PANITIA PERINGATAN HARI JADI SUKAPURA NGADAUN NGORA

Sekretariat II, Jl. Raya Kec. Sukaraja, No. 16, Kabupaten Tasikmalaya http://hutsukapura.wordpress.com , hutsukapura@yahoo.com

REKOMENDASI NO : 001/PPHJ/SKPR-380/BS-01/VIII/2012

Hasil Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura 26 Agustus 2012 Masehi, 8 Syawal 1433 Hijriah

Desa Sukapura, Kec. Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya

Sehubungan telah selesainya kegiatan Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura

yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sukapura Ke-380, kami selaku

PANITIA setelah mengkaji berbagai fakta sejarah baik saat Acara Bedah Sejarah maupun

diluar acara tersebut dengan bertanya kepada beberapa Narasumber, mengunjungi

petilasan-petilasan leluhur Sukapura, berziarah ke makam-makam leluhur Sukapura serta

informasi dari seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap Pengelolaan Aset

Kabuyutan & Pusaka Leluhur Sukapura, membuat rekomendasi sebagai berikut :

I. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya

Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini bertitik

tolak kepada Berdirinya “KERAJAAN” Galulunggung (Prasasti Geger Hanjuang, 26

Agustus 1111 Masehi) diharapkan untuk bertitik tolak pada awal pendirian

“KABUPATIAN” Sukapura pada Tanggal 27 Juli 1632 Masehi. Apabila memperingati

“Kabupaten” tentu harus bertitik tolak kepada awal pendirian “Kabupatian” bukan

kepada awal pendirian “Kerajaan”. Pemerintahan Kerajaan persamaannya setara

dengan Pemerintahan sebuah Negara.

II. Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura

Bedah Sejarah lebih di titik beratkan kepada keberadan Kabuyutan & Pusaka

Sukapura yang masih ada sampai sekarang. Memperhatikan DIAGRAM ALUR

SEJARAH PENGELOLAAN KABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA (diagram terlampir),

kami jelaskan sebagai berikut :

a. Kepemimpinan Bupati Sukapura dilakukan secara turun temurun atas hasil

penunjukan internal oleh anggota keluarga Bupati Sukapura.

b. Simbol pemangku Kepemimpinan Adat Sukapura tersebut adalah Keris Sampana

kinjeng anggoan R. Wirawangsa (Bupati pertama Sukapura) yang dirawat

berserta barang-barang Kabuyutan peninggalan Leluhur sebelumnya.

1

c. Ketika Kepemimpinan R. Anggadipa selaku Bupati Sukapura ke-3 /atau

Wiradadaha ke-3, jumlah penduduk di Tatar Sukapura semakin bertambah serta

jumlah putra-putri dari Kanjeng Dalem R. Anggadipa yang banyak sehingga

dikenal dengan sebutan Dalem Sawidak, mengangkat para Patih dari anak-

anaknya yakni 1. R. Yudanagara (Patih Keamanan), 2. R. Anggadipa/Dalem

Abdul (Patih Kemakmuran/Pertanian), 3. R. Soemanagara (Patih Administrasi

Kepegawaian), 4. R. Indrataruna (Patih Juru Simpen dan Keuangan).

R. Anggadipa/Dalem Abdul selaku Patih Kemakmuran/Pertanian, membuka

lahan-lahan hutan/rawa untuk dijadikan Sawah dan Kebun sebagai aset

kekayaan keluarga Keturunan Bupati Sukapura (bisi Anak Katurunan Bupati

Sukapura Kalantar). Hal ini dilakukan agar Kekayaan Keluarga Bupati Sukapura

terpisah dengan kekayaan lahan-lahan Sawah, Kebun yang dimiliki rakyat

Sukapura yang dipimpinnya.

R. Indrataruna selaku patih Keuangan dan Juru Simpen, bertanggungjawab

membiayai dalam proses pembukaan lahan tersebut serta menggaji para

pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan Sukapura.

Selain itu R. Indrataruna bertanggungjawab untuk menyimpan, merawat

benda-benda Kabuyutan Leluhur Sukapura seperti Pedang panjang peninggalan

Eyang Jantaka /Eyang Batara Karang (peninggalan Abad 7) jauh sebelum

Kabupatian Sukapura berdiri sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

d. Setelah Kanjeng Dalem Sawidak (Wiradadaha ke-3) Wafat, 4 (empat) Patih di

atas dan keluarga anak Bupati lainnya berembuk, terpilihlah R. Soebamanggala

sebagai Bupati ke-4, selain murid dari Syehk Abdul Muhyi, R. Soebamanggala

pun di Makamkan di Pamijahan sehingga dikenal sebutan Dalem Pamijahan.

Bupati ke-4 ini tidak memiliki keturunan. Kepemimpinan Sukapura dilanjutkan

oleh R. Sacapati (Bupati ke-5) putra dari R. Abdul (Patih Pertanian).

e. Pada masa Bupati ke-6 (Tahun 1747-1765) yang di pimpin oleh R.

Jayaanggadireja putra R. Sacapati (Bupati Ke-5), membuat kudang uyah,

pemanfaatan lahan-lahan rawa menjadi produktif terus dilakukan baik untuk

kepentingan masyarakat maupun untuk menambah ASET Keluarga Bupati

Sukapura sendiri. Namun ketika membuka sungai Citanduy untuk membuat

kudang uyah, R. Jayaanggadirja terjatuh dari rakit di sungai Rajegwesi yang

kemudian diselamatkan oleh R. Indrapraja II cucu R. Indrataruna, lalu Kanjeng

Dalem Ciwarak (Wiradadaha ke-6) mengeluarkan Sumpah karena merasa telah

diselamatkan nyawanya oleh R. Indrapraja II (selaku Patih dalam Pengelola

2

Kabuyutan pada masa itu melanjutkan tugas dari Ayah dan Kakenya). Salah satu

dari sumpahnya adalah “Ari waragadna miara (biaya perawatan) Kabuyutan

yaitu sawah Kolébérés, Leuwibudah, Tanah Baganjing” (Sukaraja, distrik

Panyeredan). Inilah titik awal lahirnya Wasiat Leluhur Sukapura dalam hal

Pengelolaan Kabuyutan beserta dengan Tanah Pusakanya.

f. Sejak berdirinya Kabupatian Sukapura sampai Bupati ke-6 (Dalem Ciwarak)

ASET Keluarga Keturunan Bupati berupa Tanah Darat, Sawah dan Kebun sangat

luas yang tersebar diberbagai distrik/kecamatan pada waktu itu, sedangkan

ASET Tanah Darat, Sawah dan Kebun yang berada di Sukaraja, Distrik

Panyeredan diperuntukan khusus untuk membiayai pemeliharaan Kabuyutan

(bukan untuk di jual, bukan untuk di bagi waris, bukan untuk memperkaya

Anak Keturunan Bupati Sukapura tertentu) sebagaimana SUMPAH Dalem

Ciwarak, ASET Tanah untuk kepentingan KABUYUTAN disebut dengan TANAH

PUSAKA Sukapura.

g. Ketika pusat Pemerintahan Kabupatian pindah ke Harjawinangun (Manonjaya)

masa Bupati ke-8 (R. Anggadipa), pembukaan lahan untuk kudang uyah,

perkebunan, pertanian seperti biasanya dijalankan, selain menerima ASET Tanah

(sawah, kebun) dari Bupati-Bupati Sukapura sebelumnya untuk di kelola,

ASET Keluarga Bupati pun bertambah namun TIDAK MENAMBAH dan TIDAK

MENGURANGI terhadap Aset Tanah PUSAKA untuk KABYUTAN yang telah ada di

Sukaraja, Distrik Panyeredan pada waktu itu.

h. Begitu pula masa Pemerintahan Sukapura berpusat di Distrik Tawang, ketika R.

Aom Soleh (R.A.A Wiratanuningrat) Bupati ke-14 berhasil membuka lahan-lahan

pertanian, irigasi, perkebunan seperti di Rawa Lakbok, daerah Banjar dan

daerah-daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki

pula ASET Keluarga Bupati sebagaimana yang telah dilakukan Bupati-bupati

Sukapura sebelumnya. Namun lagi-lagi TIDAK MENAMBAH dan TIDAK

MENGURANGI terhadap ASET TANAH PUSAKA untuk KABUYUTAN Sukapura.

i. Tanggal 1 Januari 1913 (masa Bupati R.A.A Wiratanuningrat) nama Kabupaten

Sukapura diubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun nama

Kabupaten bukan lagi Sukapura, namun sistem kepemimpinannya masih

dilakukan dengan Sistem Kabupatian Sukapura yakni dengan penunjukan

dikalangan Keluarga Sukapura dengan masih menggunakan Keris Sampana

Kinjeng anggoan R. Wirawangsa sebagai simbol Kabupatian yang di ikuti

dengan benda-benda Kabuyutan lainnya.

3

j. Tasikmalaya, 8 Oktober 1936 masih masa Bupati ke-14 (R.A.A Wiratanuningrat),

dijelaskan kembali Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura oleh R. Sacanagara

keturunan dari Kanjeng Dalem Scapati. Salinannya sebagai berikut :

k. Tanggal 5 Mei 1937 R. A.A. Wiratanuningrat wafat, kepemimpinan Bupati

Tasikmalaya dilanjutkan oleh R. Wiradiputra dan menerima Keris Sampana

Kinjeng dengan benda kabuyutan lainnya dari R. Wiratanuningrat. Untuk itu

Kanjeng Dalem Wiradiputra disebut pula sebagai Bupati Sukapura ke-15 (Tahun

1937-1942) dan selanjutnya oleh Kanjeng Dalem Sunarya Bupati Sukapura ke-16

(Tahun 1942-1947).

l. Bandung, 31 Juli 1951, Bupati Pensiun R. A.A Wiradiputra menyurati Halipah

(R. Abdul Gani / Pemangku Wasiat R. Indrayuda) untuk membicarakan barang-

barang Peninggalan Leluhur Sukapura berupa Kabuyutan yang pada waktu itu

terpisah-pisah. Setelah bertemu, R. Abdul Gani pun memperlihatkan

Tulisan Naskah Wasiat R. Indrayuda untuk dihayati (dimanah) dengan

sesungguhnya oleh Bupati Pensiun. Pada Tanggal 20 Agustus 1951 R.

Abdul Gani membawa barang Kabuyutan dari R.A.A Wiradiputra (Bandung) ke

Tasikmalaya untuk disatukan dengan barang-barang Kabuyutan lainnya serta

dikelola sebagaimana mestinya oleh Pemangku Wasiat Pengelolaan Kabuyutan

dan Pusaka Sukapura (R. Abdu Gani).

m. Apabila Pengelolaan Kabuyutan dilakukan secara turun-temurun sejak R.

Indrataruna, R. Indrapraja I, R. Indrapraja II, R. Indrapaja III, R. Indrayuda, R.

Yudapraja, R. Abdul Gani maka Pengelola Tanah Pusakanya pun adalah

penerima mandat Pengelola Kabuyutan tersebut, karena Kabuyutan dan

Pusakanya tidak dapat dipisahkan (sebagaimana Wasiat Leluhur Sukapura

yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada Tanggal 16 Juli 1892 Masehi).

4

III. Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) Dan Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura

(YWPS).

Memperhatikan, memahami bukti-bukti catatan tulisan dikaitkan dengan

peristiwa-peristiwa yang tertuang dalam berbagai tulisan sejarah Sukapura serta

Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura tertulis di atas, kami simpulkan bahwa

seluruh anak keturunan darah para Bupati Sukapura sejak R. Wirawangsa sampai

anak keturunan darah R. Sunarya (Bupati ke-16) baik yang terdaftar (register) di

Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) sekarang maupun tidak terdaftar, tidak semua

berhak mengatur, mengelola atau memanfaatkan Benda Kabuyutan dan Tanah

Pusakanya tanpa seizin Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang karena

ketentuan untuk pihak Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya telah ADA

dan ditentukan sesepuh /kepemimpinan Pengelolanya secara turun-temurun.

Semenjak Kanjeng Dalem Sawidak (Bupati Sukapura Ke-3) mengangkat R.

Indrataruna sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan), kemudian R.

Indrataruna wafat dilanjutkan tugas Pengelola Kabuyutan oleh putranya yang

bernama R. Indrapraja I (sebagaimana Kedudukan Jabatan Bupati Sukapura

apabila Bupati Sukapura wafat dilanjutkan oleh Anak /atau Keturunan Bupati

sebelumnya), lalu R. Indraparaja I wafat dilanjutkan pula oleh putranya R.

Indrapraja II (R. Wira Yudapraja) sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan)

pada masa Bupati Sukapura ke-6 (Dalem Ciwarak), pada masa ini pula pihak

Pengelola Kabuyutan (R. Indrapraja II) menerima ASET tersendiri (sawah, kebun,

tanah darat) yang berada di wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama

dahulu) untuk membiayai Pengelolaan Kabuyutan.

Oleh karena itu, apabila Sistem kepemimpinan Jabatan Bupati

Sukapura/Tasikmalaya sekarang ini tidak lagi secara turun-temurun karena telah

mengikuti peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, maka pihak

Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya dipimpin (disesepuhan) oleh

Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura dan tetap kedudukan PEMANGKU

WASIAT KARUHUN SUKAPURA harus dilakukan secara turun-temurun

karena memiliki nilai Sakralnya. Selain tidak bertentangan dengan perundang-

undangan Republik Indonesia yang ada, Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya

mengacu pada Wasiat Leluhur Sukapura yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada

Tanggal 16 Juli 1892.

5

Pengelolaan Kabuyutan dan Tanah Pusaka Sukapura khusus yang berada di

wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu) harus mengikuti

arahan, kebijakan dari Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang agar tidak

menjadi multi persepsi dikalangan Wargi Sukapura.

Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS)

Memperhatikan dan memahami DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUM

YAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) diagram terlampir, dihubungkan

dengan Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura di atas, kami jelaskan sebagai

berikut :

a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada

Almarhum Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya yang

telah berusaha keras untuk menyelamatkan keberadaan benda-benda

Kabuyutan dan Pusaka Sukapura pada waktu itu dengan menetapkan ke

Notaris Mr. Soedja, No. 19 Tanggal 24 Januari 1951.

b. Dalam Akta Notaris Mr. Soedja kata yang digunakan terhadap peninggalan

Leluhur Sukapura pada waktu itu menggunakan kata “WAKAF”. Seiring

berjalannya waktu, perubahan situasi perpolitikan di dalam Negeri serta

lahirnya berbagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia, apabila status Tanah dinyatakan statusnya sebagai “WAKAF”, maka

tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena dapat dipergunakan /

dimanfaatkan oleh umum. Sementara Tanah Pusaka Sukapura yang berada

sekarang ini dikenakan biaya pajaknya.

c. Wasiat Leluhur Sukapura R. INDRAYUDA telah ditetapkan dalam Akta Notaris

Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951, artinya Kanjeng Dalem R.A.A

Wiradiputra dan Kanjeng Dalem R.A.A. Sunarya mengetahui bahwa

Pengelolaan Kabuyutan dan Pusakanya telah ada sejak dulu dan ditulisankan

dalam sebuah Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA, namun pada saat

Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya menghadap ke

Notaris Mr. Soedja tidak disertai membawa naskah Surat Wasiat Karuhun

tersebut sehubungan keduanya (Bupati Pensiun) bukan Pemangku Wasiat

Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA.

d. 6 (enam) Bulan setelah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 dibuat tepatnya

Tanggal 31 Juli 1951, Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra melayangkan surat

mengundang kepada R. Abdul Gani (Pemangku Wasiat R. INDRAYUDA) untuk

membicarakan mengenai benda-benda Kabuyutan Sukapura.

6

e. Setelah R. Abdul Gani memenuhi undangan Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra

dan menyampaikan isi naskah Surat Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA,

Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra membaca, memahami dan menyadari benar

bahwa dirinya tidak berhak lagi memelihara, merawat rupa-rupa pekarang

Kabuyutan salah satunya seperti Keris Sampana Kinjeng anggoan R.

Wirawangsa sebagai simbol kepemimpinan Adat Bupati Sukapura

sehubungan beliau telah berhenti (pensiun) menjabat sebagai Bupati

Tasikmalaya/Sukapura sejak Tahun 1942 dan Kanjeng Dalem R.A.A Sunarya

pensiun Tahun 1947. Oleh karena itu pada Tanggal 20 Agustus 1951,

rupa-rupa pekarang (benda-benda) Kabuyutan yang berada pada Kanjeng

Dalem R.A.A Wiradiputra dipasrahkan kepada R. Abdul Gani untuk dipelihara,

dirawat sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dengan adanya Surat

Keterangan Wedana Kareés, Bandung. Photo Copy Surat Keterangan terlampir.

f. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak H.R Herdiana, MM (Nara

Sumber Pemangku Wasiat) pada waktu acara Bedah Sejarah Kabuyutan &

Pusaka Sukapura, menerangkan bahwa : “Isi nashkan Wasiat Karuhun

Sukapura R. INDRAYUDA tidak terdapat Kohesivitas dan Korelasinya dengan isi

naskah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9, Tanggal 24 Januari 1951”. Ketidak

sesuaian isi naskah Wasiat Karuhun Sukapura dengan Akta Notaris Mr. Soedja

disadari betul oleh Kanjeng Dalem R.A.A. Wiradiputra sebagai Bupati Pensiun

Tasikmalaya setelah membaca, memahami isi naskah Wasiat Karuhun tersebut

sehingga memasrahkan rupa-rupa pekarang Kabuyutan kepada R. Abdul Gani

sebagai sesepuh dalam Perawatan /Pengelolaannya.

Dengan demikian Kepemimpinan (Kasepuhan) Adat Sukapura dalam

Pengelolaan Kabuyutan beserta Pusakanya dipimpin oleh R. Abdul Gani

selaku Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA setelah

Kepemimpinan Adat Kabupatian Sukapura berakhir sejak Tahun 1947.

Setelah R. Abdu Gani, kemudian dilanjutkan oleh anaknya H.R. Iyos Moch.

Ilyas Yudapraja sebagai Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-6,

selanjutnya pada Tanggal 15 Oktober 2011 diturunkan kembali tugas

Pemangku Wasiat Karuhun kepada anaknya bernama H.R. Herdiana, Drs., MM

yang disampaikan pula secara terbuka pada saat “nyiram kabuyutan” di

Musium Alit Sukapura, Kec. Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya pada Tanggal 22

Mulud 1433 H /15 Februari 2012 M.

7

g. Keberadaan Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951 dijadikan

pijakan oleh KWS untuk mendirikan Yayasan Kulawargi Sukapura (YKS) Tahun

1965 yang selanjutnya Tanggal 24 Juli 1998 terjadi perubahan nama YKS

menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura disingkat menjadi

(YWPS). Tahun 2004 – 2005 terjadi Penyesuaian Institusi Yayasan menurut

Undang-undang Yayasan, Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas dan

Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura (YWPS). Perubahan

tersebut apakah sudah di tetapkan ke Notaris?, sampai saat ini kami belum

memperoleh informasinya, sehubungan pihak Pembina atau Pengurus YWPS

tidak dapat hadir dalam Acara Sillaturahim dan Bedah Sejarah Kabuyutan &

Pusaka Sukapura yang kami selenggarakan.

Memperhatikan Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura serta butir a, b, c, d, e,

f dan butir g di atas yang selanjutnya mengingat :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, BAB

VI Organ Yayasan, Pasal 28. Ayat (1) dan Ayat (3) “Pembina Yayasan adalah

perseorangan sebagai pendiri Yayasan…”.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. Pasal 3 Ayat (3) Dalam hal

kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah

kata “Yayasan”. Apabila nama Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura

yang disingkat menjadi Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS),

pertanyaannya, Siapa yang mewakafkan Tanah Pusaka Sukapura?, Siapa yang

menerima wakaf Tanah Pusaka Sukapura?, bukankah selama ini dikeluarkan

biaya pajaknya?.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. BAB IV, PENDIRIAN YAYASAN

BERDASARKAN SURAT WASIAT. Pasal 8. “Pendirian Yayasan berdasarkan surat

wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka”.

Untuk Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7 (H.R. Herdiana, Drs., MM)

telah menunjukan dihadapan umum Surat Wasiat Asli tulisan Karuhun

Sukapura R. INDRAYUDA yang dahulu pernah diperlihatkan kepada Kanjeng Dalem

R.A.A. Wiradiputra (Bupati Pensiun) oleh Kakeknya bernama R. Abdul Gani.

8

Oleh karena itu Kepada jajaran Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pusaka

Sukapura (YWPS) yang selama ini Pemegang kebijakan tertinggi dalam Pengelolaan

Tanah Pusaka Sukapura untuk secepatnya berkoordinasi kepada Pemangku Wasiat

Karuhun Sukapura ke-7, karena Sesepuh /Pimpinan dalam Pengelola

Kabuyutan adalah Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA

yang tidak bisa dipisahkan dengan Pengelolaan Tanah Pusakanya yang

berada di Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu).

Selain itu diharapkan agar segera memperbaiki makam-makam Leluhur

Sukapura yang sudah rusak bahkan tidak terawat, seperti lokasi pemakaman

Kaputihan (makam R.Wirahadikusumah/Entol Wiraha dan Nyi. Rd. Ayu Gede I/Nyi

Punyai Agung) selaku orangtua dari Bupati ke-I (R. Wirawangsa). Yang terdekat dari

lokasi makam Pasir Baganjing adalah lokasi makam Pasir Huni salah satunya

terdapat R. Jayamanggala (Wiradadaha ke-2) dan R. INDRAYUDA selaku penulis

Wasiat Karuhun Sukapura.

Selanjutnya Lokasi makam Leuwileungsir selaku pemakaman keluarga

R.Indrataruna, R. Indrapara I, R.Indrapraja II (Patih semasa Dalem Ciwarak), lokasi

makam Pasir Tando serta lakasi-lokasi makam lainnya yang merupakan bukti

keberadaan akan Leluhur Sukapura serta sebagai sejarah akan jati diri Wargi

Sukapura.

IV. Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura Dan Pemerintah Kabupaten

Tasikmalaya.

Kami selaku PANITIA sekaligus selaku anak keturunan darah dari para Bupati

Sukapura sangat berharap agar Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura Ke-7 (tujuh)

untuk segera mendaftarkan NASKAH Wasiat Karuhun Sukapura yang dituliskan oleh

R. INDRAYUDA tersebut sebagai Benda Naskah Bersejarah yang harus dilindungi

Undang-Undang Republik Indonesia.

Selain Lembaran Naskahnya sendiri merupakan Benda bernilai sejarah, isi

Lembaran Naskah Wasiat tersebut menerangkan keberadaan barang-barang

Kabuyutan seperti Keris Sampana Kinjeng, Kujang, Pedang, Goong dll (yang berada

di Musium Alit Sukapura) dan menjelaskan keberadaan Aset Tanah khusus di

wilayah Sukaraja, distrik Panyeredan (nama dahulu) sebagai Tanah Pusaka

Sukapura. Diwilayah Sukaraja sendiri terdapat puing bangunan tua peninggalan

Kabupatian Sukapura masa lalu.

9

Mengingat banyaknya bukti-bukti Sejarah di atas yang belum memiliki Surat

Keputusan Pemerintah mengenai Benda dan sebagai Situs Cagar Budaya di wilayah

Sukaraja tersebut, kami berharap kepada Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7

(H.R. Herdiana, Drs., MM) dan Dinas-dinas terkait di Kabupaten Tasikmalaya untuk

segera menindak lanjutinya.

Demikian REKOMENDASI ini kami buat dengan sesunguhnya tanpa ada paksaan,

desakan dan ancaman dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 11 September 2012

Ketua Umum,

ttd

R. Momon Rosano

Sekretaris,

ttd

R. Agus Wirabudiman

10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

11

DIAGRAM ALUR SEJARAH PENGELOLAANKABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA

Bupati Sukapura ke-3, Kanjeng Dalem Anggadipa(Dalem Sawidak) Tahun 1675-1723

Raden YudanegaraKaamanan

Raden AbdulKemakmuran/Pertanian

Raden IndratarunaKeuangan+Juru Simpen

Raden IndraprajaKeuangan+Juru Simpen

Raden Indrapraja IIPamangku Wasiat Karuhun 1

(Kabuyutan+Pusaka)

Bupati Sukapura ke-4Kanjeng Dalem Pamijahan

R. SoebamanggalaTahun 1723-1745

Bupati Sukapura ke-5Kanjeng Dalem Sacapati

Tahun 1745 - 1747

Bupati Sukapura ke-6R. Jayaanggadireja

Dalem Ciwarak, Tahun 1747-1765

Raden Indrapraja IIIPamangku Wasiat

Karuhun 2

Bupati Sukapura ke-7Kanjeng Dalem Jayamanggala

Dalem PasirtandoTahun 1765-1805

KEJADIAN

SUMPAH

DALEM

CIWARAK

Bupati Sukapura ke-8Kanjeng Dalem Anggadipa

Tahun 1806-1807+1814-1836

Pusat Kabupatian Pindah ke

Manonjaya

Raden IndrayudaPamangku Wasiat

Karuhun 3

Dawuhna :”Moal bisa pisah kautamaan, saha-saha seuweu putu kaula heunteu rumawat ka turunan Indrapraja, eta moal jamuga.Turunan Indrapraja teh, heunteu beunang dikaniaya dihina-hina ku turunan dewek, sawah koleberes jeung tanah darat Sukapura pihakaneun turunan Indrapraja, lamun kalantar.Ari eta Kabuyutan, waragadna Sawah Koleberes, Leuwibudah, Tanah Baganjing.

Raden YudadiprajaPamangku Wasiat

Karuhun 4

Bupati Sukapura ke-9Kanjeng Dalem Danunigrat

Tahun 1836-1844

Bupati Sukapura ke-10R. Wiradimanggala/Wiratanubaya

Kanjeng Dalem SumerenTahun 1844-1855

Bupati Sukapura ke-11Kanjeng Dalem Bogor

Tahun 1855-1875

Bupati Sukapura ke-12Kanjeng Dalem Bintang

Tahun 1875-1900

Bupati Sukapura ke-13Kanjeng Dalem Ariya(R. Prawiraadiningrat)

Tahun 1901-1908

Bupati Sukapura ke-14Kanjeng Dalem WiratanuningratAom Soleh, Tahun 1908-1937

Raden Abdul GaniPamangku Wasiat

Karuhun 5

Tanggal 1 Juli 1920 Dibuat Kumpulan Wargi Sukapura(KWS)

Tahun 1936, Dijelaskan Kembali Sumpah Dalem

Ciwarak, olehR. Sacanagara

Sawah Koleberes,

Leuwibudah, Tanah Darat

BaganjingAdalah

Tanah Pusaka

Tanggal 1 Januari 1913nama Sukapura diganti

menjadi namaKab. Tasikmalaya

Tanggal 5 Mei 1937 Wafatnya

RAA. Wiratanuningrat

Setelah PensiunTerjadi

Surat MenyuratTahun 1951

H.R. Iyos Moch. Ilyas YudadiprajaPamangku Wasiat Karuhun 6

Drs. H.R. Herdiana, MMPamangku Wasiat Karuhun 7

(15 Oktober 2011)

Menerima Wasiat Tahun 16 Juli 1892 M

Bupati Sukapura ke-15Kanjeng Dalem Wiradiputra

R.MS. MitragnaTahun 1937-1942

Bupati Sukapura ke-16Kanjeng Dalem Sunarya

R.MS. WisudakinaryaTahun 1942-1947

Diberhentikan Belanda, Rakyat bersatu dan diangkat

kembali menjadi Bupati Sukapura Tahun 1813

(Sukapura Ngadaun Ngora 1)

R. SoemanagaraAdministrasi Kepegawaian

Tanggal 1 Oktober 1911Pusat Kabupatian Pindah

ke Tasikmalaya

Bupati Sukapura ke-1, R. WIRAWANGSATahun 1632-1673

Bupati Sukapura ke-2, R. Jayamanggala(Kanjeng Dalem Tambela) Tahun 1673-1675

Didamel Diagram ku R. AGUS WIRABUDIMANFebruari 2012 M, Update : Desember 2012 M

YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA17 Oktober 2012 M

DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUMYAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) dan YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA (YWKS)

1. Kabuyutan dan Pusaka Sukapura2. Kumpulan Wargi Sukapura KWS

Terjadi Proses Penetapan oleh Notaris

Aset Kabuyutan dan Pusaka Sukapura,

PenetapanNotaris Ya

Notaris Mr. Rd. SoedjaNo. 19, Tanggal 24 Januari 1951

WAKAF Pusaka SukapuraRAA. Wiradiputra & RAA. Sunarya

TidakKUMPULAN WARGI SUKAPURA (KWS)

Surat Menyurat Bupati Pensiun RAA. Wiradiputra denganRaden Abdul Gani

(Pemangku Wasiat Indrayuda)Tanggal 31 Juli 1951

Terjadi Proses Pembuatan Badan Hukum untuk KWS

(Yayasan Kulawargi Sukapura)YKS Tahun 1965

KABUYUTAN (Keris, Kujang dll) sebagai simbol Kepemimpinan Sukapura diserahkan

dari RAA. Wiradiputra ke Raden Abdul Gani (Pemangku Wasiat Ke-5)

Pangsepuhna

H. R. Iyos Moch. Ilyas Yudadipraja(Pamangku Wasiat Ke-6)

24 Juli Tahun 1998, Perubahan Nama YKS menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur

Sukapura (YWPS)

Pemangku Wasiat Ke-6Sebagai Seksi-seksiSejarah dan Sosial

Tahun 2004, Peyesuaian Institusi Yayasan Menurut UU Yayasan,

Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka

Leluhur Sukapura (YWPS)

Pemangku Wasiat Ke-6Sebagai

Anggota Pengawas

Menurunkan Wasiat sesuai isi Wasiat Indrayuda (Turun Temurun)

Drs. H.R. Herdiana, MMPamangku Wasiat Karuhun Ke-7

(15 Oktober 2011)

R. Iyos. Moch. IlyasSebagai Humas dan

Seksi Sosial

R. Abdul GaniWafat

Tahun 1973

Akta Pernyataan Pengurus YKSTanggal 26 Juli 1980

Tanggal 6 Juni 1988, YKS menetapkan Risalah Rapat Kerja Pengurus Harian. YKS menghadap ke Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Membentuk Pengurus baru Tanggal 27 Mei 1988.

Tanggal 18 Desember 1997 terjadi Rapat Pengurus YKS

menjadi YWPS sekaligus mengubah susunan Pengurus.

R. Iyos. Moch. IlyasSebagai Humas

AKTA WASIAT KARUHUN SUKAPURA(15 Oktober 2012 M)

|YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA

(17 Oktober 2012 M) Didamel Diagram ku R. Agus WirabudimanFebruari 2012 M, Update : Desember 2012 M