Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
Disusun Oleh :
ARISCATUR PRATOMO, S.Kom
NDH 9
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III ANGKATAN III
DI MUSI RAWAS
TAHUN 2016
i
LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
Disusun Oleh: Ariscatur Pratomo
NDH 9
Telah Diseminarkan pada:
Hari/Tanggal : 11 Februari 2016
Tempat :
Coach/Pembimbing,
Drs. H. M. Nasir Nata, S.H., M.H. Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19610728 198803 1 007
Mentor,
Sumartono, S.Kom. Penata
NIP. 19800714 200903 1 004
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan ridho dan
rahmat-Nya, sehingga rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini merupakan bagian dari
tugas Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.
Rancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran
nilai-nilai dasar profesi PNS dan aktualisasinya dalam aktivitas kerja sehari-hari.
Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada orang-orang yang telah memberikan
kontribusi dalam pembuatan rancangan ini, yaitu :
1. Bapak Drs. H. M. Nasir Nata, S.H., M.H., sebagai Pembimbing dalam
pembuatan rancangan aktualisasi ini.
2. Bapak Sumartono, S.Kom, selaku Kepala Subbidang Data dan Kesejahteraan
Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Musi Rawas sekaligus Mentor dalam pembuatan rancangan ini.
3. Para Widyaiswara yang telah memberikan materi dan penjelasan dalam
memahami nilai – nilai dasar profesi PNS.
4. Kedua Orang Tua penulis yang tak pernah bosan untuk memberikan
semangat pada saya untuk menyelesaikan laporan ini.
Penulis menyadari, rancangan aktualisasi ini kemungkinan memiliki kekurangan.
Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan
rancangan aktualisasi selanjutnya.
Musi Rawas, Februari 2016
Penulis,
Ariscatur Pratomo, S.Kom.
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. vi
A. PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
2. Tujuan Dan Manfaat Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS ........................... 3
3. Ruang Lingkup Aktualisasi ................................................................................... 3
B. DESKRIPSI ORGANISASI ...................................................................................... 4
1. Tugas Dan Fungsi Organisasi ............................................................................. 4
2. Uraian Tugas Profesi ........................................................................................... 6
C. RENCANA DAN TARGET AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS .... 8
1. Rencana Aktualisasi ............................................................................................ 8
2. Target Capaian Rencana Aktualisasi ................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 10
LAMPIRAN ................................................................................................................ 11
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Rencana Aktualisasi ....................................................................................... 8
Tabel 2 Target Capaian Rencana Aktualisasi ............................................................. 9
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas .............................................................................................. 6
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Rancangan Aktualisasi ........................................................................... 11
1
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dikutip dari portal berita online sindonews (12 Agustus 2014), berdasarkan data
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari
tahun 2005 hingga Agustus 2014, terdapat 1.221 orang PNS yang terjerat kasus
hukum. data tersebut tidak merepresentasikan kondisi keseluruhan PNS di Indonesia
namun cukup untuk menegaskan bahwa citra PNS semakin tidak baik di mata
masyarakat.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan pembenahan secara
sistemis untuk mengatasi hal-hal demikian, salah satunya dengan mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Undang-undang ini memiliki semangat untuk membangun PNS yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan fungsi sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
UU No. 5 Tahun 2014 secara implisit menghendaki PNS, harus Akuntabel,
Nasionalis, beretika publik, berkomitmen mutu, dan anti korupsi yang merupakan
perwujudan nilai-nilai dasar profesi PNS. Kelima nilai dasar tersebut dapat
dideskripsikan sebagai berikut.
a. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yang mana amanah
seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.
b. Nasionalisme
Nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil Negara untuk
mengaktualisasikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan
orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan Negara.
c. Etika Publik
Etika publik merupakan refleksi atas standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan
2
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan
publik.
d. Komitmen Mutu
Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan
berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain
Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan layanan
yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara persatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
e. Anti Korupsi
Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-
norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara,
organisasi, lingkungan atau masyarakat baik dilakukan oleh individu
golongan pribadi secara langsung ataupun tidak langsung. Tindak pidana
korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan,
perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas yang memiliki visi “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
melalui Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang bersih dan profesional” dan
urusan di bidang kepegawaian untuk membantu kepala daerah dalam manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Manajemen kepegawaian pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban dan
penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumberdaya
manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan.
Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set)
dan tata kelola pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih
cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima.
Kaitannya dengan nilai-nilai dasar profesi PNS dan perwujudan visi organisasi,
penulis yang bekerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merasa
3
perlu untuk melakukan proses aktualisasi diri. Proses aktuallisasi diri ini dilakukan
dengan cara melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara sehingga
dapat memperbaiki pola pikir, budaya kerja dan tata kelola pemerintahan.
2. Tujuan Dan Manfaat Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Berikut merupakan tujuan dan manfaat pasca internalisasi dan aktualiasi nilai-
nilai dasar profesi PNS :
a. Untuk membentuk PNS yang memiliki pola pikir dan karakter yang akuntabel,
nasionalis, beretika, memiliki komitmen mutu dan anti korupsi dalam
menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
b. Untuk menjadikan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan profesional dalam rangka perwujudan visi institusi.
3. Ruang Lingkup Aktualisasi
Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini berada di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas, pada bidang
Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, khususnya Subbidang Data dan
Kesejahteraan Pegawai. Nilai-nilai dasar yang diterapkan meliputi akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Adapun kegiatan yang
menjadi fokus aktualisasi adalah sebagai berikut.
a. Penyiapan Surat Keputusan (SK) Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016.
b. Pembuatan Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016.
c. Pembuatan Surat Cuti.
d. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala.
e. Pelaksanaan Peremajaan Data Pegawai pada Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG).
f. Pelaksanaan Peremajaan Data Pegawai pada Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
g. Pelaksanaan Pembaharuan Informasi pada website Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas.
h. Pengentrian Usulan Kenaikan Pangkat pada Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4
B. DESKRIPSI ORGANISASI
1. Tugas Dan Fungsi Organisasi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas
memiliki visi “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian yang bersih dan profesional”.
Adapun misi yang diusung dalam upaya pencapaian visi tersebut sebagai
berikut.
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
b. Meningkatkan Kesejahteraan, Penghargaan dan Disiplin bagi Aparatur.
c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dilandasi Iman dan
Taqwa.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian,
serta pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan
norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
c) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
d) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
f) Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
5
g) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
h) Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG).
i) Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian
Negara.
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6
Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan da Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.
Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas
2. Uraian Tugas Profesi
Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas sebagai
berikut:
1. Penyiapan dan pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan
pangkat dan usul kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.
KEPALA BADAN
BIDANG PENGADAAN & PENEMPATAN
PEGAWAI
SUBBIDANG PENGADAAN
PEGAWAI
SUBBIDANG PEMINDAHAN &
PENEMPATAN PEGAWAI
BIDANG KEPANGKATAN & KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUBBIDANG PENGELOLAAN KEPANGKATAN
SUBBIDANG DATA & KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
BIDANG PENEGAKKAN DISIPLIN &
PENGHARGAAN PEGAWAI
SUBBIDANG PENYELESAIAN
HUKUMAN DISIPLIN
SUBBIDANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN & PENSIUN
BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN
SUBBIDANG DIKLAT STRUKTURAL
SUBBIDANG DIKLAT FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN
7
2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijaksanaan tentang kesejahteraan pegawai,
jaminan pegawai dan cuti.
3. Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah (SIMPEG).
4. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Subbidang Data dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas:
a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah daerah tentang
kesejahteraan dan jaminan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak
tetap/honorer.
b. Mengelola dan melaksanakan usul kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.
c. Melaksanakan pelayanan usul izin cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah.
d. Menyiapkan data PNS dan mengelola sistem informasi manajemen
kepegawaian daerah (SIMPEG).
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan bidang
tugasnya.
8
C. RENCANA DAN TARGET AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
1. Rencana Aktualisasi
Berikut ini merupakan rencana aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS :
Tabel 1 Rencana Aktualisasi
No Daftar Kegiatan Waktu
1 Penyiapan Surat Keputusan (SK) Tenaga Kerja
Sukarela Terdaftar (TKST) Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016.
15-19 Februari 2016
(5 Hari)
2 Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016.
19-22 Februari 2016
(2 Hari)
3 Pembuatan Surat Cuti. 22 Februari 2016
(1 Hari)
4 Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala. 23-24 Februari 2016
(2 Hari)
5 Pelaksanaan Peremajaan Data Pegawai pada Sistem
Informasi Manajemen Kepegawain (SIMPEG).
15-29 Februari 2016
(Reguler)
6 Pelaksanaan Peremajaan Data Pegawai pada Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
15-29 Februari 2016
(Reguler)
7 Pelaksanaan pembaharuan informasi pada website
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas.
15-29 Februari 2016
(Reguler)
8 Pengentrian Usulan Kenaikan Pangkat pada Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
26-29 Februari 2016
(2 Hari)
9
2. Target Capaian Rencana Aktualisasi
Berikut ini adalah target capaian rencana aktualisasi:
Tabel 2 Target Capaian Rencana Aktualisasi
No Kegiatan Tugas Jabatan AK Target
Kuant/Output Kual/
Mutu
Waktu Biaya
1 Penyiapan Surat Keputusan (SK)
Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar
(TKST) Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016.
1 Dokumen
Draf SK TKST
100 5 Hari
2 Pembuatan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016.
1 Dokumen 100 2 Hari
3 Pembuatan Surat Cuti.
2 Surat Cuti 100 1 Hari
4 Pembuatan SK Kenaikan Gaji
Berkala.
5 SK Kenaikan
Gaji Berkala
100 2 Hari
5 Pelaksanaan Peremajaan Data
Pegawai pada Sistem Informasi
Manajemen Kepegawain
(SIMPEG).
10 Record
Data
100 Reguler
6 Pelaksanaan Peremajaan Data
Pegawai pada Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
BKN.
10 Record
Data
100 Reguler
7 Pelaksanaan Pembaharuan
Informasi pada Website Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas.
1 Artikel 100 Reguler
8. Pengentrian Usulan Kenaikan
Pangkat pada Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Badan Kepegawaian Negara
(BKN).
10 Record
Data
100 2 Hari
10
DAFTAR BACAAN
Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 2015, Aktualisasi Modul
Penyelengaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri
Sipil Prajabatan Golongan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara
Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 2015, Nasionalisme
Modul Penyelengaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai
Negeri Sipil Prajabatan Golongan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 2015, Etika Publik
Modul Penyelengaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai
Negeri Sipil Prajabatan Golongan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 2015, Komitmen Mutu
Modul Penyelengaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai
Negeri Sipil Prajabatan Golongan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 2015, Anti Korupsi
Modul Penyelengaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai
Negeri Sipil Prajabatan Golongan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara Tahun 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 8
Tentang Tupoksi di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas
Sindonews. “Kemdagri Ungkap 221 PNS Terjerat Kasus Korupsi.”
http://nasional.sindonews.com/read/890586/13/kemendagri-ungkap-1-221-
pns-terjerat-kasus-korupsi-1407857550 (diakses tanggal 2 Februari 2016)
11
LAMPIRAN
Lampiran 1 Rancangan Aktualisasi
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN HASIL
KEGIATAN NILAI-NILAI DASAR
KONTRIBUSI
TERHADAP VISI-
MISI ORGANISASI
PENGUATAN
NILAI-NILAI
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7
1 Penyiapan Surat
Keputusan (SK)
Tenaga Kerja
Sukarela Terdaftar
(TKST) Kabupaten
Musi Rawas Tahun
2016.
1. Menerima berkas
pengajuan perpanjangan
TKST dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016.
2. Membuat rekapitulasi
TKST Kabupaten Musi
Rawas.
3. Mengetik konsep SK TKST
Kabupaten Musi Rawas.
4. Mengetik Nota Dinas untuk
pejabat berwenang.
5. Mengajukan konsep SK
TKST dan nota dinas
kepada pejabat berwenang
untuk dikoreksi.
6. Apabila konsep SK TKST
dan nota dinas sudah
benar maka SK akan
diparaf dan nota dinas
akan diparaf dan
ditandatangani oleh
pejabat berwenang.
Draf Surat
Keputusan (SK)
Tenaga Kerja
Sukarela
Terdaftar (TKST)
Kabupaten Musi
Rawas Tahun
2016.
Akuntabilitas :
Menyelesaikan proses
penyiapan SK TKST dengan
bertanggungjawab dan
berintegritas.
Nasionalisme :
Melaksanakan penyiapan
SK TKST dengan
bertanggung jawab dan
sungguh-sungguh
merupakan konsekuensi dari
mengemban amanah
manusia dan amanah
Tuhan. Mengemban amanah
manusia dan amanah Tuhan
adalah bentuk implementasi
nilai-nilai ketuhanan pada
Pancasila.
Etika Publik :
Menerima berkas TKST
dengan santun, serta
tanggap terhadap
Penyiapan SK TKST
Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016
yang
mengedepankan nilai
tanggung jawab,
santun, tanggap, teliti
dan akurat akan
mewujudkan visi
meningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian.
Nilai-nilai tersebut
juga berkontribusi
dalam mewujudkan
misi meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
kepegawaian.
Dengan
pelaksanaan
penyiapan SK
TKST yang
terhindar dari
praktek suap, maka
nilai “bersih”
organisasi dapat
diperkuat.
Tak hanya nilai
“bersih”, nilai
“profesional” pun
dapat diperkuat
dengan penyiapan
SK TKST yang
santun, teliti, tepat
dan akurat.
12
7. SK TKST yang telah
diparaf dan nota dinas
yang telah ditandatangani
tersebut diajukan ke
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Musi Rawas untuk
dikoreksi kembali.
8. Apabila tidak terdapat
koreksi pada SK TKST
maka SK tersebut akan
diajukan ke Bupati Musi
Rawas. Jika ada koreksi,
SK akan diperbaiki
kembali.
pertanyaan terkait SK TKST
Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016.
Komitmen Mutu :
Membuat konsep SK TKST
dengan tepat, teliti dan
akurat sesuai dengan data
pengajuan untuk
menghindari kesalahan.
Anti Korupsi :
Mengedepankan kejujuran
agar pembuatan konsep SK
TKST bebas dari konflik
kepentingan dan praktek
suap.
2. Pembuatan Daftar
Urut Kepangkatan
(DUK) Kabupaten
Musi Rawas Tahun
2016.
1. Masuk ke Sistem NCSIS
Admin BKN.
2. Mengunduh Data
Kepegawaian Kabupaten
Musi Rawas.
3. Membuat DUK Kabupaten
Musi Rawas.
4. Mencetak DUK Kabupaten
Musi Rawas.
Daftar Urut
Kepangkatan
(DUK) Kabupaten
Musi Rawas
Tahun 2016.
Akuntabilitas :
Bertanggung jawab penuh
dalam mengunduh data
kepegawaian dari NCSIS
Admin BKN dan membuat
DUK dengan jelas dan
transparan.
Nasionalisme :
Bertanggung jawab dan
sungguh-sungguh dalam
membuat DUK sebagai
cerminan dari pelaksanaan
amanah tuhan dan manusia.
Ini merupakan perwujudan
nasionalisme dalam sila
Rekapitulasi DUK
SKPD Kabupaten
Musi Rawas Tahun
2015 yang tepat dan
akurat akan
mewujudkan visi
meningkatnya
kualitas pelayanan
pelayanan
kepegawaian dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian yang
profesional.
Pembuatan
rekapitulasi DUK
SKPD yang penuh
tanggung jawab,
santun dalam
pelayanan, dan
akurat dalam hal
pendataan, akan
mendorong
terwujudnya nilai
“profesional”
organisasi.
13
ketuhanan Pancasila.
Etika Publik :
Bekerja secara profesional
dalam menyelesaikan
proses pembuatan DUK
Kabupaten Musi Rawas.
Komitmen Mutu :
Membuat DUK Kabupaten
Musi Rawas dengan tepat
agar akurasi data DUK dapat
terwujud.
Anti Korupsi :
Mengedepankan nilai-nilai
kejujuran dalam membuat
DUK sesuai dengan data
kepegawaian yang tersedia.
3. Pembuatan Surat
Cuti.
1. Menerima berkas usul
cuti.
2. Memeriksa kelengkapan
berkas usul cuti.
3. Membuat konsep surat
cuti.
4. Mengajukan konsep surat
cuti kepada pejabat
berwenang untuk
dikoreksi.
5. Apabila konsep disetujui,
konsep surat cuti akan
diparaf dan ditandatangani
oleh pejabat berwenang.
Surat Cuti. Akuntabilitas :
Membuat Surat Cuti sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku merupakan
implementasi dari nilai
tanggung jawab.
Nasionalisme :
Memuliakan nilai-nilai
kemanusiaan PNS yang
mengajukan usul cuti
dengan bersikap sopan,
santun dan adil.
Visi meningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian dapat
tercermin dalam
pembuatan surat cuti
yang
mengedepankan
nilai-nilai
kesantunan,
ketelitian dan
kecepatan.
Misi meningkatkan
kualitas pelayanan
Surat cuti
merupakan hak
setiap PNS. Dalam
pembuatannya,
diupayakan secara
serius agar nilai
“bersih” organisasi
dapat terjaga
dengan tidak
menerima segala
bentuk praktek
suap.
Pembuatan surat
14
Jika terdapat kesalahan,
konsep harus diperbaiki
dan diajukan ulang
kepada pejabat
berwenang untuk
dikoreksi, diparaf dan
ditandatangani.
6. Menyerahkan surat cuti
kepada PNS pengusul.
7. Mengarsipkan surat cuti.
Etika Publik :
Menerima berkas usul cuti
dan menyerahkan surat cuti
dengan santun sebagai
bentuk penghormatan
kepada PNS yang
mengajukan usul cuti.
Perlakuan santun ini tidak
berpihak, tanpa memandang
pangkat dan jabatan.
Komitmen Mutu :
Memeriksa berkas usul cuti
dan memproses surat cuti
dengan cepat, teliti dan
efisien.
Anti Korupsi :
Berani menolak praktek
suap sebagai perwujudan
anti korupsi dalam
mengemban amanah
dengan jujur.
administrasi
kepegawaian juga
dapat terwakili dari
upaya pembuatan
surat cuti secara teliti
dan efisien.
cuti yang cepat dan
teliti pun akan
menjaga nilai
“profesional” dalam
organisasi.
4. Pembuatan Surat
Keputusan (SK)
Kenaikan Gaji
Berkala.
1. Menerima berkas usul
kenaikan gaji berkala
2. Memeriksa kelengkapan
berkas usul kenaikan gaji
berkala
3. Membuat konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala
4. Mengajukan konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala
kepada pejabat
Surat Keputusan
(SK) Kenaikan
Gaji Berkala.
Akuntabilitas :
Bertanggungjawab dari awal
proses pembuatan SK
kenaikan gaji berkala hingga
selesai dan memastikan
semua tahapan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Pembuatan SK
Kenaikan Gaji
Berkala dengan
santun dan
prosedural
merupakan poin
yang berkontribusi
dalam mewujudkan
visi meningkatnya
kualitas pelayanan
SK Kenaikan Gaji
Berkala merupakan
salah satu bentuk
meningkatkan
kesejahteraan
aparatur, yang
tentunya harus
diiringi dengan
penolakan terhadap
segala bentuk
15
berwenang untuk dikoreksi
5. Apabila konsep disetujui,
konsep SK Kenaikan Gaji
Berkala akan diparaf dan
ditandatangani oleh
pejabat berwenang. Jika
terdapat kesalahan,
konsep harus diperbaiki
dan diajukan ulang
kepada pejabat
berwenang untuk
dikoreksi, diparaf dan
ditandatangani.
6. Menyerahkan SK
Kenaikan Gaji Berkala
kepada PNS pengusul.
7. Mengarsipkan SK
Kenaikan Gaji Berkala.
Nasionalisme :
Bersikap dengan santun dan
tanpa memihak sebagai
refleksi menghargai nilai-nilai
kemanusiaan PNS yang
mengajukan usul kenaikan
gaji berkala.
Etika Publik :
Memberikan pelayanan
kepada PNS yang
mengusulkan kenaikan gaji
berkala dengan santun serta
memberikan perlakuan yang
adil dan tanpa memihak.
Komitmen Mutu :
Memeriksa kelengkapan
berkas usul kenaikan gaji
berkala dengan teliti,
membuat konsep SK
kenaikan gaji berkala sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku, dan mengupayakan
pembuatan SK kenaikan gaji
berkala dengan cepat,
adalah upaya dalam
meningkatkan mutu
pelayanan dan kepuasan
PNS.
Anti Korupsi :
Berani menolak berbagai
kepegawaian.
Pembuatan SK
kenaikan gaji berkala
dengan teliti dan
cepat juga
memberikan dampak
positif dalam upaya
implementasi misi
meningkatkan
kualitas administrasi
kepegawaian dan
meningkatkan
kesejahteraan
aparatur.
praktek suap
implied meaning
agar nilai “bersih”
organisasi semakin
meningkat.
Nilai “profesional”
juga dapat
ditingkatkan
dengan pembuatan
SK kenaikan gaji
berkala yang
berbasis mutu.
16
bentuk pemberian dari PNS
yang bermaksud agar
pembuatan SK kenaikan gaji
berkala dapat diproses lebih
cepat dengan menyalahi
ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksanaan
Peremajaan Data
Pegawai pada
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG).
1. Menerima data
kepegawaian terkait.
2. Masuk ke aplikasi
SIMPEG.
3. Melakukan peremajaan
data sesuai dengan
kebutuhan.
4. Data kepegawaian
berhasil
diremajakan/diperbaharui.
Data
Kepegawaian
pada SIMPEG.
Akuntabilitas :
Melakukan peremajaan data
pada SIMPEG dengan
penuh tanggung jawab.
Nasionalisme :
Dalam melakukan
peremajaan data pegawai
pada SIMPEG, akan
dijumpai permasalahan
terkait cara dan
ketentuannya. Untuk
menyelesaikannya, akan
dilakukan musyawarah
dengan atasan langsung.
sebagai perwujudan nilai-
nilai sila keempat Pancasila.
Etika Publik :
Memberikan pelayanan
dengan santun terhadap
PNS yang mengajukan
perubahan data
kepegawaian.
Komitmen Mutu :
Melakukan proses
Melakukan
peremajaan data
pada SIMPEG
dengan tepat dan
akurat merupakan
upaya dalam
mewujudkan visi
meningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian dalam
aspek administrasi
dan data
kepegawaian.
Nilai “profesional”
organisasi dapat
diwujudkan salah
satunya dengan
tetap menjaga
kualitas data
kepegawaian pada
SIMPEG. Menjaga
kualitas data
kepegawaian pada
SIMPEG dilakukan
dengan melakukan
proses peremajaan
kepegawaian
secara cepat dan
tepat.
17
peremajaan data pegawai
pada SIMPEG dengan cepat
dan tepat sehingga akurasi
data meningkat.
Anti Korupsi :
Melakukan peremajaan data
pada SIMPEG secara jujur,
sesuai dengan sumber data
yang ada dan ketentuan
yang berlaku.
6. Pelaksanaan
Peremajaan Data
Pegawai pada
Sistem Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian
(SAPK) Badan
Kepegawaian
Negara (BKN).
1. Menerima data
kepegawaian terkait.
2. Masuk ke aplikasi SAPK
BKN.
3. Melakukan peremajaan
data sesuai dengan
kebutuhan.
4. Data kepegawaian
berhasil
diremajakan/diperbaharui.
Data
Kepegawaian
pada SAPK BKN.
Akuntabilitas :
Melakukan peremajaan data
pada SAPK BKN yang
sesuai dengan ketentuan
berlaku merupakan bentuk
tanggung jawab dalam
mengemban amanah.
Nasionalisme :
Dalam melakukan
peremajaan data pegawai
pada SAPK BKN, akan
dijumpai permasalahan
terkait cara dan ketentuan
peremajaan data. Untuk
menyelesaikannya, akan
dilakukan musyawarah
dengan atasan langsung
sebagai perwujudan nilai-
nilai sila keempat Pancasila.
Data kepegawaian
pada SAPK BKN
merupakan data inti
(core data) yang
dapat diakses secara
luas oleh PNS.
Peremajaan data
kepegawaian pada
SAPK BKN yang
dilakukan secara
akurat tentunya akan
meningkatkan
kualitas data
kepegawaian
sehingga dapat
mewujudkan visi
meningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian.
Pelaksanaan
peremajaan data
kepegawaian pada
SAPK BKN yang
mengedepankan
akurasi dan
kejujuran, akan
meningkatkan nilai
“profesional” dan
“bersih” organisasi.
Pada akhirnya,
kebutuhan
informasi
kepegawaian dapat
terpenuhi dengan
baik.
18
Etika Publik :
Memberikan pelayanan yang
santun kepada PNS yang
mengusulkan perubahan
data. Tanggap dalam
berkomunikasi terkait
permasalahan pada data
kepegawaian PNS.
Komitmen Mutu :
Memastikan data yang telah
diremajakan pada SAPK
BKN akurat sehingga data
kepegawaian semakin
berkualitas.
Anti Korupsi :
Melakukan peremajaan data
dengan jujur dan sesuai
dengan ketentuan berlaku
agar terhindar dari konflik
kepentingan dan praktek
manipulasi data.
19
7. Pelaksanaan
Pembaharuan
Informasi pada
Website Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Kabupaten Musi
Rawas.
1. Membuat konsep artikel
informasi.
2. Menyerahkan konsep
artikel informasi kepada
pejabat berwenang untuk
dikoreksi kelayakannya.
3. Jika konsep disetujui,
artikel informasi akan
diunggah di website. Jika
tidak, artikel informasi
akan diarsipkan.
Artikel Informasi
pada Website
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Kabupaten Musi
Rawas.
Akuntabilitas :
Memperbaharui informasi
pada website Badan
Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan dengan penuh
tanggung jawab.
Nasionalisme :
Dalam membuat konsep
informasi, terdapat kegiatan
musyawarah dengan pejabat
berwenang agar informasi
yang hendak diunggah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Etika Publik :
Mengunggah informasi yang
akurat dan santun agar
kepuasan publik dalam
mengakses informasi secara
daring dapat terpenuhi.
Komitmen Mutu :
Membuat konsep informasi
dengan layak dan kreatif
agar berita yang diunggah
dan diakses berkualitas.
Anti Korupsi :
Membuat konsep informasi
yang jujur dan menghindari
segala bentuk praktek suap
dalam upaya rekayasa
Memperbaharui
informasi pada
website Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten
Musi Rawas
merupakan bentuk
kewajiban Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan dalam
memenuhi hak
aksesibilitas
informasi PNS. Ini
merupakan
perwujudan visi
meningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian pada
aspek informasi.
Informasi website
yang selalu
diperbaharui
dengan tetap
menjunjung tinggi
nilai-nilai tanggung
jawab, kesantunan,
akurasi data,
kreatifitas dan
kejujuran
merupakan
aktualisasi nilai
“profesional” dan
“bersih”.
20
informasi.
8. Pengentrian Usul
Kenaikan Pangkat
pada Sistem
Aplikasi
Pelayananan
Kepegawaian
(SAPK) Badan
Kepegawaian
Negara (BKN).
1. Menerima berkas usul
kenaikan pangkat yang
telah diverifikasi
kelengkapannya.
2. Masuk ke SAPK BKN.
3. Mengentri usul kenaikan
pangkat.
4. Data usul kenaikan
pangkat berhasil dientri.
Data Usul
Kenaikan Pangkat
pada Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian
(SAPK) Badan
Kepegawaian
Negara (BKN).
Akuntabilitas :
Mengentri usul kenaikan
pangkat dengan
bertanggung jawab dan
sesuai dengan Standard
Operating Procedure (SOP)
dari BKN.
Nasionalisme :
Dalam mewujudkan keadilan
sosial, berlaku prinsip “berat
sama dipikul, ringan sama
dijinjing”. Prinsip tersebut
sangat relevan dengan
kegiatan pengentrian usul
kenaikan pangkat yang
dilakukan oleh Tim Pengentri
yang mengedepankan kerja
sama tim.
Etika Publik :
Menjalankan tugas
pengentrian data dengan
profesional dan tidak
berpihak terhadap
kepentingan-kepentingan
tertentu.
Komitmen Mutu :
Mengentri usul kenaikan
pangkat dengan cepat dan
Mengentri usul
kenaikan pangkat
merupakan bagian
dari kegiatan yang
lebih besar yaitu
kenaikan pangkat.
Dalam mengentri
kenaikan pangkat,
diperlukan
pengentrian secara
cepat dan akurat
agar kualitas data
terjaga. Terjaganya
kualitas data inilah
yang berkontribusi
dalam mewujudkan
visi meniningkatnya
kualitas pelayanan
kepegawaian.
Data Usul kenaikan
pangkat yang
akurat dan sesuai
dengan SOP yang
berlaku merupakan
perwujudan dari
meningkatnya nilai
“profesional”.
Selain itu, nilai
“bersih” juga
terwakili dari upaya
berani menolak
segala bentuk
praktek suap.
21
akurat merupakan
implementasi dari
meningkatkan mutu dalam
layanan kenaikan pangkat.
Anti Korupsi :
Berani menolak segala
bentuk praktek suap yang
dimaksudkan untuk
manipulasi data pada proses
kenaikan pangkat.
