektur Independen : M.M Soemarni

DEWAN KOMISARIS:Komisaris Utama : F. Soleh DahlanKomisaris : Junaidi DahlanKomisaris Independen : Santoso Widjojo

e. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

f. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Billy Dahlan selaku Direktur Utama Perseroan dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain untuk menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018 susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- setiap saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %Modal Dasar 4.800.000.000 480.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dafam2. Ferdinandus Soleh Dahlan3. Billy Dahlan4. Junaidi Dahlan5. Wijaya Dahlan

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

85,8334,1683,3333,3333,333

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.200.000.000 120.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.600.000.000 360.000.000.000

4

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

JumlahSaham

Nilai Nominal (Rp100) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100) %


1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

-

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

-

85,8334,1683,3333,3333,333

-

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

400.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

40.000.000.000

64,383,122,502,502,50



PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 1 Februari 2018, Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 5 Maret 2018, Addendum II Akta Pernyataan Penertiban Waran Seri I No. 36 tanggal 21 Maret 2018 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 10 tanggal 9 April 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk yang keempatnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Dafam Property Indonesia Tbk (“Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp143,- (seratus empat puluh tiga Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 26 April 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

5

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

JumlahSaham

Nilai Nominal (Rp100) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100) %


1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

400.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

40.000.000.000

64,383,122,502,502,50

25,00

1.030.000.00050.000.00040.000.00040.000.00040.000.000

700.000.000

103.000.000.0005.000.000.0004.000.000.0004.000.000.0004.000.000.000

70.000.000.000

54,212,622,112,112,11



Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisia. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 300.000.000

(tiga ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.

d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri Ia. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat

dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 24 April 2018 berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

6

C. Bentuk dan DenominasiAda 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif

pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri Ia. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I

berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp143,- (seratus empat puluh tiga Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 26 April 2021 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri IJangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum pencatatan di bursa yaitu tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 26 April 2021 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri Ia. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang

Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

7

d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.

f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.

i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan.

PT BANK SINARMAS TBKCabang KFO Thamrin, Jakarta

Atas nama: PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBKNo. Rek.: 0044805448

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri IBerikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

• Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham x AHarga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Lama setiap saham x BHarga Nominal Baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lamaB = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

8

• Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

Harga Pelaksanaan Baru = A x X (A + B)

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

• Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

Harga Waran Seri I baru = (C – D) x XC

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lamaD = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

D =(C –F)(G +1)

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri IPemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

9

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri IApabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri IPerseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama GunitaSinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9

Jl. MH Thamrin No.51Jakarta 10350

Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

10

K. Status Saham Hasil PelaksanaanSaham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagai dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasia. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi,

maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri ISetiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroana. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri

I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. PengubahanDengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

Waran Seri I.b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-

11

ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlakuTunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I

12

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 55,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah [21.232,00 m2] dan Bangunan [1.682,00 m2] di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 3 sertifikat yaitu:

• Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00425 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 2.432 m2;• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas

11.720 m2;• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas

7.080 m2.

2. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Ruko (tanah [253,00m2] dan bangunan [680,00 m2]) di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu:

• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 303 kavling 5 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 152 m2;

• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 304 kavling 6 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 101 m2.

3. Sekitar 8,50% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah (645,00 m2) yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01963 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

4. Sekitar 7,75% akan digunakan Perseroan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak yaitu PT Dafam Mambo International yang kemudian selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di PT Hotel Cilacap Indah yang akan digunakan untuk pembelian Tanah (815,00 m2) di Jl. Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

5. Sisanya sekitar 8,75% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dalam hal digunakan oleh Entitas Anak maka akan dilakukan dalam bentuk penyertaan.

Sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi adalah dengan pinjaman lembaga keuangan lainnya.

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf c Butir 4) Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi yang merupakan kegiatan utama Perseroan.

13

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 Huruf a Butir 6) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi atas aset yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha utama dan/atau untuk mendukung secara langsung kegiatan usaha utama.

Penyertaan modal oleh Perseroan, pada Entitas Anak, yaitu DMAM, yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di HCI (“Peningkatan Penyertaan Modal”) merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.1 dan sebagai Transaksi Material sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.2. Dengan demikian, Perseroan akan dan wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,17% (dua koma satu tujuh persen), yang terdiri dari :• biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,09% (satu koma nol sembilan persen), • biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,54% (nol koma lima empat persen), dan • biaya jasa penjualan (selling fee) 0,54% (nol koma lima empat persen)

b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen), yang terdiri dari :• biaya jasa akuntan publik sekitar 2,61% (dua koma enam satu persen), • biaya jasa konsultan hukum sekitar 2,17% (dua koma satu tujuh persen), • biaya jasa konsultan jasa penilai publik sekitar 3,82% (tiga koma delapan dua persen), dan • biaya notaris sekitar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

d. Biaya Pendaftaran kepada OJK 0,05% (nol koma nol lima persen);e. Biaya BEI sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen);f. Biaya KSEI sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);g. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta

biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,91% (nol koma sembilan satu persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

14

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

1. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Perseroan dan Entitas dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan tersebut, maka dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana untuk mengakuisisi beberapa tanah dan bangunan dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis ke lokasi-lokasi strategis, memperkuat struktur serta menambah portofolio.

2. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian:a) Tanah seluas 21.232 m2 dan bangunan seluas 1.682 m2 di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi,

Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; b) Tanah seluas 253 m2 dan bangunan ruko seluas 680 m2 di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu,

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah; c) Tanah seluas 645 m2 yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan

Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya transaksi yang disebutkan pada butir a, b dan c di atas secara bersama-sama akan disebut sebagai (“Transaksi Pembelian”).

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf c Butir 4) Peraturan No. IX.E.1 Tentang Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”) karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi yang merupakan kegiatan utama Perseroan.

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 Huruf a Butir 6) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi atas aset yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha utama dan/atau untuk mendukung secara langsung kegiatan usaha utama Perseroan.

d) untuk peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada DMAM yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di HCI yang selanjutnya digunakan untuk pembelian tanah seluas 815 m2 di Jl. Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

Penyertaan modal oleh Perseroan, pada Entitas Anak, yaitu DMAM, yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di HCI (“Peningkatan Penyertaan Modal”) merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.1 dan sebagai Transaksi Material sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.2. Dengan demikian, Perseroan akan dan wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Transaksi Pembelian tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, Ferdinandus Soleh Dahlan sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Bambang Sugiarto sebagai pemegang saham dari PT Hotel Cilacap Indah yang dapat merugikan Perseroan.

15

A. PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI ASET

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan Rencana Transaksi:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 tanggal 30 Januari 2018:

a) Pihak Pembeli : Perseroanb) Pihak Penjual : Ferdinandus Soleh Dahlanc) Obyek Transaksi : Tanah [21.232,00 m2] dan Bangunan [1.682,00 m2] di

Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah

d) Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah)


a) Pihak Pembeli : Perseroanb) Pihak Penjual : Ferdinandus Soleh Dahlanc) Obyek Transaksi : Ruko (tanah [253,00 m2] dan bangunan [680,00 m2]) di

Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah

d) Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)


a) Pihak Pembeli : Perseroanb) Pihak Penjual : Ferdinandus Soleh Dahlanc) Obyek Pengambilalihan : Tanah (645,00 m2) yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya,

Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah

d) Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta Rupiah)

4. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 30 Januari 2018:

a) Pihak Pembeli : PT Hotel Cilacap Indahb) Pihak Penjual : Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiartoc) Obyek Pengambilalihan : Tanah (815,00 m2) di Jl. Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan

Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah

d) Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta Rupiah)

B. SIFAT AFILIASI

Rencana Transaksi pembelian tanah yang dilakukan oleh Perseroan serta Entitas Anak Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”) dikarenakan transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan, yaitu Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan dan antara PT Hotel Cilacap Indah dengan Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan dan Pemegang Saham PT Hotel Cilacap Indah yaitu Bapak Bambang Sugiarto. Namun, Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

16

C. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi dari Rencana Transaksi adalah berupa aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No. Obyek Transaksi Terdaftar Atas Nama No.Sertifikat Luas Tanah Luas

Bangunan

Tanggal & No Surat Ukur/Gambar

Situasi

1Rumah Burung

Walet (Tanah dan Bangunan)

Ferdinandus Soleh Dahlan

• SHM No. 425

• SHGB No. 3

• SHGB No. 4

• 2.432 m2

• 11.720 m2

• 7.080 m2

• 1.682 m2

• No.00180/Surodadi/2011 tanggal 19 Agustus 2011

• No.1248/Surodadi/1989 tanggal 24 Mei 1989

• No.1584/1993 tanggal 4 Juni 1993

2

Rumah burung walet (tanah

[21.232,00 m2] dan bangunan [1.682,00 m2])


• SHGB No. 303

• SHGB No. 304

• IMB No. 644/153/2005 tanggal 23 Juni 2006

• 152 m2

• 101 m2 • 680 m2

• No.15/Sekayu/2005 tanggal 18 Oktober 2005

• No.16/Sekayu/2005 tanggal 18 Oktober 2005

3 Tanah (645,00 m2) Ferdinandus Soleh Dahlan SHM No. 01963 645 m2 No. 648/Tawangsari/2008

tanggal 20 Juni 2008

4 Tanah (815,00 m2)Ferdinandus Soleh

Dahlan dan Bambang Sugiarto

SHM No. 801 815 m2 No. 3755/85 – Gang Turi tanggal 7 November 1985

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini obyek no. 1 – 3 merupakan tanah milik Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan yang akan dibeli oleh Perseroan dan obyek no. 4 milik Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bapak Bambang Sugiarto akan dibeli oleh HCI yang dananya berasal dari peningkataan penyertaan Perseroan kepada DMAM. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan, sedangkan Bapak Bambang Sugiarto merupakan pemegang saham dari PT Hotel Cilacap Indah.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan memilih untuk melakukan rencana transaksi pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain yaitu Perseroan mendapatkan harga yang relatif lebih murah apabila melakukan pembelian tanah dan bangunan dengan pihak terafiliasi. Selain itu, tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh Perseroan merupakan tanah dan bangunan yang memiliki lokasi strategis serta memiliki potensi untuk menjadi lokasi yang berkembang kedepannya.

Salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu pembelian tanah seluas 21.232 m2 dan bangunan seluas 1.682 m2 di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, rencananya akan dikembangkan Perseroan pada tahun 2020, dimana Perseroan akan melakukan studi kelayakan untuk pengembangan atas daerah tersebut (best-use). Saat ini tanah tersebut dikelilingi oleh pabrik-pabrik, dimana Perseroan memiliki opsi untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai hunian yang terjangkau untuk karyawan-karyawan pabrik atau juga dapat dikembangkan sebagai lokasi komersial berupa ruko-ruko, supermarket, tempat makan maupun tempat peristirahatan.

17

4. RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Suwendho Rinaldy & Rekan melakukan penilaian properti. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 180228.001/SRR-JK/LP-A/DPI/OR tanggal 28 Februari 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Tujuan dan Maksud Penugasan Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek

Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US$ = Rp13.548,00. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana pembelian Obyek Penilaian.

b. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

• Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.• KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang

digunakan dalam proses penilaian.• Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh

MAPPI.• Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat

rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.• KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan

nilai akhir.• KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek

Penilaian.• KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun

sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

• Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.

• Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.

• Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

• KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.

• Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.

• Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.

18

• Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

• Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.

• Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

• Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

c. Asumsi-Asumsi Pokok Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.4

tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” (Peraturan VIII.C.4”) dan SPI 2015.

d. Obyek Penilaian Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian

sebagai berikut:• Ruko (tanah [253,00 m2] dan bangunan [680,00 m2]) di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu,

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi, Jawa Tengah,• Tanah (645,00 m2) di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang

Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,• Rumah burung walet (tanah [21.232,00 m2] dan bangunan [1.682,00 m2]) di Jl. Raya Surodadi

Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, dan• Tanah (815,00 m2) di Jl. Dr. Wahidin No. 5-15, Kelurahan Sidikaya, Kecamatan Cilacap

Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

e. Inspeksi Obyek Penilaian Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan

tanggal 15 Januari 2018.

f. Tanggal Penilaian Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar

pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

g. Pendekatan Penilaian Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

• Penilaian atas ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan (income approach) dengan metode Gross Income Manual.

• Penilaian atas tanah dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar.• Penilaian atas rumah burung walet dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan

pendekatan pendapatan dengan metode Gross Income Manual.

h. Kesimpulan Penilaian Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan bahwa nilai

pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp37.491.000.000,-

19

5. RINGKASAN LAPORAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN

Sehubungan dengan Transaksi Pembelian, KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan (“JKR”) memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/180305-001 tanggal 5 Maret 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi Pembelian Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Pembelian adalah Perseroan, DMAM, PT Hotel Cilacap

Indah (“HCI”), Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan (“FSD”) dan Bapak Bambang Sugiarto (“BS”).

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah transaksi dimana

Perseroan dan HCI merencanakan untuk melakukan akuisisi atas Aset dengan keseluruhan nilai transaksi Rp36,50 miliar dari FSD dan BS yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah

untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pembelian.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dipersiapkan menggunakan data dan

informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Akuisisi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pembelian. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pembelian hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pembelian dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk

20

transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pembelian yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pembelian.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pembelian pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pembelian. Transaksi Pembelian akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pembelian yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pembelian ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pembelian. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi Pembelian Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian ini, JKR telah melakukan analisa

melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Transaksi Pembelian;2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Pembelian; dan3. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pembelian.

f. Kesimpulan Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari

manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pembelian sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi Pembelian adalah wajar.

21

6. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini termasuk dalam transaksi material sesuai dengan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan juga termasuk dalam Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

7. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Sekretaris PerusahaanPT Dafam Property Indonesia Tbk

Menara Suara Merdeka 11th FloorJalan Pandanaran No. 30, Semarang, 50134

Telepon: +62 24 356 9595Fax: +62 24 356 9222

Website: www.dafamproperty.comEmail: [email protected]

22

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp273.807.840.287,- dengan perincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha 1.733.592.118Utang lain-lain 2.552.855.526Beban yang masih harus dibayar 4.544.143.935Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang Bank 22.047.111.892 Utang Pembiayaan Konsumen 265.684.194Utang pihak berelasi 9.349.180.328Pendapatan diterima di muka 1.732.630.088Utang muka penjualan 13.474.424.334Utang pajak 3.387.016.559Deposit tamu 572.834.099Penyisihan untuk pergantian perabotan dan peralatan hotel 1.609.819.074Penghasilan ditangguhkan 306.851.140

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun: Utang Bank 206.337.423.630 Utang pembiayaan konsumen 508.837.251Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 5.385.436.119JUMLAH LIABILITAS 273.807.840.287

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.733.592.118,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahBerdasarkan bidang usaha Hotel Jasa manajemen perhotelan Real Estat Lain-lain

1.508.107.498209.299.685

6.184.93510.000.000

Jumlah Utang Usaha – Berdasarkan Bidang Usaha 1.733.592.118

23

Analisa umur utang usaha dihitung dari tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan 2017 2016 2015

Belum jatuh tempo 1.517.550.019 1.930.545.630 1.492.897.117Jatuh tempoKurang dari 30 hari 71.083.151 112.248.226 112.834.46931 – 60 hari 11.354.389 93.110.483 89.571.90961 – 90 hari 12.526.122 37.139.109 55.044.828Lebih dari 90 hari 121.078.437 198.908.000 61.884.893Jumlah 1.733.592.118 2.371.951.448 1.812.233.216

2. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.552.855.526,- yang merupakan deposit dari tenant atas sewa ruangan baik di hotel-hotel maupun ruangan kantor di gedung Hotel Dafam Teras Kita, Cawang, Jakarta Timur.

3. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.544.143.935,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahJasa professional 923.375.000Perawatan Gedung teras kita 642.598.198Bunga 530.347.046Listrik 483.939.443Kontraktor 438.200.523Asuransi 365.090.203Tunjangan hari raya dan bonus 324.942.880Deposit piutang 232.633.075Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000) 603.017.567Jumlah beban masih harus dibayar 4.544.143.935

4. UTANG BANK

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp22.047.111.892,- sedangkan saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp206.337.423.630,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 29.062.500.000PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 70.800.000.000PT Bank Maybank Indonesia Tbk 90.512.146.032PT Bank UOB Indonesia 38.009.889.490PT Bank Bukopin Tbk -PT Bank Danamon Indonesia Tbk -Subtotal 228.384.535.522Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahunPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.750.000.000PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.200.000.000PT Bank Maybank Indonesia Tbk 9.851.099.979PT Bank UOB Indonesia 4.246.011.913PT Bank Bukopin Tbk -PT Bank Danamon Indonesia Tbk -Subtotal 22.047.111.892TOTAL 206.337.423.630

24

DPI (Entitas Induk)

PT Bank Maybank Indonesia TbkBerdasarkan Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2012 dan Akta No. 20 tanggal 29 November 2013, DPI memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka 1 dan Pinjaman Berjangka 2 dengan pagu masing-masing sebesar Rp24.500.000.000,- dan Rp20.000.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan tingkat suku bunga efektif sebesar 11% per tahun. Berdasarkan Akta No. 62 pada tanggal 20 April 2016 fasilitas kredit telah diperbaharui dengan pinjaman berjangka dengan pagu Rp50.000.000.000,- dengan jangka waktu 96 bulan dan suku bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHGB No. 1136/Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri

Anjasmoro Blok E.1 No. 8 D atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.b. Tanah dan bangunan SHGB No. 1137/Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri

Anjasmoro Blok E.1 No. 8 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.c. Tanah dan bangunan SHM No. 01963/Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri

Anjasmoro Blok E.1 No. 8 E atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.d. Tanah dan bangunan SHM Atas Satuan Rumah Susun No. 42/Pekunden. Terletak di Propinsi Jawa

Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah atas nama DPI.e. Jaminan Pribadi dari Ferdinandus Soleh Dahlan dan Iman Juwita.f. Jaminan Pribadi dari Billy Dahlan.

PT Bank Danamon Indonesia TbkPada tahun 2015, DPI mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp12.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 10,25% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito Berjangka Bank Danamon Seri DF No.103039 sebesar (USD1.000.000) atas nama Wijaya Dahlan. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi tanggal 13 Desember 2016.

DMAM (Entitas Anak)

PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan akta No. 23 tanggal 19 Maret 2013, DMAM memperoleh fasilitas kredit investasi aset tetap dan kredit investasi konstruksi dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp48.000.000.000,- dan Rp12.000.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan dan bunga efektif sebesar 10% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dengan SHGB No. 296/Sekayu, yang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah Semarang,

Kecamatan Semarang Tengah, atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.b. Jaminan Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlanc. Jaminan Corporate Guarantee atas nama Perusahaan

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan surat keterangan lunas No. 16/RLO/SMG/02285 pada tanggal 15 Desember 2016.

PT Bank Mandiri (Persero) TbkBerdasarkan perjanjian kredit aguan deposito No. CRO.PKG/0017/KAD/2014, tanggal 25 Juli 2014, DMAM mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Pinjaman Deposito dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,75% per tahun.

25

Fasilitas ini dijamin dengan sertifikat deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. seri bilyet B 259289/ 139-0204360808 dengan nominal sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu deposito 6 bulan sejak tanggal pembukaan deposito 12 Agustus 2013.

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan rekening koran Mandiri tanggal 4 Oktober 2017.

PT Maybank Indonesia TbkBerdasarkan perjanjian kredit No. 62 tanggal 15 Desember 2016, DMAM memperoleh fasilitas pembiayaan Pinjaman berjangka dan Pinjaman rekening koran dari PT Maybank Indonesai Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,- dan Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu 108 dan 12 bulan dengan bunga efektif sebesar 10,50% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHGB NO. 296/Sekayu. Lokasi di Semarang Tengah Kelurahan Sekayu atas

nama DMAM.b. Personal Guarantee atas nama Billy Dahlan.

HCI (Entitas Anak)

PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan akta No. 158 tanggal 23 Mei 2011, HCI memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp47.500.000.000,- dengan jangka waktu 96 bulan dan bunga efektif sebesar 11% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dengan SHGB No. 3022/Sidakaya, yang terletak dalam Provinsi Jawa Tengah Kabupaten

Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan Sidakarya atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

b. Jaminan Corporate Guarantee dari PT ASLI, yang dimiliki Ferdinandus Soleh Dahlan yang berkedudukan di Pekalongan.

c. Jaminan Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan surat keterangan lunas No. 17/RLO/SMG/01713 pada tanggal 28 September 2017.

PT Bank Mandiri (Persero) TbkBerdasarkan akta No. 51 tanggal 28 September 2017, HCI memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,- dengan jangka waktu 96 bulan dan bunga efektif sebesar 10,50% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

Tanah dan bangunan dengan SHM No. 3022 dan No. 801, yang terletak Jl. Dr. Wahidin No. 5-15 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

DMAT (Entitas Anak)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkBerdasarkan perjanjian kredit No. 52/JPM/PK-KI/2016 tahun 2016, DMAT memperoleh fasilitas pembiayaan “Kredit Modal Kerja” dari PT Bank Negara Indonesai (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan dengan bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

26

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo NO. 53 Pekalongan atas

nama DMAT.b. Tanah dan bangunan SHGB NO. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan atas naam

DMAT.c. Tanah dan bangunan SHM No. 387 dan 388. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan atas

nama Ferdinandus Soleh Dahlan.d. Tanah dan bangunan SHM No. 389 dan 390. Lokasi di Jl. Raya Tirto NO. 670 Pekalongan atas

nama Ferdinandus Soleh Dahlan.e. Tanah dan bangunan SHGB No. 08 dan 09. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25)

Pekalongan atas nama DMAT.f. Tanah dan bangunan SHGB No. 13 dan 14. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25)

Pekalongan atas nama DMAT.g. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.h. Tanah dan bangunan SHM No. 00750. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.i. Tanah dan bangunan SHM No. 404. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.j. Tanah dan bangunan SHM No. 00726. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

PT Bank Mandiri (Persero) TbkBerdasarkan perjanjian kredit agunan deposito No. CRO.PKG/0017/KAD/2014, tanggal 25 Juli 2014, DMAT mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Pinjaman Deposito dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp24.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,75% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan sertifikat deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. seri bilyet B 327189/ 139-0204388163 dan B 327188/139-02024387991 dengan nominal masing-masing sebesar USD1.000.000 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dengan jangka waktu deposito 6 bulan sejak tanggal pembukaan deposito 12 Agustus 2013.

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 4 Oktober 2017.

PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan perubahan perjanjian kredit No. 081/02/2016 tanggal 3 Maret 2016, DMAT mendapatkan penambahan fasilitas pembiayaan dari PT Bank UOB Indonesia berupa fasilitas “Kredit Rekening Koran (KRK)” dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000 dan fasilitas “Kredit Investasi Konstruksi (KISI)” dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp45.000.000.000 dengan jangka waktu masing-masing selama 12 bulan dan 96 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 13% dan 12,5% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan atas nama

DMAT.b. Tanah dan bangunan SHGB No. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan atas nama DMAT.

Fasilitas pinjaman ini telah di refinancing oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 20 Desember 2016.

CJS (Entitas Anak)

PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan perjanjian kredit No. 31 tanggal 12 November 2014, CJS mendapatkan fasilitas kredit investasi aset tetap dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp48.905.083.100 dengan jangka waktu 120 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 12,25% per tahun.

27

Fasilitas ini dijamin dengan :- Tanah SHGB No. 251/Kota Tinggi. Seluas ± 232 m2 yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim

150 a/n CJS.- Tanah SHGB No. 252/Kota Tinggi. Seluas ± 422 m2 yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim

150 a/n CJS.- Tanah SHGB No. 253/Kota Tinggi. Seluas ± 1192 m2 yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim

150 a/n CJS.- Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan- Jaminan gadai berupa escrow account.

BKS (Entitas Anak)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPada tahun 2016, BKS mendapatkan penambahan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp25.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dan bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan a/n DMAT

Tanah dan bangunan SHGB No. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan a/n DMAT.b. Tanah dan bangunan SHM No. 387 dan 388. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan a/n

Ferdinandus Soleh Dahlan.c. Tanah dan bangunan SHM No. 389 dan 390. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan a/n

Ferdinandus Soleh Dahlan.d. Tanah dan bangunan SHGB No. 08 dan 09. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25)

Pekalongan a/n BKS.e. Tanah dan bangunan SHGB No. 13 dan 14. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25)

Pekalongan a/n BKS.f. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

a/n Ferdinandus Soleh Dahlan.g. Tanah dan bangunan SHM No. 00750. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

a/n Ferdinandus Soleh Dahlan.h. Tanah dan bangunan SHM No. 404. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan a/n

Ferdinandus Soleh Dahlan.i. Tanah dan bangunan SHM No. 00726. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan

a/n Ferdinandus Soleh Dahlan.

PT Bank Bukopin TbkPada tahun 2013, BKS mendapatkan fasilitas kredit Installment dari PT Bank Bukopin Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp20.000.000.000 dengan jangka waktu 96 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 10.50%.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:a. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan a/n Soleh Dahlan. b. Tanah dan bangunan SHGB No. 8. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan a/n BKS.c. Tanah dan bangunan SHGB No. 9. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan a/n BKS. d. Tanah dan bangunan SHGB No. 13 Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan a/n BKSe. Tanah dan bangunan SHGB No. 14. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan a/n BKS. f. Termasuk seluruh mekanikal, elektrikal, mesin dan peralatan pendukung Hotel Marlin.

DMB (Entitas Anak)

PT Bank Bukopin TbkBerdasarkan perjanjian kredit No. 58 tanggal 13 Juli 2015, DMB mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit Reguler dari PT Bank Bukopin Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 13,46% per tahun.

28

Fasilitas ini dijamin dengan Perumahan Gaia Residence atas nama DMB dengan rincian sebagai berikut:

No. No. SHGB Kavling Luas / Area No. No. SHGB Kavling Luas / Area1. 01753/Kedungmundu A 05 ± 95 m2 47. 01821/Kedungmundu D 41 ± 105 m22. 01755/Kedungmundu A 07 ± 95 m2 48. 01822/Kedungmundu D 43 ± 105 m23. 01756/Kedungmundu A 08 ± 95 m2 49. 01823/Kedungmundu D 45 ± 120 m24. 01757/Kedungmundu A 09 ± 95 m2 50. 01828/Kedungmundu E 11 ± 105 m25. 01758/Kedungmundu A 10 ± 95 m2 51. 01829/Kedungmundu E 15 ± 120 m26. 01772/Kedungmundu C 02 ± 168 m2 52. 01832/Kedungmundu E 21 ± 105 m27. 01773/Kedungmundu C 03 ± 168 m2 53. 01833/Kedungmundu E 23 ± 105 m28. 01774/Kedungmundu C 05 ± 168 m2 54. 01834/Kedungmundu E 25 ± 105 m29. 01775/Kedungmundu C 06 ± 168 m2 55. 01837/Kedungmundu E 31 ± 105 m2

10. 01776/Kedungmundu C 07 ± 168 m2 56. 01838/Kedungmundu E 33 ± 105 m211. 01778/Kedungmundu C 09 ± 231 m2 57. 01839/Kedungmundu E 35 ± 105 m212. 01779/Kedungmundu C 10 ± 168 m2 58. 01840/Kedungmundu E 37 ± 105 m213. 01780/Kedungmundu C 11 ± 168 m2 59. 01841/Kedungmundu E 39 ± 105 m214. 01781/Kedungmundu C 12 ± 168 m2 60. 01842/Kedungmundu E 41 ± 105 m215. 01782/Kedungmundu C 15 ± 168 m2 61. 01843/Kedungmundu E 43 ± 120 m216. 01783/Kedungmundu C 16 ± 168 m2 62. 01846/Kedungmundu E 10 ± 84 m217. 01784/Kedungmundu C 17 ± 231 m2 63. 01847/Kedungmundu E 12 ± 84 m218. 01785/Kedungmundu D 01 ± 122 m2 64. 01848/Kedungmundu E 16 ± 84 m219. 01787/Kedungmundu D 03 ± 108 m2 65. 01849/Kedungmundu E 18 ± 84 m220. 01788/Kedungmundu D 05 ± 108 m2 66. 01850/Kedungmundu E 20 ± 84 m221. 01789/Kedungmundu D 06 ± 105 m2 67. 01851/Kedungmundu E 22 ± 84 m222. 01790/Kedungmundu D 07 ± 109 m2 68. 01852/Kedungmundu E 26 ± 84 m223. 01791/Kedungmundu D 08 ± 105 m2 69. 01853/Kedungmundu E 28 ± 84 m224. 01792/Kedungmundu D 09 ± 109 m2 70. 01854/Kedungmundu E 30 ± 84 m225. 01793/Kedungmundu D 10 ± 105 m2 71. 01855/Kedungmundu E 32 ± 84 m226. 01794/Kedungmundu D 12 ± 105 m2 72. 01856/Kedungmundu E 36 ± 84 m227. 01795/Kedungmundu D 16 ± 120 m2 73. 01857/Kedungmundu E 38 ± 96 m228. 01798/Kedungmundu D 26 ± 105 m2 74. 01866/Kedungmundu F 09 ± 84 m229. 01800/Kedungmundu D 30 ± 105 m2 75. 01867/Kedungmundu F 11 ± 84 m230. 01801/Kedungmundu D 32 ± 105 m2 76. 01868/Kedungmundu F 17 ± 84 m231. 01802/Kedungmundu D 36 ± 105 m2 77. 01869/Kedungmundu F 18 ± 84 m232. 01803/Kedungmundu D 38 ± 105 m2 78. 01870/Kedungmundu F 19 ± 84 m233. 01804/Kedungmundu D 40 ± 105 m2 79. 01871/Kedungmundu F 21 ± 84 m234. 01805/Kedungmundu D 42 ± 105 m2 80. 01872/Kedungmundu F 23 ± 84 m235. 01806/Kedungmundu D 46 ± 105 m2 81. 01873/Kedungmundu F 25 ± 84 m236. 01807/Kedungmundu D 48 ± 105 m2 82. 01874/Kedungmundu F 27 ± 84 m237. 01808/Kedungmundu D 50 ± 105 m2 83. 01875/Kedungmundu F 29 ± 84 m238. 01809/Kedungmundu D 52 ± 120 m2 84. 01876/Kedungmundu F 31 ± 84 m239. 01811/Kedungmundu D 21 ± 105 m2 85. 01877/Kedungmundu F 33 ± 96 m240. 01812/Kedungmundu D 23 ± 105 m2 86. 01882/Kedungmundu F 16 ± 84 m241. 01815/Kedungmundu D 29 ± 105 m2 87. 01883/Kedungmundu F 18 ± 84 m242. 01816/Kedungmundu D 31 ± 105 m2 88. 01884/Kedungmundu F 20 ± 84 m243. 01817/Kedungmundu D 33 ± 105 m2 89. 01885/Kedungmundu F 22 ± 84 m244. 01818/Kedungmundu D 35 ± 105 m2 90. 01886/Kedungmundu F 26 ± 84 m245. 01819/Kedungmundu D 37 ± 105 m2 91. 01887/Kedungmundu F 28 ± 84 m246. 01820/Kedungmundu D 39 ± 105 m2 92. 01888/Kedungmundu F 30 ± 84 m2

Pada tanggal 11 Agustus 2017, seluruh utang bank ke PT Bank Bukopin Tbk telah dilunasi.

PT Bank Danamon Indonesia TbkPada tahun 2015, DMB mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp12.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 12,75% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito Berjangka Bank Danamon Seri DF No.373538 sebesar (USD1.800.000 sama dengan Rp23.940.000.000) tercatat atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

29

Pada tanggal 28 Juli 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit Rekening Koran “Back to Back” dari PT Bank Danamon Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp21.600.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan dan suku bunga efektif sebesar 8% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito Berjangka Bank Danamon seri DF No.373585 tanggal 09-05-2012 sebesar USD 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tercatat atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

Pada tanggal 18 Desember 2017, seluruh utang bank ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah dilunasi.

Beban bunga dari seluruh utang bank adalah sebesar Rp26.591.114.326, Rp33.752.879.277, dan Rp30.778.489.605 masing-masing pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

5. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Saldo utang pembiayaan konsumen jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp265.684.194,- sedangkan saldo utang pembiayaan konsumen jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp508.837.251,- yang merupakan utang atas pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan secara kredit.

6. UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.349.180.328,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahFerdinandus Soleh Dahlan 8.744.271.385Billy Dahlan 516.639.671Handoyo Suyatno Putro 88.269.272Total utang pihak berelasi 9.349.180.328

Utang pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan tanpa jangka waktu pengembalian yang pasti.

7. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.732.630.088,- yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyewaan ruangan perkantoran di gedung Hotel Dafam Teras Kita, Cawang, Jakarta Timur.

8. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan penerimaan atas uang muka penjualan rumah tinggal dan ruko di perumahan Jatayu Residence Pekalongan, Gaia Residence Batang dan Gaia Residence Semarang yang belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp13.474.424.334,-

30

9. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.387.016.559,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahPajak penghasilan Pasal 4 (2) 62.564.329 Pasal 21 185.955.963 Pasal 23 16.738.201 Pasal 25 18.941.263 Pasal 29 1.105.141.217Pajak Pembangunan 1 1.091.843.144Pajak Pertambahan Nilai 905.832.442Total utang pajak 3.387.016.559

10. DEPOSIT TAMU

Saldo deposit tamu pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp572.834.099,- yang merupakan deposit dari para tamu hotel yang akan dikembalikan pada saat tamu hotel selesai menginap.

11. PENYISIHAN UNTUK PERGANTIAN PERABOTAN DAN PERALATAN HOTEL

Saldo penyisihan untuk pergantian perabotan dan peralatan hotel pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.609.819.074,- Penyisihan untuk pergantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase hotel dari pendapatan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

12. PENGHASILAN DITANGGUHKAN

Saldo penghasilan ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp306.851.140,- merupakan pendapatan service charge yang akan dibagikan kepada karyawan hotel.

13. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo akun utang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp774.521.445,- yang terutama terdiri atas utang atas pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan secara kredit.

14. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo akun liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebesar Rp5.385.436.119,-

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahSaldo awal 3.666.183.055Pembayaran imbalan tahun berjalan (19.500.000)Beban tahun berjalan 2.358.253.595Pengukuran kembali keuntungan aktuarial (619.500.531)Saldo akhir Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 5.385.436.119

Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

31

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar asset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

32

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015ASETASET LANCARKas dan bank 16.133.505.715 11.989.482.389 7.114.775.304 Piutang usaha 11.780.628.679 8.823.669.028 2.493.596.096 Piutang lain-lain 6.635.944.672 359.253.279 4.570.939.226 Persediaan 46.143.633.352 52.501.221.812 72.695.500.253 Biaya dibayar dimuka dan uang muka penjualan 3.036.627.646 2.364.001.227 373.088.730 JUMLAH ASET LANCAR 83.730.340.064 76.037.627.735 87.247.899.609 ASET TIDAK LANCARAset tetap - bersih 159.088.524.851 159.224.104.653 168.679.632.328 Properti Investasi - bersih 30.954.044.411 31.809.643.879 31.151.766.446 Aset tidak berwujud - bersih 21.233.333 11.339.583 9.987.500 Aset pajak tangguhan 2.445.068.826 1.234.425.865 570.806.619 Goodwill 561.785.793 561.785.793 561.785.793 Aset tidak lancar lainnya 4.117.946.373 4.284.686.950 4.836.829.216 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 197.188.603.587 197.125.986.723 205.810.807.902 JUMLAH ASET 280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511 LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha 1.733.592.118 2.083.601.448 1.812.233.216 Utang lain-lain 2.552.855.526 2.349.506.786 1.755.815.578 Beban masih harus dibayar 4.544.143.935 8.201.649.121 3.600.174.463 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 22.047.111.892 120.746.623.438 86.936.576.546 Utang pembiayaan konsumen 265.684.194 474.810.058 746.911.822

Utang pihak berelasi 9.349.180.328 48.751.905.889 22.066.543.837 Pendapatan diterima dimuka 1.732.630.088 2.286.633.333 - Uang muka penjualan 13.474.424.334 15.399.829.036 21.150.249.588 Utang pajak 3.387.016.559 1.863.081.154 1.193.029.155 Deposit tamu 572.834.099 566.207.145 968.677.584 Penyisihan untuk pergantian perabotan dan peralatan hotel 1.609.819.074 1.287.750.504 1.169.892.826 Penghasilan ditangguhan 306.851.140 226.194.988 334.585.245 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 61.576.143.287 204.237.792.900 141.734.689.860 LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 206.337.423.630 152.817.032.513 203.511.585.763 Utang pembiayaan konsumen 508.837.251 333.145.211 551.977.175

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 5.385.436.119 3.666.183.055 2.676.494.035 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 212.231.697.000 156.816.360.779 206.740.056.973 JUMLAH LIABILITAS 273.807.840.287 361.054.153.679 348.474.746.833

33

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUKModal saham 120.000.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - (81.850.949.625) (64.639.226.883)Selisih restrukturisasi entitas sepengendali (97.395.819.738) - - Selisih transaksi kepentingan non pengendali (5.225.181.371) 2.024.401.129 2.024.401.129 Defisit (7.553.406.410) (12.064.728.210) (99.636.230)JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 9.825.592.481 (76.391.276.706) (47.214.461.984)KEPENTINGAN NON PENGENDALI (2.714.489.117) (11.499.262.515) (8.201.577.338)JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 7.111.103.364 (87.890.539.221) (55.416.039.322)JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511


(dalam Rupiah)


2017 2016 2015PENDAPATAN BERSIH 116.108.773.185 108.037.898.500 81.824.249.146 BEBAN POKOK PENDAPATAN 52.614.159.677 61.476.218.738 45.553.296.901 LABA KOTOR 63.494.613.508 46.561.679.762 36.270.952.245 Beban penjualan 3.264.122.969 2.535.554.266 3.695.229.630 Beban umum dan administrasi 43.903.099.673 40.109.321.565 33.854.819.835

Beban lain-lain - bersih 25.784.654.133 36.702.222.132 9.852.423.029 RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9.457.263.267) (32.785.418.201) (11.131.520.249)MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANKini (1.371.237.639) (624.509.500) (165.028.298)Tangguhan 1.338.586.124 730.046.857 230.632.878 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (32.651.515) 105.537.357 65.604.580 RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN (9.489.914.782) (32.679.880.844) (11.065.915.669)Pengaruh penyesuaian proforma 12.629.376.132 17.552.229.428 20.471.156.223 LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK DARI PENYESUAIAN PROFORMA 3.139.461.350

(15.127.651.416) 9.405.240.554

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPosyangtidakakandireklasifikasikelabarugi

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 619.500.531 271.808.557 25.003.147 Pajak penghasilan terkait (127.943.163) (66.427.611) (8.080.243)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN 3.631.018.718 (14.922.270.470) 9.422.163.458 LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk 4.092.669.490 (12.136.905.975) 13.713.013.305 Kepentingan non-pengendali (953.208.140) (2.990.745.442) (4.307.772.751)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3.139.461.350 (15.127.651.417) 9.405.240.554 LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk 4.511.321.800 (11.965.091.980) 13.734.942.970Kepentingan non-pengendali (880.303.082) (2.957.178.491) (4.312.779.512)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3.631.018.718 (14.922.270.471) 9.422.163.458LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 94.970 (962.727) 607.882

34

RASIO KEUANGAN


2017 2016 2015RASIO KEUANGAN (%)Aset Lancar / Liabilitas Lancar 1,3598 0,3723 0,6156 Aset Tidak Lancar / Liabilitas Tidak Lancar 0,9291 1,2570 0,9955 Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 1,0260 0,7566 0,8410 Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,9747 1,3218 1,1891 Jumlah Liabilitas / Ekuitas 38,5043 (4,1080) (6,2883)Laba sebelum pajak penghasilan / Jumlah Aset (0,0337) (0,1200) (0,0380)Laba sebelum pajak penghasilan / Ekuitas (1,3299) 0,3730 0,2009

RASIO PERTUMBUHAN (%)Pertumbuhan Pendapatan 0,0747 0,3204 0,3383 Pertumbuhan Beban Pokok Pendapatan (0,1442) 0,3495 0,9915 Pertumbuhan Laba Kotor 0,3637 0,2837 (0,0521)Pertumbuhan Laba Bersih 0,7096 (1,9532) 0,7338 Pertumbuhan Aset 0,0284 (0,0679) (0,0229)Pertumbuhan Liabilitas (0,2416) 0,0361 0,0042 Pertumbuhan Ekuitas 1,0809 (0,5860) (0,1764)

RASIO USAHA (%)Laba (Rugi) Kotor / Penjualan Bersih 0,5469 0,4310 0,4433 Laba(Rugi) Usaha / Penjualan Bersih (0,0815) (0,3035) (0,1360)Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih (0,0817) (0,3025) (0,1352)Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas (1,3299) 0,3730 0,2009 Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (1,3345) 0,3718 0,1997 Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset (0,0337) (0,1200) (0,0380)Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset (0,0338) (0,1196) (0,0378)

35

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA.

1. Umum

Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti mulai dari perumahan, komersial serta hotel dan resort, selain itu Perseroan juga merupakan pengelola atau penyewa gedung perkantoran. Perseroan juga melakukan kegiatan jasa pengelolaan hotel melalui Entitas Anaknya, yaitu PT Dafam Hotel Management.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan operasionalnya sejak tahun 2011 dengan melakukan kegiatan perhotelan dan jasa perhotelan. Pada tahun berikutnya Perseroan melakukan pembukaan hotel serta diversifikasi usaha dengan melakukan pengembangan properti perumahan yaitu Jatayu Residence di Pekalongan. Hingga saat ini Hotel-hotel yang telah dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan adalah sejumlah 5 hotel, dimana 4 hotel berlokasi di Jawa Tengah dan 1 hotel berlokasi di Riau, Pekanbaru yang seluruhnya dikelola oleh PT Dafam Hotel Management. Selain itu, lebih dari 20 hotel yang berada di Indonesia juga dikelola oleh PT Dafam Hotel Management dalam bentuk kerjasama operasi. Diversifikasi usaha dalam pengembangan properti perumahan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dilanjutkan dengan mengembangkan properti-properti residensial dan komersial, yaitu GAIA Residence Batang dan GAIA Residence Semarang serta pengelolaan gedung perkantoran yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Perseroan memiliki kantor pusat di Menara Suara Merdeka 11th Floor, Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, Jawa Tengah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Persaingan Usaha di Bisnis Perhotelan Indonesia merupakan salah satu negeri yang kaya akan obyek pariwisata. Wisata Indonesia

sangat terkenal karena memiliki keindahan alam yang membuat para wisatawan domestik dan mancanegara takjub. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari bulan Januari 2017 – November 2017 adalah 12.678.883 orang meningkat sebesar 21,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 (sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2017, www.kemenpar.go.id). Pertumbuhan jumlah kunjungan tersebut secara langsung memberikan dampak positif terhadap bisnis perhotelan di Indonesia, yang mana memacu pertumbuhan hotel-hotel di Indonesia. Sampai dengan saat ini jumlah hotel berbintang di Indonesia telah menyentuh 2.350 hotel (sumber: Badan Pusat Statistik 2018). Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan persaingan di industri perhotelan dimana para pemilik hotel bersaing dengan memberikan harga promo atau potongan harga maupun paket-paket menginap yang menarik agar dapat menarik para wisatawan.

b. Faktor Kendala Pendanaan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan jumlah dana

yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek-proyek. Selama pengerjaan proyek berlangsung, maka terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tersedia tepat pada waktunya. Pada tanggal 31 Desember 2017, total utang bank jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp228.384.535.522,-.

36

c. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-

undang yang dapat mempengaruhi industri pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan dan Entitas Anak termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan

Entitas Anak.b. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/

atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak.

3. Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

a. Pendapatan Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak terdiri atas pendapatan hotel, penjualan properti real estat, penyewaan gedung kantor dan jasa manajemen perhotelan. Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015.

(dalam Rupiah)


2017 % 2016 % 2015 %Hotel 64.532.414.849 55,58 58.323.092.993 53,98 52.698.190.655 64,40Real estat 19.594.975.144 16,88 32.862.094.036 30,42 22.062.991.478 26,96Penyewaan 16.738.847.944 14,42 7.200.180.478 6,66 413.804.644 0,51Jasa manajemen perhotelan 9.422.224.620 8,11 7.497.487.683 6,94 5.081.323.823 6,21Lain-lain 5.820.310.628 5,01 2.155.043.310 1,99 1.567.938.546 1,92Total Pendapatan 116.108.773.185 108.037.898.500 81.824.249.146

b. Beban Pokok PendapatanTabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan bidang usaha sebagai persentase dari total beban pokok pendapatan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)


2017 % 2016 % 2015 %Hotel 27.587.972.276 52,43 29.259.332.377 47,59 29.811.889.095 65,44Real Estat 14.139.752.594 26,87 25.042.089.718 40,73 14.973.906.446 32,87Penyewaan 7.997.634.472 15,20 6.707.112.300 10,91 767.501.360 1,68Lain-lain 2.888.800.335 5,49 467.684.343 0,76 - -Total 52.614.159.677 61.476.218.738 45.553.296.901

c. Beban Penjualan Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)


2017 % 2016 % 2015 %Real estate 1.827.949.975 56,00 921.756.173 36,35 2.281.498.466 61,74Hotel 1.436.172.994 44,00 1.613.798.173 63,65 1.413.731.164 38,26Total 3.264.122.969 2.535.554.266 3.695.229.630

37

d. Beban Umum dan AdministrasiTabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)


2017 % 2016 % 2015 %Hotel 20.271.249.928 46,17 18.941.768.432 47,23 16.303.825.457 48,16Real estat 12.350.794.865 28,13 10.143.492.065 25,29 8.183.585.410 24,17Jasa manajemen perhotelan 11.281.054.880 25,70 11.024.061.068 27,49 9.367.408.968 27,67Total 43.903.099.673 40.109.321.565 33.854.819.835

e. Pendapatan (Beban) Lain-LainPendapatan (Beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri atas beban bunga atas utang bank. Tabel dibawah ini menyajikan rincian beban lain-lain keuangan sebagai untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap 1.102.853.268 - 21.809.766.700Beban bunga – utang bank (26.591.114.326) (33.752.879.277) (30.778.489.605)Beban bunga – utang pembiayaan konsumen (47.084.391) (90.141.173) (121.045.408)Penyisihan dan biaya administrasi pinjaman (362.184.212) (2.461.270.423) (656.689.374)Administrasi bank (488.287.913) (66.763.818) (472.511.055)Lain-lain 601.163.441 (331.167.441) 366.545.713Total (25.784.654.133) (36.702.222.132) (9.852.423.029)

4. Hasil Operasi

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI31 Desember

2017 2016 2015Pendapatan 116.108.773.185 108.037.898.500 81.824.249.146 Beban Pokok Pendapatan (52.614.159.677) (61.476.218.738) (45.553.296.901) Laba Kotor 63.494.613.508 46.561.679.762 36.270.952.245Beban Penjualan (3.264.122.969) (2.535.554.266) (3.695.229.630)Beban Umum dan Administrasi (43.903.099.673) (40.109.321.565) (33.854.819.835)Beban lain-lain – bersih (25.784.654.133) (36.702.222.132) (9.852.423.029)Rugi Sebelum Pajak Penghasilan (9.457.263.267) (32.785.418.201) (11.131.520.249)Total Laba (Rugi) Komprehensif 3.631.018.718 (14.922.270.471) 9.422.163.458

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp116.108.773.185,- meningkat sebesar Rp8.070.874.685,- atau 7,47% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan hotel, penyewaan, jasa manajemen hotel, dan lain-lainnya. Perseroan melakukan ekspansi dengan membuka beberapa hotel di Jember, Surabaya, Linggau dan Yogyakarta.

38

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp108.037.898.500,- meningkat sebesar Rp26.213.649.354,- atau 32,04% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan real estat, penyewaan, jasa manajemen perhotelan, dan lain-lain. Salah satu peningkatan pendapatan penyewaan adalah Perseroan pada tanggal 24 Maret 2016 telah menyewa gedung milik PT Waskita Karya Realty yang di kemudian oleh Perseroan disewakan kembali ke tenant-tenant lainnya.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp8.862.059.061,- atau sebesar 14,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban pokok pendapatan bidang usaha real estat pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 43,54% atau Rp10.902.337.124,- dibandingkan beban pokok pendapatan bidang usaha real estat pada tanggal 31 Desember 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp15.922.921.837,- atau sebesar 34,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban pokok pendapatan bidang usaha penyewaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 773,89% atau Rp5.939.610.940,- dibandingkan beban pokok pendapatan bidang usaha penyewaan pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan penyewaan.

Beban Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp728.568.703,- atau sebesar 28,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban penjualan pada bidang usaha real estat pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 98,31% atau Rp906.193.802,- dibandingkan beban penjualan pada bidang usaha real estat pada tanggal 31 Desember 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.159.675.364,- atau sebesar 31,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban penjualan pada bidang usaha real estate pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 59,60% atau Rp1.359.742.293,- dibanding beban penjualan pada bidang usaha real estate pada tanggal 31 Desember 2015.

39

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Beban administrasi dan umum Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp3.793.778.108,- atau sebesar 9,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan beban umum dan administrasi mengalami peningkatan terdiri dari beban hotel, real estat dan jasa manajemen perhotelan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Beban administrasi dan umum Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp6.254.501.730,- atau sebesar 18,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Secara keseluruhan beban umum dan administrasi mengalami peningkatan terdiri dari beban hotel, real estat dan jasa manajemen perhotelan.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.917.567.999,- atau sebesar 29,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dari utang bank. Beberapa utang bank telah dilunasi antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada DMAM sebesar Rp12.000.000.000,-; PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk pada DMAT sebesar Rp24.000.000.000,-; PT Bank UOB Indonesia pada HCI sebesar Rp47.500.000.000,-; PT Bank Bukopin pada DMB sebesar Rp30.000.000.000,-; dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada DMB sebesar Rp21.600.000.000,-

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp6.254.501.730,- atau sebesar 18,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan akun penyisihan dan biaya administrasi pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 274,80% atau Rp1.804.581.049,- dibandingkan akun penyisihan dan biaya administrasi pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp42.242.681.468,- atau sebesar 128,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan pada beberapa bidang usaha antara lain hotel, penyewaan, jasa manajemen dan lain-lain. Selain itu, kenaikan laba sebelum pajak penghasilan juga disebabkan karena menurunnya beban pokok pendapatan bidang usaha real estat. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp21.653.897.952,- atau sebesar 194,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban lain-lain yaitu pada akun penyisihan dan biaya

40

administrasi pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 4 kali lipat dibandingkan beban lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Jumlah laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp18.267.112.767,- atau sebesar 120,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan peningkatan laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 disebabkan karena adanya penurunan beban pokok pendapatan dan beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Jumlah rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp24.532.891.971 atau sebesar 260,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Secara keseluruhan peningkatan laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 disebabkan karena adanya peningkatan beban umum dan administrasi serta beban lain-lain.

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset Lancar 83.730.340.064 76.037.627.735 87.247.899.609Aset Tidak Lancar 197.188.603.587 197.125.986.723 205.810.807.902Total Aset 280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511

Liabilitas Jangka Pendek 61.576.143.287 204.237.792.900 141.734.689.860Liabilitas Jangka Panjang 212.231.697.000 156.816.360.779 206.740.056.973Total Liabilitas 273.807.840.287 361.054.153.679 348.474.746.833

Ekuitas(DefisiensiModal) 7.111.103.364 (87.890.539.221) (55.416.039.322)

41

ASETBerikut ini adalah perkembangan aset Perseroan 3 tahun terakhir:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp280.918.943.651,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp83.730.340.064,- dan aset tidak lancar sebesar Rp197.188.603.587,-.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp7.692.712.329,- atau sebesar 10,12% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan kas dan bank serta kenaikan signifikan piutang lain-lain.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp62.616.864,- atau sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan aset pajak tangguhan yaitu liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan DMAM dan DHM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp273.163.614.458,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp76.037.627.735,- dan aset tidak lancar sebesar Rp197.125.986.723,-.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp11.210.874,- atau sebesar 12,85% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan signifikan terhadap persediaan real estat dan piutang lain-lain.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp8.684.821.179,- atau sebesar 4,22% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan penurunan signifikan pada aset tetap – bersih berupa akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan dan perabotan, perlengkapan dan peralatan.

42

LIABILITASBerikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan 3 tahun terakhir:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp273.807.840.287,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp61.576.143.287,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp212.231.697.000,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp142.186.839.555,- atau sebesar 69,78% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang bank yang signifikan antara lain pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk serta penurunan utang pihak berelasi milik Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan selaku Komisaris Utama Perseroan.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp54.940.526.163,- atau sebesar 34,93% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang bank jangka panjang antara lain pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp361.054.153.679,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp204.237.792.900,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp156.816.360.779,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp62.503103040,- atau sebesar 44,10% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang bank antara lain pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp50.176.438.595,- atau sebesar 24,19% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang bank antara lain pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Utang bank jangka pendek merupakan utang bank jangka panjang dari Perseroan dan Entitas Anak.

43

Ekuitas/DefisiensiModalPada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp7.111.103.364,- meningkat sebesar Rp95.001.642.585,- atau 108,09% dibanding dengan tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp15.500.000.000 menjadi sebesar Rp120.000.000.000 yang terdiri dari 120.000 saham. Sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp104.500.000.000,-

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki defisiensi modal sebesar Rp87.890.539.221,- meningkat sebesar Rp32.474.499.899,- atau 58,60% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan defisiensi modal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan jumlah utang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.776.456.064 atau 4,60% dibandingkan dengan tahun 2015.

5. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi (45.470.219.455) 26.397.049.443 (33.848.718.248)Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi (9.892.908.543) (3.704.044.538) 11.270.325.177Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 59.507.151.324 (17.818.297.820) 24.282.361.695Kenaikan Bersih Kas dan Bank 4.144.023.326 4.874.707.085 1.703.968.624Kas dan Bank Awal Tahun 11.989.482.389 7.114.775.304 5.410.806.680Kas dan Bank Akhir Tahun 16.133.505.715 11.989.482.389 7.114.775.304

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas OperasiPada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp45.470.219.455,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan karyawan serta pembayaran untuk beban keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp26.397.049.443,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan kas dari operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2015 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp33.848.718.248,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pemasok, pembayaran beban usaha dan karyawan serta pembayaran untuk beban keuangan

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas InvestasiPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi masing-masing adalah sebesar Rp9.892.908.543,- dan Rp3.704.044.538,- yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2015 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp11.270.325.177,- yang sebagian besar diperoleh dari hasil penjualan aset tetap.

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas PendanaanPada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp59.507.151.324,- yang diperoleh dari kenaikan modal disetor sebesar Rp104.500.000.000,- dan penerimaan utang bank sebesar Rp73.834.071.242,-

44

Pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp17.818.297.820,- yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp135.423.778.059,-

Pada tanggal 31 Desember 2015 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp24.282.361.695,- yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan utang bank.

SolvabilitasSolvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 38,50x, -4,11x dan -6,29x.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,97x, 1,32x dan 1,19x.

Imbal Hasil Rata–rata EkuitasImbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Average Equity/ROAE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar -1.33x, 0,37x dan 0,20x.

Imbal Hasil Rata–rata AsetImbal Hasil Rata–rata Aset (Return on Average Asset/ROAA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar -0,03x, -0,12x dan -0,04x.

Perseroan berkeyakinan bahwa memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

6. Operasi per Segmen Operasi

Perseroan membagi operasi bisnis berdasarkan divisi-divisi operasi yaitu hotel, penjualan rumah dan jasa hotel manajemen. Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan30 Desember 2017

Hotel Penjualan Perumahan

Jasa Hotel Manajemen Total Eliminasi Konsolidasi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIANPendapatan Usaha 64.532.414.849 45.935.565.530 13.932.781.356 124.400.761.735 (8.291.988.550) 116.108.773.185Beban Pokok Pendapatan 27.587.972.277 25.026.187.400 - 52.614.159.677 - 52.614.159.677LABA (RUGI) KOTOR 36.944.442.572 20.909.378.130 13.932.781.356 71.786.602.058 (8.291.988.550) 63.494.613.508Beban Umum dan Administrasi

(21.363.124.928) (12.569.169.865) (13.669.736.695) (47.602.031.488) 3.698.931.815 (43.903.099.673)

Beban Penjualan (1.436.172.995) (1.910.449.974) - (3.346.622.969) 82.500.000 (3.264.122.969)Pendapatan Bunga 77.024.045 62.910.164 7.034.160 146.968.369 - 146.968.369Biaya Bunga Bank (20.985.536.922) (5.605.577.404) - (26.591.114.326) - (26.591.114.326)Provisi dan Credit Admin (362.184.212) - - (362.184.212) - (362.184.212)Laba (Rugi) Pelepasan Aset Tetap

(174.952.189) 1.263.977.478 13.827.979 1.102.853.268 - 1.102.853.268

Lain-lain bersih (4.374.627.584) (309.518.744) (67.688.635) (4.751.834.963) 4.670.657.731 (81.177.232)LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(11.675.132.213) 1.841.549.785 216.218.165 (9.617.364.263) 160.101.996 (9.457.263.267)

45

(dalam Rupiah)

Keterangan30 Desember 2017

Hotel Penjualan Perumahan

Jasa Hotel Manajemen Total Eliminasi Konsolidasi

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIANAset Segmen 167.998.970.884 219.591.287.954 7.432.956.470 395.023.215.308 (114.104.271.657) 280.918.943.651Jumlah Aset Konsolidasian

167.998.970.884 219.591.287.954 7.432.956.470 395.023.215.308 (114.104.271.657) 280.918.943.651

Liabilitas Segmen 233.853.537.103 108.005.694.153 5.977.402.003 347.836.633.259 (74.028.792.972) 273.807.840.287Jumlah Liabilitas Konsolidasi

233.853.537.103 108.005.694.153 5.977.402.003 347.836.633.259 (74.028.792.972) 273.807.840.287

LIABILITAS YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN

INFORMASI LAINNYAPerolehan Property Investasi dan Aset Tetap 9.287.226.645 35.050.000 62.301.023 9.384.577.668 - 9.384.577.668

Penyusutan dan Amortisasi 9.793.652.881 2.000.111.866 193.176.334 11.986.941.082 - 11.986.941.082

7. Manajemen Risiko Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan

operasionalnya berdasarkan Good Corporate Governance. Sehubungan keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Corporate Secretary, Komisaris Independen, Direktur Independen serta membentuk Unit Audit Internal. Penerapan Good Corporate Governance juga bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana bisnis, perencanaan keuangan (budgeting), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

a. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Perhotelan Perseroan dan Entitas Anak sebagai salah satu perusahan yang bergerak di bidang perhotelan

turut serta dalam persaingan di dalam industri perhotelan di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki mitigasi risiko dan strategi usaha dalam menghadapi persaingan tersebut. Hotel-hotel, baik yang dikelola oleh DHM dan dimiliki oleh Entitas Anak maupun yang hanya

46

dikelola oleh DHM memiliki lokasi yang strategis baik dari segi lokasi pariwisata maupun lokasi bisnis, sehingga pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak hanya tergantung pada turis atau wisatawan yang ingin berlibur, namun Perseroan dan Entitas juga memiliki pendapatan usaha dari para pelaku bisnis di seluruh Indonesia, baik swasta maupun pemerintah.

b. Risiko Keterbatasan Lahan Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mencari dan

menargetkan lokasi-lokasi tanah yang memiliki potensial dengan harga yang terjangkau. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam menentukan lokasi-lokasi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap lokasi-lokasi maupun daerah-daerah yang belum berkembang namun berada di dalam prospek proyek-proyek pemerintah.

c. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Perseroan menghadapi risiko suku bunga dari beban keuangan, terutama fasilitas pinjaman

yang diperoleh dari perbankan dan juga dari pendapatan keuangan yang terkait dengan kas yang disimpan dalam bentuk deposito. Peningkatan terhadap suku bunga akan meningkatkan pula biaya dari pinjaman-pinjaman baru Perseroan. Perseroan saat ini tidak menggunakan instrumen lindung nilai untuk risiko suku bunga, namun dapat menggunakannya di masa mendatang.

8. Sumber likuiditas Perseroan Sumber likuiditas internal Perseroan adalah utang pihak berelasi sedangkan sumber likuiditas

eksternal Perseroan adalah utang bank.

47

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk Sebagai perusahaan induk saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang

pengembangan properti serta pengelola atau penyewaan gedung perkantoran, dengan kondisi Entitas Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan.

2. Risiko Keterbatasan Lahan Perseroan senantiasa berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakuisisi lebih

banyak lahan pada area-area dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan sekitar Semarang. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan mampu untuk mengakuisisi tanah yang sesuai untuk pembangunan properti yang telah direncanakan dengan harga yang menguntungkan. Kegagalan dalam mengakuisisi tanah pada lokasi-lokasi strategis dan dengan harga yang menguntungkan seperti yang direncanakan manajemen Perseroan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Perhotelan Hotel adalah industri jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman dimana

usaha ini dilakukan selama 24 jam terus menerus. Selain menjual kamar, hotel juga menyediakan jasa penyewaan ruang untuk rapat, pernikahan, restoran, kolam renang, health spa dan fasilitas olahraga serta outlet lainnya. Bisnis di bidang perhotelan sangat fluktuatif dimana sangat tergantung pada lokasi hotel tersebut. Misalnya, hotel yang berada di lokasi bisnis memiliki room occupancy yang tinggi di hari kerja, dan pada saat akhir pekan akan menurun. Sedangkan hotel yang berada di kawasan wisata akan fully booked pada saat liburan, dan room occupancy akan menurun pada saat hari kerja. Dalam bisnis perhotelan ini, Entitas Anak memiliki persaingan usaha dari hotel-hotel berbintang tiga dan bintang dua serta AirBNB (online market accomodation and hospitality berbasis aplikasi). Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan bisnis perhotelan ini adalah usaha dengan risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang memadai untuk menekan risiko tersebut.

Hotel-hotel yang dimiliki dan dikelola oleh Entitas Anak memiliki lokasi yang strategis baik dari segi bisnis maupun dari segi pariwisata, sebagai contoh Hotel Dafam Pekalongan berlokasi dekat dengan proyek PLTU Batang dan Hotel Dafam Semarang berlokasi dekat dengan Simpang Lima, Semarang. Didukung oleh Manajemen yang berpengalaman di bidang perhotelan, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa hotel-hotel yang berada dibawah

48

Dafam manajemen dapat bersaing dan senantiasa menjadi pilihan utama bagi turis bisnis maupun turis pariwisata, lokal dan mancanegara.

2. Risiko Kendala Pendanaan Entitas Anak dalam menjalankan proyek-proyek pembangunannya baik properti maupun hotel

membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama proyek-proyek tersebut dikerjakan, terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Meskipun selama ini Entitas Anak tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai proyek-proyek yang telah selesai atau proyek yang saat ini sedang dikembangkan namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu, dapat menyebabkan terhambatnya proyek tersebut. Terhambatnya proyek yang sedang dijalankan oleh Entitas Anak dapat berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Entitas Anak yang selanjutnya berdampak negatif kepada kinerja usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kerjasama Dengan Pemilik Bangunan Perseroan melalui salah satu Entitas Anaknya yaitu PT Dafam Hotel Management (DHM)

memiliki kegiatan usaha sebagai jasa manajemen perhotelan, dimana DHM bertindak sebagai operator dari hotel-hotel tersebut. Seluruh sistem yang digunakan oleh hotel-hotel tersebut dikelola oleh DHM. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memiliki kerjasama dengan lebih dari 20 hotel di seluruh Indonesia. DHM senantiasa berusaha untuk menambah jumlah kerjasama dimasa depan. Kegagalan DHM dalam mempertahankan kerjasama yang ada dan mendapatkan kerjasama baru dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja usaha dan keuangan DHM yang selanjutnya dapat berdampak yang merugikan terhadap Perseroan.

4. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas proyek yang telah berdiri dan beroperasi

maupun atas proyek yang sedang dikembangkan terkait dengan pemilikan dan status tanah yang menjadi lokasi bangunan proyek didirikan. Tuntutan hukum dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Terkait Industri Pariwisata di Indonesia Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009,

pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya (sumber: BPS, 2017).

Perkembangan pariwisata di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya bisnis akomodasi komersil seperti hotel, vila dan resort yang tersebar di Indonesia. Bencana alam dan situasi politik di Indonesia juga dapat menjadi tolak ukur terhadap industri pariwisata. Apabila industri pariwisata terkena dampak negatif yang merugikan maka akan berimbas negatif pula terhadap bisnis perhotelan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja usaha dan pendapatan Perseroan.

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan

bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

49

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat

berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh: • Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi

para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; • Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; • Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan

Perseroan; • Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik

maupun pengaruh pasar modal negara lain; • Perubahan kondiri makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi

politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan • Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan Bagi Perseroan yang bergerak di bidang pengembangan properti, pengelolaan gedung,

penyewaan gedung, jasa perhotelan serta jasa manajemen hotel, legalitas dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan proyek Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat terkait dengan pengembangan properti, pengelolaan gedung, penyewaan gedung dan perhotelan, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait industri pariwisata baik pada tingkat daerah maupun pusat, akan berimbas pada kegiatan usaha Perseroan. Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait pembatasan jumlah wisatawan, pengaturan terkait tarif penerbangan atau moda transportasi, perubahan fokus wisata ke daerah lain di luar lokasi usaha Perseroan, dan berbagai perubahan lain. Hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Efisiensi Anggaran yang dilakukan Pemprov Jateng pada tahun 2016 misalnya menyebabkan menurunnya tamu dari kalangan birokrasi yang biasa menggunakan hotel sebagai tempat untuk melaksanakan rapat. Hal tersebut menjadi potensi turunnya pendapatan usaha Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Perseroan bergerak di bidang usaha pengembangan properti pengelolaan gedung, penyewaan

gedung, jasa perhotelan serta jasa manajemen hotel dimana pendanaan berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Di samping jumlah pendanaan, faktor lainnya yang juga menentukan adalah jangka waktu pendanaan dan tingkat suku bunga yang diberikan. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, beban bunga dapat bertumbuh lebih cepat dari pendapatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

50

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 10 April 2018 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

51

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Dafam Property Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dafam Property Indonesia No. 3 tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 91 tanggal 13 November 2012, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 68305 (“Akta Pendirian”).

Tahun 2011 (Pendirian Perseroan)Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp10.000.000 per saham

Saham Rupiah %Modal dasar 800 8.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

PT Dafam 198 1.980.000.000 99,00Ferdinandus Soleh Dahlan 2 20.000.000 1,00

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 200 2.000.000.000 100,00Jumlah saham dalam portepel 600 6.000.000.000

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dafam Property Indonesia No. 25 tanggal 28 Juni 2012, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-43361.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 09 Agustus 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0072972.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 09 Agustus 2012, telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.10-26734 tanggal 20 Juli 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0066173.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 dan telah diterima dan dicatat perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.10-26735 tanggal 20 Juli 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0066174.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 42 tanggal 24 Mei 2013, Tambahan No. 50377 dan BNRI No. 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan No. 8042/L (“Akta No. 25 Tahun 2012”).

52

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 25 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Merubah jumlah lembar saham dan nilai nominal saham dalam Perseroan dari semula terbagi atas 800 (delapan ratus) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) serta merubah jumlah lembar saham dalam Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan adanya perubahan sebagaimana disebutkan di atas.

b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dimana masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan adanya perubahan tersebut.

c. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui pengeluaran saham dalam simpanan dari yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 15.500 (lima belas ribu lima ratus) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan adanya perubahan tersebut.

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Property Indonesia No. 3 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019086.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115532.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 September 2017 serta telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172082 tanggal 16 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115532.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 September 2017 (“Akta No. 3 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu menambah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

b. Memberikan persetujuan pengunduran diri Billy Dahlan sebagai Komisaris Perseroan.c. Mengangkat Billy Dahlan sebagai Direktur Utama Perseroan.d. Mengangkat Andhy Irawan Kristyanto sebagai Direktur Perseroan.e. Mengangkat Handoko Setijawan sebagai Direktur Perseroan.f. Merubah susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota

Direksi dan Komisaris yang ada di Perseroan menjadi sebagai berikut:

53

DIREKSI DEWAN KOMISARISDirektur Utama : Billy Dahlan Komisaris Utama : Ferdinandus Soleh DahlanDirektur : Wijaya Dahlan Komisaris : Junaidi DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Handoko Setijawan

3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. Dafam Property Indonesia No. 12 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019291.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116863.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172928 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116863.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 (“Akta No. 12 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 12 Tahun 2017 adalah persetujuan untuk merubah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dan menaikkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebesar 25,12% (dua puluh lima koma dua belas persen) dari Modal Dasar tersebut atau sebanyak 71.600 (tujuh puluh satu ribu enam ratus) lembar saham atau sebesar Rp71.600.000.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah), serta menyetujui pengesampingan hak untuk mengambil saham-saham terlebih dahulu (pre-emptive rights) yang dimiliki oleh Billy Dahlan, Wijaya Dahlan, Ferdinandus Soleh Dahlan, dan Junaidi Dahlan atas 56.100 (lima puluh enam ribu seratus) saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan yang akan diambil bagian serta disetor secara penuh oleh PT. DAFAM ke dalam Perseroan, sebagaimana hak ini diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan sebagai akibat dari pengesampingan hak untuk mengambil saham-saham terlebih dahulu (pre-emptive rights) tersebut, maka Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui terjadinya penurunan (dilusi) terhadap persentase kepemilikan saham milik Billy Dahlan, Wijaya Dahlan, Ferdinandus Soleh Dahlan, dan Junaidi Dahlan.

4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. Dafam Property Indonesia No. 13 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.03-0205479 tanggal 27 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165444.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017 (“Akta No. 13 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 13 Tahun 2017 adalah persetujuan untuk merubah ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp71.600.000.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 71.600 (tujuh puluh satu ribu enam ratus) lembar saham menjadi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham atau sebesar 42,105% (empat puluh dua koma seratus lima persen) dari modal dasar tersebut yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh:

(1). Wijaya Dahlan, sejumlah 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) lembar saham;(2). Ferdinandus Soleh Dahlan, sejumlah 3.605 (tiga ribu enam ratus lima) lembar saham;(3). Billy Dahlan, sejumlah 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) lembar saham;(4). PT. DAFAM, sejumlah 35.120 (tiga puluh lima ribu seratus dua puluh) lembar saham; dan(5). Junaidi Dahlan, sejumlah 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) lembar saham.

54

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dafam Property Indonesia No. 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0025003 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 (“Akta No. 8 Tahun 2018”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, oleh karena itu merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap lembar sahamnya, oleh karena itu merubah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal, termasuk:1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah

saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan Waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan Waran tersebut.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

4. Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

5. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

55

d. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:Direktur Utama : Billy DahlanDirektur : Wijaya DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Handoko SetijawanDirektur Independen : M.M Soemarni

DEWAN KOMISARIS:Komisaris Utama : F. Soleh DahlanKomisaris : Junaidi DahlanKomisaris Independen : Santoso Widjojo

e. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

f. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Billy Dahlan selaku Direktur Utama Perseroan dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain untuk menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan tersebut.

2. IJIN USAHA

PERSEROAN

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)1. NPWP Untuk Kantor Pusat

NPWP untuk Kantor Pusat Perseroan adalah 02.768.793.8-512.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

56

2. NPWP Untuk Kantor Cabang− NPWP untuk Kantor Cabang Perseroan di Kota Pekalongan adalah 02.768.793.8-

502.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

− NPWP untuk Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Batang adalah 02.768.793.8-513.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

− NPWP untuk Kantor Cabang Perseroan di Jakarta Selatan adalah 02.768.793.8-012.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Gedung Office 8 Lantai 15 Unit 15-I, SCBD Lot 28, Jl. Senopati Raya No. 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)1. SKT Untuk Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan di Kota Semarang telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu terhitung sejak tanggal 20 September 2011 berdasarkan SKT No. S-754KT/WPJ.10/KP.0603/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. SKT Untuk Kantor Cabang− Kantor Cabang Perseroan di Kota Pekalongan telah terdaftar di administrasi

perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan sejak tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan SKT No. S-20261KT/WPJ.10/KP.0203/2017 tanggal 13 Oktober 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

− Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Batang telah terdaftar di administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan SKT No. S-7180KT/WPJ.10/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

− Kantor Cabang Perseroan di Jakarta Selatan telah terdaftar di administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan SKT No. S-1633KT/WPJ.30/KP.0103/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Gedung Office 8 Lantai 15 Unit 15-I, SCBD Lot 28, Jl. Senopati Raya No. 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)1. SPPKP Untuk Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan di Semarang telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan SPPKP No. S-49PKP/WPJ.10/KP.0603/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah.

2. SPPKP Untuk Kantor Cabang− Kantor Cabang Perseroan di Kota Pekalongan telah dikukuhkan pada tata usaha

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan SPPKP No. S-209PKP/WPJ.10/KP.0203/2017 tanggal 13 Oktober 2017 untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

− Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Batang telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP No. PEM-01196/WPJ.10/KP.1403/2013 tanggal 13 Desember

57

2013 untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah

1. Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) Perseroana. TDP Untuk Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 11.01.1.70.07814 tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.

b. TDP Untuk Kantor Cabang− Kantor Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan

Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 11.03.1.70.00583 tanggal 05 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekalongan, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022.

− Kantor Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 11.21.1.70.00340 tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022.

− Kantor Cabang Perseroan yang berada di Gedung Office 8 Lantai 15 Unit 15-1, Jl. Senopati Raya No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 09.03.1.70.116029 berdasarkan Surat No. 525/AC.3/31.74/-1.824.27/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) PerseroanPerseroan telah memiliki SIUP berupa SIUP Besar No. 517/112/11.01/PB/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dengan alamat Perseroan di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. SIUP Besar Perseroan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap ada perubahan.

3. Surat Keterangan Domilisi Perseroana. Surat Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”) Untuk Kantor Pusat

Berdasarkan SKDU No. 503/111 tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, diterangkan bahwa alamat kantor Perseroan adalah di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SKDU tersebut berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

b. Surat Keterangan Domisili Untuk Kantor Cabang− Berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 474.4/1056/IX/2017 tanggal 5 September

2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, diterangkan bahwa alamat Kantor Cabang Perseroan adalah di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

− Berdasarkan Surat Keterangan No. 1026/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, diterangkan bahwa alamat Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Batang adalah di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

58

− Berdasarkan Surat Keterangan No. 0739/AG.2.0/31.74.07.1006/-071.562/2017 tentang Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum a.n. PT. Dafam Property Indonesia (Kantor Cabang) tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Senayan, diterangkan bahwa alamat Kantor Cabang Perseroan di Jakarta Selatan adalah di Gedung Office 8 Lantai 15 Unit 15-I, SCBD Lot 28, Jl. Senopati Raya No. 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

4. Informasi Tata RuangBerdasarkan Surat Informasi Tata Ruang No. 138/ITR-DCKTRESDM/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Batang, diterangkan bahwa pembangunan perumahan dengan luas tanah ± 7.577 m2 (lebih kurang tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan tata ruang.

5. Izin Lokasia. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin

Terpadu Kota Pekalongan No. 503/003 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota tanggal 09 Maret 2012, pembangunan perumahan dan ruko/real estate property dengan luas lahan lebih kurang 8.060 m2 (delapan ribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan W.R. Supratman No. 5 RT 05/RW 02, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan telah memiliki Izin Lokasi.

b. Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah No. 11/400/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang diterangkan bahwa Perseroan dapat melaksanakan pembangunan perumahan di atas tanah seluas lebih kurang 7.557 m2 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 3334 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan karena telah sesuai dengan fungsi kawasan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Surat Keterangan Perolehan dan Penggunaan Tanah/Izin Lokasi tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan.

6. Pengesahan Site Plana. Rumah Toko Blok A No. 1, Rumah Tinggal Blok B No. 1 dan Rumah Tinggal Blok C No. 1

pada Perumahan Jatayu Residence, yang terletak di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, seluruhnya telah memperoleh pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 18 Juni 2012, pengesahan mana kemudian diubah berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Siteplan No. 650/238/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Pekalongan yang menerangkan bahwa pembangunan perumahan dan ruko/real estate property dengan luas lahan lebih kurang 8.060 m2 (delapan ribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan telah memiliki rekomendasi perubahan site plan.

b. Site Plan untuk pembangunan rumah toko (ruko) dan perumahan oleh Perseroan di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, telah memperoleh persetujuan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang.

7. Izin Penunjukan Penggunaan Tanaha. Berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah No. 400/37/IX/2012 tanggal

26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, rencana perolehan dan penggunaan tanah oleh Perseroan untuk kegiatan pembangunan perumahan Jatayu Residence di atas tanah seluas 5.335 m2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan W.R. Supratman RT 007/RW 006, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari HGB No. 01275, HGB No. 01276, HGB No. 01277, HGB No. 01278, HGB No. 01279, HGB No. 01281, HGB No. 01282, HGB No. 01283, HGB

59

No. 01284, HGB No. 01286, HGB No. 01287, HGB No. 01288, HGB No. 01289, HGB No. 01290, HGB No. 01292, HGB No. 01293, HGB No. 01294, HGB No. 01296, HGB No. 01297, HGB No. 01298, HGB No. 01299, HGB No. 01300, HGB No. 01301, HGB No. 01302, HGB No. 01303, HGB No. 01304, HGB No. 01305, HGB No. 01306, HGB No. 01307, HGB No. 01308, Kelurahan Panjang Wetan, tercatat atas nama F. Soleh Dahlan, tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029.

b. Berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah No. 400/14/IPPT/IV/2012 tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan diterangkan bahwa penggunaan atas bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1160/Kelurahan Panjang Wetan seluas 8.060 m2 (delapan ribu enam puluh meter persegi) atas nama F. Soleh Dahlan yang terletak di Jalan W.R. Supratman No. 5, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

8. Persetujuan Rencana Peruntukan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (“RP3T”)Berdasarkan Surat Persetujuan RP3T No. 400/05/RP3T/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan diterangkan bahwa peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk keperluan ruko dan kapling perumahan di atas tanah seluas ± 8.060 m2 (lebih kurang delapan ribu enam puluh meter persegi) dari Hak Guna Bangunan No. 1160/Panjang Wetan yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa sehingga mendukung untuk dibangunnya ruko dan perumahan sebagai pengembangan kawasan disekitarnya dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, baik batas maupun penguasaannya. Persetujuan RP3T tersebut di atas diberikan dengan syarat sebagai berikut:1. Tanah untuk ruko dan kapling perumahan terdiri dari:

− Blok 1 seluas ± 1.304 m2 (16,18%)− Blok 2 seluas ± 1.271 m2 (15,77%)− Blok 3 seluas ± 862 m2 (10,69%)− Blok 4 seluas ± 1.043 m2 (12,94%)− Blok 5 seluas ± 868 m2 (10,77%)

2. Tanah untuk fasilitas jalan/saluran seluas ± 1.334 m2 (16,55%)3. Tanah untuk fasilitas umum/sosial seluas ± 175 m2 (2,17%)4. Sarana taman lingkungan seluas ± 210 m2 (2,61%)5. Lahan daerah hijau/lahan daerah aliran sungai seluas ± 993 m2 (12,32%)6. Bersedia menyerahkan sebagian tanahnya secara sukarela untuk keperluan pembangunan

fasilitas jalan/saluran, fasilitas umum/sosial, sarana taman lingkungan dan lahan daerah hijau/lahan daerah aliran sungai dari tanah yang di kapling tanpa mengharapkan ganti rugi.

7. Lebar jalan direncanakan ± 7-8 meter.9. Izin Pembongkaran Trotoar

Berdasarkan Surat Ijin Pembongkaran Trotoar No. 620/318/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Pekalongan, pembongkaran trotoar sehubungan dengan proyek pembangunan di Jalan W.R. Supratman No. 5 RT 05/RW 02, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan telah memperoleh izin dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

10. Izin Penebangan Pohona. Berdasarkan Surat Ijin Penebangan Pohon No. 660.1/0704 tanggal 10 April 2013

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Perseroan diperbolehkan untuk menebang 1 (satu) pohon yang berada di Jalan W.R. Supratman Kota Pekalongan sebagai akses keluar masuk proyek pembangunan di Jalan W.R. Supratman No. 5 RT 05/RW 02, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

b. Berdasarkan Surat Ijin Penebangan Pohon No. 660.1/138/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Batang diterangkan bahwa Perseroan diperbolehkan untuk

60

melakukan penebangan 5 (lima) pohon yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kabupaten Batang, sebagai akses keluar masuk ke ruko dan perumahan “Gaia Residence.”

11. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang No. 530/449/2013 tentang Izin Gangguan (HO) Atas Nama Sdr. Wijaya Dahlan Untuk Kegiatan Usaha Pertokoan Dan Perdagangan “PT. Dafam Property Indonesia” tanggal 31 Desember 2013 diterangkan bahwa kegiatan usaha pertokoan dan perdagangan Perseroan di Jalan Slamet Riyadi RT 007/RW 003, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang terletak di atas tanah milik Perseroan seluas 750 m2 telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.

12. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)a. Sesuai Surat Keputusan Bupati Batang No. 640/361/2013 tentang Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Atas Nama Sdr. Wijaya Dahlan (PT. Dafam Property Indonesia) tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah memiliki IMB untuk:• Bangunan : Ruko (2 lantai) dan rumah tinggal.• Lokasi Bangunan : Jl. Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan

Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.• Ukuran Bangunan : - Ruko sebanyak 7 unit (luas lantai 1 adalah 386,4 m2

dan lantai 2 adalah 386,4 m2); - Rumah tinggal Tipe 42 sebanyak 23 unit (966 m2); - Rumah tinggal Tipe 68 sebanyak 22 unit (1.496 m2)

b. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/309/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Toko (Ruko).• Lokasi Bangunan : Jl. W.R. Supratman No. 5, Kelurahan Panjang Wetan,

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

• Luas Tanah : ± 8.060 m2.c. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/320/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 1.• Luas Tanah : ± 8.060 m2.

d. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/328/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok B No. 1.• Luas Tanah : ± 8.060 m2.

e. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/310/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah tinggal dan toko• Lokasi Bangunan : Ruko Blok A Jatayu Residence No. 3, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

f. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/311/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Ruko• Lokasi Bangunan : Jl. Perum Jatayu Residence, Ruko Blok A No. 5• Luas Tanah : ± 8.060 m2

61

g. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/331/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Ruko• Lokasi Bangunan : Ruko Jatayu Residence Blok A No. 7, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

h. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/330/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Ruko• Lokasi Bangunan : Ruko Jatayu Residence Blok A No. 8, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

i. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/329/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok B No. 2, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

j. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/316/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type B No. 3, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

k. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/332/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type B No. 5, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

l. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 644.2/313/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type B No. 6, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

m. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/327/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type B No. 7, Pekalongan• Luas Tanah : ± 8.060 m2

n. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/322/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 2• Luas Tanah : ± 8.060 m2

o. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/321/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 3• Luas Tanah : ± 8.060 m2

62

p. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/343/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 5• Luas Tanah : ± 8.060 m2

q. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/344/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 6• Luas Tanah : ± 8.060 m2

r. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/337/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 7• Luas Tanah : ± 8.060 m2

s. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/345/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 8• Luas Tanah : ± 8.060 m2

t. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/339/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 9• Luas Tanah : ± 8.060 m2

u. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/354/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 10• Luas Tanah : ± 8.060 m2

v. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/355/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 11• Luas Tanah : ± 8.060 m2

w. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/356/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 12• Luas Tanah : ± 8.060 m2

x. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/353/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 17• Luas Tanah : ± 8.060 m2

63

y. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/325/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Blok C No. 18• Luas Tanah : ± 8.060 m2

z. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/326/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 2012, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Perumahan• Lokasi Bangunan : Perumahan Jatayu Residence Type C No. 19• Luas Tanah : ± 8.060 m2

aa. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/99/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Maret 2013, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perum Jatayu Residence, Jl. W.R. Supratman, Panjang

Wetan, Pekalongan Utara• Luas Tanah : ± 228 m2

bb. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan No. 648.1/100/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Maret 2013, bangunan di bawah ini telah memiliki IMB:• Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal• Lokasi Bangunan : Perum Jatayu Residence, Jl. W.R. Supratman, Panjang

Wetan, Pekalongan Utara• Luas Tanah : ± 228 m2

13. Izin Pengeboran Air TanahBerdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/1439/A/2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. Dafam Property Indonesia (Perumahan Jatayu Residence Pekalongan) (Sumur Bor Ke-1) tanggal 30 Desember 2016.

ENTITAS ANAK

PT DAFAM MAJU BERSAMA (“DMB”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesiaa. NPWP DMB

DMB telah memiliki NPWP: 02.768.988.4-512.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dan terdaftar sejak tanggal 18 Desember 2013, untuk kegiatan usaha DMB di Jl. Imam Bonjol No. 176 E, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.DMB telah memiliki NPWP: 02.768.988.4-517.001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, untuk kegiatan usaha DMB di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kedungmundu, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

b. SKT DMBDMB telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu berdasarkan SKT No. PEM-00710/WPJ.10/KP.0603/2013 tanggal 18 Desember 2013, untuk kegiatan usaha DMB di Jl. Imam Bonjol No. 176 E, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.DMB telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari sejak tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan SKT No. S-3737KT/WPJ.10/KP.1503/2014 tanggal 27 Februari 2015, untuk kegiatan usaha DMB di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kedungmundu, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

c. SPPKP DMB

64

DMB telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan SPPKP No. PEM-01488/WPJ.10/KP.1503/2014 tanggal 17 Juni 2014 untuk kegiatan usaha DMB yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.DMB telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan SPPKP No. PEM-00279/WPJ.10/KP.0603/2014 tanggal 23 Juni 2014 untuk kegiatan usaha DMB yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 176 E, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

B. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 1. TDP DMB

DMB telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 11.01.1.70.08982 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.

2. Surat Keterangan Domisili DMBBerdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 510/99 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Pemerintah Kota Semarang, diterangkan bahwa DMB benar-benar berdomisili di Jalan Imam Bonjol No. 176/E, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

3. SIUP-Menengah DMBDMB telah memiliki SIUP Menengah dengan No. 517/311/11.01/PM/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang, dan wajib di daftar ulang pada tanggal 28 Januari 2019.

4. Izin Lokasi DMBBerdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 510.43/24 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Dafam Maju Bersama Untuk Pembangunan Perumahan Seluas ± 33.527 M2 (Tiga puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang tanggal 12 September 2014, DMB telah memiliki Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan seluas ± 33.527 m2 terletak di Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5. Persetujuan Pembangunan SupermarketBerdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 510.43/21 tentang Persetujuan Pendirian Supermarket Kepada PT. Dafam Maju Bersama Diatas Tanah Seluas ± 2.189 M2 (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Terletak Di Jalan Kedungmundu Raya No. 7 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang tanggal 01 Juni 2015, DMB telah memiliki persetujuan pendirian supermarket di atas tanah seluas ± 2.189 m2 (dua ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DMBa. Sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang No. 644.2/1326/BPPT/VIII/2016 tentang

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada PT. Dafam Maju Bersama tanggal 04 Agustus 2016 untuk mendirikan bangunan 1 lantai untuk rumah tinggal beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kedungmundu, Semarang.

b. Sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang No. 644.1/2193/BPPT/IX/2015 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada PT. Dafam Maju Bersama tanggal 16 September 2015 untuk mendirikan bangunan gedung 1 (satu) lantai untuk toko (supermarket) di Jl. Kedungmundu No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

7. Izin Pengusahaan Air Tanah DMBBerdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/9225 Tahun 2017 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. Dafam Maju Bersama (Sumur Bor Ke-1) tertanggal 20 September 2017, DMB telah memiliki izin untuk mengusahakan air tanah.

65

8. Rekomendasi Alat Pemadam Kebakaran SupermarketBerdasarkan Surat Rekomendasi Gambar dan Spesifikasi Alat Pemadam Kebakaran No. 364.1/497/2015 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebakaran Pemerintah Kota Semarang, diterangkan bahwa rencana pemasangan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan Superindo yang terletak di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas bangunan ± 1.240 m2, telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kebakaran Kota Semarang.

9. Izin Penyambungan Jalan Masuk (“IPJM”) DMBBerdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang No. 611.5/10161 tentang Pemberian Ijin Penyambungan Jalan Masuk tanggal 04 September 2014, DMB telah memiliki IPJM dari Dinas Bina Marga Kota Semarang.

10. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) Generator Set (“Genset”) DMBBerdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 542.15/226/SKT/I/Tahun : 2016 tentang Surat Keterangan Terdaftar Generator Set Milik PT. Dafam Maju Bersama tanggal 18 Januari 2016, diterangkan bahwa Genset milik DMB dengan kapasitas 200 kVA yang terletak di Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Koordinat: 49 M 0441148 BT – 9223563 LS, telah terdaftar dengan Nomor Register: 226 SKT/2016. Masa berlaku SKT Genset milik DMB adalah selama 5 (lima) tahun.

11. Berdasarkan Surat No. 660.1/1141/B.II/VI/2015 perihal Rekomendasi UKL-UPL tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dinyatakan bahwa UKL-UPL kegiatan pembangunan Superindo Kedungmundu oleh DMB di Jl. Kedungmundu Raya No. 7 telah disetujui, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

12. Izin LingkunganBerdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.1/1111/B-II/VII/2015 tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Dafam Maju Bersama Atas Kegiatan Pembangunan Superindo Kedungmundu Di Jalan Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2015, DMB telah memiliki Izin Lingkungan untuk:Jenis Usaha/Kegiatan : Perdagangan eceranNama Usaha : Pembangunan Superindo KedungmunduLokasi Usaha dan/atau kegiatan : Jalan Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu,

Kecamatan Tembalang, Semarang.13. Rekomendasi Kajian Lalu Lintas DMB

a. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kajian Lalu Lintas Pembangunan Perumahan GAIA Residence Di Jalan Kedungmundu Raya Semarang No. 551.2/10.726 tanggal 13 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang, diterangkan bahwa terhadap Kajian Lalu Lintas Pembanguan Perumahan GAIA Residence di Jl. Kedungmundu Raya, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

b. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kajian Lalu Lintas Supermarket Super Indo Jl. Kedungmundu Raya No. 7 Semarang No. 551.2/4.608 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang, diterangkan bahwa hasil studi Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan supermarket Super Indo di Jl. Kedungmundu Raya No. 7, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang

14. Surat Keterangan Instalasi ListrikInstalasi Listrik Supermarket Super Indo telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 57/SMG/LI/XI/2017 tanggal 9 November 2017, yang dikeluarkan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

66

15. Surat Keterangan Penyalur PetirPenyalur Petir Supermarket Super Indo telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keterangan Penyalur Petir No. 87/SMG/PTR/XI/2017 tanggal 9 November 2017, yang dikeluarkan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

16. Surat Keterangan Motor DieselMotor Diesel DMB telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keterangan Motor Diesel No. 37/SMG/PK/XI/2017 tanggal 9 November 2017, yang dikeluarkan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PT DAFAM HOTEL MANAGEMENT (“DHM”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP DHM

NPWP DHM adalah 02.768.792.0-512.000, untuk kegiatan usaha DHM di Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan terdaftar sejak 20 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

2. SKT DHMDHM telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu terhitung sejak tanggal 20 September 2011 berdasarkan SKT Nomor: S-882KT/WPJ.10/KP.0603/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk kegiatan usaha DHM yang beralamat di Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. SPPKP DHMDHM telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 17 Desember 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu berdasarkan SPPKP Nomor: S-63PKP/WPJ.10/KP.0603/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk kegiatan usaha DHM yang beralamat di Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP DHM

DHM telah terdaftar di daftar perusahaan setempat berdasarkan TDP Nomor: 11.01.1.70.07815 tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, untuk kegiatan usaha DHM yang beralamat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. TDP DHM berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.

2. SIUP Menengah DHMDHM telah memiliki izin usaha perdagangan berdasarkan SIUP Menengah Nomor: 517/3572/11.01/PM/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, untuk kegiatan usaha DHM yang beralamat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. SIUP Menengah DHM berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama DHM masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap ada perubahan.

3. SKDU DHMBerdasarkan SKDU Nomor: 503/151 tanggal 5 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Pemerintah Kota Semarang, diterangkan bahwa DHM berdomisili di Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.

67

PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL (“DMAM”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1. NPWP DMAM

NPWP DMAM adalah 02.768.610.4-511.000, untuk kegiatan usaha DMAM yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, yang terdaftar sejak tanggal 1 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

2. SKT DMAMDMAM telah terdaftar di Tata Usaha Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Semarang, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017, Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-20KT/WPJ.10/KP.1003/2017 dengan klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama 55112 – Hotel Bintang Empat, untuk kegiatan DMAM yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, bahwa DMAM telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terhitung sejak 26 Juni 2009

3. SPPKP DMAMDMAM telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan SPPKP Nomor: S-14PKP/WPJ.10/KP.1003/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang menerangkan bahwa DMAM telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 25 Maret 2010.

4. NPPBKC DMAMKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-52/WBC.09/KPP.MP.09/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah memberikan Nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) No: 0608.4.2.1051 sebagai pengusaha tipe minuman mengandung etil alkohol kepada DMAM dengan jenis dan golongan: MMEA Golongan B dan C, di kota Semarang. NPPBKC ini berlaku sampai dengan 5 Januari 2020.

5. SIUP-MB DMAMDMAM memiliki SIUP-MB berdasarkan Surat izin Usaha Perdagangan Minimum Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer, Penjual Langsung dan Toko Bebas Bea (TBB) Sebagai Pengecer Nomor: 517/005/11.01/SIUP-MB/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. SIUP-MB DMAM sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

B. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah1. TDP DMAM

DMAM telah terdaftar di daftar perusahaan setempat berdasarkan TDP Nomor: 11.01.1.55.07140 tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, untuk kegiatan usaha DMAM yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, Atas nama Walikota Semarang oleh badan pelayanan perijinan terpadu kota Semarang menerangkan bahwa DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjom No. 188, Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Semarang telah terdaftar sampai dengan 23 Maret 2020.

2. SKDP DMAMBerdasarkan SKDP Nomor: 510/06 tertanggal 11 Januari 2017, dikeluarkan di Sekayu, Semarang, diterangkan bahwa DMAM berdomisili Jl. Imam Bonjol No. 118 Semarang Surat keterangan ini tidak mencantumkan jangka waktu masa berlakunya, dan dibuat untuk keperluan daftar ulang SIUP-MB.

3. SIUP Menengah DMAMDMAM telah memiliki SIUP Menengah Nomor: 517/1171/11.01/PM/III/2015, tanggal 13 Maret 2020, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang, untuk kegiatan DMAM yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Pendaftaran ulang terdekat pada tanggal 24 Maret 2020.

68

4. Izin Gangguan DMAMBerdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 517/565/BPPT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 DMAM telah memperoleh ijin gangguan untuk kegiatan usaha DMAM yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, Ijin Gangguan DMAM berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, yang untuk selanjutnya DMAM wajib melaksanakan pendaftaran ulang pada tanggal 5 Oktober 2018.

5. Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Sertifikat TDUP) DMAMDMAM memiliki Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Sertifikat TDUP) Nomor: 556.2/5A/2015, tanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kota Semarang, untuk kegiatan DMAM/ Hotel Dafam yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang. Sertifikat TDUP DMAM ini berlaku hingga tanggal 17 Maret 2018.

6. Surat Persetujuan Pendirian Hotel DMAMSurat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 510.8/46, tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, telah memberikan persetujuan pendirian hotel kepada DMAM seluas + 1.947 m2 (kurang lebih seribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.

7. IMB DMAMDMAM telah memiliki IMB berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 644.1/284/BPPT/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, yang pada intinya telah memberikan izin kepada DMAM untuk membongkar dan mendirikan bangunan gedung berlantai 6 (enam) untuk Hotel yang sesuai peruntukkan tanahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.

8. Rekomendasi Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Dafam DMAMSurat Rekomendasi Terhadap Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Dafam Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang, Nomor: 551.1/297-6, tanggal 17 Pebruari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Semarang, terkait pemberian rekomendasi terhadap hasil analisa dampak lalu lintas pengoperasian hotel Dafam di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang.

9. Izin Ketinggian Bangunan DMAMDMAM telah memiliki Izin Ketinggian Bangunan berdasarkan Surat Ijin Ketinggian Bangunan DMAM Nomor 553.95/798 tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil pengukuran yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 8 Januari 2010, maka Rekomendasi Ijin Ketinggian Bangunan di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang hanya diijinkan sebagai berikut:

No Lokasi/AlamatKoordinat Tinggi Bangunan Yang

GPS Bandara Semula Direkomendasikan

1. Jalan Imam Bonjol No. 188 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang

MSL = 2 m

110o 24’ 42,2” BT

060 58’ 46,5” LS

X= 0435019 m

Y= 9228467 m

35 M 40 M

10. Izin Penyambungan Jalan Masuk DMAMKeputusan Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Nomor: 611.5/13183, tentang Pemberian Ijin Penyambungan Jalan Masuk, bulan Desember 2009, menerangkan tentang pemberian ijin penyambungan jalan masuk kepada DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

11. Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran DMAMSurat Persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Nomor: 66/KBKR/KK/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran, yang memberikan pengesahan system instalasi proteksi kebakaran DMAM meliputi: (a). Instalasi Hydrant; (b). Instalasi Sprinkler; dan (c). Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik, untuk kegiatan usahanya yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.

69

12. Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik DMAMPengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor: 434/KK/MD/2010, tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Semarang. Pengesahan tersebut diberikan kepada DMAM untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang.

13. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat Kerja DMAMPengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat Kerja Nomor: 161/KK/IL/2010 tanggal 22 Desember 2010, yang diberikan kepada DMAM untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Semarang.Pemberian Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat Kerja DMAM diberikan dengan keterangan:a. Jenis Arus Tegangan : AC (220-380 Volt)b. Untuk Penerangan : 740 KVA c. Untuk Tenaga : 510 KVAd. Sumber Tenaga diperoleh dari : PLN e. Cadangan Pembangkit Listrik : Gensetf. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat Kerja DMAM meliputi listrik untuk

penerangan dan listrik untuk tenaga di tempat kerja seperti yang termuat dalam gambar instalasinya.

14. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir DMAMPengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir Nomor: 454/KK/PP/EF/2010 tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Semarang, yang pada intinya memberikan pengesahan pemakaian instalasi penyalur petir kepada DMAM untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang. Keterangan teknis yang ada pada Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir DMAM adalah sebagai berikut:a. Penyalur Petir Jenis : Electrostaticb. Jumlah Penerimaan : 1 (satu) buah c. Pengesahan ini meliputi instalasi penyalur petir yang terpasang di bangunan seperti yang

termuat dalam gambar instalasinya;d. Pengurus diwajibkan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri

No. Per.02/MEN/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Petir dan syarat-syarat yang diberikan Pegawai Pengawas/ Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

15. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran DMAMBerdasarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran Nomor: 4/RMH/33.74/V/2017 tanggal 8 Juni 2017, yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, menerangkan bahwa setelah diperiksa keadaan higiene dan sanitasinya, termasuk kesehatan karyawan penjamah makanan, dan dinyatakan memiliki tingkat mutu B, maka rumah makan/restoran Canting Restoran yang berlamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang, telah dinyatakan Laik Hygiene Sanitasi, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran DMAM dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

16. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik DMAM.Bahwa berdasarkan Sertifikat Laik Operasi Nomor: 00020/SCI/PLTU-SMG/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (Persero), diterangkan bahwa instalasi pembangkit tenaga listrik (PLTD) Genset DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang, dengan:a. Nomor Registrasi : 0176.004042015.SMG2b. Kapasitas pembangkit : 500 kVAc. Nomor Unit Pembangkit : Unit 1d. Model/Tipe Generator : HCI544D1e. Nomor Seri Generator : N10A00540f. Tahun Pembuatan Generator : 2010g. Nomor LHPP/Tanggal : 071/LAP-ULO/SCI/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015

70

Telah sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan LAIK OPERASI.Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik DMAM berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan intalasi, direkondisi atau direlokasi.

17. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah DMAM.Bahwa berdasarkan Sertifikat Laik Operasi Nomor: 0001.201.5.3374.GMRS.16 tanggal 4 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik, Konsul Wilayah Jawa Tengah, Area Semarang, diterangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah milik DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang, dengan:a. Daya tersambung : 555000 VAb. Penyedia Tenaga Listrik : PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengahc. No. LHPP/tanggal : 0109/01/16/3301/L tanggal 04 Januari 2016Telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan LAIK OPERASI. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah DMAM berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2031 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, dan direkondisi.

18. Keterangan Rencana Kota (KRK)Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 591/4295/DISTARU/XI/2017 tanggal 3 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kota Semarang kepada DMAM, telah memberikan keterangan sebagai berikut:Alamat/Jalan : Jl. Iman Bonjol No. 188, SemarangLuas Planning : ± 1.997 m2Lokasi tanah/Jalan : Jl. Iman Bonjol No. 188Kelurahan : Sekayu, Kecamatan Semarang TengahKetentuan pokok dalam KRK DMAM adalah sebagai berikut:Peruntukan Kawasan : Perdagangan dan Jasa Rencana Jalan/GSB : 23.2(K)/10Tinggi Bangunan Maksimum : 6 LantaiKoefisien Lantai Bangunan : 3.6Koefisien Dasar Bangunan : Maksimum 60%Luas Lantai Dasar : 1.198 m2KRK DMAM berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

19. Ijin Pemakaian Lift DMAMBerdasarkan Surat Keputusan No. 436/KK/LF/2010 tentang Ijin Pemakaian Lift tertanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, diterangkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah memberikan ijin pemakaian lift kepada DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang, untuk pemakaian sebuah lift dengan keterangan sebagai berikut:Jenis : Lift PenumpangNama Pabrik Pembuat : Hyundai ElevatorTempat/Tahun Pembuatan : China/2010Nomor Seri/Tipe : W100582Guna Mengangkat : Orang Kapasitas Angkat : 15 Orang/1.000 kgKecepatan : 60m per menitMelayani : 9 (sembilan) tingkat/lantaiJumlah Pintu : 9 (sembilan) pintuBerdasarkan Surat Keputusan No. 437/KK/LF/2010 tentang Ijin Pemakaian Lift tertanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, diterangkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah memberikan ijin pemakaian lift kepada DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang, untuk pemakaian sebuah lift dengan keterangan sebagai berikut:Jenis : Lift PenumpangNama Pabrik Pembuat : Hyundai ElevatorTempat/Tahun Pembuatan : China/2010Nomor Seri/Tipe : 10SC020314Guna Mengangkat : Orang

71

Kapasitas Angkat : 15 Orang/1.000 kgKecepatan : 60m per menitMelayani : 9 (sembilan) tingkat/lantaiJumlah Pintu : 9 (sembilan) pintuBerdasarkan Surat Keputusan No. 438/KK/LF/2010 tentang Ijin Pemakaian Lift tertanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota semarang, diterangkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah memberikan Ijin Pemakaian Lift kepada DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang, untuk pemakaian sebuah lift dengan keterangan sebagai berikut:Jenis : Lift Service (Lift Barang)Nama Pabrik Pembuat : Hyundai ElevatorTempat/Tahun Pembuatan : China/2010Nomor Seri/Tipe : W1005825Guna Mengangkat : Barang Kapasitas Angkat : 1.000 kgKecepatan : 60m per menitMelayani : 9 (sembilan) tingkat/lantaiJumlah Pintu : 9 (sembilan) pintu

20. Pengesahan Pemakaian Water Heater DMAMBerdasarkan Surat Keputusan No. 18/KK/MB/2010 tentang Pengesahan Pemakaian Water Heater tertanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota semarang, diterangkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah memberikan pengesahan pemakaian bejana tekan untuk penggunaan 1 (satu) buah Water Heater kepada DMAM yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 Semarang.

C. DikeluarkanolehLembagaSertifikasiSertifikat Hotel Bintang 4 (Empat) DMAMDMAM telah memiliki sertifikat hotel bintang 4 (empat) berdasarkan Sertifikat Nomor: 0601-002/LSU-SWU/SK-DIR/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata PT. Sertifindo Wisata Utama, yang menerangkan bahwa Hotel Dafam Mambo International (Hotel Dafam Semarang) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang, telah memenuhi syarat sebagai Hotel Bintang 4 (Empat) berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Sertifikat Hotel Bintang 4 (Empat) DMAM berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2021.

PT HOTEL CILACAP INDAH (“HCI”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1. NPWP HCI

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.245.054.0-522.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, untuk kegiatan usaha HCI yang berlokasi di Jl. Dr Wahidin No. 5-15, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.

2. SKT HCIHCI telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap berdasarkan SKT Nomor: S-10358KT/WPJ.32/KP.0203/2017 tanggal 10 Agustus 2017, untuk kegiatan HCI yang berlokasi di Jl. Dr Wahidin No. 5-15, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.

3. SPPKP HCIHCI telah dikukuhkan pada tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap terhitung sejak tanggal 31 Mei 1985 berdasarkan SPPKP Nomor: S-264PKP/WPJ.32/KP.0203/2017 tanggal 10 Agustus 2017, untuk kegiatan usaha HCI yang berlokasi di Jl. Dr Wahidin No. 5-15, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

72

4. SKPL-A HCIHCI telah memiliki SIUP-MB berdasarkan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 220/SIPT/SKPL-A/12/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berlaku sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 6 Desember 2022.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP HCI

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.08.1.55.00200 tanggal 13 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, untuk kegiatan usaha HCI yang berlokasi di Jl.Dr Wahidin No.5-15 RT. 02/08, Kel Sidakaya, Kec Cilacap Selatan, Kab Cilacap, berlaku sampai dengan 4 November 2022.

2. SKDP HCIBerdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 510/21/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidakaya, diterangkan bahwa lokasi kegiatan usaha HCI adalah di Jl.Dr Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

3. Izin Gangguan (HO) HCIHCI telah memiliki Izin Gangguan (HO) berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503/022/HO-Du/33/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 untuk lokasi kegiatan usaha HCI di Jl.Dr Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, diberikan Izin Gangguan.

4. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)Dalam rangka kegiatan usaha Hotel Dafam Cilacap, HCI telah mendapatkan ijin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/964/A/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah untuk Hotel Dafam Cilacap Jl.Dr Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas permintaan pemegang izin.

5. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) HCISurat Izin Usaha Kepariwisataan Izin Usaha Sarana Pariwisata, Izin Usaha Hotel Nomor: 556.14/032/HTL/XI/33/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Cilacap, yang berlaku 3 tahun sejak ditetapkan dan wajib didaftar ulang tanggal 20 Desember 2019, untuk lokasi kegiatan usaha HCI di Jl. Dr. Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

6. Izin Operasi Generator Set HCIBerdasarkan Izin Operasi Generator Set HCI Nomor 542.15/121/IO/IV Tahun 2015 tertanggal 24 April 2015, memberikan Izin Operasi Generator Set kepada HCI, untuk lokasi kegiatan usaha HCI di Jl.Dr Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, untuk 2 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan nomor register 121A/2015 dan 121B/2015. Izin Operasi Generator Set HCI berlaku sejak ditetapkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas permintaan pemegang izin.

7. Sertifikat Laik Operasi Instalasi ListrikBerdasarkan Sertifikat Laik Operasi Nomor: 03/10/008332/01/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Badan Pelaksana Konsuil Area Cilacap, instalasi listrik yang terpasang pada Hotel Dafam Cilacap di Jl.Dr Wahidin Cilacap, dinyatakan laik operasi, sertifikat berlaku 15 tahun sejak tanggal diterbitkan sepanjang tidak ada perubahan pada instalasi listrik tersebut.

8. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi HotelBerdasarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel Nomor: 443.52/070/15.3 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, telah diberikan Laik Higiene Sanitasi Hotel kepada Hotel Dafam Cilacap di Jl.Dr Wahidin No.5-15, Kel Sidakaya, Kec Cilacap Selatan, Kab Cilacap, sertifikat berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan atau sampai dengan 5 Oktober 2019.

73

9. Izin Pemakaian/Pengesahan Instalasi Penyalur PetirDalam rangka kegiatan usaha Hotel Dafam Cilacap, HCI telah mendapatkan izin penggunaan instalasi penyalur petir sebagaimana menurut Surat Keputusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah kabupaten Cilacap No. 016/I.IPP/I/16 tanggal 11 Januari 2012 tentang Izin Pemakaian/Pengesahan Instalasi Penyalur Petir Jenis Electrostatic untuk Hotel Dafam Cilacap Jl. Dr Wahidin RT01 RW08, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dimana instalasi penyalur petir harus diuji secara berkala setiap 2 tahun oleh instansi yang berwenang.

10. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)Sesuai Surat Keputusan Bupati Cilacap No. 503/472/IMB/41/IX/2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Cilacap atas nama Sdr. Billy Dahlan (PT. Hotel Cilacap Indah) tanggal 28 September 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cilacap. Perseroan telah memiliki IMB untuk Hotel dengan luas 5.847 m2 di atas tanah Hak Milik No. 981 yang terletak di Jl. DR. Wahidin no. 5-15 Desa/ Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan.

11. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)Sesuai Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 503/472/IPB-Perubahan/33/V/Tahun 2011 tentang Izin Penggunaan Bangunan tertanggal 25 Mei 2011, IPB diberikan kepada Billy Dahlan untuk lokasi kegiatan usaha di Jl.Dr Wahidin 5-15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan.

C. DikeluarkanolehlembagasertifikasiSertifikat Usaha Hotel HCIBerdasarkan Sertifikat Nomor: 006/LSU-SWU/SK-DIR/III/2015 tertanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT Sertifindo Wisata Utama, diterangkan bahwa HCI telah memenuhi syarat sebagai Hotel Bintang 3 (tiga), dimana Sertifikat HCI tersebut berlaku mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.

PT CLANIXX JAYA SENTOSA (”CJS”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP CJS

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 03.120.692.3-211.000, untuk kegiatan usaha CJS yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Qasim, No. 150 RT.01 RW.09 Rintis Lima Puluh – Pekanbaru 28144, dan telah terdaftar terhitung sejak 7 Maret 2011.

2. SKT CJSSurat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-6382KT/WPJ.02/KP.0303/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, NPWP: 03.120.692.3-211.000, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama 55114 – Hotel Bintang Dua, untuk kegiatan CJS yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Qasim, No. 150 RT.01 RW.09 Rintis Lima Puluh – Pekanbaru 28144. Dan telah terdaftar terhitung sejak 7 Maret 2011.

3. SPPKP CJSSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3585PKP/WPJ.02/KP.0303/2015 tanggal 26 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, yang menerangkan bahwa CJS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 23 November 2015.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP CJS

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 040115508437 tertanggal 29 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dan berlaku sampai dengan 3 Maret 2021.

74

2. SKDU CJSSurat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/KPK/ IV/2016/12 tertanggal 4 April 2017, dikeluarkan oleh Camat Pekanbaru Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk lokasi kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam di Jl. Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, berlaku sampai dengan 4 April 2018.

3. Izin Gangguan atau HO CJSKeputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Pekanbaru, Nomor: 2562/03.01/BPTPM/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Izin Gangguan untuk usaha CJS/Hotel Dafam, yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Qasim, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019, ijin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar Retribusi sebesar Rp13.308.000,- (tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) pertahun pada tanggal 16 Agustus.

4. Izin Lingkungan CJSKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Nomor : Kpts.800/BLH/TL-AMDAL/47 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 Juni 2014, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim No. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan CJS.Izin lingkungan ini diberikan kepada CJS untuk lokasi kegiatan di Jl.Sultan Syarif Qasim No. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

5. Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUK) CJSTanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUK) Nomor: 166/03.03/BPTPM/IX/2014, tanggal 12 September 2014, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim., Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pada TDUK ini tidak terdapat batas waktu berlakuannya.

6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) CJSSertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor: 30/SLF-BPBPK/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegatan usaha CJS/Hotel Dafam, yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim Kav. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2019. Menyatakan bahwa CJS/Hotel Dafam telah memenuhi Standart dan Laik Fungsi sesuai dengan peruntukan bangunan dan berfungsi dengan baik, secara berkala dilakukan pemeriksaan ulang alat Proteksi Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru minimal 1 (satu) tahun sekali.

7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kutipan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 1110/IMB/DTRB/2010, tanggal 19 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, dan dikutip oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, pemberian izin kepada Imelda Maulina Syarief untuk pendirian satu unit hotel, dengan 8 (delapan) lantai di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 319 Thn 2002 dan 352 Thn 2003, yang terletak di Jl.Sultan Syarif Qasim, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

8. Sertifikat Laik Hyegiene Sanitasi CJS- CJS/Hotel Dafam Pekanbaru telah dinyatakan Laik Hyegiene Sanitasi berdasarkan

Sertifikat Laik Hyegiene Sanitasi No : 107/05.20/DPMPTSP/IV/2017, tertanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim, yang berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 25 April 2018.

- CJS/Restoran Hotel Dafam Pekanbaru telah dinyatakan Laik Hyegiene Sanitasi berdasarkan Sertifikat Laik Hyegiene Sanitasi No : 94/05.20/DPMPTSP/IV/2017, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

75

Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS/Restoran Hotel Dafam Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim No. 150 Pekanbaru, yang berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 10 April 2018.

9. Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) CJSSurat Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) Nomor : 503/BP2T/Izin-ESDM/09, tertanggal 27 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasyim Kav. 150 Pekanbaru, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

10. Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran (TDPPK) CJSTanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran (TDPPK) Nomor : 14663/TDPPK/DPMPTSP/XI/2017, tertanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim, Kav. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2018.

11. Pengesahan Penggunaan / Pemakaian Instalasi Penyalur Petir CJSSurat Pengesahan Nomor. Naker/D/566/155/IPP/10/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan uasaha CJS yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

12. Izin Pemasangan Lift CJSIzin pemasagan Lift CJS No. 0199/I.Ps.Lf/1472/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk kegiatan usaha CJS yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

13. Pengesahan Pemakaian Lift CJSPengesahan pemakaian Lift Nomor : Naker/D/566/232/L/VII/2013, tertanggal 30 Juli 2013, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

14. Pengesahan Pemasangan / Pemakaian Motor Diesel CJSPengesahan Pemasangan / Pemakaian Motor Diesel Nomor : NAKER/D/566/156/MD/05/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk kegiatan usaha CJS yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

C. DikeluarkanOlehLembagaSertifikasi1. Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik CJS Nomor Sertifikat : 121.0.18.171.1471.0000.17, No Registrasi : L527.16, tertanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO) Akreditasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 9 stf/20/DJL.4/2016, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim Kav. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berlaku sampai dengan tanggal 06 Februari 2022 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

2. Sertifikat Hotel Bintang CJSSertifikat Nomor : 004/LSU-SWU/SK-DIR/III/2015, tertanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sertifindo Wisata Utama, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Kav. 150 Pekanbaru – Riau. Menyatakan bahwa CJS/Hotel Dafam Pekanbaru telah memenuhi syarat sebagai Hotel Bintang 3 (tiga), berlaku sampai dengan 2 Maret 2018.

PT BUANA KARYA SUGIARTHA (“BKS”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP BKS

BKS telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.619.982.0-502.000, untuk kegiatan usaha BKS yang berlokasi di Jl. Raya Wiradesa No.25, Mayangan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah.

76

2. SKT BKSSurat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-24032KT/WPJ.10/KP.0203/2015, tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, NPWP: 01.619.982.0-502.000, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 68110, untuk kegiatan BKS yang berlokasi di Jl. Raya Wiradesa No.25, Mayangan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, dan telah terhitung sejak 16 November 1995.

3. SPPKP BKSSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: S-3509PKP/WPJ.10/KP.0203/2015 tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, yang menerangkan bahwa BKS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 24 November 2015.

4. SIUP-MB BKSBKS telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor : 221/SIPT/SKPL-A/12/2017, tertanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan c/q Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, yang berlaku sampai dengan 6 Desember 2020.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP BKS

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.20.1.55.00147 tanggal 26 Mei 2015, untuk kegiatan usaha BKS yang berlokasi di Jl. Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berlaku sampai dengan 14 Mei 2020.

2. SKDP BKSSurat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Nomor: 045.2/365/KEL/XII/2017, dikeluarkan oleh Lurah Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Desember 2017, untuk lokasi kegiatan usaha BKS di Jl. Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

3. Izin Gangguan (HO) BKSIzin Gangguan (HO) Nomor: 510.8/01/BPMPPT/HO/Hotel/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, dikeluarkan melalui Keputusan Bupati Pekalongan tentang Izin Gangguan (HO), untuk kegiatan usaha BKS/Hotel Marlin, yang terletak di Jl Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, berlaku pada tanggal 8 Juni 2016.

4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata BKSTanda Daftar Usaha Pariwisata No. 556.14.000001.6.2014, tertanggal 25 Juni 2014, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan, untuk kegiatan usaha BKS yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 47 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Hotel MarlinIMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 640/313/IMB/KPPT/VI/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Layanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan, alih fungsi rehab mall ke Hotel Marlin, yang berlokasi di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

6. Surat Keterangan Instalasi ListrikSurat Leterangan Instalasi Listrik Nomor: 560/99/2017 tanggal 17 Maret 2017, berdasarkan Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Pekalongan, dinyatakan bahwa instalasi listrik BKS dengan lokasi Hotel Marlin Jl Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

7. Surat Keterangan Penyalur PetirSurat Keterangan Penyalur Petir Nomor: 560/076/2017 tanggal 2 Mei 2017, berdasarkan Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Pekalongan, dinyatakan bahwa instalasi penyalur petir BKS dengan lokasi Hotel Marlin Jl Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

8. Surat Keterangan Motor Diesel Pembangkit ListrikSurat Keterangan Motor Diesel Pembangkit Listrik Nomor: 560/075/2017 tertanggal 2 Mei 2017, berdasarkan Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Pekalongan,

77

dinyatakan bahwa Motor Diesel Pembangkit Listrik BKS dengan lokasi Hotel Marlin Jl Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

9. Surat Keterangan Instalasi Proteksi Alarm KebakaranSurat Keterangan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Nomor : 560/080/2017 tertanggal 5 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Pekalongan, dinyatakan bahwa Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran untuk kegiatan usaha BKS/Hotel Marlin yang berlokasi di Jl. Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Surat Keterangan Hydrant KebakaranSurat Keterangan Hydrant Kebakaran Nomor: 560/081/2017 tertanggal 5 Mei 2017, berdasarkan Keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Pekalongan, dinyatakan bahwa Hydrant Kebakaran BKS dengan lokasi Hotel Marlin Jl Raya Wiradesa No.25, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

11. Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP)Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) No. 503/1108/A/2010 tanggal 30 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pemboran Air Bawah Tanah Kepada BKS (Hotel Marlin), berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas permintaan pemegang izin.

C. DikeluarkanOlehLembagaSertifikasiSertifikat Hotel Bintang BKSSertifikat Nomor : 005/LSU-SWU/SK-DIR/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015, dikeluarkan oleh PT. Sertifindo Wisata Utama, untuk kegiatan BKS/Hotel Marlin Pekalongan yang berlokasi di Jl. Raya Wirades No. 25, Pekalongan. Menyatakan bahwa BKS/Hotel Marlin Pekalongan telah memenuhi syarat sebagai Hotel Bintang 2 (dua), berlaku sampai dengan 2 Maret 2018.

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONAL (“DMAT”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP DMAT

NPWP DMAT adalah 31.177.331.1-502.000, untuk kegiatan usaha DMAT yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Podosugih – Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah.

2. SKT DMATDMAT telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan terhitung sejak tanggal 1 April 2010 berdasarkan SKT Nomor: PEM-0002891ER/WPJ.10/KP.0203/2010, NPWP: 31.177.331.1-502.000, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 55110 – Hotel Bintang, untuk kegiatan DMAT yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Podosugih kecamatan Pekalongan Barat Kodya Pekalongan Jawa Tengah, DMAT telah terdaftar pada Tata usaha Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Pratama Pekalongan.

3. SPPKP DMATDMAT telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan SPPKP No. PEM- 01549/WPJ.10/KP.0203/2012 tanggal 22 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, untuk kegiatan usaha DMAT yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP DMAT

DMAT telah terdaftar di daftar perusahaan setempat berdasarkan TDP No. 11.03.1.55.00370 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pekalongan untuk kegiatan usaha DMAT yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2021.

78

2. SKDP DMATBerdasarkan SKDP No. No. 474.4/1037 tertanggal 31 Agustus 2017, yang oleh Lurah Medono, diterangkan bahwa DMAT berdomisili di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 RT. 003/007, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, 51111.

3. TDUP DMATTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 503/18/TDUP/2014, tanggal 3 Juli 2014, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Pekalongan, untuk kegiatan DMAT yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Podosugih, Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, pada TDUP ini berlaku selama masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang 5 (lima) tahun sekali.Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam TDUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.

4. Izin Lokasi/Fungsi Ruang KotaSurat Izin Lokasi/ Fungsi Ruang Kota Nomor: 503/058/III/2010, tanggal 9 Maret 2010, pemberian izin lokasi/ fungsi ruang kota kepada Wijaya Dahlan untuk peruntukan usaha/ kegiatan hotel bintang 4 (empat) dengan nama HOTEL DAFAM, luasnya ±2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter per segi) yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Walikota Pekalongan.Izin lokasi/ fungsi ruang kota ini tidak mencantumkan masa batas waktu berlakunya.

5. Izin Gangguan DMATBerdasarkan Surat Keterangan Nomor: 536/144 Tahun 2013 tentang Daftar Ulang Izin Gangguan, tanggal 24 Juni 2013, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Pekalongan, telah memberikan izin Gangguan Dafam Hotel, yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2018.

6. Izin Pengusahaan Air Tanah DMATBerdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 503/12602 Tahun 2017 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. Dafam Maju Bersama (Sumur Bor Ke-1) tertanggal 24 November 2017, DMAT telah memiliki izin untuk mengusahakan air tanah.

7. IMB DMATa. Kutipan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor:

644.2/538/2010, tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Pekalongan, terkait pemberian izin kepada Wijaya Dahlan a.n. (Dafam Hotel) untuk pendirian bangunan baru hotel, yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, menurut gambar rencana yang telah disahkan terlampir yang didirikan di atas tanah Hak Milik No. 1678, 04307 & 02378 an. 1. Ingtri Iman Juwita, 2. Ferdinandus Soleh Dahlan, Hak Guna Bangunan No. 00678 an. Ferdinandus Soleh Dahlan seluas + 2568.00 m2.

b. Kutipan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor: 644.2/548/2011, tanggal 13 September 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Pekalongan, terkait pemberian izin kepada Wijaya Dahlan untuk mendirikan bangunan baru untuk penggunaan Hotel Dafam, yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan lantai 5-7, yang didirikan di atas tanah Hak Milik No. 0678, 04307, 02378, dan HGB No. 1678 an. 1. Ingtri Iman Juwita, 2. Ferdinandus Soleh Dahlan seluas + 2568.00 m2.

8. Surat Izin Operasi Generator Set DMATKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 542.15/081/10/IV Tahun: 2015, tanggal 29 April 2015, pemberian izin operasi generator set kepada DMAT yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang ditetapkan atas nama Gubernur Jawa Tengah oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Sertifikat Laik Operasi (SLO) DMATDMAT telah memiliki Sertifikat Laik Operasi berdasarkan sertifikat No. 301.0.18.171.3226.0000.16 tertanggal 15 juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (Persero) dengan Akreditasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 stf/20/DJL.4/2016 yang menerangkan bahwa instalasi pembangkit tenaga listrik Tenaga Diesel

79

(PLTD) DMAT untuk lokasi usaha di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 kelurahan Podosugih kecamatan Pekalongan Barat, kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan Laik Operasi.

10. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi DMATSertifikat Laik Hygiene Sanitasi Nomor: 443.5/015/2015, tanggal 13 April 2015, pemberian sertifikat laik hygiene sanitasi ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2018.

11. Pengesahan Penggunaan Lift DMATPengesahan Penggunaan Lift Nomor: 566/ 0674/ Lift/ 2012, tertanggal 13 April 2012, pemberian pengesahan ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Pekalongan. Pemberian pengesahan ini tidak mencantumkan masa waktu berlakunya.

12. Pengesahan Penggunaan Instalasi Kebakaran Hydrant DMATPengesahan Penggunaan Instalasi Kebakaran Hydrant DMAT Nomor: 566/ 0675/IKH/ 2012, tertanggal 13 April 2012, pemberian pengesahan ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Pekalongan. Pemberian pengesahan ini tidak mencantumkan masa waktu berlakunya.

13. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat KerjaPengesahan Pemakaian Instalasi Listrik Ditempat Kerja Nomor: 566/0668/IL/2012, tanggal 13 April 2012, pemberian pengesahan ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Pekalongan. Pemberian pengesahan ini tidak mencantumkan masa waktu berlakunya.

14. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur PetirPengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir Nomor: 566/0669/IPP/2012, tanggal 13 April 2012, pemberian pengesahan ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Pekalongan. Pemberian pengesahan ini tidak mencantumkan masa waktu berlakunya.

15. Pengesahan Penggunaan Motor Diesel Pembangkit ListrikPengesahan Penggunaan Motor Diesel Pembangkit Listrik Nomor: 566/0670/MD/2012, tanggal 13 April 2012, pemberian pengesahan ini diberikan kepada DMAT untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan Barat, Pekalongan-Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Pekalongan. Pemberian pengesahan ini tidak mencantumkan masa waktu berlakunya.

16. Surat Izin Pembongkaran TrotoarKeputusan Dinas Pekerjaan umum Pemerintah kota pekalongan tentang surat keterangan untuk pembongkaran dan pengaspalan trotoar No. 621.6/1141/2011 tanggal 5 Desember 2011, An Walikota Pekalongan mengizinkan Wijaya Dahlan selaku direktur utama DMAT untuk melakukukan pembongkaran dan pengaspalan trotoar di Jl. Urip Sumoharjo No. 53, Kota Pekalongan (Depan Carrefour).

17. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 503/12602 Tahun 2017 tanggal 24 Nopember 2017, tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. Dafam Mataram International (Hotel Dafam Pekalongan). Memberikan ijin Pengusahaan Air Tanah kepada PT. Dafam Mataram International, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.53, Medono, Pekalongan Barat, Pekalongan. Lokasi sumur Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Sumur Bor ke-1, No. Reg Sumur: 5308/2010. Jangka waktu: 3 (tiga) tahun.

80

C. Dikeluarkanlembagasertifikasi1. Sertifikat Hotel Bintang 4 (Empat) DMAT.

DMAT telah memiliki sertifikat hotel bintang 4 (empat) berdasarkan Sertifikat No. 0602-002/LSU-SWU/SK-DIR/I/2018 tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata PT. Sertifindo Wisata Utama, yang menerangkan bahwa Hotel Dafam Pekalongan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan, telah memenuhi syarat sebagai Hotel Bintang 4 (Empat) berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Kegiatan usaha utama:

• Kegiatan usaha utama adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain tetapi tidak terbatas termasuk pekerjaan:- Menyelenggarakan usaha di bidang pembangunan pada umumnya (general

contractor) yang mengusahakan biro bangunan, diantaranya termasuk pekerjaan: Design Arsitektural (design bangunan) dan design interior serta pelaksanaan pembangunan dan atau renovasi gedung, pabrik, rumah, jalan, dermaga pelabuhan, (dermaga penahan gelombang dan tanah), jembatan, landasan pacu pesawat terbang, bendungan air, drainase, pertamanan dan jaringan pengairan;

- Menyelenggarakan usaha di bidang real estate dengan melaksanakan pembebasan tanah, pekerjaan pengurukan, pembukaan dan pemotongan tanah untuk bangunan perumahan, gedung, pabrik dan bangunan-bangunan lainya;

- Bertindak sebagai pengembang;- Pemasangan instalasi antara lain tidak terbatas instalasi jaringan transmisi listrik

dan air;- Pengembangan wilayah pemukiman.

b). Kegiatan usaha penunjang:• Kegiatan usaha Penunjang adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan,

Jasa, Pariwisata, antara lain:1) berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya yaitu termasuk didalamnya

perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, distributor, supplier, dealer, keagenan dan perwakilan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri;

2) berusaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain tidak terbatas pada: Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design & Interior; Konsultasi bidang Teknik Engineering; Jasa Penyelenggara Usaha Teknik; Konsultasi Bidang Perhotelan; Jasa pengeololaan gedung dan perparkiran Jasa Usaha perhotelan meliputi; Penyediaan kamar tempat menginap; Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum; Pelayanan pencucian/binatu; Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha;Penyediaan akomodasi, yang meliputi usaha hotel, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan caravan, jasa pengelolaan property (apartemen, kondominium);Jasa Pengelolaan Hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras;

81

3) berusaha dalam bidang pariwisata pada umumnya antara lain tidak terbatas pada: Jasa penyediaan makanan dan minuman, yang meliputi restoran dan/atau bar, jasa boga, angkutan wisata, usaha sarana wisata tirta, kegiatan usaha kawasan pariwisata, jasa rekreasi wisata laut, jasa penyediaan peralatan selam; Jasa biro perjalanan wisata, yang meliputi perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan/atau langsung kepada wisatawan, penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi dan tiket pertunjukan seni budaya, pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan kesemuanya itu dengan mengindahkan izin dari yang berwajib/berwenang apabila diperlukan.

Kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan adalah pengembangan properti dan jasa manajemen hotel melalui Entitas Anak.

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2016Tidak ada perubahan

Tahun 2017Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. Dafam Property Indonesia No. 12 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia No. AHU-0019291.AH.01.02 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116863.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 (“Akta No. 12 Tahun 2017”). Struktur Permodalan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Saham Rupiah %Modal dasar 285.000 285.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

PT Dafam 67.880 67.880.000.000 94,804Ferdinandus Soleh Dahlan 1.395 1.395. 000.000 1,948Billy Dahlan 775 775.000.000 1,082Junaidi Dahlan 775 775.000.000 1,082Wijaya Dahlan 775 775.000.000 1,082

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 71.600 71.600.000.000 100,00Jumlah saham dalam portepel 213.400 213.400.000.000

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. Dafam Property Indonesia No. 13 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia No. AHU-AH.01.03-0205479 tanggal 27 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165444.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017 (“Akta No. 13 Tahun 2017”). Struktur Permodalan adalah sebagai berikut:

82


Saham Rupiah %Modal dasar 285.000 285.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

PT Dafam 103.000 103.000.000.000 85,833Ferdinandus Soleh Dahlan 5.000 5.000.000.000 4,168Billy Dahlan 4.000 4.000.000.000 3,333Junaidi Dahlan 4.000 4.000.000.000 3,333Wijaya Dahlan 4.000 4.000.000.000 3,333


Tahun 2018 (Struktur Permodalan Terakhir)Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan Nomor AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan Nomor AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018. (“Akta No. 8 Tahun 2018”).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- per saham

Saham Rupiah %Modal dasar 4.800.000.000 480.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

1. PT Dafam 1.030.000.000 103.000.000.000 85,8332. Ferdinandus Soleh Dahlan 50.000.000 5.000.000.000 4,1683. Billy Dahlan 40.000.000 4.000.000.000 3,3334. Junaidi Dahlan 40.000.000 4.000.000.000 3,3335. Wijaya Dahlan 40.000.000 4.000.000.000 3,333

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.200.000.000 120.000.000.000 100,00Jumlah saham dalam portepel 3.600.000.000 360.000.000.000

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Ferdinandus Soleh DahlanKomisaris : Junaidi DahlanKomisaris Independen : Santoso Widjojo

DireksiDirektur Utama : Billy DahlanDirektur : Wijaya DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Handoko SetijawanDirektur Independen : Ir. MM. Soemarni, M.M

83

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau

Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Ferdinandus Soleh Dahlan, Komisaris UtamaWarga Negara Indonesia, 67 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Januari 2018

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Satya Wacana untuk jurusan Teknik Elektro pada tahun 1974.

Pengalaman kerja: 1980 – 2018 Direktur PT ASLI 2011 – 2018 Komisaris PT Dafam 2011 – 2012 Komisaris PT Dafam Property Indonesia 2012 – 2017 Komisaris Utama PT. Dafam Property Indonesia 2018 – sekarang Komisaris Utama PT. Dafam Property Indonesia Tbk.

84

Junaidi Dahlan, Komisaris Warga Negara Indonesia, 34 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2018.

Memperoleh gelar Diploma dari Cavendish College, London, United Kingdom untuk jurusan Marketing & Communication pada tahun 2005.

Pengalaman kerja: 2005 – 2018 Komisaris PT. Tegal Jaya Makmur Sejahtera 2008 – 2010 Direktur Utama PT. Buana Karya Sugiartha 2009 – 2018 Komisaris PT. Dafam Mambo International 2010 – 2018 Komisaris PT. Buana Karya Sugiartha 2011 – 2018 Direktur PT. Dafam 2011 – 2017 Komisaris PT. Dafam Hotel Management 2011 – 2012 Direktur PT. Dafam Property Indonesia 2014 – 2015 Komisaris PT. Clanixx Jaya Sentosa 2015 – 2018 Komisaris Utama PT. Clanixx Jaya Sentosa 2017 – 2018 Komisaris Utama PT. Dafam Hotel Management 2018 – sekarang Komisaris PT. Dafam Property Indonesia Tbk

Santoso Widjojo, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 58 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2018

Memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Mechanical Engineering dari Universitas Atmajaya Catholic University, Jakarta, pada tahun 1984 dan meraih gelar Master of Business Administration dari University of Miami, USA untuk jurusan Corporate Finance pada tahun 1987.

Pengalaman kerja: 1990 – 1994 Manager Corporate PT Multicor Securities 1994 – 1996 Corporate Finance Director PT Multidana Sekurindo 1996 – 2002 President Director at PT Peregrine Sewu Securities 2002 – 2012 President Director at PT BCA Sekuritas dh. PT Dinamika

Usaha Jaya 2013 – 2014 Commissioner at PT Trisula Garmindo Manufacturing 2013 – 2015 Senior VP at PT Erdhika Elit Sekuritas 2013 – 2015 Commissioner at PT Trisula Texile Industries 2014 – 2015 Commissioner at PT Trimex Sarana Trisula 2015 – 2016 Commissioner at PT Tritirta Inti Mandiri 2015 – 2018 President Commissioner at PT Trisula Textile Industries Tbk 2015 – 2018 Director at PT Trisula Insan Tiara 2015 – 2017 President Commissioner at PT Deemade Karya Indonesia Tbk 2015 – 2018 President Commissioner at Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 2015 – 2018 President Commissioner at PT Sequis Aset Manajemen 2016 – 2018 President Commissioner at PT Trisula Garmindo

Manufacturing 2016 – 2018 President Director at PT intinusa Damai 2016 – 2018 President Director at PT Karya Dwimanunggal Sejahtera 2016 – 2018 Commissioner at PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing 2016 – 2018 President Director and CEO PT Trisula International Tbk 2016 – 2018 Commissioner at PT Gita

85

2017 – 2018 President Commissioner PT Bintang Anugrah Investama Korporindo

2018 – sekarang

Komisaris Independen PT Dafam Property Indonesia Tbk

DIREKSI

Billy Dahlan, Direktur UtamaWarga Negara Indonesia, 33 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Januari 2018.Bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan usaha Perseroan.

Memperoleh gelar Marketing & Communication Diploma dari Cavendish College, London, United Kingdom pada tahun 2005.

Pengalaman kerja: 2008 – 2017 Direktur di PT Buana Karya Sugiartha 2009 – 2018 Direktur Utama PT Dafam Mambo International 2010 – 2018 Direktur Utama PT Hotel Cilacap Indah 2011 – 2018 Direktur Utama PT Dafam Hotel Management 2011 – 2018 Direktur Utama PT Dafam 2011 – 2012 Direktur PT Dafam Property Indonesia 2012 – 2017 Komisaris PT Dafam Property Indonesia 2013 – 2014 Komisaris PT Dafam Maju Bersama 2014 – 2018 Direktur Utama PT Clanixx Jaya Sentosa 2017 – 2018 Komisaris Utama PT Buana Karya Sugiartha 2018 – sekarang Direktur Utama PT Dafam Property Indonesia Tbk.

Wijaya Dahlan, DirekturWarga Negara Indonesia, 31 tahun.Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2018Bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan marketing Perseroan.

Pernah kuliah di Jinan University, Guangzhou, China pada tahun 2003 dan Shanghai International Studies University, Shanghai, China jurusan Mandarin Literature pada tahun 2005.

Pengalaman kerja: 2008 – 2010 Komisaris di PT. Buana Karya Sugiartha Pekalongan 2009 – 2018 Direktur di PT. Dafam Mambo International 2010 – 2018 Direktur Utama di PT. Buana Karya Sugiartha 2010 – 2015 Direktur di PT. Dafam Mataram International 2010 – 2018 Direktur di PT. Hotel Cilacap Indah 2011 – 2018 Direktur di PT Dafam 2011 – 2018 Komisaris PT Dafam Hotel Management 2011 – 2017 Direktur di PT Dafam Property Indonesia 2013 – 2014 Direktur Utama PT Dafam Maju Bersama 2014 – 2018 Direktur PT Dafam Maju Bersama 2014 – 2018 Komisaris PT Clanixx Jaya Sentosa 2015 – 2018 Direktur Utama PT Dafam Mataram International 2018 – sekarang Direktur PT Dafam Property Indonesia Tbk.

86

Andhy Irawan Kristyanto, DirekturWarga Negara Indonesia, 49 tahun.Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2018Bertanggung jawab atas bidang accounting dan finance Perseroan.

Memperoleh gelar Executive Master Business Administration jurusan Hospitality dari Nanyang Business School – NTU, Singapura pada tahun 2018.

Pengalaman kerja: 1990 – 1992 Butler Service, Sheraton Lagoon Nusa Dua Beach Bali 1992 – 1995 Housekeeping Manager, Hotel Hilton International 1995 – 1997 Executive Housekeeper, Hotel Equator 1997 – 2002 Room Division Manager Hotel Novotel 2002 – 2005 Resident Manager, Hotel Ciputra 2005 – 2009 Menjabat sebagai General Manager, Arion Swiss Belhotel 2009 – 2010 Menjabat sebagai General Manager, Hotel Santika Premiere 2011 – 2018 Menjabat sebagai Direktur di PT. Dafam Hotel Management 2014 – 2018 Menjabat sebagai Direktur di PT. Clanixx Jaya Sentosa 2017 – 2018 Menjabat sebagai Direktur di PT Dafam Property Indonesia 2017 – 2018 Menjabat sebagai Direktur PT. Dafam Mambo International 2017 – 2018 Menjabat sebagai Direktur PT. Hotel Cilacap Indah 2017 – 2018 Menjabat sebagai Direktur PT. Dafam Mataram International 2017 – 2018 Menjabat sebagai Direktur PT. Buana Karya Sugiartha 2018 – sekarang Menjabat sebagai Direktur PT. Dafam Property Indonesia

Tbk

Handoko Setijawan, Direktur Warga Negara Indonesia, 51 tahun.Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2018Bertanggung jawab atas kegiatan inverstor relation dan legal Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga pada tahun 1990.

Pengalaman kerja: 1990 – 1993 Menjabat sebagai Assistant Manager Quality Assurance

Marketing, Assistant Manager Customer Satisfaction Training & Promotion, Trainner, Customer Satisfacton Astra Basic Sales Training di PT. Astra International, Motor Vehicle Division.

1993 – 1994 Menjabat sebagai Sales Manager di PT. Nusindo Prima Indah

1994 – 1995 Menjabat sebagai Finance Manager PT. Eppconindo Pilar Abadi

1995 – 2001 Menjabat sebagai Operational Director CV. Jaya Abadi 2001 – 2014 Menjabat sebagai General Manager at CV. Sinar

Majaputra (d/h Sinar Majapahit) 2014 – 2017 Menjabat sebagai Vice Director PT. Dafam 2017 – 2018 Menjabat sebagai Director PT. Dafam Property Indonesia 2018 – sekarang Menjabat sebagai Director & Corporate Secretary

PT. Dafam Property Indonesia Tbk

87

Ir. MM. Soemarni, M.M, Direktur IndependenWarga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak Januari 2018 Bertanggung jawab atas kegiatan proyek Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur pada tahun 1984 dari Universitas Indonesia, memperoleh gelar Magister Management jurusan Keuangan dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 2000.

Pengalaman kerja: 1984 – 1986 Menjabat sebagai KaSie Sumber Alam dan Lingkungan

Hidup Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Pekalongan

1986 – 1988 Menjabat sebagai KaSie Pelaporan Bidang Pendataan Bappeda Kota Pekalongan

1988 – 2003 Menjabat sebagai KaBid Fisik dan Prasanara Bappeda Kota Pekalongan

2003 – 2006 Menjabat sebagai KaBid Sosial Budaya Bappeda Kota Pekalongan

2004 – 2006 Menjabat sebagai KaBag Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan

2006 – 2009 Menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan

2006 – 2009 Menjabat sebagai Kepala Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

2009 – 2013 Menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan

2013 – 2016 Menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Kota Pekalongan

Mar 2016 – Aug 2016

Menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

2016 - 2018 Menjabat sebagai Kasubag Umum RSU Budi Rahayu Kota Pekalongan

2018 - sekarang Menjabat sebagai Direktur Independen PT. Dafam Property Indonesia, Tbk

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.156.000.000,-, Rp2.270.306.452,- dan Rp3.156.000.000,-

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

88

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

RUPS

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

KOMITE AUDIT

INTERNAL AUDITCORPORATE SECRETARY

DIREKTUR DIREKTUR

LEGAL

DIREKTUR DIREKTUR INDEPENDEN

INVESTOR RELATION

FINANCE - ACCOUNTING

CORPORATE FINANCE HR & GA SALES &

MARKETING

BILLY DAHLAN

HANDOKO SETIJAWAN ANDHY I. KRISYANTO WIJAYA DAHLAN IR. SOEMARNI

OPERATIONAL

6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. TransparansiYaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. AkuntabilitasYaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. PertanggungjawabanYaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. KemandirianYaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. KewajaranYaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

89

Dewan KomisarisDewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

DireksiDireksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2016, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite AuditKomite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Dafam Property Indonesia Tbk. No. 001/DK/SK/C01/I/2018 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 19 Januari 2018 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : Santoso Widjojo Komisaris IndependenAnggota : Adi Riris Wibowo, MCom Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit

Perseroan sejak tanggal 19 Januari 2018. Memperoleh gelar Diploma III jurusan akuntansi dari Akademi Akuntansi dan Manajemen Semarang (1988), memperoleh gelar Master of Commerce in Accounting dari University of Wollongong Australia (1993). Memulai karir sebagai auditor di KAP Ngurah Arya dan Rekan (1988 – 2009), menjadi dosen tetap di STIE Dharmaputra Semarang (1993 – 2009), menjadi dosen tidak tetap di FE Universitas Pancasakti Tegal (2009 – 2012), menjadi dosen tidak tetap di STIE AKA Semarang (2012 – 2015), menjadi konsultan koperasi Amanah Barokah Rembang (2010 – sekarang), menjadi auditor di KAP Sodikin dan Harijanto (2010 – sekarang), menjadi dosen tidak tetap di FE Unisbank Semarang (2015 – sekarang) dan menjadi dosen tidak tetap di Politeknik Pancasakti Tegal (2015 – sekarang).

Anggota : Jaeni Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 19 Januari 2018. Memperoleh gelar Pasca Sarjana Program Studi Akuntasi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2011), Program Studi Akuntansi, FE UII Yogyakarta (2013 – 2015). Menjadi dosen tetap di FE UNISBANK Semarang (1992 – sekarang) dan menjadi Partner Auditor di KAP Sodikin dan Harijanto (2015 – sekarang).

Anggota : Siti Sundari Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 19 Januari 2018. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2007 – 2012) dan Magister Manajemen di Universitas Diponegoro Semarang (2013 – 2015). Memulai karir sebagai staff akuntansi di CV. Linggajati Al Manshurin (2004 – 2005), sebagai staff purchasing di PT Linggarjati Al Manshurin (2005 – 2006), sebagai Assistant Manager keuangan PT Linggarjati Al Manshurin (2007 – 2009), sebagai Manager Keuangan PT Linggarjati Al Manshurin (2009 – 2010), sebagai Manager Keuangan PT Linggarjati Group (2010 – 2012), dan sebagai Direktur Operasional PT Linggarjati Group (2013 – 2016).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan

Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;

90

• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;

• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

• Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:• Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan,

dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;• Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi

audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;• Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan

tugasnya (jika diperlukan); dan • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit InternalUnit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 002/DIR/SK/C01/I/2018 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 19 Januari 2018 Direksi Perseroan mengangkat Michael Dwi Marianto sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan

Ketua : Michael Dwi Marianto Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2018.

Anggota : Heri Kurniawansyah Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2018.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:• Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.

• Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.

• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.

• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

91

Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan

yang telah disarankan;• Bekerja sama dengan Komite Audit;• Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai

internal audit sendiri;• Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:• Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan

sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;

• Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun real time;

• Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;

• Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Komite Audit; dan• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan RisikoPerseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan: 1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas

Perseroan. 2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard

Operating Procedure (SOP). 3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh

Perseroan. 4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary No. 001/DIR/SK/C01/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 Perseroan telah menunjuk Handoko Setijawan sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:• Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku

di bidang Pasar Modal.• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

92

• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web

Perusahaan;b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dane. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

• Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

• Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

• Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.

• Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

• Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.• Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan

informasi resmi Perusahaan.• Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan,

Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.• Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.• Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.• Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.• Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan

pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);c. Informasi Fakta Materi;d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode

khusus, dll);e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Menara Suara Merdeka 11th Floor Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, 50134No. Telepon : +62 24 356 9595Faksimile : +62 24 356 9222Alamat E-mail : [email protected]

Komite Nominasi dan RemunerasiPerseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No. 34, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:i. Mengikutsertakan kayawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihanii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam

pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal

93

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No Jenjang Manajemen31 Desember

2017 2016 20151. Manager 12 6 42. Staff 25 12 10

Jumlah 37 18 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan31 Desember

2017 2016 20151. S1 27 10 92. Diploma 5 4 23. SMP – SMU 5 4 3

Jumlah 37 18 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No Jenjang Usia31 Desember

2017 2016 20151. 21 – 30 tahun 10 7 5 2. 31 – 40 tahun 18 8 83. 41 – 50 tahun 9 3 1

Jumlah 37 18 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No Status Karyawan31 Desember

2017 2016 20151. Tidak Tetap 18 15 122. Tetap 19 3 2

Jumlah 37 18 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No Lokasi Karyawan31 Desember

2017 2016 20151. Kantor Pusat 37 18 14

Jumlah 37 18 14

94

DMB

Komposisi Karyawan DMB Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager - - 12. Staff 11 14 20

Jumlah 11 14 21

Komposisi Karyawan DMB Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 8 8 102. Diploma 1 1 53. SMP – SMU 2 5 6

Jumlah 11 14 21

Komposisi Karyawan DMB Berdasarkan Jenjang Usia


2017 2016 20151. 21 – 30 tahun 4 7 102. 31 – 40 tahun 5 6 73. 41 – 50 tahun 2 1 4

Jumlah 11 14 21

Komposisi Karyawan DMB Berdasarkan Status


2017 2016 20151. Tidak Tetap 11 14 212. Tetap - - -

Jumlah 11 14 21

Komposisi Karyawan DMB Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor DMB 11 14 21

Jumlah 11 14 21

DHM

Komposisi Karyawan DHM Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 19 15 162. Staff 10 12 10

Jumlah 29 27 26

95

Komposisi Karyawan DHM Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 11 10 72. Diploma 16 14 173. SMU 2 3 2

Jumlah 29 27 26

Komposisi Karyawan DHM Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 29 27 26

Komposisi Karyawan DHM Berdasarkan Status


2017 2016 20151. Tidak Tetap 15 13 262. Tetap 14 14 -

Jumlah 29 27 26

Komposisi Karyawan DHM Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor DHM 29 27 26

Jumlah 29 27 26

DMAM

Komposisi Karyawan DMAM Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 8 7 52. Staff 52 49 55

Jumlah 60 56 60

Komposisi Karyawan DMAM Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 11 7 122. SMA/Diploma 49 49 48

Jumlah 60 56 60

96

Komposisi Karyawan DMAM Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 60 56 60

Komposisi Karyawan DMAM Berdasarkan Status



Jumlah 60 56 60

Komposisi Karyawan DMAM Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor DMAM 60 56 60

Jumlah 60 56 60

HCI

Komposisi Karyawan HCI Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 6 4 52. Staff 46 57 61

Jumlah 52 61 66

Komposisi Karyawan HCI Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 3 6 92. SMU/Diploma 49 55 57

Jumlah 52 61 66

Komposisi Karyawan HCI Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 52 61 66

Komposisi Karyawan HCI Berdasarkan Status



Jumlah 52 61 66

97

Komposisi Karyawan HCI Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor HCI 52 61 66

Jumlah 54 61 66

CJS

Komposisi Karyawan CJS Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 7 6 52. Staff 40 41 42

Jumlah 47 47 47

Komposisi Karyawan CJS Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 3 3 32. SMU/Diploma 44 44 44

Jumlah 47 47 47

Komposisi Karyawan CJS Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 47 47 47

Komposisi Karyawan CJS Berdasarkan Status



Jumlah 47 47 47

Komposisi Karyawan CJS Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor CJS 47 47 47

Jumlah 47 47 47

98

BKS

Komposisi Karyawan BKS Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 1 1 12. Staff 9 14 17

Jumlah 10 15 18

Komposisi Karyawan BKS Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 3 2 22. SMU/Diploma 7 13 16

Jumlah 10 15 18

Komposisi Karyawan BKS Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 10 15 18

Komposisi Karyawan BKS Berdasarkan Status



Jumlah 10 15 18

Komposisi Karyawan BKS Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor BKS 10 15 18

Jumlah 10 15 18

DMAT

Komposisi Karyawan DMAT Berdasarkan Jenjang Manajemen


2017 2016 20151. Manager 3 4 42. Staff 43 44 45

Jumlah 46 48 49

99

Komposisi Karyawan DMAT Berdasarkan Jenjang Pendidikan


2017 2016 20151. S1 6 5 52. SMU/Diploma 40 43 44

Jumlah 46 48 49

Komposisi Karyawan DMAT Berdasarkan Jenjang Usia



Jumlah 46 48 49

Komposisi Karyawan DMAT Berdasarkan Status



Jumlah 46 48 49

Komposisi Karyawan DMAT Berdasarkan Lokasi


2017 2016 20151. Kantor DMAT 46 48 49

Jumlah 46 48 49

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat PekerjaPerseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak dan kepemilikan tidak langsung pada 4 (empat) Entitas Anak sebagai berikut:

NamaPerusahaan Kegiatan Usaha Lokasi

UsahaTahun

PenyertaanStatus

Operasional%

KepemilikanKEPEMILIKAN LANGSUNG

DMB Pembangunan, perdagangan dan jasa Semarang, Jawa Tengah 2013 Operasional 89,74

DHM Jasa Semarang, Jawa Tengah 2017 Operasional 75,00

DMAM Pariwisata dan Jasa Semarang, Jawa Tengah 2017 Operasional 97,15

KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG MELALUI DMAMHCI Penyediaan akomodasi Cilacap, Jawa Tengah 2017 Operasional 95,45CJS Pariwisata Pekanbaru, Riau 2017 Operasional 92,592

BKS Pariwisata & Jasa, Penyediaan akomodasi

Pekalongan, Jawa Tengah 2017 Operasional 90,00

DMAT Pariwisata dan Jasa Pekalongan, Jawa Tengah 2017 Operasional 84,13

100

Total kontribusi pendapatan seluruh Entitas Anak terhadap Perseroan adalah sebesar 72,98%.

8.1 PT Dafam Maju Bersama (“DMB”)

Riwayat SingkatDMB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dafam Maju Bersama No. 18 tanggal 28 Nopember 2013, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-67706.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123528.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 21 tanggal 14 Maret 2014, TBN No. 6827 (“Akta Pendirian DMB”).Sejak saat didirikan, DMB telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan Anggaran Dasar DMB terakhir kali adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Maju Bersama No. 18 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019405.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117523.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 September 2017 serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Maju Bersama No. AHU-AH.01.03-0173390 tanggal 20 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117523.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 September 2017 (“Akta No. 18 Tahun 2017”)

DMB beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 176 E, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah (“Kantor DMB”).

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DMB, maksud dan tujuan DMB adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DMB dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain tidak terbatas termasuk pekerjaan:

- Menyelenggarakan usaha di bidang pembangunan pada umumnya (General Contractor) yang mengusahakan biro bangunan, diantaranya termasuk pekerjaan:(i) design arsitektural (design bangunan) dan design interior serta pelaksanaan

pembangunan dan/atau renovasi gedung, pabrik, rumah, jalan, dermaga pelabuhan (dermaga penahan gelombang dan tanah), jembatan, landasan pacu pesawat terbang, bendungan air, drainase, pertamanan dan jaringan pengairan;

(ii) menyelenggarakan usaha dalam bidang real estate dengan melaksanakan pembebasan tanah, pekerjaan pengurukan, pembukaan dan pemotongan tanah untuk bangunan perumahan, gedung, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya;

- Bertindak sebagai pengembang;- Pemasangan instalasi, antara lain tidak terbatas instalasi jaringan transmisi listrik dan air;- Pengembangan wilayah pemukiman.

b) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk didalamnya perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, distributor, supplier, dealer, keagenan dan perwakilan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

c) Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain tidak terbatas pada:- Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;- Konsultasi bidang arsitek, landscape, design & interior;- Konsultasi bidang teknik engineering;- Jasa penyelenggaraan usaha teknik.

101

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DMB memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 18 Tahun 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DMB yang terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang SahamNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Saham Jumlah Nominal (Rp) %Modal dasar 78.000 78.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

Perseroan 17.500 17.500.000.000 89,74PT Bumi Gondo Mulia 2.000 2.000.000.000 10,26


Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Dafam Maju Bersama No. 6 tanggal 30 April 2015, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Maju Bersama No. AHU-AH.01.03-0929100 tanggal 04 Mei 2015 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-3500087.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 04 Mei 2015, telah diterima dan dicatat perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Dafam Maju Bersama No. AHU-AH.01.03-0929101 tanggal 04 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3500087.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 04 Mei 2015, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 27 November 2015, TBN No. 881/L (“Akta No. 6 Tahun 2015”), susunan Direksi dan Komisaris DMB adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Billy DahlanKomisaris : Heidy Gondowardoyo

DireksiDirektur : Wijaya Dahlan

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting DMB yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DMB untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset 52.800.850.382 51.962.567.869 58.538.073.747Liabilitas 50.622.521.845 64.334.821.865 66.725.119.868Ekuitas 2.178.328.537 (12.372.253.996) (8.187.046.121)

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,61% atau Rp838.282.513,- dibandingkan dengan total aset DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan kas dan bank.

102

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 11,23% atau Rp6.575.505.878,- dibandingkan dengan total aset DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan piutang usaha.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 21,31% atau Rp13.712.300.020,- dibandingkan dengan total liabilitas DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya pengurangan utang bank pada liabilitas jangka pendek.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 3,58% atau Rp2.390.298.003,- dibandingkan dengan total liabilitas DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya pengurangan utang bank yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 117,61% atau Rp14.550.582.533,- dibandingkan dengan total ekuitas DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor DMB oleh DPI sebesar Rp14.500.000.000,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 51,12% atau sebesar Rp4.185.207.875,- dibandingkan dengan total ekuitas DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan jumlah utang.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Pendapatan Usaha 14.567.742.886 22.726.278.723 2.557.178.381Beban Pokok Pendapatan 9.980.854.812 16.542.822.416 2.058.106.383Rugi Bersih Komprehensif 50.582.533 (4.185.207.875) (7.403.746.176)

Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 35,90% atau Rp8.158.535.837,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan pendapatan bersih yang terdiri dari penjualan unit rumah, penjualan unit ruko, dan pendapatan sewa mengalami penurunan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 788,72% atau Rp20.169.100.342,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Secara keseluruhan pendapatan bersih yang terdiri dari penjualan unit rumah, penjualan unit ruko dan pendapatan sewa mengalami peningkatan.

103


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 39,67% atau Rp6.561.967.604,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan beban pokok pendapatan terdapat penurunan pada bidang usaha rumah dan ruko.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 703,79% atau Rp14.484.716.033,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Secara keseluruhan beban pokok pendapatan terdapat peningkatan pada bidang usaha rumah dan ruko.

Rugi Bersih Komprehensif

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif DMB pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 101,21% atau Rp4.235.790.408,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif DMB pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan beban keuangan yang terdiri dari biaya bunga kredit bank dan biaya bunga leasing.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif DMB pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 43,47% atau Rp3.218.538.301,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif DMB pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan pendapatan bersih yang terdiri dari penjualan unit rumah, penjualan unit ruko dan pendapatan sewa.

8.2 PT Dafam Hotel Management (“DHM”)

Riwayat SingkatDHM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dafam Hotel Management No. 2 tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-47378.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078356.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 91 tanggal 13 November 2012, TBN No. 68337 (“Akta Pendirian DHM”).

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian DHM, Anggaran Dasar DHM telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar DHM yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dafam Hotel Management No. 19 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019395.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117498.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 September 2017 serta telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Hotel Management No. AHU-AH.01.03-0173369 tanggal 20 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.00116872.AH.01.11Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 (“Akta No. 19 Tahun 2017”).

DHM beralamat di Jalan Pandanaran No. 30, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

104

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DHM, maksud dan tujuan DHM adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas DHM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Jasa konsultasi bidang perhotelan;b. Jasa pengelolaan hotel;c. Jasa konsultasi bisnis dan management;d. Jasa pengelolaan gedung dan/atau bangunan;e. Jasa pengelolaan ruangan yang terdapat di dalam dan/atau di luar gedung dan/atau bangunan;f. Jasa pengelolaan resort, villa, kondotel, apartement, kondominium dan/atau yang sejenisnya

dalam arti kata seluas-luasnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DHM memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 19 Tahun 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DHM yang terakhir sebagai berikut:



Perseroan 1.500 1.500.000.000 75,00PT Dafam 350 350.000.000 17,50Andhy Irawan Kristyanto 100 100.000.000 5,00Handono Suyatno Putro 50 50.000.000 2,50


Komisaris dan DireksiAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dafam Hotel Management No. 8 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah dicatat dan diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Hotel Management No. AHU-AH.01.03-0172089 tanggal 16 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115542.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DHM adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Junaidi DahlanKomisaris : Wijaya Dahlan

DireksiDirektur Utama : Billy DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Handono Suyatno Putro

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting DHM yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DHM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

105

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset 7.432.956.470 3.574.197.674 2.057.842.215Liabilitas 5.977.402.003 3.783.467.844 2.262.570.051Ekuitas 1.455.554.467 (209.270.170) (204.727.836)

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Total aset DHM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 107,96% atau Rp3.858.758.796,- dibandingkan dengan total aset DHM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan piutang usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga serta peningkatan piutang karyawan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset DHM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 73,69% atau Rp1.516.355.459,- dibandingkan dengan total aset DHM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena penambahan piutang usaha pihak berelasi dari entitas anak lain yaitu DMAT, HCI, CJS, dan BKS dimana piutang usaha tersebut muncul di 31 Desember 2016.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas DHM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 57,99% atau Rp2.193.934.159,- dibandingkan dengan total liabilitas DHM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan piutang usaha dengan DPI menjadi Rp1.518.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2017.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas DHM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 67,22% atau Rp1.520.897.793,- dibandingkan dengan total liabilitas DHM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya uang muka penjualan dengan DMAT dan DMAM. Hal ini juga disebabkan karena adanya utang pembiayaan konsumen dengan PT Maybank Finance.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas DHM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 795,54% atau Rp1.664.824.637,- dibandingkan dengan total ekuitas DHM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor DHM sebesar Rp1.500.000.000,- oleh DPI.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas DHM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 2,22% atau Rp4.542.334,- dibandingkan dengan total ekuitas DHM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan jumlah utang yang berbanding lurus dengan peningkatan utang bersih.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Pendapatan Usaha 13.932.781.355 11.254.175.863 8.926.390.815Beban Umum & Administrasi 13.669.736.696 11.024.061.068 9.367.408.968Laba (Rugi) Bersih Komprehensif 164.824.637 (4.542.334) (359.214.357)

106

Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha DHM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 23,80% atau Rp2.678.605.492,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan perjanjian pelayanan hotel pihak ketiga dengan DHM antara lain PT Surabaya Mercusuar Indonesia, PT Hati Ralana Melimpah, dan PT Langgeng Makmur Selalu.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha DHM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 26,08% atau Rp2.327.785.048,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan perjanjian pelayanan hotel pihak ketiga dengan DHM antara lain PT Bela Cipta Sarana, PT Indo Megah Sejahtera, PT Griya Artha Langgeng Semesta, PT Citra Surya Kaesar, PT Ocean Beach Realty, PT Waskita Karya Realty (Persero) Tbk, PT Catur Manunggal Lestari, PT Reka Cipta Properti, dan PT Munir Darwis Hotelindo.

Beban Umum & Administrasi

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban umum & administrasi pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 24,00% atau Rp2.645.675.628,- dibandingkan dengan total beban umum & administrasi pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena beban operasional kantor sebesar 103,95% atau Rp1.418.428.215,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban umum & administrasi pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 17,69% atau Rp1.656.652.100,- dibandingkan dengan total beban umum & administrasi pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan beban operasional kantor sebesar 97,80% atau Rp701.321.375,- dan penambahan beban asuransi sebesar Rp214.149.233,-

Laba (Rugi) Bersih Komprehensif

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total laba bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 3728,63% atau Rp169.366.971,- dibandingkan dengan total laba bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena peningkatan pendapatan lain-lain sebesar 66,53% atau sebesar Rp93.086.595,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 98,74% atau Rp354.672.023,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena peningkatan pendapatan lain-lain sebesar 51,45% atau Rp288.156.327,-

8.3 PT Dafam Mambo International (“DMAM”)

Riwayat SingkatDMAM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tertanggal 10 Juni 2009, dibuat di hadapan Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-31345.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 7 Juli 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0040832.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 7 Juli 2009 (“Akta Pendirian DMAM”).

107

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian DMAM, Anggaran Dasar DMAM telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar DMAM yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Mambo International No. 13 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, akta mana telah mendapatkan persetujuan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU- 0019293.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 19 September 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dafam Mambo International, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Mambo International No. AHU-AH.01.03-0172931, tertanggal 19 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0116872.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 (“Akta No.13/2017”).

DMAM beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DMAM, maksud dan tujuan DMAM adalah berusaha dalam bidang pariwisata dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DMAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Usaha hotel meliputi:

• Penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;• Penyediaan pencucian/binatu;• Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan

kegiatan usaha.b) Jasa pengelolaan hotel meliputi:

• Jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak, maupun piranti keras.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DMAM memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 13/2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DMAM sebagai berikut:



Perseroan 34.100 34.100.000.000 97,15PT Dafam 990 990.000.000 2,82Billy Dahlan 10 10.000.000 0,03


Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Mambo International No. 4 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data PT. Dafam Mambo International No. AHU-AH.01.03-0172084, tertanggal 16 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0115535.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DMAM adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Junaidi Dahlan

108

DireksiDirektur Utama : Billy DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Wijaya Dahlan

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting DMAM konsolidasian yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DMAM konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal terkait dukungan finansial oleh PT Dafam.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset 167.998.970.884 154.807.051.812 163.519.132.197Liabilitas 233.853.537.102 244.072.847.635 233.887.665.289Ekuitas (65.854.566.218) (89.265.795.923) (70.368.533.092)

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,52% atau Rp13.191.919.072,- dibandingkan dengan total aset DMAM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan piutang lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 5,33% atau Rp8.712.080.385,- dibandingkan dengan total aset DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan aset tetap yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan dan perabotan, perlengkapan dan peralatan.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 4,19% atau Rp10.219.310.533,- dibandingkan dengan total liabilitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan utang pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,35% atau Rp10.185.182.346,- dibandingkan dengan total liabilitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan utang pihak berelasi.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 26,23% atau Rp23.411.229.705,- dibandingkan dengan total ekuitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor DMAM oleh DPI sebesar Rp34.100.000.000,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 26,85% atau Rp18.897.262.831,- dibandingkan dengan total ekuitas DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan jumlah utang.

109

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Pendapatan Usaha 64.532.414.849 58.323.092.993 52.698.190.655Beban Pokok Pendapatan 27.587.972.277 29.259.332.377 29.796.901.448Rugi Bersih Komprehensif (3.173.492.895) (6.945.478.167) (6.576.230.747)

Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,65% atau Rp6.209.321.856,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha DMAM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan pendapatan sewa sebesar 555,05% atau Rp6.799.127.712,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 10,67% atau Rp5.624.902.338,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena penambahan pendapatan service charge sebesar Rp4.200.656.305,-


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 5,71% atau Rp1.671.360.100,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan beban penyusutan, gaji, dan lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 1,80% atau Rp537.569.071,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan beban penyusutan.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif DMAM pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 54,31% atau Rp3.771.985.272,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif DMAM pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan pendapatan lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif DMAM pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,61% atau Rp369.247.420,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif DMAM pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan efek penyesuaian proforma.

8.4 PT Hotel Cilacap Indah (“HCI”)

Riwayat SingkatHCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 23 Januari 1980, dibuat dihadapan Endang Soedarwati, S.H.. Notaris di Cilacap (“Akta No. 24 Tahun 1980”), dengan nama PT Grand Indonesia dan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya, Akta No. 24 Tahun 1980 telah beberapa kali mengalami perubahan diantaranya melalui Akta No. 19 tanggal 12 Maret 1980 (“Akta No. 19 Tahun 1980”), diubah kembali dengan Akta No. 3 tanggal 2 Desember 1981 (“Akta No. 3 Tahun 1981”), dan diubah terakhir kali dengan Akta No. 99 tanggal 23 Maret 1982

110

(“Akta No. 99 Tahun 1982”), ketiganya dibuat dihadapan Endang Soedarwati, S.H.. Notaris di Cilacap, yang mana terjadi perubahan nama PT. Grand Indonesia menjadi PT. Hotel Cilacap Indah, dimana Akta No. 24 Tahun 1980, Akta No. 19 Tahun 1980, Akta No. 3 Tahun 1981 dan Akta No. 99 Tahun 1982 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/253/23 tanggal 17 April 1982, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 2 tanggal 6 Januari 1987, TBN No. 14, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing berdasarkan Nomor 71/1982 Not tanggal 28 April 1982, Nomor 248/1986 Not tanggal 27 Desember 1986, Nomor 249/1986 Not tanggal 27 Desember 1986, Nomor 250/1986 Not tanggal 27 Desember 1986, (untuk selanjutnya Akta No. 24 Tahun 1980, Akta No. 19 Tahun 1980, Akta No. 3 Tahun 1981, dan Akta No. 99 Tahun 1982 secara bersama-sama disebut sebagai “Akta Pendirian HCI”).

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian HCI, Anggaran Dasar HCI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar HCI yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., Notaris di Demak, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019400.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0117513.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 September 2017, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0173381 tertanggal 20 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0117513.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017 (“Akta No.17/2017”).

HCI beralamat di Jl. Dr Wahidin No.5-15, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar HCI, maksud dan tujuan HCI adalah berusaha dalam penyediaan akomodasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, usaha hotel yang meliputi:a) Penyediaan kamar tempat menginap;b) Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;c) Pelayanan pencucian pakaian/binatu; dand) Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan

usaha.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan HCI memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 17/2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham HCI sebagai berikut:

Pemegang SahamNilai Nominal Rp100.000,- per saham


DMAM 105.000 10.500.000.000 95,450Ferdinandus Soleh Dahlan 2.500 250.000.000 2,275Bambang Sugiarto 2.500 250.000.000 2,275


Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta No.7 tertanggal 14 September 2017, dibuat di hadapan Faris Helmy Rasyad S.H., Notaris di Demak, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

111

No.AHU-AH.01.03-0172088 tertanggal 16 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115541.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 16 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HCI adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Junaidi DahlanKomisaris : Albertus Adrian Devianto

DireksiDirektur Utama : Billy DahlanDirektur : Andhy Irawan KristyantoDirektur : Wijaya Dahlan

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting HCI yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan HCI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal terkait dukungan finansial oleh PT Dafam.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset 49.500.163.709 34.193.120.556 36.419.711.549Liabilitas 47.888.542.498 42.239.019.227 44.331.118.128Ekuitas 1.611.621.211 (8.045.898.671) (7.911.406.579)

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset HCI pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 44,77% atau Rp15.307.043.153,- dibandingkan dengan total aset HCI pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan pada akun kas dan bank.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset HCI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 6,11% atau Rp2.226.590.993,- dibandingkan dengan total aset HCI pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan piutang usaha lain-lain sebesar 61,99% atau Rp413.072.518,-.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas HCI pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,38% atau Rp5.649.523.271,- dibandingkan dengan total liabilitas HCI pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan utang bank pada liabilitas jangka panjang.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas HCI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 4,72% atau Rp2.092.098.901,- dibandingkan dengan total liabilitas HCI pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena penurunan utang bank pada liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas HCI pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 120,03% atau Rp9.657.519.882,- dibandingkan dengan total ekuitas HCI pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan modal ditempatkan dan disetor HCI oleh DMAM sebesar Rp10.500.000.000.

112

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas HCI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 1,70% atau Rp134.492.092,- dibandingkan dengan total ekuitas HCI pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena penurunan kas dan bank.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Pendapatan Usaha 12.691.776.172 15.584.002.678 14.289.815.723Beban Pokok Pendapatan 6.106.933.962 7.058.085.448 7.258.721.720Rugi Bersih Komprehensif (842.480.118) (134.492.092) (2.164.117.341)

Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 18,56% atau Rp2.892.226.506,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha HCI pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena penurunan pendapatan kamar tahun 2017 sebesar 31,98% atau Rp2.831.133.815,- dibandingkan penurunan pendapatan kamar tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,06% atau Rp1.294.186.955,- dibandingkan total pendapatan usaha HCI pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan pendapatan service charge dan pendapatan sewa tahun 2016.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 13,48% atau Rp951.151.486,00 dibandingkan total beban pokok pendapatan HCI pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan beban lain-lain pada tahun 2017 sebesar 48,23% atau Rp330.815.095,- dibandingkan beban lain-lain pada tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 2,76% atau Rp200.636.272,- dibandingkan total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan biaya perolehan perabotan, perlengkapan dan peralatan yang berbanding lurus dengan penambahan akumulasi penyusutan untuk aset tersebut.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 526,42% atau Rp707.988.026,- dibandingkan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan pendapatan bersih tahun 2017 dibanding pendapatan bersih tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 93,79% atau Rp2.029.625.249,- dibandingkan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya kenaikan beban keuangan dari tahun 2016 yang terdiri dari beban bunga dari utang bank dan utang pembiayaan konsumen.8.5 PT Clanixx Jaya Sentosa (“CJS”)

113

Riwayat SingkatCJS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 16 Agustus 2010 dibuat di hadapan Zulfakhri, S.H., M.H., Notaris di Pekanbaru, akta mana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48177.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 13 Oktober 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0073957.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 (“Akta Pendirian CJS”).

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian CJS, Anggaran Dasar CJS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar CJS yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas CJS No. 16 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Demak, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0019398.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0019398.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 20 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0117507.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017 (“Akta No. 16 Tahun 2017”).

CJS beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim, No. 150 RT.01 RW.09 Rintis Lima Puluh – Pekanbaru 28144.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CJS, maksud dan tujuan CJS adalah berusaha dalam bidang pariwisata.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CJS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut usaha hotel.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan CJS memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 16 Tahun 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham CJS sebagai berikut:



DMAM 12.500 12.500.000.000 92,592Perseroan 500 500.000.000 3,704Ferdinandus Soleh Dahlan 500 500.000.000 3,704


Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta No.2 tertanggal 6 Januari 2017, dibuat di hadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., Notaris di Demak, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0030325 tertanggal 24 Januari 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009622.AH.01.11 Tahun 2017 tertanggal 24 Januari 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CJS adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Junaidi DahlanKomisaris : Wijaya Dahlan

114

DireksiDirektur Utama : Billy DahlanDirektur : Andhy Irawan Kristyanto

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting CJS yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan CJS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal terkait dukungan finansial oleh PT Dafam.

(dalam Rupiah)



Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 11,14% atau Rp3.866.975.596,- dibandingkan dengan total aset CJS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan aset tetap yang disebabkan akumulasi penyusutan tanah, bangunan, kendaraan, perabotan, perlengkapan dan peralatan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 7,43% atau Rp2.786.031.924,- dibandingkan dengan total aset CJS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan kas dan bank yang disebabkan akumulasi penyusutan tanah, bangunan, kendaraan, perabotan, perlengkapan dan peralatan.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 24,71% atau Rp14.365.240.392,- dibandingkan dengan total liabilitas CJS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena pengurangan utang pihak berelasi PT Bumi Gondo Mulia sebesar Rp9.500.000.000,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,23% atau Rp3.921.102.667,- dibandingkan dengan total liabilitas CJS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena penambahan utang pihak berelasi PT Dafam Property Indonesia sebesar Rp4.609.514.500,-

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 44,82% atau Rp10.498.264.796,- dibandingkan dengan total ekuitas CJS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan modal ditempatkan dan disetor CJS oleh DMAM sebesar Rp12.500.000.000,-.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 40,12% atau Rp6.707.134.591,- dibandingkan dengan total ekuitas CJS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan utang bersih pada tahun 2016.

115

(dalam Rupiah)



Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 57,27% atau Rp5.949.697.191,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha CJS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan penjualan kamar.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,29% atau Rp1.606.161.909,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha CJS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan penjualan jasa dan sewa tempat.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 3,46% atau Rp246.832.793,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan CJS pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan seluruh akun beban pokok penjualan yang terdiri dari penyusutan, gaji, makanan, kamar, dan lain-lain mengalami peningkatan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 3,53% atau Rp260.740.669,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan CJS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan beban penyusutan.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif CJS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 70,16% atau Rp4.705.399.387,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama karena adanya peningkatan pendapatan bersih yang signifikan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif CJS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 24,17% atau Rp2.137.662.800,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama karena adanya peningkatan pendapatan bersih.

8.6 PT Buana Karya Sugiartha (“BKS”)

Riwayat SingkatBKS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 26 Juli 1995 (“Akta No. 68 Tahun 1995”), akta mana diubah dengan Akta No. 4 tanggal 2 Mei 1996 (“Akta No. 4 Tahun 1996”), sebagaimana diperbaiki terakhir kali dengan Akta No. 36 tanggal 24 Februari 1997 (“Akta No. 36 Tahun 1997”), seluruhnya dibuat dihadapan Soepirman Soetarman, S.H., Notaris di Pekalongan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2295.HT.01.01.TH.97 tertanggal 1 April 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 11031500194 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Pekalongan Nomor: 003/BH.113/IV/97 tertanggal 24 April 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 49 tanggal 20 Juni 1997, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 2427. (untuk selanjutnya Akta

116

No. 68 Tahun 1995, Akta No. 4 Tahun 1996, dan Akta No. 36 Tahun 1997 secara bersama-sama disebut sebagai “Akta Pendirian BKS”).

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian BKS, Anggaran Dasar BKS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar BKS yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn. Notaris di Demak, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019401.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0173382 tertanggal 20 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117516.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017 (“Akta No. 15 Tahun 2017”).

BKS beralamat di Jl. Raya Wiradesa No.25, Mayangan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BKS, maksud dan tujuan BKS adalah berusaha dalam bidang pemborong, perdagangan dan kontraktor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BKS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;b) Meubillair (perlengkapan kantor, sekolah, dan lain-lain);c) Perdagangan besar lokal;d) Grossier, supplier, leveransier, dan commission house;e) Menjalankan usaha-usaha di bidang property; danf) Menjalankan usaha-usaha di bidang kontraktor.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan BKS memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 15 Tahun 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham BKS sebagai berikut:



DMAM 1.800 900.000.000 90,00PT Dafam 198 99.000.000 9,90Billy Dahlan 2 1.000.000 0,10


Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., Notaris di Demak, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0172087 tanggal 16 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BKS adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Billy DahlanKomisaris : Junaidi Dahlan

117

DireksiDirektur Utama : Wijaya DahlanDirektur : Andhy Irawan Kristyanto

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting BKS yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan BKS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal terkait dukungan finansial oleh PT Dafam.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015Aset 13.409.102.941 8.858.160.935 8.970.499.784Liabilitas 25.197.939.605 19.083.813.714 16.695.362.215Ekuitas (Defisiensi Modal) (11.788.836.664) (10.225.652.779) (7.724.862.431)

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 51,38% atau Rp4.550.942.006,- dibandingkan dengan total aset BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya penambahan piutang pihak berelasi yang terdiri dari DHM, Ferdinandus Soleh Dahlan dan Billy Dahlan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 1,25% atau Rp112.338.849,- dibandingkan dengan total aset BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya penurunan aset tetap sebesar 5,15% atau Rp435.237.243,-

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 32,04% atau Rp6.114.125.891,- dibandingkan dengan total liabilitas BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,31% atau Rp2.388.451.499,- dibandingkan dengan total liabilitas BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya penambahan utang pihak berelasi.Ekuitas(DefisiensiModal)

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 15,29% atau Rp1.563.183.885,- dibandingkan dengan total ekuitas BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan defisit perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 32,37% atau Rp2.500.790.348,- dibandingkan dengan total ekuitas BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan defisit perusahaan.

118

(dalam Rupiah)



Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 10,29% atau Rp431.847.082,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya penurunan pendapatan makanan dan service charge.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 48,68% atau Rp1.374.466.706,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan kamar dan makanan serta penambahan pendapatan sewa dan service charge.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 7,96% atau Rp136.819.743,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan beban poko penjualan yang terdiri dari beban makanan dan dapur.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 2,15% atau Rp37.798.136,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi karena penurunan beban pokok penjualan yang terdiri dari beban penyusutan.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif BKS pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 1,50% atau Rp37.606.463,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif BKS pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif BKS pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 23,88% atau Rp784.369.636,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif BKS pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena peningkatan pendapatan bersih.

8.7 PT Dafam Mataram International (“DMAT”)

Riwayat SingkatDMAT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tertanggal 8 Pebruari 2010, dibuat di hadapan Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-17693.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 8 April 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0026076.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 April 2010 (“Akta Pendirian DMAT”).

119

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian DMAT, Anggaran Dasar DMAT telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar DMAT yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Mataram International No. 14 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, akta mana telah mendapatkan persetujuan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0019295.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 19 September 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dafam Mataram International, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Mambo International No. AHU-AH.01.03-0172934, tertanggal 20 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0116876.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 (“Akta No.14/2017”).

DMAT beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.53, Medono, Pekalongan, Jawa Tengah.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DMAT, maksud dan tujuan DMAT adalah berusaha dalam bidang pariwisata dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DMAT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Usaha Hotel meliputi:

• Penyediaan kamar tempat menginap• Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum• Pelayanan pencucian/binatu• Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan

kegiatan usaha.b) Jasa pengelolaan hotel meliputi:

• Jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa lunak, maupun piranti keras.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DMAT memiliki status operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 14/2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DMAT sebagai berikut:



DMAM 5.300 5.300.000.000 84,13PT Dafam 990 990.000.000 15,71Billy Dahlan 10 10.000.000 0,16


Komisaris dan DireksiAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dafam Mataram International No. 5 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Mataram International No. AHU-AH.01.03-0172086, tertanggal 16 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0115537.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DMAT adalah sebagai berikut:

120

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Billy DahlanKomisaris : Junaidi Dahlan

DireksiDirektur Utama : Wijaya DahlanDirektur : Andhy Irawan Kristyanto

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting DMAT yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan DMAT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal terkait dukungan finansial oleh PT Dafam.

(dalam Rupiah)



Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total aset DMAT pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 6,46% atau Rp2.648.243.810,- dibandingkan dengan total aset DMAT pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena penurunan kas dan bank.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total aset DMAT pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 2,96% atau Rp1.248.020.298,- dibandingkan dengan total aset DMAT pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena penurunan aset tetap yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan tanah, bangunan, kendaraan, perabotan, perlengkapan dan peralatan.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total liabilitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan 8,56% atau Rp4.777.110.336,- dibandingkan dengan total liabilitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena penurunan utang pihak berelasi serta penurunan utang bank.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total liabilitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan 4,98% atau Rp2.649.802.418,- dibandingkan dengan total liabilitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena penambahan utang pihak berelasi.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total ekuitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan 14,35% atau Rp2.128.866.526,- dibandingkan dengan total ekuitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor DMAT oleh DMAM sebesar Rp5.300.000.000,-

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total ekuitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan 35,63% atau Rp3.897.822.716,- dibandingkan dengan total ekuitas DMAT pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terjadi terutama karena peningkatan jumlah utang.

121

(dalam Rupiah)



Pendapatan Usaha

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 24,87% atau Rp3.017.546.911,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha DMAT pada tanggal 31 Desember 2016. Secara keseluruhan seluruh pendapatan bersih yang terdiri dari kamar, makanan, jasa, minuman, dan lain-lain mengalami peningkatan di tahun 2017.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,82% atau Rp99.268.004,- dibandingkan dengan total pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan pendapatan bersih jasa.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 2,98% atau Rp191.622.416,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan beban penyusutan dan beban gaji.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,48% atau Rp155.385.010,- dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan beban gaji dan beban makanan.


Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016Total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 18,64% atau Rp726.689.242,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan pendapatan bersih dan pendapatan lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015Total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 71,50% atau Rp1.625.059.103,- dibandingkan dengan total rugi bersih komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya peningkatan beban lain-lain.

PERSEROAN MERUPAKAN PENGENDALI DARI SELURUH ENTITAS ANAK SESUAI DENGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ATAS MASING-MASING ENTITAS ANAK

122

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

FERDINANDUS SOLEH DAHLAN BILLY DAHLAN PT DAFAM JUNAIDI DAHLAN WIJAYA DAHLAN

PT DAFAM MAJU BERSAMA PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL PT DAFAM HOTEL MANAGEMENT

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONAL PT HOTEL CILACAP INDAH PT CLANIXX JAYA SENTOSAPT BUANA KARYA SUGIARTHA

4,168% 3,333% 85,833% 3,333% 3,333%

89,74% 97,15% 75,00%

90,00% 84,13% 95,45% 92,592%

FERDINANDUS SOLEH DAHLAN BILLY DAHLAN JUNAIDI DAHLAN WIJAYA DAHLAN

60,31% 13,23% 13,23% 13,23%

Keterangan: Pak Ferdinandus Soleh Dahlan merupakan pengendali Perseroan.

b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak.

NamaPerseroan DMB DHM DMAM HCI CJS BKS DMATKom Dir Kom Dir Kom Dir Kom Dir Kom Dir Kom Dir Kom Dir Kom Dir

Ferdinandus Soleh Dahlan KU - - - - - - - - - - - - - - -

Junaidi Dahlan K - - - KU - K - KU - KU - K - K -Santoso Widjojo KI - - - - - - - - - - - - - - -Billy Dahlan - DU KU - - DU - DU - DU - DU KU - KU -Wijaya Dahlan - D - D K - - D - D K - - DU - DUHandoko Setijawan - D - - - - - - - - - - - - - -Ir. MM. Soemarni, M.M - DI - - - - - - - - - - - - - -Heidy Gondowardoyo - - K - - - - - - - - - - - - -Andhy Irawan Kristyanto - D - - - D - D - D - D - D - DHandono Suyatno Putro - - - - - D - - - - - - - - - -Albertus Adrian Devianto - - - - - - - - K - - - - - - -

Catatan:KU : Komisaris Utama DU : Direktur UtamaK : Komisaris D : DirekturKI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

123

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Dafam (“DAFAM”)

Riwayat SingkatDAFAM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DAFAM No. 9 tanggal 9 Agustus 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, SH., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42823.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070265.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2012, TBN No. 63810 (“Akta Pendirian DAFAM”).

Sejak saat didirikan, DAFAM telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhirnya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. DAFAM No. 11 tanggal 19 September 2017, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019290.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116848.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 serta telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT DAFAM No. AHU-AH.01.03-0172918 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116848.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017 (“Akta No. 11 Tahun 2017”).

Kegiatan Usaha Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar DAFAM, maksud dan tujuan DAFAM adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DAFAM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan impor dan

ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, distributor, supplier, dealer, keagenan dan perwakilan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri;

b. Menjalankan usaha dibidang jasa antara lain tidak terbatas pada konsultasi Manajemen dan Administrasi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 11 Tahun 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DAFAM adalah sebagai berikut:


Jumlah Saham (lembar)

Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) %

Modal Dasar 300.000 300.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:Billy DahlanJunaidi DahlanWijaya Dahlan

10.00010.00010.000

10.000.000.00010.000.000.00010.000.000.000

13,2313,2313,23

Ferdinandus Soleh Dahlan 45.600 45.600.000.000 60,31Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 75.600 75.600.000.000 100,00Jumlah Modal Saham dalam Portepel 224.400 224.400.000.000

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 07 tanggal 5 Agustus 2016, dibuat dihadapan Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, yang telah telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan

124

Perubahan Data Perseroan PT. DAFAM No. AHU-AH.01.03-0070785 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093371.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 (“Akta No. 07 Tahun 2016”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris DAFAM yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Ferdinandus Soleh Dahlan

DireksiDirektur Utama : Billy Dahlan Direktur : Junaidi DahlanDirektur : Wijaya Dahlan 11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut adalah Perjanjian antara Perseroan dan Pihak Afiliasi:

PERSEROANPara Pihak : 1. Perseroan

2. CV Dafam Multi Karya (“DMK”)Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa MenyewaHubungan Afiliasi : DMK dimiliki Komisaris Perseroan yaitu Ferdinandus Soleh DahlanObyek Perjanjian : sewa menyewa sebuah bangunan Ruko yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat HGB

Nomor: 01290, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Wetan, setempat dikenal dengan nama Ruko Jatayu Residence Pekalongan, Blok A.01.

Harga Sewa : Perseroan dan DMK telah sepakat mengenai besarnya uang sewa per tahun, yaitu Rp48.888.888,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah). Jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPN).

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian Sewa Perseroan-DMK diadakan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun lamanya, akan dimulai pada tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Para Pihak : 1. Perseroan2. Dafam Hotel Management

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/DPI/TO/IX/2016 tertanggal 30 September 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan DHM selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 1”)

Hubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 1 adalah sewa menyewa ruangan-ruangan yang berada

di lantai 2, 3, 3A dan 5 berikut fasilitas-fasilitas dari “Teraskita Hotel & Office Building”, terletak di Jalan DI Panjaitan Kav. 10A dan 1, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Harga Sewa : Perseroan dan DHM setuju dan sepakat bahwa biaya sewa menyewa atas Objek Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 1 untuk masa sewa yang disepakati adalah sebesar Rp819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a. Base Rent : Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per meter persegi

per bulan;b. Service Charge : Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi per bulan.

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 1 diadakan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan lamanya, akan dimulai pada tanggal 30 September 2016 dan berakhir pada tanggal 29 September 2018.

Para Pihak : 1. Perseroan2. Dafam Hotel Management

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 002.a/DPI-DHM/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan DHM selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 2”)

Hubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 2 adalah ruangan seluas ± 350 m2 (lebih kurang

tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, termasuk aliran listrik dari PLN sebesar 100 KVA per m2 (seratus kilovolt ampere per meter persegi), sambungan telepon tetap dan sambungan air bersih PDAM.

125

Harga Sewa : Besarnya uang sewa adalah sebesar Rp1.601.628.000,- (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a) Base Rent : Rp90.588.000,- (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan

ribu Rupiah) per bulan;b) Service Charge : Rp42.881.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu

ribu Rupiah) per bulan.Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian Sewa Perseroan-DHM 2 akan dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Perseroan dan DHM.

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT DAFAM

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 002.a/DPI-DAFAM/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan DAFAM selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-DAFAM”)

Hubungan Afiliasi : PT Dafam merupakan pemegang saham PerseroanObyek Perjanjian : Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-DAFAM adalah ruangan seluas ±500 m2 (lebih kurang lima

ratus meter persegi) yang terletak di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, termasuk aliran listrik dari PLN sebesar 100 KVA per m2 (seratus kilovolt ampere per meter persegi), sambungan telepon tetap dan sambungan air bersih PDAM.

Harga Sewa : Besarnya uang sewa adalah sebesar Rp2.288.052.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:- Base Rent : Rp129.412.000,- (seratus dua puluh sembilan empat ratus dua belas ribu

Rupiah) per bulan;- Service Charge : Rp61.259.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

Rupiah) per bulan.Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian Sewa Perseroan-DAFAM akan dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Perseroan dan DAFAM.

Seluruh Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar. Prosedur yang telah dilakukan oleh Perseroan yaitu antara lain, melakukan perbandingan harga sewa dengan pihak ketiga di lokasi yang serupa, sedangkan prosedur yang akan dilakukan Perseroan atas transaksi afiliasi setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah mengikuti ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Berikut adalah Perjanjian antara Entitas Anak dan Pihak Afiliasi:

ENTITAS ANAKPara Pihak : 1. PT Dafam Hotel Management (“DHM”)

2. PT Clanixx Jaya Sentosa (“CJS”)Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan HotelHubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Pengelolaan Hotel Dafam Pekanbaru yang terletak di Jl. Sultan Syarif Qasim Kav. 150, kota

Tinggi, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau.Imbalan Jasa : Atas kinerjanya, DHM akan mendapatkan imbalan dari CJS berupa:

a) Base Fee, sebesar 3% dari Pendapatan Operasional Bersih disesuaikan per bulan. b) Incentive Fee, 6% dari Laba Kotor Operasi (GOP) Sales and Marketing Fee, 2% dari

Pendapatan Operasional BersihJangka Waktu Perjanjian : 25 April 2014 sampai dengan 24 April 2024

Para Pihak : 1. PT Dafam Hotel Management (“DHM”)2. PT Dafam Mataram International (“DMAT”)

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan HotelHubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Pengelolaan Hotel Dafam Pekalongan milik DMAT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo, No.53

Pekalongan.

126

Imbalan Jasa : Atas kinerjanya, DHM akan mendapatkan imbalan dari DMAT berupa:- Technical Assistant Fee

a) Rp15.000.000,- per bulan selama 6 bulan pada masa sebelum Pre-Opening.b) Rp50.000.000,- per bulan selama 3 bulan pada masa sebelum Soft-Opening.

- Base Fee, sebesar 3% dari Pendapatan Operasional Bersih.- Incentive Fee, 6% dari Laba Kotor Operasi (GOP)- Sales and Marketing Fee, 2% dari Pendapatan Operasional Bersih

Jangka Waktu Perjanjian : 30 September 2011 sampai dengan 29 September 2021

Para Pihak : 1. PT Dafam Hotel Management (“DHM”)2. PT Hotel Cilacap Indah (“HCI”)

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan HotelHubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Pengelolaan Hotel Dafam Cilacap yang terletak di Jl. Dr. Wahidin No. 2-15, Sidakaya, Cilacap,

Jawa Tengah, Indonesia.Imbalan Jasa : Atas kinerjanya, DHM akan mendapatkan imbalan dari HCI berupa:

- Technical Assistant Feea) Rp15.000.000,- per bulan selama 6 bulan pada masa sebelum Pre-Opening.b) Rp50.000.000,- per bulan selama 3 bulan pada masa sebelum Soft-Opening.

- Base Fee, sebesar 3% dari Pendapatan Operasional Bersih. - Incentive Fee, 6% dari Laba Kotor Operasi (GOP)- Sales and Marketing Fee, 2% dari Pendapatan Operasional Bersih

Jangka Waktu Perjanjian : 3 Oktober 2011 sampai dengan 2 Oktober 2021

Para Pihak : 1. PT Dafam Hotel Management (“DHM”)2. PT Dafam Mambo International (“DMAM”)

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan HotelHubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Pengelolaan Hotel Dafam Semarang yang terletak di Jl. Imam Bonjol 188 Semarang 50132.Imbalan Jasa : Atas kinerjanya, DHM akan mendapatkan imbalan dari HCI berupa:

- Technical Assistand Feea) Rp15.000.000,- per bulan selama 6 bulan pada masa sebelum Pre-Opening.b) Rp50.000.000,- per bulan selama 3 bulan pada masa sebelum Soft-Opening.



Para Pihak : 1. PT Dafam Hotel Management (“DHM”)2. PT Buana Karya Sugiartha (“BKS”)

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan HotelHubungan Afiliasi : Perseroan merupakan pemegang saham DHMObyek Perjanjian : Pengelolaan Hotel Marlin Pekalongan yang terletak di Jl. Raya Wiradesa, No.25 Pekalongan.Imbalan Jasa : Atas kinerjanya, DHM akan mendapatkan imbalan dari BKS berupa:

- Technical Assistand Feea) Rp15.000.000,- per bulan selama 6 bulan pada masa sebelum Pre-Opening.b) Rp50.000.000,- per bulan selama 3 bulan pada masa sebelum Soft-Opening.



Seluruh Perjanjian Pengelolaan Hotel antara DHM dengan Entitas Anak telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar. Prosedur yang telah dilakukan oleh DHM yaitu antara lain, melakukan perbandingan tarif jasa pengelolaan hotel dengan pihak ketiga di lokasi yang serupa, sedangkan prosedur yang akan dilakukan DHM atas transaksi afiliasi setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah mengikuti ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku

127

12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, yang nilainya material.

PERSEROANNama Perjanjian : Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 24 Maret 2016, dibuat dihadapan Munyati

Sullam, S.H., M.A., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT. Waskita Karya Realty (“WKR”) selaku Pihak Yang Menyewakan dengan Perseroan selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa WKR-Perseroan”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Waskita Karya Realty

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa WKR-Perseroan adalah sewa menyewa:- Lantai 2 seluas 684 m2 (enam ratus delapan puluh empat meter persegi);- Lantai 3 seluas 938 m2 (sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi);- Lantai 3A seluas 937 m2 (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi); dan- Lantai 5 seluas 949 m2 (sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi);Teraskita Hotel & Office Building, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10A & 1, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang berdiri di atas tanah seluas 3,650 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 772/Cipinang Cempedak atas nama PT. Waskita Karya (Persero) yang saat ini sedang dalam proses balik nama ke nama WKR pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur sesuai keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 tanggal 26 Februari 2016, dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta.

Nilai Sewa : Nilai sewa atas Objek Perjanjian Sewa WKR-Perseroan adalah sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per meter persegi per bulan terhadap luasan SGFA (Statistical Gross Floor Area) atau dengan total nilai sewa sebesar Rp14.733.600.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (“Nilai Sewa”).

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa WKR-Perseroan berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016 dengan masa sewa menyewa berlaku efektif selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 September 2018.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/C02-LGL/EXT/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pemilik bangunan rumah toko (ruko) yang disewakan dengan PT. Banyu Herang Abadi (“BHA”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-BHA”).

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Banyu Herang Abadi (“BHA”)

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Perseroan-BHA adalah sewa menyewa bangunan Ruko Jatayu Residence Blok A-03 yang berdiri di atas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01298 tertanggal 11 Juni 2012, Surat Ukur No. 00042 tertanggal 29 Mei 2012, yang terletak di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Harga Sewa : - Perseroan dan BHA telah sepakat mengenai besarnya uang sewa, yaitu Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun masa sewa, sehingga besarnya uang sewa yang harus dibayarkan oleh BHA kepada Perseroan adalah sebesar Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Harga Sewa yang harus dibayar oleh BHA kepada Perseroan diperinci sebagai berikut:(i). Sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus juta Rupiah) dibayar

selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Perseroan-BHA atau pada tanggal 01 April 2017 dengan memakai kwitansi tersendiri.

(ii). Sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 01 Juni 2017.

- Apabila pada tanggal 01 Juni 2017 BHA tidak membayar pelunasan harga sewa sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus juta Rupiah), maka Perjanjian Sewa Perseroan-BHA hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Perjanjian Sewa Perseroan-BHA akan berakhir pada tanggal 01 April 2018.

- BHA wajib membayar Iuran Pengelolaan Keamanan dan Lingkungan (“IPKL”) dan kebersihan sebesar Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 20.

Besarnya biaya pemakaian air artesis dan IPKL akan disesuaikan setiap tahun atau setiap saat sejalan dengan kenaikan biaya-biaya yang terjadi (misalnya karena kebijakan pemerintah, kenaikan tarif listrik, BBM, penyesuaian UMK dan lain sebagainya).

128

Jangka Waktu : - Perjanjian Sewa Perseroan-BHA diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, yang dimulai sejak tanggal 01 April 2017 dan berakhir pada tanggal 01 April 2019.

- Apabila BHA bermaksud memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Sewa Perseroan-BHA, maka BHA wajib memberitahukan kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal 01 April 2019.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/DPI/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana telah diubah melalui: (i). Addendum Pertama Atas Perjanjian Sewa Menyewa Tertanggal 12 Januari 2017 Nomor 001/DPI/I/2017 tertanggal 06 Juli 2017 dan (ii). Addendum Kedua Atas Perjanjian Sewa Menyewa Tertanggal 12 Januari 2017 No: 001/DPI/I/2017 tertanggal 16 Desember 2017, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Yang Menyewakan dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk (“WK”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-WK”).

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WK adalah sewa menyewa ruangan seluas 735 m2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) yang berada di lantai 5 Teraskita Hotel & Office Building yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan, Kavling 10A dan 1, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

Biaya Sewa, Biaya Overtime, Security Deposit & Pajak

: - Perseroan dan WK setuju dan sepakat bahwa biaya sewa menyewa atas Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WK adalah sebesar Rp1.636.110.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:(i). Base Rent sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per meter

persegi per bulan.(ii). Service Charge (termasuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan operasi gedung,

termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sumber daya energi, baik listrik maupun generator, air, kebersihan, keamanan, perbaikan, pajak dan biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan secara proporsional yang didasarkan pada luas area Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WK) sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi per bulan. Service Charge dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kewenangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Upah Minimum Kota (UMK) dan perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL).

- Biaya Sewa sebagaimana disebutkan di atas, belum termasuk:(i) Tarif parkir.(ii) Telepon, faksimile dan internet.(iii) PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

- Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK di luar waktu operasional (hari Senin sampai dengan Jumat, Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 20.00 WIB), akan dikenakan biaya overtime sebagai berikut:(i) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK pada hari kerja di luar jam

operasional akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

(ii) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK pada hari Sabtu dan Minggu akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

(iii) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK pada hari libur nasional akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

- WK telah menyerahkan security deposit pada tanggal 16 November 2016 sebesar nilai sewa untuk 2 (dua) bulan, yaitu sebesar Rp545.370.000,- (lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan akan dikembalikan sepenuhnya kepada WK pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Perseroan-WK, dengan ketentuan bahwa setelah WK menyerahkan kembali Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK seperti keadaan semula, baik dan terawat kepada Perseroan, dan tidak ada kewajiban untuk memperbaiki kerusakan pada Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-WK karena kesalahan WK.

- Segala kewajiban perpajakan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Sewa Perseroan-WK, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku.

Jangka Waktu : Jangka Waktu Perjanjian Sewa Perseroan-WK adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2018.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/DPI/TO/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016, sebagaimana telah diubah melalui Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/DPI/TO/VI/2016 Antara PT. Dafam Property Indonesia Dengan PT. Waskita Toll Road tertanggal 21 Agustus 2017, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menyewakan dan PT. Waskita Toll Road (“WTR”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-WTR”).

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT. Waskita Toll Road

129

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR adalah sewa menyewa ruangan seluas ± 582,7 m2 (lebih kurang lima ratus delapan puluh dua koma tujuh meter persegi) yang terletak di Lantai 2 dan Lantai 3A Teraskita Hotel & Office Building yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10A dan 1 (atau dikenal juga dengan Jalan M.T. Haryono Kavling 10A), Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

Biaya Sewa, Biaya Overtime, Security Deposit & Pajak

: Perseroan dan WTR setuju dan sepakat bahwa biaya sewa-menyewa atas Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR adalah sebesar Rp4.639.683.000,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:(i). Base Rent sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per meter persegi

per bulan.(ii). Service Charge (termasuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan operasi gedung, termasuk

namun tidak terbatas pada penyediaan sumber daya energi, baik listrik maupun generator, air, kebersihan, keamanan, perbaikan, pajak dan biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan secara proporsional yang didasarkan pada luas area Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR) sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi per bulan. Service Charge dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kewenangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Upah Minimum Kota (UMK) dan perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Biaya Sewa sebagaimana disebutkan di atas, belum termasuk:(i). Biaya overtime.(ii). Tarif parkir.(iii). Telepon dan faksimile.(iv). PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

Penggunaan Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR di luar waktu operasional (Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat dan Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 12.00 WIB pada hari Sabtu), akan dikenakan biaya overtime sebagai berikut:

Penggunaan Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR pada hari kerja di luar jam operasional akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

WTR wajib menyerahkan security deposit sebesar Biaya Sewa untuk 2 (dua) bulan, yaitu sebesar Rp384.580.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Perseroan-WTR dan akan dikembalikan sepenuhnya kepada WTR pada saat Perjanjian Sewa Perseroan-WTR berakhir, dengan ketentuan bahwa setelah WTR menyerahkan kembali Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR seperti keadaan semula, baik dan terawat kepada Perseroan, dan tidak ada kewajiban untuk memperbaiki kerusakan pada Objek Perjanjian Sewa Perseroan-WTR karena kesalahan WTR.

WTR wajib menyerahkan deposit telepon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) per line dan biaya instalasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per line, yang dibayarkan di muka pada saat pembayaran biaya sewa pertama. Deposit telepon dapat diambil oleh WTR setelah Perjanjian Sewa Perseroan-WTR berakhir dengan ketentuan bahwa WTR telah membayar lunas seluruh tagihan telepon dan dibuktikan dengan menunjukan asli bukti pembayaran tagihan telepon dan fotokopinya kepada Perseroan.

Segala kewajiban perpajakan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Sewa Perseroan-WTR, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku.

Jangka Waktu : Jangka Waktu Perjanjian Sewa Perseroan-WTR adalah sampai dengan tanggal 05 Juni 2018.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Antara PT. Dafam Properti Indonesia Dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tebet No. 002/DPI/TO/X tanggal 21 Juni 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Yang Menyewakan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa Perseroan-BNI”).

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI adalah sewa menyewa ruangan seluas 183 m2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berada di Teraskita Hotel & Office Building yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10A dan 1, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

130

Biaya Sewa, Biaya Overtime, Security Deposit, Pajak

: - Perseroan dan BNI setuju dan sepakat bahwa biaya sewa-menyewa atas Objek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI adalah sebesar Rp1.537.200.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:(i) Base Rent sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) per meter

persegi per bulan.(ii) Service Charge (termasuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan operasi gedung,

termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sumber daya energi, baik listrik maupun generator, air, kebersihan, keamanan, perbaikan, pajak dan biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan secara proporsional yang didasarkan pada luas area Objek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI) sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi per bulan. Service Charge dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kewenangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Upah Minimum Kota (UMK) dan perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL).

- Biaya Sewa sebagaimana disebutkan di atas, belum termasuk:(i) Biaya overtime.(ii) Tarif parkir.(iii) Telepon dan faksimile.(iv) PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

- Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI di luar waktu operasional (Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat), akan dikenakan biaya overtime sebagai berikut:(i) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI pada hari kerja di luar jam

operasional akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

(ii) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI pada hari Sabtu dan Minggu akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

(iii) Penggunaan Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI pada hari libur nasional akan dikenakan biaya overtime sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per jam per meter persegi.

- BNI wajib menyerahkan security deposit sebesar Biaya Sewa untuk 2 (dua) bulan, yaitu sebesar Rp128.100.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Perseroan-BNI dan akan dikembalikan sepenuhnya kepada BNI pada saat Perjanjian Sewa Perseroan-BNI berakhir, dengan ketentuan bahwa setelah BNI menyerahkan kembali Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI seperti keadaan semula, baik dan terawat kepada Perseroan, dan tidak ada kewajiban untuk memperbaiki kerusakan pada Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-BNI karena kesalahan BNI.

- BNI wajib menyerahkan deposit telepon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) per line dan biaya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per line, yang dibayarkan di muka pada saat pembayaran biaya sewa pertama. Deposit telepon dapat diambil oleh BNI setelah Perjanjian Sewa Perseroan-BNI berakhir dengan ketentuan bahwa BNI telah membayar lunas seluruh tagian telepon dan dibuktikan dengan menunjukan asli bukti pembayaran tagihan telepon dan fotokopinya kepada Perseroan.

- Segala kewajiban perpajakan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Sewa Perseroan-BNI, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku.

Jangka Waktu : Jangka Waktu Perjanjian Sewa Perseroan-BNI adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2018.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Ruangan Gedung Office 8 tanggal 7 November 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Ir. Basuki Setyadjid, M.B.A., selaku pemilik/pihak yang menyewakan (“BS”), dengan Perseroan selaku pihak penyewa (“Perjanjian Sewa Ruangan Gedung Office 8”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. Ir. Basuki Setyadjid, M.B.A.

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa Ruangan Gedung Office 8 adalah sewa menyewa sebuah ruangan kantor Office 8, Lantai 15, Unit 15-I, yang beralamat di Jl. Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas 107 m2 (seratus tujuh meter persegi) (“Unit”).

131

Harga Sewa : - Harga sewa yang disepakati adalah Rp36.112.500,- (tiga puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per bulan, yang dibayar per 6 (enam) bulan.

- Pembayaran pertama untuk masa sewa 6 (enam) bulan pertama sebesar Rp216.675.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2017.

- Pembayaran kedua untuk masa sewa 6 (enam) bulan kedua sebesar Rp216.675.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2018.

- Pembayaran ketiga untuk masa sewa 6 (enam) bulan ketiga sebesar Rp216.675.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2018.

- Pembayaran keempat untuk masa sewa 6 (enam) bulan keempat sebesar Rp216.675.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2019.

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Ruangan Gedung Office 8 diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 30 November 2019.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Antara PT. Dafam Property Indonesia Dengan CV. Tantra Inti Prakarsa No. A.4/DPI-TIP/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang berhak atas bangunan yang akan disewakan dengan CV. Tantra Inti Prakarsa selaku Penyewa (“TIP”) (“Perjanjian Sewa Perseroan-TIP”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. CV. Tantra Inti Prakarsa

Obyek Perjanjian : Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-TIP adalah sebagian dari bangunan yang terdiri dari 2 (dua) lantai, yang berdiri di atas bidang tanah SHGB No. 1136/Tawangrejosari dan SHGB No. 1137/Tawangrejosari, yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8, Semarang, termasuk aliran listrik dari PLN sebesar 60 KVA (enam puluh kilovolt ampere), sambungan telepon tetap dan sambungan air bersih PDAM.

Harga Sewa : - Besarnya uang sewa adalah sebesar Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian Base Rent sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah) per bulan.

- Uang sewa sebagaimana disebutkan di atas belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).- Untuk perpajakan mengikuti ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Perseroan-TIP akan dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Masa Sewa Perjanjian Sewa Perseroan-TIP”), dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Perseroan dan TIP.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Antara PT. Dafam Property Indonesia Dengan CV. Varuna Jaya No. A.4/DPI-VJ/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang berhak atas bangunan yang akan disewakan dengan CV. Varuna Jaya selaku Penyewa (“VJ”) (“Perjanjian Sewa Perseroan-VJ”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. CV. Varuna Jaya

Obyek Perjanjian : Obyek Perjanjian Sewa Perseroan-VJ adalah sebagian dari bangunan yang terdiri dari 2 (dua) lantai, yang berdiri di atas bidang tanah SHGB No. 1136/Tawangrejosari dan SHGB No. 1137/Tawangrejosari, yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8, Semarang, termasuk aliran listrik dari PLN sebesar 60 KVA (enam puluh kilovolt ampere), sambungan telepon tetap dan sambungan air bersih PDAM.

Harga Sewa : - Besarnya uang sewa adalah sebesar Rp5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan rincian Base Rent sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan.

- Biaya sewa sebagaimana disebutkan di atas belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).- Untuk perpajakan mengikuti ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Perseroan-VJ akan dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Masa Sewa Perjanjian Sewa Perseroan-VJ”), dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh Perseroan dan VJ.

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Ruangan Perkantoran Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Antara PT. Waskita Karya Realty Dengan PT. Dafam Properti Indonesia No. 031/Perjanjian/WKR/2016 tanggal 30 September 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara WKR dengan Perseroan (“Perjanjian Pengelolaan Kantor Bank Mandiri”).

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Waskita Karya Realty

132

Obyek Perjanjian : Obyek Perjanjian Pengelolaan Kantor Bank Mandiri adalah pengelolaan oleh Perseroan atas sebagian ruangan seluas ± 152 m2 (lebih kurang seratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di lantai 2 Teraskita Hotel & Office Building, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10A & 1, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Nilai Service Charge : Nilai Service Charge ditetapkan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Kantor Bank Mandiri mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 30 September 2018.

PT DAFAM MAJU BERSAMANama Perjanjian : Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 27 Pebruari 2015, dibuat dihadapan Elly

Ninaningsih, S.H., Notaris di Semarang, oleh dan antara DMB selaku Pihak Yang Menyewakan dan PT. Lion Super Indo (“LSI”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa DMB-LSI”).

Para Pihak : 1. DMB2. PT Lion Super Indo

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa DMB-LSI adalah sewa menyewa bangunan berlantai 1 (satu) seluas ± 1.350 m2 (lebih kurang seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) lengkap dengan fasilitas pendukungnya yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Harga Sewa : Harga Sewa atas Objek Perjanjian Sewa DMB-LSI adalah:- Tahun Kesatu sampai dengan Tahun Kelima:

Harga Sewa : Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu Rupiah) per meter persegi per bulanService Charge : Rp15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per meter persegi per bulan

- Tahun Keenam sampai dengan Tahun Kesepuluh:Harga Sewa : Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) per meter persegi per

bulanService Charge : Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per meter persegi per bulan

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa DMB-LSI berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun ditambah grace period selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku setelah 12 (dua belas) bulan masa sewa.

PT DAFAM HOTEL MANAGEMENTNama Perjanjian : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9700011931-PK-001 tanggal 30 September 2014

oleh dan antara PT. BCA Finance (“BCAF”) selaku Kreditor dengan DHM selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan BCAF-DHM”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. BCA Finance

Obyek Perjanjian : BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada DHM dengan jumlah Rp307.504.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus empat ribu Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh BCAF dari penjual agen penjualan/supplier/dealer

Bunga dan Denda : - Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF-DHM, DHM wajib membayar bunga sebesar suku bunga 5,49% (lima koma empat puluh sembilan persen) flat p.a. atau setara dengan 10,56% (sepuluh koma lima puluh enam persen) effective p.a.;

- Apabila DHM lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DHM kepada BCAF, maka DHM wajib membayar denda keterlambatan sebesar 3‰ (tiga permil) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Jangka Waktu : Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BCAF kepada DHM adalah terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 30 Agustus 2018

Nama Perjanjian : Perjanjian Pembiayaan No. 53101160803 tanggal 28 November 2016 oleh dan antara PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”) selaku Kreditor dengan DHM selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan MIF-DHM”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Maybank Indonesia Finance

Obyek Perjanjian : MIF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada DHM dengan jumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah), dengan tujuan pembiayaan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan DHM dari PT Wahana Sumber Baru Yogya (Nissan Yogya)

Denda : Apabila DHM lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DHM kepada MIF, maka DHM wajib membayar denda keterlambatan sebesar 3‰ (tiga permil) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Jangka Waktu : Jangka waktu Perjanjian Pembiayaan MIF-DHM yang diberikan oleh MIF kepada DHM adalah terhitung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 28 November 2021

133

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. IV/MA/DHM/BCS/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana telah diubah melalui Addendum Perjanjian Pengelolaan Hotel No. IV/DHM/BCS/III/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, oleh dan antara PT Bela Cipta Sarana (“BCS”) selaku pemilik dari Bela International Hotel Ternate dengan DHM selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel milik BCS dengan merek bersama Grand Dafam Bela Ternate (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BCS”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Bela Cipta Sarana

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BCS yaitu pengelolaan Bela International Hotel Ternate otel Ternat hhhgggfmilik BCS yang terletak di Jl. Jati Raya No. 500, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang setempat dikenal dengan nama Grand Dafam Bela Ternate (“GDBT”)

Imbalan Jasa : - Assesment Fee sebesar Rp100.000.000. (seratus juta Rupiah) bersamaan pada saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

- Base Fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan, dihitung dari Total Hotel Revenue (Pendapatan Hotel Total).

- Insentive Fee, per bulan dihitung dari Gross Operating Profit/laba kotor operasional (“GOP”) ditetapkan sebesar:a. 0% dari GOP, manakala GOP kurang dari atau sama dengan 41%b. 6% dari GOP, manakala GOP lebih dari 41% dan kurang dari sama dengan 50%c. 7% dari GOP manakala GOP lebih dari 50%

- Sales and Marketing Fee 1% (satu persen) per bulan, dihitung dari Total Room Revenue/Revenue di luar service/Tax.

Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BCS berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2021, dengan periode kunci selama 2 (dua) tahun pertama

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 01/MA/DHM/CSK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, oleh dan antara PT Citra Surya Kaesar (“CSK”) selaku pemilik Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya dengan DHM selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSK”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Citra Surya Kaesar

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSK yaitu Pengelolaan Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya otel Ternat hhhgggfmilik CSK yang terletak di MERR II AH No. 138-140, Jl. Ir. Haji Soekarno, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Imbalan Jasa : - Technical Assesment Fee sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)- Base Fee per bulan dihitung dari Total Hotel Revenue (Pendapatan Hotel Total) sebesar 2%

(dua persen)- Incentive 3% untuk GOP ≥ 30% dan ≤ 50%, 5 % untuk GOP > 51% - Sales and Marketing Fee, per bulan, dihitung dari Room Revenue sebesar 1,5% (satu

koma lima persen)Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSK berlaku sejak ditandatangani oleh DHM dan CSK,

jangka waktu pengelolaan hotel ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak tanggal Soft Opening pembukaan hotel secara resmi.

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 001/MA/DHM/CSS/X/2015 tanggal 8 Mei 2015, oleh dan antara PT Cipta Sandy Sanjaya (“CSS”) selaku pemilik De’ Rain Boutique Hotel Bandung dengan DHM selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSS”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Cipta Sandy Sanjaya

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSS yaitu Pengelolaan De’ Rain Boutique Hotel otel Ternat hhhgggfmilik CSS yang terletak di Jl. Lengkong Kecil No. 76-80, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40216

Imbalan Jasa : - Technical Assistant Fee sebesar Rp250,000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan termin pembayaran:a. Pertama, pada saat penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSS

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)b. Kedua, satu bulan setelah penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSS

Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)- Base Fee sebesar 3% (tiga persen) per bulan dihitung dari Total Operating Revenue

(pendapatan operasional total).- Incentive Fee, sebesar 5% (lima persen) per bulan dihitung dari GOP (laba kotor

operasional), yang telah disepakati dalam anggaran tahunan.Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CSS mulai berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal

penandatanganan, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama

134

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 007/MA/DHM/CML/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, oleh dan antara PT Catur Manunggal Lestari (“CML”) selaku pemilik Hotel Meotel Kebumen dengan DHM selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CML”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Catur Manunggal Lestari

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CML, yaitu pengelolaan Meotel Kebumen otel Ternat hhhgggfmilik CML yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 31, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Imbalan Jasa : - Technical Assistant Fee sebesar Rp550,000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), dengan termin pembayaran:a. Penandatanganan MoU Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah)b. Pada saat peletakan batu pertama Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

Rupiah)c. Pada saat 50% project berlangsung Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)d. Pada saat 100% project terselesaikan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

- Base Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari total Operating Revenue (pendapatan operasional total) ditambah dengan Incentive Fee, disebut “incentive” karena DHM akan menerima tinggi rendahnya Incentive Fee berdasarkan tinggi rendahnya GOP. DHM akan menerima Incentive Fee sebesar:a. 0% dari GOP apabila GOP kurang dari 35%b. 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 36% dan kurang dari atau sama dengan 50%c. 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 50%

- Sales and Marketing Fee adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari pendapatan kotor kamar per bulan

Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CML mulai berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CML, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama. DHM dan CML akan melakukan review atas Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-CML, setelah masa 5 (lima) tahun pertama

Nama Perjanjian : Perjanjian Manajemen Hotel tanggal 13 Mei 2013, oleh dan antara PT Berkat Iman Nusantara (“BIN”) selaku pemilik Me Hotel Purwokerto dengan DHM selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Manajemen Hotel DHM-BIN”) MA 013/MA/DHM/BIN/V/2013

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Berkat Iman Nusantara

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Manajemen Hotel DHM-BIN yaitu Me Hotel Purwokerto otel Ternat hhhgggfmilik BIN yang berlokasi di Purwokerto

Imbalan Jasa : - Biaya Layanan jasa Teknis Pre-Opening (Technical Fee) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a. Pembayaran Pertama Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada saat

Penandatanganan Management Agreement;b. Pembayaran Kedua Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tiga bulan setelah

pembayaran Pertama;c. Pembayaran Ketiga Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tiga bulan setelah

pembayaran Kedua.- Biaya Manajemen Pokok (Base Management Fee) sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari

Total Hotel Revenue sebelum pajak.- Biaya Manajemen Insentif (Incentive Management Fee) dihitung dari GOP yang dihasilkan

setiap bulan dari penghasilan Properti. DHM akan menerima biaya Manajemen Insentif 4% (empat persen) dari GOP.

- Biaya Royalti dan Pemasaran Dafam (Sales & Marketing Fee) sebesar 1% dari pendapatan Kotor (kamar) Bulanan.

Jangka Waktu : Masa berlaku Perjanjian Manajemen Hotel DHM-BIN mulai dari setelah penandatanganan kontrak 10 April 2013 dan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama dari tanggal Soft Opening dan berakhir pada tanggal yang sama dengan Soft Opening dari tahun ke-10 (kesepuluh) pengoperasian, dan dapat dievaluasi setelah 5 (lima) tahun

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 002/MA/DHM/RGAM/IX/2015 tanggal 22 September 2015, oleh dan antara PT Robben Graha Asri Mandiri (“RGAM”) selaku pemilik Hotel Pasar Baru Square dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-RGAM”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Robben Graha Asri Mandiri

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-RGAM yaitu Pengelolaan Hotel Pasar Baru Square otel Ternat hhhgggfmilik RGAM yang terletak di Jl. Oto Iskandardinata No. 81-89, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat

135

Imbalan Jasa : - Base fee 3 % dari total revenue, - Sales marketing fee 2 % dari total revenue- Technical Assistant Fee sebesar Rp475,000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta

Rupiah), dengan termin pembayaran:a. Pembayaran Pertama, Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu

Rupiah) telah dibayar pada tanggal 5 Oktober 2012;b. Pembayaran Kedua, Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu

Rupiah) telah dibayar pada tanggal 31 Juli 2013.- Incentive Fee, disebut “incentive” karena pihak kedua akan menerima tinggi rendahnya

Incentive Fee berdasarkan tinggi rendahnya GOP. Pihak kedua akan menerima Incentive Fee sebesar:a. 3,5% (tiga koma lima persen) dari GOP bila GOP 0%-30%b. 6% (enam persen) dari GOP bila GOP lebih dari 31%

Jangka Waktu : Masa berlaku Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-RGAM mulai dari setelah penandatanganan kontrak 22 September 2015 (tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas) dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari tanggal dan berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal Soft Opening pada tahun ke-5 (kelima) dengan periode kunci dalam Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-RGAM adalah 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila RGAM memutuskan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-RGAM selama periode kunci akan dikenakan Termination Fee.

Nama Perjanjian

: Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 001/MA/DHM/IMS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, oleh dan antara PT Indo Megah Sejahtera (“IMS”) selaku pemilik Hotel Dafam Lubuk Linggau Dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-IMS”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Indo Mega Sejahtera

Obyek Perjanjian: Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-IMS, yaitu Pengelolaan Hotel Dafam Lubuk Linggau

otel Ternat hhhgggfmilik IMS yang terletak di Jl. H.M. Soeharto, Lubuk Kupang, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan

Imbalan Jasa

: - Technical Assistant Fee sebesar Rp450,000.000,- (empat ratus lima puluh puluh juta Rupiah), dengan termin pembayaran:a. Pertama, pada saat penandatanganan MoU Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Rupiah)b. Kedua, pada saat perjanjian pengelolaan (MA) Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Rupiah)c. Ketiga, saat 1 minggu sebelum soft opening Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Rupiah)- Base Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Total Operating Revenue

(Pendapatan Operasional Total).- Incentive Fee, per bulan ditetapkan berikut:

a. 0% (nol persen) dari GOP kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen)b. 4% (empat persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan

kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen)c. 4,5% (empat koma lima persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 40% (empat puluh

persen)- Sales and Marketing Fee sebesar 1% (satu persen) per bulan, dihitung dari Total Operating

Revenue (Pendapatan Operasional Total).

Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-IMS berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penandatanganan, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama.

Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 02 Tanggal 24 Maret 2016, dibuat dihadapan Munyati Sullam, S.H., M.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Waskita Karya Realty (“WKR”) selaku pemilik Hotel Dafam Teraskita Jakarta Dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-WKR”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Waskita Karya Realty

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-WKR yaitu Pengelolaan Hotel Dafam Teraskita Jakarta otel Ternat hhhgggfmilik WKR yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan, Kavling 10A & 1, Jakarta Timur

136

Imbalan Jasa : - Technical Assistant Fee sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang sudah dibayarkan lunas seluruhnya oleh WKR kepada DHM berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 02/MOU/WKR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang telah ditanda tangani sebelumnya antara WKR dan DHM

- Base Fee dibayarkan setiap bulannya sebesar 2% (dua persen) di 2 (dua) tahun pertama dan 2,5% (dua koma lima) di tahun-tahun berikutnya dari Total Operating Revenue (pendapatan operasional total).

- Incentive Fee, disebut “incentive” karena DHM akan menerima tinggi rendahnya Incentive Fee berdasarkan tinggi rendahnya GOP. DHM akan menerima Incentive Fee sebesar:a) 0% (nol persen) dari GOP apabila GOP kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari

Total Revenue Hotelb) 5% (lima persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dan

kurang dari atau sama dengan 45% (empat puluh lima persen) dari Total Revenue Hotel

c) 7% (tujuh persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari Total Revenue Hotel

- Sales and Marketing Fee adalah 1% (satu persen) dari pendapatan kotor kamar per bulanJangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-WKR berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung pada

saat ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-WKR, dengan periode evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembukaan resmi hotel

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 02/MA/DHM/BIG/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, oleh dan antara PT Bintang Inti Gili (“BIG”) selaku pemilik Hotel Mola-Mola Resort dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BIG”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Bintang Inti Gili

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BIG yaitu Pengelolaan Mola-Mola Resort yang terletak di Dusun Gili air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara

Imbalan Jasa : - Technical Assistant Fee sebesar Rp250,000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan termin pembayaran:a. Pertama, saat penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BIG

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)b. Kedua, setelah peletakan batu pertama Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

- Base Fee, sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

- Incentive Fee, per bulan ditetapkan berikut: Biaya manajemen Insentif dihitung atas GOP yang dihasilkan setiap bulan. GOP merupakan

laba yang dihasilkan dari semua pendapatan kotor baik dari kamar, F&B, dan pendapatan lain-lain hotel, dikurangi biaya pengeluaran operasional hotel termasuk di dalamnya COGS (Cost of Good Sold), Operating Expense, salary & Wage, POMEC (Property Maintenance & Energy Cost), Biaya Manajemen Pokok (Base Management Fee) & Biaya Royalti dan pemesanan (Sales & Marketing Fee) dan biaya pengeluaran lain-lain. Besarnya biaya Manajemen insentif yang harus dibayarkan BIG kepada DHM adalah 4% (empat persen) per bulan dari GOP setelah dikurangi dengan kewajiban bank sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)

- Sales and Marketing Fee sebesar 1% (satu persen) per bulan, dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

Jangka Waktu : Masa berlaku Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-BIG mulai sejak ditandatangani oleh oleh DHM dan BIG, jangka waktu pengelolaan hotel ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak tangal pembukaan hotel secara resmi (Grand Opening) dan Periode kunci ditetapkan selama 5 (lima) tahun

Nama Perjanjian : Perjanjian Manajemen Hotel Antara CV Anugrah Damai Abadi Dengan PT Dafam Hotel Management tanggal 12 Mei 2014, oleh dan antara PT Anugrah Damai Abadi (“ADA”) selaku pemilik Hotel Dafam Rio Bandung dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola manajemen hotel (“Perjanjian Manajemen Hotel DHM-ADA”) No. 12/MA/DHM/ADA/V/2014

Para Pihak : 1. DHM2. CV. Anugrah Damai Abadi

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Manajemen Hotel DHM-ADA yaitu Pengelolaan Hotel Dafam Rio Bandung yang terletak di Jl. LL. R.E. Martadinata No. 160, Bandung, Jawa Barat

137

Imbalan Jasa : - Biaya Layanan jasa Teknis Pre-Opening (Technical Fee) sebesar Rp150.000.000,-, (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:1. Pembayaran Pertama Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada saat

Penandatanganan Memorandum of Understanding);2. Pembayaran Kedua Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) satu bulan setelah

penandatanganan Management Agreement);3. Pembayaran Ketiga Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) enam bulan setelah

penandatanganan Management Agreement).- Biaya Manajemen Pokok (Base Management Fee) sebesar 2% (dua persen) per bulan dari

Total Hotel Revenue.- Biaya Manajemen Insentif (Incentive Management Fee) dihitung dari GOP yang dihasilkan

setiap bulan dari penghasilan Properti. DHM akan menerima biaya Manajemen Insentif dengan rincian sebagai berikut:a. Jika GOP 0-42% = 2% (dua persen)b. Jika GOP 42-50% = 2,5% (dua koma lima persen)c. Jika GOP >50% = 3% (tiga persen)

- Biaya Royalti dan Pemasaran Dafam (Sales & Marketing Fee) sebesar 0% (nol persen) dari pendapatan Kotor (kamar) Bulanan.

Jangka Waktu : Masa berlaku Perjanjian Manajemen Hotel DHM-ADA mulai dari setelah penandatanganan kontrak pada tanggal 12 (dua belas) bulan Mei tahun 2014 (dua ribu empat belas) dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dimulai dari tanggal Opening dan berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal Opening dari tahun ke-5 (lima), dan dapat dievaluasi setelah 5 (lima) tahun.

Nama Perjanjian : Perjanjian Manajemen Hotel tanggal 1 September 2012, oleh dan antara PT Q-Hotel (“QH”) selaku pemilik Q-Hotel dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH”) No. 001/MA/DHM/QH/IX/2012

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Q-Hotel

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH yaitu Pengelolaan Q-Hotel yang terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Imbalan Jasa : - Technical Fee sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) nett - Management Fee dihitung sebagai berikut:

a. Base Fee, 4% (empat persen) dari Pendapatan Kotor per bulan, ditambahb. Incentive Fee, presentase dari GOP per bulan sebagai berikut:

• Incentive Fee 0% (nol persen) untuk GOP 0-20%• Incentive Fee 6% (enam persen) untuk GOP 21-35%• Incentive Fee 7% (tujuh persen) untuk GOP 35% ke atas.

- Sales and Marketing akan dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari Pendapatan Kotor per bulan.

Jangka Waktu : Jasa operator sesuai dengan Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH dimulai pada tanggal efektif dan, kecuali Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH diakhiri lebih awal sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH, berakhir pada tanggal kadaluarsa, dan Tanggal efektif adalah tanggal dimana DHM mulai menerima penugasan dari QH sesuai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Manajemen Hotel DHM-QH, yaitu 1 September 2012

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel Antara PT Grha Cahaya Cemerlang Abadi Dengan PT Dafam Hotel Management No. 001/MA/DHM/GCCA/IX/2015 tanggal 9 September 2015, oleh dan antara PT Grha Cahaya Cemerlang Abadi (“GCCA”) selaku pemilik Hotel Fortune Fest Dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GCCA”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Grha Cahaya Cemerlang Abadi

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GCCA yaitu Pengelolaan Hotel Fortune Fast yang terletak di Jl. Seturan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Imbalan Jasa : - Assesment Fee sebesar Rp75,000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GCCA.

- Base Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

- Incentive Fee, 5% (lima persen) per bulan dihitung dari GOP.- Sales and Marketing Fee 1% (satu persen) per bulan, dihitung dari Total Operating Revenue

(Pendapatan Operasional Total)Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GCCA berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal

ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GCCA, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama.

138

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel Antara PT Sinar Surya Fajar Cemerlang Wisata Dengan PT Dafam Hotel tanggal 9 Agustus 2012, oleh dan antara PT Sinar Surya Fajar Cemerlang Wisata (“SSFCW”) selaku pemilik Hotel Dafam Malioboro Dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-SSFCW”) No. 009/MA/DHM/SSFCW/VIII/2012

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Sinar Surya Fajar Cemerlang Wisata

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-SSFCW yaitu Pengelolaan Hotel Hotel Dafam Malioboro yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Imbalan Jasa : - Technical Fee sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) net- Management Fee dihitung sebagai berikut:

a. Base Fee, 2% (dua persen) dari Total Hotel Revenue per bulan, ditambah;b. Incentive Fee, presentase dari GOP per bulan sebagai berikut:

• Incentive Fee 0% (nol persen) untuk GOP 0-30%• Incentive Fee 5% (lima persen) untuk GOP 31% ke atas.

- Sales and Marketing akan dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari Total Hotel Revenue per bulan.

Jangka Waktu : Jasa Operator sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-SSFCW dimulai pada tanggal efektif dan, kecuali Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-SSFCW diakhiri lebih awal sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-SSFCW, berakhir pada tanggal kadaluarsa, dan Tanggal efektif adalah tanggal di mana ketika hotel tersebut mulai beroperasi.Tanggal kadaluarsa adalah tengah malam, waktu setempat, 10 (sepuluh) tahun dari tanggal efektif.

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 11/MA/DHM/OBR/XI/2016 tanggal 9 Desember 2016, oleh dan antara PT Ocean Beach Realty (“OBR”) selaku pemilik Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-OBR”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Ocean Beach Realty

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-OBR, yaitu Pengelolaan Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali beralamat Jl. Mertanadi No. 14, Seminyak, Bali, 80361

Imbalan Jasa : - Assessment Fee sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah}, dengan termin pembayaran :1. Pertama, satu minggu setelah penandatanganan MoU Rp100.000.000,-2. Bulan January 2107 Rp100.000.000,-3. Bulan April 2017 Bulan April 2017

- a. Base Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk tiga tahun pertama pengelolaan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

b. Base Fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan untuk lima tahun kedua pengelolaan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

c. Tahun berikutnya progresif sesuai kesepakatan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

d. Untuk perhitungan base fee 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiga tahun kedua dengan kondisi apabila target GOP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mencapai 40%.

- Incentive Fee, per bulan ditetapkan ditetapkan berikut: Biaya Manajemen lnsentif dihitung atas laba operasional kotor (GOP) yang dlhasilkan

setiap bulan. GOP merupakan laba yang dihasilkan dari semua pendapatan kotor, baik dari kamar, F&B, dan pendapatan lain-lain hotel, dlkurangi biaya pengeluaran operasional Hotel, termasuk di dalamnya COGS (Cost of Good Sold), Operating Expense, Salary & Wage, POMEC (Property Maintenance & Energy Cost), Biaya Manajemen Pokok (Base Management Fee) & Biaya Royalti dan Pemasaran (Sales & Marketing Fee) dan biaya pengeluaran lain-lain. Besarnya Biaya Manajemen lntensif yang harus dlbayarkan DHM kepada OBR adalah:a. 0% (nol persen) dari GOP apabila GOP kurang dari 40%;b. 8% (delapan persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 41%.

- Sales and Marketing Fee sebesar:2% (dua persen) per bulan dari Total Room Revenue.Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-OBR mulai berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dimulai pada

tanggal penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-OBR, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama. Periode kunci ditetapkan selama 5 (lima) tahun pertama

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Villa No. 11A/MA/DHM/RCP/XI/2016 tanggal 9 Desember 2016, oleh dan antara PT Reka Cipta Propertindo (“RCP”) selaku pemilik Villa Savvoya Seminyak Bali dengan DHM selaku Pihak yang ditunjuk untuk mengelola villa (“Perjanjian Pengelolaan Villa DHM-RCP”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Reka Cipta Propertindo

139

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Pengelolaan Villa DHM-RCP, yaitu Pengelolaan Villa Savvoya Seminyak Bali beralamat Jl. Cenderawasih No. 27X, Petitenget, Kerobokan, Bali

Imbalan Jasa : - a. Base Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk lima tahun pertama pengelolaan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

b. Base Fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan untuk lima tahun kedua pengelolaan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total). Tahun berikutnya progresif sesuai kesepakatan dihitung dari Total Operating Revenue (Pendapatan Operasional Total).

c. Untuk perhitungan base fee 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiga tahun kedua dengan kondisi apabila target GOP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mencapai = 40%.

- Incentive Fee, per bulan ditetapkan ditetapkan berikut: Biaya Manajemen lnsentif dihitung atas laba operasional kotor (GOP) yang dihasilkan

setiap bulan. GOP merupakan laba yang dihasilkan dari semua pendapatan kotor, baik dari kamar, F&B, dan pendapatan lain-lain Villa, dikurangi biaya pengeluaran operasional Villa, termasuk di dalamnya COGS (Cost of Good Sold), Operating Expense, Salary & Wage, POMEC (Property Maintenance & Energy Cost), Biaya Manajemen Pokok (Base Management Fee) & Biaya Royalti dan Pemasaran (Sales & Marketing Fee) dan biaya pengeluaran lain-lain. Besarnya Biaya Manajemen lntensif yang harus dibayarkan DHM kepada RCP adalah:a. 0% (nol persen) dari GOP apabila GOP kurang dari 40%;b. 8% (delapan persen) dari GOP apabila GOP lebih dari 41%.

- Sales and Marketing Fee sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Total Room RevenueJangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Villa DHM-RCP mulai berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dimulai pada

tanggal penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Villa DHM-RCP, dengan periode kunci selama 5 (lima) tahun pertama. Periode kunci ditetapkan selama 5 (lima) tahun pertama

Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan Hotel No. 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, oleh dan antara PT Griya Artha Langgeng Semesta (“GALS”) selaku pemilik hotel dan/atau inventor yang bermaksud untuk mendirikan/membangun hotel atas kerjasama dengan DHM selaku pihak yang memiliki keahlian dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan hotel (“Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GALS”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Griya Artha Langgeng Semesta

Obyek Perjanjian : Kerjasama dalam rangka perencanaan, pembangunan, pembukuan, dan pengelolaan Hotel yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 47, Jember, Jawa Timur dengan Peringkat Hotel Berbintang merujuk pada hasil survey dari Lembaga Independen terkait

Imbalan Jasa : - Technical Assistant Fee sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan termin pembayaran:• Pertama, pada saat pinjaman Bank Cair Rp150.000.000,-• Kedua, pada saat Gound Breaking Rp200.000.000,-• Ketiga, pada saat Topping Off Rp200.000.000,-• Keempat, pada saat Soft Opening/Grand Opening Rp200.000.000,-

- Base Fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dihitung dari Total Hotel Revenue (Pendapatan Hotel Total).

- Incentive Fee, per bulan ditetapkan berikut 6% (enam persen) flat apabila GOP ≥ 30% dari total pencapaian GOP

- Sales and Marketing Fee sebesar 1% (satu persen) per bulan, dihitung dari Room Revenue (Pendapatan Operasional Total)

Jangka Waktu : Perjanjian Pengelolaan Hotel DHM-GALS berlaku sejak ditandatangani oleh DHM dan GALS. Jangka waktu pengelolaan hotel ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak tanggal pembukaan hotel secara resmi (grand opening)

Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Manajemen Hotel No. 9 tanggal 16 September 2013 dibuat dihadapan Pandam Nurwulan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, oleh dan antara PT Ruhama Harni Putera (“RHP”) selaku pihak yang melakukan proses penyelesaian perijinan, desain, pengembangan, dan melengkapi peralatan sebuah hotel di Yogyakarta, yang menunjuk DHM untuk mengelola manajemen, keuangan, dan akuntansi, penjualan dan pemasaran serta pemeliharaan dan pengawasan hotel (“Perjanjian Manajemen Hotel DHM-RHP”)

Para Pihak : 1. DHM2. PT. Ruhama Harni Putera

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian adalah Pengelolaan HOTEL GRAND DAFAM ROHAN JOGJA, yang berlokasi di Yogyakarta

140

Imbalan Jasa : - Biaya-biaya Layanan jasa Teknis Pre-Opening (Technical Fee), sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus jura Rupiah) dan studi kelayakan, dengan rincian pembayaran :a) Pembayaran Pertama, pada saat Rp50.000.000,- penandatanganan Perjanjianb) Pembayaran Kedua, pada saat Rp50.000.000,- penyerahan buku laporan studi

kelayakanc) Pembayaran Ketiga, setelah Rp100.000.000,- mendapatkan pencairan kredit dari Bankd) Pembayaran Keempat, 3 (tiga) bulan Rp100.000.000,-setelah pembayaran ketigae) Pembayaran Kelima, 3 (tiga) bulan Rp100.000.000,-setelah pembayaran keempat

- Biaya-biaya Manajemen setelah Soft Openinga) Base Management Fee, Pendapatan Kotor sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari

total revenue Hotel.b) Incentive Management Fee, 4% dari GOP

- Sales & Marketing Fee, 1% dari pendapatan kotor (kamar) bulanan Jangka Waktu : Pra pihak sepakat bahwa Masa Berlaku Operasi dimana DHM mengoperasikan Hotel dan

memberikan layanan Jasa Manajemen adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Soft Opening dan berakhir pada tanggal yang sama denan tanggal Soft Opening dari tahun ke 10 (sepuluh) pengoperasian

PT DAFAM MAMBO INTERNATIONALNama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 15 Desember 2016, dibuat dihadapan Tuti Wardhany,

S.H., Notaris di Semarang juncto Syarat dan Ketentuan Umum No. 118/SKU/MAYBANK-SMG/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, oleh dan antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MAYBANK”) selaku Kreditur dan DMAM selaku Debitur (“Perjanjian Kredit MAYBANK-DMAM”)

Para Pihak : 1. DMAM2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Obyek Perjanjian : Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit MAYBANK-DMAM dan tersedianya dana pada MAYBANK, MAYBANK menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk:Pinjaman Berjangka (PB), sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);Pinjaman Rekening Koran (PRK), sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bunga dan Denda : DMAM menyetujui bahwa untuk Fasilitas Kredit yang ditarik, DMAM berkewajiban membayar bunga kepada MAYBANK dengan suku bunga:PB: sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun Subject To Review (STR);PRK: sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun Subject To Review (STR).Apabila DMAM lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DMAM kepada MAYBANK berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Kredit MAYBANK-DMAM, baik berupa jumlah pokok, bunga, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka DMAM wajib membayar denda sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus atas jumlah yang terhutang tersebut, terhitung sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya oleh DMAM kepada MAYBANK

Jangka Waktu : Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh MAYBANK kepada DMAM, yaitu:

PB: selama 108 (seratus delapan) bulan, dimulai sejak tanggal 15 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2025;PRK: selama 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak tanggal 15 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2017.

Nama Perjanjian : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9700001145-PK-005 tanggal 4 April 2017, oleh dan antara BCAF selaku Kreditur dan DMAM selaku DMAM (“PPK BCAF-DMAM 1”)

Para Pihak : 1. DMAM2. PT. BCA Finance

Obyek Perjanjian : BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada DMAM dengan jumlah Rp160.320.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh BCAF dari penjual agen penjualan/supplier/dealer.

Bunga dan Denda : - Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan PPK BCAF-DMAM 1, DMAM wajib membayar bunga sebesar suku bunga 3,60% (tiga koma enam puluh persen) flat p.a. atau setara dengan 7,19% (tujuh koma enam puluh persen) effective p.a.

- Apabila DMAM lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DMAM kepada BCAF, maka DMAM wajib membayar denda keterlambatan sebesar 4‰ (empat permil) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Jangka Waktu : Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BCAF kepada DMAM adalah terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan 4 Maret 2020.

141

Nama Perjanjian : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9700001145-PK-006 tanggal 23 Maret 2017, oleh dan antara BCAF selaku Kreditur dan DMAM selaku DMAM (“PPK BCAF-DMAM 2”)

Para Pihak : 1. DMAM2. PT. BCA Finance

Obyek Perjanjian

: BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada DMAM dengan jumlah Rp160.320.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh BCAF dari penjual agen penjualan/supplier/dealer.

Bunga dan Denda

: - Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan PPK BCAF-DMAM 2, DMAM wajib membayar bunga sebesar suku bunga 3,60% (tiga koma enam puluh persen) flat p.a. atau setara dengan 7,19% (tujuh koma enam puluh persen) effective p.a.

- Apabila DMAM lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DMAM kepada BCAF, maka DMAM wajib membayar denda keterlambatan sebesar 4‰ (empat permil) per hari dari jumlah angsuran tertunggak..

Jangka Waktu : Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BCAF kepada DMAM adalah terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Februari 2020.

PT HOTEL CILACAP INDAHNama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. CRO.SMG/0135/KI/2017 No. 51 tanggal 28 September 2017, dibuat

dihadapan Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang juncto Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 28 September 2017, oleh dan antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) selaku Kreditur dan HCI selaku Debitur (“Perjanjian Kredit Mandiri-HCI”)

Para Pihak : 1. HCI2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Obyek Perjanjian : Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada HCI adalah Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Bunga dan Denda : HCI wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) dan suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri;HCI wajib membayar denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku sebagaimana diatur pada Perjanjian Kredit Mandiri-HCI.

Jangka Waktu : Jangka waktu fasilitas pinjaman ditetapkan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2025.

Nama Perjanjian : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9790009830-PK-001 tanggal 10 November 2017 oleh dan antara BCAF selaku Kreditor dengan HCI selaku Debitor (“Perjanjian Pembiayaan BCAF-HCI”)

Para Pihak : 1. HCI2. PT. BCA Finance

Obyek Perjanjian : BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada HCI dengan jumlah Rp375.651.830,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah), dengan tujuan untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh BCAF dari penjual agen penjualan/supplier/dealer.

Bunga dan Denda : - Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF-HCI, HCI wajib membayar bunga sebesar suku bunga 3,5% (tiga koma lima persen) flat p.a. atau setara dengan 6,99% (enam koma sembilan puluh sembilan persen) effective p.a.;

- Apabila HCI lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh HCI kepada BCAF, maka HCI wajib membayar denda keterlambatan sebesar 4‰ (empat permil) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Jangka Waktu : Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BCAF kepada HCI adalah terhitung sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/HCI-RES/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara HCI selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan Relique Executive Spa (“RES”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa HCI-RES”)

Para Pihak : 1. HCI2. Relique Executive Spa

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa HCI-RES adalah sewa menyewa ruangan-ruangan yang berada di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di area Hotel HCI.

142

Harga Sewa : - Besarnya uang sewa adalah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN.

- Uang sewa tersebut belum termasuk biaya listrik, biaya pemakaian air bersih, dan biaya pemakaian telepon.

- RES berkewajiban membayar biaya-biaya utilitas atau biaya jasa lainnya yang tidak disediakan oleh HCI selama masa sewa.

Pembayaran denan cheque atau Bilyet Giro baru dianggap sebagai pembayaran pada tanggal cheque tersebut diuangkan atau pada tanggal Bilyet Giro tersebut dipindahbukukan rekening.

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa HCI-RES diadakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan HCI dan RES.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/HCI-ECC/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara HCI selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan Executive Karaoke (“ECC”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa HCI-ECC”)

Para Pihak : 1. HCI2. Executive Karaoke

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa HCI-ECC adalah sewa menyewa ruangan-ruangan yang berada di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di area Hotel HCI.

Harga Sewa : - Besarnya uang sewa adalah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN.


- ECC berkewajiban membayar biaya-biaya utilitas atau biaya jasa lainnya yang tidak disediakan oleh HCI selama masa sewa.


Jangka Waktu : Perjanjian Sewa HCI-ECC diadakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan HCI dan ECC.

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONALNama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 52/JPM/PK-KI/2016 tanggal 8 Desember 2016, oleh dan antara BNI

selaku Kreditur dan DMAT selaku Debitur (“Perjanjian Kredit BNI-DMAT”)Para Pihak : 1. DMAT

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkObyek Perjanjian : BNI memberikan fasilitas kredit kepada DMAT berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk

refinancing Hotel Dafam Pekalongan, dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada DMAT adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

Bunga dan Denda : - DMAT wajib membayar kepada BNI bunga efektif sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet;

- Apabila DMAT mempunyai tunggakan, maka DMAT dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku.

Jangka Waktu : Kredit diberikan selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2026, tanpa grace period.

PT CLANIXX JAYA SENTOSA

Nama Perjanjian: Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Tuti Wardhany,

S.H., Notaris di Semarang juncto Syarat-Syarat Umum, oleh dan antara PT. Bank UOB Indonesia (“UOB”) selaku Kreditur dan CJS selaku Debitur (“Perjanjian Kredit UOB-CJS”)

Para Pihak : 1. CJS2. PT. Bank UOB Indonesia

Obyek Perjanjian

: Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit UOB-CJS dan tersedianya dana pada Kreditur, Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk :Fasilitas Kredit Investasi Aktiva Tetap (“Fasilitas KIAT”) dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp48.905.083.100,00 (empatpuluh delapan milyar sembilanratus lima juta delapanpuluh tiga ribu seratus Rupiah) dengan ketentuan jumlah keseluruhan (Limit) Fasilitas Kredit maksimum sebesar Rp48.905.083.100,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima juta delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, selama berlakunya jangka waktu Fasilitas Kredit, Para Pihak dapat menambah atau mengubah jenis Fasilitas Kredit, Limit Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh UOB kepada CJS.

143

Bunga dan Denda

: Fasilitas KIAT sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun;Apabila terjadi perubahan tarif suku bunga, maka perubahan ini dengan sendirinya berlaku pula bagi Perjanjian Kredit UOB-CJS.Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban pokok dan/atau bunga yang terlambat dibayar.

Jangka Waktu : Fasilitas KIAT dimulai sejak tanggal 12 November 2014 hingga tanggal 18 Maret 2024.

PT BUANA KARYA SUGIARTHANama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 51/JPM/PK-KI/2016 tanggal 8 Desember 2016, oleh dan antara BNI

selaku Kreditur dan BKS selaku Debitur (“Perjanjian Kredit BNI-BKS”)Para Pihak : 1. BKS

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkObyek Perjanjian : BNI memberikan fasilitas kredit kepada BKS berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk

refinancing Hotel Marlin Pekalongan, dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada BKS adalah sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah).

Bunga dan Denda : - BKS wajib membayar kepada BNI bunga efektif sebesar 12,25% (dua belas koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet;

- Apabila BKS mempunyai tunggakan, maka BKS dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku.

Jangka Waktu : Kredit diberikan selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2026, tanpa grace period.

Nama Perjanjian

: Akta Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) No. 10 tanggal 08 Desember 2016, dibuat dihadapan Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh BKS selaku Penjamin (“Jaminan Perusahaan BKS”), yang memberikan jaminan perusahaan atas Perjanjian Kredit No. 52/JPM/PK-KI/2016 tanggal 08 Desember 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur (“BNI”) dengan PT. Dafam Mataram International selaku Debitur (“DMAT”)

Para Pihak: 1. BKS

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk3. DMAT

Obyek Perjanjian

: BKS mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg) dari DMAT kepada BNI meliputi segenap equity dan asetnya serta harta benda/inventaris berupa apapun juga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang telah ada sekarang maupun mungkin ada dikemudian hari, yang nyata dan yang tidak nyata diketahui oleh BNI, untuk bertanggung jawab sepenuhnya membayar seluruh hutang/pinjaman yang oleh sebab apapun juga harus dibayarkan oleh DMAT kepada BNI, termasuk bunga uang, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh BNI kepada DMAT sebagai hutang BKS sendiri, yaitu pada waktu peringatan pertama dari BNI, tanpa diperlukan pembuktian berupa apapun bilamana DMAT telah lalai memenuhi kewajibannya.

Larangan-Larangan

: - BKS dilarang mengalihkan pemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya selama DMAT masih terikat perjanjian pinjaman dengan BNI.

- BKS tidak akan mengadakan perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham atau mengubah sesuatu apapun sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI.

Nama Perjanjian

: Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/BKS-ECP/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara BKS/Hotel Marlin selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan Executive Karaoke (“ECP”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa BKS-ECP”)

Para Pihak : 1. BKS2. Executive Karaoke

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa BKS-ECP adalah sewa menyewa ruangan-ruangan yang berada di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di area Hotel Marlin.

Harga Sewa

: - Besarnya uang sewa adalah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN.


- ECP berkewajiban membayar biaya-biaya utilitas atau biaya jasa lainnya yang tidak disediakan oleh BKS selama masa sewa.

Pembayaran denan cheque atau Bilyet Giro baru dianggap sebagai pembayaran pada tanggal cheque tersebut diuangkan atau pada tanggal Bilyet Giro tersebut dipindahbukukan rekening

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa BKS-ECP diadakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung

dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan BKS dan ECP.

144

Nama Perjanjian

: Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/BKS-RES/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara BKS/Hotel Marlin selaku pemilik ruangan yang akan disewakan dengan Relique Executive Spa (“RES”) selaku Penyewa (“Perjanjian Sewa BKS-RES”)

Para Pihak : 1. BKS2. Relique Executive Spa

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian Sewa BKS-RES adalah sewa menyewa ruangan-ruangan yang berada di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di area Hotel Marlin.

Harga Sewa

: - Besarnya uang sewa adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN.


- RES berkewajiban membayar biaya-biaya utilitas atau biaya jasa lainnya yang tidak disediakan oleh BKS selama masa sewa.


Jangka Waktu : Perjanjian Sewa BKS-RES diadakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung

dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan BKS dan RES.

13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PERSEROAN

Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak

Bidang-Bidang Tanah

No NomorSertifikatHakGunaBangunan

Luas Tanah Lokasi Keterangan

1SHGB No. 1136/Tawangrejosari, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 5865/1991 tanggal 27 Juli 1991

645 m2

Kelurahan Tawangrejosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 21 Nopember 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Ferdinandus Soleh Dahlan, dengan persetujuan istrinya, Ingtri Iman Juwita, selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli

2SHGB No. 1137/Tawangrejosari,Surat Ukur/Gambar Situasi No. 5866/1991 tanggal 27 Juli 1991

1.296 m2

Kelurahan Tawangrejosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 21 Nopember 2011, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Ferdinandus Soleh Dahlan, dengan persetujuan istrinya, Ingtri Iman Juwita, selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli

3 SHGB No. 00260/Kelurahan Kasepuhan 120 m2

Blok Gabus, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Identifikasi Bidang: 11.32.11.17.02465, Surat Ukur No. 02131/Kasepuhan/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang akan berakhir pada tanggal 01 Juli 2043






Surat Ukur No. 02133/Kasepuhan/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang akan berakhir pada tanggal 01 Juli 2043










145


































Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Identifikasi Bidang: 11.05.01.04.03708, Surat Ukur No. 00034/Panjangwetan/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2036


Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.


21 SHGB No. 01287/Kelurahan Panjang Wetan 183 m2

Jalan Jatayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.








146





Nomor Identifikasi Bidang: 11.05.01.04.03787, Surat Ukur No. 00059/Panjangwetan/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2036



Nomor Identifikasi Bidang: 11.05.01.04.03788, Surat Ukur No. 00060/Panjangwetan/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2036

Satuan Rumah SusunNomorSertifikat Luas Lokasi Keterangan

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 42/Kelurahan Pekunden

1.010 m2Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Kota Semarang

Nomor Identifikasi Bidang: 11.01.08.1300590, Gambar Denah No. 00030/Pekunden/2012 tanggal 20 Desember 2012

Berdiri di atas hak atas tanah bersama berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2007/Kelurahan Pekunden, Surat Ukur No. 00095/Pekunden/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2041.

Aset Tetap Berupa Benda Bergerak

Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1. M-02457347 H 9494 DF Toyota Avanza 1.3 G M/T F653RM-GMMFJ MHKM5EA3JFJ006674 1NRF0243852. J-06964976 H 9076 EF Toyota New Avanza 1.3G M/T F651RM-GMMFJ MHKM1BA3JDK140305 MB099823. L-13416358 H 111 DF Lexus NX A/T Tahun 2015 JTJYARBZ2F2016307 8ARW090657

Kendaraan Roda 2 (Dua) No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

M-00043233 H 3106 SH Honda NF11T11C01 M/T Tahun 2015 MH1JBK119FK194021 JBK1E1193277

PT DAFAM MAJU BERSAMA


Bidang-Bidang Tanah



1 SHGB No. 01750/Kelurahan Kedungmundu

2.189 m2

Superindo Kavling A.01, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Identifikasi Bidang: 11.01.05.09.03395, Surat Ukur No. 00247/Kedungmundu/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang akan berakhir pada tanggal 03 Februari 2044

2 SHGB No. 01751/Kelurahan Kedungmundu 53 m2

Ruko Kavling A.02, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah








147



















Ruko Kavling B.11, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Ruko Kavling B.12, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Hestia Kavling C.01, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

















148

























Apollo Kavling D.01, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah











29 SHBG No. 01789/Kelurahan Kedungmundu 105 m2






149










































150










































151







Apollo Kavling E.05, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah





























68 SHGB No. 01841/Kelurahan Kedungmundu 105 m






152








































Apollo Kavling E.01A, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah


153




Apollo Kavling F.02, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Athena Kavling F.09, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



































154

























Athena Kavling G.03, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Athena Kavling G.25, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah



Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 L-02397034 H 9243 MF Toyota Innova G A/T Diesel KUN40RGKPDHD Tahun 2014 MHFXR42G6E0027365 2KDU5370462 L-00682060 H 9271 LF Toyota New Avanza 1.3G A/T Tahun 2014 MHKM1BB3JEK020955 MD30103

Aset Tetap Berupa Mesin

No Bukti Kepemilikan Merek/Jenis/Tahun No. Serial Keterangan

1Surat Pernyataan CV Triana

Bintang No. 0209/SK/TAB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016

Deutz-Stamford BF6M1013FC 10863107

- Kapasitas: 200 KVA- Voltase - Frekuensi: 220/380 volt – 50 hertz- Putaran: 1.500 rpm- Pendingin: Water Cooled

155

PT DAFAM HOTEL MANAGEMENT


Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 L-04704708 H 9292 DF Toyota Innova G. AT DSL MHFXR42G4E0029230 2KDU6008242 M-13862962 H 8560 FP Nissan X-Trail 2.5 A/T MHBF3CF1CGJ010007 QR25608648L

Aset Tetap Berupa Hak Kekayaan Intelektual

No Jenis HKI HKI Nomor & Tanggal Permohonan/ Pengumuman/ Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan Tanggal Kadaluarsa Deskripsi Kelas

1. Merek Jasa DAFAM HOTEL - Permohonan No. J002014042552 tanggal 18 September 2014

- Pengumuman No. BRMA4116 tanggal 2 November 2016

- Pendaftaran No. 562138 tanggal 6 Februari 2017

18 September 2014 18 September 2024 (43) Hotel; Motel; Biro Akomodasi

2. Merek Jasa DAFAMEXPRESS - Permohonan No. J002013044212 tanggal 18 September 2013

- Pengumuman No. BRMA4815 tanggal 5 Agustus 2015

- Pendaftaran No. 508138 tanggal 10 November 2015


2. Merek Jasa GRAND DAFAM - Permohonan No. J002013044203 tanggal 18 September 2013

- Pengumuman No. BRMA4615 tanggal 29 Juli 2015



3. Merek Jasa DAFAM ROYALE - Permohonan No. J002013044201 tanggal 18 September 2013




4. Merek Jasa HOTEL DAFAM - Permohonan No. J002013044205 tanggal 18 September 2013




6. Merek Jasa DAFAM HOTEL MANAGEMENT

- Permohonan No. J002012008050 tanggal 22 Februari 2012

- Pengumuman No. BRMA4414 tanggal 25 Juni 2014

- Pendaftaran No. 428353 tanggal 10 Oktober 2014

22 Februari 2012 22 Februari 2022 (43) Hotel; Motel; Biro Akomodasi

PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL


Bidang-Bidang TanahNomorSertifikatHakGuna

BangunanLuas Tanah Keterangan

SHGB No. 296/Kelurahan Sekayu 1.997 m2 Nomor Identifikasi Bidang: 11.0108.07.00354, Surat Ukur No. 1/Sekayu/2005 tanggal 17 Februari 2005 dengan luas 1.997m2, yang akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2025

156


Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 N-02015813 H 9446 GP Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T MPNP/ Minibus Tahun 2017 MHKM5EA4JHK018684 1NRF2668762 N-02015814 H 9447 GP Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T MPNP/ Minibus Tahun 2017 MHKM5EA4JHK018217 1NRF2557523 K-12994068 H 8635 LF Toyota Avanza 1. 3E M/T (F651RM-GMDFJ) Tahun 2014 MHKM1BA2JEK048033 MD24817

PT HOTEL CILACAP INDAH


Bidang-Bidang TanahNomorSertifikatHak

Milik Luas Tanah Lokasi Keterangan

SHM No. 3022/Sidakaya 6.310 m2 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00001/2011 tanggal 11 Januari 2011 PIJB 18 Des2017

No 42/LEG/XII/2017


Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 L-13374172 R 8452 CK Toyota New Avanza 1.3 G Tahun 2014 MHKM1BA2JEK061535 K3MF205282 L-13374171 R 8453 CK Toyota New Avanza 1.3 G Tahun 2014 MHKM1BA2JEJ005503 K3MF212323 R 9150 JK Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Tahun 2017 MHFJB8EM7H1021219 2GD4320407



Bidang-Bidang TanahNo NomorSertifikatHakGunaBangunan Luas Tanah Lokasi Keterangan

1 SHGB No. 251/Desa Kota Tinggi 232 m2Desa Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau

Surat Ukur No. 93/1982 tertanggal 09 Januari 1982, yang akan berakhir pada tanggal 05 Juni 2044

2 SHGB No. 252/Desa Kota Tinggi 422 m2Desa Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau

Nomor Identifikasi Bidang: 05.01.02.06.00180, Surat Ukur No. 07/Kota Tinggi/2003 tertanggal 05 November 2003 yang akan berakhir pada tanggal 03 Juni 2044


Nomor Identifikasi Bidang: 05.01.02.06.00119, Surat Ukur No. 78/Kt.Tinggi/2002 tertanggal 28 November 2002 yang akan berakhir pada tanggal 03 Juni 2044


Surat ukur No. 151/1980 tertanggal 7 Mei 1980 yang akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2044


Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 L-02542004D BM 1577 NQ Toyota Minibus Tahun 2014 MHKM1BA3JEJ090205 ME584122 L-02542005D BM 1578 NQ Toyota Minibus Tahun 2014 MHKM1BA3JEJ047854 MD03850

157

PT BUANA KARYA SUGIARTHA



1 SHGB No. 08 Desa/Kelurahan Mayangan 3.318 m2

Desa/Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah

Nomor Identifikasi Bidang: 11.31.16.14.00126, Surat Ukur No. 126/MYG/2002, tertanggal 29 Agustus 2002, yang akan berakhir pada 22 Agustus 2020

2 SHGB No. 09 Desa/Kelurahan Mayangan 108 m2


Nomor Identifikasi Bidang 11.31.16.14.00127, Surat Ukur No. 127/MYG/2002, tertanggal 29 Agustus 2002, yang akan berakhir pada 22 Agustus 2020








Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

H05837972 I G-9221-GB Daihatsu Minibus Xenia Tahun 2017 MHKV1AA2J7KO21558 DN 62213

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONAL



1 SHGB No. 00916/Kelurahan Medono 1.163 m2Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Identifikasi Bidang: 11.05.04.08.03176, Surat Ukur No. 62/Medono/2014 tanggal 03 September 2014 dengan luas 1.163 m2, yang akan berakhir pada tanggal 15 September 2044

2 SHGB No. 00837/Kelurahan Podosugih 1.405 m2Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Identifikasi Bidang: 11.05.04.07.02417, Surat Ukur No. 35/Podosugih tanggal 03 September 2014 dengan luas 1.405 m2, yang akan berakhir pada tanggal 15 September 2044


Kendaraan Roda 4 (Empat) atau LebihNo No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1 06536570-I G 9486 HA Daihatsu F651RV-GMDFJ (4X2) M/T Tahun 2011 MHKV1BA2JBK003638 DJ984452 K-02849799 G 9027 KA Daihatsu Luxio 1.5X M/T Tahun 2013 MHKW3CA3JDK009000 DDV2054

158

14. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat asuransi atas aset dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut:

PERSEROAN

No. Perusahaan AsuransiJenis Asuransi/

No. PolisObjek Pertanggungan Nilai

Pertanggungan Masa Berlaku

1 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Semua

Risiko Harta Benda22.030.2017.00003

Ruko Jatayu Residence Blok A-03, Jl. W.R. Supratman, Kota Pekalongan. Rp560.000.000,-

9 Maret 2017 s/d 9 Maret 2018 (dalam proses perpanjangan)

3 PT Asuransi Raksa Pratikara

Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia01-M-00001-001-11-

2008

Lexus NX Jeep A/T Tahun 2015Nomor Polisi: -Nomor Rangka: JTJYARBZ2F2016307Nomor Mesin: 8ARW09657

Rp1.005.000.000,-Jaminan Tambahan:- Risiko Sendiri

Rp300.000,-

29 Juli 2016 s/d 29 Juli 2018

4 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Kebakaran01.030.2017.00059

Bangunan (termasuk fixtures dan fittings) rumah toko/toko di Jalan Lor Supratman No. 5 RT 5/RW 2, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan – 51141

Rp420.000.000,-6 September 2017

s/d 6 September 2018

5 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Kebakaran01.030.2017.00060

- Bangunan rumah toko (ruko) Blok C-01 dan Blok C-08 di Jalan Slamet Riyadi RT 7/RW 3, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang – 51216; dan

- Rumah Blok A-03, Blok A-05, Blok A-06, Blok A-07, Blok A-09, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-16, Blok A-17, Blok A-18, Blok A-19, Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24 dan Blok A-25 di Jalan Slamet Riyadi RT 7/RW 3, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang – 51216.

Rp3.780.000.000,- 6 September 2017 s/d

6 September 2018

PT DAFAM MAJU BERSAMANO Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/

No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

1 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Kendaraan

Bermotor02.030.2017.00064

Toyota Innova G Bensin A/T Tahun 2014Nomor Polisi : H 9243 MFNo. Rangka : MHFXR42G6E0027365No. Mesin : 2KDU537046

Rp210.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,-- Kecelakaan Diri Penumpang untuk 4 orang Rp10.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000,-

18 Juni 2017 s/d 18 Juni 2018

2 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Kendaraan

Bermotor02.030.2017.00030

Toyota New Avanza 1.3G A/T Tahun 2014Nomor Polisi: H 9271 LFNomor Rangka: MHKM1BB3JEK020955Nomor Mesin: MD30103

Rp137.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,-

- Kecelakaan Diri Untuk 4 Orang P e n u m p a n g : Rp10.000.000,

- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000,-

21 Maret 2017 s/d 21 Maret 2018 (dalam proses perpanjangan)


Risiko Harta Benda22.030.2017.00027

Supermarket Superindo di Jalan Kedungmundu Raya No. 7, Tembalang, Kota Semarang – 50248, yang terdiri dari:- Bangunan;- Isi bangunan;- Genset 200KVA; dan- AC Split Duct (6 Unit)

Rp3.568.500.000,-23 September 2017

s/d 23 September 2018

159

NO Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

4 PT Asuransi Sinar Mas Asuransi Kebakaran 01.030.2017.00061

Bangunan di Jalan Kedung Mundu Raya No. 7, Sambiroto, Semarang – 50273, yang terdiri dari: - Bangunan rumah toko (ruko) Blok

A-02, Blok A-03, Blok A-05, Blok A-06, Blok A-07, Blok A-08, Blok A-09, Blok A-10, Blok B-11 dan Blok B-12; dan

- Rumah Blok C-01, Blok C-09, Blok D-03, Blok D-21, Blok D-26, Blok D-30, Blok E-01, Blok E-03, Blok E-11, Blok E-15, Blok E-23, Blok E-25, Blok F-01, Blok D-16, Blok D-20, Blok E-31, Blok E-12, Blok E-36, Blok F-07, Blok F-09, Blok F-25, Blok F-31, Blok F-32, Blok G-03 dan Blok G-25.

Rp4.953.000.000,-6 September 2017

s/d6 September 2018


No Perusahaan AsuransiJenis Asuransi/

No. PolisObjek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

1 PT Pan Pacific Insurance

Asuransi Kendaraan Bermotor

04022314080009-000125

Merek : Toyota Kijang Innova G Diesel M/T Tahun 2014No. Mesin : 2KDU600824No. Rangka : MHFXR42G4E0029230Warna : PutihNo. Polisi : H 9292 DF

30 September 2014-30 September 2015 : Rp290.000.000,-30 September 2015-30 September 2016 : Rp290.000.000,-30 September 2016-30 September 2017 : Rp290.000.000,-30 September 2017-30 September 2018 : Rp290.000.000,-

30 September 2014 s/d

30 September 2018

2 PT Asuransi Central AsiaAsuransi Kendaraan

Bermotor 21-25-16-002972

Merek : Nissan All New X-Trail 2.5 High CVTNo. Mesin : QR25608648LNo. Rangka : MHBF3CF1CGJ010007Warna : PutihNo. Polisi : H 8560 FP

Tahun ke 1 : Rp423.250.000,-Tahun ke 2 : Rp423.250.000,-Tahun ke 3 : Rp423.250.000,-Tahun ke 4 : Rp423.250.000,-Tahun ke 5 : Rp423.250.000,-

28 November 2016 s/d

28 November 2021

PT DAFAM MAMBO INTERNATIONALNo Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/


1 PT Asuransi Sinar Mas


(Gabungan)02.003.2017.00498

Toyota New Grand Avanza Veloz 1.3 M/T Tahun 2017Nomor Polisi: H 9447 GPNomor Rangka: MHKM5EA4JHK018217Nomor Mesin: 1NRF255752

Tahun 1: Rp200.400.00,-Tahun 2: Rp200.400.00,-Tahun 3: Rp200.400.00,-Klausul Leasing:

23 Maret 2017 s/d 23 Maret 2020

Dicatat dan disetujui bahwa harta benda yangdipertanggungkan di bawah Polis ini telah dijadikan agunan pada PT BCA Finance, dan berhubungan dengan hal itu telah disepakati antara DMAM dengan PT Asuransi Sinar Mas, bahwa dalam hal terjadi kerugian jika ada yang dapat dibayar di bawah Polis ini, maka akan dibayarkan kepada PT Asuransi Sinar Mas sampai jumlah yang menjadi haknya. Klausul leasing tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari

160

No Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

yang bersangkutan bahwa PT Asuransi Sinar Mas tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan.



(Gabungan)02.003.2017.000704

Toyota Grand New Avanza Veloz 1.3 M/T Tahun 2017Nomor Polisi: H 9446 GPNomor Rangka: MHKM5EA4JHK018684Nomor Mesin: 1NRF266876

Tahun 1: Rp200.400.00,-Tahun 2: Rp200.400.00,-Tahun 3: Rp200.400.00,-

04 Maret 2017 s/d

04 Maret 2020

3 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Kerusakan

Mesin10.003.2018.0001

Mesin Rp699.600.000,-17 Desember 2017

s/d 17 Desember 2018

4 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Tanggung

Jawab Publik24.003.2018.00001

Pertanggung jawaban Publik DMAM Rp5.000.000.000,-17 Desember 2017

s/d 17 Desember 2018

PT HOTEL CILACAP INDAHNo Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/


1 PT Asuransi Asoka MasAsuransi Semua

Resiko Harta Benda1039010917006886

- Contents & machinery- Building

yang terletak di Jl. Dr. Wahidin 5-15 Cilacap, Jawa tengah 53211

Contents & machinery: Rp19.275.784.000,-Building : Rp59.182.780.000,-

15 September 2017 s/d

15 September 2018



02.030.2017.00163

Merek : Toyota New Avanza 1.3 M/T Tahun 2014No. Mesin : K3MF20528No. Rangka : MHKM1BA2JEK061535Warna : PutihNo. Polisi : R 8452 CK

Jaminan StandarTahun 1 : Gabungan Rp125.000.000,-Jaminan Perluasan- TJH

Rp10.000.000,-- Huru-Hara dan

Kerusuhan Rp125.000.000,-

- PA Penumpang Rp10.000.000,-

- PA Pengemudi Rp10.000.000,-

- Gempa Bumi, Tsunami, dan Rp125.000.000,-

atau Letusan Gunung Merapi

- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Rp125.000.000,-

Banjir (Water Damage Only), dan atau Tanah Longsor Terrorism dan Sabotage Rp125.000.000,-

12 Desember 2017 s/d

12 Desember 2018

3 Asuransi Cakrawala Proteksi

Asuransi Kendaran Bermotor

M01-06-11-2017-00002806

Merek : Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel Tahun 2017No Mesin : 2GD4320407No Rangka : MHFJB8EM7H1021219Warna : PutihNo Polisi : R 9150 JK

1. Gabungan : Rp335.900.000,-

2. Gabungan : Rp335.900.000,-

3. Gabungan : Rp335.900.000,-

10 November 2017s/d

10 November 2020

161

No Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku



02.030.2017.00164

Merek : Toyota New Avanza 1.3 M/T Tahun 2014No. Mesin : K3MF21232No. Rangka : MHKM1BA2JEJ005503Warna : PutihNo. Polisi : R 8453 CK

Jaminan StandarTahun 1 : Gabungan Rp125.000.000,-

Jaminan Perluasan- TJH

Rp10.000.000,-- Huru-Hara dan

Kerusuhan Rp125.000.000,-

- PA Penumpang Rp 10.000.000,-

- PA Pengemudi Rp10.000.000,-

- Gempa Bumi, Tsunami, dan Rp125.000.000,-

atau Letusan Gunung Merapi

- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Rp125.000.000,-

Banjir (Water Damage Only),

dan atau Tanah Longsor

Terrorism dan S a b o t a g e Rp125.000.000,-


12 Desember 2018

PT CLANIXX JAYA SENTOSANo Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/




02.030.2017.00156

Merek : Toyota New Avanza 1.3 G M/TNo. Mesin : ME58412No. Rangka : MHKM1BA3JEJ090205Warna : PutihNo. Polisi : BM1577NQ

Rp130.000.000,-4 Desember 2017

s/d 4 Desember 2018



02.030.2017.00161

Merek : Toyota New Avanza 1.3 M/T No. Mesin : MD03850No. Rangka : MHKM1BA3JEJ047854Warna : PutihNo. Polisi : BM1578NQ

Rp130.000.000,-4 Desember 2017

s/d 4 Desember 2018

3 PT Asuransi Kresna MitraAsuransi Public

Liability0105091700013

CJS dan/atau perusahaan asosiasi dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi yang diperoleh selama periode asuransi untuk hak dan kepentingan masing-masing.

Rp5.000.000.000,-12 November 2017

s/d 12 November 2018

4 PT Asuransi Kresna Mitra Asuransi Kerusakan

Mesin 0105081700025

Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung, yang terletak di Jl. Sultan Syarif Qasim No. 150, Pekanbaru-Riau.

Rp16.077.920.000,-12 November 2017

s/d 12 November 2018

5 PT Asuransi Kresna MitraAsuransi Semua

Risiko Harta Benda 0105011700309

Kerusakan Property

- Bangunan: Rp53.336.000.000,-

- Mesin: 16.077.920.000,-

- Konten: Rp10.566.107.350,-

Total: Rp79.980.027.350,-


12 November 2018

6 PT Asuransi Kresna Mitra

Asuransi Gempa, Gunung Meletus,

Tsunami 0105011700310

Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung, yang terletak di Jl. Sultan Syarif Qasim No. 150 Pekanbaru-Riau

- Bangunan: Rp53.336.000.000,-

- Mesin: Rp16.077.920.000,-

- Konten:Rp10.566.107.350,-

Total: Rp79.980.027.350


12 November 2018

162

PT BUANA KARYA SUGIARTHANo Perusahaan

AsuransiJenis Asuransi/




02.030.2018.00001

Merek : Daihatsu Xenia F600RV MinibusNo. Mesin : DN62213No. Rangka : MHKV1AA2J7K021558Warna : Silver MetalikNo. Polisi : G 9221 GB

Rp60.000.000,-


29 Desember 2018

2 PT Asuransi Asoka Mas

Asuransi Kerusakan Mesin

1051090317000057

Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung, yang terletak di Jl. Wiradesa No. 25, Pekalongan

Rp5.000.000.000,-

1 April 2017 s/d

1 April 2018 (dalam proses perpanjangan)


Asuransi Polis Semua Risiko Harta

Benda 1051010917002157

Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung, yang terletak di Jl. Wiradesa No. 25, Pekalongan

Bagian I- Lain-lain:

Rp831.050.000,-- Konten:

Rp2.034.825.261,-- Bangunan:

Rp8.176.926.000,-

Bagian II- Gangguan Usaha:

Rp250.000.000,-Total: Rp21.292.801.261,-


12 November 2018


Asuransi Pertanggungjawaban

Publik 1051100117000054

Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung, yang terletak di Jl. Wiradesa No. 25, Pekalongan.

Rp5.000.000.000,-

1 April 2017 s/d

1 April 2018(dalam proses perpanjangan)

5 PT Mandiri Inhealth

Asuransi Kesehatan 0174M20170500001

Karyawan yang dapat diikutsertakan:1. Karyawan

Karyawan yang diasuransikan dapat merupakan karyawan tetap, karyawan kontrak dan aktif bekerja pada Perseroan

2. Batas usiaTidak seorangpun dapat dijamin oleh Polis ini bila ia belum mencapai minimal usia 15 hari. Untuk orang yang telah diasuransikan akan dijamin terus menerus sampai dengan akhir tahun Polis dimana Peserta/pemegang polis mencapai usia 55 tahun. Ketentuan batas usia ini berlaku, kecuali ditentukan lain dalam ikhtisar pertanggungan/skedul

3. Jumlah peserta- Jumlah perserta minimal 25

(dua puluh lima) karyawan dan atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pekerja dari Pemegang Polis untuk non-contributory dengan memperhatikan aturan perusahaan pemegang polis.

Apabila jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, dikenakan pre-existing medical condition. Penambahan peserta baru untuk grup lebih dari 100 (seratus) orang pada saat renewal tahun ke 2 (dua) atau lebih, tidak dikenakan pre-existing medical condition.

Jenis Pelayanan

Gold Kelas VIP

Silver Kelas II

1 Mei 2017 s/d

30 April 2018(dalam proses perpanjangan)

Persalinan Normal 7.000.000 3.000.000

Persalinan dengan Penyulit

8.000.000 4.000.000

Persalinan dengan Sectio

Caesaria13.000.000 7.000.000

Kacamata 250.000 250.000Prosthesa Gigi 500.000 500.000Prosthesa Alat

Gerak 1.000.000 1.000.000

Prosthesa Alat Bantu Dengar 1.000.000 1.000.000

IOL dan Implan lainnya 1.000.000 1.000.000

Ambulance Tidak Dijamin

Tidak Dijamin

Santunan Harian Rawat

Inap Bagi Peserta COB Smart Plus

400.000 100.000

Konsultasi Rawat Jalan

Pertama25.000 20.000


Pertama termasuk Obat

70.000 60.000


Lanjutan125.000 100.000

163

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONAL No Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/



Risiko Harta Benda 22.003.2017.00008

Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas operasional dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha DMAT (termasuk bangunan, mesin-mesin, isi bangunan/inventori) yang beralamat di Jl. Uripsumoharjo No. 53 Pekalongan

• Kerusakan Material: Rp70.000.000.000,-

• Gangguan Usaha: Rp1.000.000.000,-

16 Februari 2018 s/d

16 Februari 2019

2 PT Asuransi Sinar MasAsuransi Tanggung

Jawab Publik24.003.2018.00008

Seluruh jumlah dimana DMAT berkewajiban membayar kompensasi dan seluruh biaya serta pengeluaran dalam proses peradilan karena cedera tubuh, penyakit, termasuk kematian dan/atau kerugian atau kerusakan atas harta benda pihak ketiga, baik disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di lokasi yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh DMAT, yang terjadi selama operasional DMAT.

Rp5.000.000.000,-16 Februari 2018 s/d 16 Februari

2019



02.030.2017.00082

MVP Daihatsu Luxio 1.5 X MT Tahun 2013 Nomor Polisi: G9027KA Nomor Mesin: DDV2054 Nomor Rangka: MHKW3CA3JDK009000

Rp100.000.000,-18 Juli 2017

s/d 18 Juli 2018


Asuransi Polis Standard

Kendaraan Bermotor

02.030.2018.00004

Minibus Daihatsu All New Xenia 1.3 R M//T tahun 2011 Nomor Polisi: G9486HA Nomor Mesin: DJ98445 Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK003638

Rp87.000.000,- 20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2019

4 PT Asuransi Jiwa Inhealt Indonesia

Asuransi Kesehatan 39/AJII/KPM-SMG/

BA/0417Karyawan, Pasangan dan Anak Rp9.334.300,-

1 Mei 2017 s/d 30 April 2018(dalam proses perpanjanga)

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp103.163.435,-, Rp48.505.090,- dan Rp40.419.600,-

164

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama ”PT. Dafam Property Indonesia”, berdasarkan Akta Pendirian No. No. 3 tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 September 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 2012, Tambahan Berita Negara No. 68305.

Perseroan merupakan bagian dari Dafam Group yang memiliki sejumlah perusahaan di berbagai bidang bisnis seperti birdnest, SPBU, pharmacy, hotel management, food & Beverage, lifestyle, dan investasi lainnya. Didukung oleh manajemen yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang perhotelan dan pengembangan properti, Perseroan memiliki inovasi dan kreatifitas dan mengembangkan proyek-proyek propertinya di Indonesia.

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti mulai dari perumahan, komersial serta hotel dan resort, selain itu Perseroan juga merupakan pengelola atau penyewa gedung perkantoran. Perseroan juga melakukan kegiatan jasa pengelolaan hotel melalui Entitas Anaknya.

Visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan properti yang membanggakan dan menginspirasikan kehidupan yang lebih baik di Indonesia .

Misi Perseroan adalah:• Mengembangkan hunian residensial dan komersial berkualitas tinggi yang mendukung gaya

hidup modern• Membangun hubungan strategis jangka panjang dengan mitra dan pemangku kepentingan utama

untuk mencapai nilai finansial dan maksimum perusahaan yang solid melalui portofolio investasi yang aman, seimbang dan menguntungkan

• Menjadi perusahaan yang dinamis yang senantiasa meningkatkan kualitas karyawan, sistem dan manajemen Perseroan

• Mengikuti perubahan bisnis yang cepat dengan berinovasi tanpa henti yang bertujuan untuk menambah nilai pada perkembangan dan layanan Perseroan.

165

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan dan Entitas Anak:

• Pembukaan Hotel Dafam Semarang dan Hotel Marlin Pekalongan

• Pembukaan Hotel Dafam Pekalongan

• Peluncuran Jatayu Residence Pekalongan

• DHM – Mengelola 3 Hotel baru di Bandung

• Relokasi kantor pusat Dafam Group – Menara Suara Merdeka

• Pembukaan Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru

• DHM – Mengelola hotel baru di Bandung dan Subang

• Pembukaan hotel pertama di Jakarta – Hotel Dafam Teraskita

• Pembukaan beberapa hotel dan resort di Jakarta, Lombok, Bali dan Ternate

• DAFAM GO PUBLIC• Opening Soon –

Meotel Jember, Grand Dafam Surabaya, dan Dafam Express Jakarta

• Berdirinya Perseroan dan DHM

• Akuisisi Hotel Grand Cilacap menjad Hotel Dafam Cilacap

• Pembukaan Puri Junction Semarang

• Akuisisi Hotel Arowana menjadi Hotel Dafam Pekanbaru

• Peluncuran GAIA Residence Batang

• DHM – Mengelola hotel baru di Solo dan Yogyakarta

• Peluncuran GAIA Residence Semarang

• DHM – Mengelola hotel baru di Jember, Kebumen. Yogyakarta dan Bandung

• DHM – Mengelola hotel baru di Jember, Surabaya, Linggau dan Yogyakarta

166

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak saling mendukung dan bersinergi, berikut adalah proyek-proyek yang dimiliki oleh Perseroan dan masing-masing Entitas Anak.

PERSEROAN

GAIA RESIDENCE BATANGLokasi : Jalan Raya Batang – Pekalongan, Kab. Batang, Jawa Tengah

Jenis Usaha : Pengembangan properti komersial dan residensialLuas Lahan : ± 7.577 m2

Unit Komersial : 7 UnitUnit Residensial : 46 Unit

167

JATAYU RESIDENCE PEKALONGANLokasi : Jalan W.R. Supratman, Kota Pekalongan, Jawa Tengah


Unit Komersial : 7 UnitUnit Residensial : 22 Unit

168

PURI JUNCTIONLokasi : Puri Anjasmoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

Jenis Usaha : Penyewaan ruang / lahan propertiLuas Area Disewakan : ± 2.586 m2

Luas Area Tersewa : ± 2.586 m2

TERASKITA BUILDING JAKARTALokasi : Jalan MT. Haryono – Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Jenis usaha : Pengelolaan Gedung PerkantoranLuas Area Disewakan : ± 3.508 m2

Luas Area Tersewa : ± 2.761 m2

169

PT DAFAM MAJU BERSAMA

GAIA RESIDENCE SEMARANGLokasi : Jalan Kedungmundu, Kota Semarang, Jawa Tengah


Unit Komersial : 19 UnitUnit Residensial : 139 UnitLuas Lahan Disewakan : ± 1.350 m2 (berupa Supermarket)

170

PT DAFAM MAMBO INTERNATIONAL

HOTEL DAFAM SEMARANGLokasi : Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah

Jumlah Kamar : 103 Kamar (87 Deluxe, 5 Executive, 5 Junior Suite, 5 Suite dan 1 Royal Suite)Resto & Cafe : Charlote Restaurant, Piccadily Lounge & Bar, dan Sackville Wine WarehouseFasilitas : Oakwood Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Business Center,

Laundry Service

171

PT DAFAM MATARAM INTERNATIONAL

HOTEL DAFAM PEKALONGANLokasi : Jalan Urip Sumoharjo, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Jumlah Kamar : 89 Kamar (44 Deluxe, 37 Executive, 2 Junior Suite, 4 Suite dan 2 Royal Suite)

Resto & Cafe : Canting Restaurant, Scarlett Coffee & LoungeFasilitas : Gym & Fitness Center, Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Business

Center

172


HOTEL DAFAM PEKANBARULokasi : Jalan Sultan Syarif Qasim, Kota Pekanbaru, Riau

Jumlah Kamar : 107 Kamar (62 Superior, 38 Deluxe, 4 Executive, 1 Suite dan 2 Penthouse)Resto & Cafe : Canting Restaurant, Bar & LoungeFasilitas : Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Business Center, Laundry Services

173

PT HOTEL CILACAP INDAH

HOTEL DAFAM CILACAPLokasi : Jalan Dr. Wahidin, Cilacap, Jawa Tengah

Jumlah Kamar : 102 Kamar (22 Superior, 32 Deluxe, 42 Executive, 5 Suite & 1 Royal Suite)Resto & Cafe : Raffles Restaurant, Orchid Lounge & BarFasilitas : Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Business Center, Laundry Services

174

PT BUANA KARYA SUGIARTA

HOTEL MARLIN PEKALONGANLokasi : Jalan Raya Wiradesa, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Jumlah Kamar : 39 kamar (30 kamar superior dan 9 kamar deluxe)Resto & Cafe : Phinisi RestaurantFasilitas : Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Business Center, Laundry Services,

Karaoke

175


176

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan daftar hotel yang dikelola oleh PT Dafam Hotel Management adalah sebagai berikut:

No. Nama Hotel Bintang Lokasi1 Hotel Dafam Semarang ★ ★ ★ Semarang, Jawa Tengah

2 Hotel Marlin Pekalongan ★ ★ Pekalongan, Jawa Tengah

3 Hotel Dafam Cilacap ★ ★ ★ Cilacap, Jawa Tengah

4 Hotel Dafam Pekalongan ★ ★ ★ Pekalongan, Jawa Tengah

5 Hotel Dafam Pekanbaru ★ ★ ★ Pekanbaru, Riau

6 Hotel Dafam Fortuna Malioboro ★ ★ ★ Yogyakarta

7 Hotel Dafam Fortuna Seturan ★ ★ ★ Sleman, Yogyakarta

8 Grand Dafam Rohan Jogja ★ ★ ★ ★ Bantul, Yogyakarta

9 Hotel Dafam Rio Bandung ★ ★ Bandung, Jawa Barat

10 Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru (Syariah) ★ ★ ★ ★ Banjarbaru, Kalimantan Selatan

11 De’Rain Hotel Bandung ★ ★ ★ Bandung, Jawa Barat

12 Cempaka Hill Hotel Jember ★ ★ Jember, Jawa Timur

13 Pasar Baru Square Hotel Bandung ★ ★ ★ Bandung, Jawa Barat

14 Meotel Kebumen ★ ★ ★ Kebumen, Jawa Tengah

15 Hotel Dafam Teraskita Jakarta ★ ★ ★ Cawang, Jakarta Timur

16 Meotel Purwokerto ★ ★ Purwokerto, Jawa Tengah

17 Mola2 Resort Gili Air ★ ★ ★ ★ Lombok, Nusa Tenggara Barat

18 Grand Dafam Bela Ternate ★ ★ ★ ★ Ternate, Maluku Utara

19 Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali ★ ★ ★ Seminyak Kuta, Bali

20 Villa Savvoya Seminyak Bali ★ ★ ★ ★ Kerobokan Kuta, Bali

21 Hotel Dafam Linggau ★ ★ ★ Lubuk Linggau, Sumatera Selatan

22 Hotel Dafam Lotus Jember ★ ★ ★ Jember, Jawa Timur

23 Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya ★ ★ ★ Surabaya, Jawa Timur

Industri Pariwisata dan Perhotelan di Indonesia Bisnis pariwisata di Indonesia cukup potensial mengingat Indonesia secara alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan budaya dan lain sebagainya. Kesemua potensi tersebut menjad modal dalam industri pariwisata dan masih tetap terjaga kelestariannya. Kelemahan dari bisnis pariwisata adalah karena bisnis pariwisata bersifat massif dan massal dikarenakan melibatkan banyak orang sehingga harus terciptanya sinergitas dari segenap komponen bangsa. Disamping itu bisnis pariwisata sangat sensitif terhadap isu keamanan dan pariwisata Indonesia sudah mengalami permasalahan terkait isu keaman beberapa kali sebelumnya. Semua isu keamanan tersebut berdampak secara langsung kepada bisnis pariwisata keseluruhan termasuk industri perhotelan. Namun seiring dengan pengalaman yang dimiliki maka saat ini Indonesia dapat menjaga kondisi iklim bisnis pariwisata menjadi stabil.

Perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang berdampak positif secara langsung terhadap industri perhotelan. Selain di bidang pariwisata, bisnis perhotelan juga didukung oleh program Pemerintah dalam membangun Indonesia antara lain: airport/bandara, jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, dan lain-lain yang memberi dampak langsung ke industri perhotelan di daerah-daerah baik selama proyek pembangunan berlangsung maupun setelah proyek tersebut telah selesai yang menjadi daerah tersebut menjadi lebih berkembang dan akses yang mudah. Berikut adalah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2012 hingga 2016.

177

Selama ini Jakarta, Yogyakarta dan Bali merupakan barometer pariwisata nasional, namun banyak wilayah lain di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pariwisata yang terbilang pesat seperti Sulawesi Utara dengan Wakatobinya, Papua dengan Raja Ampatnya, Bandung, Semarang, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya juga telah mengalami pertumbuhan yang sifnifikan dalam bidang pariwisata.

Pertumbuhan pariwisata secara nasional juga turut memberikan kontribusi yang signifikan pada devisa negara. Kementerian Pariwisata mencatatkan devisa mencapai US$17 miliar pada tahun 2017. Pendapatan valuta asing itu diperoleh dari kunjungan pariwisata Indonesia yang melonjak, bahkan tercatat paling tinggi dibandingkan negara di Asia Tenggara. Data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mencatatkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Agustus 2017 tumbuh sebesar 25,68 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan Singapura dan Thailand yang masing-masing hanya mencatat pertumbuhan 3,83% dan 5,05%.

Berdasarkan angka tersebut di atas, devisa Indonesia berpotensi turut naik hingga 25,68% dari posisi US$13,57 miliar pada tahun lalu ke angka US$17,05 miliar sampai dengan akhir 2017.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), okupansi hotel seluruh Indonesia sepanjang 2016 masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, misalnya, okupansi hotel secara nasional berada di kisaran 65%. Sementara, di tahun 2016, dengan adanya pengampunan pajak, rata-rata okupansi diprediksi bisa mencatat pertumbuhan di atas 2014, atau mencapai 65% hingga 70%.

Tingkat hunian hotel 3 tahun terakhir yang dikelola oleh DHM dan dimiliki masing-masing Entitas Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

No. Nama Hotel 2015 2016 20171 Hotel Dafam Semarang 87,44 81,53 77,90

2 Hotel Dafam Cilacap 82,57 67,50 54,29

3 Hotel Dafam Pekalongan 71,33 64,64 77,11

4 Hotel Dafam Pekanbaru 52,69 60,73 60,80

5 Hotel Marlin Pekalongan 59,50 59,57 58,17

(sumber: Perseroan, 2018)

178

Tingkat hunian hotel 3 tahun terakhir yang dikelola oleh DHM adalah sebagai berikut:(dalam persentase)

No. Nama Hotel 2015 2016 20171 Hotel Dafam Fortuna Malioboro 86,67 86,58 85,44

2 Hotel Dafam Fortuna Seturan 55,78 74,32 73,65

3 Hotel Dafam Rio Bandung 58,82 65,26 65,41

4 Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru 47,30 46,03 57,67

5 De’Rain Hotel Bandung 57,53 54,84 47,39

6 Cempaka Hill Hotel Jember (berakhir tahun 2017) 36,56 46,89 47,92

7 Pasar Baru Square Hotel Bandung - 57,72 56,19

8 Meotel Kebumen - 63,30 64,44

9 Hotel Dafam Teraskita Jakarta - 66,14 78,69

10 Meotel Purwokerto - 52,19 52,52

11 Mola2 Resort Gili Air - 60,07 71,23

12 Grand Dafam Bela Ternate - 34,29 59,29

13 Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali - - 65,50

14 Villa Savvoya Seminyak Bali - - 51,46

15 Hotel Dafam Linggau - - 50,82

16 Hotel Dafam Lotus Jember (operasional tahun 2018) - - -

17 Grand Dafam Rohan Jogja - - 23,50

18 Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya - - 57,74

(sumber: Perseroan, 2018)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, DHM juga telah memiliki beberapa Management Agreement (”MA”) dan Memorandum of Understanding (”MoU”) dengan beberapa pemilik gedung untuk menjadi operator hotel, sebagai berikut:

No. Nama Hotel Lokasi Status Perjanjian

Rencana Operasional

1 Grand Dafam Surabaya Surabaya, Jawa Timur MA Q2 2018

2 Hotel Dafam International Airport Yogyakarta Yogyakarta MoU Q2 2019

3 Meotel Malang Malang, Jawa Timur MoU Q2 2019

4 Meotel Jember Jember, Jawa Timur MoU Q3 2018

5 Hotel Dafam Kedhaton Boutique Solo Surakarta, Jawa Tengah MA Q2 2019

6 Dafam Express MD Jakarta Menteng, Jakarta Pusat MoU Q4 2018

Hotel-hotel baik yang dikelola oleh DHM dan dimiliki langsung oleh Entitas Anak Perseroan maupun yang hanya dikelola oleh DHM memiliki model bisnis yang serupa yaitu, selain menargetkan turis-turis lokal maupun mancanegara dari sektor pariwisata, hotel-hotel tersebut juga menargetkan potensi daerah-daerah sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Hal ini dapat dilihat dari fasilitas hotel-hotel Dafam yang memiliki ruang rapat dan business center yang dapat memberikan daya tarik tersendiri untuk para pelaku bisnis yang akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah tersebut.

Proyek-proyek Pemerintah seperti pembangunan PLTU Batang dan konstruksi Ruas Jalan Tol Batang – Semarang juga memberikan kontribusi positif terhadap hotel-hotel Dafam, dikarenakan akan banyaknya tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta pejabat-pejabat pemerintah yang akan sering melakukan kunjungan ke proyek-proyek tersebut dan membutuhkan tempat menginap yang jaraknya relatif dekat dengan lokasi proyek.

179

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Keunggulan Perseroan antara lain adalah sebagai berikut: • Perseroan melalui Entitas Anak memiliki hotel-hotel yang berlokasi strategis untuk pariwisata atau

MICE• Brand Image Perseroan telah dikenal oleh turis lokal maupun mancanegara serta pelaku bisnis• Hotel-Hotel baik yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak maupun yang dikelola memiliki

fasilitas yang lengkap dengan harga yang kompetitif• Perseroan memiliki manajemen yang berpengalaman dalam industri properti dan manajemen

perhotelan

4. STRATEGI USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan jasa manajemen perhotelan, memiliki strategi usaha antara lain:

• Pengembangan Properti Komersial dan ResidensialSaat ini Perseroan memiliki 4 properti komersial dan residensial yaitu GAIA Residence Semarang, GAIA Residence Batang, Jatayu Residence Pekalongan dan Gedung Puri Juction. Kedepannya Perseroan berencana untuk mengakuisisi lahan-lahan baru atau melakukan sistem kerjasama dengan pemilik lahan dimana Perseroan bertindak sebagai developer yang mana akan memberikan nilai tambah terhadap portofolio Perseroan.

• Pengembangan dan Penambahan Hotel Perseroan melalui Entitas Anaknya sudah memiliki beberapa hotel bintang 3 dengan fasilitas yang lengkap, kedepannya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dan tidak menutup kemungkinan Perseroan akan melakukan penambahan hotel-hotel di lokasi-lokasi yang strategis.

• Meningkatkan Jumlah Kerjasama Jasa Manajemen Hotel PT Dafam Hotel Management sebagai salah satu Entitas Anak Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai operator hotel. Jumlah kerjasama yang dilakukan akan lebih ditingkatkan kedepannya dengan tujuan menambah portofolio DHM selaku operator hotel termasuk di dalamnya Pengembanagn produk dan jasa. Pengembangan produk seperti: amenities supplies, food & beverage (F&B), IT System & software, furniture, fixtures & equipment (FF&E), stationeries, electronics, dan lain-lain. Pengembangan jasa seperti: health recreation (spa), dan lain-lain

5. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki persaingan usaha dari perusahaan atau grup yang memiliki hotel dengan bintang 3 atau setara, antara lain Hotel Santika Amaris, Hotel ACCOR, Hotel Harris dan Hotel Aston. Selain itu, Perseroan juga mengalami persaingan usaha dari hotel-hotel yang memiliki tarif lebih rendah (budget hotel) dan serbuan fenomena aplikasi AirBnB. Namun, dengan fasilitas lengkap, harga yang kompetitif, lokasi, brand image, target customer, kedekatan dengan client-client serta local culture knowledge yang dimiliki, Perseroan berkeyakinan bahwa hotel-hotel yang berada di bawah naungan Perseroan dapat terus berkembang dan bersaing kedepannya.

180

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan dan Entitas Anak memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut:

No Jenis HKI No Permohonan/Pengumuman/ Pendaftaran HKI Tanggal

KepemilikanTanggal

KadaluarsaDeskripsi

Kelas

1. Merek Jasa

- Permohonan No. J002014011796 tanggal 17 Maret 2014


- Pendaftaran No. 543437 tanggal 05 September 2016

DAFAMLAND + LOGO = Suatu Penamaan

17 Maret 2014 17 Maret 2024 (37)

2. Merek Jasa- Permohonan No. J002014011795

tanggal 12 Agustus 2016DAFAMLAND + LOGO = Suatu Penamaan

- - (36)

3. Merek Jasa

- Permohonan No. J002014054336 tanggal 26 November 2014

- Pengumuman No. BRMA0417 tanggal 25 Januari 2017

- Pendaftaran No. 577412 tanggal 27 April 2017

JATAYU RESIDENCE = Suatu Penamaan

26 November 2014

26 November 2024 (36)

4. Merek Jasa


- Pengumuman No. BRM1517 tanggal 29 Maret 2017

- Pendaftaran No. 589260 tanggal 07 Juli 2017

GAIA RESIDENCE = Suatu Penamaan 28 Maret 2014 28 Maret 2024 (36)

5. Merek Jasa - Permohonan No. J002015038387 tanggal 07 September 2015

DAFAM GROUP = Suatu Penamaan - - (35)

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Perseroan sangat memperhatikan aspek lingkungan baik di kawasan perumahan, perhotelan maupun komersial. Perseroan yakin bahwa penanganan lingkungan yang prima dapat menghasilkan sebuah lingkungan yang terkendali dan berkesinambungan.

Untuk menunjang komitmen Perseroan dan Entitas Anak akan kepedulian lingkungan ini, Perseroan menyediakan berbagai prasarana serta menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kelestarian alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Tabel dibawah ini menjabarkan surat rekomendasi atas dokumen AMDAL/UPL-UKL yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan proyek:

No Proyek Surat Rekomendasi Atas Dokumen AMDAL/UPL-UKL

1 Jatayu Residence, Pekalongan

Perseroan telah memperoleh rekomendasi UKL dan UPL sesuai Surat Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Perumahan “JATAYU RESIDENCE” Pekalongan No. 660.1/158.8 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Pekalongan

2 GAIA Residence, Batang

Perseroan telah memperoleh rekomendasi UKL dan UPL sesuai Surat Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Ruko “Gaia Residence” di Jl. Slamet Riyadi RT 07/RW 03 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang No. 660.1/399/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang

3 GAIA Residence, Semarang

Perseroan telah memperoleh rekomendasi UKL dan UPL berdasarkan Surat No. 660.1/1583/B.II/XII/2014 perihal Rekomendasi UKL-UPL tertanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang dinyatakan bahwa Perumahan Gaia Residence yang terletak di Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah memperoleh Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

181

No Proyek Surat Rekomendasi Atas Dokumen AMDAL/UPL-UKL

4 Hotel Dafam Semarang

Berdasarkan Surat Keterangan No. 660.1/435/B-I-IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang berlaku hingga 18 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang menerangkan bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan hotel Dafam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 188 semarang masih dalam proses pemeriksaan administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

5 Hotel Cilacap Indah

Hotel Cilacap Indah telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap No. 6601/654/30 tangggal 30 September 2011. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Keterangan Izin Lingkungan Hidup dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap No. 660.1/1533/24 tanggal 27 Oktober 2017.

6 Hotel Dafam Pekanbaru

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Nomor: Kpts.800/BLH/TL-AMDAL/47 tentang Izin Lingkungan, tertanggal 2 Juni 2014, untuk kegiatan usaha CJS/Hotel Dafam yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim No. 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru , yang mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan CJS

7 Hotel Marlin PekalonganSurat Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Atas Dokumen UKL UPL No. 660/147/2010, tertanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

8 Hotel Dafam Pekalongan Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Hotel Dafam No. 660.1/343 tanggal 2 Oktober 2010, yang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekalongan

182

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)


2017 2016 2015EKUITASModal saham – nilai nominal Rp100 per saham (2018) nilai nominal Rp1.000.000,- per saham (2015 – 2017)Modal dasar – 4.800.000.000 saham (2018) 285.000 saham (2017) 60.000 saham (2015 dan 2016)Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.200.000.000 saham (2018) 120.000 saham (2017) 15.500 saham (2015 dan 2016) 120.000.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - (81.850.949.625) (64.639.226.883)Selisih restrukturisasi entitas sepengendali (97.395.819.738) - - Selisih transaksi kepentingan non pengendali (5.225.181.371) 2.024.401.129 2.024.401.129 Defisit (7.553.406.410) (12.064.728.210) (99.636.230)Kepentingan non-pengendali (2.714.489.117) (11.499.262.515) (8.201.577.338)TOTAL EKUITAS 7.111.103.364 (87.890.539.221) (55.416.039.322)

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan konsolidasian 31 Desember 2017 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp6.000.000.000,- atau sekitar 13,04% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian

Modal ditempatkan dan disetor

penuh

Tambahan modal disetor

Selisih restrukturisasi

entitas sepengendali

Selisih transaksi

kepentingan non pengendali

Defisit Kepentingan non-pengendali Total Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017

120.000.000.000 - (97.395.819.738) (5.225.181.371) (7.553.406.410) (2.714.489.117) 7.111.103.364

Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017, jika diasumsikan:- Penawaran Umum Perdana

Saham sebanyak 400.000.000 saham dengan harga penawaran Rp115,- per saham 40.000.000.000 - - - - - 40.000.000.000

- Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 300.000.000 waran menjadi 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan harga pelaksanaan Rp143,- per saham 30.000.000.000 12.900.000.000 - - - - 42.900.000.000

Proforma ekuitas pada tanggal tanggal 31 Desember 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan

190.000.000.000 12.900.000.000 (97.395.819.738) (5.225.181.371) (7.553.406.410) (2.714.489.117) 90.011.103.364

183

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2019, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen kas tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

184

XII. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut:1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:− Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan− Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7

185

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:1. Form-DGT 1 atau;2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor

pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2016 pada tanggal 27 April 2017 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

186

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 1 Februari 2018, Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 5 Maret 2018, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 21 Maret 2018 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 9 April 2018 sehubungan Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Jumlah Saham Nilai (Rupiah) %PT Sinarmas Sekuritas 400.000.000 46.000.000.000 100

Total 400.000.000 46.000.000.000 100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp115,- juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 29 Maret, 2 – 3 April 2018 dengan kisaran harga penawaran Rp110,- sampai dengan Rp120,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan;2. Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional;3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB);4. Kinerja Keuangan Perseroan;5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri

rekreasi, properti serta pariwisata;6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek

pendapatan Perseroan di masa mendatang;7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

187

8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan

9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.

188

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalan Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Morhan & RekanGenerali Tower, 8th floor Gran Rubina Business Park at Rasuna EpicentrumJl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 – IndonesiaTel : +62 21 29115611Fax : +62 21 29115612

Nama : David KurniawanNo. STTD : 24/PM.2.5/STTD-AP/2013Tanggal STTD : 20/12/2013Asosiasi : Institut Akuntan Publik IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : 1615Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)Surat Penunjukan Dari Perseroan : 153.1/AO1-CEO/EKS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20172. PT Pikko Land Development Tbk Audit Laporan Keuangan 20163. PT Pikko Land Development Tbk Audit Laporan Keuangan 20154. PT Sidomulyo Selaras Tbk Audit Laporan Keuangan 20165. PT Sidomulyo Selaras Tbk Audit Laporan Keuangan 20156. PT Indo Setu Bara Resources Tbk Audit Laporan Keuangan 20167. PT Indo Setu Bara Resources Tbk Audit Laporan Keuangan 20158. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk Audit Laporan Keuangan 20169. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk AUP Proforma Akuisisi 2016

10. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk AUP Proforma Akuisisi 201511. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Audit Penjatahan Obligasi 201612. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Audit Penjatahan Obligasi 201513. PT Sentul City Tbk Audit Penjatahan Saham 201614. PT Forza Land Indonesia Tbk Audit Penjatahan Saham 201615. PT Capital Financial Indonesia Tbk Audit Penjatahan Saham 2016

189

2. Konsultan Hukum : Kantor Hukum LOU & MitraKomplek Rukan Permata Senayan Blok E No.38Jl. Tentara Pelajar, Jakarta SelatanJakarta 12210IndonesiaTel : +62 21 57940929Fax : +62 21 57940930

Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H.No. STTD : 47/PM.22/STTD-KH/2016Tanggal STTD : 11 Agustus 2016Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)No. Keanggotaan Asosiasi : 201608Pedoman Kerja : Kode Etik Advokat Indonesia

Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar ModalSeluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal

Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 01/C01/CRS/EKS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.


No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT Dwi Guna Laksana Tbk Penawaran Umum Perdana Saham 2017

3. Penilai Publik : Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & RekanKantor Cabang JakartaKomplek Kalibata Indah Blok K16-17Jl. Rawajati Timur, PancoranJakarta Selatan 12750 - IndonesiaTel : +62 21 7970913 / 799-4521Fax : +62 21 7973350

Nama : Ocky RinaldyNo. STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006Tanggal STTD : 31 Mei 2006Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : 95-S-00654Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI)Surat Penunjukan Dari Perseroan : 153.2/A01.CEO/EKS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017

Fungsi utama Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melakukan penilaian aset atas Rencana Transaksi.

190


No. Perusahaan Kegiatan Tahun1 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Penilaian properti terkait penerbitan obligasi 20172 PT Surya Semesta Internusa Tbk Penilaian saham dan pendapat kewajaran atas

transaksi 2017

3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penilaian saham terkait akuisisi 2017

4 PT Millennium Pharmacon International Tbk Penilaian pabrik farmasi dan penilaian saham, dan pendapat kewajaran terkait akuisisi 2017

5 PT Trada Maritime Tbk Penilaian properti terkait akuisisi 20176 PT Ciputra Surya Tbk Penilaian saham terkait Merger 20177 PT Gajah Tunggal Tbk Pendapat Kewajaran atas transaksi afiliasi 20168 PT Sentul City Tbk Penilaian properti terkait akuisisi 20169 PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk Penilaian properti terkait akuisisi 2016

10 PT Soechi Lines Tbk Penilaian properti terkait IPO 201611 PT Cardig Aero Services Tbk Penilaian saham terkait akuisisi 201612 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Penilaian properti terkait penerbitan obligasi 201513 PT Siwani Makmur Tbk Penilaian properti terkait obligasi 201514 PT Bank JTrust Indonesia Tbk Penilaian properti terkait transaksi afiliasi 201515 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Penilaian properti terkait akuisisi 201516 PT Bank Permata Tbk Pendapat Kewajaran atas transaksi afiliasi 2015

4. Penilai Publik : Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & RekanCitywalk Sudirman Lantai 6 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220 – IndonesiaTel : +62 21 2555 8778 Fax : +62 21 2555 6665

Nama : Willy Djunaydy Kusnanto PutraNo. STTD : 05/BL/STTD-P/B/2010Tanggal STTD : 10/03/2010Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : 06-S-01996Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI)Surat Penunjukan Dari Perseroan : 153.3/A01-CEO/EKS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017

Fungsi utama Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melakukan penilaian aset atas Rencana Transaksi.


No. Perusahaan Kegiatan Tahun

1. PT Pool Advista Indonesia TbkPenilaian 99,99% saham PT Pool Advista SekuritasPendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi

2017

2. PT Intermedia Capital Tbk Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 20173. PT Barito Pacific Tbk Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 2017

4. PT SMR Utama Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan MTN 2017

5. PT Bumi Resources Tbk Penilaian Contingent Value Rights 20176. PT Indosat Tbk Penilaian 100,00% saham PT Padang Golf Bukit Sentul 2017

7. PT Tempo Scan Pacific Tbk

» Penilaian Saham 100,00% saham PT Perusahaan Dagang Tempo

» Pendapat Kewajaran atas Transaksi» Penilaian 25,00% saham PT Tempo Digital Nusantara

2017

8. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes 2017

191


9. PT HD Capital Tbk» Penilaian Saham 99,99% saham PT Panca Sinergi Perkasa» Studi Kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama» Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi

2017

10. PT Dwi Guna Laksana Tbk Analisa atas Kemampuan PT Dwi Guna Laksana Tbk Mengenai Kelangsungan Hidup (Going Concern)

2017

11. PT Mulia Industrindo Tbk» Penilaian 99,90% Saham PT Mulia Keramik Indah Raya» Pendapat Kewajaran atas Rencana Divestasi

2017

12. PT Modernland Realty Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penjualan Tanah 2017

13. PT Trada Maritime TbkPenilaian 99,99% saham PT Semeru Infra Energi & 99,99% saham PT Black Diamond EnergyPendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

2017

14. PT Gajah Tunggal Tbk» Penilaian 99,99% PT Prima Sentra Megah» Pendapat Kewajaran atas Transaksi

2017

15. PT Wicaksana Overseas International Tbk

» Penilaian Merek» Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

2017

16. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk» Penilaian 99,34% Saham PT Narindo Solusi Komunikasi» Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi

2017

17. PT Medco Energi Internasional Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jaminan Perusahaan 2017

18. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Analisa atas Kemampuan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Mengenai Kelangsungan Hidup (Going Concern) 2017

19. PT Golden Plantation Tbk» Penilaian 99,99% Saham PT Tandan Abadi Mandiri dan Utang

Pihak Berelasi Non-Usaha» Pendapat Kewajaran atas Transaksi

2017

20. PT Holcim Indonesia Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 201721. PT Tempo Scan Pacific Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 201722. PT Trikomsel Oke Tbk Penilaian saham 100,00% Saham PT Trikomsel Oke Tbk 2017

23. PT Majapahit Inti Corpora Tbk

» Penilaian 99,32% Saham PT Nusadana Inti Investama.» Penilaian 99,50% Saham PT Rezki Batulicin Transport.» Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.» Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

2017

24. PT Golden Energy Mines Tbk

» Penilaian 100,00% Saham PT Dwikarya Sejati Utama.» Penilaian 100,00% Saham PT Unsoco.» Penilaian Aset Berwujud, Aset Takberwujud, Liabilitas PT

Dwikarya Sejati Utama.» Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

2017

25. PT Visi Media Asia Tbk Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 2017

26. PT Intraco Penta Tbk» Penilaian 30,00% Saham PT Petra Unggul Sejahtera.» Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

2017

27. PT Bank JTrust Indonesia Tbk Penilaian 100,00% Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk 201728. PT Holcim Indonesia Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 2016

29. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

» Penilaian 100,00% Saham Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd. dan Utang Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd. kepada Golden Harvest Cocoa Ltd.

» Penilaian Aset Berwujud, Aset Tak Berwujud dan Liabilitas PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

» Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi» Penilaian 100,00% Saham Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd.

dan Obligasi Konversi Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd. kepada Golden Harvest Cocoa Ltd.

2016

30. PT Onix Capital Tbk Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi 2016

31. PT Pool Advista Indonesia Tbk» Penilaian 99,99% Saham PT Indojasa Pratama Finance» Penilaian 99,99% Saham PT Kharisma Asset Management

2016

32. PT Mitra Investindo Tbk

» Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi» Penilaian 23,44% Saham beserta utang pihak berelasi yang

dimiliki PT Benakat Oil» Pendapat Kewajaran atas Rencana Pembelian

2016

192


33. PT Buana Listya Tama Tbk» Penilaian 40,00% saham Swank Ventures Ltd» Penilaian 100,00% Saham PT Nusa Bhakti Jayaraya» Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi

2016

34. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Penilaian 100,00% Saham PT MCS Internasional 201635. PT Visi Media Asia Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 201636. PT Kino Indonesia Tbk Penilaian Merek Dagang Ristra, Platinum dan Trustee 2016

37. PT Medco Energi Internasional Tbk

» Penilaian 50,00% Saham PT Amman Mineral Investama» Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi» Penilaian 100,00% Saham Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd.» Penilaian 100,00% Saham Conoco Phillips Singapore

Operations Pte. Limited» Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi

2016

38. PT Forza Land Indonesia Tbk Penilaian 100,00% Saham PT Borneo Sarana Properti 201639. PT Cikarang Listrindo Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 201640. PT Intiland Development Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 2016

41. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk» Penilaian Waran PT Simpatindo Multi Media » Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Waran

2015

42. PT Merdeka Copper Gold Tbk Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi 2015

43. PT MNC Land Tbk» Penilaian 50,00% Saham PT Aston Inti Makmur» Penilaian 100,00% Saham PT Lido Nirwana Parahyangan

2015

44. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk» Penilaian 66,9998% Saham PT Golden Energy Mines Tbk» Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

2015

45. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk» Penilaian 39,99% Saham PT Humpuss Transportasi Curah» Pendapat Kewajaran atas Transaksi Divestasi

2015

46. PT Ciputra Property Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 201547. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penjualan Tanah 201548. PT Onix Capital Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman 2015

49. PT Sinar Mas Agro and Resources Technology Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi 2015

50. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pemberian Pinjaman 2015

51. PT Holcim Indonesia Tbk

» Penilaian 100,00% Saham Holcim (Malaysia) Sdn. Bhd.» Pendapat Kewajaran atas Transaksi Divestasi» Penilaian 99,99% Saham PT Lafarge Cement Indonesia» Pendapat Kewajaran atas Transaksi

2015

52. PT Bank JTrust Indonesia Tbk» Pendapat Kewajaran atas Transaksi (subdebt)» Pendapat Kewajaran atas Transaksi (NPL)

2015

5. Notaris : Kantor Notaris & PPAT Erni Rohaini, S.H., MBAJl. Cikatomas I No. 21 RT 5/RW 1Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110IndonesiaTel : +62 21 7260337Fax : +62 21 72797206

Nama : Erni Rohaini SH.,MBANo. STTD : 262/PM/STTD-N/2000Tanggal STTD : 19 September 2000Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)No. Keanggotaan Asosiasi : 0449519570629Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 03/CO1/CRS/EKS/I/2018 tanggal 8 Januari 2018

193

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



1 PT Blambangan Foodpackers Indonesia Penerbitan Medium Term Notes(Perjanjian Penerbitan beserta turunannya)

2017

2PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(Perubahan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum)2017

3 PT Millenium Danatama SekuritasRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Perubahan Nama Perseroan)

2016

4 PT Dua Putra Utama Makmur TbkRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Pengunaan Dana Hasil IPO)

2016

6. Biro Administrasi Efek : PT Sinartama GunitaSinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9Jl. MH. Thamrin No.51Jakarta 10350, IndonesiaTelp. +62 21 392 2332Faks. +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007Surat Penunjukan Dari Perseroan : 10/C01/CRS/EKS/I/2018 tanggal 17 Januari 2018

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.


No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT. Tridomain Performance Materials Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20181. PT. LCK Global Kedaton, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20182. PT. Dwi Guna Laksana Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20173. PT. Kapuas Prima Coal, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20174. PT. Kioson Komersial Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20175. PT. Hartadinata Abadi, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20176. PT. Buyung Poetra Sembada, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20177. PT. Forza Land Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2017

194

8. PT. Paramita Bangun Sarana, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20169. PT. Capital Financial Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2016

10. PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 201611. PT. Puradelta Lestari, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2015

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

195

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dafam Property Indonesia Nomor 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan Nomor AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan Nomor AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, sebagai berikut:

A. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1)1. Perseroan Terbatas ini bernama :

“PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk.”

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Semarang.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN (Pasal 2)Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang:

a. Pembangunan;b. Perdagangan;c. Jasa;d. Pariwisata;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Kegiatan usaha utama adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain

tetapi tidak terbatas termasuk pekerjaan:- Menyelenggarakan usaha di bidang pembangunan pada umumnya (general contractor)

yang mengusahakan biro bangunan, diantaranya termasuk pekerjaan: Design Arsitektural (design bangunan) dan design interior serta pelaksanaan pembangunan dan atau renovasi gedung, pabrik, rumah, jalan, dermaga pelabuhan, (dermaga penahan gelombang dan tanah), jembatan, landasan pacu pesawat terbang, bendungan air, drainase, pertamanan dan jaringan pengairan;

- Menyelenggarakan usaha di bidang real estate dengan melaksanakan pembebasan tanah, pekerjaan pengurukan, pembukaan dan pemotongan tanah untuk bangunan perumahan, gedung, pabrik dan bangunan-bangunan lainya;

- Bertindak sebagai pengembang;- Pemasangan instalasi antara lain tidak terbatas instalasi jaringan transmisi listrik dan air;- Pengembangan wilayah pemukiman.

196

b. Kegiatan usaha Penunjang adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, Jasa, Pariwisata, antara lain:1) berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya yaitu termasuk didalamnya

perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, distributor, supplier, dealer, keagenan dan perwakilan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri;

2) berusaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain tidak terbatas pada: Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design & Interior; Konsultasi bidang Teknik Engineering; Jasa Penyelenggara Usaha Teknik; Konsultasi Bidang Perhotelan; Jasa pengeololaan gedung dan perparkiran Jasa Usaha perhotelan meliputi; Penyediaan kamar tempat menginap; Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum; Pelayanan pencucian/binatu; Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha;Penyediaan akomodasi, yang meliputi usaha hotel, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan caravan, jasa pengelolaan property (apartemen, kondominium);Jasa Pengelolaan Hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras;

3) berusaha dalam bidang pariwisata pada umumnya antara lain tidak terbatas pada: Jasa penyediaan makanan dan minuman, yang meliputi restoran dan/atau bar, jasa boga, angkutan wisata, usaha sarana wisata tirta, kegiatan usaha kawasan pariwisata, jasa rekreasi wisata laut, jasa penyediaan peralatan selam; Jasa biro perjalanan wisata, yang meliputi perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan/atau langsung kepada wisatawan, penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi dan tiket pertunjukan seni budaya, pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan kesemuanya itu dengan mengindahkan izin dari yang berwajib/berwenang apabila diperlukan.

D. MODAL (Pasal 4)1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp480.000.000.000 (empat ratus delapan puluh milyar

rupiah), terbagi 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta) lembar saham atau senilai Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada

saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan (”OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun;c. memperoleh persetujuan RUPS;d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

197

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; danb. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang

dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham -tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan -sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan -mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan

198

ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima -persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam -jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.

13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;

dan/ataud. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan

modal tanpa HMETD.

E. SAHAM (Pasal 5)1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas

nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila

saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

199

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. 9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang

dimiliki oleh seorang pemegang saham.10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat saham;c. nilai nominal saham;d. tanggal pengeluaran surat saham.

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat kolektif saham;c. nomor surat saham dan jumlah saham;d. nilai nominal saham;e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang

melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

F. PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat

saham.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas

hilangnya surat saham tersebut;

200

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat -kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

G. PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 7)1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam

buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan -suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.

201

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang -rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

H. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 8)1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam

Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

202

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti -haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 9)1. RUPS terdiri atas :

a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. 4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam)

bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan

RUPS;b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;c. Usulan dari Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik

yang terdaftar di OJK yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan.

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

6. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

203

7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

J. TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10)1. RUPS dapat diadakan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, palinglambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

204

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

11. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

K. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 11)1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang wewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS ketiga.

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK.

g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

205

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih -dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

206

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan

keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”);

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;

d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; danb. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama

mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

L. DIREKSI (Pasal 12)1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota

Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS

yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

207

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;

5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atauc. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan

berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

ataub. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau c. meninggal dunia; ataud. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atauf. masa jabatan telah berakhir.

208

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan

sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau

Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.

14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); ataub. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

M. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 13)1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di Bank);b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

luar negeri; c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan perusahaan, kecuali aset

yang merupakan inventory Perseroan;d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha

Perseroan sehari-hari;e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan/atau perusahaan-

perusahaan (yang bukan merupakan inventory) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan,yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;

f. mengikat Perseron sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

209

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

N. RAPAT DIREKSI (Pasal 14)1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas;

Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.

4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. 6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama

Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.

210

10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita Acara Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan

ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

O. DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara

Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan

Publik yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

211

d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

dengan kegiatan usaha Perseroan. 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain

6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

ataub. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ataud. meninggal dunia; ataue. diberhentikan karena keputusan RUPS; atauf. masa jabatannya berakhir.

212

P. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.

6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Q. RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 17)1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat

diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.

4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha

Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut

tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.

8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

213

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam

ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

R. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 18)1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

S. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 19)1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

214

5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

T. PENGGUNAAN CADANGAN (Pasal 20)1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan

mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

U. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (Pasal 21)Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

V. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 22)Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

W. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM (Pasal 23)Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

X. TEMPAT TINGGAL (Pasal 24)Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Y. PERATURAN PENUTUP (Pasal 25)Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham dan Dewan Komisaris dan serta Direksi Perseroan.I. Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2, sejumlah

1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta) lembar saham atau senilai Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:1. PT DAFAM, tersebut; selaku pemegang/pemilik dari 1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh juta) saham atau senilai

Rp103.000.000.000,- (seratus tiga milyar Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

2. Tuan FERDINANDUS SOLEH DAHLAN, tersebut; selaku pemegang/pemilik dari 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau senilai

Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

215

3. Tuan BILLY DAHLAN, tersebut; selaku pemegang/pemilik dari 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau senilai

Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.4. Tuan JUNAIDI DAHLAN, tersebut selaku pemegang/pemilik dari 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau senilai

Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.5. Tuan WIJAYA DAHLAN, tersebut, selaku pemegang/pemilik dari 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau senilai

Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.II. Susunan Dewan Komisars dan Direksi, sebagai berikut:

DIREKSI:Direktur Utama: Tuan BILLY DAHLAN, tersebut;Direktur: Tuan WIJAYA DAHLAN, tersebut;Direktur: Tuan ANDHY IRAWAN KRISTYANTO, lahir di Jember, pada tanggal dua

puluh empat Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (24-03-1969), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Plamongan Indah A-42, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374012403690005;

Direktur: Tuan HANDOKO SETIJAWAN, lahir di Magelang, pada tanggal dua puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (21-05-1967), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Puspowarno Tengah No 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374132106670004;

Direktur Independen: Nyonya M.M SOEMARNI, lahir di Pekalongan, pada tanggal dua puluh dua Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (22-07-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jalan Kopi No 680 Binagriya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375016207560002;

DEWAN KOMISARIS:Komisaris Utama: Tuan F SOLEH DAHLAN, tersebut;Komisaris: Tuan JUNAIDI DAHLAN, tersebut;Komisaris Independen: Tuan SANTOSO WIDJOJO, lahir di Pekalongan, pada tanggal dua

puluh dua Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (22-07-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jalan Kopi No 680 Binagriya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375016207560002;

216

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian SahamPemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli. Para pemesan saham diwajibkan untuk menyampaikan FPPS asli yang dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang BerhakPemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah PemesananPemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan KolektifSaham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham,

tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.

c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.

d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.

e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.

f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.

217

h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.

i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.

j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian SahamSelama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran UmumMasa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 April 2018 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. Tanggal PenjatahanTanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 April 2018.

8. Syarat-Syarat PembayaranPembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT BANK SINARMAS TBK.Cabang KFO Thamrin, Jakarta

Atas Nama: SINARMAS IPO DAFAMNo. Rek : 0044843234

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) secara efektif pada tanggal 20 April 2018 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas

218

maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda TerimaPenjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan SahamPelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

i. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek,

Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

ii. Penjatahan Terpusat (Pooling)Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan denga jumlah maksimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan

direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan, maka:

219

i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; danii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah meneriman penjatahan sepenuhnya

dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka ii huruf a menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di

Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.

ii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

iii. Penjatahan Bagi Pihak TerafiliasiJika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran UmumBerdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 1 tanggal 1 Februari 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”) serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama

3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasuk

dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud, dan

220

5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang PemesananBagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

13. PenyerahanFormulirKonfirmasiAtasPemesananPembelianSahamDistribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lainPenjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

221

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 18 – 20 April 2018 di kantor Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEKPT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5Jl. MH Thamrin No. 51

Jakarta 10350Tel. (021) 392 5550Fax. (021) 392 2269

Website: www.sinarmassekuritas.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN UMUM

Plaza Simas Lantai 9Jl. K.H Fachrudin No. 18

Jakarta Pusat 10250

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum LOU & Mitra selaku Konsultan Hukum Perseroan.

223


LAW FIRM

L O U & Mitra Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38

Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Phone: (62) (21) 5794-0929, 5794-1325/26; Facsimile: (62) (21) 5794-0930

E-Mail: [email protected]

No. 020/PDSH-DPI/IPO/IV/18 Jakarta, 10 April 2018 Kepada Yang Terhormat: PT Dafam Property Indonesia (“Perseroan”) Menara Suara Merdeka, Lt. 11 Jl. Pandanaran No. 30 Semarang, 50134 PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana PT. Dafam

Property Indonesia Tbk. (“Perseroan”) Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2018 (“Penawaran Umum Perdana”)

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh Modal Disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan penerbitan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, maka kami, Kantor Hukum LOU & Mitra Law Firm, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 01/CO1/CRS/EKS/I/2018 perihal Penunjukan Lembaga Konsultan Hukum Independen tertanggal 11 Januari 2018, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (“Pemeriksaan Hukum”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan anak-anak perusahaannya yaitu PT. Dafam Maju Bersama (“DMB”), PT. Dafam Hotel Management (“DHM”), PT. Dafam Mambo International (“DMAM”), PT. Hotel Cilacap Indah (“HCI”), PT. Clanixx Jaya Sentosa (“CJS”), PT. Buana Karya Sugiartha (“BKS”) dan PT. Dafam Mataram International (“DMAT”) (untuk selanjutnya DMB, DHM, DMAM, HCI, CJS, BKS dan DMAT secara bersama-sama disebut sebagai “Entitas Anak”) serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk: a. Sekitar 55,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah

[21.232,00 m2] dan Bangunan [1.682,00 m2] di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 3 sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00425 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan

seluas 2.432 m2;

225

mailto:lou@lou&mitra.com

PDSH DPI | Page 2 of 23

LAW FIRM

L O U & Mitra

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 11.720 m2;

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 7.080 m2.

b. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Ruko (tanah

[253,00m2] dan bangunan [680,00 m2]) di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 303 kavling 5 atas nama Ferdinandus

Soleh Dahlan seluas 152 m2; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 304 kavling 6 atas nama Ferdinandus

Soleh Dahlan seluas 101 m2. c. Sekitar 8,50% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah (645,00

m2) yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01963 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Sekitar 7,75% akan digunakan Perseroan untuk melakukan peningkatan penyertaan

modal pada Entitas Anak yaitu PT Dafam Mambo International yang kemudian selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di PT Hotel Cilacap Indah yang akan digunakan untuk pembelian Tanah (815,00 m2) di Jl. Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

e. Sisanya sekitar 8,75% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dalam hal digunakan oleh Entitas Anak maka akan dilakukan dalam bentuk penyertaan. Bahwa setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan dan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“POJK No. 30/2015”). Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: No. 019/LPSH-DPI/IPO/IV/18 tanggal 10 April 2018 (“LPSH”). Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk (“POJK No. 7/2017”);

2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“POJK No. 8/2017”); dan

226


LAW FIRM

L O U & Mitra

3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“POJK No. 25/2017”).

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum kami sebelumnya Nomor: 018/PDSH-DPI/IPO/III/18 tanggal 27 Maret 2018. I. RUANG LINGKUP

a. Dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 9 April 2018, atas:

i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya

dari Akta Pendirian Perseroan dan Entitas Anak, Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;

ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis

maupun lisan, dari Direksi Perseroan dan/atau Direksi Entitas Anak atau pihak Perseroan atau Entitas Anak yang berwenang;

b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut tidak hanya kami lakukan dengan cara

pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Entitas Anak dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;

c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan

pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan dan Entitas Anak, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan dan Entitas Anak serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;

d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut diberikan dalam rangka penafsiran menurut

hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

227


LAW FIRM

L O U & Mitra

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik,

dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau

diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-

pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Entitas Anak atau pihak lain dari Perseroan dan Entitas Anak yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;

d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan Entitas Anak atau

para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan dan Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi

tersebut di atas adalah tidak benar. III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut: 1. Perseroan dan Entitas Anak adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan

terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dafam Property Indonesia No. 3 tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078305.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 29 September 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 91 tanggal 13 November 2012, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 68305 (“Akta Pendirian”).

228


LAW FIRM

L O U & Mitra

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dafam Property Indonesia No. 8 tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0001118.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dafam Property Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0025003 tanggal 18 Januari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 (“Akta No. 8 Tahun 2018”). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut di atas, dimana para pemegang saham Perseroan yaitu PT. Dafam (“PTDF”), Ferdinandus Soleh Dahlan, Billy Dahlan, Junaidi Dahlan, dan Wijaya Dahlan telah menyetujui: a. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

oleh karena itu untuk selanjutnya merubah seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp.

285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk setiap lembar sahamnya, oleh karena itu merubah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

c. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui

pasar modal, termasuk: (i). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menentukan jumlah saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan Waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan Waran tersebut.

(ii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani

229


LAW FIRM

L O U & Mitra

pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public).

(iii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

(iv). Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

(v). Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

d. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Billy Dahlan Direktur : Wijaya Dahlan Direktur : Andhy Irawan Kristyanto Direktur : Handoko Setijawan Direktur Independen : M.M Soemarni Dewan Komisaris Komisaris Utama : F Soleh Dahlan Komisaris : Junaidi Dahlan Komisaris Independen : Santoso Widjojo

e. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

230


LAW FIRM

L O U & Mitra

sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan. Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 8 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana. Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 8 Tahun 2018 di atas dalam Tambahan Berita Negara dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut telah dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan TDP No. 11.01.1.70.07814 tertanggal 08 Februari 2018. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 8 Tahun 2018 di atas telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.J.I, POJK No. 32/2014, dan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Entitas Anak telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

231


LAW FIRM

L O U & Mitra

a) Kegiatan usaha utama adalah menjalankan usaha-usaha di bidang

pembangunan antara lain tetapi tidak terbatas termasuk pekerjaan: 1) Menyelenggarakan usaha di bidang pembangunan pada umumnya

(general contractor) yang mengusahakan biro bangunan, diantaranya termasuk pekerjaan: Design Arsitektural (design bangunan) dan design interior serta pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi gedung, pabrik, rumah, jalan, dermaga pelabuhan (dermaga penahan gelombang dan tanah), jembatan, landasan pacu pesawat terbang, bendungan air, drainase, pertamanan dan jaringan pengairan;

2) Menyelenggarakan usaha di bidang real estate dengan melaksanakan pembebasan tanah, pekerjaan pengurukan, pembukaan dan pemotongan tanah untuk bangunan perumahan, gedung, pabrik dan bangunan-bangunan lainya;

3) Bertindak sebagai pengembang; 4) Pemasangan instalasi, antara lain tidak terbatas instalasi jaringan

transmisi listrik dan air; 5) Pengembangan wilayah pemukiman.

b) Kegiatan usaha penunjang adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, dan pariwisata, antara lain: 1) Berusaha dalam bidang termasuk di dalamnya perdagangan pada

umumnya yaitu termasuk di dalamnya perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, baik atas perhitungan sendiri maupun secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, distributor, supplier, dealer, keagenan dan perwakilan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri;

2) Berusaha dalam bidang jasa pada umunya antara lain tidak terbatas pada: Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design & Interior; Konsultasi bidang Teknik Engineering; Jasa Penyelenggara Usaha Teknik; Konsultasi Bidang Perhotelan; Jasa pengelolaan gedung dan perparkiran; Jasa Usaha perhotelan meliputi Penyediaan kamar tempat menginap, Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, Pelayanan pencucian/binatu, Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha, Penyediaan akomodasi, yang meliputi usaha hotel, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan caravan, jasa pengelolaan property (apartemen, kondominium); Jasa Pengelolaan Hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras;

3) Berusaha dalam bidang pariwisata pada umumnya, antara lain tidak terbatas pada: Jasa penyediaan makanan dan minuman, yang meliputi restoran dan/atau bar, jasa boga, angkutan wisata, usaha sarana wisata tirta, kegiatan usaha kawasan pariwisata, jasa rekreasi wisata laut, jasa penyediaan peralatan selam; Jasa biro perjalanan wisata, yang meliputi perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan/atau langsung kepada wisatawan, penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi dan tiket pertunjukan seni budaya, pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa

232


LAW FIRM

L O U & Mitra

atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan kesemuanya itu dengan mengindahkan izin dari yang berwajib/berwenang apabila diperlukan.

Perseroan dan Entitas Anak telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018, struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Permodalan

Nilai Nominal Rp. 100,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal

Modal Dasar 4.800.000.000 Rp. 480.000.000.000,- Modal Ditempatkan 1.200.000.000 Rp. 120.000.000.000,- Modal Disetor 1.200.000.000 Rp. 120.000.000.000,-

b. Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018, susunan pemegang saham Perseroan

pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal Persen

(%) PTDF 1.030.000.000 Rp.103.000.000.000,- 85,833 Ferdinandus Soleh Dahlan 50.000.000 Rp. 5.000.000.000,- 4,168

Billy Dahlan 40.000.000 Rp. 4.000.000.000,- 3,333 Junaidi Dahlan 40.000.000 Rp. 4.000.000.000,- 3,333 Wijaya Dahlan 40.000.000 Rp. 4.000.000.000,- 3,333

J u m l a h 1.200.000.000 Rp.120.000.000.000,- 100,000 Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan maupun pemegang saham dari Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini

dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Billy Dahlan Direktur : Wijaya Dahlan Direktur : Andhy Irawan Kristyanto Direktur : Handoko Setijawan Direktur Independen : M.M Soemarni

Dewan Komisaris Komisaris Utama : F Soleh Dahlan Komisaris : Junaidi Dahlan Komisaris Independen : Santoso Widjojo

233


LAW FIRM

L O U & Mitra

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014 dan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan oleh Tercatat (“Peraturan BEI No. I-A”). Dengan diangkatnya Direktur Independen dan Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan/atau persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A. Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut: Komite Audit Ketua Komite Audit : Santoso Widjojo Anggota Komite Audit : Adi Riris Wibowo Anggota Komite Audit : Jaeni Anggota Komite Audit : Siti Sundari Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Handoko Setijawan Unit Audit Internal Ketua Unit Audit Internal : Michael Dwi Marianto Anggota Unit Audit Internal : Heri Kurniawan Syah Bahwa Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 35/2014”); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”).

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 002/DK/SC/C01/2018 tanggal 19 Januari 2018, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut: Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Santoso Widjojo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Junaidi Dahlan. Dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), serta dibentuknya Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan

234


LAW FIRM

L O U & Mitra

Remunerasi, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

5. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan

kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan Entitas Anak tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat Pemeriksaan Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

6. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin dan/atau melaksanakan

kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dan diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana izin-izin dan/atau kepatuhan-kepatuhan tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, kecuali perizinan dan/atau kepatuhan yang masih dalam proses sebagai berikut:

No. Entitas Perizinan dan/atau Kepatuhan Yang Masih Dalam Proses

a. CJS Izin Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) CJS

b. CJS Izin Pengusahaan Air Tanah

c. CJS Izin Lingkungan Yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

d. BKS Sertifikat Usaha Hotel/Sertifikat Hotel Berbintang

e. DMB Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DMB

f. HCI Sertifikat Usaha Hotel/Sertifikat Hotel Berbintang

g. DMAM Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Ulang atas Instalasi Proteksi Kebakaran

Bahwa perolehan izin-izin yang dimiliki dan/atau pelaksanaan kepatuhan-

kepatuhan oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk perpanjangannya, tidak

235


LAW FIRM

L O U & Mitra

menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Entitas Anak

dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah, sehingga mengikat Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“UU WLK”).

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 8 September 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang melalui Surat Keputusan No. Kep. 560/1962/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 03 Oktober 2016. Perseroan telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan Perseroan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“BPJS Kesehatan”).

Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan.

Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Entitas Anak yang mempekerjakan tenaga kerja telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan, antara lain memenuhi ketentuan dalam pembayaran upah minimum, mengikutsertakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Kesehatan dalam BPJS Kesehatan; membuat, memberlakukan, dan memperoleh pengesahan atas Peraturan Perusahaan; serta melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak atas

aset atau harta kekayaan berupa benda tetap dan/atau benda bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas

Anak, baik harta tetap maupun bergerak, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut, kecuali harta kekayaan sebagai berikut yang sedang dijaminkan:

236


LAW FIRM

L O U & Mitra

No. Entitas Harta Kekayaan Yang Sedang Dijaminkan

a. DMAM Tanah SHGB No. 296/Kelurahan Sekayu b. HCI Tanah SHM No. 3022/Sidakaya c. CJS Tanah SHGB No. 251/Kota Tinggi d. CJS Tanah SHGB No. 252/Kota Tinggi e. CJS Tanah SHGB No. 253/Kota Tinggi f. BKS Tanah SHGB No. 08/Mayangan g. BKS Tanah SHGB No. 09/Mayangan h. BKS Tanah SHGB No. 13/Mayangan i. BKS Tanah SHGB No. 14/Mayangan j. DMAT Tanah SHGB No. 00837/Podosugih k. DMAT Tanah SHGB No. 00916/Medono l. Perseroan Tanah SHGB No. 1136/Tawangrejosari m. Perseroan Tanah SHGB No. 1137/Tawangrejosari

n. Perseroan Rumah Susun SHMSRS No. 42/Pekunden

Berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat Pemeriksaan Hukum, apabila aset-aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang menjadi jaminan dieksekusi, maka dapat menimbulkan dampak yang material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan/atau Entitas Anak senantiasa mematuhi, mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian kreditnya masing-masing, sehingga eksekusi atas aset-aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang menjadi jaminan dapat dicegah.

Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa benda tidak berwujud (intangible assets) berupa HKI sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No. Jenis HKI HKI

Nomor & Tanggal

Permohonan/ Pengumuman/

Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan

Tanggal Kadaluarsa

Deskripsi Kelas

1. Merek Jasa DAFAMLAND + LOGO = Suatu Penamaan



- Pendaftaran No. 543437 tanggal 05 September 2016

17 Maret 2014 17 Maret 2024

(37) Pengembang Property; Pengembang perhotelan; Pengembang gedung/ bangunan

237


LAW FIRM

L O U & Mitra

No. Jenis HKI HKI

Nomor & Tanggal


Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan

Tanggal Kadaluarsa

Deskripsi Kelas

2. Merek Jasa JATAYU RESIDENCE = Suatu Penamaan

- Permohonan No. J002014054336 tanggal 26 November 2014

- Pengumuman No. BRMA0417 tanggal 25 Januari 2017

- Pendaftaran No. 577412 tanggal 27 April 2017

26 November 2014

26 November 2024

(36) Jasa perumahan (property); real estate; agen perumahan

3. Merek Jasa GAIA RESIDENCE = Suatu Penamaan


- Pengumuman No. BRM1517 tanggal 29 Maret 2017

- Pendaftaran No. 589260 tanggal 07 Juli 2017

28 Maret 2014 28 Maret 2024

(36) Jasa perumahan (property); real estate; agen perumahan

Selain HKI di atas, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran HKI di bawah ini:

No. Jenis HKI HKI

Nomor & Tanggal


Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan

Tanggal Kadaluarsa

Deskripsi Kelas Status

238


LAW FIRM

L O U & Mitra

1. Merek Jasa

DAFAM GROUP = Suatu Penamaan

- Permohonan No. J002015038387 tanggal 07 September 2015

- Pengumuman No. BRM4917 tanggal 01 November 2017

- - (35) Manajemen usaha; nama perusahaan; manajemen bisnis di bidang hotel dan restoran; jasa pemasaran; jasa periklanan di bidang hotel dan restoran; jasa-jasa pemberian nasehat untuk manajemen bisnis; administrasi komersial yang berkaitan dengan hotel dan restoran; pengelolaan usaha dari hotel; konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan; pengoperasian kompleks hotel

(TM) Pengecekan oposisi

2. Merek Jasa

DAFAMLAND + LOGO = Suatu Penamaan

- Permohonan No. J002014011795 tanggal 12 Agustus 2016

- - (36) Jasa perumahan (property); real estate; agen perumahan

(TM) Pemeriksa Substantif 1

239


LAW FIRM

L O U & Mitra

DHM telah memiliki harta kekayaan berupa benda tidak berwujud (intangible assets) berupa HKI sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No. Jenis HKI HKI

Nomor & Tanggal


Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan

Tanggal Kadaluarsa

Deskripsi Kelas

1. Merek Jasa

DAFAM HOTEL - Permohonan No. J002014042552 tanggal 18 September 2014

- Pengumuman No. BRMA4116 tanggal 2 November 2016

- Pendaftaran No. 562138 tanggal 6 Februari 2017

18 September 2014

18 September 2024

(43) Hotel; Motel; Biro Akomodasi

2. Merek Jasa

DAFAMEXPRESS - Permohonan No. J002013044212 tanggal 18 September 2013

- Pengumuman No. BRMA4815 tanggal 5 Agustus 2015


18 September 2013

18 September 2023


2. Merek Jasa

GRAND DAFAM - Permohonan No. J002013044203 tanggal 18 September 2013



18 September 2013

18 September 2023


240


LAW FIRM

L O U & Mitra

No. Jenis HKI HKI

Nomor & Tanggal


Pendaftaran

Tanggal Kepemilikan

Tanggal Kadaluarsa

Deskripsi Kelas

3. Merek Jasa

DAFAM ROYALE - Permohonan No. J002013044201 tanggal 18 September 2013



18 September 2013

18 September 2023


4. Merek Jasa

HOTEL DAFAM - Permohonan No. J002013044205 tanggal 18 September 2013



18 September 2013

18 September 2023


6. Merek Jasa

DAFAM HOTEL MANAGEMENT

- Permohonan No. J002012008050 tanggal 22 Februari 2012


- Pendaftaran No. 428353 tanggal 10 Oktober 2014

22 Februari 2012

22 Februari 2022


10. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan/atau Entitas

Anak telah mengasuransikan harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam LPSH kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 1 Februari 2018, dinyatakan bahwa jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

11. Sampai dengan tanggal yang tertera dalam Pendapat Hukum ini, Perseroan

memiliki penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada:

241


LAW FIRM

L O U & Mitra

a. DMAM sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) saham atau sebesar Rp. 34.100.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus juta Rupiah) yang merupakan 97,15% (sembilan puluh tujuh koma lima belas persen) dari modal ditempatkan/disetor DMAM;

b. DMAT melalui DMAM sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham atau

sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan 84,13% (delapan puluh empat koma tiga belas persen) dari modal ditempatkan/disetor DMAT

c. BKS melalui DMAM sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham atau

sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan/disetor BKS.

d. CJS sebanyak 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

ratus juta Rupiah) yang merupakan 3,704% (tiga koma tujuh ratus empat persen) dari modal ditempatkan/disetor dalam CJS, dan melalui DMAM sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 92,592% (sembilan puluh dua koma lima ratus sembilan puluh dua persen) dari modal ditempatkan/disetor CJS.

e. HCI melalui DMAM sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau

sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 95,450% (sembilan puluh lima koma empat ratus lima puluh persen) dari modal ditempatkan/disetor HCI.

f. DMB sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.

17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 89,74% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dari modal ditempatkan/disetor DMB.

g. DHM sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan/disetor DHM.

12. Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak tersebut di atas telah didukung oleh

dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang berpotensi

menghalangi Penawaran Umum Perdana di dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Entitas Anak berkedudukan sebagai Debitur. Namun demikian, Perseroan, DMAM, HCI, CJS, DMAT, dan BKS telah menerima surat-surat yang mencabut pembatasan-pembatasan (negative covenants) tersebut dari para krediturnya sebagai berikut:

a. Surat No. S.2018.082/D/R CFS-Commercial Jateng perihal Penghapusan

Beberapa Pembatasan tertanggal 27 Maret 2018 dari Maybank kepada DMAM, dimana dinyatakan bahwa Maybank telah menyetujui penghapusan negative covenants sebagai berikut: • Melakukan perubahan pemegang saham, porsi saham, dan/atau

management atau pengurus; • Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi;

242


LAW FIRM

L O U & Mitra

• Mengubah struktur permodalan; dan • Membayar atau menyatakan dapat dibayar dividen dan atau

pembagian keuntungan dalam bentuk apapun juga.

b. Surat No. S.2018.081/DIR CFS-Commercial Jateng tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh MAYBANK kepada Perseroan (”Surat Maybank Perseroan”), dimana diterangkan kepada Perseroan bahwa MAYBANK telah menyetujui penghapusan negative covenants sebagai berikut: • Melakukan perubahan pemegang saham, porsi saham,

dan/ataumanagement atau pengurus; • Melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi; • Mengubah struktur permodalan; • Membayar atau menyatakan dapat dibayar deviden dan/atau

pembagian keuntungan dalam bentuk apapun juga. Jika sampai dengan akhir Juli 2018 IPO belum dilakukan, maka negative covenants tersebut di atas akan otomatis diberlakukan kembali. Dengan merujuk pada Surat Maybank Perseroan, seluruh pembatasan-pembatasan (negative covenants) tersebut di atas telah dihapus. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan pemegang saham publik.

c. Surat No. SME.Ar-07.SPD/36112017 tertanggal 19 Oktober 2017 dari Bank Mandiri kepada HCI ("Surat Bank Mandiri Ke HCI 1”), dimana dinyatakan bahwa Bank Mandiri tidak keberatan dalam hal HCI akan melakukan perubahan Anggaran Dasar HCI, termasuk didalamnya perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan permodalan, dan HCI hanya perlu memberikan pemberitahuan apabila akan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Surat No. SME.Ar-07. SPD/36012017 tertanggal 18 Oktober 2017 dari Bank Mandiri kepada HCI ("Surat Bank Mandiri Ke HCI 2”), dinyatakan bahwa Bank Mandiri tidak keberatan dalam hal HCI akan melakukan pembagian deviden, dan HCI hanya perlu memberikan pemberitahuan apabila akan melakukan pembagian deviden.

d. Surat No. Ref. No. 17/SMG/IG/0334-1 tertanggal 20 November 2017 dari

UOB kepada CJS perihal Permohonan Waiver/Consent Atas Beberapa Pembatalan Dalam Perjanjian Kredit Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana, dimana pada intinya UOB menyatakan bahwa setuju untuk dihilangkannya kewajiban bagi CJS untuk meminta persetujuan untuk (i) menjaminkan aset CJS yang telah ada maupun yang akan datang kepada pihak lain kecuali yang telah dijaminkan untuk kepentingan UOB; (ii) mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban CJS untuk membayar kepada pihak ketiga; (iii) mengikatkan diri sebagai penjaminlpenanggung (guarantor) yang baru kepada pihak lain; (iv) melakukan pembagian deviden selama periode pinjaman di UOB; (v) memperoleh fasilitas kredit dari Bank maupun lembaga keuangan non-bank lainnya dan pihak ketiga; (vi) merubah anggaran dasar CJS diantaranya perubahan modal; (vii) susunan pengurus dan pemegang saham; dan (viii) melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha yang harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB menjadi kewajiban CJS untuk memberitahukan secara tertulis kepada UOB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

243


LAW FIRM

L O U & Mitra

e. Surat No. JPM/2.211559/R tertanggal 27 Oktober 2017 dari BNI kepada BKS, pada intinya BNI menyatakan bahwa setuju untuk dihilangkannya kewajiban bagi BKS untuk meminta persetujuan untuk: (i) pembayaran dividen; (ii) perubahan komposisi pemegang saham dan anggaran dasar; (iii) melakukan merger, penyertaan, dan akuisisi; dan (iv) pelunasan hutang kepada pihak lain termasuk pemegang saham, diganti menjadi hal-hal yang harus dilakukan (affirmative covenants).

f. Surat No. JPM/2.211558/R tanggal 27 Oktober 2017 dari BNI kepada

DMAT, tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Dan Pemegang Saham Serta Beberapa Klausula Pembatasan (Negatif Covenant) Dalam Perjanjian Kredit, dimana pada intinya dinyatakan bahwa BNI telah menyetujui Perubahan Pengurus Dan Pemegang Saham Serta Beberapa Klausula Pembatasan (Negatif Covenant) sebagai berikut: • Menyetujui perubahan pengurus dan pemegang saham • Atas beberapa klausula pembatasan tindakan nasabah (Negatif

Covenant pada perjanjian kredit BNI-DMAT No. 52 /JPMIPK-KI/2016 tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut: i. Pasal 21 Butir 1 Sub Butir a Mengubah bentuk atau status

hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali peningkatan modal perusahaan) memindahkan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun pihak lain yang menyebabkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholders);

ii. Pasal 21 Butir 1 Sub Butir f membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;

iii. Pasal 21 Butir 1 Sub Butir h melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain;

iv. Pasal 21 Butir 1 Sub Butir o melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit BNI-DMAT;

setuju dihilangkan dari klausula negatif covenant menjadi hal-hal yang harus dilakukan (affirmative covenant) dengan memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja. Ketentuan lainnya tetap mengacu pada Surat Keputusan Kredit No.JPM/2.2/082/R tgl. 05-12-2016 dan perjanjian kredit No. 52/JPM/PKK/12016 tanggal 08-12-2016 DMAT.

Dengan telah diterimanya seluruh surat-surat tersebut di atas, seluruh pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dihapus. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan pemegang saham publik.

14. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan

ditandatangani: a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham

PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 1 tanggal 01 Februari 2018, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 2 tanggal 05 Maret 2018, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam

244


LAW FIRM

L O U & Mitra

Property Indonesia Tbk No. 34 tanggal 21 Maret 2018, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 7 tanggal 9 April 2018 seluruhnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT. Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek (“Sinarmas”) (“Perjanjian PEE”);

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 2 tanggal 01 Februari 2018, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 3 tanggal 05 Maret 2018, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 35 tanggal 05 Maret 2018, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 8 tanggal 9 April 2018, seluruhnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan saham dengan PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“Sinartama”) (“Perjanjian PAS”);

c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-047/SHM/KSEI/1217 tanggal 23 Januari 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan Perseroan selaku Penerbit Efek (“Perjanjian Pendaftaran Efek”);

d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 3 tanggal 01 Februari 2018, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 9 tanggal 9 April 2018, keduanya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku penerbit waran dengan Sinartama selaku Biro Administrasi Efek (“Perjanjian Pengelolaan Waran”);

e. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 4 tanggal 01 Februari 2018, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 4 tanggal 05 Maret 2018, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 36 tanggal 21 Maret 2018, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk No. 10 tanggal 9 April 2018, seluruhnya dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., oleh Perseroan selaku Penerbit Waran Seri I (“Pernyataan Penerbitan Waran”); dan

f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) tertanggal 9 Maret 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Perseroan (“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”).

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan

245


LAW FIRM

L O U & Mitra

Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan

untuk melakukan pembelian:

a. Sekitar 55,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah [21.232,00 m2] dan Bangunan [1.682,00 m2] di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 3 sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00425 atas nama Ferdinandus Soleh

Dahlan seluas 2.432 m2; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3 atas nama Ferdinandus

Soleh Dahlan seluas 11.720 m2; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4 atas nama Ferdinandus

Soleh Dahlan seluas 7.080 m2.

b. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Ruko (tanah [253,00m2] dan bangunan [680,00 m2]) di Jl. Pierre Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 303 kavling 5 atas nama

Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 152 m2; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 304 kavling 6 atas nama

Ferdinandus Soleh Dahlan seluas 101 m2.

c. Sekitar 8,50% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah (645,00 m2) yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01963 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

Selain daripada itu, sekitar 7,75% akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu DMAM, yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di HCI, yang akan digunakan oleh HCI untuk melakukan pembelian tanah seluas 815 m2 (delapan ratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, dengan SHM No. 801 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

(untuk selanjutnya transaksi yang disebutkan pada Butir 15 Huruf a, Huruf b, dan Huruf c di atas secara bersama-sama akan disebut sebagai “Transaksi Pembelian”).

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf c Butir 4) Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi yang merupakan kegiatan utama Perseroan.

246


LAW FIRM

L O U & Mitra

Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 Huruf a Butir 6) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), karena Transaksi Pembelian tersebut merupakan transaksi atas aset yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha utama dan/atau untuk mendukung secara langsung kegiatan usaha utama. Penyertaan modal oleh Perseroan, pada Entitas Anak, yaitu DMAM, yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di HCI (“Peningkatan Penyertaan Modal”) merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.1 dan sebagai Transaksi Material sebagaimana menurut Peraturan No. IX.E.2. Dengan demikian, Perseroan wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Transaksi Pembelian tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak

terdapat perbedaan kepentingan ekonomis kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, F. Soleh Dahlan sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan dan Bambang Sugiarto selaku pemegang saham HCI yang dapat merugikan Perseroan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, LOU & Mitra Law Firm Mohammad Umar Halimuddin, S.H. STTD No. 47/PM.22/STTD-KH/2016 Anggota HKHPM No. 201608 Tembusan: 1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 2. Yang Terhormat PT. Bursa Efek Indonesia

247


XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

249


SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017,

2016 DAN 2015 SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK

DAN ENTITAS ANAK

DIRECTOR’S STATEMENT LETTER RELATING TO

THE RESPONSIBILITY ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

AS OF DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015

AND FOR THE PERIODS THEN ENDED PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK

AND SUBSIDIARY

No. XX/XXX/CRS/EKS/XXX/2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: We, the undersigned: Nama Alamat Kantor Nomor telepon Alamat domisili sesuai KTP Jabatan

: : : : :

Billy Dahlan Jl. Pandanaran No. 30, Pekunden,

Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah (024) 356-9595

Jl.Tmn Sudirman No.2 Kel. Gajahmungkur,

Kec. Gajahmungkur, Semarang Direktur Utama / President Director

: : : : :

Name Office Address

Phone number

Domicile as stated in ID card

Position

Nama Alamat Kantor Nomor telepon Alamat domisili sesuai KTP Jabatan

: : : : :

Andhy Irawan Kristyanto Jl. Pandanaran No. 30, Pekunden,

Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah (024) 356-9595

Jl. Plamongan Indah No. A-42 Kel. Pedurungan Kidul

Kec. Pedurungan, Semarang Direktur Keuangan / Finance Director

: : : : :

Name Office Address

Phone number

Domicile as stated in ID card

Position

Menyatakan bahwa: State that: 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan

penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Dafam Property Indonesia Tbk dan Entitas Anak (Perusahaan) pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Dafam Property Indonesia Tbk and Subsidiary (the Company) as of December 31, 2017, 2016 and 2015 and for the periods then ended.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

2. The consolidated financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Company have been completed and properly disclosed;

b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

b. The consolidated financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

4. We are responsible for the internal control system of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement letter is made truthfully.

Semarang, 10 April 2018 / April 10, 2018

Materai Rp 6.000

Billy Dahlan Andhy Irawan Kristyanto Direktur Utama / President Director Direktur Keuangan / Finance Director



PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION December 31, 2017, 2016 And 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara

keseluruhan. See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an

integral part of the consolidated financial statements.

Catatan /

Notes 2017 2016 2015

ASET

ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan bank

2g,5,28,29 16.133.505.715 11.989.482.389 7.114.775.304 Cash on hand and

in banks Piutang usaha 2g,6,28,29 11.780.628.679 8.823.669.028 2.493.596.096 Trade receivables Piutang lain-lain 2g,27,28,29 6.635.944.672 359.253.279 4.570.939.226 Other receivables Persediaan 2j,7 46.143.633.352 52.501.221.812 72.695.500.253 Inventories Biaya dibayar di muka

dan uang muka

2k,8 3.036.627.646 2.364.001.227 373.088.730 Prepaid expenses and

Advances Jumlah Aset Lancar 83.730.340.064 76.037.627.735 87.247.899.609 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Aset tetap – bersih 2l,9 159.088.524.851 159.224.104.654 168.679.632.328 Fixed assets – net Properti investasi –

bersih

2m,10 30.954.044.411 31.809.643.879 31.151.766.446 Investment properties -

Net Aset tidak berwujud –

bersih

11 21.233.333 11.339.582 9.987.500 Intangible assets – net Aset pajak tangguhan

2s,18c 2.445.068.826 1.234.425.865 570.806.619 Deferred tax assets

Goodwill 12 561.785.793 561.785.793 561.785.793 Goodwill Aset tidak lancar

lainnya

4.117.946.373 4.284.686.950 4.836.829.216 Other non-current

assets Jumlah Aset Tidak

Lancar

197.188.603.587 197.125.986.723 205.810.807.902 Total Non-Current

Assets JUMLAH ASET 280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511 TOTAL ASSETS

257

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)

December 31, 2017, 2016 And 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


keseluruhan. See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are

an integral part of the consolidated consolidated financial statements.

Catatan /

Notes 2017 2016 2015 LIABILITAS DAN

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL

DEFICIENCY) LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA

PENDEK

CURRENT

LIABILITIES Utang usaha 2g,13,28,29 1.733.592.118 2.083.601.448 1.812.233.216 Trade payables Utang lain-lain 2g,28,29 2.552.855.526 2.349.506.786 1.755.815.578 Other payables Beban masih harus

dibayar

2g,14,28,29 4.544.143.935 8.201.649.121 3.600.174.463 Accrued expenses Liabilitas jangka

panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Current maturities of

long term liabilities: Utang bank 2g,16,28,29 22.047.111.892 120.746.623.438 86.936.576.546 Bank loans Utang pembiayaan

konsumen

2g,28,29 265.684.194 474.810.058 746.911.822 Consumer financing

payables

Utang pihak berelasi 2g,17,27,28,

29 9.349.180.328 48.751.905.889 22.066.543.837 Due to related parties Pendapatan diterima di

muka

1.732.630.088 2.286.633.333 - Unearned revenues Uang muka penjualan 15 13.474.424.334 15.399.829.036 21.150.249.588 Sales advance Utang pajak 2s,18a 3.387.016.559 1.863.081.154 1.193.029.155 Taxes payable Deposit tamu 572.834.099 566.207.145 968.677.584 Guest deposit Penyisihan untuk

pergantian perabotan dan peralatan hotel

2p 1.609.819.074 1.287.750.504 1.169.892.826

Provision for replacement of hotel furniture and fixture

Penghasilan ditangguhkan

306.851.140 226.194.988 334.585.245 Deferred income

Jumlah Liabilitas

Jangka Pendek

61.576.143.287 204.237.792.900 141.734.689.860 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA

PANJANG

NON-CURRENT

LIABILITIES Liabilitas jangka

panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Long-term liabilities net of current

maturities: Utang bank 2g,16,28,29 206.337.423.630 152.817.032.513 203.511.585.763 Bank loan Utang pembiayaan

konsumen

2g,28,29 508.837.251 333.145.211 551.977.175 Consumer financing

payables Liabilitas diestimasi atas

imbalan kerja karyawan

2q,19 5.385.436.119 3.666.183.055 2.676.494.035 Estimated liabilities for employees‟ benefits

Jumlah Liabilitas

Jangka Panjang


Liabilities JUMLAH LIABILITAS 273.807.840.287 361.054.153.679 348.474.746.833 TOTAL LIABILITIES

258

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)




an integral part of the consolidated consolidated financial statements.

Catatan /

Notes 2017 2016 2015 EKUITAS (DEFISIENSI

MODAL)

EQUITY (CAPITAL

DEFICIENCY) Ekuitas yang dapat

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Equity Atributable to Owners of the

Company Modal saham - nilai

nominal per lembar Rp 1.000.000 per saham

Modal dasar – 285.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 120.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 15.500 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

20

120.000.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000

Share capital – Rp 1,000,000 par

value per share Authorized –

285,000 shares as of December 31, 2017 and 60,000

shares as of December 31, 2016

and 2015 Issued and fully paid –

120,000 shares as of December 31, 2017 and 15,500

shares as of December 31, 2016

and 2015

Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

- (81.850.949.625 ) (64.639.226.883 )

Proforma equity arising from

restructuring transaction of entities under

common control Tambahan modal

disetor

4

(97.395.819.738 ) - - Additional paid-in

capital Selisih transaksi

kepentingan non pengendali

(5.225.181.371 ) 2.024.401.129 2.024.401.129

Difference arising from transaction with non controlling interests

Defisit (7.553.406.410 ) (12.064.728.210 ) (99.636.230 ) Deficit Jumlah ekuitas

(defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

9.825.592.481 (76.391.276.706 ) (47.214.461.984 )

Total equity (capital deficiency)

attributable to the owners of the Parent Entity

Kepentingan

Nonpengendali

2d

(2.714.489.117 ) (11.499.262.515 ) (8.201.577.338 ) Non-controlling

Interests

JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

7.111.103.364 (87.890.539.221 ) (55.416.039.322 )

TOTAL EQUITY (CAPITAL

DEFICIENCY) JUMLAH

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

280.918.943.651 273.163.614.458 293.058.707.511

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

(CAPITAL DEFICIENCY)

259

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

And For The Years Ended December 31, 2017, 2016 And 2015



keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are

an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan /

Notes 2017 2016 2015 PENDAPATAN

BERSIH

2r,21 116.108.773.185

108.037.898.500 81.824.249.146 NET REVENUES

BEBAN POKOK PENDAPATAN

2r,22 (52.614.159.677 ) (61.476.218.738 ) (45.553.296.901 )

COST OF REVENUES

LABA KOTOR 63.494.613.508 46.561.679.762 36.270.952.245 GROSS PROFIT

Beban penjualan 2r,23 (3.264.122.969 ) (2.535.554.266 ) (3.695.229.630 ) Selling expenses

Beban umum dan administrasi

2r,24

(43.903.099.673

) (40.109.321.565 ) (33.854.819.835 )

General and administrative

expenses

Beban lain-lain – bersih 2r,25 (25.784.654.133 ) (36.702.222.132 ) (9.852.423.029 ) Other expenses – net

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(9.457.263.267 ) (32.785.418.201 ) (11.131.520.249 ) LOSS BEFORE

INCOME TAX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

2s

INCOME TAX BENEFIT

(EXPENSES) Kini 18b (1.371.237.639 ) (624.509.500 ) (165.028.298 ) Current

Tangguhan 18c 1.338.586.124 730.046.857 230.632.878 Deferred MANFAAT (BEBAN)

PAJAK PENGHASILAN

(32.651.515 ) 105.537.357 65.604.580

INCOME TAX BENEFIT

(EXPENSES) RUGI BERSIH TAHUN

BERJALAN

(9.489.914.782 ) (32.679.880.844 ) (11.065.915.669 ) NET LOSS FOR THE

YEAR

Pengaruh penyesuaian proforma

12.629.376.132 17.552.229.427 20.471.156.223

Effect of proforma adjustments

LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK DARI PENYESUAIAN PROFORMA

3.139.461.350 (15.127.651.417 ) 9.405.240.554

NET PROFIT (LOSS) BEFORE EFFECT

OF PROFORMA ADJUSTMENTS

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

OTHER COMPREHENSIVE

INCOME Pos yang tidak akan

direklasifikasi ke laba rugi

Item that will not be reclassified to profit

or loss Pengukuran kembali

liabilitas imbalan kerja karyawan

2q,19 619.500.531 271.808.557 25.003.147

Remeasurement of liabilities for

employees‟ benefits Pajak penghasilan

terkait

2s,18c (127.943.163 ) (66.427.611 ) (8.080.243 ) Related income tax

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

3.631.018.718

(14.922.270.471) 9.422.163.458

TOTAL OTHER COMPREHENSIVE

INCOME (LOSS)

LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

NET INCOME (LOSS)

ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 4.092.669.490 (12.136.905.975 ) 13.713.013.305 Owners of the parent Kepentingan non-

pengendali

2d (953.208.140 ) (2.990.745.442 ) (4.307.772.751 ) Non-controlling

interests

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

3.139.461.350 (15.127.651.417 ) 9.405.240.554

TOTAL COMPREHENSIVE

INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

260

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)

And For The Years Ended December 31, 2017, 2016 And 2015



keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are


Catatan /

Notes 2017 2016 2015

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

ATRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 4.511.321.800 (11.965.091.980 ) 13.734.942.970 Owners of the parent Kepentingan non-

pengendali

2d (880.303.082 ) (2.957.178.491 ) (4.312.779.512 ) Non controlling

interests

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

3.631.018.718 (14.922.270.471 ) 9.422.163.458

TOTAL COMPREHENSIVE

INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 2t,26

94.970 (962.727 ) 607.882 BASIC NET INCOME

(LOSS) PER SHARE

261

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

For The Years Ended December 31, 2017, 2016 And 2015


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral

part of the consolidated financial statements.

Modal Saham / Share Capital

Proforma Ekuitas Dari Transaksi

Restrukturisasi Entitas

Sepengendali / Proforma

Equity Arising From

Restructuring Transaction of Entities Under

Common Control

Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-

In Capital

Selisih Nilai Transaksi

Kepentingan Non Pengendali /

Difference Arising From Transaction

With Non-Controlling

Interests

Defisit / Deficit

Jumlah / Total

Kepentingan Non-Pengendali /

Non-controlling Interests

Ekuitas (Defisiensi Modal) / Equity

(Capital Deficiency)

Saldo pada tanggal

1 Januari 2015 (tidak diaudit) 15.500.000.000

(45.044.785.209

)

-

-

(13.834.579.200

) (43.379.364.409

) (3.727.682.150 ) (47.107.046.559 )

Balance as of January 1, 2015 (unaudited)


-

(20.471.156.223

)

-

-

-

(20.471.156.223

) - (20.471.156.223

)

Proforma equity arising from restructuring transaction of

entities under common control

Proforma ekuitas dan kepentingan non pengendali dari penambahan modal saham entitas anak

-

876.714.549

-

-

-

876.714.549

(161.115.676 ) 715.598.873

Proforma equity and non controlling interest arising

from additional share capital of subsidiaries

Selisih nilai transaksi kepentingan non pengendali

-

-

-

2.024.401.129

-

2.024.401.129

- 2.024.401.129

Difference arising from transaction with non-

controlling interests

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

-

-

-

- 13.734.942.970

13.734.942.970

(4.312.779.512 ) 9.422.163.458

Total comprehensive income for the year

`

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015

15.500.000.000

(64.639.226.883

)

-

2.024.401.129

(99.636.230

)

(47.214.461.984

) (8.201.577.338 ) (55.416.039.322 )

Balance as of December 31, 2016


-

(17.552.229.428

)

-

-

-

(17.552.229.428

) - (17.552.229.428

)




-

340.506.686

-

-

-

340.506.686

(340.506.686 ) -



Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan

-

-

-

-

(11.965.091.980

)

(11.965.091.980

) (2.957.178.491 ) (14.922.270.471 )

Total comprehensive loss for the year

Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 15.500.000.000

(81.850.949.625 )

-

2.024.401.129

(12.064.728.210

)

(76.391.276.706

) (11.499.262.515 ) (87.890.539.221

)


262

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIATbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) (continued)



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral

part of the consolidated financial statements.

Modal Saham / Share Capital

Proforma Ekuitas Dari Transaksi

Restrukturisasi Entitas

Sepengendali / Proforma

Equity Arising From

Restructuring Transaction of Entities Under

Common Control

Tambahan Modal Disetor / Additional

Paid-In Capital

Selisih Nilai Transaksi

Kepentingan Non Pengendali /

Difference Arising From Transaction

With Non-Controlling

Interests

Defisit / Deficit

Jumlah / Total

Kepentingan Non-Pengendali /

Non-controlling Interests

Ekuitas (Defisiensi modal) / Equity

(Capital Deficiency) Saldo pada tanggal

31 Desember 2016

15.500.000.000

(81.850.949.625 )

-

2.024.401.129

(12.064.728.210

)

(76.391.276.706

) (11.499.262.515 ) (87.890.539.221 )


Penambahan modal saham 104.500.000.000

-

-

-

-

104.500.000.000

- 104.500.000.000 Additional share capital


-

(12.629.376.132

)

-

-

-

(12.629.376.132

) - (12.629.376.132 )


entitiesunder common control


-

(2.915.493.981

)

-

-

-

(2.915.493.981

) 2.415.493.981 (500.000.000 )



Pembalik atas profroma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

-

97.395.819.738

-

-

-

97.395.819.738

-

97.395.819.738

Reversal of proforma equity arising from restructuring transaction

of entities under common control

Selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali

-

-

(97.395.819.738

)

-

-

(97.395.819.738

) -

(97.395.819.738 )

Difference arising from restructuring transaction of


Selisih nilai transaksi kepentingan non pengendali

-

-

-

(7.249.582.500

)

-

(7.249.582.500

) 7.249.582.500 -

Difference arising from transaction with non-controlling interests

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

-

-

-

-

4.511.321.800

4.511.321.801

(880.303.082 ) 3.631.018.718

Total comprehensive income for the year

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 120.000.000.000

-

(97.395.819.738

)

(5.225.181.371

)

(7.553.406.410

)

9.825.592.481

(2.714.489.117 ) 7.111.103.364


263

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk AND SUBSUDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Years Ended





Catatan / Notes 2017 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan

110.759.688.693

97.733.177.652 73.911.179.797 Cash receipt from

Customers Pembayaran kepada pemasok (27.722.205.116 ) (20.533.471.917 ) (26.059.437.835 ) Cash paid to suppliers

Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan

(52.540.163.420

) (43.922.203.422 ) (39.742.635.141

)

Cash paid for operating expenses and employees

Penerimaan lain-lain

525.417.313 32.602.748.963 5.784.226.076 Receipt others

Pembayaran lain-lain

(46.658.959.027 ) (3.005.292.497 ) (15.423.779.578 ) Payment others Kas diperoleh dari (digunakan

untuk) operasi

(15.636.221.557 ) 62.874.958.779 (1.530.446.681 ) Net cash generated from

(used in) operation Penerimaan dari pendapatan

keuangan

146.968.369 72.735.105 71.224.757

Finance income received Pembayaran pajak penghasilan (3.175.032.590 ) (2.375.518.053 ) (1.192.333.459 ) Income tax paid Pembayaran untuk beban

keuangan

(26.805.933.677 ) (34.175.126.388 ) (31.197.162.865 ) Finance costs paid

Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(45.470.219.455 ) 26.397.049.443 (33.848.718.248

)

Net Cash Provided by (Used in) Operating

Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Hasil penjualan aset tetap

9

1.996.082.727

65.909.091 28.500.000.000 Proceeds from sale of fixed

Assets

Perolehan properti investasi

10

- (1.513.476.900 ) (8.068.151.323

)

Acquisition of investment Property

Perolehan aset tetap 9 (11.888.991.270 ) (2.256.476.729 ) (9.161.523.500 ) Acquisition of fixed assets Kas Bersih Diperoleh Dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(9.892.908.543 ) (3.704.044.538 ) 11.270.325.177

Net Cash Provided by (Used in) Investing

Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

CASH FLOWS FROM

FINANCING ACTIVITIES Kenaikan (penurunan) aset tidak

lancar lainnya

219.705.577 (442.857.734 ) 1.246.263.561 Increase (decrease) other

non-current assets Penerimaan utang sewa

pembiayaan

510.164.837 394.073.306 934.047.608 Proceeds of consumer

financing payable Pembayaran utang sewa

pembiayaan

(543.598.661 ) (885.007.034 ) (637.153.077 ) Repayment of consumer

financing payable Pembayaran utang bank (119.013.191.671 ) (135.423.778.059 ) (86.791.933.052 ) Repayments of bank loan Penerimaan utang bank 73.834.071.242 118.539.271.701 109.531.136.655 Proceed of bank loan

Kenaikan modal disetor

20

104.500.000.000 - - Proceeds from increase paid

up capital Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

59.507.151.324 (17.818.297.820 ) 24.282.361.695

Net Cash Provided by (Used in) Financing

Activities

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK

4.144.023.326 4.874.707.085 1.703.968.624

NET INCREASE IN CASH ON HAND AND

IN BANKS

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

11.989.482.389 7.114.775.304 5.410.806.680

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE

BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

5

16.133.505.715

11.989.482.389

7.114.775.304

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END

OF THE YEAR

264

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk

AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2017, 2016 And 2015 And For The Years Then Ended


1. UMUM 1. GENERAL Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum The Company’s Establishment and General

Information PT Dafam Property Indonesia Tbk (Perusahaan)

didirikan pada tanggal 12 September 2011 berdasarkan Akta No.3 dari Notaris Dewikusuma, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah diumumkan dalam lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2012 No. 91. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 27 Desember 2017 tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03.0205479, tanggal 27 Desember 2017.

PT Dafam Property Indonesia Tbk (the Company), was established on September 12, 2011 based on Notarial Deed No.3 of Dewikusuma, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-47346.AH.01.01 Year 2011 dated September 29, 2011 and were published in supplement of the State Gazette of Republic of Indonesia dated November 13, 2012 No. 91. The Company‟s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 13 dated December 27, 2017 of Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., concerning increase in authorized capital, issued and paid-up capital of the Company. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-01.03.0205479, dated December 27, 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan,

ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

In accordance with Article 3 of the Company‟s Articles of Association, the scope of the Company‟s business is to engage in development, trading, services and tourism.

Kantor pusat Perusahaan terletak Menara Suara

Merdeka Lantai 11, Jl. Pandanaran No. 30 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Semarang Jawa Tengah.

The Company‟s main office is located at Suara Merdeka Building 11th floor, Jl. Pandanaran No.30, Randusari, Semarang, Central Java.

PT Dafam, suatu perusahaan yang berkedudukan di

Semarang, merupakan entitas langsung dan entitas utama Perusahaan.

PT Dafam, a company incorporated in Semarang, is the Company‟s immediate and ultimate holding entity.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada

tahun 2011. The Company started its commercial operations in

2011. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan The Boards of Commissioners, Directors and

Employees Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The Company‟s Boards of Commisioners and Directors as of December 31, 2017, 2016 and 2015 consist of the following:

2017 2016 Dan / And 2015

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Ferdinandus Soleh Dahlan Ferdinandus Soleh Dahlan President Commissioner Komisaris Junaidi Dahlan Billy Dahlan Commissioner Komisaris - Junaidi Dahlan Commissioner

Dewan Direksi Board of Director Direktur Utama Billy Dahlan - President Director Direktur Wijaya Dahlan Wijaya Dahlan Director Direktur Andhy Irawan Kristyanto - Director Direktur Handoko Setijawan - Director

265






1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan) The Boards of Commissioners, Directors and

Employees (continued)

Jumlah karyawan Grup 289, 286 dan 301 karyawan masing-masing pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

The Group had a total number of employees of 289, 286 and 301 employees as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Direksi

Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 adalah sebagai berikut:

Total salaries and benefits paid to the Board of Director by the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

2017 2016 2015

Gaji dan Tunjangan

:

3.156.000.000

2.270.306.452

2..125.284.068

:

Salaries and Allowance

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-

orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan Consolidated Subsidiaries

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownership owned by the Company are as follows:

Pada tanggal 19 dan 20 September 2017,

Perusahaan mengakuisisi entitas anak di atas kecuali PT Dafam Maju Bersama, dalam transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (lihat Catatan 4).

In September 19 and 20, 2017, the Company acquired the above subsidiaries, except for PT Dafam Maju Bersama, under restructuring transaction of entities under common control (see Note 4).

Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership

Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / Total Assets (Before Elimination)

Entitas Anak / Subsidiaries

Domisili / Domicile

Jenis Usaha /

Nature of Business

Tahun Berdiri Komersial /

Start of Commercial

2017 2016 2015 2017 2016 2015

PT Dafam Mambo International Semarang Hotel 2009 97,15% - - 80.358.223.948 - -

PT Dafam Maju Bersama Semarang Perumahan / Residential 2013 89,74% 89,74% 89,74%

52.800.850.382 51.962.567.869 58.538.073.747

PT Dafam Hotel Management Semarang Manajemen Hotel / Hotel Management 75% - -

7.432.956.470 - -

PT Clanixx Jaya Sentosa Pekanbaru Hotel 2010 3,70% 3,70% 3,70% 31.196.218.332 34.686.168.687 37.503.091.584

Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership

Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / Total Assets (Before Elimination)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Dafam Mambo

International / Indirect Ownership through

PT Dafam Mambo International

Domisili / Domicile

Jenis Usaha / Nature of Business

Tahun Berdiri Komersial /

Start of Commercial

2017

2016 2015

2017 2016 2015

PT Hotel Cilacap Indah Cilacap Hotel 1980 95,45% - - 49.095.367.728 - - PT Clanixx Jaya Sentosa Pekanbaru Hotel 2010 92,59% - - 31.196.218.332 - - PT Dafam Mataram

International Pekalongan Hotel 2010 84,10% - -

38.337.534.230

-

- PT Buana Karya Sugiarta Pekalongan Hotel 1995 90,00% - - 13.505.618.056 - -

266






1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan) Consolidated Subsidiaries (continued) PT Dafam Maju Bersama (DMB) PT Dafam Maju Bersama (DMB) Pada tanggal 1 Juli 2015, Perusahaan meningkatkan

modal disetor dari sebesar Rp 2.500.000.000 menjadi Rp 3.000.000.000. Kenaikan modal disetor tersebut meningkatkan persentase kepemilikan saham Perusahaan atas DMB dari sebesar 40,00% menjadi 60,00%. Peningkatan modal tersebut didokumentasikan dalam Akta No.1 tanggal 4 Agustus 2015 dari Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., notaris di Demak. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0954679.Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015.

On July 1, 2015, the Company increased its paid-up capital in DMB from Rp 2,500,000,000 to Rp 3,000,000,000. The increase in paid-in capital increased the percentage of share ownership of the Company in DMB from 40.00% to 60.00%. The increase in paid-up capital was documented under Notarial Deed No. 1 dated August 4, 2015 of Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., Notary in Demak. The amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0954679.Tahun 2015 dated August 5, 2015.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham DMB yang didokumentasikan dalam Akta No. 18 tanggal 20 September 2017 dari Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn, notaris di Demak, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar DMB dari Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 78.000.000.000 dan menaikkan modal yang ditempatkan dan disetor DMB dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 17.500.000.000. Kenaikan modal ditempatkan dan disetor tersebut meningkatkan persentase kepemilikan saham Perusahaan atas DMB dari sebesar 60,00% menjadi 89,74%. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019405.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 20 September 2017.

Based on DMB Shareholders Decision as documented in Notarial Deed No. 18 dated September 20, 2017 of Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn, public notary in Demak, the shareholders agreed to increase the authorized capital of DMB from Rp 10,000,000,000 to Rp 78,000,000,000 and its issued and paid-up capital from Rp 3,000,000,000 to Rp 17,500,000,000. This increase the Company‟s ownership in DMB from 60.00% to 89.74%. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU 0019405.AH.01.01. Tahun 2017 dated September 20, 2017.

Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian Issuance of Consolidated Financial Statements Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi

untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 10 April 2018.

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Director of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on April 10, 2018.

267






2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Kepatuhan Terhadap Strandar Akuntansi

Keuangan (SAK) a. Compliance with Financial Accounting

Strandards (SAK) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan

Entitas Anak (selanjutnya disebut “Grup”) telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries (hereafter referred to as “the Group”, have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Regulation of Capital Market Regulatory.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan

Keuangan Konsolidasian b. Basis of Consolidated Financial Statements

Preparation and Measurement Dasar pengukuran laporan keuangan

konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan

menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amandemen dan penyesuaian PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016, 1 Juli 2016 serta 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amended and new PSAK and ISAK effective January 1, 2017 and 2016, July 1, 2016 and January 1, 2015 as disclosed in this Note.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

The currency used in the preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries.

268






2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan

Keuangan Konsolidasian (lanjutan) b. Basis of Consolidated Financial Statements

Preparation and Measurement (continued)

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on managements‟ best knowledge and judgement of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru,

Revisi, Amandemen dan Penyesuaian c. Application of New, Revised, Amendments

and Improvements of Standards and Interpretations

Pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2016, 1 Juli

2016 dan 1 Januari 2017, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) baru, revisi, amandemen dan penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Grup telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On January 1, 2015 and 2016, July 1, 2016 and January, 2017, the Group applied new, revised, amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK) that are mandatory for application from those dates. Changes to the Group‟s accounting policies have been made, as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

1 Januari 2015 January 1, 2015 PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan

Keuangan” PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan

Tersendiri" PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak

Penghasilan” PSAK No. 48 (Revisi 2014), “Penurunan Nilai

Aset” PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen

Keuangan: Penyajian” PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen

Keuangan: Pengungkapan” PSAK No. 65, “Laporan Keuangan

Konsolidasian”

PSAK No. 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”

PSAK No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”

PSAK No. 24 (Revised 2013), “Employee Benefits”

PSAK No. 46 (Revised 2014), “Income Taxes”

PSAK No. 48 (Revised 2014), “Impairment of Assets”

PSAK No. 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”

PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”

PSAK No. 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosures”

PSAK No. 65, “Consolidated Financial Statements”

PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”

PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar” ISAK No. 26, “Pengukuran Kembali Derivatif

Melekat”

PSAK No. 67, “Disclosures of Interests in Other Entities”

PSAK No. 68, “Fair Value Measurements” ISAK No. 26, “Remeasurement of

Embedded Derivatives”

269









Revisi, Amandemen dan Penyesuaian (lanjutan)

c. Application of New, Revised, Amendments and Improvements of Standards and Interpretations (continued)

1 Januari 2016 January 1, 2016 Amandemen PSAK No. 4, “Laporan Keuangan

Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri”

Amandemen PSAK No. 15, “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

Amandemen PSAK No. 19, “Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”

Amendments to PSAK No. 4, “Equity Method in Separate Financial Statements”

Amendments to PSAK No. 15, “Investment in Associates and Joint Ventures of Investment Entities: Applying the Consolidation Exception”

Amendments to PSAK No. 16, “Fixed Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”

Amendments to PSAK No. 19, “Intangible Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”

Amendments PSAK No. 24, “Defined Benefit Plans: Employee Contributions”

Amandemen PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

Amandemen PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama”

Amandemen PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

ISAK No. 30, “Pungutan” PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen

Operasi” PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015),

“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), “Properti

Investasi” PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”

PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), “Aset Tak

berwujud” PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), “Kombinasi

Bisnis” PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”

PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), “Pengukuran Nilai Wajar”

Amendments to PSAK No. 65, “Consolidated Financial Statements of Investment Entities: Applying the Consolidation Exception”

Amendments to PSAK No. 66, “Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations”

Amendments to PSAK No. 67, “Disclosure of Interest in Other Entities of Investment Entities: Applying in the Consolidation Exception”

ISAK No. 30, “Levies” PSAK No. 5 (Improvement 2015), “Operating

Segment” PSAK No. 7 (Improvement 2015), “Related

Party Disclosures” PSAK No. 13 (Improvement 2015),

“Investment Property” PSAK No. 16 (Improvement 2015), “Fixed

Assets” PSAK No. 19 (Improvement 2015),

“Intangible Assets” PSAK No. 22 (Improvement 2015),

“Business Combinations” PSAK No. 25 (Improvement 2015),

“Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”

PSAK No. 53 (Improvement 2015), “Share-based Payment”

PSAK No. 68 (Improvement 2015), “Fair Value Measurement”

1 Juli 2016 July 1, 2016 PSAK No. 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas

Pengampunan Pajak” PSAK No. 70, “Accounting for Tax Amnesty

Assets and Liabilities”

270









Revisi, Amandemen dan Penyesuaian (lanjutan)

c. Application of New, Revised, Amendments and Improvements of Standards and Interpretations (continued)

1 Januari 2017 January 1, 2017 Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan

Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan

Keuangan Interim” PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan

Kerja” PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak

Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”

PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”

Amendments to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements on Disclosure Initiative”

PSAK No. 3 (Improvement 2016), “Interim Financial Reporting”

PSAK No. 24 (Improvement 2016), “Employee Benefits”

PSAK No. 58 (Improvement 2016), “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”

PSAK No. 60 (Improvement 2016), “Financial Instruments: Disclosures”

ISAK No. 31, “Interpretation on Scope of PSAK No. 13: Investment Property”

d. Prinsip Konsolidasian d. Principal of Consolidation

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana

Perusahaan memiliki pengendalian. Grup mengendalikan investee ketika memiliki kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Group controls the investee when the Group has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal

memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh

diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas

Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

If the Company loses control of a subsidiary, on the date of loss of control, the Company shall:

271








d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) d. Principal of Consolidation (continued)

Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak pada nilai tercatatnya.

Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;

Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);

Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;

Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;

Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the Subsidiary at their carrying amount;

Derecognize the carrying amount of any NCI;

Recognize the fair value of the consideration received (if any);

Recognize the fair value of any investment retained;

Reclassify the Company‟s share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate and;

Recognize any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan

aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang

tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Kombinasi Binis Entitas Sepengendali e. Business Combination of Entities Under

Common Control

Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” yang berlaku efektif untuk tahun keuangan yang dimulai 1 Januari 2013, hanya transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali akan diperhitungkan oleh PSAK No. 38 (Revisi 2012). Pelaporan harus menentukan apakah substansi transaksi benar-benar kombinasi bisnis entitas sepengendali.

In accordance with revised PSAK No. 38 (Revised 2012), “Bussines Combination of Entities Under Common Control” which became effective for the financial year beginning January 1, 2013, only bussiness combination transaction between entities under common control would be accounted for PSAK No. 38 (Revised 2012). The reporting entity sould determine whether the transaction‟s substance is really the combination of a business between entities under common control.

272








e. Kombinasi Binis Entitas Sepengendali

(lanjutan) e. Business Combination of Entities Under

Common Control (continued)

Aset dan liabilitas dari Perusahaan yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan dimulai dari awal jika dalam periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Assets and liabilities of the acquire are not restated to fair value instead the acquirer continuous to assume the acquiree‟s carrying amount of those assets and liabilities using pooling-of-interest method. Under the revised PSAK No. 38, the pooling-of-interest method should be applied starting from the beginning of the period in the year the two entities (acquirer and acquired) first came under common control.

Selisih antara harga pengalihan yang dibayar adalah jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

The difference between the transfer price paid and carrying amount of net assets acquired will be presented as part of the acquirer‟s Additional Paid in Capital account in equity.

Saldo “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” akan direklasifikasi dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor pada awal penerapan standar ini dan tidak boleh direklasifikan dari saldo ekuitas ke laba rugi di masa depan.

The balance of the “Difference Arising From Restructuring Transaction of Entities Under Common Control” will be reclassified and presented in equity as additional paid in capital on the initial application of this standard and it should not be recycled such equity balance to profit or loss in the future.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengkibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas asset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of interest).

Since the restructuring transaction of entites under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instrument of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interest method.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan. disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara jumlah tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

In applying the pooling-of-interst method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring occurred and for other periods presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the earlier period presented. The difference between the carrying amount of the investment at the effective date and the transfer price is recognized under the account “Difference in Value Arising from Restructuring Transaction of Entities under Common Control” as part of equity.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi f. Transactions with Related Parties

Berdasarkan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Based on PSAK No. 7, “Related Parties Disclosures”, related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

273








f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

(lanjutan) f. Transactions with Related Parties

(continued)

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties were disclosed in Note 24 to the consolidated financial statements.

g. Instrumen Keuangan g. Financial Instruments Aset Keuangan Financial Assets Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak

kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Financial assets are recognized when the Group has a contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has a commitment to purchase or sell a financial assets.

Pengakuan Awal Initial Measurement

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value and transaction costs are expensed in profit or loss.

Setelah Pengakuan Awal Subsequent Measurement Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran

awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial assets which might be classified into these following 4 (four) categories:

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi. Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) are assets classified as held for trading or upon their initial recognition are designated by management (if met certain criteria) to be measured at this category. Financial assets in this category are subsequently measured at fair value and any gain or loss arising from change in the fair value (including interest and dividend) recognized in profit or loss. The Group has no financial assets which are classified in this category.

274








g. Instrumen Keuangan (lanjutan) g. Financial Instruments (continued) Aset Keuangan (lanjutan) Financial Assets (continued) Setelah Pengakuan Awal (lanjutan) Subsequent Measurement (continued) (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset keuangan Grup yang meliputi akun kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain dikategorikan dalam kelompok ini.

(ii) Loans and receivables

Loan and receivables are non derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. This asset category is subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment.

Financial assets of the Group, which consist of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables are grouped in this category.

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(iii) Held-to-maturity financial assets Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold the assets to maturity.

This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment. The Group has no financial assets which are classified in this category.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

(AFS) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laba rugi. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(iv) Available-for-sale financial assets Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of three categories above. Changes in fair value of financial assets are recognize in other comprehensive income except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using the effective interest method until the financial asset is derecognize. At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment. The Group has no financial assets which are classified in this category.

275








g. Instrumen Keuangan (lanjutan) g. Financial Instruments (continued) Aset Keuangan (lanjutan) Financial Assets (continued) Penghentian Pengakuan Derecognition Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika

(a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan “pass-through”, dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a „pass-through‟ arrangement; and; (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk

menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian pass-through, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Where the Group have transferred their rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group‟s continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Pengakuan dan Pengukuran Recognition and Measurement

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Financial liabilities are recognized when the Group has a contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas

keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh

akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank, utang pembiayaan konsumen dan utang pihak berelasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Company financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, bank loans, consumer financing payables and due to related parties. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

276








g. Instrumen Keuangan (lanjutan) g. Financial Instruments (continued) Liabilitas Keuangan (lanjutan) Financial Liabilities (continued) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan Derecognition of Financial Liabilities Grup menghentikan pengakuan liabilitas

keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The Group derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan

liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan Offsetting Financial Instruments Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus

dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position if, and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Penentuan Nilai Wajar h. Determination of Fair Value Mulai 1 Januari 2015, nilai wajar didefinisikan

sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko non-kinerja.

Commencing January 1, 2015, fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen

keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar

instrumen keuangan diperdagangkan secara aktif pasar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan menggunakan harga penawaran saat ini untuk aset dan menawarkan harga untuk kewajiban pada saat penutupan usaha ditanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, tanpa pengurangan biaya transaksi.

Prior to January 1, 2015, fair value for financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices using the current bid prices for assets and offers prices for liabilities at the close of business on the consolidated statements of financial position date, without any deduction for transaction costs.

277








h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan) h. Determination of Fair Value (continued) Jika pasar instrumen keuangan tidak aktif, Grup

menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar antara pihak yang berkepentingan dengan pihak luar, mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang secara substansial serupa, analisis arus kas terdiskonto dan model penentuan harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value by using valuation techniques which include using recent arm‟s length market transactions between knowledgeable willing parties, reference to the current fair value of another instrument that is substantially similar, discounted cash flow analysis and option pricing models.

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan i. Impairment of Financial Assets Seluruh aset keuangan atau kelompok aset

keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.

All financial assets, except those measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are evaluated for possible impairment.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai

diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Decline in value and an impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more adverse events, which occurred after the initial recognition of the financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets in which can be estimated reliably.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi

indikator-indikator pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan yang diamortisasi For financial assets carried at amortized cost

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih

antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Impairment loss is measured as the difference between the asset‟s carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial asset.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan

setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

278








i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) i. Impairment of Financial Assets (continued) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan yang diamortisasi (lanjutan) For financial assets carried at amortized cost

(continued) Manajemen pertama kali akan menentukan bukti

objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Grup menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the financial asset in group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan For financial assets carried at cost

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak

memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada biaya perolehan.

Investments in equity instruments that have no quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and other short-term financial assets are carried at cost.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan.

The impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall not be reversed.

j. Persediaan j. Inventories Real Estat Real Estate Persediaan real estat terdiri dari tanah dan

bangunan (rumah tinggal) yang siap dijual dan tanah yang sedang dikembangkan. Persediaan real estat adalah properti yang diperoleh atau dikonstruksi untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan bukan untuk disewakan atau kenaikan nilai. Aset ini dimiliki sebagai persediaan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto (“NRV”), mana yang lebih rendah.

Inventory real estate assets, consist of land and buildings (houses) ready for sale and land under development. These are properties acquired or being constructed for sale in the ordinary course of business rather than to be held for rental or capital appreciation. These are held as inventory and are measured at the lower of cost and net realizable value (NRV).

Biaya perolehan tanah yang sedang

dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dimatangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual berdasarkan luas areal yang bisa dijual.

The cost of land under development consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and capitalized borrowing costs. The cost of land under development is transferred to the buildings (houses) under construction account when the development is completed or is transferred to the land account when it is ready for sale, based on the area of saleable lots.

279








j. Persediaan (lanjutan) j. Inventories (continued) Real Estat (lanjutan) Real Estate (continued) Biaya perolehan bangunan yang sedang

dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan, biaya konstruksi dan biaya pinjaman yang dikapitalisasi jika ada, serta dipindahkan ke aset tanah dan bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

The cost of buildings under construction consists of the cost of developed land, construction costs and capitalized borrowing costs if any, and is transferred to the land and buildings ready for sale account when the development of the land and construction of buildings are completed

Pembayaran komisi yang tidak dapat dikembalikan

kepada agen penjualan atau pemasaran dalam rangka penjualan unit real estat dibebankan pada saat terjadinya.

Nonrefundable commissions paid to sales or marketing agents on the sale of real estate units are expensed when paid.

NRV adalah perkiraan harga penjualan dalam

kegiatan usaha normal, berdasarkan harga pasar pada tanggal pelaporan, dikurangi biaya penyelesaian dan perkiraan biaya penjualan. Nilai tercatat persediaan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan dan nilai kerugian dibebankan pada laba rugi.

NRV is the estimated selling price in the ordinary course of the business, based on market price at the reporting date, less costs to complete and the estimated costs of sale. The carrying amount in inventories is reduced through the use of allowance account and the amount of loss is charged to profit or loss.

Biaya persediaan yang diakui dalam laba rugi

ditentukan dengan mengacu pada biaya tertentu sehubungan dengan properti yang dijual dan alokasi biaya yang nonspesifik. Total biaya yang dialokasikan pro-rata berdasarkan ukuran relatif dari properti yang dijual.

The cost of inventory recognized in profit or loss is determined with reference to the specific costs incurred on the property sold and an allocation of any non-specific costs. The total costs are allocated pro-rata based on the relative size of the property sold.

Tanah belum dimatangkan Undeveloped land Tanah belum dimatangkan merupakan tanah

mentah yang belum dimatangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau NRV mana yang lebih rendah. NRV adalah perkiraan harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Biaya meliputi biaya pengembangan dan perbaikan dari properti. Pada saat awal pembangunan, biaya terkait tanah ditransfer ke persediaan real estat.

Undeveloped land consists of properties for future developments and is carried at the lower of costs or NRV. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business, less cost to complete and costs of sale. Cost includes cost incurred for development and improvements of the properties. Upon start of development, the related cost of the land is transferred to real estate inventories.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang

dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are:

Biaya praperolehan tanah;

Biaya perolehan tanah; Biaya yang secara langsung berhubungan

dengan proyek; Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas

pengembangan real estat; dan Biaya pinjaman.

Land pre-acquisition costs; Land acquisition cost; Costs that are directly attributable to the

project; Costs that are attributable to real estate

development activities; and Borrowing costs.

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek

adalah: Costs which are allocated to project costs are:

280








j. Persediaan (lanjutan) j. Inventories (continued) Real Estat (lanjutan) Real Estate (continued) Tanah belum dimatangkan (lanjutan) Undeveloped land (continued) Biaya praperolehan tanah atas tanah yang

tidak berhasil diperoleh; dan Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas

pembangunan sarana umum yang dikomersialkan, yang dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.

Preacquisition costs of land which is not successfully acquired; and

Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities, in connection with the sale of units.

Grup tetap melakukan akumulasi biaya ke proyek

pengembangan walaupun realisasi pendapatan pada masa depan lebih rendah dari nilai tercatat proyek. Atas perbedaan yang terjadi, Grup melakukan penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan tersebut akan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan ke laba rugi berjalan.

The Group accumulates the costs of project development although the realization of projected revenue is lower than the capitalized project costs. However, the Group recognizes provisions periodically for the difference that may arise. The provision is accounted for as a reduction in capitalized project costs and is charged to profit or loss as incurred.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek

pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.

Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.

Pengkajian atas estimasi dan alokasi biaya

dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Jika terjadi perubahan mendasar, Grup akan melakukan revisi dan realokasi biaya.

Estimates and cost allocation are reviewed at the end of each financial reporting period until the project is substantially completed. If there are fundamental changes on the basis of current estimates, the Group will revise and reallocate the cost.

Beban yang tidak berhubungan dengan proyek real

estat diakui pada saat terjadinya. Expenses which are not related to the

development of real estate are recognized when incurred.

Hotel Hotel Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih

rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, which is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat

persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized.

281








j. Persediaan (lanjutan) j. Inventories (continued) Hotel (lanjutan) Hotel (continued) Penyisihan penurunan nilai persediaan karena

keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for writedown of inventories to net realizable value and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan

nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Biaya Dibayar di Muka k. Prepaid Expenses Biaya dibayar di muka diamortisasi selama

manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Aset Tetap l. Fixed Assets Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya

perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah

diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam

jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Subsequent cost are included in the asset‟s carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

282








l. Aset Tetap (lanjutan) l. Fixed Assets (continued)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan

metode garis lurus untuk menyusutkan nilai aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation is compute using the straight-line method to write down the depreciable amount of fixed assets, except land which is not depreciated. The detail of estimated useful lives of the related fixed assets is as follows:

Masa manfaat/ Useful lives

Bangunan 20 tahun / years Building Kendaraan 8 tahun / years Vehicles Perabotan, perlengkapan dan peralatan 4 - 8 tahun / years Furniture, fixture and equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode

penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar

biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Assets under construction is stated at cost less any impairment losses. Assets under construction is reclassified to related fixed assets account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat

pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Laba atau rugi yang muncul dari penghentian

pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the current period in profit or loss.

m. Properti Investasi m. Investment Properties Properti investasi adalah properti (tanah atau

bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan

hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

283








m. Properti Investasi (lanjutan) m. Investment Properties (continued) Properti investasi pada awalnya diukur sebesar

biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, manajemen memilih

menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 20 tahun.

After initial recognition, management chooses to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Land is not depreciated and is carried at cost. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives 20 years.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada

saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Investment properties are derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit are expected from its diposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculate as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is include in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan n. Impairment of Non-Financial Asset Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk

penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset‟s carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset‟s fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Sewa o. Leases Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

284








o. Sewa (lanjutan) o. Leases (continued) Sebagai Lessor As lessor Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai

pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

p. Penyisihan Untuk Pergantian Perabotan dan

Peralatan Hotel p. Provision for Replacement of Hotel Furniture

and Fixture Penyisihan untuk pergantian peralatan dan

perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

Provision for replacement of hotel furniture and fixture is provided based on percentage of the Hotel‟s revenues for the year. The cost of additions and replacements in the current period are charged to this account.

q. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Karyawan q. Estimated Liabilities for Employees’ Benefits

Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas

imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 / 2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

The Group provides estimated liabilities for employees‟ benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13 / 2003. No funding has been made for the defined benefit plan.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti

dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar asset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

The Group‟s liabilities for employees‟ benefits are calculated as present value of estimated liabilities for employees‟ benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The calculation of estimated liabilities for employees‟s benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations conducted at the end of each reporting period.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas

imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Remeasurement of estimated liabilities for employees‟ benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat

kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

285








q. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Karyawan (lanjutan) q. Estimated Liabilities for Employees’ Benefits

(continued) Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto

atas (aset) liabilitas imbalan pascakerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

The Group determines the net interest expense (income) on the net post-employment benefit obligation (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the post-employment benefit obligation at the beginning of the annual period.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas

penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees‟ benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of post-employment benefit liabilities being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Group in connection with the settlement.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari

biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban r. Revenue and Expense Recognition Pendapatan dari penjualan real estat Revenue from sale of real estate Pendapatan dari penjualan real estat berupa

bangunan rumah tinggal dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya yang telah selesai pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:

Revenue from sale of real estate which consist of residential houses and other similar type, including land and in which construction has been completed, is recognized based on the full accrual method when all of the following conditions are met:

a. Proses penjualan telah selesai;

b. harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual;

c. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan

a. The sales process is complete; b. sales price is collectible, wherein

cumulative payments equal or exceed 20% of the agreed sales price;

c. the receivable will not be subordinated to other loans, which will be obtained by the buyer; and

d. penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

d. the seller has transferred the risks and benefits of the ownership of the building units to the buyer through a transaction which in substance is a sale and the seller has no obligation or is not significantly involved with the building unit.

Jika ada salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi,

maka pembayaran uang yang diterima dari pembeli harus diakui sebagai uang muka yang diterima sampai seluruh kriteria tersebut terpenuhi.

If any of the above conditions is not met, the payments received from the buyer are recorded as sales advances received until all of the criteria are met.

286








r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan) r. Revenue and Expense Recognition

(continued) Pendapatan hotel Hotel revenue Pendapatan dari hunian kamar hotel diakui pada

periode terhuninya. Pendapatan dari jasa hotel lainnya diakui pada saat jasa atau barang diserahkan kepada pelanggan.

Revenue from hotel room occupancy is recognized on the basis of the period of occupancy. Revenue from other hotel services is recognized when the services are rendered or the goods are delivered.

Pendapatan sewa Rental income Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui

sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa

dicatat ke dalam akun “Pendapatan Diterima Dimuka“ dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Rental income received in advance are recorded as “Unearned Revenue” and recognized as income regularly over the rental periods.

Beban Expenses Beban diakui pada saat terjadinya (akrual basis). Expenses are recognized when incurred (accrual

basis. Beban bunga dari instrumen keuangan diakui

dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

s. Pajak Penghasilan s. Income Tax Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban

pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax. Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Pajak Kini Current Tax Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena

pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

287








s. Pajak Penghasilan (lanjutan) s. Income Tax (contined) Pajak Kini (lanjutan) Current Tax (continued) Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang

dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The Group periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Pajak Tangguhan Deferred Tax Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan

metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of consolidated statements of financial position.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua

perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan

dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi probable bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan

menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan

dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Deferred tax is charged to or credited in profit or loss, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling

hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

288








s. Pajak Penghasilan (lanjutan) s. Income Tax (contined) Pajak final Final tax Perbedaan nilai tercatat antara aset dan liabilitas

yang terkait pajak penghasilan final dan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak periode berjalan sehubungan dengan pajak penghasilan final dihitung secara proporsional terhadap jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Perbedaan antara pajak penghasilan final yang dibayarkan dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

The difference between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current period expense for final income tax is recognized proportionally with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

Pajak final merupakan pajak final atas pendapatan

dari real estat. Final tax related to final tax on revenue from

real estate. t. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar t. Basic Net Income (Loss) per Share Laba (rugi) bersih per saham (LPS/ RPS) dasar

dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Basic net income (loss) per share (EPS/ LPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi

saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (reverse stock split), maka perhitungan RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic LPS calculation for the period shall be adjusted restrospectively.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup

mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

The preparation of the Group‟s consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan

dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

289






3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Pertimbangan dan Sumber Utama

Ketidakpastian a. Judgment and Key Sources of Uncertainty

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Classification of Financial Assets and Financial

Liabilities Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas

tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah terpenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2g atas laporan keuangan konsolidasian.

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group‟s accounting policies disclosed in Note 2g to the consolidated financial statements.

b. Estimasi dan Asumsi b. Estimates and Assumptions Asumsi utama masa depan dan sumber utama

estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Group assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan

menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets between 4 until 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised.

Penyusutan Properti Investasi Depreciation of Investment Properties Biaya perolehan properti investasi disusutkan

dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The acquisition costs of investment properties are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of investment properties for 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised.

290






3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan) b. Estimates and Assumptions (continued) Imbalan Kerja Employees' Benefits Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

karyawan dan beban imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

The determination of the Group‟s estimated liabilities for employees‟ benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang

diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2q atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara manajemen Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Grup diungkapkan pada Catatan 19 atas laporan keuangan.

Actual results that differ from the Group‟s assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2q to the consolidated financial statements. While the Group‟s believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group‟s actual experience or significant changes in the Group‟s assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefit and employee‟ benefits expense. The carrying amount of the Group‟s estimated liabilities for employees‟ benefits is disclosed in Note 19 to the consolidated financial statements.

Pajak Penghasilan Income Tax Grup dan selaku wajib pajak menghitung liabilitas

perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, hutang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

The Group as a taxpayer calculates its tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Taxation for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

291






4. PENYERTAAN PADA ENTITAS SEPENGENDALI 4. INVESTMENT TO ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

Pada bulan September 2017, Perusahaan melakukan

penyertaan pada beberapa entitas sebagai berikut: In September 2017, the Company has invested in

the following entities:

No.

Nama Perusahaan/ Company’s name

Tanggal

penyertaan/ Investment

date

Nilai penyertaan/ Acquisition cost

Persentase

kepemilikan/ Percentage of

ownership

Nilai buku pada saat penyertaan/

Book value at acquisition date

Selisih nilai buku dengan nilai investasi/

Difference between acquisition cost and

book value

1. PT Dafam Mambo International dan Entitas Anak

19 Sep 2017

Rp 34.100.000.000

97,15%

(Rp 61.932.616.115)

Rp 96.032.616.115

2. PT Dafam Hotel Management 20 Sep 2017 Rp 1.500.000.000 75,00% Rp 136.796.377 Rp 1.363.203.623 Jumlah / Total Rp 35.600.000.000 (Rp 61.795.819.738) Rp 97.395.819.738

Entitas tersebut di atas merupakan pihak yang berada

di bawah pengendalian yang sama, sehingga sesuai dengan PSAK No. 38 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 disajikan seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode di tahun pertama entitas berada dalam pengendalian.

The above mentioned entities are parties under common control, based on PSAK No. 38 “Business Combination of Entities under Common Control”, the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are presented as if the business combination already occured from the beginning of the period in the year the entities first came under common control.

Selisih antara nilai investasi dengan nilai buku Entitas

dicatat di akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Akun pengaruh penyesuaian proforma yang dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian digunakan untuk mengkoreksi nilai penyesuaian akibat dari penerapan PSAK No. 38 pada tahun berjalan. Pada saat diterapkan PSAK No. 38 ditahun 2015 dan 2016, akun ini akan mengkoreksi penerapan PSAK No. 38 sehingga nilai laba (rugi) bersih akan menjadi kembali ke nilai semula sebelum dilakukan investasi.

The difference between the acquisition cost and book value of net assets acquired is recorded under “Difference Arising from Restructuring Transaction of Entities under Common Control” as part of equity in the consolidated statements of financial position. The effect of proforma adjustment which recorded in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is used to correct the adjustment amount as a result of the adoption of PSAK No. 38 in the current year. At adopted of PSAK No. 38 in 2015 and 2016, this account will correct the adoption of PSAK No. 38 so that the net profit (loss) will be returned to its original amount before investment occur.

Ferdinandus Soleh Dahlan, Junaidi Dahlan, Billy

Dahlan dan Wijaya Dahlan merupakan pemegang saham individu akhir sedangkan PT Dafam merupakan entitas induk utama Perusahaan sebelum maupun setelah terjadi transaksi yang dimaksud oleh PSAK No. 38.

Ferdinandus Soleh Dahlan, Junaidi Dahlan, Billy Dahlan and Wijaya Dahlan are ultimate individual shareholders while PT Dafam is the Company's ultimate holding entity before and after the transaction referred by PSAK No. 38.

5. KAS DAN BANK 5. CASH ON HAND AND IN BANKS Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut: The details of cash on hand and in banks are as

follows:

2017 2016 2015 Kas 241.749.213 5.209.857.507 216.481.321 Cash on hand

Bank

Cash in banks PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk

8.840.541.586

1.797.888.795

409.136.491 PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk 2.984.891.185 622.117.462 3.443.294.477 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Maybank Indonesia

Tbk

2.105.359.947

2.280.261.705

1.770.891.768 PT Bank Maybank

Indonesia Tbk

292






5. KAS DAN BANK (lanjutan) 5. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

2017 2016 2015

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1.379.826.408

91.222.504

384.619.537

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

299.238.953

456.346.664

43.110.958

PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk PT Bank UOB Indonesia 95.621.412 891.298.461 394.702.407 PT Bank UOB Indonesia Lain-lain 186.277.011 640.489.291 452.538.345 Others Sub-jumlah

15.891.756.502

6.779.624.882

6.898.293.983

Sub-total

Jumlah

16.133.505.715

11.989.482.389

7.114.775.304

Total

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015,

tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, there is no cash on hand and in banks placed with related parties.

6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables are as follows:

Berdasarkan bidang usaha By line of business

2017 2016 2015

Penyewaan 3.868.171.544 5.354.699.675 - Rental Hotel 1.956.047.697 1.928.034.846 2.478.667.969 Hotel Jasa manajemen

perhotelan

1.623.550.766

365.212.328

- Hotel management

services Real Estat 1.103.263.172 1.175.722.179 14.928.127 Real estate Lain-lain 3.229.595.500 - - Others Jumlah 11.780.628.679 8.823.669.028 2.493.596.096 Total

Berdasarkan umur Based on aging

2017 2016 2015

Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

Past due and

not impaired: Kurang dari 30 hari 4.833.569.074 3.452.793.728 1.777.371.040 Under 30 days 31 - 60 hari 559.972.779 4.924.381.346 220.690.420 31-60 days 61 - 90 hari 905.368.324 10.225.203 172.235.297 61-90 days Lebih dari 90 hari 5.481.718.502 436.268.751 323.299.339 More than 90 days Jumlah 11.780.628.679 8.823.669.028 2.493.596.096 Total

Seluruh piutang usaha di atas adalah piutang dari

pihak ketiga. All of the above trade receivables are from third

parties. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat

bukti objektif dari penurunan nilai piutang usaha dan seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The Group‟s management believes that there is no objective evidence of impairment of trade receivables because all trade receivables are collectible, thus allowance for impairment of trade receivables is not required.

293






7. PERSEDIAAN 7. INVENTORIES

2017 2016 2015 Persediaan real estat 45.513.248.337 51.847.932.146 72.029.872.368 Real estate inventories Barang dan

perlengkapan hotel

568.141.666 603.338.363 626.862.484 Hotel inventories and

supplies Lain-lain 62.243.349 49.951.303 38.765.401 Others Jumlah 46.143.633.352 52.501.221.812 72.695.500.253 Total

Persediaan Real Estat Real Estate Inventories

2017 2016 2015

Tanah yang sedang dikembangkan

15.907.670.930

22.417.904.502

31.378.305.633

Land under development

Bangunan yang siap dijual

29.605.577.407

29.430.027.644

40.651.566.735

Buildings ready for sale

Jumlah 45.513.248.337 51.847.932.146 72.029.872.368 Total

Tanah dan bangunan yang siap dijual Land and Building ready for sale

Persediaan real estat merupakan persediaan tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang siap dijual terdiri dari rumah tinggal dan ruko di “Jatayu Residence Pekalongan”, “Gaia Residence Batang”, dan “Gaia Residence Semarang”.

Real estate inventories consist of land under development and buildings ready for sale consist of strata residential home at “Jatayu Residence Pekalongan”, “Gaia Residence Batang”, and “Gaia Residence Semarang”.

Tanah yang sedang dikembangkan merupakan tanah

milik Perusahaan untuk pembangunan rumah tinggal di “Gaia Residence Semarang” yang sebagian besar merupakan tanah yang siap dijual.

Land under development represent land owned by the Company for residential development in “Gaia Residence Semarang” which is mostly land ready for sale.

Hak legal atas tanah aset real estat berupa HGB atas

nama PT Dafam Maju Bersama (entitas anak) dan Perusahaan yang akan jatuh tempo masing-masing pada tahun 2044 dan 2036. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Legal rights on the real estate inventories - land represents Building Use Right (HGB) under the name of PT Dafam Maju Bersama (subsidiary) and Company which will be due in 2044 and 2036, respectively. Management believes that there will be no difficulty in the extension and certification of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

persediaan tanah tertentu yang terletak di “Gaia Residence Semarang” dijadikan jaminan atas utang bank (lihat Catatan 13).

As of December 31, 2016 and 2015, certain land inventories located in “Gaia Residence Semarang” are used as collateral for bank loans (see Note 13).

Berdasarkan penelaahan terhadap aset real estat

pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penurunan nilai aset real estat.

Based on the review of real estate assets at the end of the period, management believes that there is no decline in the value of real estate assets.


tidak terdapat persediaan yang diasuransikan. As of December 31, 2017, 2016 and 2015, inventories were not insured.

Barang dan Perlengkapan Hotel Hotel and Supplies

2017 2016 2015

Perlengkapan hotel 271.601.740 325.906.091 319.125.229 Hotel operating supllies Makanan dan minuman 218.369.971 203.185.849 239.689.566 Food and beverages Perlengkapan teknik 78.169.955 74.246.423 68.047.689 Engineering supplies

Jumlah 568.141.666 603.338.363 626.862.484 Total

294






7. PERSEDIAAN (lanjutan) 7. INVENTORIES (continued)

Tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai untuk barang dan perlengkapan hotel, karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat dijual atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya

No allowance for decline in value was provided for hotel inventories and supplies since the management believes that all inventories and supplies are salable or usable within their intended period of usage.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA 8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016 2015 Biaya dibayar di muka: Prepaid expenses: Sewa 2.042.325.000 1.841.700.000 197.620.938 Rents Asuransi 666.830.943 375.141.521 41.496.000 Insurances Lain-lain 261.781.013 86.170.671 73.031.948 Others Uang muka: Advances: Pembelian 65.690.690 60.989.035 50.212.000 Purchases Lain-lain - - 10.727.844 Others Jumlah 3.036.627.646 2.364.001.227 373.088.730 Total

9. ASET TETAP 9. FIXED ASSETS Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: The details and movement of fixed assets are as

follows:

2017

Saldo Awal / Beginning Balance

Penambahan / Additions

Pengurangan / Deductions

Reklasifikasi /

Reclassification

Saldo Akhir / Ending Balance

Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 37.570.596.000 9.111.000.000 - - 46.681.596.000 Land Bangunan 132.696.956.695 105.000.000 - - 132.801.956.695 Building Kendaraan 5.356.229.715 777.433.430 1.325.368.380 - 4.808.294.765 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 51.380.825.997 1.048.637.840 6.941.337.640 - 45.488.126.197 Furniture, fixture and equipment

Aset dalam pembangunan - 846.920.000 - - 846.920.000

Assets under construction

Jumlah 227.004.608.407 11.888.991.270 8.266.706.020 - 230.626.893.657 Total

Akumulasi penyusutan

Accumulated

Depreciation Bangunan 25.590.111.661 6.640.097.835 - - 32.230.209.496 Building Kendaraan 1.610.107.349 656.793.646 597.169.682 - 1.669.731.313 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 40.580.284.743 3.834.450.133 6.776.306.879 - 37.638.427.997 Furniture, fixture and equipment

Jumlah 67.780.503.753 11.131.341.614 7.373.476.561 - 71.538.368.806 Total

Nilai Buku 159.224.104.654 159.088.524.851 Net Book Value

2016


Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions

Reklasifikasi/

Reclassification


Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 37.570.596.000 - - - 37.570.596.000 Land Bangunan 132.177.046.698 519.909.997 - - 132.696.956.695 Building Kendaraan 5.104.277.715 423.250.000 171.298.000 - 5.356.229.715 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 50.067.509.265 1.313.316.732 - - 51.380.825.997 Furniture, fixture and equipment

Jumlah 224.919.429.678 2.256.476.729 171.298.000 - 227.004.608.407 Total

295






9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued)

2016 (lanjutan / continued)




Reklasifikasi/

Reclassification Saldo Akhir /

Ending Balance


Accumulated

Depreciation Bangunan 18.979.093.034 6.611.018.627 - - 25.590.111.661 Building Kendaraan 1.070.316.176 643.283.715 103.492.542 - 1.610.107.349 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 36.190.388.140 4.389.896.603 - - 40.580.284.743 Furniture, fixture and equipment

Jumlah 56.239.797.350 11.644.198.945 103.492.542 - 67.780.503.753 Total

Nilai Buku 168.679.632.328 159.224.104.654 Net Book Value

2015




Reklasifikasi/

Reclassification


Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 44.260.829.300 - 6.690.233.300 - 37.570.596.000 Land Bangunan 125.152.046.698 7.025.000.000 - - 132.177.046.698 Building Kendaraan 3.684.245.215 1.370.892.500 - 49.140.000 5.104.277.715 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 49.521.160.765 765.631.000 170.142.500 (49.140.000 ) 50.067.509.265 Furniture, fixture and equipment

Jumlah 222.618.281.978 9.161.523.500 6.860.375.800 - 224.919.429.678 Total


Accumulated

Depreciation Bangunan 12.692.219.866 6.286.873.168 - - 18.979.093.034 Building Kendaraan 518.052.503 544.585.548 - 7.678.125 1.070.316.176 Vehicles Perabotan, perlengkapan dan

peralatan 26.512.693.889 9.816.523.886 131.151.510

(7.678.125 ) 36.190.388.140 Furniture, fixture and equipment

Jumlah 39.722.966.258 16.647.982.602 131.151.510

- 56.239.797.350 Total

Nilai Buku 182.895.315.720

168.679.632.328 Net Book Value

Penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dibebankan pada akun-akun berikut:

Depreciation for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 was charged to the following accounts:

2017 2016 2015

Beban pokok pendapatan

9.793.652.881

10.279.534.029

14.056.252.500

Cost of revenues


1.337.688.733

1.364.664.916

2.591.730.102

General and administrative

expenses Jumlah 11.131.341.614 11.644.198.945 16.647.982.602 Total

Laba (rugi) pelepasan aset tetap adalah sebagai

berikut: Gain (loss) from disposal of fixed assets are as follows:

2017 2016 2015

Penjualan aset tetap Sales of fixed asset Harga jual 1.996.082.727 65.909.091 28.500.000.000 Selling price Nilai buku bersih (837.820.770) (67.805.458) (6.729.224.290) Net book value

Laba (rugi) penjualan aset tetap

1.158.261.957

(1.896.367)

21.770.775.710

Gain (loss) on sale fixed asset

Aset tetap yang terbakar:

Burned fixed assets:

Biaya perolehan Acquisition cost Perabotan, perlengkapan dan

peralatan

880.060.173

-

-

Furniture, fixture and equipment

Akumulasi Penyusutan

(824.651.484)

-

- Accumulated

Depreciation Nilai buku bersih (55.408.689) - - Net book value

296






9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued)

Pihak manajemen melakukan klaim Property All Risk sehubungan dengan terjadinya kebakaran yang terjadi di PT Dafam Mambo International pada tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp 1.865.136.194.

The management made an insurance claim "Property All Risk" in connection with the fire that occurred at PT Dafam Mambo International on October 5, 2017 amounting to Rp 1,865,136,194.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat

penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Management believes that there is no impairment of fixed assets as of December 31, 2017, 2016 and 2015.


aset tetap tertentu dijadikan jaminan atas utang bank (lihat Catatan 13).

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, certain fixed assets are used as collateral for bank loans (see Note13).

Aset tetap, kecuali tanah dan aset dalam

pembangunan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada pihak ketiga.

Fixed assets, excluding land and assets under construction, were insured with third parties against fire, disaster and other possible risks.

Grup mengasuransikan seluruh aset tetap tipe

asuransi risiko kebakaran, kerusakan, pencurian dan bencana alam pada PT Asuransi Jasindo Indonesia, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Pan Pacific Insurance, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Bess Central Insurance dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 658.196.100.910, Rp 691.680.985.801 dan Rp 456.046.987.350 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

The Group insured fixed assets against, fire, damage, theft, property all risk and comprehensive to PT Asuransi Jasindo Indonesia, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Pan Pacific Insurance, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika and PT Bess Central Insurance with total coverage amounted to Rp 658,196,100,910, Rp 691,680,985,801 and Rp 456,046,987,350 for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.

Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah tercatat

atas aset tetap dan nilai pertanggungannya: The following is the information of the net book value of fixed assets and the related sum insured:

2017 2016 2015

Jumlah aset tercatat 159.088.524.851 159.224.104.653 168.679.632.328 Net book value

Nilai pertanggungan aset tetap dan properti investasi

658.196.100.910

691.680.985.801

456.046.987.350

Sum insured for property and equipment and investment property

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan

tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

10. PROPERTI INVESTASI 10. INVESTMENT PROPERTIES Rincian dan mutasi properti investasi adalah sebagai

berikut: The details and movement of investment properties

are as follows:

2017





Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 18.265.828.314 - - 18.265.828.314 Land Bangunan 17.111.989.347 - - 17.111.989.347 Building Jumlah 35.377.817.661 - - 35.377.817.661 Total

297






10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 10. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

2017 (lanjutan / continued)






Accumulated Depreciation

Bangunan 3.568.173.782 855.599.468 - 4.423.773.250 Building

Nilai Buku 31.809.643.879

30.954.044.411 Net Book

Value

2016





Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 18.265.828.314 - - 18.265.828.314 Land Bangunan 15.598.512.447 1.513.476.900 - 17.111.989.347 Building Jumlah 33.864.340.761 1.513.476.900 - 35.377.817.661 Total




Nilai Buku 31.151.766.446

31.809.643.879 Net Book

Value

2015





Biaya perolehan Acquisition cost Tanah 13.179.500.000 5.086.328.314 - 18.265.828.314 Land Bangunan 12.616.689.438 2.981.823.009 - 15.598.512.447 Building Jumlah 25.796.189.438 8.068.151.323 33.864.340.761 Total




Nilai Buku 23.851.116.483

31.151.766.446 Net Book

Value Properti investasi berupa aset yang disewakan

merupakan gedung pusat perbelanjaan (supermarket) yang terletak di Gaia Residence Semarang, Jl. Kedungmundu Raya No. 7 Kav A.01, Tembalang, Kota Semarang dan bangunan yang terletak di Jl. Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang.

Investment property in the form of a leased asset is a shopping center (supermarket) located at Gaia Residence Semarang, Jl. Kedungmundu Raya No. 7 Kav A.01, Tembalang, Kota Semarang and building located on Jl. Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang.

Pendapatan sewa dari properti investasi pada tahun

2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 5.260.182.630, Rp 2.034.005.998 dan Rp 259.360.200.

Rental revenue of investment properties in 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp 5,260,182,630, Rp 2,034,005,998 and Rp 259,360,200, respectively.

Beban penyusutan dibebankan pada beban usaha

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp 855.599.467, Rp 855.599.467, dan Rp 767.501.360.

Depreciation expense charged to operating expenses for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp 855,599,467, Rp 855,599,467 and Rp 767,501,360, respectively.

298






10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 10. INVESTMENT PROPERTIES (continued) Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

properti investasi berupa bangunan yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang dijadikan jaminan atas utang bank (lihat Catatan 13).

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, investment properties located on Jalan Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang are used as collateral for bank loan (see Note 13).

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015,

Perusahaan mengasuransikan gedung "Superindo" kepada pihak ketiga, berupa Property All Risk Insurance (Asuransi Semua Risiko Harta benda) dengan jumlah pertanggungan Rp 3.568.500.000 dan mengasuransikan bangunan yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang kepada pihak ketiga, berupa Property All Risk Insurance (Asuransi Semua Risiko Harta Benda) dengan jumlah pertanggungan Rp 40.722.180.000.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Company has insured its building “Superindo” to third parties, under “All Risk Insurance” with total sum insured of Rp 3,568,500,000 and insured its building located at Jalan Puri Anjasmoro Raya E1-8, 8D, Semarang to third parties, under “All Risk Insurance” with total sum insured of Rp 40,722,180,000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan

tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses of the assets insured.

11. ASET TIDAK BERWUJUD 11. INTANGIBLE ASSETS Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016 2015 Harga perolehan: Acquisition cost: Merek hotel 24.400.000 58.600.000 56.400.000 Brand hotels

Akumulasi amortisasi

(3.166.667 ) (47.260.418 ) (46.412.500 )

Accumulated amortization

Jumlah 21.233.333 11.339.582 9.987.500 Total

12. GOODWILL 12. GOODWILL Pada tahun 2014, Perusahaan telah mengakuisisi

PT Clanixx Jaya Sentosa (Catatan 1). Pada tanggal akuisisi terdapat perbedaan biaya perolehan akuisisi di atas nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi yang diakuisisi sebesar Rp 561.785.793 yang dicatat sebagai goodwill.

In 2014, the Company acquired PT Clanixx Jaya Sentosa (Note 1). At the effective date of the acquisition, the excess of acquisition cost over the fair value of identifiable assets and liabilities acquired amounting to Rp 561,785,793 was recorded as part of goodwill.

Berdasarkan pertimbangan manajemen tidak terdapat

penurunan nilai atas goodwill pada akhir tahun. Based on Management judjement there is no

impairment in value of goodwill at end of the year.

13. UTANG USAHA 13. TRADE PAYABLES

Berdasarkan bidang usaha By line of business

2017 2016 2015 Hotel 1.508.107.498 1.969.489.006 1.531.386.430 Hotel Jasa manajemen perhotelan 209.299.685 114.112.442 280.846.786 Hotel management services Real Estat 6.184.935 - - Real estate Lain-lain 10.000.000 - - Others

Jumlah 1.733.592.118 2.083.601.448 1.812.233.216 Total

299






13. UTANG USAHA (lanjutan) 13. TRADE PAYABLES (continued)

Berdasarkan umur Based on aging

2017 2016 2015 Belum jatuh tempo 1.517.550.019 1.923.170.630 1.492.897.117 Current Jatuh tempo Past due Kurang dari 30 hari 71.083.151 78.963.226 112.834.469 Less than 30 days 31 - 60 hari 11.354.389 67.195.483 89.571.909 31-60 days 61 - 90 hari 12.526.122 11.614.109 55.044.828 61-90 days Lebih dari 90 hari 121.078.437 2.658.000 61.884.893 More than 90 days Jumlah 1.733.592.118 2.083.601.448 1.812.233.216 Total

Seluruh utang usaha di atas adalah dari pihak ketiga. All of the above trade payables are from third

parties.

14. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 14. ACCRUED EXPENSES Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016 2015 Jasa profesional 923.375.000 1.200.000.000 800.000.000 Professional fee Perawatan gedung 642.598.198 - - Building maintenance Bunga 530.347.046 698.082.006 1.030.187.944 Interest Listrik 483.939.443 538.736.054 506.369.017 Electricity Kontraktor 438.200.523 1.017.627.848 - Contractor Asuransi 365.090.203 - - Insurance Tunjangan hari raya dan

bonus

324.942.880

305.568.688

330.536.121

Allowances and bonus Deposit piutang 232.633.075 - - Deposit receivables

Sewa

-

4.216.651.314

-

Rent Lain-lain

(masing-masing dibawah Rp 100.000.000)

603.017.567

224.983.211

933.081.381

Others (each below Rp 100,000,000)

Jumlah 4.544.143.935 8.201.649.121 3.600.174.463 Total

15. UANG MUKA PENJUALAN 15. SALES ADVANCE Akun ini merupakan uang muka penjualan rumah

tinggal dan ruko di perumahan Jatayu Residence Pekalongan, Gaia Residence Batang dan Gaia Residence Semarang yang belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 13.474.424.334, Rp 15.399.829.036 dan Rp 21.150.249.588.

This account represents advances received from sale of houses and shops at Jatayu Residence Pekalongan, Gaia Residence Batang and Gaia Residence Semarang which have not met the revenue recognition criteria as of December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp 13,474,424,334, Rp 15,399,829,036 and Rp 21,150,249,588, respectively.

16. UTANG BANK 16. BANK LOANS Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016 2015 PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk

29.062.500.000

36.000.000.000

36.000.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


70.800.000.000

32.125.413.020

-


PT Bank Maybank Indonesia Tbk

90.512.146.032

97.455.307.228

24.800.367.461


PT Bank UOB Indonesia 38.009.889.490 63.102.300.474 150.568.392.190 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Bukopin Tbk - 24.297.870.000 45.548.266.003 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon

Indonesia Tbk

-

20.582.765.229

33.531.136.655 PT Bank Danamon

Indonesia Tbk

Jumlah 228.384.535.522 273.563.655.951 290.448.162.309 Total

300






16. UTANG BANK (lanjutan) 16. BANK LOANS (continued)

2017 2016 2015 Dikurangi bagian yang jatuh

tempo dalam satu tahun

Less current portion PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk

3.750.000.000

36.000.000.000

36.000.000.000 PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

4.200.000.000

19.705.679.769

-



9.851.099.979

7.936.237.391

8.741.674.975


PT Bank UOB Indonesia

4.246.011.913

12.224.071.049

21.615.867.393

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank Bukopin Tbk - 24.297.870.000 7.630.662.752 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk

-

20.582.765.229

12.948.371.426

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Jumlah 22.047.111.892 120.746.623.438 86.936.576.546 Total

Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun

206.337.423.630

152.817.032.513

203.511.585.763

Long-term portion

Perusahaan Company

PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2012 dan

Akta No. 20 tanggal 29 November 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka 1 dan Pinjaman Berjangka 2 dengan pagu masing-masing sebesar Rp 24.500.000.000 dan Rp 20.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dan tingkat suku bunga efektif sebesar 11% per tahun. Berdasarkan Akta No. 62 pada tanggal 20 April 2016 fasilitas kredit telah diperbaharui dengan pinjaman berjangka dengan pagu Rp 50.000.000.000 dengan jangka waktu 96 bulan dan suku bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

Based on Notarial Deed No. 19 dated January 31, 2012 and Notarial Deed No. 20 dated November 29, 2013, the Company obtained the Term Loan 1 and the Second Term Loan facility with a credit limit of Rp 24,500,000,000 and Rp 20,000,000,000 payable within 60 months and with effective interest rate of 11% per annum. Based on Notarial Deed No. 62 dated April 20, 2016, the credit facility has been renewed with with a ceiling of Rp 50,000,000,000 for a period of 96 months and an effective interest rate of 12.25% per annum.

Fasilitas ini dijamin dengan: This credit facility is secured by:

a. Tanah dan bangunan SHGB No. 1136/

Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 D atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

b. Tanah dan bangunan SHGB No. 1137/ Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

a. Land and building SHGB No. 1136/ Tawangrejosari. Located on Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 D under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

b. Land and building SHGB No. 1137/ Tawangrejosari. Located on Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

c. Tanah dan bangunan SHM No. 01963/ Tawangrejosari. Terletak di Komplek Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 E atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Tanah dan bangunan SHM Atas Satuan Rumah Susun No. 42/ Pekunden. Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah atas nama Perusahaan.

e. Jaminan Pribadi dari Ferdinandus Soleh Dahlan dan Ingtri Iman Juwita.

f. Jaminan Pribadi dari Billy Dahlan.

c. Land and building SHM No. 01963/ Tawangrejosari. Located Perumahan Puri Anjasmoro Blok E.1 No. 8 E under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Land and building SHM of Apartment Unit No. 42/ Pekunden. Located at Central Java Province, Semarang City, Central Semarang District under the name of Company.

e. Personal Guarantee from Ferdinandus Soleh Dahlan and Ingtri Iman Juwita.

f. Personal Guarantee from Billy Dahlan.

301







Perusahaan (lanjutan) Company (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued) Perusahaan dilarang untuk melaksanakan (tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank) hal-hal sebagai berikut: Melakukan penarikan terhadap jumlah modal

yang disetor. Melakukan perubahan pemegang saham, porsi

saham dan manajemen. Melakukan merger, acquisition, menjual dan

mengalihkan asset yang dijaminkan kepada bank lain maupun pihak ketiga lainnya.

Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Company are prohibited to perform (without prior written approval from the bank) as follows: Withdraws the amount of paid up capital.

Change the shareholders, shares portion and

management.

Conducting mergers, acquisitions, selling and transferring pledged assets to other banks or other third parties.

Submit an application to declare bankruptcy or delay payment of debt to the Commercial Court, dissolve or liquidate based on the resolution of the General Meeting of Shareholders.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tahun 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas

pinjaman kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp 12.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 10,25% per tahun.

In 2015, the Company obtained loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with a credit limit of Rp 12,000,000,000 payable within 12 months, and bears interest rate at 10.25% per annum, respectively.

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito Berjangka Bank

Danamon Seri DF No.103039 sebesar USD 1.000.000 atas nama Wijaya Dahlan.

This credit facility is secured by Bank Danamon Time Deposit Series DF No.103039 amounting USD 1,000,000 under the name of Wijaya Dahlan.

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi tanggal

13 Desember 2016. This loan facility was paid on December 13, 2016.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan (tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank) hal-hal sebagai berikut: Menjaminkan aset perusahaan yang telah ada

maupun yang akan datang kepada pihak lainnya.

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha.

Mengikatkan diri sebagai penjamin yang baru kepada pihak lainnya.

Mendapatkan fasilitas kredit dari bank lainnya. Membagikan dividen selama periode

peminjaman tanpa persetujuan bank.

The Company are prohibited from carrying out (without prior written approval from the bank) as follows: Assure existing and future Company‟s assets

to other parties.

Establish an agreement that may result in a obligation to pay to a third party except in the course of running the business.

Bind yourself as the new guarantor to the other party.

Obtain credit facilities from other banks. Distribute dividends during the loan period

without bank approval. PT Dafam Mambo International (DMAM) PT Dafam Mambo International (DMAM)

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia Berdasarkan akta No. 23 tanggal 19 Maret 2013,

DMAM memperoleh fasilitas kredit investasi aset tetap dan kredit investasi konstruksi dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 48.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dan bunga efektif sebesar 10% per tahun.

Based on letter No. 23 dated March 19, 2013, DMAM obtained the Company obtained credit investment fixed asset facility and credit construction investment from PT Bank UOB Indonesia with a credit limit of Rp 48,000,000,000 and Rp 12,000,000,000 payable within 120 months, and has effective rate of 10% per annum.

302







PT Dafam Mambo International (DMAM) (lanjutan) PT Dafam Mambo International (DMAM) (continued)

PT Bank UOB Indonesia (lanjutan) PT Bank UOB Indonesia (continued) Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by: a. Tanah dengan SHGB No. 296/sekayu, yang

terletak dalam Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan. Selanjutnya akan diproses balik nama.

b. Jaminan Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

c. Jaminan Corporate Guarantee atas nama Perusahaan.

a. Land SHGB No. 296/sekayu, located at Central Java, Central Semarang, Sekayu under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan. Next will be processed behind the name.

b. Personal Guarantee by PT ASLI which is belonged to Ferdinandus Soleh Dahlan, located in Pekalongan.

c. Corporate Guarantee under the name Perusahaan.

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan surat

keterangan lunas No. 16/RLO/SMG/02285 pada tanggal 15 Desember 2016.

This credit facility has been paid off with certificate No. 16/RLO/SMG/02285 dated Desember 15, 2016.

DMAM dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Merubah anggaran dasar antara perubahan modal

dalam susunan pengurusan dan pemegang saham.

Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Membubarkan DMAM. Melakukan penggabungan dengan perusahaan

atau pihak lain dan pemisahan usaha. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan

kewajiban DMAM untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari.

Mengikatkan diri sebagai penjamin yang baru pada pihak ketiga.

Melakukan pembagian dividen selama periode peminjaman kepada bank.

Memperoleh fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank dari pihak ketiga.

Menjaminkan aset DMAM yang telah ada maupun yang akan datang pada pihak lainnya.

DMAM are prohibited from carrying out the following: Changes the articles of association between

changes in the capital of the composition of management and shareholders.

Conducting business activities other than those mentioned in the articles of association.

Dissolve DMAM. Merging with other companies or parties and

segregating business. To enter into agreements that may result in a

DMAM's obligation to pay to a third party except in the course of running a day-to-day business.

Bind yourself as a new guarantor to a third party.

Conducting dividend payment during loan period to bank.

Obtain credit facilities from banks and non-bank financial institutions from third parties.

Ensure existing or future DMAM‟s assets to other parties.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan perjanjian kredit agunan deposito

No. CRO.PKG/0047/KAD/2014, tanggal 25 Juli 2014, DMAM mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Pinjaman Deposito dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 12.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,75% per tahun.

Based on the credit agreement on collateral deposit No. CRO.PKG/0047/KAD/2014, dated July 25, 2014, DMAM obtained loan Credit Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a credit limit of Rp 12,000,000,000 for a period of 12 months and effective interest rate of 7.75% per annum.

303







PT Dafam Mambo International (DMAM) (lanjutan) PT Dafam Mambo International (DMAM) (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Fasilitas ini dijamin dengan sertifikat deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. seri bilyet B 259289/ 139-0204360808 dengan nominal sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu deposito 6 bulan sejak tanggal pembukaan deposito 12 Agustus 2013.

This credit facility is secured by certificate of deposit PT Bank Mandiri (Persero) No. Series Bilyet B 259289/ 139-0204360808 with nominal value of USD 1,000,000 with a term of deposit of 6 months from the date of deposit opening on August 12, 2013.

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan rekening koran Mandiri tanggal 4 Oktober 2017

This credit facility has been paid off with bank statement of PT Bank Mandiri dated October 4, 2017.

PT Maybank Indonesia Tbk PT Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 62 tanggal 15 Desember 2016, DMAM memperoleh fasilitas pembiayaan Pinajaman berjangka dan Pinjaman rekening koran dari PT Maybank Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 1.000.000.000 dengan jangka waktu 108 dan 12 bulan dengan bunga efektif sebesar 10,50% per tahun.

Based on the credit agreement No. 62, dated December 15, 2016, DMAM obtained loan facility “Working Capital Credit” and “overdraft” from PT Maybank Indonesia Tbk with a credit limit Rp 50,000,000,000 and Rp 1,000,000,000 with a period of 108 and 12 months effective interest of 10.50% per annum.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by: a. Tanah dan bangunan SHGB No. 296/sekayu.

Lokasi di Semarang tengah keluarahan sekayu atas nama Perusahaan.

b. Personal Guarantee atas nama Billy Dahlan.

a. Land and building SHGB No.296/sekayu Located at Central Semarang under the name of the Company.

b. Personal Guarantee under the name of Billy Dahlan.

DMAM dilarang untuk melaksanakan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank) hal-hal sebagai berikut: Melakukan penarikan terhadap jumlah modal

yang disetor. Melakukan perubahan pemegang saham, porsi

saham dan manajemen. Melakukan merger, acquisition, menjual dan

mengalihkan asset yang dijaminkan kepada bank lain maupun pihak ketiga lainnya.

Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

DMAM are prohibited to perform (without prior written approval from the bank) as follows: Withdraws the amount of paid up capital.

Change the shareholders, shares portion and

management.

Conducting mergers, acquisitions, selling and transferring pledged assets to other banks or other third parties.

Submit an application to declare bankruptcy or delay payment of debt to the Commercial Court, dissolve or liquidate based on the resolution of the General Meeting of Shareholders.

PT Hotel Cilacap Indah (HCI) PT Hotel Cilacap Indah (HCI)

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan akta No. 158 tanggal 23 Mei 2011, HCI memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 47.500.000.000 dengan jangka waktu 96 bulan dan bunga efektif sebesar 11% per tahun.

Based on letter No.14/Pers/AOO/V/2016 dated May 23, 2011, the Company obtained the HCI obtained credit investment facility from PT Bank UOB Indonesia with a credit limit of Rp 47,500,000,000 payable within 96 months, and has effective rate of 11% per annum.

304







PT Hotel Cilacap Indah (HCI) (lanjutan) PT Hotel Cilacap Indah (HCI) (continued)

PT Bank UOB Indonesia (lanjutan) PT Bank UOB Indonesia (continued) Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by: a. Tanah dengan SHGB No. 3022/sidakarya, yang

terletak dalam Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan Sidakarya atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

b. Jaminan Corporate Guarantee dari PT ASLI, yang dimiliki Ferdinandus Soleh Dahlan yang berkedudukan di Pekalongan.

c. Jaminan Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

a. Land SHGB No. 3022/sidakarya, located at Central Java, South Cilacap, Sidakarya under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan and Bambang Sugiarto.

b. Corporate Guarantee by PT ASLI which is belonged to Fedirnandus Soleh Dahlan, located in Pekalongan.

c. Personal Guarantee by Ferdinandus Soleh Dahlan and Bambang Sugiarto.

Fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan surat keterangan lunas No. 17/RLO/SMG/01713 pada tanggal 28 September 2017.

This credit facility has been paid off with certificate No. 17/RLO/SMG/01713 dated September 28, 2016.

HCI dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Membuat dan menandatangani perjanjian yang

dapat menyebabkan timbul kewajiban kepada pihak lain kecuali untuk operasi usaha harian.

Menjadi penanggung jawab atau penjamin kepada pihak lainnya.

Memperoleh fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya dari pihak lainnya dari pihak ketiga yang membutuhkan persetujuan dari pihak bank.

Mengambil dividen selama periode peminjaman dari bank.

HCI are prohibited from carrying out the following:

Create and sign agreements that may result in liabilities to others except for daily business operations.

Being responsible or guarantor to the other party.

Obtaining credit facilities from banks or other non-bank financial institutions from third parties from third parties that requires approval from the bank.

Take a dividend during the loan period from the bank.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan akta No. 51 tanggal 28 September 2017,

HCI memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Peresro) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 96 bulan dan bunga efektif sebesar 10,50% per tahun.

Based on letter No.14/Pers/AOO/V/2016 dated September 28, 2017, the HCI obtained credit investment facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a credit limit of Rp 30,000,000,000 payable within 96 months, and has effective rate of 10.50% per annum.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by: Tanah dan bangunan dengan SHM No. 3022 dan No.

801, yang terletak Jl. Dr. Wahidin No. 5-15 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dan Bambang Sugiarto.

Land and building SHM No. 3022 and No. 801, located at Jl Dr. Wahidin No. 5-15, district Sidakarya, Sub district South Cilacap, Cilacap, Central Java, under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan and Bambang Sugiarto.

PT Dafam Mataram International (DMAT) PT Dafam Mataram International (DMAT)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 52/JPM/PK-KI/2016 tahun 2016, DMAT memperoleh fasilitas pembiayaan “Kredit Modal Kerja” dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

Based on the credit agreement No. 52/JP/PK-KI/2016 2016, the DMAT obtained loan facility “Working Capital Credit” from PT Bank Negara Indonesia Tbk with a credit limit Rp 50,000,000,000 with a period of 120 months effective interest of 12.25% per annum.

305






16. UTANG BANK (lanjutan) 16. BANK LOANS (continued) PT Dafam Mataram International (DMAT) (lanjutan) PT Dafam Mataram International (DMAT)

(continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by:

a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan atas nama DMAT.

b. Tanah dan bangunan SHGB No. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan atas nama DMAT.

c. Tanah dan bangunan SHM No. 387 dan 388. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

a. Land and building SHGB No. 00837. Location at Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan under the name of DMAT.

b. Land and building SHGB No. 00916. Location at Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan under the name of DMAT.

c. Land and building SHM No. 387 and 388. Location at Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan under the name Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Tanah dan bangunan SHM No. 389 dan 390. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

e. Tanah dan bangunan SHGB No. 08 dan 09. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama DMAT.

f. Tanah dan bangunan SHGB No. 13 dan 14. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama DMAT.

g. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

h. Tanah dan bangunan SHM No. 00750. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Land and building SHM No. 389 and 390. Location at Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan under the name of the Ferdinandus Soleh Dahlan.

e. Land and building SHGB No. 08 and 09. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of the DMAT.

f. Land and building SHGB No. 13 and 14. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of the DMAT.

g. Land and building SHM No. 00673. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

h. Land and building SHM No. 00750. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

i. Tanah dan bangunan SHM No. 404. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

j. Tanah dan bangunan SHM No. 00726. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

i. Land and building SHM No. 404. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

j. Land and building SHM No. 00726. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

DMAT dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Merubah anggaran dasar diantaranya perubahan

modal, susunan pengurus dan pemegang saham.

Melakukan kegiatan usaha lain yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Membubarkan atau meminta dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang melalui oengadilan niaga.

Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha.

DMAT are prohibited from carrying out the following: Changes the articles of association including

changes in capital, the composition of management and shareholders.

Carry out other business activities mentioned in the articles of association.

Dissolution or request to be declared bankrupt or ask for postponement of debt payment through commercial court.

Merger, consolidate, acquire with other companies or parties and segregation of business.

306







(continued)


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Mengikatkan diri sebagai penjamin yang baru kepada pihak lain.

Melakukan pembagian dividen selama periode pinjaman pada bank.

Memperoleh fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya dan pihak ketiga.

Menjamin aset DMAT yang telah ada maupun yang akan datang kepada pihak lain.

Establish an agreement that may result in a obligation to pay to a third party except in the course of running a day-to-day business enterprise.

Bind yourself as a new guarantor to another party.

Conducting dividend payout during the loan period at the bank.

Obtain credit facilities from banks and other non-bank financial institutions and third parties.

Ensure the DMAT's existing and future assets to other parties.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan perjanjian kredit agunan deposito

No. CRO.PKG/0017/KAD/2014, tanggal 8 Juli 2014, DMAT mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Pinjaman Deposito dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 24.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,75% per tahun.

Based on the credit agreement on collateral deposit No. CRO.PKG/0017/KAD/2014, dated July 8, 2014, the DMAT obtained loan Credit Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a credit limit of Rp 24,000,000,000 for a period of 12 months and effective interest rate of 7.75% per annum.

Fasilitas ini dijamin dengan sertifikat deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. seri bilyet B 327189/ 139-0204388163 dan B 327188/ 139-02024387991 dengan nominal masing-masing sebesar USD 1.000.000 atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan dengan jangka waktu deposito 6 bulan sejak tanggal pembukaan deposito 12 Agustus 2013.

This credit facility is secured by certificate of deposit PT Bank Mandiri (Persero) No. Series Bilyet B 327189 / 139-0204388163 and B 327188 / 139-02024387991 with nominal value of USD 1,000,000 under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan with a term of deposit of 6 months from the date of deposit opening on August 12, 2013, respectively.

Fasilitas pinjaman ini telah di lunasi pada tanggal 4 Oktober 2017.

This loan facility was paid off on October 4, 2017.

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit

No. 081/02/2016 tanggal 3 Maret 2016, DMAT mendapatkan penambahan fasilitas pembiayaan dari PT Bank UOB Indonesia berupa fasilitas “Kredit Rekening Koran (KRK)” dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000 dan fasilitas “Kredit Investasi Konstruksi (KISI)” dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 45.000.000.000 dengan jangka waktu masing-masing selama 12 bulan dan 96 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 13% dan 12,5% per tahun.

Based on the change of credit agreement No. 081/02/2016 dated March 3, 2016, DMAT obtained additional loan facility from PT Bank UOB Indonesia in the form of “Credit Account Facility (KRK)” with a credit limit of Rp 1,500,000,000 and “Construction Investment Credit Facility (KISI)” with a credit limit of Rp 45,000,000,000 within 12 months and 96 months and an effective interest rate at 13% and 12.5% per annum, respectively.


a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan atas nama DMAT.

b. Tanah dan bangunan SHGB No. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan atas nama DMAT.

a. Land and building SHGB No. 00837. Location at Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan under the name of DMAT.

b. Land and building SHGB No. 00916. Location at Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan under the name of DMAT.

307







(continued)

PT Bank UOB Indonesia (lanjutan) PT Bank UOB Indonesia (continued)

Fasilitas pinjaman ini telah di refinancing oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 20 Desember 2016.

This loan facility was refinancing by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on December 20, 2016.

PT Clanixx Jaya Sentosa (CJS) PT Clanixx Jaya Sentosa (CJS)

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia Berdasarkan perjanjian kredit No. 31 tanggal 12

November 2014, CJS mendapatkan fasilitas kredit investasi aset tetap dari PT Bank UOB Indonesia dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp 48.905.083.100 dengan jangka waktu 120 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 12,25% per tahun.

Based on the credit agreement No. 31, date November 12, 2014, the CJS obtained fixed asset investment facility from PT Bank UOB Indonesia with a credit limit of Rp 48,905,083,100 payable within 120 months, and bears interest rate at 12.25% per annum.

Fasilitas ini dijamin dengan : This credit facility is secured by:

Tanah SHGB No. 251/Kota Tinggi. Seluas ± 232 m2

yang terletak di Jalan Tengkuban Perahu (Sultan Syarif Kasim 150) atas nama CJS.

Land SHGB No. 251/Kota Tinggi. The width is ± 232 m2 located at Jalan Tengkuban Perahu (Sultan Syarif Kasim 150) under the name of CJS.

Tanah SHGB No. 252/Kota Tinggi. Seluas ± 422 m2 yang terletak di Jalan Tengkuban Perahu (Sultan Syarif Kasim 150) atas nama CJS.


Tanah SHGB No. 253/Kota Tinggi. Seluas ± 1192 m2 yang terletak di Jalan Tengkuban Perahu (Sultan Syarif Kasim 150) atas nama CJS.


Personal Guarantee atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan

Personal guarantee under the name Ferdinandus Soleh Dahlan

Jaminan gadai berupa escrow account . Mortgage deposit on form escrow account CJS dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai

berikut: Merubah anggaran dasar diantaranya perubahan

modal, susunan pengurus dan pemegang saham.

Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar.

Membubarkan atau meminta dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang melalui pengadilan niaga.

Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha.

Menjaminkan aset yang telah ada maupun yang akan datang kepada pihak lain.

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (guarantor) yang baru kepada pihak lain.

Melakukan pembagian dividen selama periode pinjaman pada bank.

Memperoleh fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya dan pihak ketiga.

CJS are prohibited from carrying out the following:

Changes articles of association including changes in capital, the composition of management and shareholders.

Conducting business activities other than those mentioned in the articles of association.

Dissolution or request to be declared bankrupt or ask for postponement of debt payment through commercial court.

Merger, consolidate, acquire with other companies or parties and segregate business.

Assure existing and future corporate assets to other parties.

Establish an agreement that may result in a obligation to pay to a third party, except in the course of running a day-to-day business enterprise.

Bind yourself as a new guarantor to another party.

Conducting dividend payout during the loan period at the bank.

Obtain credit facilities from banks and other non-bank financial institutions and third parties.

308






16. UTANG BANK (lanjutan) 16. BANK LOANS (continued) PT Buana Karya Sugiartha (BKS) PT Buana Karya Sugiartha (BKS)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pada tahun 2016, BKS mendapatkan penambahan

fasilitas pembiayaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 25.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dan bunga efektif sebesar 12,25% per tahun.

In 2016, BKS obtained additional financing facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with a credit limit of Rp 25,000,000,000 payable within 120 months and effective rate at 12,25% per annum.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan: This credit facility is secured by: a. Tanah dan bangunan SHGB No. 00837. Lokasi di

Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan atas nama PT Dafam Mataram International.

b. Tanah dan bangunan SHGB No. 00916. Lokasi di Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan atas nama PT Dafam Mataram International.

c. Tanah dan bangunan SHM No. 387 dan 388. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Tanah dan bangunan SHM No. 389 dan 390. Lokasi di Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

e. Tanah dan bangunan SHGB No. 08 dan 09. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

a. Land and building SHGB No. 00837. Location at Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan on behalf of PT Dafam Mataram International.

b. Land and building SHGB No. 00916. Location at Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan on behalf of PT Dafam Mataram International.

c. Land and building SHM No. 387 and 388. Location at Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

d. Land and building SHM No. 389 and 390. Location at Jl. Raya Tirto No. 670 Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

e. Land and building SHGB No. 08 and 09. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

f. Tanah dan bangunan SHGB No. 13 dan 14. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

f. Land and building SHGB No. 13 and 14. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

g. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

h. Tanah dan bangunan SHM No. 00750. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

i. Tanah dan bangunan SHM No. 404. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

j. Tanah dan bangunan SHM No. 00726. Lokasi di Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

g. Land and building SHM No. 00673. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

h. Land and building SHM No. 00750. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

i. Land and building SHM No. 404. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

j. Land and building SHM No. 00726. Location at Jl. A Yani (Jl. Raya Wiradesa No. 25) Pekalongan on behalf of Ferdinandus Soleh Dahlan.

BKS dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai

berikut: Mengubah bentuk atau status hukum, merubah

anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal) memindahtangankan resipis atau saham BKS baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).

Menggunakan dana untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari bank.

Menjual atau menjaminkan harta kekayaan BKS atau barang agunan kepada pihak lain.

BKS are prohibited from carrying out the following: Changing the form or legal status, changing the

articles of association (except raising the capital) transferred the BKS's stock or resettles either among shareholders or to other parties resulting in the change of the ultimate shareholder.

Using corporate funds for purposes other than businesses financed by credit facilities from banks.

Sell or pledge the BKS's property or collateral goods to other parties.

309






16. UTANG BANK (lanjutan) 16. BANK LOANS (continued) PT Buana Karya Sugiartha (BKS) (lanjutan) PT Buana Karya Sugiartha (BKS) (continued)


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

BKS dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai

berikut: Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain

maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)

Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh penerima kredit kepada bank, kepada pihak lain.

Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.

Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.

Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/ penyertaan pada perusahaan lain.

Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Penyusutan), penyertaan modal atau pengambil-alihan saham pada perusahaan lain.

BKS are prohibited from carrying out the following: Receiving new credit facilities from other banks

and other financial institutions (including issuing bonds)

Binding yourself as the guarantor (borg), pledge the assets pledge assets that have been pledged by credit recipients to the bank, to other parties.

Divide operating income and pay dividends to shareholders.

Conduct liquidation or dissolution or bankruptcy measures.

Conducting mergers, acquisitions or reorganizations or investments / investments in other companies.

Make investments that exceed the proceeds of the company (EAT + Depreciation), equity participation or takeover of shares in other companies.

Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham BKS kepada pihak manapun.

Mengubah bidang usaha. Melakukan interfinancing dengan perusahaan

afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.

Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.

Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.

Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi penerima kredit dengan pihak lain atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha penerima kredit.

Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha penerima kredit dan mengancam keberlangsungan usaha penerima kredit.

Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik perseorangan maupun perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.

Mortgaging or otherwise insuring the BKS's shares to any party.

Change of business. Interfinancing with affiliated companies, parent

companies and / or subsidiaries.

Issuing / selling shares unless converted into capital, which is made notarized.

Open a new business that is not related to an existing business.

Repay / pay principal and / or interest expense and / or other expenses on loan / credit / debt to other parties outside parties approved in the credit agreement, including but not limited to shareholders and / or affiliates.

Conducting or canceling contracts or agreements that have a significant impact on credit recipients with other parties or affiliates that may affect the business of the recipient of the credit.

Conducting cooperation that may have a negative effect on the business activities of the recipient of credit and threaten the sustainability of the business of the recipient of the credit.

Conducting transactions with other parties, whether individuals or companies including but not limited to affiliated companies in ways that fall outside of reasonable practices and practices and make more expensive purchases and make sales cheaper than market prices.

310






16. UTANG BANK (lanjutan) 16. BANK LOANS (continued) PT Buana Karya Sugiartha (BKS) (lanjutan) PT Buana Karya Sugiartha (BKS) (continued)


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau

sebagian dari hak dan/atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian bank.

Menarik kembali modal yang telah disetor.

Submit or transfer all or part of the rights and / or obligations of the borrower arising under the credit agreement and / or guarantee document to another party.

Repay / pay principal and / or interest expense and / or other expenses on loan / credit / debt to other parties outside parties approved in the credit agreement, including but not limited to shareholders and / or affiliates.

Provide loans to other parties, except in the framework of a normal business transaction and / or reasonable transactions based on bank valuation.

Withdraw the paid-up capital.

PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Bukopin Tbk Pada tahun 2013, BKS mendapatkan fasilitas kredit

Installment dari PT Bank Bukopin Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp 20.000.000.000 dengan jangka waktu 96 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 10.50%.

In 2013, BKS obtained Installment facility from PT Bank Bukopin Tbk with a credit limit of Rp 20,000,000,000 payable within 96 months, and bears interest rate at 10,50% per annum.


a. Tanah dan bangunan SHM No. 00673. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan atas nama Soleh Dahlan.

b. Tanah dan bangunan SHGB No. 8. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

a. Land and building SHM No. 00673. Location at Jl. Raya Wiradesa Pekalongan on behalf of Soleh Dahlan.

b. Land and building SHGB No. 8. Location at Jl. Rata Wiradesa Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

c. Tanah dan bangunan SHGB No. 9. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

d. Tanah dan bangunan SHGB No. 13. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

c. Land and building SHGB No. 9. Location at Jl. Rata Wiradesa Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

d. Land and building SHGB No. 13. Location at Jl. Rata Wiradesa Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

e. Tanah dan bangunan SHGB No. 14. Lokasi di Jl. Raya Wiradesa Pekalongan atas nama PT Buana Karya Sugiartha.

e. Land and building SHGB No. 14. Location at Jl. Rata Wiradesa Pekalongan on behalf of PT Buana Karya Sugiartha.

f. Termasuk seluruh mekanikal, elektrikal, mesin dan peralatan pendukung Hotel Marlin.

f. Includes all mechanical, electrical, machinery and equipment supporting Hotel Marlin.

BKS tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman

uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lainnya, orang-orang lain atau apapun namanya sepanjang yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan sesuai dengan pasal 11, selama masih menjadi jaminan dari utangnya BKS kepada bank. BKS dilarang untuk menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari bank.

BKS will not make any loan arrangements with other banks, financial institutions, other persons or whatever their names as long as those concerning the right to collateral granted in accordance with article 11, as long as it is guaranteed by BKS to the bank. BKS is prohibited from renting, transferring / transferring the guaranteed goods, without prior written permission from the bank.

311







PT Dafam Maju Bersama (DMB) PT Dafam Maju Bersama (DMB)

PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Bukopin Tbk Berdasarkan perjanjian kredit No. 58 tanggal 13 Juli

2015, DMB mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit Reguler dari PT Bank Bukopin Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 13,46% per tahun.

Based on credit agreement dated July 13, 2015, DMB obtained Reguler Loan facility from PT Bank Bukopin Tbk with a credit limit of Rp 30,000,000,000 payable within 36 months, and with effective interest rate at 13.46% per annum.

Fasilitas ini dijamin dengan Perumahan Gaia

Residence atas nama DMB dengan rincian sebagai berikut:

This credit facility is secured by Housing of Gaia Residence under the name of DMB with detail as follows:

No. No. SHGB Kavling Luas / area 1. 01753/Kedungmundu A 05 ± 95 m2 2. 01755/Kedungmundu A 07 ± 95 m2 3. 01756/Kedungmundu A 08 ± 95 m2 4. 01757/Kedungmundu A 09 ± 95 m2 5. 01758/Kedungmundu A 10 ± 95 m2 6. 01772/Kedungmundu C 02 ± 168 m2 7. 01773/Kedungmundu C 03 ± 168 m2 8. 01774/Kedungmundu C 05 ± 168 m2 9. 01775/Kedungmundu C 06 ± 168 m2

10. 01776/Kedungmundu C 07 ± 168 m2 11. 01778/Kedungmundu C 09 ± 231 m2 12. 01779/Kedungmundu C 10 ± 168 m2 13. 01780/Kedungmundu C 11 ± 168 m2 14. 01781/Kedungmundu C 12 ± 168 m2 15. 01782/Kedungmundu C 15 ± 168 m2 16. 01783/Kedungmundu C 16 ± 168 m2 17. 01784/Kedungmundu C 17 ± 231 m2 18. 01785/Kedungmundu D 01 ± 122 m2 19. 01787/Kedungmundu D 03 ± 108 m2 20. 01788/Kedungmundu D 05 ± 108 m2 21. 01789/Kedungmundu D 06 ± 105 m2 22. 01790/Kedungmundu D 07 ± 109 m2 23. 01791/Kedungmundu D 08 ± 105 m2 24. 01792/Kedungmundu D 09 ± 109 m2 25. 01793/Kedungmundu D 10 ± 105 m2 26. 01794/Kedungmundu D 12 ± 105 m2 27. 01795/Kedungmundu D 16 ± 120 m2 28. 01798/Kedungmundu D 26 ± 105 m2 29. 01800/Kedungmundu D 30 ± 105 m2 30. 01801/Kedungmundu D 32 ± 105 m2 31. 01802/Kedungmundu D 36 ± 105 m2 32. 01803/Kedungmundu D 38 ± 105 m2 33. 01804/Kedungmundu D 40 ± 105 m2 34. 01805/Kedungmundu D 42 ± 105 m2 35. 01806/Kedungmundu D 46 ± 105 m2 36. 01807/Kedungmundu D 48 ± 105 m2 37. 01808/Kedungmundu D 50 ± 105 m2 38. 01809/Kedungmundu D 52 ± 120 m2 39. 01811/Kedungmundu D 21 ± 105 m2 40. 01812/Kedungmundu D 23 ± 105 m2 41. 01815/Kedungmundu D 29 ± 105 m2 42. 01816/Kedungmundu D 31 ± 105 m2 43. 01817/Kedungmundu D 33 ± 105 m2 44. 01818/Kedungmundu D 35 ± 105 m2

312







PT Dafam Maju Bersama (DMB) (lanjutan) PT Dafam Maju Bersama (DMB) (continued)

PT Bank Bukopin Tbk (lanjutan) PT Bank Bukopin Tbk (continued)

No. No. SHGB Kavling Luas / area 45. 01819/Kedungmundu D 37 ± 105 m2 46. 01820/Kedungmundu D 39 ± 105 m2 47. 01821/Kedungmundu D 41 ± 105 m2 48. 01822/Kedungmundu D 43 ± 105 m2 49. 01823/Kedungmundu D 45 ± 120 m2 50. 01828/Kedungmundu E 11 ± 105 m2 51. 01829/Kedungmundu E 15 ± 120 m2 52. 01832/Kedungmundu E 21 ± 105 m2 53. 01833/Kedungmundu E 23 ± 105 m2 54. 01834/Kedungmundu E 25 ± 105 m2 55. 01837/Kedungmundu E 31 ± 105 m2 56. 01838/Kedungmundu E 33 ± 105 m2 57. 01839/Kedungmundu E 35 ± 105 m2 58. 01840/Kedungmundu E 37 ± 105 m2 59. 01841/Kedungmundu E 39 ± 105 m2 60. 01842/Kedungmundu E 41 ± 105 m2 61. 01843/Kedungmundu E 43 ± 120 m2 62. 01846/Kedungmundu E 10 ± 84 m2 63. 01847/Kedungmundu E 12 ± 84 m2 64. 01848/Kedungmundu E 16 ± 84 m2 65. 01849/Kedungmundu E 18 ± 84 m2 66. 01850/Kedungmundu E 20 ± 84 m2 67. 01851/Kedungmundu E 22 ± 84 m2 68. 01852/Kedungmundu E 26 ± 84 m2 69. 01853/Kedungmundu E 28 ± 84 m2 70. 01854/Kedungmundu E 30 ± 84 m2 71. 01855/Kedungmundu E 32 ± 84 m2 72. 01856/Kedungmundu E 36 ± 84 m2 73. 01857/Kedungmundu E 38 ± 96 m2 74. 01866/Kedungmundu F 09 ± 84 m2 75. 01867/Kedungmundu F 11 ± 84 m2 76. 01868/Kedungmundu F 17 ± 84 m2 77. 01869/Kedungmundu F 18 ± 84 m2 78. 01870/Kedungmundu F 19 ± 84 m2 79. 01871/Kedungmundu F 21 ± 84 m2 80. 01872/Kedungmundu F 23 ± 84 m2 81. 01873/Kedungmundu F 25 ± 84 m2 82. 01874/Kedungmundu F 27 ± 84 m2 83. 01875/Kedungmundu F 29 ± 84 m2 84. 01876/Kedungmundu F 31 ± 84 m2 85. 01877/Kedungmundu F 33 ± 96 m2 86. 01882/Kedungmundu F 16 ± 84 m2 87. 01883/Kedungmundu F 18 ± 84 m2 88. 01884/Kedungmundu F 20 ± 84 m2 89. 01885/Kedungmundu F 22 ± 84 m2 90. 01886/Kedungmundu F 26 ± 84 m2 91. 01887/Kedungmundu F 28 ± 84 m2 92. 01888/Kedungmundu F 30 ± 84 m2

313








PT Bank Bukopin Tbk (lanjutan) PT Bank Bukopin Tbk (continued) DMB tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman

uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lainnya, orang-orang lain ataupun apapun namanya sepanjang yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan sesuai dengan pasal 11, selama masih menjadi jaminan dari utangnya DMB kepada bank. DMB dilarang untuk menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari bank.

DMB will not enter into a loan agreement with other banks, other financial institutions, other persons or whatever their names as long as those regarding warranty granted in accordance with article 11, the debt of DMB to the bank. DMB is prohibited to rent, transfer / transfer the guaranteed goods, without prior written permission from the bank.

Pada tanggal 11 Agustus 2017, seluruh utang bank ke

PT Bank Bukopin Tbk telah dilunasi. On August 11, 2017, bank loan from PT Bank

Bukopin Tbk was fully paid.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk Pada tahun 2015, DMB mendapatkan fasilitas

pinjaman kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas kredit sebesar Rp 12.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 12,75% per tahun.

In 2015, DMB obtained loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with a credit limit of Rp 12,000,000,000 payable within 12 months, and bears interest rate at 12.75% per annum, respectively.


Danamon Seri DF No.373538 sebesar (USD 1.800.000 sama dengan Rp 23.940.000.000) tercatat atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

This credit facility is secured by Bank Danamon Time Deposit Series DF No.373538 (USD 1,800,000 equals Rp 23,940,000,000) stated under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

Pada tanggal 28 Juli 2015, Perusahaan mendapatkan

fasilitas Pinjaman Kredit Rekening Koran “Back to Back” dari PT Bank Danamon Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 21.600.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan dan suku bunga efektif sebesar 8% per tahun.

As of July 28, 2015, the Company obtained Back to Back Chedit Account Term Loan facility from PT Bank Danamon Tbk with a credit limit of Rp 21,600,000,000 payable within 48 months, and effectif interest rate at 8% per annum.


Danamon seri DF No.373585 tanggal 09-05-2012 sebesar USD 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tercatat atas nama Ferdinandus Soleh Dahlan.

This credit facility is secured by Long Term Deposit of Bank Danamon series DF No. 373585 dated 09-05-2012 amounted USD 1,800,000 (one million and eight hundred thousands United States Dollar) under the name of Ferdinandus Soleh Dahlan.

DMB dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai

berikut: Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak

atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian jaminan.

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

DMB are prohibited from carrying out the following:

Sell or otherwise transfer the rights or rent / transfer the use of all or part of assets / assets, both movable and immovable property, except in the course of running the daily business.

Ensure / pledge in any way wealth to any other person, except to pledge / collect wealth to the bank as set forth in the guarantee agreement.

To enter into an agreement that may result in the obligation to pay to a third party, except in the course of conducting day-to-day business.

314








PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak

ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.

Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.

Merubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham.

Mengumumkan dan membagikan dividen saham debitur.

Melakukan merger atau akuisisi. Membayar atau membayar kembali tagihan-

tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Ensure, directly or indirectly, other third parties, except to make endorsements of tradable documents for the purpose of payment or collection of other transactions commonly done in the conduct of business.

Provide loans to or receive loans from other parties except in order to run the business everyday.

Make changes of the nature and business activities as it is being executed today.

Change the composition of the management, the composition of the shareholders and the value of shares.

Announcing and distributing debtor share dividends.

Conduct a merger or acquisition. Paying or paying back any receivables or

receivables of any kind now and / or in the future will be provided by the shareholders either in the amount of principal, interest and other amounts of money to be paid.

Pada tanggal 18 Desember 2017, seluruh utang bank

ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah dilunasi. On December 18, 2017, bank loan from PT Bank

Danamon Indonesia Tbk was fully paid. Beban bunga dari seluruh utang bank adalah sabesar

Rp 26.591.114.326, Rp 33.752.879.277 dan Rp 30.778.489.605 masing-masing pada tahun 2017, 2016 dan 2015 (lihat Catatan 22).

Interest expense on the entire bank loans amounted to Rp 26,591,114,326, Rp 33,752,879,277 dan Rp 30,778,489,605 in 2017, 2016 and 2015, respectively (see Notes 22).

17. UTANG PIHAK BERELASI 17. DUE TO RELATED PARTIES Akun ini terdiri dari: This account consist of:

2017 2016 2015 Ferdinandus Soleh

Dahlan

8.744.271.385

20.236.375.945

5.466.543.837 Ferdinandus Soleh

Dahlan Billy Dahlan 516.639.671 5.709.892.665 - Billy Dahlan

Handono Suyatno Putro

88.269.272

75.000.000

- Handono Suyatno

Putro Bambang Sugiarta - 9.750.000.000 9.750.000.000 Bambang Sugiarta PT Bumi Gondo Mulia - 9.500.000.000 6.850.000.000 PT Bumi Gondo Mulia Junaidi Dahlan - 2.280.637.279 - Junaidi Dahlan Wijaya Dahlan - 1.200.000.000 - Wijaya Dahlan Jumlah 9.349.180.328 48.751.905.889 22.066.543.837 Total

Utang pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tanpa

jaminan, dan tanpa jangka waktu pengembalian yang pasti.

Due to related parties is non-interest bearing, unsecured and has no definite terms of payment.

315






18. PERPAJAKAN 18. TAXATION

a. Utang Pajak a. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2017 2016 2015 Pajak penghasilan Income tax

Pasal 4 (2) 62.564.329 54.154.286 205.220.935 Article 4 (2) Pasal 21 185.955.963 124.511.986 59.857.874 Article 21 Pasal 23 16.738.201 26.113.634 16.488.123 Article 23 Pasal 25 18.941.263 13.428.556 11.674.958 Article 25 Pasal 29 1.105.141.217 399.584.212 11.290.097 Article 29

Pajak Pembangunan 1 1.091.843.144 601.568.808 525.636.114 Development tax 1 Pajak Pertambahan

Nilai

905.832.442

643.719.672

362.861.054

Value Added Tax Jumlah 3.387.016.559 1.863.081.154 1.193.029.155 Total

b. Pajak Penghasilan Badan b. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

2017 2016 2015

Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(9.457.263.268

) (32.679.880.844 ) (11.131.520.249

)

Loss before income tax per consolidated

statements of profit or loss and other

comprehensive income Laba sebelum pajak

entitas anak

11.443.679.656

23.333.043.634 29.615.246.763 Income before tax of the

Subsidiaries Laba (rugi) sebelum pajak

Perusahaan

1.986.416.388

(9.346.837.210 ) 18.483.726.514 Income (loss) before tax of

the Company Beda temporer: Temporary differences:

Imbalan kerja karyawan 479.558.846 128.142.579 80.583.459 Employees benefits Beda permanen: Permanent difference:

Penghasilan bunga sudah dikenakan pajak final

(37.107.351 ) (16.244.961 ) (40.751.269 ) Interest income already

subjectedto final tax Pendapatan yang telah

dikenakan pajak penghasilan final

(31.367.822.645 ) (19.491.039.101 ) (41.849.433.740 )

Revenue already subjected to

final income tax Beban dari pendapatan

yang telah dikenakan pajak penghasilan final

28.938.954.762 28.725.978.693 23.520.845.830

Expenses from revenue already subjected to

final income tax

Taksiran laba fiskal untuk tahun berjalan - Perusahaan

- - 194.970.794

Fiscal losses for current year –

the Company Taksiran laba fiskal tahun

berjalan (dibulatkan)

- - 194.970.000 Fiscal losses for current year – the Company

Beban pajak penghasilan kini:

Current income tax expenses:

Perusahaan - - 24.371.250 Company Entitas anak 1.371.237.639 624.509.500 140.657.047 Subsidiaries

Jumlah beban pajak penghasilan kini:

1.371.237.639 624.509.500 165.028.297

Total current income tax expenses:

316






18. PERPAJAKAN (lanjutan) 18. TAXATION (continued)

b. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan) b. Corporate Income Tax (continued)

2017 2016 2015 Dikurangi pajak dibayar

di muka:

Less prepaid tax:: Perusahaan - - 23.899.000 Company Entitas anak 266.096.423 224.925.288 134.581.064 Subsidiaries

Jumlah 266.096.423 224.925.288 158.480.064 Total

Utang pajak 1.105.141.217 399.584.212 6.548.233 Tax Payable

Terdiri dari: Consist of: Perusahaan - - 472.250 Company Entitas anak 1.105.141.217 399.584.212 6.075.983 Subsidiaries

Jumlah 1.105.141.217 399.584.212 6.548.233 Total

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Pajak Penghasilan Badan.

The taxable income from reconciliation becomes the basis for the filling of the Corporate Income Tax.

c. Pajak Tangguhan c. Deferred Tax

Aset pajak tangguhan berasal dari entitas anak

terdiri dari beda temporer atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan rugi fiskal.

The deferred tax assets arises from the subsidiaries comprise temporary differences arising from the estimated liabilities for employees' benefits and fiscal loss.

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal

31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The detail of deferred tax assets as of December 31, 2017, 2016 and 2015 is as follows:

2017

Saldo Awal/

Beginning Balance

Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan

Dibebankan Pada Laba Rugi/

Deferred Income Tax Benefit

Charged to Profit or Loss

Beban Pajak Penghasilan

Tangguhan yang Dikreditkan Pada

Penghasilan Komprehensif Lain/

Deferred Income Tax Expense

Credited To Other Comprehensive

Income

Saldo Akhir/ Ending Balance

Entitas Anak Subsidiaries PT Dafam Mambo

International dan entitas anak


and subsidiaries

Rugi fiskal 447.351.530 894.996.892 - 1.342.348.422 Fiscal loss Liabilitas

diestimasi atas imbalan kerja karyawan 289.464.713 212.002.763 (78.147.892 ) 423.319.584

Estimated

liabilities for employees‟

benefits PT Dafam Hotel

Management Liabilitas


PT Dafam Hotel Management

Estimated liabilities for employees‟

benefits Jumlah aset pajak

tangguhan - bersih 1.234.425.865 1.338.586.124 (127.943.163 ) 2.445.068.826

Total deferred tax

assets – net

317







c. Pajak Tangguhan (lanjutan) c. Deferred Tax (continued)

2016

2015

Saldo Awal/

Beginning Balance





Beban Pajak Penghasilan

Tangguhan yang Dikreditkan Pada


Deferred Income Tax Expense

Credited To Other Comprehensive

Income



International dan entitas anak


and subsidiaries

Rugi fiskal - 447.351.530 - 447.351.530 Fiscal loss Liabilitas


Estimated

liabilities for employees‟







tangguhan - bersih 570.806.619 730.046.857 (66.427.611 ) 1.234.425.865

Total deferred tax

assets – net

Saldo Awal/

Beginning Balance





Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada



(Expense) Credited To Other

Comprehensive Income



International dan entitas anak Liabilitas



and subsidiaries




diestimasi atas imbalan kerja karyawan 250.316.869 114.441.914 13.408.102 378.166.885




tangguhan - bersih 348.253.984 230.632.878 (8.080.243 ) 570.806.619

Total deferred tax

assets – net

318







c. Pajak Tangguhan (lanjutan) c. Deferred Tax (continued)

Sehubungan dengan sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak (PT Dafam Maju Bersama) yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta sewa yang dikenakan pajak final. Selain itu, entitas anak (PT Buana Karya Sugiartha) memiliki pendapatan dibawah Rp 4.800.000.000 sehingga dikenai pajak penghasilan final sebesar 1%. Oleh karena itu Perusahaan dan entitas anak tersebut tidak mengakui aset pajak tangguhan.

In relation to a substantial portion of the Company and subsidiary‟s (PT Dafam Maju Bersama) revenues arising from the transfer of land and building rights and rental subject to final taxes. Furthermore, subsidiary (PT Buana Karya Sugiarhta) has revenue is under Rp 4,800,000,000, so that it will be subjected to final income tax of 1%. Therefore the Company and subsidiaries do not recognize deferred tax assets.

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

19. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ BENEFITS


Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria PT Sakura Aktualita Indonesia tanggal 4 Januari 2018. Dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the balance of estimated liabilities for employees‟ benefits is based on the actuarial report of PT Sakura Aktualita Indonesia dated January 4, 2018. The method used in the actuarial valuation is the “Projected Unit Credit” method with the following assumptions:

2017 2016 2015

Usia pensiun 55 tahun / years old 55 tahun / years old 55 tahun / years old Normal pension age

Tingkat kenaikan gaji 8% per tahun / per

annum 8% per tahun / per

annum 8% per tahun / per

annum

Salary increase rate

Tingkat diskonto 7,30% per tahun / per

annum 8,5% per tahun / per

annum 8,5% per tahun / per

annum

Discount rate Tingkat mortalita TMI 3 TMI 3 TMI 3 Mortality rate

Tingkat pengunduran diri

5% sampai usia 45 tahun kemudian

menurun linear sampai menjadi 1% di usia 55

tahun / to 5% at 45 years old then

decreased linearly to 1% at 55 years

old





old





old

Resignation rate Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui

pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalah sebagai berikut:

The detail of the employees‟ benefits expense recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

2017 2016 2015

Beban jasa kini 1.999.958.429 1.071.363.603 902.708.758 Current service cost Beban bunga 358.295.166 264.033.974 170.598.672 Interest cost Jumlah 2.358.253.595 1.335.397.577 1.073.307.430 Total

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

karyawan (619.500.531

) (271.808.557

) (25.003.147

)

Remeasurement of estimated liabilities for

employees‟ benefits

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of net liabilities in the consolidated statements of financial position is as follows:

2017 2016 2015

Saldo awal 3.666.183.055 2.676.494.035 1.628.189.752 Beginning balance Pembayaran imbalan tahun

berjalan (19.500.000

) (73.900.000 )

Payment of benefits for the current year

Beban tahun berjalan 2.358.253.595 1.335.397.577 1.073.307.430 Expense in current year Pengukuran kembali keuntungan

aktuarial (619.500.531

) (271.808.557 ) (25.003.147 )

Remeasurement of actuarial gains

Saldo akhir 5.385.436.119 3.666.183.055 2.676.494.035 Ending balance

319






19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

19. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ BENEFITS (continued)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap

perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

2017 Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (penurunan)/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)

Perubahan asumsi/ Change in

Assumptions

Kenaikan asumsi/ Increase in

Assumptions

Penurunan asumsi/ Decrease in

Assumptions

Tingkat diskonto 1% (5.109.194.934 ) 5.692.280.098 Discount rate Tingkat pertumbuhan gaji 1% 5.669.021.976 (5.070.292.310 ) Salary growth rate



Assumptions


Assumptions


Assumptions




Assumptions


Assumptions


Assumptions


20. MODAL SAHAM 20. SHARE CAPITAL Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember

2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: The composition of shareholders as of December

31, 2017, 2016 and 2015 is as follows:

2017

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh /

Total Issued and Fully Paid

Persentase Kepemilikan (%) /

Percentage of Ownership

Jumlah (Rp) / Total (Rp) Shareholders

PT Dafam 103.000 86% 103.000.000.000 PT Dafam Ferdinandus Soleh Dahlan 5.000 5% 5.000.000.000 Ferdinandus Soleh Dahlan Junaidi Dahlan 4.000 3% 4.000.000.000 Junaidi Dahlan Billy Dahlan 4.000 3% 4.000.000.000 Billy Dahlan Wijaya Dahlan 4.000 3% 4.000.000.000 Wijaya Dahlan Jumlah 120.000 100% 120.000.000.000 Total

2016 dan / and 2015

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh /

Total Issued and Fully Paid

Persentase Kepemilikan (%) /

Percentage of Ownership

Jumlah (Rp) / Total (Rp) Shareholders

PT Dafam 11.780 76% 11.780.000.000 PT Dafam Ferdinandus Soleh Dahlan 1.395 9% 1.395.000.000 Ferdinandus Soleh Dahlan Junaidi Dahlan 775 5% 775.000.000 Junaidi Dahlan Billy Dahlan 775 5% 775.000.000 Billy Dahlan Wijaya Dahlan 775 5% 775.000.000 Wijaya Dahlan Jumlah 15.500 100% 15.500.000.000 Total

320






20. MODAL SAHAM (lanjutan) 20. SHARE CAPITAL (continued)

Berdasarkan Akta Notaris Fariz Helmi Rasyad, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 27 Desember 2017 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0205479 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, para pemegang saham menyetujui Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 15.500.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 yang terdiri dari 120.000 saham. Sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp 104.500.000.000.

Based on Notarial Deed No. 13 dated December 13, 2017 of Fariz Helmi Rasyad, S.H., M.Kn., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acceptance Notice Amendment of Articles Association No. AHU-AH.01.03.0205479 Year 2017, dated December 27, 2017, the shareholders approved the increase in issued and paid-up capital from Rp 15,500,000,000 to Rp 120,000,000,000 consisting of 120,000 shares. Hence there is an increase in issued and paid-up capital of the Company amounting to Rp 104,500,000,000.

Pengelolaan Modal Capital Management Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk

memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan

penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Groups may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio

pengungkit (gearing ratio), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang

kecuali utang pajak dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Net debt is calculated as all of payables account except taxes payable less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut: The computation of gearing ratio is a follows:

2017 2016 2015 Jumlah utang 247.338.828.874 335.758.274.464 320.981.818.400 Total payables Dikurangi kas dan bank

20.186.487.088 16.262.169.339 10.944.604.520

Less cash on hand and in banks

Utang bersih 227.152.341.786 319.496.105.125 310.037.213.880 Net debt Jumlah ekuitas 7.111.103.364 (87.890.539.221 ) (55.416.039.322 ) Total equity Rasio utang terhadap modal

31,94 -3,63 -5,59

Gearing ratio

321






66

21. PENDAPATAN BERSIH 21. NET REVENUES Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut: The detail of net revenues is as follows:

2017 2016 2015 Hotel 64.532.414.849 58.323.092.993 52.698.190.655 Hotels Real estat 19.594.975.144 32.862.094.036 22.062.991.478 Real estate Penyewaan 16.738.847.944 7.200.180.478 413.804.644 Rental Jasa manajemen

perhotelan 9.422.224.620

7.497.487.683

5.081.323.823 Hotel management

services Lain-lain 5.820.310.628 2.155.043.310 1.567.938.546 Others Jumlah 116.108.773.185

108.037.898.500

81.824.249.146

Total

Pada tahun 2017, 2016 dan 2015, pendapatan dari

pelanggan tidak ada yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

In 2017, 2016 and 2015, there is no revenues from customers exceeding 10% of the net revenues.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN 22. COST OF REVENUES Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan bidang

usaha adalah sebagai berikut: The detail of cost of revenues classified based on

line of business is as follows:

2017 2016 2015 Hotel 27.587.972.276 29.259.332.377 29.811.889.095 Hotels Real estat 14.139.752.594 25.042.089.718 14.973.906.446 Real estate Penyewaan 7.997.634.472 6.707.112.300 767.501.360 Rental Lain-lain 2.888.800.335 467.684.343 - Others Jumlah 52.614.159.677

61.476.218.738

45.553.296.901

Total

Pada tahun 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat

pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha.

In 2017, 2016 and 2015, there is no purchases from certain parties which exceeded 10% of the total revenues.

23. BEBAN PENJUALAN 23. SELLING EXPENSES Rincian beban penjualan sebagai berikut: The detail of selling expenses is as follows: Berdasarkan bidang usaha Based on business

2017 2016 2015 Real estat 1.827.949.975 921.756.173 2.281.498.466 Real estate Hotel 1.436.172.994 1.613.798.093 1.413.731.164 Hotels Jumlah 3.264.122.969

2.535.554.266

3.695.229.630

Total

Berdasarkan rincian Based on details

2017 2016 2015 Event, Promosi dan Reklame 1.221.944.395

1.401.459.171

1.917.577.036

Event, Promotion and Advertising

Estate 496.641.121 70.253.893 3.800.000 Estate Komisi 404.393.434 301.181.155 384.919.963 Commision Hiburan 391.649.278 370.989.705 318.132.616 Entertainment Dekorasi 244.214.285 67.055.573 380.350.000 Decoration Legal 225.328.800 34.502.828 405.314.724 Legal Lain-lain (dibawah

Rp 100.000.000) 279.951.656

290.111.941

285.135.291 Others (under

Rp 100,000,000) Jumlah 3.264.122.969

2.535.554.266

3.695.229.630

Total

322






24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai

berikut: The detail of general and administrative expenses is

as follows: Berdasarkan bidang usaha Based on business

2017 2016 2015 Hotel 20.271.249.928 18.941.768.432 16.303.825.457 Hotels Real estat 12.350.794.865 10.143.492.065 8.183.585.410 Real estate Jasa manajemen

perhotelan 11.281.054.880

11.024.061.068

9.367.408.968 Hotel management

services Jumlah 43.903.099.673

40.109.321.565

33.854.819.835

Total

Berdasarkan rincian Based on details

2017 2016 2015 Gaji, upah dan

tunjangan 18.202.988.790

16.068.107.732

12.553.244.934 Salary, wages and

allowance Operasi kantor 7.099.561.851 8.183.092.230 7.109.272.971 Office operating Pajak 4.937.705.102 4.522.505.609 2.791.100.392 Tax Upah profesional 3.144.581.055 901.219.510 1.416.724.226 Professional fee Divisi HRD 2.395.370.713 1.665.522.054 1.740.566.182 HRD division Imbalan kerja

karyawan 2.358.253.595

1.335.397.577

1.073.307.598

Employee benefits Penyusutan dan

amortisasi 1.338.594.995

1.365.350.332

2.601.296.457 Depreciation and

amortization Perawatan aset 1.272.781.013 1.489.787.892 1.666.534.422 Asset maintenance Akomodasi dan

perjalanan dinas 1.055.135.461

1.805.079.239

1.419.191.806 Accomodation and

official travel Divisi administrasi dan

legal 885.682.458

301.244.109

587.713.499 Legal adminsitrative

division Peralatan kantor 606.393.409 918.213.960 635.238.589 Office equipment Lain-lain (dibawah

Rp 500.000.000) 606.051.231

1.553.801.321

260.628.759 Others (under

Rp 500,000,000) Jumlah 43.903.099.673

40.109.321.565

33.854.819.835

Total

25. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 25. OTHER INCOME (EXPENSES) Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai

berikut: The details of other income (expenses) are as

follows:

2017 2016 2015 Keuntungan penjualan

aset tetap 1.102.853.268

(1.896.367)

21.770.775.710 Gain on sale of

fixed assets Beban bunga – utang

bank (26.591.114.326)

(33.752.879.277)

(30.778.489.605)

Interest – bank loan Beban bunga – utang

pembiayaan konsumen (47.084.391)

(90.141.173)

(121.045.408)

Interest – consumer

financing payables Penyisihan dan biaya

administrasi pinjaman (362.184.212)

(2.461.270.423)

(656.689.374)

Provision and credit

administration Administrasi bank (488.287.913) (66.763.818) (472.511.055) Bank administration Lain-lain 601.163.441 (329.271.074) 405.536.703 Others Jumlah (25.784.654.133) (36.702.222.132) (9.852.423.029) Total

323






26. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 26. BASIC NET INCOME (LOSS) PER SHARE Perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The calculation of basic income (loss) per share for the year ended December 31, 2017, 2016 and 2015 as follows:

2017 2016 2015

Laba (rugi) bersih tahun berjalan sebelum efek dari penyesuaian proforma

3.631.018.718

(14.922.270.471

)

9.422.163.458

Net income (loss) for the year before effect of

proforma adjustments Jumlah rata-rata

tertimbang saham

38.233

15.500

15.500 Total weighted average

shares Laba (rugi) bersih per

saham dasar

94.970

(962.727 )

607.882

Basic net income (loss) per Share

27. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI 27. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

adalah sebagai berikut: The relationship and transactions with related parties

are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties

Sifat Relasi / Relationship

Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions

PT Dafam Entitas induk dan entitas induk terakhir / immediate and ultimate parent company Sewa / Rental

Billy Dahlan Pemegang saham, Direktur Utama /

Shareholder, President Director

Pinjaman / Loan

Bambang Sugiarto Komisaris entitas anak / Subsidiary‟s

Commissioner

Pinjaman / Loan

Ferdinandus Soleh Dahlan Pemegang saham, Komisaris Utama /

Shareholder, President Commissioner

Pinjaman / Loan Handono Suyatno Putro Direktur entitas anak / Subsidiary‟s Director Pinjaman / Loan

Junaidi Dahlan Pemegang Saham, Komisaris / Shareholder,

Commissioner

Pinjaman / Loan

Wijaya Dahlan Pemegang Saham, Direktur / Shareholder,

Director

Pinjaman / Loan Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan

transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties such as:

2017 2016 2015

Aset Assets Piutang lain-lain Other receivables

Ferdinandus Soleh Dahlan 4.839.622.400

-

-


% terhadap jumlah aset 1,72% - - % of total assets

Liabilitas Liabilities Utang pihak berelasi Due to related parties Ferdinandus Soleh Dahlan 8.744.271.384

20.236.375.946

5.466.543.837


Billy Dahlan 516.639.671 5.709.892.664 - Billy Dahlan Handono Suyatno

Putro 88.269.272

75.000.000

- Handono Suyatno

Putro Bambang Sugiarto - 9.750.000.000 9.750.000.000 Bambang Sugiarto

PT Bumi Gondo Mulia -

9.500.000.000

6.850.000.000 PT Bumi Gondo

Mulia Junaidi Dahlan - 2.280.637.279 - Junaidi Dahlan Wijaya Dahlan - 1.200.000.000 - Wijaya Dahlan

Jumlah 9.349.180.327 48.751.905.889 22.066.543.837 Total % terhadap jumlah

liabilitas 3,41%

13,50%

6,33%

% of total liabilities

324






27. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Piutang lain-lain dari Ferdinandus Soleh Dahlan

merupakan piutang yang berasal dari PT Buana Karya Sugiartha. Sedangkan utang pihak berelasi kepada Ferdinandus Soleh Dahlan merupakan utang kepada Perusahaan, PT Dafam Maju Bersama, PT Dafam Mataram International dan PT Hotel Cilacap Indah.

Other receivable from Ferdinandus Soleh Dahlan represent receivables from PT Buana Karya Sugiartha. While due to related parties to Ferdinandus Soleh Dahlan are represent payables to the Company, PT Dafam Maju Bersama, PT Dafam Mataram International and PT Hotel Cilacap Indah.

28. INSTRUMEN KEUANGAN 28. FINANCIAL INSTRUMENTS Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar

atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

The following are the carrying values and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group as of December 31, 2017, 2016 and 2015:

2017

Nilai Tercatat / Carrying Value

Nilai Wajar / Estimated Fair Value

Aset Keuangan Financial Assets

Kas dan bank 16.133.505.715 16.133.505.715 Cash on hand

and in banks Piutang usaha 11.780.628.679 11.780.628.679 Trade receivables Piutang lain-lain 6.635.944.672 6.635.944.672 Other receivables Aset tidak lancar lainnya 4.117.946.373 4.117.946.373 Other non-current assets Jumlah Aset Keuangan 38.668.025.439 38.668.025.439 Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Utang usaha 1.733.592.118 1.733.592.118 Trade payables Utang lain-lain 2.552.855.526 2.552.855.526 Other payables Beban masih harus dibayar 4.544.143.935 4.544.143.935 Accrued expenses Utang bank 227.391.459.328 227.391.459.328 Bank loans Utang pembiayaan konsumen 774.521.445 774.521.445 Consumer financing payables Utang pihak berelasi 9.349.180.328 9.349.180.328 Due to related parties

Jumlah Liabilitas Keuangan 246.345.752.680 246.345.752.680 Total Financial Liabilities

2016



Aset Keuangan

Financial Assets

Kas dan bank 11.989.482.389 11.989.482.389 Cash on hand and in banks Piutang usaha 8.823.669.028 8.823.669.028 Trade receivables Piutang lain-lain 359.253.279 359.253.279 Other receivables Aset tidak lancar lainnya 4.284.686.950 4.284.686.950 Other non-current assets

Jumlah Aset Keuangan 25.457.091.646 25.457.091.646 Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Utang usaha 2.083.601.448 2.083.601.448 Trade payables Utang lain-lain 2.349.506.786 2.349.506.786 Other payables Beban masih harus dibayar 8.201.649.121 8.201.649.121 Accrued expenses Utang bank 273.563.655.951 273.563.655.951 Bank loans Utang pembiayaan konsumen 807.955.269 807.955.269 Consumer financing payables Utang pihak berelasi 48.751.905.889 48.751.905.889 Due to related parties

Jumlah Liabilitas Keuangan 335.758.274.464 335.758.274.464 Total Financial Liabilities

325






28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) 28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2015



Aset Keuangan

Financial Assets

Kas dan bank 7.114.775.304 7.114.775.304 Cash on hand and in banks Piutang usaha 2.493.596.096 2.493.596.096 Trade receivables Piutang lain-lain 4.570.939.226 4.570.939.226 Other receivables Aset tidak lancar lainnya 4.836.829.216 4.836.829.216 Other non-current assets

Jumlah Aset Keuangan 19.016.139.842 19.016.139.842 Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Utang usaha 1.812.233.216 1.812.233.216 Trade payables Utang lain-lain 1.755.815.578 1.755.815.578 Other payables Beban masih harus dibayar 3.600.174.463 3.600.174.463 Accrued expenses Utang bank 290.448.162.309 290.448.162.309 Bank loans Utang pembiayaan konsumen 1.298.888.997 1.298.888.997 Consumer financing payables Utang pihak berelasi 22.066.543.837 22.066.543.837 Due to related parties

Jumlah Liabilitas Keuangan 320.981.818.400 320.981.818.400 Total Financial Liabilities Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk

mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- Nilai tercatat dari kas dan bank, piutang usaha

dan piutang lain-lain telah mendekati nilai wajarnya karena sifat dari transaksi adalah jangka pendek.

- The carrying amounts of cash on hand in banks, trade receivables and other receivables approximate their fair values due to short-term nature of the transactions.

- Nilai tercatat utang usaha, utang lain-lain, beban

masih harus dibayar dan utang pihak berelasi mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- The carrying amounts of trade payables, other payables, accrued expenses and due to related parties approximate their fair values due to short term nature of transactions.

- Nilai tercatat utang bank dan utang pembiayaan

konsumen diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- The fair values of fixed interest bearing bank loans and consumer financing payables are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Grup memiliki risiko suku bunga, risiko kredit dan

risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

The Group is exposed to, interest rate risk credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group‟s activities.

326






29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Suku Bunga a. Interest Risk

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai

wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pijaman bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Group‟s exposure in the risk mainly arises from the bank loans.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul

dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan dan entitas anaknya memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

The Group interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment. Loans at variable interest rates exposed the Company and its subsidiaries to fair value interest rate risk.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga,

manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatakan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

To minimize the interst rate risk, the management reviews all interst rete offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

Para tanggal laporan posisi keungan

konsolidasian, jika suku bunga 100 basis poin rendah/ tinggi dengan semua variabel konstan, labe setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 akan menjadi tinggi/ rendah masing-masing sebesar Rp 1.707.685.945, Rp 2.051.727.420 dan Rp 2.178.361.217.

At the consolidated statements of financial position date, if interest rates had been 100 basis points lower/ higher with all variables held constant, the post-tax income for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 would have been Rp 1,707,685,945, Rp 2,051,727,420 and Rp 2,178,361,217 respectively.

b. Risiko Kredit b. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak

dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the group policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group‟s exposure to bad debts is not significant.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah

sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statement of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

327








b. Risiko Kredit (lanjutan) b. Credit Risk (continued)

Pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, kualitas

kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the credit quality per class of financial assets based on the Group‟s rating is as follows:

2017

Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor

impaired

Lewat jatuh tempo belum mengalami

penurunan nilai / Past due but not impaired

Pencadangan / Allowance

Jumlah /

Total

Kas dan bank 16.133.505.715 - - 16.133.505.715 Cash on hand

and in banks Piutang usaha - 11.780.628.679 - 11.780.628.679 Trade receivables Piutang lain-lain 6.635.944.672 - - 6.635.944.672 Other receivables Aset tidak lancar

lainnya 4.117.946.373 - - 4.117.946.373 Other non-current

assets

Jumlah 26.887.396.760 11.780.628.679 - 38.668.025.439 Total

2016 Belum jatuh tempo

atau penurunan nilai / Neither past due nor

impaired




Jumlah /

Total


and in banks Piutang usaha - 8.823.669.028 - 8.823.669.028 Trade receivables Piutang lain-lain 359.253.279 - - 359.253.279 Other receivables Aset tidak lancar

lainnya 4.284.686.950 - 4.284.686.950 Other non-current

assets

Jumlah 16.633.422.618 8.823.669.028 - 25.457.091.646 Total

2015 Belum jatuh tempo

atau penurunan nilai / Neither past due nor

impaired




Jumlah /

Total


and in banks Piutang usaha - 2.493.596.096 - 2.493.596.096 Trade receivables Piutang lain-lain 4.570.939.226 - - 4.570.939.226 Other receivables Aset tidak lancar

lainnya 4.836.829.216 - - 4.836.829.216 Other non-current

assets

Jumlah 16.522.543.746 2.493.596.096 - 19.016.139.842 Total

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Trade receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with good payment record with the Group. Cash on hand and in banks are placed with reputable financial institutions.

c. Risiko Likuiditas c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan

kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

328








c. Risiko Likuiditas (lanjutan) c. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari

liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

The following table summarizes its maturity profile of the Group‟s financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2017, 2016 and 2015.

2017

Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year

1 sampai 2 tahun /

1 to 2 years

Lebih dari 2 tahun /

More than 2 years

Bunga dan Provisi /

Interest and Provision

Jumlah / Total

Utang usaha 1.733.592.118 - - - 1.733.592.118 Trade payables Utang lain-lain 2.552.855.526 - - - 2.552.855.526 Other payables Beban masih harus

dibayar 4.544.143.935 - - - 4.544.143.935 Accrued expenses Utang bank 22.047.111.892 90.356.499.186 201.663.797.142 (86.675.948.892) 227.391.459.328 Bank loans

Utang pihak berelasi 9.349.180.328 - - - 9.349.180.328 Due to related

parties Utang pembiayaan

konsumen 774.521.445 - - - 774.521.445 Consumer financing

payables Jumlah 41.001.405.244 90.356.499.186 201.663.797.142 (86.675.948.892) 246.345.752.680 Total

2016


1 sampai 2 tahun /

1 to 2 years


More than 2 years

Bunga dan Provisi /


Jumlah / Total

Utang usaha 2.083.601.448 - - - 2.083.601.448 Trade payables Utang lain-lain 2.349.506.786 - - - 2.349.506.786 Other payables Beban masih harus

dibayar 8.201.649.121 - - - 8.201.649.121 Accrued expenses Utang bank 120.746.623.438 78.366.255.420 129.098.726.379 (54.647.949.286) 273.563.655.951 Bank loans


Parties Utang pembiayaan

konsumen 807.955.269 - - - 807.955.269 Consumer financing

payables Jumlah 182.941.241.951 78.366.255.420 129.098.726.379 (54.647.949.286) 335.758.274.464 Total

2015


1 sampai 2 tahun /

1 to 2 years


More than 2 years

Bunga dan Provisi /


Jumlah / Total

Utang usaha 1.812.233.216 - - - 1.812.233.216 Trade payables Utang lain-lain 1.755.815.578 - - - 1.755.815.578 Other payables Utang bank 86.936.576.546 89.300.408.449 135.393.216.083 (21.182.038.770) 290.448.162.308 Bank loan Beban masih harus

dibayar 3.600.174.463 - - - 3.600.174.463 Accrued expenses


parties Utang pembiayaan

konsumen 19.359.363 1.279.529.634 - - 1.298.888.997 Consumer financing

payable Jumlah 116.190.703.003 90.579.938.083 135.393.216.083 (21.182.038.770) 320.981.818.399 Total

30. INFORMASI SEGMEN 30. SEGMENT INFORMATION Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan

PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

The Group report segments under PSAK 5 are based on their operating divisions as follows:

1. Hotel

2. Penjualan perumahan 3. Jasa hotel manajemen

1. Hotel 2. Sale of residential 3. Hotel management service

329






30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 30. SEGMENT INFORMATION (continued)

2017

Hotel/ Hotels

Penjualan perumahan/ Sale

of residential

Jasa hotel manajemen, hotel/ hotel

management service

Jumlah/ Total

Eliminasi/ Elimination

Konsolidasi/ Consolidation


CONSOLIDATED STATEMENT OF

PROFIT OR LOSS AND OTHERS

COMPREHENSIVE INCOME

PENDAPATAN USAHA

64.532.414.849

45.935.565.530

13.932.781.356

124.400.761.735

(8.291.988.550)

116.108.773.185

REVENUES


27.587.972.277

25.026.187.400

-

52.614.159.677

-

52.614.159.677

COST OF REVENUES

LABA (RUGI) KOTOR 36.944.442.572 20.909.378.130 13.932.781.356 71.786.602.058 (8.291.988.550) 63.494.613.508 GROSS PROFIT (LOSS) Beban umum dan

administrasi

(21.363.124.928) (12.569.169.865) (13.669.736.695) (47.602.031.488) 3.698.931.815

(43.903.099.673) General and administrative

expenses

Beban penjualan (1.436.172.995) (1.910.449.974) - (3.346.622.969) 82.500.000 (3.264.122.969) Selling expenses

Pendapatan bunga 77.024.045 62.910.164 7.034.160 146.968.369 - 146.968.369 Interest income

Biaya bunga bank (20.985.536.922) (5.605.577.404) - (26.591.114.326) - (26.591.114.326) Finance costs Provisi dan credit

admin

(362.184.212) - - (362.184.212) -

(362.184.212) Provision and credit

administration Laba (rugi) pelepasan

asset tetap

(174.952.189) 1.263.977.478 13.827.979 1.102.853.268 -

1.102.853.268 Gain (loss) on disposal of

fixed assets

Lain-lain bersih (4.374.627.584) (309.518.744) (67.688.635) (4.751.834.963) 4.670.657.731 (81.177.231) Others – net Laba (rugi) sebelum

pajak penghasilan

(11.675.132.213) 1.841.549.785 216.218.165 (9.617.364.263) 160.101.996

(9.457.263.267) Income (loss) before

income tax



FINANCIAL POSITION

Aset segmen 167.998.970.884 219.591.287.954 7.432.956.470 395.023.215.308 (114.104.271.657) 280.918.943.651 Segment assets Jumlah aset

konsolidasian

167.998.970.884

219.591.287.954

7.432.956.470

395.023.215.308

(114.104.271.657)

280.918.943.651

Total consolidated assets

Liabilitas segmen 233.853.537.103 108.005.694.153 5.977.402.003 347.836.633.259 (74.028.792.972) 273.807.840.287 Segment liabilities Jumlah liabilitas

konsolidasi

233.853.537.103

108.005.694.153

5.977.402.003

347.836.633.259

(74.028.792.972)

273.807.840.287 Total consolidated

liabilities Liabilitas yang tidak

dapat dialokasikan

Unallocated liabilities INFORMASI

LAINNYA

OTHER INFORMATION Perolehan properti

investasi dan aset tetap

9.287.226.645

35.050.000

62.301.023

9.384.577.668

-

9.384.577.668

Acquisition of investment property and fixed

assets Penyusutan dan

amortisasi

9.793.652.881

2.000.111.866

193.176.335

11.986.941.082

-


amortization

2016

Hotel/ Hotels


of residential


management service

Jumlah/ Total







PENDAPATAN USAHA

58.323.092.993

42.217.317.824

11.254.175.863

111.794.586.680

(3.756.688.180)

108.037.898.500

REVENUES


29.259.332.377

32.216.886.361

-

61.476.218.738

-

61.476.218.738

COST OF REVENUES


administrasi

(18.941.768.432)

(10.143.492.065)

(11.024.061.068)

(40.109.321.565)

-


expenses

Beban penjualan (1.613.798.093) (921.756.173) - (2.535.554.266) - (2.535.554.266) Selling expenses

Pendapatan bunga 41.441.213 25.192.093 6.101.798 72.735.104 - 72.735.104 Interest income

Biaya bunga bank (21.549.622.082) (12.203.257.195) - (33.752.879.277) - (33.752.879.277) Finance costs Provisi dan credit

admin

(1.855.270.423)

(606.000.000)

-

(2.461.270.423)

-

(2.461.270.423) Provision and credit

Administration Rugi pelepasan aset

tetap

-

-

(1.896.367)

(1.896.367)

-

(1.896.367) Loss on disposal of fixed

assets

Lain-lain - bersih (4.443.094.637) (8.118.756.199) (144.118.523) (12.705.969.359) 12.147.058.190 (558.911.169) Others - net Laba (rugi) sebelum

pajak penghasilan

(19.298.351.838)

(21.967.638.076)

90.201.703

(41.175.788.211)

8.390.370.010


income tax

LAPORAN POSISI

KEUANGAN KONSOLIDASIAN


FINANCIAL POSITION

Aset segmen 154.807.051.810 32.769.299.750 3.574.197.674 191.150.549.234 77.013.065.224 268.163.614.458 Segment assets Aset yang tidak dapat

dialokasikan

5.000.000.000

Unallocated assets Jumlah aset

konsolidasian

154.807.051.810

32.769.299.750

3.574.197.674

191.150.549.234

77.013.065.224

273.163.614.458


Liabilitas segmen 244.072.847.725 123.900.142.820 3.783.467.844 371.756.458.389 (10.702.304.710) 361.054.153.679 Segment liabilities Jumlah liabilitas

konsolidasi

244.072.847.725

123.900.142.820

3.783.467.844

371.756.458.389

(10.702.304.710)


liabilities INFORMASI

LAINNYA



11.791.640.247

1.543.134.900

466.424.400

11.888.991.270

-

3.769.953.629



amortisasi

10.279.696.529

2.020.089.931

200.011.952

12.499.798.412

-


amortization

330






30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 30. SEGMENT INFORMATION (continued)

2015

Hotel/ Hotels


of residential


management service

Jumlah/ Total







PENDAPATAN USAHA

52.698.190.655

24.044.734.668

8.926.390.815

85.669.316.138

(3.845.066.992)

81.824.249.146

REVENUES


29.811.889.096

15.741.407.805

-

54.920.705.869

-

54.920.705.869

COGS OF REVENUES


administrasi

(16.303.825.457)

(8.183.585.410) (9.367.408.968) (24.487.410.867) -


expenses

Beban penjualan (1.413.731.164) (2.281.498.466) - (3.695.229.630) - (3.695.229.630) Selling expenses

Pendapatan bunga 30.473.488 40.751.269 - 71.224.757 - 71.224.757 Finance costs

Biaya bunga bank (22.371.346.638) (8.407.142.967) - (30.778.489.605) - (30.778.489.605) Interest bank loan Provisi dan credit

admin

(188.125.272)

(468.564.102) - (656.689.374) -

(656.689.374) Provision and credit

Administration Laba pelepasan aset

tetap

-

21.770.775.710 - 21.770.775.710 -

21.770.775.710 Gain on disposal of fixed

assets

Lain-lain bersih (4.583.752.457) (11.233.940.706) 148.243.235 (15.669.449.928) 15.410.205.411 (259.244.517) Others - net Laba (rugi) sebelum

pajak penghasilan

(21.944.005.941)

(459.877.809) (292.774.918) (22.696.658.668) 11.565.138.419


income tax



FINANCIAL POSITION

Aset segmen 163.519.132.296 53.432.297.611 2.057.842.215 219.009.272.122 69.049.435.389 288.058.707.511 Segment assets Aset yang tidak dapat

dialokasikan

5.000.000.000

Unallocated assets Jumlah aset

konsolidasian

163.519.132.296

53.432.297.611

2.057.842.215

219.009.272.122

69.049.435.389

293.058.707.511


Liabilitas segmen 233.887.665.386 112.500.210.546 2.262.570.052 348.650.445.984 (175.699.151) 348.474.746.833 Segment liabilities Jumlah liabilitas

konsolidasi

233.887.665.386

112.500.210.546

2.262.570.052

348.650.445.984

(175.699.151)


liabilities INFORMASI

LAINNYA



7.708.992.000

9.495.582.823

25.100.000

17.229.674.823

-

17.229.674.823



amortisasi

14.056.252.501

3.118.703.661

240.527.800

17.415.483.962

-


amortization

Pendapatan berdasarkan pasar Revenue by geographical market Tabel berikut ini adalah jumlah penjualan dan

pendapatan grup berdasarkan pasar geografis: The following table shows the total sales and

revenues of the Group by geographical market:

2017 2016 2015 Semarang 63.632.058.286 55.018.561.330 23.973.643.564 Semarang Pekalongan 23.883.753.592 27.047.096.549 34.778.713.825 Pekalongan Pekanbaru 16.119.560.134 10.388.237.943 8.782.076.034 Pekanbaru Cilacap 12.473.401.173 15.584.002.678 14.289.815.723 Cilacap

Jumlah 116.108.773.185 108.037.898.500 81.824.249.146 Total Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat aset tidak

lancar (aset real estat, properti investasi, dan aset tetap) dan penambahan (pengurangan) aset tidak lancar (properti investasi dan aset tetap) berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset sebagai berikut:

The following table shows the net carrying value of non-current assets (real estate assets, investment property, and fixed assets) and additions (less) of non-current assets (investment property and fixed assets) by geographical market or location of the related assets:

Nilai tercatat/ Carrying value Pengurangan/ Less 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Semarang 73.499.816.404 81.374.263.973 84.207.756.580 (7.874.447.569) (2.833.492.607) 127.767.362 Semarang Pekalongan 48.503.179.433 46.150.944.305 49.096.842.460 2.352.235.128 (2.945.898.155) (694.503.286) Pekalongan Pekanbaru 29.183.788.007 32.918.585.007 35.140.592.390 (3.734.797.000) (2.222.007.382) 4.549.279.086 Pekanbaru Cilacap 41.948.838.370 32.409.506.487 33.535.787.256 9.539.331.883 (1.126.280.769) 2.789.206.632 Cilacap Jumlah 193.135.622.214 192.853.299.772 201.980.978.686 282.322.442 (9.127.678.913) 6.771.749.794 Total

331






31. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Perusahaan (DPI) The Company (DPI)

Perjanjian Sewa dengan PT Waskita Karya Realty

(WKR) Rental Agreement with PT Waskita Karya

Realty (WKR)

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan PT Waskita Karya Realty (WKR) yang termuat dalam akta No. 03 yang dari notaris Munyati Suliam, S.H, M.A, notaris di Jakarta tanggal 24 Maret 2016. WKR menyewakan beberapa bagian bangunan "Teraskita Hotel & Office Building" dengan luas semi gross area ± 3.508 m² yang terletak di Jakarta timur kepada DPI dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2016. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini, DPI diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 14.733.600.000, pembayaran dilakukan oleh DPI dengan beberapa tahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

In 2016, DPI entered into an office space rent agreement with PT Waskita Karya Realty (WKR) as documented in notarial deed No. 03 of Munyati Suliam, SH, MA, notary public in Jakarta dated March 24, 2016. WKR rented to DPI a portion of "Teraskita Hotel & Office Building" with a semi-gross area of ± 3,508 m² located in East Jakarta for a period of 2 years starting from October 1, 2016. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. For this rental, DPI has to pay rent expense amounting to Rp 14,733,600,000, the payment is made by DPI in installment in accordance to the agreement..

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian pengelolaan ruangan perkantoran kantor Kas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk antara WKR dengan DPI. WKR menyerahkan pengelolaan ruangan yang terletak di lantai 2 “Teraskita Hotel & Office Building” dengan luas semi gross area ± 152 m² yang disewa oleh PT Bank Mandiri (Perser0) Tbk degan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak 30 September 2016. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas pengelolaan ini DPI berhak atas Service Charges atas objek perjanjian.

In 2016, a management agreement was entered into between WKR and DPI for the office space of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. WKR will give to DPI the management of the room located on 2nd floor "Teraskita Hotel & Office Building" with a semi-gross area ± 152 m² rented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for a period of 2 years starting from September 30, 2016. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. In this management DPI shall have rights on the Service Charges on the object of the agreement.

Perjanjian Sewa dengan PT Waskita Beton Precast Tbk

Rental Agreement with PT Waskita Beton Precast Tbk

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). DPI menyewakan beberapa bagian bangunan "Teraskita Hotel & Office Building" dengan luas semi gross area ± 2.324 m² yang terletak di Jakarta timur kepada WSBP dengan jangka waktu selama 22 bulan 7 hari terhitung sejak 24 Maret 2016. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini, WSBP diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 8.319.602.167.

In 2016, DPI entered into an office space rent agreement with PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). DPI leased out some portion of the building "Teraskita Hotel & Office Building" with a semi-gross area of ± 2,324 m² located in East Jakarta to WSBP for a period of 22 months 7 days starting from March 24, 2016. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. For this rental, WSBP has to pay rental amounting to Rp 8,319,602,167.

332






31. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan) 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Perusahaan (DPI) The Company (DPI)

Perjanjian Sewa dengan PT Waskita Karya Tbk Rental Agreement with PT Waskita Karya Tbk

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan PT Waskita Karya Tbk (WIKA). DPI menyewakan lantai 5 bangunan "Teraskita Hotel & Office Building" dengan luas semi gross area ± 735 m² yang terletak di Jakarta timur kepada WIKA dengan jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak 11 Juli 2016. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini WIKA, diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 1.636.110.000.

In 2016, DPI entered into an office space rent agreement with PT Waskita Karya Tbk (WIKA). DPI leased out the 5th floor of the "Teraskita Hotel & Office Building" with a semi-gross area of ± 735 m² located in East Jakarta to WIKA for a period of 6 months starting July 11, 2016. The term of the agreement may be extended based on mutual agreement of the parties. For this rental, WIKA has to pay rent amounting Rp 1,636,110,000.

Perjanjian Sewa dengan PT Dafam Rental Agreement with PT Dafam

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan PT Dafam. DPI menyewakan sebagian bangunan "Menara Suara Merdeka" yang terletak di Semarang kepada PT Dafam dengan jangka waktu selama 1 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini, PT Dafam diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 2.041.680.000.

In 2016, DPI entered into an office space lease agreement with PT Dafam. DPI leased out a part of the "Suara Merdeka Building” located in Semarang to Dafam for a period of 1 year starting from January 1, 2017. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. For this rental, PT Dafam has to pay rent amounting to Rp 2.041.680.000.

Perjanjian Sewa dengan CV Varuna Jaya (VJ) Rental Agreement with CV Varuna Jaya (VJ)

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan CV Varuna Jaya (VJ). DPI menyewakan sebagian dari bangunan yang terdiri 2 (dua) lantai, termasuk area parkir di lantai dasar berikut segala sesuatu yang melekat dan terpasang didalamnya yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No.8, Semarang, dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak 1 Januari 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini VJ, diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 5.993.320.000.

In 2016, DPI entered into an office space rent agreement with CV Varuna Jaya (VJ). DPI leased out a part of a 2-storey building, including a ground-floor parking area and everything attached to it, located in Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No.8, Semarang, for a period of 12 months, effective January 1, 2017. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. For this rental, VJ has to pay rent amounting to Rp 5,993,320,000.

Perjanjian Sewa dengan CV Tantra Inti Prakarsa

(TIP) Rental Agreement with CV Tantra Inti Prakarsa

(TIP)

Pada tahun 2016, DPI mengadakan perjanjian sewa ruang perkantoran dengan CVTantra Inti Prakarsa (TIP). DPI menyewakan sebagian dari bangunan yang terdiri 2 (dua) lantai, termasuk area parkir di lantai dasar berikut segala sesuatu yang melekat dan terpasang didalamnya yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No.8, Semarang, dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak 1 Januari 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atas sewa ini, TIP diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 2.003.200.000.

In 2016, DPI entered into an office space lease agreement with CV Tantra Inti Prakarsa (TIP). DPI leased out a part of a 2-storey building, including a ground-floor parking area and everything attached to it, located inside Jalan Puri Anjasmoro Blok E.1 No.8, Semarang, for a period of 12 months, effective January 1, 2017. The term of the agreement may be extended based on the mutual agreement of the parties. For this rental, TIP has to pay rent amounting Rp 2,003,200,000.

333






31. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan) 31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Perjanjian Manajemen Hotel Hotel Management Agreement

No. Perjanjian / No. Agreement

Tanggal Mulai /

Start date

Tanggal Berakhir / End date Nama Hotel / Name of Hotel

Pemilik hotel / Hotel owner Lokasi / Location

Pihak berelasi / Related parties

001/MA/DHM/DMI/XI/2015 11/01/2015 10/31/2020 Hotel Dafam Semarang PT Dafam Mambo International

Semarang, Jawa Tengah

001/MA/DHM/CJS/XI/2013 01/01/2013 10/31/2023 Hotel Dafam Pekanbaru PT Clanixx Jaya Sentosa Pekanbaru, Riau

002/MA/DHM/BKS/XI/2015 11/01/2015 10/31/2020 Hotel Marlin Pekalongan PT Buana Karya Sugiartha Pekalongan, Jawa Tengah

03/MA/DHM/DMI/XI/2015 11/1/2015 10/31/2020 Hotel Dafam Pekalongan PT Dafam Mataram International

Pekalongan, Jawa Tengah

001/MA/DHM/HCI/IX/2010 09/01/2010 08/31/2020 Hotel Dafam Cilacap PT Hotel Cilacap Indah Cilacap, Jawa Tengah

Pihak ketiga / Third parties

008/MA/DHM/CBA/VII/2015 20/07/2015 19/07/2025 Cempaka Hill Hotel Jember PT Cempaka Bunga Abadi Jember, Jawa Timur

001/MA/DHM/CSS/X/2015 08/05/2015 07/05/2025 De Rain Hotel Bandung PT Cipta Sandy Sanjaya Bandung, Jawa Barat

IV/MA/DHM/BCS/VIII/2016 01/10/2016 30/09/2021 Grand Dafam Bela Ternate PT Bela Cipta Sarana

Ternate, Maluku Utara

001/MA/DHM/QH/IX/2012 01/09/2012 30/08/2022 Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru PT Qanita Hotel Banjarbaru

Banjarbaru, Kalimantan Selatan

016/MA/DHM/RHP/IX/2013 16/09/2013 15/09/2023 Grand Dafam Rohan Yogyakarta PT Ruhama Harni Putera Yogyakarta, DIY

009/MA/DHM/SSFCW/VIII/2012 09/08/2012 08/08/2022 Hotel Dafam Fortuna Malioboro PT Sinar Surya Fajar Cemerlang Wisata Yogyakarta, DIY

001/MA/DHM/GCCA/IX/2015 09/09/2015 08/09/2025 Hotel Dafam Fortuna Seturan Yogyakarta

PT Grha Cahaya Cemerlang Abadi Yogyakarta, DIY

01/MA/DHM/IMS/I/2016 05/01/2016 04/01/2026 Hotel Dafam Linggau PT Indo Megah Sejahtera Lubuk Linggau, Sumatera Selatan

003/MA/DHM/GALS/VII/2016 11/07/2016 10/07/2026 Hotel Dafam Lotus Jember PT Griya Artha Langgeng Semesta

Jember, Jawa Timur

01/MA/DHM/CSK/X/2016 27/10/2016 26/10/2026 Hotel Dafam Pasific Caesar Surabaya PT Citra Surya Kaesar

Surabaya, Jawa Timur

012/MA/DHM/ADA/V/2014 12/05/2014 11/05/2019 Hotel Dafam Rio Bandung CV Anugrah Damai Abadi Bandung, Jawa Barat

11/MA/DHM/RCP/XI/2016 09/12/2016 08/12/2026 Hotel Dafam Savvoya Seminyak Bali PT Ocean Beach Realty Denpasar, Bali

024/MA/DHM/WKR/III/2016 24/03/2016 23/03/2026 Hotel Dafam Teraskita Jakarta PT Waskita Karya Realty (Persero) Tbk

Jakarta, DKI Jakarta

007/MA/DHM/CML/V/2015 25/05/2015 24/05/2025 Meotel Kebumen PT Catur Manunggal Lestari

Kebumen, Jawa Tengah

2/MA/DHM/BIG/V/2016 30/05/2016 29/05/2026 Mola-Mola Resort Gili Air Lombok

PT Catur Manunggal Lestari

Pamenang, Nusa Tenggara Barat

002/MA/DHM/RGAM/IX/2015 22/09/2015 21/09/2020 Pasar Baru Square Hotel Bandung

PT Robben Graha Asri Mandiri

Bandung, Jawa Barat

11A/MA/DHM/RCP/XI/2016 09/12/2016 08/12/2026 Villa Savvoya Seminyak Bali PT Reka Cipta Properti Denpasar, Bali

013/MA/DHM/BIN/V/2013 10/04/2013 10/04/2023 Meotel Purwokerto PT Berkat Iman Nusantara Purwokerto, Jawa Tengah

003/MA/DHM/SMI/XI/2014 05/11/2014 04/11/2024 Grand Dafam Surabaya PT Surabaya Mercusuar Indonesia


05/MA/DHM/HRM/XI/2017 23/11/2017 22/11/2027 Hotel Dafam Kedhaton Boutique Solo Solo, Jawa Tengah

003/MA/DHM/SMI/XI/2014 05/11/2014 04/11/2024 Grand Dafam Surabaya PT Surabaya Mercusuar Indonesia


334






32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 32. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE 1. Pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Akta

Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, No. 8, para pemegang saham telah menyetujui perubahan struktur dewan, penambahan modal dasar dan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan public (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, initial public offering (IPO), perubahan nilai nominal menjadi Rp 100, penerbitan waran, otorisasi kepada Dewan Komisaris, otorisasi kepada Direksi dan persetujuan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0025003, No. AHU-AH.01.03-0024996 dan No. AHU-0001118.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018.

1. On January 18, 2018 based on Notarial Deed No. 8 of Erni Rohaini, S.H., MBA., The Shareholders have approved the change of the board structure, the increase in authorized capital and the status of the Company from closed Company to public company (Tbk) through the issuance and sale of new shares, initial public offering (IPO), changes in the par value to Rp 100, issue of warrants, authorization to the Board of Commissioners, authorization to the Board of Directors and approval of amendments to the entire Articles of Association of the Company. The notification for such amendments was received by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0025003, No. AHU-AH.01.03-0024996 and No. AHU-0001118.AH.01.02.Tahun 2018 dated January 18, 2018, respectively.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha

(grup) Dafam Property Indonesia. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 18 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

The Company belongs to a group of companies owned by Dafam Property Indonesia. The Company‟s management as of January 18, 2018 consists of the following:

Dewan Komisaris Board of Commisioners Komisaris Utama : Ferdinandus Soleh Dahlan : President Commissioner Komisaris : Junaidi Dahlan : Commissioner Komisaris : Santoso Widjojo : Commissioner Dewan Direksi Board of Director Direktur Utama : Billy Dahlan : President Director Direktur : Wijaya Dahlan : Director Direktur : Andhy Irawan Kristyanto : Director Direktur : Handoko Setiawan : Director Direktur independen : M.M. Soemarni : Independent Director

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

tanggal 19 Januari 2018, Dewan Komisaris Perusahaan mengangka susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Based on Board of Commissioner Decision Letter dated January 19, 2018, the Company‟s board of commissioner appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Ketua : Santoso Widjojo : Chairman Anggota : Adi Riris Wibowo : Member Anggota : Jaeni : Member Anggota : Siti Sundari : Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada

tanggal 19 Januari 2018 Corporate Secretary dijabat oleh Handoko Setiajawan.

Based on Directors‟ Decision Letter on January 19, 2018, the Corporate Secretary position is held by Handoko Setiajawan.

335






32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

32. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (continued)

2. Perusahaan dan DMAM telah mendapatkan surat

penghapusan negative covenants dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk Regional Jateng & DIY berdasarkan Surat No.S.2018.081/DIR CFS-Commercial Jateng dan No.S.2018.082/DIR CFS-Commercial Jateng masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018 dan 27 Maret 2018. Surat tersebut menyampaikan bahwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menyetujui penghapusan negative covenants sebagai berikut: Melakukan perubahan pemegang saham,

porsi saham, dan atau manajemen atau pengurus.

Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi.

Mengubah struktur permodalan. Membayar atau menyatakan dapat dibayar

deviden dan atau pembagian keuntungan dalam bentuk apapun juga.

2. The Company and DMAM have received a revocation letter of negative covenants from PT Bank Maybank Indonesia Tbk Regional Jateng & DIY based on Letter No. S.2018.081/ DIR CFS-Commercial Jateng and No. S.2018.082/ DIR CFS-Commercial Jateng on March 26, 2018 and March 27, 2018, repectively. The letter stated that PT Bank Maybank Indonesia Tbk has approved the revocation of negative covenants as follows: Change the shareholders structure, shares

portion and or management.

Conducting merger, acquisition, or consolidation.

Change the capital structure. Pay or claim to be paid dividends and / or

profit sharing in any form.

33. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN AMANDEMEN SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUTANSI KEUANGAN BARU

33. ISSUANCE OF NEW AND AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK - IAI telah menerbitkan pernyataan standar

akuntansi keuangan baru dan amandemen dan interpretasi standar akutansi keuangan baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

DSAK-IAI has issued the following new and amendments to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after:

1 Januari 2018 January 1, 2018

Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas:

Prakarsa Pengungkapan Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap:

Agrikultur – Tanaman Produktif” Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan:

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”

PSAK No. 69, “Agrikultur”

Amendments to PSAK No. 2, “Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative”

Amendments to PSAK No. 16, “Fixed Assets: Agriculture – Bearer Plants”

Amendments to PSAK No. 46, “Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”

PSAK No. 69, “Agriculture”


ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”

ISAK No. 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"


Amendemen PSAK No. 15, “Investasi

pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

PSAK 71, “ Instrumen Keuangan”

Amendment PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

PSAK No. 71, "Financial Instruments" PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak

dengan Pelanggan” PSAK 73, “Sewa”

PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers"

PSAK No. 73, "Leases"

336






33. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN AMANDEMEN SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

33. ISSUANCE OF NEW AND AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen dan interprestasi standart akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

The Company is still evaluating the effects of those new and amandements and new interpretations of financial accounting standards to the statements of financial accounting standards and has not yet determined the related effects on the financial statements.

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

34. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Pada tanggal 5 Maret 2018, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal), laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini: Catatan No. 1, “Perubahan pengungkapan

persentase kepemilikan Perusahaan di entitas anak”

Catatan No. 2a, “Perubahan pengungkapan” Catatan No. 2l, “Perubahan nama akun” Catatan No. 3, “Perubahan pengungkapan” Catatan No. 4, “Penambahan pengungkapan

penerapan PSAK No. 38” Catatan No. 7, “Penambahan pengungkapan atas

penyajian persediaan” Catatan No. 8, “Penambahan pengungkapan

untuk biaya dibayar dimuka” Catatan No. 9, “Perubahan nama akun” Catatan No. 11, “Penambahan pengungkapan

untuk aset tidak berwujud” Catatan No. 12, “Penambahan pengungkapan

untuk goodwill” Catatan No. 16, “Penambahan pengungkapan

negative convenant” Catatan No. 18c, “Perubahan penyajian” Catatan No. 23, “Penambahan pengungkapan

atas penyajian beban penjualan” Catatan No. 24, “Penambahan pengungkapan

atas penyajian beban umum dan administrasi” Catatan No. 25, “Perubahan penyajian” Catatan No. 26, “Perubahan penyajian” Catatan No. 27, “Penambahan pengungkapan

atas penyajian sifat dan transaksi pihak berelasi”

Catatan No. 29c, “Perubahan penyanjian risiko likuiditas”

Catatan No. 30, “Penambahan pengungkapan” Catatan No. 32, “Penambahan pengungkapan” Catatan No. 34, “Penambahan pengungkapan”

On March 5, 2018, in related with the proposed initial public offering of the shares, management has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015. The consolidated financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity (capital deficiency), consolidated statements of cash flows and notes to the consolidated financial statements with details below: Note No. 1, “Change disclosure in the

Company‟s percentage of ownership in subsidiaries”

Note No. 2a, “Change disclosure” Note No. 2l, “Change of account name” Note No. 3, “Change disclosure” Note No. 4, “Additional disclosure for the PSAK

No. 38 application” Note No. 7, “Additional disclosure for the

inventories presentation” Note No. 8, “Additional disclosure for the prepaid

expense” Note No. 9, “Change of account name” Note No. 11 , “Additional disclosure for the

intangible assets” Note No. 12 , “Additional disclosure for the

goodwill” Note No. 16 , “Additional disclosure for the

negative convenant” Note No. 18c, “Change presentation” Note No. 23 , “Additional disclosure for the

presentation of selling expenses” Note No. 24 , “Additional disclosure for the

presentation of selling expenses” Note No. 25 , “Change presentation” Note No. 26 , “Change presentation” Note No. 27 , “Additional disclosure for the

presentation of nature of relationship and transaction with related parties”

Note No. 29c, “Change presentation for the liquidity risk”

Note No. 30 , “Additional disclosure” Note No. 32 , “Additional disclosure” Note No. 34 , “Additional disclosure”

337

Informasi Tambahan Additional Information

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN POSISI KEUANGAN Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (PARENT ENTITY ONLY)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2017, 2016 And 2015


2017 2016 2015

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan bank

2.542.183.683 2.883.128.582 2.742.059.963 Cash on hand and

in banks

Piutang usaha 10.262.496.714 5.748.272.799 - Trade receivables Piutang lain-lain 69.163.778.077 9.897.741.768 - Other payables

Persediaan 7.616.345.889 11.583.483.117 22.722.399.728 Inventories Biaya dibayar diMuka dan uang

muka

2.428.701.506 1.841.700.000 - Prepaid expense and advance Jumlah Aset Lancar

92.013.505.869 31.954.326.266 25.464.459.691

Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Aset tetap – bersih

11.865.534.763 13.153.987.829 14.224.062.167 Fixed asset – net Investasi 53.600.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 Investment Properti investasi 21.958.613.067 22.589.447.539 23.220.282.011 Deferred tax asset Aset lain-lain 877.305.188 824.340.188 710.554.536 Other Non-current asset

Jumlah Aset Tidak Lancar


Assets

JUMLAH ASET 180.314.958.887 76.022.101.822 71.619.358.405 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND

EQUITY LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Utang usaha 10.000.000 - - Trade payables Utang lain-lain 1.885.690.000 1.821.440.000 - Other payables Beban masih harus dibayar 1.294.503.231 4.475.538.364 212.666.940 Accrued expenses Utang pajak 153.145.661 255.255.040 194.549.042 Tax payable Uang muka penjualan 1.705.324.988 5.050.629.777 7.813.296.364 Guest deposits Liabilitas jangka panjang yang jatuh

tempo dalam waktu satu tahun:

Current maturity of long

term liabilities: Utang bank 4.958.592.265 4.429.933.383 20.690.888.012 Bank loan

Utang pembiayaan konsumen

- 250.762.770 250.762.770 Consumer financing payables

Utang pihak berelasi

8.581.277.284 - - Due to related parties Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 18.588.533.429 16.283.559.334 29.162.163.128 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES Liabilitas jangka panjang setelah

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :

Long term liabilities net of

current maturities Utang bank jangka panjang 38.066.781.580 43.025.373.845 16.058.692.485 Bank loan

Utang pembiayaan konsumen - - 392.739.518 Consumer financing Payable Liabilitas diestimasi atas imbalan

kerja karyawan

727.857.299 256.387.777 161.495.547 Estimated liabilities for employees benefit

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 38.794.638.879 43.281.761.622 16.612.927.550 Total Non-Current Liabilities JUMLAH LIABILITAS 57.383.172.308 59.565.320.956 45.775.090.678 TOTAL LIABILITIES

338


PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2017, 2016 And 2015


2017 2016 2015

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal per lembar Rp 1.000.000 per saham

Modal dasar - 285.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 120.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 15.500 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

120.000.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000

Share capital – Rp 1,000,000 par value per

share Authorized –

285,000 shares as of December 31, 2017 and


2015 Issued and fully paid –



2015

Saldo laba 2.931.786.579 956.780.866 10.344.267.727 Retained earnings

JUMLAH EKUITAS

122.931.786.579 16.456.780.866 25.844.267.727 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

180.314.958.887 76.022.101.822 71.619.358.405

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

339


PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME



2017 2016 2015

PENDAPATAN BERSIH 31.367.822.644 19.491.039.101 21.487.556.287 NET REVENUES BEBAN POKOK PENJUALAN (14.820.567.592) (15.449.298.949) (13.546.634.535) COST OF REVENUES LABA KOTOR 16.547.255.052 4.041.740.152 7.940.921.752 GROSS PROFIT Beban penjualan (273.708.544) ) (232.553.045) (916.771.214) Selling expenses


(10.528.214.163) ) (6.666.919.688) (6.778.157.441) ) General and administrative

expense Beban Keuangan (5.134.416.046) ) (6.276.961.610) (3.904.817.097) Financing cost

Pendapatan (beban) lain-lain – bersih 1.375.500.090 (212.143.019) 22.166.921.763 Other income (expense) –

net

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

- - (24.371.250) INCOME TAX EXPENSES

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

1.986.416.389 (9.346.837.210) 18.483.726.513 NET INCOME (LOSS) FOR

THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF

LAIN

OTHER COMPREHENSIVE

INCOME

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Items that will not be reclassified to profit or

loss

Pengukuran kembali estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan

(11.410.676) (40.649.651) (5.384.400)

Remeasurement of estimated liabilities for

employees’ benefits JUMLAH LABA (RUGI)

KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

1.975.005.713 (9.387.486.861) 18.478.342.113

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE

YEAR

340


PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Years Ended


Modal Saham /

Share Capital Saldo Laba /

Retained Earnings Jumlah Ekuitas /

Total Equity

Saldo pada tanggal 1 Januari 2015

(tidak diaudit)

15.500.000.000 (8.134.074.386)

7.365.925.614 Balance as of January 1, 2015

(unaudited) Jumlah laba komprehensif tahun

berjalan

- 18.478.342.113 18.478.342.113 Total comprehensive income for

the year Saldo pada tanggal

31 Desember 2015

15.500.000.000 10.344.267.727 25.844.267.727 Balance as of

December 31, 2015 Jumlah rugi comprehensive tahun

berjalan

- (9.387.486.861) (9.387.486.861) Total comprehensive loss for the


31 Desember 2016

15.500.000.000 956.780.866 16.456.780.866 Balance as of

December 31, 2016 Kenaikan modal disetor 104.500.000.000 - 104.500.000.000 Increase in paid-up capital Jumlah laba komprehensif tahun

berjalan

- 1.975.005.713 1.975.005.713 Total comprehensive income for


31 Desember 2017 120.000.000.000 2.931.786.579 122.931.786.579 Balance as of

December 31, 2017

341


PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Years Ended


2017 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan

23.508.293.942

10.980.099.714 (162.793.328) Cash receipt from

customers Pembayaran kepada pemasok (10.212.595.892) (3.679.547.866) (12.752.266.169) Cash paid to suppliers

Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan

(11.013.655.533)

(1.785.304.944) (5.921.662.556)

Cash paid for operating expenses and

employees Penerimaan (pembayaran) lain-

lain

(51.118.558.765) (7.878.589.749) 362.465.580 Receipt (payment) others

Kas diperoleh dari operasi

(48.836.516.248) (2.363.342.845) (18.474.256.473) Net cash generated from

operation Penerimaan dari pendapatan

keuangan

37.107.351 16.244.961 40.751.269

Finance income received Pembayaran pajak penghasilan (1.934.971.570) (1.075.299.511) (1.028.687.735) Income tax paid Pembayaran beban keuangan (5.302.151.006) (6.609.067.547) (4.202.444.949) Finance costs paid

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi

(56.036.531.473) (10.031.464.942) (23.664.637.888)

Net Cash Used in Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penyertaan saham

(45.600.000.000)

- (3.260.000.000) Paid in capital in a

subsidiary

Hasil penjualan aset tetap

1.506.082.727

- 28.500.000.000 Proceeds from sale of fixed

assets

Perolehan properti investasi

-

- - Acquisition of investment

property Perolehan aset tetap (29.800.000) (26.668.000) (1.415.611.500) Acquisition of fixed assets

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(44.123.717.273) (26.668.000) 23.824.388.500

Net Cash Provided by (Used in) Investing

Activities

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Kenaikan (penurunan) aset tidak lancar lainnya

- (113.785.652) 1.246.263.561

Increase (decrease) other non-current assets

Kenaikan modal disetor

104.500.000.000 - - Proceeds from increase paid

up capital Penerimaan Utang Sewa

Pembiayaan

- - 703.500.000 Proceeds of consumers

financing payable Pembayaran Utang Sewa

Pembiayaan

(250.762.770) (392.739.518) (182.600.779) Repayment of consumers

financing payable Penerimaan utang bank - 50.000.000.000 21.949.213.037 Proceed of bank loan Pembayaran utang bank (4.429.933.383) (39.294.273.269) (24.353.265.255) Repayments of bank loan

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

99.819.303.847 10.199.201.561 (636.889.436) Net Cash Provided by

Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

(340.944.899) 141.068.619 (477.138.824)

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH

ON HAND AND IN BANKS

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

2.883.128.582 2.742.059.963 3.219.198.787

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE

BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

2.542.183.683

2.883.128.582

2.742.059.963

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END

OF THE YEAR

342

XX. LAPORAN PENILAI

Berikut merupakan Laporan Penilaian Propeti yang telah dinilai oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

343


Laporan Ringkas Penilaian Properti untuk PT Dafam Property Indonesia

SUWENDHO RINALDY & REKAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059 Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017 Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta Komplek Kalibata Indah Blok K16-17

Jl. Rawajati Timur, Pancoran Jakarta Selatan 12750

T (021) 7970913 / 799-4521 E [email protected]

Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 180228.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR 28 Februari 2018 Kepada Yth. PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Menara Suara Merdeka Lt. 11 Jl. Pandanaran No. 30 Semarang 50134 U.p. : Direksi Hal : Laporan Ringkas Penilaian Properti untuk

PT Dafam Property Indonesia Dengan hormat, Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT Dafam Property Indonesia (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar properti yang berupa:

· Rumah Toko (Ruko) di Jl. Pierre Tendean Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah

· Tanah (645,00 m²) di Jl. Anjasmoro Raya Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah

345

mailto:[email protected]


· Rumah Burung Walet (Tanah [21.232,00 m²] dan Bangunan [1.682,00 m²]) di Jl. Raya Surodadi Barat Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

· Tanah (815,00 m²) di Jl. Dr. Wahidin No. 5-15 Kelurahan Sidikaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

(selanjutnya properti yang diuraikan di atas secara keseluruhan disebut “Obyek Penilaian”), sesuai dengan surat penawaran kami No. 180105.001/SRR-JK/SPN-A/DPI/OR tanggal 5 Januari 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian atas Obyek Penilaian dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017. REVISI LAPORAN PENILAIAN Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan penilaian Obyek Penilaian No. 180125.001/SRR/LP-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018, namun, sehubungan dengan adanya perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini kami menerbitkan perbaikan atas laporan penilaian Obyek Penilaian untuk menambahkan perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan tersebut, dengan ringkasan perubahan sebagai berikut: 1. Penambahan pengungkapan mengenai kriteria penyesuaian berupa kelas jalan.

2. Penambahan pengungkapan mengenai nomor telepon pemilik informasi data

pembanding.

3. Penambahan lampiran validasi properti pembanding.

346


4. Penambahan lampiran salinan bukti kepemilikan tanah.

Perubahan-perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian dari kesimpulan nilai pasar yang dihasilkan dalam laporan penilaian Obyek Penilaian No. 180125.001/SRR/LP-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018. RUANG LINGKUP PENILAIAN 1. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US$ = Rp 13.548,00. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana pembelian Obyek Penilaian.

2. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: a. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.

b. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah melakukan penelaahan atas

dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

c. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.

d. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

e. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.

f. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian.

g. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

347


h. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.

i. Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

j. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.

k. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, penilaian ini didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran yang tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.

l. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.

m. Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.

n. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian

348


maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

o. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.

p. Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

q. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

r. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

3. Asumsi-Asumsi Pokok Kami tegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015). Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa: 1. Nilai yang tercantum dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan ini

yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

2. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Obyek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan ini.

3. Batasan lainnya, kondisi, komentar, dan detail telah tercantum di dalam laporan ini.

349


Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.4”) dan SPI 2015. Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Obyek Penilaian. Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Obyek Penilaian yang kami nilai serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

4. Dasar Nilai yang Digunakan Untuk keperluan penilaian atas Obyek Penilaian, standar nilai yang kami pergunakan dalam laporan penilaian ini adalah nilai pasar (market value), yang berdasarkan Peraturan VIII.C.4 didefinisikan sebagai “perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cut off date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan”.

5. Obyek Penilaian Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut: a. Ruko (tanah [253,00 m²] dan bangunan [680,00 m²])) di Jl. Pierre Tendean,

Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,

b. Tanah (645,00 m²) di Jl. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,

c. Rumah burung walet (tanah [21.232,00 m²] dan bangunan [1.682,00 m²]) di Jl. Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, dan

d. Tanah (815,00 m²) di Jl. Dr. Wahidin No. 5-15, Kelurahan Sidikaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

Obyek Penilaian merupakan aset non operasional. Berdasarkan Peraturan VIII.C.4, aset operasional didefinisikan sebagai “aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan” (Peraturan VIII.C.4–1.a.9), sedangkan aset non operasional didefinisikan sebagai “aset yang terpisahkan dari

350


operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (reserve asset), Aset Surplus, atau Aset Investasi” (Peraturan VIII.C.4–1.a.10).

6. Inspeksi Obyek Penilaian Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.

7. Data yang Perlu Diteliti Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut: a. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM),

b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB),

d. Data hasil inspeksi lapangan, dan

e. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

TANGGAL PENILAIAN Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.4, laporan penilaian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2017, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen). KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2017, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

351


IDENTITAS PEMBERI TUGAS Pemberi tugas adalah Perseroan atau PT Dafam Property Indonesia. Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (closely-held company) yang bergerak dalam bidang perhotelan. Perseroan berkantor pusat di Jl Menara Suara Merdeka Lt. 11, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang 50134, dengan nomor telepon (024) 356 9595, nomor faksimili (024) 356 9222, dan alamat email [email protected]. PENDEKATAN PENILAIAN Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: - Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Dalam melakukan penilaian Obyek Penilaian yang berupa properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana, metode penilaian yang digunakan adalah metode Gross Income Multiplier (GIM). Dalam penilaian menggunakan metode GIM, indikasi nilai pasar obyek penilaian dihasilkan dari konversi pendapatan kotor tahunan (potential gross income) yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan obyek penilaian di masa yang akan datang dengan konstanta tertentu yang biasa disebut dengan GIM. Untuk melaksanakan penilaian dengan metode GIM, kami memperhatikan penjualan dan sewa properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi, bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti dan harga sewa di daerah itu serta penawaran yang sebanding. Data tersebut kemudian dianalisa untuk memperoleh GIM dari obyek penilaian. Untuk mendapatkan indikasi nilai pasar obyek penilaian, GIM yang telah diperoleh tersebut dikalikan dengan potential gross income (PGI) atau pendapatan kotor tahunan obyek penilaian.

- Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. Pendekatan data pasar dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (frontage), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, dan mudah atau tidaknya dicapai

352

mailto:[email protected]


(accessibility), serta lain-lain bila ada, antara obyek penilaian dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan indikasi nilai pasar obyek penilaian.

- Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (reproduction cost new) atau biaya pengganti baru (replacement cost new) pada tanggal penilaian (cut off date) setelah dikurangi dengan penyusutan. Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

Pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut di atas kami aplikasikan dengan memperhatikan karakteristik aset-aset yang menjadi bagian-bagian dari Obyek Penilaian sebagai berikut: - Penilaian atas ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan

pendekatan pendapatan dengan metode GIM. Penilaian atas Obyek Penilaian yang berupa ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa ruko dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa ruko dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana. Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa ruko dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian yang berupa ruko.

- Penilaian atas tanah dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa tanah dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan

353


ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

- Penilaian atas rumah burung walet dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan dengan metode GIM. Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa rumah burung walet dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari rumah burung walet dapat diperkirakan. Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa rumah burung walet dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana. Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa rumah burung walet dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian yang berupa rumah burung walet.

Kami telah memeriksa sendiri Obyek Penilaian, menyelidiki kondisi pasar setempat, dan memberi perhatian atas:

Biaya pengganti baru dari bangunan berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian. Jumlah depresiasi yang meliputi: - Penyusutan Fisik

Aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, dan kerusakan struktural dengan memperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

- Keusangan Fungsional atau Teknis Perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidakmampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

- Keusangan Ekonomis atau Eksternal Disebabkan karena perubahan dari luar terhadap properti, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan properti yang tidak harmonis, perundang-undangan, dan sebagainya.

354


KESIMPULAN PENILAIAN Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

Rp 37.491.000.000,00 ( TIGA PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU

JUTA RUPIAH ) merupakan nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017. Hormat kami, KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert) Rekan Izin Penilai Publik : PB-1.09.00242 No. S T T D : 02/BL/STTD-P/AB/2006 No. M A P P I : 95-S-00654

OR/af

355


RESUME PENILAIAN No. U r a i a n Nilai Pasar (Rp .000,00)

1. Ruko di Jl. Pierre Tendean Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Ruko 8.237.000 ────────

Total 1 8.237.000

2. Tanah di Jl. Anjasmoro Raya Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Tanah 3.483.000 ────────

Total 2 3.483.000

3. Rumah Burung Walet di Jl. Raya Surodadi Barat Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

- Tanah 20.383.000 - Bangunan 2.209.000

──────── Total 3 22.592.000

No. U r a i a n Nilai Pasar (Rp .000,00)


4. Tanah di Jl. Dr. Wahidin No. 5-15 Kelurahan Sidikaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

- Tanah 3.179.000 ────────

Total 4 3.179.000 ────────

Total 1-4 37.491.000 ════════

********************


XXI. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN

Berikut merupakan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian PT Dafam Property Indonesia Tbk No. JK/FO/180305-001 tanggal 5 Maret 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan.

359


No. : JK/FO/180305-001 5 Maret 2018 Kepada Yth. PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk Menara Suara Merdeka Lantai 11 Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 U.p. : Direksi Hal : Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Dengan hormat, Pada tanggal 30 Januari 2018, PT Dafam Property Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dan salah satu entitas anaknya, yaitu PT Hotel Cilacap Indah (selanjutnya disebut “HCI”) telah menandatangani beberapa Perjanjian Ikatan Jual Beli (selanjutnya disebut “PIJB”) dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah dengan rincian sebagai berikut: PIJB No. 5 (selanjutnya disebut “PIJB 5”) yang telah ditandatangani Perseroan dan Bapak

Ferdinandus Soleh Dahlan (selanjutnya disebut “FSD”), pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah seluas 21.232 m2 dan bangunan seluas 1.682 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Tanah Gringsing”) dengan nilai transaksi sebesar Rp 22,00 miliar dari FSD (selanjutnya disebut “Transaksi Pembelian Tanah Gringsing”);

PIJB No. 6 (selanjutnya disebut “PIJB 6”) yang telah ditandatangani Perseroan dan FSD, dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah seluas 253 m2 dan bangunan ruko seluas 680 m2 yang berlokasi di Jalan Pierre Tendean Kav. 5-6, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Tanah Sekayu”) dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar dari FSD (selanjutnya disebut “Transaksi Pembelian Tanah Sekayu”);

PIJB No. 7 (selanjutnya disebut “PIJB 7”) yang telah ditandatangani Perseroan dan FSD, dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah seluas 645 m2 yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Raya Blok E.1/8E, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Tanah Tawangsari”) dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,40 miliar dari FSD (selanjutnya disebut “Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari”); dan

361

Perseroan merencanakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada PT Dafam Mambo International (selanjutnya disebut “DMAM”), entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 97,15% pada tanggal 31 Desember 2017, dimana selanjutnya DMAM merencanakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada PT Hotel Cilacap Indah (selanjutnya disebut “HCI”), entitas anak DMAM dengan kepemilikan sebesar 95,00% pada tanggal 31 Desember 2017 (selanjutnya disebut “Peningkatan Penyertaan Modal”). Selanjutnya, HCI merencanakan untuk melakukan pembelian tanah berdasarkan PIJB No. 8 (selanjutnya disebut “PIJB 8”) yang telah ditandatangani HCI, FSD dan Bapak Bambang Sugiarto (selanjutnya disebut “BS”), pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana HCI merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah seluas 815 m2 yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 5 – 15, Kelurahan Sidikaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Tanah Cilacap”) dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,10 miliar dari FSD dan BS (selanjutnya disebut “Transaksi Pembelian Tanah Cilacap”).

Transaksi Pembelian Tanah Gringsing, Transaksi Pembelian Tanah Sekayu, Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari dan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 36,50 miliar merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Transaksi Pembelian”. Transaksi Pembelian dan Peningkatan Penyertaan Modal merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rencana Transaksi”. Sehubungan dengan Transaksi Pembelian tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Jennywati, Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “JKR” atau “kami”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi Pembelian sesuai dengan surat penawaran kami No. JK/171215-003 tanggal 15 Desember 2017 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “Bapepam-LK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai usaha), menyampaikan pendapat kewajaran (fairness opinion) (selanjutnya disebut “Pendapat Kewajaran”) atas Transaksi Pembelian. Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian dengan No. JK/FO/180208-001 tanggal 8 Februari 2018. Namun demikian, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan pendapat kewajaran, maka dengan ini, kami menerbitkan kembali laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian dengan No. JK/FO/180305-001 tanggal 5 Maret 2018. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: - Penambahan pengungkapan mengenai tidak adanya benturan kepentingan atas

Transaksi Pembelian pada bagian Alasan dan Latar Belakang Transaksi Pembelian.

- Penambahan pengungkapan analisis atas manfaat dan risiko dari Transaksi Pembelian.

362

- Penambahan pengungkapan analisis atas keuntungan dan kerugian dari Transaksi Pembelian.

- Penambahan pengungkapan tinjauan industri properti.

- Penambahan pengungkapan analisis kuantitatif dari Transaksi Pembelian.

- Penambahan pengungkapan analisis inkremental.

- Perubahan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) Morhan & Rekan (selanjutnya disebut “MR”) dari sebelumnya No. MR/L-008/18 tanggal 5 Februari 2018 menjadi No. MR/L-017/18 tanggal 5 Maret 2018.

- Perubahan pada laporan penilaian properti Perseroan per 31 Desember 2017 yang disusun oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (selanjutnya disebut “SRR”) dari sebelumnya No. 180125.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018 menjadi No. 180228.001/SRR-JK/LP-A/DPI/OR tanggal 28 Februari 2018.

Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian. ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (publicly-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perseroan memiliki kantor pusat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Randusari, Semarang, Jawa Tengah 50134, dengan nomor telepon: (024) 355 9595, nomor faksimili: (024) 355 9222 dan website: www.dafamproperty.com. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut: DMAM dengan kepemilikan sebesar 97,15%;

PT Dafam Hotel Management (selanjutnya disebut “DHM”) dengan kepemilikan sebesar

75,00%;

PT Dafam Maju Bersama (selanjutnya disebut “DMB”) dengan kepemilikan sebesar 89,74%;

HCI dengan kepemilikan secara tidak langsung melalui DMAM sebesar 92,74%;

PT Clanixx Jaya Sentosa (selanjutnya disebut “CJS”) dengan kepemilikan efektif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui DMAM sebesar 89,95%;

363

PT Buana Karya Sugiarta (selanjutnya disebut “BKS”) dengan kepemilikan efektif secara tidak langsung melalui DMAM sebesar 87,44%; dan

PT Dafam Mataram International (selanjutnya disebut “DMAT”) dengan kepemilikan efektif secara tidak langsung melalui DMAM sebesar 81,73%.

DMAM, DHM, DMB, HCI, CJS, BKS dan DMAT selanjutnya secara bersama-sama disebut “Entitas Anak Perseroan”. DMAM merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan DMAM adalah bergerak dalam bidang pariwisata, jasa, usaha hotel dan jasa pengelolaan hotel. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, DMAM merupakan pemilik Hotel Dafam Semarang yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 188, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah. DHM merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan DHM adalah bergerak dalam bidang jasa yang meliputi jasa konsultasi bidang perhotelan dan jasa pengelolaan hotel, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa pengelolaan gedung dan ruangan, jasa pengelolaan resort, villa, apartemen, kondotel. DMB merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan DMB adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, DMB merupakan pemilik Perumahan Gaia Residence Semarang yang berlokasi di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. HCI merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan HCI adalah bergerak dalam bidang pariwisata, jasa, usaha hotel dan jasa pengelolaan hotel. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, HCI merupakan pemilik Hotel Dafam Cilacap yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. CJS merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CJS adalah bergerak dalam bidang pariwisata, jasa, usaha hotel dan jasa pengelolaan hotel. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, CJS merupakan pemilik Hotel Dafam Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kavling 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru, Pekanbaru, Riau.

364

BKS merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan BKS adalah bergerak dalam bidang pariwisata, jasa, usaha hotel dan jasa pengelolaan hotel. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, BKS merupakan pemilik Hotel Marlin Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Wiradesa No. 25, Kelurahan Wayangan, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah. DMAT merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan danmenjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan DMAT adalah bergerak dalam bidang pariwisata dan jasa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, DMAT merupakan pemilik Hotel Dafam Pekalongan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Podosugih Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Sebagai alternatif pendanaan, Perseroan merencanakan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 25,00% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan (selanjutnya disebut “Rencana PUPS”). Perseroan merencanakan untuk menggunakan sebagian dana hasil Rencana PUPS untuk melakukan Transaksi Pembelian. Alasan dilakukannya Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut: Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, HCI memiliki

bangunan fasilitas penunjang kegiatan operasional Hotel Dafam Cilacap yang terletak di atas Tanah Cilacap. Dalam rangka mitigasi risiko atas potensi kendala operasional dan pengembangan Hotel Dafam Cilacap pada masa yang akan datang, Perseroan perlu melakukan Peningkatan Penyertaan Modal dan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap.

Dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Sebagai alternatif pendanaan, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana PUPS, dimana Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil Rencana PUPS untuk melakukan Transaksi Pembelian.

Setelah Transaksi Pembelian menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mengembangkan portofolio aset, yaitu Tanah Gringsing, Tanah Sekayu, Tanah Tawangsari dan Tanah Cilacap yang dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

365

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Pembelian tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, JKR untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Transaksi Pembelian dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Pendapat Kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi Pembelian atau mengambil tindakan tertentu atas Transaksi Pembelian. OBYEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah transaksi dimana Perseroan dan HCI merencanakan untuk melakukan pembelian atas tanah dengan rincian sebagai berikut: Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Gringsing dari FSD dengan

nilai transaksi sebesar Rp 22,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Gringsing;

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Sekayu dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Sekayu;

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Tawangsari dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,40 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari; dan

Rencana HCI untuk melakukan pembelian atas Tanah Cilacap dari FSD dan BS dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,10 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap.

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pembelian. Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 (selanjutnya disebut “Peraturan VIII.C.3”) dan Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2015.

366

TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dalam laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian. JENIS LAPORAN Jenis laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian ini merupakan laporan terperinci. RUANG LINGKUP Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain sebagai berikut: 1. Prospektus sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Rencana PUPS yang disusun

oleh manajemen Perseroan;

2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP MR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. MR/L-017/18 tanggal 5 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal;

3. Informasi Keuangan Ringkasan Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Rencana PUPS yang disusun oleh manajemen Perseroan;

4. Proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan;

5. Laporan penilaian properti Ruko, Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2017 yang disusun oleh KJPP SRR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 180228.001/SRR-JK/LP-A/DPI/OR tanggal 28 Februari 2018;

6. PIJB No 5;

7. PIJB No. 6;

8. PIJB No. 7;

9. PIJB No. 8;

367

10. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 8 tanggal 18 Januari 2018 oleh Erni Rohaini, S.H., MBA., notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, peningkatan modal dasar dan nilai nominal saham Perseroan, Rencana PUPS, perubahan susunan pengurus, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;

11. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Billy Dahlan dengan posisi sebagai Direktur Utama, mengenai alasan, latar belakang dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;

12. Informasi mengenai rencana-rencana bisnis yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang;

13. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi;

14. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;

15. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;

16. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain website Aswath Damodaran, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;

17. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan; dan

18. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisis, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

368

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pembelian dan Rencana PUPS disusun oleh manajemen Perseroan. Kami telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan. Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pembelian. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pembelian hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pembelian dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pembelian yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pembelian. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pembelian pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pembelian. Transaksi Pembelian akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pembelian yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

369

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pembelian ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran. Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pembelian. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian mungkin berbeda. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian, JKR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan laporan pendapat kewajaran. INDEPENDENSI PENILAI Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian, JKR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. JKR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran kesimpulan yang dihasilkan dari proses analisis Pendapat Kewajaran ini dan JKR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran No. JK/171215-003 tanggal 15 Desember 2017yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN (SUBSEQUENT EVENTS) Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2017, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Pendapat Kewajaran (subsequent events), yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pendapat Kewajaran.

370

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dari hal-hal sebagai berikut: I. Analisis atas Transaksi Pembelian; II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Pembelian; dan III. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pembelian.

371

I. ANALISIS ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN

Berdasarkan pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian sebagaimana diuraikan di atas, analisis atas Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut:

I.A. Identifikasi dan Analisis Hubungan antara Pihak-pihak yang Bertransaksi

I.A.1. PT Dafam Property Indonesia Tbk (Perseroan) Dalam Transaksi Pembelian, Perseroan merupakan pihak yang merencanakan untuk melakukan beberapa aksi korporasi dengan rincian sebagai berikut: Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Gringsing dari

FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 22,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Gringsing;

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Sekayu dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Sekayu; dan

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Tawangsari dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,40 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, FSD merupakan Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 4,17% pada tanggal 31 Desember 2017 serta FSD dan BS merupakan pemegang saham HCI masing-masing dengan kepemilikan sebesar 2,27% pada tanggal 31 Desember 2017. Latar belakang, manajemen, kepemilikan saham dan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

I.A.1.a. Latar Belakang Perseroan didirikan pada tanggal 12 September 2011 berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Dewikusuma, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah diumumkan dalam lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2012 No. 91. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 8 tanggal 18 Januari 2018 oleh Erni Rohaini, S.H., MBA., notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, peningkatan modal dasar dan nilai nominal saham Perseroan, Rencana PUPS, perubahan susunan pengurus, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

372

Perseroan memiliki kantor pusat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Randusari, Semarang, Jawa Tengah 50134.

I.A.1.b. Manajemen Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ferdinandus Soleh Dahlan Komisaris : Junaidi Dahlan Direksi Direktur Utama : Billy Dahlan Direktur : Wijaya Dahlan Direktur : Andhy Irawan Krisyanto Direktur : Handoko Setiawan

I.A.1.c. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham Perseroan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

I.A.1.d. Kegiatan Usaha Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

(Dalam Rupiah)

PT Dafam 103.000 85,83% 103.000.000.000 Ferdinandus Soleh Dahlan 5.000 4,17% 5.000.000.000 Junaidi Dahlan 4.000 3,33% 4.000.000.000 Billy Dahlan 4.000 3,33% 4.000.000.000 Wijaya Dahlan 4.000 3,33% 4.000.000.000 Jumlah 120.000 100,00% 120.000.000.000

Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan

Jumlah Modal

373

I.A.1.e. Kegiatan Operasional dan Prospek Usaha

Perseroan merupakan bagian dari Dafam Group yang memiliki sejumlah perusahaan di berbagai bidang bisnis seperti birdnest, gas station, pharmacy, hotel management, lifestyle, dan investasi lainnya. Didukung oleh manajemen yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang perhotelan dan pengembangan properti, Perseroan memiliki inovasi dan kreatifitas dan mengembangkan proyek-proyek propertinya di Indonesia. Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti mulai dari perumahan, komersial serta hotel dan resort, selain itu Perseroan juga merupakan pengelola atau penyewa gedung perkantoran. Perseroan juga melakukan kegiatan jasa pengelolaan hotel melalui Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki beberapa proyek properti, yaitu sebagai berikut: Ruangan kantor di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran

No. 30, Randusari, Semarang, Jawa Tengah 50134, dengan luas sebesar 1.010 meter persegi;

Perumahan Jatayu Residence yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Utara, Pekalongan, Jawa Tengah;

Perumahan Gaia Residence yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kasepuhan, Kecamata Batang, Jawa Tengah; dan

Puri Junction yang berlokasi di Semarang. Selanjutnya, Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan memiliki beberapa hotel dengan rincian sebagai berikut: DMAM merupakan pemilik Hotel Dafam Semarang yang berlokasi di Jalan

Imam Bonjol No. 188, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.

DMB merupakan pemilik Perumahan Gaia Residence Semarang yang berlokasi di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

HCI merupakan pemilik Hotel Dafam Cilacap yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 5 – 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.

374

CJS merupakan pemilik Hotel Dafam Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kavling 150, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru, Pekanbaru, Riau.

BKS merupakan pemilik Hotel Marlin Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Wiradesa No. 25, Kelurahan Wayangan, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah.

DMAT merupakan pemilik Hotel Dafam Pekalongan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Kelurahan Medono, Kecamatan Podosugih Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah.

Perseroan juga memiliki DHM selaku hotel manajemen yang mengelola hotel berbintang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut: Pengembangan Properti Komersial dan Residensial

Saat ini, Perseroan memiliki 3 properti komersial dan residensial, yaitu Perumahan Gaia Residence Semarang, Perumahan Gaia Residence Batang dan Perumahan Jatayu Residence Pekalongan. Kedepannya Perseroan berencana untuk mengakuisisi lahan-lahan baru yang akan memberikan nilai tambah terhadap portofolio Perseroan.

Pengembangan dan Penambahan Hotel Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan sudah memiliki beberapa hotel bintang 3 dengan fasilitas yang lengkap, kedepannya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dan tidak menutup kemungkinan Perseroan akan melakukan penambahan hotel-hotel di lokasi-lokasi yang strategis.

Meningkatkan Jumlah Kerjasama Jasa Manajemen Hotel DHM sebagai salah satu Entitas Anak Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai operator hotel. Jumlah kerjasama yang dilakukan akan lebih ditingkatkan kedepannya dengan tujuan menambah portofolio DHM selaku operator hotel.

375

Adapun keunggulan Perseroan adalah sebagai berikut: Perseroan dan Entitas Anak Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Keunggulan Perseroan antara lain adalah sebagai berikut: Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan memiliki hotel-hotel yang

berlokasi strategis untuk pariwisata atau MICE.

Brand Image Perseroan telah dikenal oleh turis lokal maupun mancanegara.

Hotel-hotel baik yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan maupun yang dikelola memiliki fasilitas yang lengkap dengan harga yang kompetitif.

Perseroan memiliki manajemen yang berpengalaman dalam industri properti dan manajemen perhotelan.

I.A.2. PT Hotel Cilacap Indah

Dalam Peningkatan Penyertaan Modal, HCI merupakan pihak yang merencanakan untuk melakukan pembelian atas Tanah Cilacap dari FSD dan BS. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, FSD merupakan Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 4,17% pada tanggal 31 Desember 2017 serta FSD dan BS merupakan pemegang saham HCI masing-masing dengan kepemilikan sebesar 2,27% pada tanggal 31 Desember 2017. Latar belakang, manajemen, kepemilikan saham dan kegiatan usaha HCI adalah sebagai berikut:

I.A.2.a Latar Belakang HCI didirikan pada tanggal 23 Januari 1980 berdasarkan Akta No. 24 dari Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2295.HT.01.01.TH.97 Tahun 1997 tanggal 1 April 1997. Anggaran dasar HCI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fariz Helmy Rasyad, S.H., M.Kn., No. 17 tanggal 20 September 2017 tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan perubahan pemegang saham HCI. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019400.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 20 September 2017. Kantor pusat HCI berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No.5-15, Sidakaya, Cilacap, Jawa Tengah.

376

I.A.2.b. Manajemen Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HCI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Junaidi Dahlan Komisaris : Albertus Adrian Devianto Direksi Direktur Utama : Billy Dahlan Direktur : Wijaya Dahlan Direktur : Andhy Irawan Kristyanto

I.A.2.c. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham HCI berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

I.A.2.d. Kegiatan Usaha Ruang lingkup kegiatan HCI adalah bergerak dalam bidang pariwisata, jasa, usaha hotel dan jasa pengelolaan hotel.

I.A.3. Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, FSD merupakan Komisaris Utama Perseroan, pemegang saham Perseroan dan HCI masing-masing dengan kepemilikan sebesar 4,17% dan 2,27% pada tanggal 31 Desember 2017.

I.A.4. Bapak Bambang Sugiarto Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, BS merupakan pemegang saham HCI dengan kepemilikan sebesar 2,27% pada tanggal 31 Desember 2017.

(Dalam Rupiah)

PT Dafam Mambo International 105.000 95,45% 10.500.000.000 Ferdinandus Soleh Dahlan 2.500 2,27% 250.000.000 Bambang Sugiarto 2.500 2,27% 250.000.000 Jumlah 110.000 100,00% 11.000.000.000

Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan

Jumlah Modal

377

I.B. Analisis Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati dalam Transaksi Pembelian

I.B.1. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 5 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Gringsing. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 5 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan PIJB 5 adalah Perseroan dan FSD.

Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 5 adalah tanah seluas 21.232 m2 dan bangunan seluas 1.682 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Nilai Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 5 adalah sebesar Rp 22,00 miliar.

I.B.2. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 6 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 6 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Sekayu. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 6 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi


Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 6 adalah tanah seluas 253 m2 dan bangunan ruko seluas 680 m2 yang berlokasi di Jalan Pierre Tendean Kav. 5-6, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.


378

I.B.3. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 7 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 7 sehubungan dengan Transsaksi Pembelian Tanah Tawangsari. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 7 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi


Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 7 adalah tanah seluas 645 m2 yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Raya Blok E.1/8E, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.


I.B.4. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 8

Pada tanggal 30 Januari 2018, HCI, FSD dan BS telah menandatangani PIJB 8 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 8 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan PIJB 8 adalah HCI, FSD dan BS.

Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 8 adalah tanah seluas 815 m2 yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 5 – 15, Kelurahan Sidikaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.


379

I.C. Analisis atas Manfaat dan Risiko dari Transaksi Pembelian Manfaat Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut: Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini,

HCI memiliki bangunan fasilitas penunjang kegiatan operasional Hotel Dafam Cilacap yang terletak di atas Tanah Cilacap. Dalam rangka mitigasi risiko atas potensi kendala operasional dan pengembangan Hotel Dafam Cilacap pada masa yang akan datang, Perseroan perlu melakukan Peningkatan Penyertaan Modal dan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap.



Risiko Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut:

Perseroan mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana tersebut untuk investasi lain yang mungkin memiliki tingkat balikan yang lebih menguntungkan dibandingkan Transaksi Pembelian.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tingkat okupansi hotel HCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 – 2017 berkisar antara sekitar 50% – 80%. Bilamana Transaksi Pembelian Tanah Cilacap tidak dilakukan, terdapat potensi risiko atas HCI pada masa yang akan datang, mengingat bangunan Hotel Dafam Cilacap yang dimiliki HCI terletak di atas Tanah Cilacap.

380

Manajemen merencanakan untuk mengembangkan Tanah Gringsing sebagai kawasan perumahan komersial di Batang pada masa yang akan datang. Dalam rangka pengembangan Tanah Gringsing, Perseroan memerlukan pendanaan dalam jumlah yang cukup besar yang berpotensi memberikan dampak bagi laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Perseroan merencanakan menggunakan seluruh pendanaan atas pengembangan Tanah Gringsing dari dana internal Perseroan maupun dana yang diperoleh dari uang muka penjualan atas pengembangan Tanah Gringsing tersebut dengan senantiasa memperhatikan peruntukkan terbaik (highest and best use) serta kekuatan permintaan pasar Tanah Gringsing. Dengan demikian, pengembangan Tanah Gringsing diharapkan tidak mempengaruhi kondisi likuiditas Perseroan secara signifikan dan material pada masa yang akan datang.

381

II. Analisis Kualitatif atas Transaksi Pembelian

II.A. PT Dafam Property Indonesia Tbk

II.A.1. Latar Belakang Perseroan didirikan pada tanggal 12 September 2011 berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Dewikusuma, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-47346.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah diumumkan dalam lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2012 No. 91. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 8 tanggal 18 Januari 2018 oleh Erni Rohaini, S.H., MBA., notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, peningkatan modal dasar dan nilai nominal saham Perseroan, Rencana PUPS, perubahan susunan pengurus, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Perseroan memiliki kantor pusat di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran No. 30, Randusari, Semarang, Jawa Tengah 50134.

II.A.2. Kegiatan Usaha Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

II.B. Tinjauan Industri Properti

II.B.1. Tinjauan Industri Properti di Dunia Industri properti merupakan salah satu industri yang paling banyak diminati. Pertumbuhan industri properti bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara geografis setiap tahunnya. Sektor-sektor penting dalam industri properti antara lain meliputi sektor perumahan/real estate, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, perhotelan serta kawasan industri. Sektor real estate merupakan sektor yang paling diminati oleh para investor global. Khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik sehingga menjadikan dua kawasan ini sebagai kawasan yang paling banyak diminati oleh para investor.

382

Meningkatnya permintaan sektor real estate di dunia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Dibandingkan dengan kawasan Amerika Serikat dan Eropa, tingkat kekosongan terhadap sektor properti di kawasan Asia Pasifik jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, tingkat permintaan terhadap industri properti yang paling tinggi datang dari sektor perkantoran dan sektor perhotelan melampaui sektor retail. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis dan meningkatnya alokasi pada sektor perhotelan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RCA/Deloitte, Spanyol merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan investasi terbesar dalam sektor real estat. Spanyol mencapai angka pertumbuhan investasi sebesar 37,60% dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Selanjutnya, Tiongkok berada di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan investasi sektor real estat sebesar 28,60%. Tiongkok menjadi negara yang menguasai persentase investasi dunia terbesar dengan pencapaian sebesar 36,50%. Amerika Serikat berada di posisi kedua negara yang menguasai persentase investasi terbesar di seluruh dunia. Meskipun begitu, Amerika Serikat mengalami penurunan pertumbuhan investasi sebesar 10,80% pada sektor real estat.

Investasi Global di Bidang Real Estat 2015 dan 2016

Spanyol 12,50 17,20 4,70 37,60% 1,40%Tiongkok 353,60 454,70 101,10 28,59% 36,50%Irlandia 4,90 6,10 1,20 24,49% 0,50%Korea Selatan 11,80 14,40 2,60 22,03% 1,20%Swedia 16,30 18,80 2,50 15,34% 1,50%Singapura 9,60 10,90 1,30 13,54% 0,90%Belanda 14,70 16,30 1,60 10,88% 1,30%Polandia 5,30 5,80 0,50 9,43% 0,50%Kanada 20,90 20,60 (0,30) -1,44% 1,70%Belgia 4,30 3,90 (0,40) -9,30% 0,30%Italia 12,80 11,50 (1,30) -10,16% 0,90%Amerika Serikat 464,70 414,60 (50,10) -10,78% 33,20%Swiss 7,00 6,10 (0,90) -12,86% 0,50%Australia 40,40 35,50 (4,90) -12,13% 2,80%Jerman 78,40 66,90 (11,50) -14,67% 5,40%Perancis 39,40 31,90 (7,50) -19,04% 2,60%Taiwan 6,40 4,80 (1,60) -25,00% 0,40%Jepang 51,70 36,30 (15,40) -29,79% 2,90%Rusia 5,60 3,90 (1,70) -30,36% 0,30%Inggris 107,70 61,70 (46,00) -42,71% 4,90%Nowegia 11,30 5,40 (5,90) -52,21% 0,40%

Negara 2015 2016 Selisih Pertumbuhan Persentase Investasi

Sumber: RCA/Deloitte

383

Menurut data yang diperoleh dari Bussines Insider UK, Tiongkok merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan harga properti terbesar di dunia. Menurut laporan yang dibuat oleh Bussines Insider UK, Shanghai, Beijing dan Guangzhou merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 27,40%, 26,80% dan 26,60%.

Kota Dengan Pertumbuhan Harga Properti Tertinggi di Dunia

Shanghai Tiongkok 27,40%Beijing Tiongkok 26,80%Guangzhou Tiongkok 26,60%Seoul Korea Selatan 16,61%Auckland Selandia Baru 16,00%Toronto Kanada 15,10%Vancouver Kanada 14,50%Amsterdam Belanda 10,00%Gstaad Swiss 10,00%Seattle Amerika Serikat 9,70%Sydney Australia 9,30%Melbourne Australia 8,80%Berlin Jerman 8,70%

Kota NegaraPersentase

Pertumbuhan Harga

Sumber: Bussines Insider UK

384

Berdasarkan data yang diperoleh dari Emerging Europe Survey 2018, sektor properti yang paling diminati untuk tahun 2018 antara lain adalah sektor fasilitas logistik, fasilitas penyimpanan pribadi, penyewaan rumah pribadi, perumahan siswa, tempat tinggal masa pensiun, bangunan rumah untuk dijual, kantor bersama, pusat kesehatan dan pusat data. Dengan masih tingginya minat terhadap sektor-sektor properti tersebut, maka pertumbuhan industri properti secara global masih memiliki prospek yang positif.

Indeks Prospek Sektor Properti 2018

Fasilitas logistik 4,28 4,21 Fasilitas penyimpanan pribadi 4,14 4,14 Penyewaan rumah pribadi 4,15 4,14 Perumahan siswa 4,14 4,08 Tempat tinggal masa pensiun 4,18 4,04 Bangunan rumah untuk dijual 4,00 4,01 Kantor bersama 4,01 3,95 Pusat kesehatan 4,00 3,95 Apartemen 3,96 3,94 Pusat data 4,00 3,79 Industri/gudang 3,96 3,79 Perumahan yang terjangkau 3,80 3,94 Hotel 3,92 3,69 Kantor pusat kota 3,75 3,57 Perumahan 3,56 3,74 Pertokoan 3,66 3,32 Parkiran 3,52 3,39 Pusat perbelanjaan pusat kota 3,57 3,25 Taman ilmu 3,38 3,19 Taman ritel 3,34 3,06 Taman bisnis 3,32 3,03 Kantor pinggiran kota 3,35 2,97 Pusat perbelanjaan luar kota 3,03 2,60

PengembanganSektor Investasi

Sumber: Emerging Europe Survey 2018

385

II.B.2. Tinjauan Industri Properti di Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir industri properti di Indonesia sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian dunia. Pada tahun 2016, permintaan terhadap sektor perumahan mengalami peningkatan, dimana hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan harga rumah yang mengalami peningkatan sebesar 3,39% pada Q2/2016 jika dibandingkan dengan Q2/2015. Selanjutnya, sektor apartemen pada tahun 2016 mengalami peningkatan permintaan yang tidak terlalu signifikan. Pada Q2/2016, permintaan terhadap sektor apartemen mengalami peningkatan sebesar 1,00% dibandingkan dengan Q2/2015. Sementara itu, sektor perkantoran pada Q2/2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 85,60% dibandingkan dengan periode Q2/2015 yang mencapai 93,70%. Menurut laporan yang dibuat oleh Indonesia Property Watch (IPW), jumlah unit properti yang terjual pada triwulan I/2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,70%. Angka tersebut mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan I/2016 yang mengalami penurunan menjadi 24,00%. Berdasarkan laporan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Tengah (PHRI Jateng), tingkat okupansi atau tingkat hunian hotel di wilayah Jawa Tengah pada awal triwulan II/2017 mengalami peningkatan, dimana tingkat okupansi perhotelan di Jawa Tengah selama awal triwulan II mencapai 59,00%. Jumlah ini diperkirakan dapat meningkat kembali menjadi sebesar 60,00%. Menurut PHRI Jateng, meningkatnya tingkat okupansi hotel ini dikarenakan adanya event-event besar tertentu setiap tahunnya, seperti rapat nasional asosiasi pengusaha, pertemuan partai politik dan rapat pengurus klub olahraga sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat okupansi hotel. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat hunian kamar hotel berbintang di Jawa Tengah pada bulan Juli 2017 mencapai 56,44%. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9,72% dibandingkan dengan tingkat hunian rata-rata kamar hotel di Jawa Tengah pada bulan Juni 2017 yang mencapai 46,72%. Selain itu, jika dibandingkan dengan periode bulan Juli tahun 2016 yang mencapai 50,33%, maka jumlah hunian pada bulan Juli 2017 ini meningkat sebesar 12,13%.

386

Selanjutnya, menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Semarang, nilai investasi untuk sektor properti, khususnya perhotelan di Semarang selama tahun 2017 mengalami perkembangan. Dari total pencapaian investasi selama tahun 2017 di kota Semarang, yaitu, sebesar Rp 14,00 triliun, sebesar 35,00% atau setara dengan Rp 4,90 triliun diperoleh dari sektor properti, seperti perumahan, apartemen dan perhotelan. Menurut DPMPTSP kota Semarang, meningkatnya nilai investasi pada sektor properti ini disebabkan karena adanya ijin gangguan yang ditiadakan. Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Jawa Tengah juga turut mendorong perkembangan sektor perhotelan di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, nilai investasi pada sektor perhotelan di kota Semarang pada akhir tahun 2017 diharapkan dapat mencapai Rp 15,00 triliun, dimana jumlah nilai investasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi sektor perhotelan kota Semarang pada tahun 2016 yang mencapai Rp 10,50 triliun. Sementara itu, menurut DPMPTSP kota Cilacap, tingkat okupansi hotel di Cilacap masih berkisar 50,00%. DPMPTSP kota Cilacap mengharapkan dengan adanya target investasi sebesar Rp 600 miliar pada tahun 2017, yang diperoleh dari beberapa pengembangan proyek besar, seperti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1x1.000 megawatt dan adanya ground breaking Refinery Development Masterplan Program Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat okupansi hotel dalam beberapa waktu yang akan datang. Berdasarkan Index Properti 2017, indeks properti nasional mengalami peningkatan sebesar 0,40 % pada Q1/2017 dan berlanjut pada Q2/2017 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,97% (q-o-q). Pada Q3/2017, pasar properti nasional terlihat stabil. Sementara itu, pada Q4/2017 sampai dengan bulan November 2017, indeks properti nasional mengalami kenaikan sebesar 0,91%. Sementara itu, dari sisi volume pasokan properti, indeks properti nasional mengalami sedikit fluktuasi pada Q1/2017, di mana volume pasokan properti mengalami kenaikan sebesar 11,40% (q-o-q). Pada Q2/2017, volume pasokan properti mengalami penurunan sebesar 2,10% kemudian pada Q3/2017 mengalami peningkatan 10,70% (q-o-q) dan pada Q4/2017 sampai dengan akhir bulan November 2017 mengalami penurunan sebesar 9,23%. Namun demikian, dengan adanya fluktuasi pada industri properti selama tahun 2017 tersebut, industri properti pada tahun 2017 diperkirakan akan mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor yang diberikan Pemerintah seperti kebijakan BI mengenai LTV yang sudah diperlonggar, suku bunga KPR/KPA yang lebih menarik serta adanya adanya pemberlakuan tax amnesty atau pengampunan pajak di Indonesia, dimana kebijakan tax amnesty mampu mendorong pertumbuhan di sektor properti dan pariwisata.

387

Kuatnya segmen pasar milenial, menciptakan pertumbuhan positif pada industri properti pada tahun 2018. Bedasarkan data dari Panangian School of Property, properti dibawah Rp 1,00 miliar akan diminati oleh pasar Indonesia khususnya segmen milenial. Diperkirakan bahwa pasar milenial akan menjadi pasar yang potensial dan terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2030. Property Price Index memproyeksikan pertumbuhan harga property pada kisaran 3,00% - 5,00% (y-o-y) sampai dengan akhir 2018. Sementara itu, Property Supply Index memperkirakan pertumbuhan pasokan properti pada kisaran 15,00% sampai dengan 20,00% (y-o-y) pada akhir tahun.

II.C. Kegiatan Operasional dan Prospek Usaha Perseroan merupakan bagian dari Dafam Group yang memiliki sejumlah perusahaan di berbagai bidang bisnis seperti birdnest, gas station, pharmacy, hotel management, lifestyle, dan investasi lainnya. Didukung oleh manajemen yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang perhotelan dan pengembangan properti, Perseroan memiliki inovasi dan kreatifitas dan mengembangkan proyek-proyek propertinya di Indonesia. Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti mulai dari perumahan, komersial serta hotel dan resort, selain itu Perseroan juga merupakan pengelola atau penyewa gedung perkantoran. Perseroan juga melakukan kegiatan jasa pengelolaan hotel melalui Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki beberapa proyek properti, yaitu sebagai berikut: Ruangan kantor di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran






388






Perseroan juga memiliki DHM selaku hotel manajemen yang mengelola hotel berbintang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut: Pengembangan Properti Komersial dan Residensial




389






II.D. Alasan Dilakukan Transaksi Pembelian

Alasan dilakukannya Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut: Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini,




390

II.E. Analisis Keuntungan dan Kerugian dari Transaksi Pembelian Keuntungan Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut: Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini,




Kerugian Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut: Perseroan mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana

tersebut untuk investasi lain yang mungkin memiliki tingkat balikan yang lebih menguntungkan dibandingkan Transaksi Pembelian.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tingkat okupansi hotel HCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 – 2017 berkisar antara sekitar 50% – 80%. Bilamana Transaksi Pembelian Tanah Cilacap tidak dilakukan, terdapat potensi risiko atas HCI pada masa yang akan datang, mengingat bangunan Hotel Dafam Cilacap yang dimiliki HCI terletak di atas Tanah Cilacap.


391

III. Analisis Kuantitatif atas Transaksi Pembelian

III.A. Analisis atas Kinerja Historis Perseroan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP MR masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

III.A.1. Laporan Posisi Keuangan

(Dalam jutaan Rupiah)

A S E TASET LANCARKas dan bank 16.134 11.989 7.115 Piutang usaha 11.781 8.824 2.494 Piutang lain-lain 6.636 359 4.571 Persediaan 46.144 52.501 72.696 Biaya dibayar dimuka dan uang muka penjualan 3.037 2.364 373

Jumlah Aset Lancar 83.730 76.038 87.248

ASET TIDAK LANCARAset tetap - bersih 159.089 159.224 168.680 Properti investasi - bersih 30.954 31.810 31.152 Aset tidak berwujud - bersih 21 11 10 Aset pajak tangguhan 2.445 1.234 571 Goodwill 562 562 562 Aset tidak lancar lainnya 4.118 4.285 4.837 Jumlah Aset Tidak Lancar 197.189 197.126 205.811 JUMLAH ASET 280.919 273.164 293.059

Keterangan 31/12/17 31/12/16 31/12/15

392

III.A.2. Aset Jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 280,92 miliar, Rp 273,16 miliar dan Rp 293,06 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 7,76 miliar atau setara dengan 2,84% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain, kas dan bank dan piutang usaha masing-masing sebesar Rp 6,28 miliar, Rp 4,14 miliar dan Rp 2,96 miliar, yang disertai dengan penurunan persediaan sebesar Rp 6,36 miliar. Peningkatan kas dan bank serta piutang usaha terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih.


LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha 1.734 2.084 1.812 Utang lain-lain 2.553 2.350 1.756 Beban masih harus dibayar 4.544 8.202 3.600 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu

satu tahunUtang bank 22.047 120.747 86.937 Utang pembiayaan konsumen 266 475 747

Utang pihak berelasi 9.349 48.752 22.067 Pendapatan diterima dimuka 1.733 2.287 - Uang muka penjualan 13.474 15.400 21.150 Utang pajak 3.387 1.863 1.193 Deposit tamu 573 566 969 Penyisihan untuk pergantian perabotan dan peralatan

hotel 1.610 1.288 1.170 Penghasilan ditangguhkan 307 226 335 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 61.576 204.238 141.735

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang

jatuh tempo dalam waktu satu tahunUtang bank 206.337 152.817 203.512 Utang pembiayaan konsumen 509 333 552

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 5.385 3.666 2.676

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 212.232 156.816 206.740

JUMLAH LIABILITAS 273.808 361.054 348.475

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)Modal saham 120.000 15.500 15.500 Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali - (81.851) (64.639) Selisih restruktuasi entitas sepengendali (97.396) - - Selisih transaksi kepentingan nonpengendali (5.225) 2.024 2.024 Defisit (7.553) (12.065) (100)

Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 9.826 (76.391) (47.214)

Kepentingan non-pengendali (2.714) (11.499) (8.202)

JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 7.111 (87.891) (55.416)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSIMODAL) 280.919 273.164 293.059

Keterangan 31/12/17 31/12/16 31/12/15

393

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 19,90 miliar atau setara dengan 6,79% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan aset tetap – bersih masing-masing sebesar Rp 20,19 miliar dan Rp 9,46 miliar, yang disertai dengan kenaikan piutang usaha dan kas dan bank masing-masing sebesar Rp 6,33 miliar dan Rp 4,88 miliar. Penurunan persediaan terutama disebabkan oleh penjualan unit perumahan. Selanjutnya, penurunan aset tetap terutama disebabkan oleh pencatatan beban penyusutan sebesar Rp 11,64 miliar.

III.A.3. Liabilitas Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 273,81 miliar, Rp 361,05 miliar dan Rp 348,48 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 87,25 miliar atau setara dengan 24,16% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank, utang pihak berelasi dan beban masih harus dibayar masing-masing sebesar Rp 45,18 miliar, Rp 39,40 miliar dan Rp 3,66 miliar, yang disertai dengan kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 1,72 miliar. Penurunan piutang pihak berelasi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham sebesar Rp 104,50 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 12,58 miliar atau setara dengan 3,61% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi, beban masih harus dibayar dan pendapatan dterima di muka masing-masing sebesar Rp 26,69 miliar, Rp 4,60 miliar dan Rp 2,29 miliar, yang disertai dengan penurunan utang bank dan uang muka penjualan masing-masing sebesar Rp 16,89 miliar dan Rp 5,75 miliar.

III.A.4. Ekuitas (Defisiensi Modal) Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7,11 miliar. Jumlah defisiensi modal Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 87,89 miliar dan Rp 55,42 miliar.

394

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 95,00 miliar atau setara dengan 108,09% dibandingkan dengan jumlah defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham dan proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali masing-masing sebesar Rp 104,50 miliar dan Rp 81,85 miliar, yang disertai dengan penurunan selisih restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 97,40 miliar. Berdasarkan Akta Notaris Fariz Helmi Rasyad, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 27 Desember 2017, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 15,50 miliar menjadi sebesar Rp 120,00 miliar yang terdiri dari 120.000 saham. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah defisiensi modal Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 32,47 miliar atau setara dengan 58,60% dibandingkan dengan jumlah defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 17,21 miliar dan rugi bersih tahun berjalan yang dibukukan oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 32,68 miliar.

III.A.5. Laporan Laba Rugi Komprehensif

III.A.6 Pendapatan Bersih Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 116,11 miliar, Rp 108,04 miliar dan Rp 81,82 miliar.


Pendapatan bersih 116.109 108.038 81.824 Beban pokok pendapatan 52.614 61.476 45.553

Laba kotor 63.495 46.562 36.271 Beban penjualan (3.264) (2.536) (3.695) Beban umum dan administrasi (43.903) (40.109) (33.855) Beban lain-lain - bersih (25.785) (36.702) (9.852)

Rugi sebelum pajak penghasilan (9.457) (32.785) (11.132) Manfaat (beban) pajak penghasilan (33) 106 66

Rugi bersih tahun berjalan (9.490) (32.680) (11.066) Pengaruh penyesuaian proforma 12.629 17.552 20.471

Laba (rugi) bersih sebelum efek dari penyesuaian proforma 3.139 (15.128) 9.405 Penghasilan komprehensif lain 492 205 17

Jumlah laba (rugi) komprehensif lain 3.631 (14.922) 9.422

Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikankepada:Pemilik entitas induk 4.093 (12.137) 13.713 Kepentingan non-pengendali (953) (2.991) (4.308)

Keterangan 31/12/17 31/12/16 31/12/15

395

Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 8,07 miliar atau setara dengan 7,47% dibandingkan dengan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan hotel, penyewaan, jasa manajemen perhotelan dan lain-lain. Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 26,21 miliar atau setara dengan 32,04% dibandingkan dengan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan hotel, real estat, penyewaan, jasa manajemen perhotelan dan lain-lain.

III.A.7. Rugi Bersih Tahun Berjalan Rugi bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 9,49 miliar, Rp 32,68 miliar dan Rp 11,07 miliar. Rugi bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 23,19 miliar atau setara dengan 70,96% dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Rugi bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 21,61 miliar atau setara dengan 195,32% dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

396

III.A.8. Laporan Arus Kas

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 45,69 miliar dan Rp 33,81 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 26,40 miliar. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 45,69 miliar terutama berasal dari pembayaran untuk beban usaha dan karyawan, pembayaran lain-lain dan pembayaran kepada pemasok masing-masing sebesar Rp 52,54 miliar, Rp 46,36 miliar dan Rp 27,72 miliar disertai dengan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 110,76 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 26,40 miliar terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan lain-lain masing-masing sebesar Rp 97,73 miliar dan Rp 29,60 miliar disertai dengan pembayaran untuk beban usaha dan karyawan, pembayaran untuk beban keuangan dan pembayaran kepada pemasok masing-masing sebesar Rp 43,92 miliar, Rp 34,18 miliar dan Rp 20,53 miliar.


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 110.760 97.733 73.911 Pembayaran kepada pemasok (27.722) (20.533) (26.059) Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan (52.540) (43.922) (39.743) Penerimaan (pembayaran) lain-lain (46.355) 29.597 (9.601)

Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi (15.858) 62.875 (1.491) Penerimaan dari pendapatan keuangan 147 73 71 Pembayaran pajak penghasilan (3.175) (2.376) (1.192) Pembayaran untuk beban keuangan (26.806) (34.175) (31.197)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)Aktivitas Operasi (45.692) 26.397 (33.810)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIHasil penjualan aset tetap 2.218 66 28.461 Perolehan properti investasi - (1.513) (8.068) Perolehan aset tetap (11.889) (2.256) (9.162)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)Aktivitas Investasi (9.671) (3.704) 11.231

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANKenaikan (penurunan) aset tidak lancar lainnya 220 (443) 1.246 Penerimaan utang sewa pembiayaan 510 394 934 Pembayaran utang sewa pembiayaan (544) (885) (637) Pembayaran utang bank (119.013) (135.424) (86.792) Penerimaan utang bank 73.834 118.539 109.531 Kenaikan modal disetor 104.500 - -

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)Aktivitas Pendanaan 59.507 (17.818) 24.282

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 4.144 4.875 1.704

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 11.989 7.115 5.411

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 16.134 11.989 7.115

Keterangan 31/12/17 31/12/16 31/12/15

397

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 33,81 miliar terutama berasal dari pembayaran untuk beban usaha dan karyawan, pembayaran untuk beban keuangan dan pembayaran kepada pemasok masing-masing sebesar Rp 39,74 miliar, Rp 31,20 miliar dan Rp 26,06 miliar, disertai dengan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 73,91 miliar. Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 9,67 miliar dan Rp 3,70 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 11,23 miliar. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 9,67 miliar terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp 11,89 miliar disertai dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 2,22 miliar. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 3,70 miliar terutama berasal dari perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi masing-masing sebesar Rp 2,26 miliar dan Rp 1,51 miliar disertai dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 0,07 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 11,23 miliar terutama berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 28,46 miliar disertai dengan perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi masing-masing sebesar Rp 9,16 miliar dan Rp 8,07 miliar. Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 59,51 miliar dan Rp 24,28 miliar. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 17,82 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 59,51 miliar terutama berasal dari kenaikan modal disetor dan penerimaan utang bank masing-masing sebesar Rp 104,50 miliar dan Rp 73,83 miliar disertai dengan pembayaran utang bank sebesar Rp 119,01 miliar.

398

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 17,82 miliar terutama berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp 118,54 miliar disertai dengan pembayaran utang bank sebesar Rp 135,42 miliar. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 24,28 miliar terutama berasal dari penerimaan utang bank dan kenaikan aset tidak lancar lainnya masing-masing sebesar Rp 109,53 miliar dan Rp 1,25 miliar disertai dengan pembayaran utang bank sebesar Rp 86,79 miliar.

III.A.9. Rasio-rasio Keuangan

III.A.10. Pengelolaan Aset Rasio perputaran jumlah aset mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan dari jumlah investasi Perseroan. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, rasio perputaran jumlah aset masing-masing adalah 0,41; 0,40 dan 0,28. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, rasio perputaran jumlah aset Perseroan masih belum maksimal, mengingat masih belum terjualnya beberapa unit perumahan dan kavling yang dimiliki oleh Perseroan dan DMB serta tingkat okupansi hotel Entitas Anak rata-rata masih belum optimal. Rasio ekuitas terhadap jumlah aset menunjukkan perbandingan ekuitas Perseroan terhadap jumlah aset Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,03. Rasio tersebut belum optimal mengingat Perseroan masih membukukan defisiensi modal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan melakukan peningkatan modal saham sebesar Rp 104,50 miliar.

Rasio LikuiditasLancar 1,36 0,37 0,62

Rasio Pengelolaan AsetPerputaran jumlah aset 0,41 0,40 0,28 Ekuitas (defisiensi modal) terhadap jumlah aset 0,03 (0,32) (0,19)

Rasio SolvabilitasJumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,97 1,32 1,19 Jumlah liabilitas terhadap ekuitas (defisiensi modal) 38,50 (4,11) (6,29)

Rasio ProfitabilitasMarjin laba kotor 54,69% 43,10% 44,33%Marjin laba (rugi) usaha 14,06% 3,63% -1,56%Marjin laba (rugi) bersih -8,17% -30,25% -13,52%Laba (rugi) usaha terhadap jumlah aset 5,81% 1,43% -0,44%Imbal hasil aset -3,38% -11,96% -3,78%Laba (rugi) usaha terhadap ekuitas (defisiensi modal) 5,81% 1,43% -0,44%Imbal hasil ekuitas (defisiensi modal) -133,45% N/A N/A

Keterangan 31/12/17 31/12/16 31/12/15

399

III.A.11. Solvabilitas Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui perbandingan antara jumlah liabilitas dan jumlah aset dan melalui perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset masing-masing adalah 0,97; 1,32 dan 1,19, sedangkan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 38,50. Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset mencerminkan masih tingginya liabilitas yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan utang bank dalam rangka pendanaan untuk pembangunan hotel yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan.

III.A.12. Profitabilitas Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Mengingat untuk tahun yang berakhir pada tangga-tanggal 31 Desember 2015 – 2017, Perseroan masih membukukan rugi bersih tahun berjalan, Perseroan belum dapat memberikan imbal hasil aset maupun imbal hasil ekuitas. Hal ini terkait dengan belum terjualnya beberapa unit perumahan dan kavling yang dimiliki oleh Perseroan dan DMB serta tingkat okupansi hotel Entitas Anak rata-rata masih belum optimal dan beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

400

III.C. Analisis atas Laporan Proforma Analisis atas Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS. Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, yang disusun oleh manajemen Perseroan. Ikhtisar Data Keuangan Penting Proforma pada Tanggal 31 Desember 2017:


A S E T

ASET LANCARKas dan bank 20.186 4.500 24.686 Piutang usaha 11.781 - 11.781 Piutang lain-lain 6.636 - 6.636 Persediaan 46.144 - 46.144 Biaya dibayar di muka dan uang muka penjualan 3.037 - 3.037

Jumlah Aset Lancar 87.783 4.500 92.283

ASET TIDAK LANCARAset tetap - bersih 159.089 36.500 195.589 Properti investasi - bersih 30.954 - 30.954 Aset tidak berwujud - bersih 21 - 21 Aset pajak tangguhan 2.445 - 2.445 Goodwill 562 - 562 Aset tidak lancar lainnya 65 - 65

Jumlah Aset Tidak Lancar 193.136 36.500 229.636

JUMLAH ASET 280.919 41.000 321.919

Keterangan 31/12/17 Penyesuaian Proforma

401


LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha 1.734 - 1.734 Utang lain-lain 2.553 2.553 Beban masih harus dibayar 4.544 4.544 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam

waktu satu tahunUtang bank 22.047 22.047 Utang pihak berelasi 9.349 9.349

Pendapatan diterima dimuka 1.733 1.733 Uang muka penjualan 13.474 - 13.474 Utang pajak 3.387 - 3.387 Deposit tamu 573 - 573 Penyisihan untuk pergantian perabotan dan

peralatan hotel 1.610 - 1.610 Penghasilan ditangguhkan 307 - 307

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 61.310 - 61.310

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang - - -

jatuh tempo dalam waktu satu tahunUtang bank 206.337 206.337 Utang pembiayaan konsumen 775 775

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 5.385 5.385

Liabilitas Pajak Tangguhan 212.497 - 212.497

JUMLAH LIABILITAS 273.808 - 273.808

EKUITASModal saham 120.000 40.000 160.000 Tambahan modal disetor - 1.000 1.000 Selisih restruktuasi entitas sepengendali (97.396) (97.396) Selisih transaksi kepentingan nonpengendali (5.225) (5.225) Defisit (7.553) (7.553)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitasinduk 9.826 41.000 50.826

Kepentingan non-pengendali (2.714) - (2.714)

JUMLAH EKUITAS 7.111 41.000 48.111

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 280.919 41.000 321.919

ProformaKeterangan 31/12/17 Penyesuaian

402

III.D. Analisis atas Laporan Penilaian Tanah Gringsing, Tanah Sekayu, Tanah Tawangsari dan Tanah Cilacap KJPP SRR, memiliki nomor Izin Usaha 2.09.0059, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009, tertanggal 20 Agustus 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK Nomor 02/BL/STTD-P/AB/2006 tertanggal 31 Mei 2006. Sesuai dengan surat penawaran KJPP SRR No. 180105.001/SRR-JK/SPN-A/DPI/OR tanggal 5 Januari 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka KJPP SRR telah melakukan penilaian atas Tanah Gringsing, Tanah Sekayu, Tanah Tawangsari dan Tanah Cilacap (selanjutnya disebut “Obyek Penilaian”). Berikut adalah ringkasan dari laporan penilaian aset untuk keperluan Transaksi Pembelian yang disusun oleh penilai independen KJPP SRR No. 180125/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018: a. Tujuan dan Maksud Penugasan



Penjualan bersih 116.109 - 116.109 Beban pokok penjualan 52.614 - 52.614

Laba kotor 63.495 - 63.495 Beban penjualan (3.264) - (3.264) Beban umum dan administrasi (43.903) (43.903) Beban lain-lain - bersih (25.785) (25.785)

Rugi sebelum pajak penghasilan (9.457) - (9.457) Manfaat (beban) pajak penghasilan (33) - (33)

Rugi bersih tahun berjalan (9.490) - (9.490) Pengaruh penyesuaian proforma 12.629 - 12.629

Laba (rugi) bersih sebelum efek dari penyesuaian proforma 3.139 - 3.139 Penghasilan komprehensif lainnya 492 492

Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan 3.631 - 3.631

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepadaPemilik entitas induk 4.093 - 4.093 Kepentingan non-pengendali (953) - (953)

Keterangan 31/12/17 Penyesuaian Proforma

403

b. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang

digunakan dalam proses penilaian. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari

dan atau divalidasi oleh MAPPI. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat

informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.

KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian.

KJPP SRR tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP SRR.

Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP SRR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP SRR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.

Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.

Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

KJPP SRR telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP SRR tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP SRR tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.

404

Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.

Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.

Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP SRR tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.

Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

c. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015)

d. Obyek Penilaian Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut: Tanah Gringsing;

Tanah Sekayu;

Tanah Tawangsari; dan

Tanah Cilacap.

405

e. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.

f. Tanggal Penilaian Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

g. Pendekatan Penilaian Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: Penilaian atas ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data

pasar dan pendekatan pendapatan (income approach) dengan metode Gross Income Manual.

Penilaian atas tanah dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar.

Penilaian atas rumah burung walet dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan dengan metode Gross Income Manual.

h. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR bahwa nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 37,49 miliar dengan rincian sebagai berikut:


Tanah Grinsing 22.592 Tanah Sekayu 8.237 Tanah Tawangsari 3.483 Tanah Cilacap 3.179

Jumlah 37.491

Jenis Aset Jumlah

406

III.E. Analisis Inkremental Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian ini, kami juga melakukan analisis inkremental dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut: Kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi

yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan;

Biaya atau pendapatan yang relevan; Informasi non-keuangan yang relevan; dan Prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan

rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

III.E.1. Kontribusi Nilai Tambah terhadap Perseroan Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022: Sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS

Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Penyusunan Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Pendapatan


Pendapatan 170.502 169.326 175.661 134.399 141.650 Beban pokok pendapatan 72.891 67.243 70.013 46.168 47.936

Laba kotor 97.611 102.083 105.648 88.230 93.714 Beban usaha 57.644 60.176 60.290 54.828 57.483

Laba operasi 39.967 41.907 45.358 33.402 36.231 Beban lain-lain (24.275) (21.759) (18.921) (15.948) (12.590)

Laba sebelum beban pajak penghasilan 15.693 20.147 26.437 17.454 23.641 Beban pajak penghasilan (6.842) (7.065) (8.725) (7.912) (8.951) Laba bersih tahun berjalan 8.850 13.083 17.712 9.542 14.690

31-Des-21 31-Des-22Keterangan 31-Des-18 31-Des-19 31-Des-20

Occupancy rateBKS 60,00% 65,00% 70,00% 70,00% 70,00%CJS 63,30% 65,80% 68,30% 70,80% 70,80%DMAM 80,40% 82,90% 85,40% 85,40% 85,40%DMAT 81,11% 82,11% 83,11% 83,11% 83,11%HCI 59,29% 64,29% 69,29% 74,29% 79,29%

Average daily rateBKS 338.641 355.573 373.351 392.019 411.620 CJS 310.941 326.488 342.813 359.953 377.951 DMAM 370.503 389.028 408.479 428.903 450.348 DMAT 394.924 414.670 435.404 457.174 480.033 HCI 331.681 348.265 365.678 383.962 403.160

Keterangan 31-Des-18 31-Des-19 31-Des-20 31-Des-21 31-Des-22

407

2. Proyeksi Beban Pokok Pendapatan Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 diprediksikan berkisar antara 34% − 43% dari pendapatan.

3. Proyeksi Beban Usaha Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 diprediksikan berkisar antara 34% − 41% dari pendapatan.

4. Proyeksi Pajak Mengingat Perseroan adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, maka tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah tarif pajak yang berlaku umum di Indonesia, yaitu sebesar 25,00%.

Setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS


PendapatanDPI 41.362 29.801 24.491 24.492 24.494 DMB 43.323 45.481 48.915 613 613 DHM 10.623 11.626 12.725 13.928 15.248 DMAM 18.662 20.204 21.914 22.947 24.094 BKS 5.655 6.449 7.085 7.359 7.681 CJS 17.137 18.912 20.228 21.517 22.397 DMAT 18.520 19.615 20.831 21.760 22.792 HCI 15.220 17.238 19.473 21.782 24.331

Jumlah pendapatan 170.502 169.326 175.661 134.399 141.650







31-Des-18 31-Des-19 31-Des-20 31-Des-21 31-Des-22Keterangan

408

Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Penyusunan Proyeksi Keuanagn 1. Proyeksi Pendapatan

2. Proyeksi Beban Pokok Pendapatan Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 diprediksikan berkisar antara 36% − 43% dari pendapatan.

3. Proyeksi Beban Usaha Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 diprediksikan berkisar antara 32% − 37% dari pendapatan.

4. Proyeksi Pajak Mengingat Perseroan adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, maka tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah tarif pajak yang berlaku umum di Indonesia, yaitu sebesar 25,00%.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah penjualan dan laba tahun berjalan Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp 791,54 miliar dan Rp 66,66 miliar. Selanjutnya, proyeksi jumlah penjualan dan laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp 848,42 miliar dan Rp 83,35 miliar. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.


PendapatanDPI 41.684 37.348 42.258 42.587 37.647 DMB 43.323 45.481 48.915 613 613 DHM 10.623 11.626 12.725 13.928 15.248 DMAM 18.662 20.204 21.914 22.947 24.094 BKS 5.655 6.449 7.085 7.359 7.681 CJS 17.137 18.912 20.228 21.517 22.397 DMAT 18.520 19.615 20.831 21.760 22.792 HCI 15.220 17.238 19.473 21.782 24.331

Jumlah pendapatan 170.824 176.873 193.428 152.493 154.803

31-Des-22Keterangan 31-Des-18 31-Des-19 31-Des-20 31-Des-21

409

Berikut adalah proyeksi laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022: Sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 167.563 178.287 157.751 136.847 141.271 Pembayaran kas kepada pemasok (40.468) (49.494) (43.862) (39.639) (41.004) Pembayaran beban usaha (55.815) (58.531) (58.851) (53.429) (56.268) Pembayaran beban pajak penghasilan (6.842) (7.065) (8.725) (7.912) (8.951)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dariAktivitas Operasi 64.437 63.198 46.313 35.868 35.047

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran utang sewa pembiayaan (775) - - - - Pembayaran utang bank (21.786) (23.631) (26.324) (28.778) (31.829) Pembayaran beban bunga (24.275) (21.759) (18.921) (15.948) (12.590)

Arus Kas Bersih yang Digunakan untukAktivitas Pendanaan (46.836) (45.390) (45.245) (44.727) (44.420)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAMKAS DAN SETARA KAS 17.602 17.807 1.068 (8.859) (9.372)

KAS DAN SETARA KAS PADA AWALTAHUN 16.134 33.735 51.542 52.611 43.751

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 33.735 51.542 52.611 43.751 34.379


410




ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 168.939 189.340 175.719 153.466 153.189 Pembayaran kas kepada pemasok (65.612) (54.400) (48.799) (43.581) (43.105) Pembayaran beban usaha (56.236) (59.056) (59.633) (54.143) (56.770) Pembayaran beban pajak penghasilan (6.901) (7.390) (9.226) (8.381) (9.307)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dariAktivitas Operasi 40.190 68.494 58.061 47.361 44.007

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenambahan aset tetap (6.500) - - - - Penambahan properti investasi (8.000) - - - -

Arus Kas Bersih yang Digunakan untukAktivitas Investasi (14.500) - - - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran utang sewa pembiayaan (775) - - - - Pembayaran utang bank (20.286) (22.131) (24.524) (24.966) (16.279) Pembayaran beban bunga (24.275) (21.759) (18.921) (15.948) (12.590) Penerimaan dana Penawaran Umum Perdana

Saham 46.000 - - - - Pembayaran biaya emisi (5.000) - - - -

Arus Kas Bersih yang Digunakan untukAktivitas Pendanaan (4.336) (43.890) (43.445) (40.914) (28.869)

KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DANSETARA KAS 21.354 24.604 14.616 6.447 15.138

KAS DAN SETARA KAS PADA AWALTAHUN 16.134 37.488 62.092 76.708 83.155

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 37.488 62.092 76.708 83.155 98.293

31-Des-22Keterangan 31-Des-18 31-Des-19 31-Des-20 31-Des-21

411

III.E.2. Biaya atau Pendapatan yang Relevan Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tidak terdapat biaya atau pendapatan yang relevan yang signifikan terkait dengan Transaksi Pembelian, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran. Namun demikian, mengingat terdapat bangunan rumah walet di atas Tanah Gringsing, maka setelah Transaksi Pembelian menjadi efektif, terdapat beban untuk mempersiapkan Tanah Gringsing tersebut untuk siap dibangun menjadi properti.

III.E.3. Informasi Non-Keuangan yang Relevan

III.E.3.a. Produk yang dihasilkan Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki beberapa proyek properti, yaitu sebagai berikut: Ruangan kantor di Menara Suara Merdeka Lantai 11, Jalan Pandanaran









412



Perseroan juga memiliki DHM selaku hotel manajemen yang mengelola hotel berbintang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

III.E.3.b. Pasar Geografis Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pasar geografis Perseroan terletak berbagai lokasi di Indonesia.

III.E.3.c. Pesaing Usaha Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki persaingan usaha dari perusahaan atau grup yang memiliki hotel dengan bintang 3 atau setara, antara lain Hotel Santika Amaris, Hotel Ibis, Hotel Kagum. Selain itu, Perseroan juga mengalami persaingan usaha dari hotel-hotel yang memiliki tarif lebih rendah (budget hotel) dan serbuan fenomena aplikasi AirBnB. Namun, dengan fasilitas lengkap, harga yang kompetitif, lokasi, brand image dan target customer yang dimiliki, Perseroan berkeyakinan bahwa hotel-hotel yang berada di bawah naungan Perseroan dapat terus berkembang dan bersaing kedepannya.

III.E.3.d. Strategi dan Rencana Masa Depan (Business Plan) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut: Pengembangan Properti Komersial dan Residensial



413


Pembelian Terhadap Beberapa Proyek Properti yang Memiliki Potensi Menguntungkan Pada masa yang akan datang, Perseroan mengharapkan dapat mengembangkan portofolio aset yang dimilikinya. Dengan demikian, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana PUPS, dimana dana hasil Rencana PUPS tersebut antara lain akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembelian atas Tanah Gringsing, Tanah Sekayu dan Tanah Tawangsari. Tanah Gringsing rencananya akan dikembangkan oleh Perseroan antara lain sebagai kawasan perumahan komersial di Batang, dimana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, HCI memiliki bangunan fasilitas penunjang kegiatan operasional Hotel Dafam Cilacap yang terletak di atas Tanah Cilacap. Dalam rangka mitigasi risiko atas potensi kendala operasional dan pengembangan Hotel Dafam Cilacap pada masa yang akan datang, Perseroan perlu melakukan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap.






414

III.E.3.e. Prosedur Pengambilan Keputusan atas Transaksi Pembelian Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan, proses pengambilan keputusan atas Transaksi Pembelian telah dilakukan melalui proses yang sesuai prosedur internal Perseroan. Setelah menentukan rencana atas Transaksi Pembelian, Direktur harus memperoleh persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Sebelum Direktur mengusulkan usulan rencana atas Transaksi Pembelian, Direktur telah melalui tahapan proses analisis internal, sebagaimana konfirmasi dengan manajemen Perseroan. Dengan demikian, manajemen telah mengikuti prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

415

IV. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pembelian Analisis kewajaran Transaksi Pembelian secara lengkap adalah sebagai berikut: 1. Sebagaimana tercantum dalam PIJB 5, Perseroan merencanakan untuk

melakukan pembelian atas Tanah Gringsing dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 22,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Gringsing. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SRR terhadap Tanah Gringsing sebagaimana termuat dalam laporannya No. 180125.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018, nilai pasar Tanah Gringsing adalah sebesar Rp 22,59 miliar. Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 22,00 miliar adalah lebih rendah dari nilai pasar Tanah Gringsing sebesar Rp 22,59 miliar, sehingga Perseroan berpotensi membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 2,62% tersebut telah sesuai dengan Peraturan VIII.C.3, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar Tanah Gringsing sebesar Rp 22,59 miliar.

2. Sebagaimana tercantum dalam PIJB 6, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas Tanah Sekayu dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Sekayu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SRR terhadap Tanah Gringsing sebagaimana termuat dalam laporannya No. 180125.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018, nilai pasar Ruko adalah sebesar Rp 8,24 miliar. Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 8,00 miliar adalah lebih rendah dari nilai pasar Ruko sebesar Rp 8,24 miliar, sehingga Perseroan berpotensi membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 2,88% tersebut telah sesuai dengan Peraturan VIII.C.3, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar Ruko sebesar Rp 8,24 miliar.

3. Sebagaimana tercantum dalam PIJB 7, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas Tanah Tawangsari dari FSD dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,40 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SRR terhadap Tanah Gringsing sebagaimana termuat dalam laporannya No. 180125.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018, nilai pasar Tanah Tawangsari adalah sebesar Rp 3,48 miliar; Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 3,40 miliar adalah lebih rendah dari nilai pasar Tanah Tawangsari sebesar Rp 3,48 miliar, sehingga Perseroan berpotensi membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 2,38% tersebut telah sesuai dengan Peraturan VIII.C.3, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar Tanah Tawangsari sebesar Rp 3,48 miliar.

416

4. Sebagaimana tercantum dalam PIJB 8, HCI merencanakan untuk melakukan pembelian atas Tanah Cilacap dari FSD dan BS dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,10 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SRR terhadap Tanah Cilacap sebagaimana termuat dalam laporannya No. 180125.001/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018, nilai pasar Tanah Cilacap adalah sebesar Rp 3,18 miliar; Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 3,10 miliar adalah lebih rendah dari nilai pasar Tanah Cilacap sebesar Rp 3,18 miliar, sehingga Perseroan berpotensi membukukan keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 2,49% tersebut telah sesuai dengan Peraturan VIII.C.3, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar Tanah Cilacap sebesar Rp 3,18 miliar.

5. Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022: Sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS














417

Berdasarkan analisis tersebut di atas, proyeksi jumlah penjualan dan laba tahun berjalan Perseroan sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS masing-masing adalah sebesar Rp 791,54 miliar dan Rp 63,88 miliar. Selanjutnya, proyeksi jumlah penjualan dan laba tahun berjalan Perseroan setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS masing-masing adalah sebesar Rp 848,42 miliar dan Rp 79,97 miliar. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

6. Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 48,65 miliar dan Rp 60,22 miliar. Dengan demikian, jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode berjalan konsolidasian Perseroan setelah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 lebih besar daripada jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022. Dalam perhitungan nilai kini, digunakan tingkat diskonto sebesar 9,35%, yang merupakan biaya modal ekuitas Perseroan, yang ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

)( mfe RPRk dimana: ke = Tingkat balikan yang diharapkan dari suatu sekuritas tertentu,

atau biaya modal ekuitas/saham biasa Rf = Tingkat balikan yang tersedia untuk suatu sekuritas bebas risiko

(risk free rate) β = Beta RPm = Premi risiko ekuitas untuk pasar secara keseluruhan (equity risk

premium)

418

Rf adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga Obligasi Pemerintah untuk jangka panjang. Terkait dengan tanggal penilaian yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2017, maka instrumen bebas risiko yang dipakai yaitu obligasi Indonesia berjangka panjang dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat yield rata-rata sebesar 6,59%, yang diperoleh dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) dan angka tersebut akan digunakan sebagai tingkat balikan bebas risiko. RPm adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko dengan tingkat balikan investasi dalam bentuk penyertaan. Penentuan equity market risk premium memasukkan premi untuk risiko spesifik negara (country-specific risk premiums) seperti volatilitas harga saham untuk menghasilkan base equity market risk premium. Dengan mengikutsertakan risiko-risiko ini, dihasilkan tingkat diskonto yang mengakomodasi perubahan-perubahan sentimen jangka pendek di sekuritas pada pasar negara yang bersangkutan. Untuk penilaian ini, kami menggunakan tingkat premi risiko sebesar 7,62%, yang diperoleh dari riset Aswath Damodaran (New York University Business School) tahun 2017 yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2018. Beta (β) adalah faktor untuk meliput risiko sistematis dari suatu ekuitas. Beta akan dikalikan dengan market risk premium untuk mendapatkan equity risk premium. Unlevered beta rata-rata perusahaan pembanding diperoleh dari riset Aswath Damodaran (New York University Business School) sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,66. Berdasarkan nilai beta tersebut, maka dengan menggunakan persamaan CAPM dengan memperhitungkan rating-based default spread sebesar 2,26% diperoleh biaya modal atas ekuitas Perseroan sebagaimana tampak dalam perhitungan di bawah ini:

RBDSRPRk mfe Ke = 6,59% + 0,66 x 7,62% - 2,26%

= 9,35%

419

Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 – 2022 adalah sebagai berikut: Sebelum Rencana Transaksi dan Rencana PUPS

Sesudah Rencana Transaksi dan Rencana PUPS

7. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, HCI memiliki bangunan fasilitas penunjang kegiatan operasional Hotel Dafam Cilacap yang terletak di atas Tanah Cilacap. Dalam rangka mitigasi risiko atas potensi kendala operasional dan pengembangan Hotel Dafam Cilacap pada masa yang akan datang, Perseroan perlu melakukan Rencana Penyertaan dan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap.

8. Dalam pengembangan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Sebagai alternatif pendanaan, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana PUPS, dimana Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil Rencana PUPS untuk melakukan Transaksi Pembelian.

9. Setelah Transaksi Pembelian menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mengembangkan portofolio aset, yaitu Tanah Gringsing, Tanah Sekayu, Tanah Tawangsari dan Tanah Cilacap yang dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pembelian sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi Pembelian adalah wajar.


Laba bersih tahun berjalan 8.850 13.083 17.712 9.542 14.690 Tingkat diskonto 0,9145 0,8363 0,7648 0,6994 0,6396

Nilai kini 8.094 10.941 13.546 6.674 9.395 Jumlah nilai kini 48.650




Nilai kini 7.882 12.572 17.448 10.389 11.927

Jumlah nilai kini 60.217


420

DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN INI Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Transaksi Pembelian dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Transaksi Pembelian atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi Pembelian dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan. Hormat kami, KJPP JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN Willy D. Kusnanto Pimpinan Rekan Izin Penilai : B-1.09.00153 STTD : 05/BL/STTD-P/B/2010 Klasifikasi Izin : Penilai Usaha MAPPI : 06-S-01996

421

Lampiran A

PERNYATAAN PENILAI

1. JKR tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

2. JKR tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

3. JKR tidak memiliki pinjaman dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

4. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun.

5. JKR hanya menerima imbalan jasa sesuai dengan surat penugasan JKR.

6. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

422

Lampiran B

PT Dafam Property Indonesia TbkProyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Sebelum Rencana Transaksiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 - 2022







PT Dafam Property Indonesia TbkProyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Rencana Transaksiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 - 2022







423

Lampiran C

PT Dafam Property Indonesia TbkProyeksi Nilai Kini Laba Bersih Tahun Berjalan Sebelum Rencana Transaksiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 - 2022



Nilai kini 8.094 10.941 13.546 6.674 9.395 Jumlah nilai kini 48.650


PT Dafam Property Indonesia TbkProyeksi Nilai Kini Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Rencana Transaksiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 - 2022



Nilai kini 7.882 12.572 17.448 10.389 11.927

Jumlah nilai kini 60.217


424

Lampiran D

Analisis Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati dalam Transaksi Pembelian Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 5 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Gringsing. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 5 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi


Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 5 adalah tanah seluas 21.232 m2 dan bangunan seluas 1.682 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.


Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 6 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 6 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Sekayu. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 6 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi


Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 6 adalah tanah seluas 253 m2 dan bangunan ruko seluas 680 m2 yang berlokasi di Jalan Pierre Tendean Kav. 5-6, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.


425

Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 7 Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan FSD telah menandatangani PIJB 7 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Tawangsari. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 7 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi


Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 7 adalah tanah seluas 645 m2 yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Raya Blok E.1/8E, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.


Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 8 Pada tanggal 30 Januari 2018, HCI, FSD dan BS telah menandatangani PIJB 8 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Tanah Cilacap. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam PIJB 8 adalah sebagai berikut: Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan PIJB 8 adalah HCI, FSD dan BS.

Obyek Transaksi Obyek transaksi berdasarkan PIJB 8 adalah tanah seluas 815 m2 yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 5 – 15, Kelurahan Sidikaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.


426

Lampiran E

Analisis atas Laporan Penilaian Tanah Gringsing, Tanah Sekayu, Tanah Tawangsari dan Tanah Cilacap KJPP SRR, memiliki nomor Izin Usaha 2.09.0059, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009, tertanggal 20 Agustus 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK Nomor 02/BL/STTD-P/AB/2006 tertanggal 31 Mei 2006. Sesuai dengan surat penawaran KJPP SRR No. 180105.001/SRR-JK/SPN-A/DPI/OR tanggal 5 Januari 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka KJPP SRR telah melakukan penilaian atas Obyek Penilaian. Berikut adalah ringkasan dari laporan penilaian aset untuk keperluan Transaksi Pembelian yang disusun oleh penilai independen KJPP SRR No. 180125/SRR-JK/SR-A/DPI/OR tanggal 25 Januari 2018: a. Tujuan dan Maksud Penugasan


b. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan

dalam proses penilaian. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau

divalidasi oleh MAPPI. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang

bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian. KJPP SRR tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari

laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP SRR.

Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP SRR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP SRR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.

427

Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.

Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

KJPP SRR telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP SRR tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP SRR tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.

Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.

Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.

Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP SRR tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.

Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

428

c. Asumsi-Asumsi Pokok Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015)

d. Obyek Penilaian Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut: Tanah Gringsing;

Tanah Sekayu;

Tanah Tawangsari; dan

Tanah Cilacap.

e. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.

f. Tanggal Penilaian Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

g. Pendekatan Penilaian Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut: Penilaian atas ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan

pendekatan pendapatan (income approach) dengan metode Gross Income Manual.

Penilaian atas tanah dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar.

Penilaian atas rumah burung walet dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan dengan metode Gross Income Manual.

429

h. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR bahwa nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 37,49 miliar dengan rincian sebagai berikut:


Tanah Grinsing 22.592 Tanah Sekayu 8.237 Tanah Tawangsari 3.483 Tanah Cilacap 3.179

Jumlah 37.491

Jenis Aset Jumlah

430

Documents

PT Dafam Property Indonesia, Tbkdafamproperty.com/Archive/Prospektus - PT Dafam Property Indonesia... · BEI atau Bursa Efek : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud