Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
P U T U S A N
Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi, yang
memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang Dugaan
Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh : ------------------
1) Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut “Pokja Pengadaan Wilayah
I”, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; ---------------
2) Terlapor II, Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut “Pokja Pengadaan Wilayah
II”, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; -------------
3) Terlapor III, PT Passokorang, berkedudukan di Jalan Landak Baru Nomor 11 A
Makassar, Sulawesi Selatan 90222; ----------------------------------------------------------------
4) Terlapor IV, PT Aphasko Utamajaya, berkedudukan di Jalan Bulu Dua Nomor
D16/17 Makassar, Sulawesi Selatan; ---------------------------------------------------------------
5) Terlapor V, PT Usaha Subur Sejahtera, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusodo Nomor 272 Makassar, Sulawesi Selatan; ----------------------------------------
6) Terlapor VI, PT Sabar Jaya Pratama, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusodo Nomor 272 B Makassar, Sulawesi Selatan; --------------------------------------
7) Terlapor VII, PT Bukit Bahari Indah, yang beralamat di Jalan Masjid Jami Tanro,
Polewali Mandar, Sulawesi Barat; ------------------------------------------------------------------
8) Terlapor VIII, PT Putra Jaya, yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 42 E
Makassar, Sulawesi Selatan; -------------------------------------------------------------------------
9) Terlapor IX, PT Latanindo Graha Persada, yang beralamat di Jalan Sungai Saddang
Komplek Latanete Plaza Blok C 8 Makassar, Sulawesi Selatan; ------------------------------
halaman 2 dari 289
SALINAN
10) Terlapor X, PT. Duta Indah Pratama Mamuju, Jalan H. Abd. Syakur Nomor 9
Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, Sulawesi Barat; ------------------------------------------
--------------------------------------------- Majelis Komisi: -----------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------
Setelah mendengar keterangan para Saksi; ---------------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ---------------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat
Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012; ------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Laporan tersebut, Sekretariat Komisi
merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------------------------------------------
3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil
Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan
dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan
Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti I.2); -----
5. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan
Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 24/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A.1); ----------------------------
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 09KPPU-L/2013
melalui Keputusan Komisi Nomor 215/KPPU/Kep/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPUL/2013 (vide bukti A2); ------------------------------
7. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/X/2013 tentang
halaman 3 dari 289
SALINAN
Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Oktober
2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti A8); ------------------------------
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 telah
menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan
Pemeriksaan Pendahulaun, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka
Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada
para Terlapor (vide bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17,
A18, A19, A21, A23, A25, A27, A29, A31, A33, A35, A37); ---------------------------------
9. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan
dan/atau menerima Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh yang dibacakan
Investigator kepada para Terlapor (vide bukti B1); ----------------------------------------------
10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor
I (Pokja Pengadaan Wilayah I), Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II), Terlapor III
(PT Passokorang), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor V (PT Usaha Subur
Sejahtera), Terlapor VI (PT Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VII (PT Bukit Bahari
Indah), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan
Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) (vide bukti B1); --------------------------------
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan
Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.1):
11.1 Obyek Perkara adalah: Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dengan rincian paket
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------
1) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 ----------------------------
Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang
(Lanjutan)
Nilai Total HPS : Rp. 26.232.000.000,-(dua puluh enam miliar dua ratus tiga
puluh dua juta rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
2) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 ---------------------------
a Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II
Nilai Total HPS : Rp. 32.327.800.000,-
(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh Juta
halaman 4 dari 289
SALINAN
Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
b Nama Paket : Pelebaran Jalan Baras-Karossa
Nilai Total HPS : Rp. 19.584.804.100,-
(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta
delapan ratus empat ribu seratus rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
c Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
Nilai Total HPS : Rp.15.063.500.000,-
(lima belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
d Nama Paket : Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
Nilai Total HPS : Rp.11.313.413.000,-
(sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga
belas ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
3) Kronologis Paket Pekerjaan Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. (Vide
I.C123, I.C134) -----------------------------------------------------------------------------------
a. Pengumuman Nomor: 01.14/XII/POKJA-SB WIL.I/APBN/2011 -----------------
Pada tanggal 14 Desember 2011, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi
Sulawesi Barat menyampaikan pengumuman pemilihan penyedia pekerjaan
konstruksi dengan sumber dana APBN Murni Tahun Anggaran 2012 dengan
sistem semi e-Procurement untuk paket pekerjaan antara lain: --------------------
Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang
(Lanjutan)
Lokasi : Mamuju
Lingkup Pekerjaan : Rigit Pavement
Nilai Total HPS : Rp. 26.232.000.000,-
(dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta
rupiah)
Kualifikasi
Penyedia
: Non-Kecil
Jadual Pelaksanaan Pengadaan:
Pendaftaran : 14 – 27 Desember 2011
halaman 5 dari 289
SALINAN
Aanwijzing : 19 Desember 2011 (Kantor)
20 Desember 2011 (Lapangan)
Pemasukan : 23 – 28 Desember 2011
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah
tanggal 28 Desember 2011 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 28 Desember 2011 pukul 14:15 WITA
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (tanggal 14 – 27 Desember
2011 Desember 2011), Perusahaan yang mendaftar sebanyak 48 (empat puluh
delapan) dan mengambil dokumen pemilihan sebanyak 57 (lima puluh tujuh)
perusahaan. ----------------------------------------------------------------------------------
c. Rapat Penjelasan/aanwijzing (Berita Acara Aanwijzing Nomor:
08.19/XII/POKJA-SB WIL I/APBN/2011) --------------------------------------------
Pada tanggal 19 Desember 2011, POKJA Pengadaan mengadakan rapat
penjelasan (aanwijzing) mulai pukul 14:00 – 17:00 WITA di Kantor SNVT
Pelaksana Jalan nasional Wilayah I Propinsi Sulawesi Barat. -----------------------
Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut: -----------------------------------
No Perusahaan Wakil
1. PT Nidya Karya Prisyanur
2. PT WK (dokumen tidak terbaca)
3. PT Passokorang Hadisijar
4. PT Aphasko Utamajaya Abd Latif
5. PT AUG M Syaifullah
6. PT PS Hidayat
7. PT RNP Laisan
8. PT Hutama Surya Perdana A Erwin
9. PT KMP Julianti
10. PT Graha Perkasa Mandiri Kaharudin
11. PT BSH Abd. Rahman
12. PT Roda Anugrah Sejati Faisal
13. PT Bukit Bahari Indah (dokumen tidak terbaca)
14. PT Kenanga Jaya (dokumen tidak terbaca)
15. PT Radya M (dokumen tidak terbaca)
16. PT UPN (dokumen tidak terbaca)
17. PT Bumi Karsa Syahril
18. PT Harfia Graha Perkasa HM Jafar
19. PT Sumaindo Liemin
d. Addendum Dokumen Tender ------------------------------------------------------------
Pokja Pengadaan melakukan perubahan atas Dokumen Tender, antara lain:
No Hal Perubahan (menjadi)
BAB II Pengumuman - Pemasukan Dokumen Penawaran (27 – 30 Desember
2011)
- Batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran (30
Desember 2011 pukul 14:00 WITA)
- Pembukaan Dokumen Penawaran (30 Desember 2011
pukul 14:15 WITA)
BAB LDP - Pokja ULP: Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan
halaman 6 dari 289
SALINAN
IV Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar
- Uraian Singkat Pekerjaan: Rigit Pavement
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari
kalender
- Pembiayaan APBN Tahun ANggaran 2012
- Preferensi harga diisi diberikan/tidak diberikan
- Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan
dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 pukul
14.00 wita
- Peninjauan Lapangan dilaksanakan pada 20 Desember
2011 pukul 08.00 wita
- Masa berlaku penawaran selama 60 hari kalender
- Masa berlaku jaminan penawaran 88 hari kalender
- Penyampaian dokumen penawaran pada 27 s.d. 30
Desember 2011 pukul 08.00-16.00 wita
BAB V LDK - Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Surat
Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan Batching Plant dan
Stone Crusher
e. Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran ----------------------------------------
Hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, terdapat 9 (sembilan)
perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: --------------------------
No Perusahaan Penawaran (Rp)
1 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,00
2 PT Latanindo Graha Persada 23.612.141.121,50
3 PT Haka Utama 26.229.815.000,00
4 PT Anugerah karya Agra Sentosa 23.330.336.000,00
5 PT Tunas Teknik Sejati 22.297.200.000,00
6 PT Nindya Karya 25.051.500.000,00
7 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.971,00
8 PT Passokorang 23.541.764.706,94
9 PT Tuju Wali Wali 25.706.621.146,48
2 (dua) perwakilan peserta menjadi saksi dalam pembukaan dokumen yaitu:
Arifin Arsyad (PT. Passokorang) dan Ali Mukhtar (PT. Tuju Wali Wali)
f. Koreksi Aritmatik -------------------------------------------------------------------------
Hasil koreksi aritmatik, yaitu: ------------------------------------------------------------
No Perusahaan Penawaran
(Rp)
Hasil Koreksi
Aritmatik
(Rp)
1 PT Tunas Teknik Sejati 22.297.200.000,00 21.744.380.424,11
2 PT Passokorang 23.541.764.706,94 23.278.955.503,06
3 PT Anugerah karya Agra
Sentosa
23.330.336.000,00 23.330.336.392,86
4 PT Latanindo Graha Persada 23.612.141.121,50 23.612.082.513,48
5 PT Nindya Karya 25.051.500.000,00 25.051.500.342,78
6 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,00 25.444.044.850,48
7 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.971,00 25.580.920.783,97
8 PT Tuju Wali Wali 25.706.621.146,48 25.706.583.786,69
9 PT Haka Utama 26.229.815.000,00 26.229.815.286,18
halaman 7 dari 289
SALINAN
g. Evaluasi Administrasi ---------------------------------------------------------------------
No Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Hasil
1 PT Tunas Teknik Sejati 21.744.380.424,11 Memenuhi
Syarat/Lulus
2 PT Passokorang 23.278.955.503,06 Memenuhi
Syarat/Lulus
3 PT Anugerah karya Agra
Sentosa
23.330.336.392,86 Memenuhi
Syarat/Lulus
4 PT Latanindo Graha Persada 23.612.082.513,48 Memenuhi
Syarat/Lulus
5 PT Nindya Karya 25.051.500.342,78 Memenuhi
Syarat/Lulus
6 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,48 Memenuhi
Syarat/Lulus
7 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.783,97 Memenuhi
Syarat/Lulus
8 PT Tuju Wali Wali 25.706.583.786,69 Memenuhi
Syarat/Lulus
9 PT Haka Utama 26.229.815.286,18 Memenuhi
Syarat/Lulus
h. Evaluasi Teknis ----------------------------------------------------------------------------
Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah
memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis
dilakukan terhadap unsur-unsur meliputi: ---------------------------------------------
- Metode Pelaksanaan;
- Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- Jenis Kapasitas;
- Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal;
- Personil.
Hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:
No Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Hasil
1 PT Tunas Teknik Sejati 21.744.380.424,11 Memenuhi Syarat/Lulus
2 PT Passokorang 23.278.955.503,06 Memenuhi Syarat/Lulus
3 PT Anugerah karya Agra
Sentosa
23.330.336.392,86 Memenuhi Syarat/Lulus
4 PT Latanindo Graha Persada 23.612.082.513,48 Memenuhi Syarat/Lulus
5 PT Nindya Karya 25.051.500.342,78 Memenuhi Syarat/Lulus
6 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,48 Memenuhi Syarat/Lulus
7 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.783,97 Memenuhi Syarat/Lulus
8 PT Tuju Wali Wali 25.706.583.786,69 Memenuhi Syarat/Lulus
9 PT Haka Utama 26.229.815.286,18 GUGUR, karena tidak
melampirkan daftar
peralatan utama
i. Evaluasi Harga -----------------------------------------------------------------------------
halaman 8 dari 289
SALINAN
Evaluasi harga dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah
memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi teknis. Evaluasi harga dilakukan
terhadap unsur-unsur meliputi: ----------------------------------------------------------
- Total Harga Penawaran terhadap HPS;
- Harga Satuan Timpang;
- Mata Pembayaran yang harga satuannya nol;
- Penulisan nilai harga penawaran antara harga dan huruf, kewajaran harga;
- HEA berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri.
Hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: -------------------------------------------
No Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Hasil
1 PT Passokorang 23.278.955.503,06 Memenuhi Syarat/Lulus
2 PT Anugerah karya Agra
Sentosa
23.330.336.392,86 Memenuhi Syarat/Lulus
3 PT Latanindo Graha Persada 23.612.082.513,48 Memenuhi Syarat/Lulus
4 PT Nindya Karya 25.051.500.342,78 Memenuhi Syarat/Lulus
5 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,48 Memenuhi Syarat/Lulus
6 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.783,97 Memenuhi Syarat/Lulus
7 PT Tuju Wali Wali 25.706.583.786,69 Memenuhi Syarat/Lulus
j. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi ---------------------------------------------------
Evaluasi ini dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi. Hasil
evaluasi isian dokumen kualifikasi adalah sebagai berikut: -------------------------
No Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Hasil
1 PT Tunas Teknik Sejati 21.744.380.424,11 GUGUR, karena kapasitas
alat tidak mencukupi
2 PT Passokorang 23.278.955.503,06 Memenuhi Syarat/Lulus
3 PT Anugerah karya Agra
Sentosa
23.330.336.392,86 Memenuhi Syarat/Lulus
4 PT Latanindo Graha Persada 23.612.082.513,48 GUGUR, karena kapasitas
alat tidak mencukupi
5 PT Nindya Karya 25.051.500.342,78 Memenuhi Syarat/Lulus
6 PT Usaha Subur Sejahtera 25.444.044.850,48 GUGUR, karena kapasitas
dan jumlah peralatan tidak
memenuhi
7 PT Bukit Bahari Indah 25.580.920.783,97 GUGUR, karena kapasitas
dan jumlah peralatan tidak
memenuhi
k. Usulan Penetapan Pemenang (Surat Nomor: 07.09/II/POKJA-SB
WIL.I/APBN/2012) -----------------------------------------------------------------------
Pada tanggal 9 Februari 2012, Pokja Pengadaan (Sdr. Ir. Badriana
Djamaluddin, MT selaku Ketua) menyampaikan laporan dan usulan penetapan
halaman 9 dari 289
SALINAN
pemenang kepada ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI Makassar
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak BAru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 23.278.955.503,06
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 23.330.336.392,86
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nindya Karya
Alamat : Jln. Lamadukelleng No. 28 Makassar
Penawaran : Rp. 25.051.500.342,78
N.P.W.P : 01.001.612.9-051.000
l. Penetapan Pemenang Surat Kepala balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar Nomor: 375/ULP-SB WIL.I/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 -------
Atas usulan yang disampaikan Pokja Pengadaan tersebut, selanjutnya Kepala
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar menetapkan pemenang
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak BAru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 23.278.955.503,06
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 23.330.336.392,86
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nindya Karya
Alamat : Jln. Lamadukelleng No. 28 Makassar
Penawaran : Rp. 25.051.500.342,78
N.P.W.P : 01.001.612.9-051.000
m. Pengumuman Pemenang Nomor: 09.22//II/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012,
tanggal 22 Februari 2012 -----------------------------------------------------------------
Pada tanggal 22 Februari 2012, Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang
tender sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak BAru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 23.278.955.503,06
halaman 10 dari 289
SALINAN
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 23.330.336.392,86
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nindya Karya
Alamat : Jln. Lamadukelleng No. 28 Makassar
Penawaran : Rp. 25.051.500.342,78
N.P.W.P : 01.001.612.9-051.000
4) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. --------------------------
a. Pengumuman -------------------------------------------------------------------------------
Pokja Pengadaan menyampaikan pengumuman pelelangan umum dengan
pasca-kualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi antara lain: --------------------
A Nama Paket : Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
Nilai Total HPS : Rp.11.313.413.000,-
(sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga belas
ribu rupiah)
Sumber
Pendanaan
: APBN Tahun Anggaran 2012
Jadual Pelaksanaan Pengadaan
Pendaftaran : 14 – 27 Desember 2011
Aanwijzing : 19 Desember 2011
Pemasukan : 23 – 28 Desember 2011
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal
28 Desember 2011 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 28 Desember 2011 pukul 14:15 WITA
(vide I.C40, Pengumuman Nomor: 01.14/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal 14
Desember 2011)
Keterangan:
Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen tender)
Pendaftaran : 14 – 29 Desember 2011
Aanwijzing : 19 Desember 2011
Pemasukan : 27 – 30 Desember 2011
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal
30 Desember 2011 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 30 Desember 2011 pukul 14:15 WITA
B Nama Paket : Pelebaran Jalan Baras-Karossa
Nilai Total HPS : Rp. 19.584.804.100,-
(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat
halaman 11 dari 289
SALINAN
juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah)
Sumber
Pendanaan
: APBN Tahun Anggaran 2012
Jadual Pelaksanaan Pengadaan
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 13 Januari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 11 – 16 Januari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah
tanggal 16 Januari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 16 Januari 2012 pukul 14:15 WITA
(vide I.C3A, Pengumuman Nomor: 03.30/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal 30
Desember 2011)
Keterangan:
Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender)
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 1 Februari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 27 Januari 2012 – 2 Februari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal
2 Februari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 2 Februari 2012 pukul 14:15 WITA
C Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
Nilai Total HPS : Rp.15.063.500.000,-
(lima belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
Jadual Pelaksanaan Pengadaan
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 13 Januari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 11 – 16 Januari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah
tanggal 16 Januari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 16 Januari 2012 pukul 14:15 WITA
(vide I.C15A, Pengumuman Nomor: 02.30/XII/POKJA-SB WIL.II/ APBN/2011 tanggal 30
Desember 2011)
Keterangan:
Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender)
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 1 Februari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 27 Januari 2012 – 2 Februari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal
2 Februari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 2 Februari 2012 pukul 14:15 WITA
halaman 12 dari 289
SALINAN
D Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II
Nilai Total HPS : Rp. 32.327.800.000,-
(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
Jadual Pelaksanaan Pengadaan
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 13 Januari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 11 – 16 Januari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah
tanggal 16 Januari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 16 Januari 2012 pukul 14:15 WITA
(vide I.C28A, Pengumuman Nomor: 01.30/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal 30
Desember 2011)
Keterangan:
Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender)
Pendaftaran : 30 Desember 2011 – 1 Februari 2012
Aanwijzing : 5 Januari 2012
Pemasukan : 27 Januari 2012 – 2 Februari 2012
(batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal
2 Februari 2012 pukul: 14:00 WITA)
Pembukaan : 2 Februari 2012 pukul 14:15 WITA
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender (tanggal 14 – 27 Desember
2011 Desember 2011) (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ----------------------------
No. Nama Paket Jumlah Yang
Mendaftar
Jumlah Yang
Mengambil
Dokumen
Pengadaan
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo Barakang 46 Perusahaan 26 Perusahaan
B Paket Pelebaran Jalan Baras Karossa 59 Perusahaan 22 Perusahaan
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu I 60 perusahaan 22 Perusahaan
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu II 60 Perusahaan 22 Perusahaan
c. Rapat Penjelasan/aanwijzing (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) --------------------
Pada tanggal 5 Januari 2012, Pokja Pengadaan melakukan aanwijzing yang
bertempat di Kantor SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi
Sulawesi Barat. Adapun peserta tender yang mengikuti aanwijzing tersebut
adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
1. PT Nindya Karya (Prisyan H)
2. PT Passokorang (Hansijar)
3. PT Aphasko Utama Jaya (Abd. Latif)
4. PT AUJ (Muh Syaifullah)
5. PT PS (Hidayat)
6. RNP (Laisan)
halaman 13 dari 289
SALINAN
7. PT KMP (Julianti)
8. PT Lili Indah Prima Karya (A Rasyid)
9. PT GPM (staf)
10. PT BSN (Abd. Rahman)
11. PT Harfia Graha Perkasa (HM Djafar)
12. PT BBI (staf)
13. PT Kenanga Jaya (Burhanuddin)
14. PT Padya Megatama Teknindo (Jefri)
15. PT Roda Anugrah Sejati (Faisal)
16. PT Bumi Karsa (Syahril)
17. PT Sumaindo (Liemin)
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa
1. PT Putra Jaya (Fajri)
2. PT Tujuh Wali Wali (Rusdi Rasyid)
3. PT Milineum (M Muhlian Noor)
4. PT Kenanga Jaya (Ir Andjar A)
5. PT Lili Indah Prima Karya (A Rasyid)
6. PT Widya Satria (Musur Mula)
7. PT Passokorang (Hidayat)
8. PT Hutama Surya Persada (Rahmad)
9. PT Aphasko (Dian S)
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
1. PT Putra Jaya (Fajri)
2. PT Tujuh Wali Wali (Rusdi Rasyid)
3. PT Milineum (M Muhlian Noor)
4. PT Kenanga Jaya (Ir Andjar A)
5. PT KMP (staf)
6. PT Widya Satria (Musur Mula)
7. PT Passokorang (Hidayat)
8. PT Aphasko (Dian S)
9. PT Hutama Surya Persada (Rahmad)
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Putra Jaya (Fajri)
2. PT Tujuh Wali Wali (Rusdi Rasyid)
3. PT Milineum (M Muhlian Noor)
4. PT Kenanga Jaya (Ir Andjar A)
5. PT Widya Satria (Musur Mula)
6. PT Passokorang (Hidayat)
7. PT Aphasko (Dian S)
8. PT Hutama Surya Persada (Rahmad)
d. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (vide I.C14, I.C27, I.C39,
I.C56) ----------------------------------------------------------------------------------------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp)
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 10.578.176.000,00
2. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.817,00
3. PT Bukit Bahari Indah 11.224.225.371,00
4. PT Lili Indah Pratama 11.075.528.903,84
5. PT Karya Jasa 9.615.000.000,00
6. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.425,64
7. PT Hutama Surya Perdana 10.158.302.000,00
8. PT Karya Mandala Putra 11.192.000.702,07
9. PT Wiratama Karya Nugraha 11.030.323.427,00
halaman 14 dari 289
SALINAN
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa
1. PT Bukit Bahari Indah 13.905.210.911,00
2. PT Waskita Karya 19.568.000.000,00
3. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.217,00
4. PT Latanindo Graha Persada 15.824.497.170,67
5. PT Putra Jaya 15.276.147.198,00
6. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 18.392.734.000,00
7. PT Aphasko 16.607.868.243,95
8. PT Widya Satria 17.560.600.000,00
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.591.197.820,43
2. PT Putra Jaya 11.737.054.300,00
3. PT Latanindo Graha Persada 12.158.366.992,79
4. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.692,52
5. PT Widya Satria 13.544.750.000,00
6. PT Sabar Jaya Pratama 12.760.263.947,00
7. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 13.916.833.000,00
8. PT Nugroho Lestari 14.128.120.000,00
9. PT Waskita Karya 15.037.000.000,00
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Latanindo Graha Persada 26.106.042.430,63
2. PT Waskita Karya 32.302.000.000,00
3. PT Passokorang 27.398.423.138,96
4. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.338,00
5. PT Putra Jaya 25.201.289.880,00
6. PT Nindya Karya 32.251.632.000,00
7. PT Bukit Bahari Indah 22.939.635.660,00
8. PT Nugroho Lestari 29.993.514.000,00
9. PT Widya Satria 28.728.350.000,00
e. Koreksi Aritmatik (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ---------------------------------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp)
Koreksi Aritmatik
(Rp)
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
1. PT Karya Jasa 9.615.000.000,00 9.614.999.854,89
2. PT Hutama Surya Perdana 10.158.302.000,00 10.181.913.447,66
3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.817,00 10.521.073.810,67
4. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
10.578.176.000,00 10.578.176.408,64
5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.425,64 10.744.434.421,48
6. PT Wiratama Karya 11.030.323.427,00 11.826.784.968,51
7. PT Bukit Bahari Indah 11.224.225.371,00 11.057.025.367,63
8. PT Karya Mandala Putra 11.192.000.702,07 11.192.002.582,20
9. PT Lili Indah Pratama 11.075.528.903,84 11.245.382.714,89
B Paket Pelebaran Jalan Baras- Karossa
1. PT Bukit Bahari Indah 13.905.210.911,00 13.877.711.614,31
2. PT Putra Jaya 15.276.147.198,00 15.268.244.845,49
3. PT Latanindo Graha P 15.824.497.170,67 15.814.217.958,01
4. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.217,00 16.216.228.777,78
5. PT Widya Satria 17.560.600.000,00 17.335.611.200,62
6. PT Aphasko Utama Jaya 16.607.868.243,95 18.272.629.244,66
7. PT Anugerah Karya Agra S 18.392.734.000,00 18.392.734.770,30
8. PT Waskita Karya 19.568.000.000,00 19.562.889.372,37
halaman 15 dari 289
SALINAN
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku -Salubatu I
1. PT Bukit Bahari Indah 10.591.197.820,43 10.700.229.076,90
2. PT Putra Jaya 11.737.054.300,00 11.737.054.346,92
3. PT Latanindo Graha P 12.158.366.992,79 12.158.367.036,28
4. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.692,52 12.459.435.648,56
5. PT Widya Satria 13.544.750.000,00 13.228.601.082,95
6. PT Sabar Jaya Pratama 12.760.263.947,00 12.478.107.647,96
7. PT Anugerah Karya Agra S 13.916.833.000,00 13.861.236.958,78
8. PT Nugroho Lestari 14.128.120.000,00 14.128.120.373,33
9. PT Waskita Karya 15.037.000.000,00 15.037.256.545,06
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku- Salubatu II
1. PT Bukit Bahari Indah 22.939.635.660,00 22.939.636.111,98
2. PT Putra Jaya 25.201.289.880,00 25.181.071.007,48
3. PT Latanindo Graha P 26.106.042.430,63 26.106.041.215,99
4. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.338,00 26.752.171.248,92
5. PT Widya Satria 28.728.350.000,00 28.566.779.580,63
6. PT Passokorang 27.398.423.138,96 29.884.824.663,91
7. PT Nugroho Lestari 29.993.514.000,00 29.993.504.993,24
8. PT Nindya Karya 32.251.632.000,00 32.104.089.633,86
9. PT Waskita Karya 32.302.000.000,00 32.302.124.023,65
f. Evaluasi Administrasi (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ----------------------------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp) Hasil
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 LULUS
2. PT Hutama Surya Perdana 10.181.913.447,66 LULUS
3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS
4. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
10.578.176.408,64 LULUS
5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS
6. PT Wiratama Karya Nugraha 11.826.784.968,51 GUGUR, karena Nilai
Jaminan Penawaran
kurang dari yang
ditetapkan dalam
dokumen
7. PT Bukit Bahari Indah 11.057.025.367,63 GUGUR, karena Masa
pelaksanaan yang
ditawarkan lebih lama
dari yang ditetapkan
dalam dokumen
8. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 LULUS
9. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 LULUS
B Paket Pelebaran Jalan Baras -Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 LULUS
2. PT Putra Jaya 15.268.244.845,49 GUGUR, karena Jangka
Waktu Pelaksanaan
Konstruksi yang
tercantum dalam Surat
Penawaran selama 340
(tiga ratus empat puluh)
hari sedangkan dalam
Dokumen Tender hanya
240 (dua ratus empat
puluh) hari, dan
mencantumkan Masa
halaman 16 dari 289
SALINAN
Pelayanan Pemeliharaan
Jalan adalah 620 (enam
ratus dua puluh) hari
sedangkan dalam
Dokumen Tender
sampai 720 (tujuh ratus
dua puluh) hari
3. PT Latanindo Graha Persada 15.814.217.958,01 LULUS
4. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 LULUS
5. PT Widya Satria 17.335.611.200,62 LULUS
6. PT Aphasko Utama Jaya 18.272.629.244,66 LULUS
7. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
18.392.734.770,30 LULUS
8. PT Waskita Karya 19.562.889.372,37 LULUS
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 LULUS
2. PT Putra Jaya 11.737.054.346,92 GUGUR, karena Jangka
Waktu Pelaksanaan
Konstruksi yang
tercantum dalam Surat
Penawaran selama 340
(tiga ratus empat puluh)
hari sedangkan dalam
Dokumen Tender hanya
240 (dua ratus empat
puluh) hari, dan
mencantumkan Masa
Pelayanan Pemeliharaan
Jalan adalah 620 (enam
ratus dua puluh) hari
sedangkan dalam
Dokumen Tender
sampai 720 (tujuh ratus
dua puluh) hari
3. PT Latanindo Graha Persada 12.158.367.036,28 LULUS
4. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.648,56 LULUS
5. PT Widya Satria 13.228.601.082,95 LULUS
6. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS
7. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
13.861.236.958,78 LULUS
8. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 10. PT Bukit Bahari Indah 22.939.636.111,98 LULUS
11. PT Putra Jaya 25.181.071.007,48 GUGUR, karena Jangka
Waktu Pelaksanaan
Konstruksi yang
tercantum dalam Surat
Penawaran selama 340
(tiga ratus empat puluh)
hari sedangkan dalam
Dokumen Tender hanya
240 (dua ratus empat
puluh) hari, dan
mencantumkan Masa
Pelayanan Pemeliharaan
Jalan adalah 620 (enam
ratus dua puluh) hari
sedangkan dalam
halaman 17 dari 289
SALINAN
Dokumen Tender
sampai 720 (tujuh ratus
dua puluh) hari
12. PT Latanindo Graha Persada 26.106.041.215,99 LULUS
13. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.248,92 LULUS
14. PT Widya Satria 28.566.779.580,63 LULUS
15. PT Passokorang 29.884.824.663,91 LULUS
16. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24 LULUS
17. PT Nindya Karya 32.104.089.633,86 LULUS
18. PT Waskita Karya 32.302.124.023,65 LULUS
g. Evaluasi Teknis (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ------------------------------------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp) Hasil
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 LULUS
2. PT Hutama Surya Perdana 10.181.913.447,66 GUGUR, karena
peralatan yang
ditawarkan sama dengan
peralatan yang
ditawarkan pada paket
pelebaran jalan Bts.
Mamuju – Tameroddo
PJN Wilayah I Propinsi
Sulawesi Barat dan
diusulkan sebagai Calon
Pemenang sehingga
kapasitas peralatan yang
hanya 1 set tidak dapat
menangani 2 paket yang
bersamaan
3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS
4. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
10.578.176.408,64 LULUS
5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS
6. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 LULUS
7. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 LULUS
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 LULUS
2. PT Latanindo Graha Persada 15.814.217.958,01 GUGUR, karena Jadual
Pelaksanaan 270 hari
kalender lebih lama dari
yang dipersyaratkan
dalam Dokumen yakni
240 hari kalender
3. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 LULUS
4. PT Widya Satria 17.335.611.200,62 GUGUR, karena tidak
memenuhi undangan
klarifikasi teknis untuk
menjelaskan tentang
pekerjaan Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan yang
terkait dengan
spesifikasi yang
disampaikan serta
personil dan peralatan
Unit Layanan
halaman 18 dari 289
SALINAN
Pemeliharaan Jalan.
5. PT Aphasko Utama Jaya 18.272.629.244,66 LULUS
6. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
18.392.734.770,30 LULUS
7. PT Waskita Karya 19.562.889.372,37 GUGUR, karena tidak
menawarkan Pekerjaan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan,
Personil dan Peralatan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 LULUS
2. PT Latanindo Graha Persada 12.158.367.036,28 GUGUR, karena Jadual
Pelaksanaan 270 hari
kalender lebih lama dari
yang dipersyaratkan
dalam Dokumen yakni
240 hari kalender,
Peralatan Utama tidak
dapat membuktikan
sewa Peralatan Utama
3. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.648,56 GUGUR, karena
Peralatan Utama tidak
sesuai dengan yang
dipersyaratkan
4. PT Widya Satria 13.228.601.082,95 GUGUR, karena tidak
memenuhi undangan
klarifikasi teknis untuk
menjelaskan tentang
pekerjaan Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan yang
terkait dengan
spesifikasi yang
disampaikan serta
personil dan peralatan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan.
5. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS
6. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
13.861.236.958,78 LULUS
7. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku -Salubatu II 1. PT Bukit Bahari Indah 22.939.636.111,98 GUGUR, karena
peralatan utama kurang
dari yang dipersyaratkan
dalam Dokumen
Pengadaan
2. PT Latanindo Graha Persada 26.106.041.215,99 GUGUR, karena
peralatan utama kurang
dari yang dipersyaratkan
dalam Dokumen
Pengadaan
3. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.248,92 GUGUR, karena
peralatan utama kurang
dari yang dipersyaratkan
dalam Dokumen
Pengadaan
halaman 19 dari 289
SALINAN
4. PT Widya Satria 28.566.779.580,63 GUGUR, karena tidak
memenuhi undangan
klarifikasi teknis untuk
menjelaskan tentang
pekerjaan Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan yang
terkait dengan
spesifikasi yang
disampaikan serta
personil dan peralatan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan.
5. PT Passokorang 29.884.824.663,91 LULUS
6. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24 LULUS
7. PT Nindya Karya 32.104.089.633,86 GUGUR, karena tidak
menawarkan Pekerjaan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan,
Perseonil dan Peralatan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan.
8. PT Waskita Karya 32.302.124.023,65 GUGUR, karena tidak
menawarkan Pekerjaan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan,
Personil dan Peralatan
Unit Layanan
Pemeliharaan Jalan.
h. Evaluasi Harga (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ------------------------------------
Evaluasi harga dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah
memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi teknis. Evaluasi harga dilakukan
terhadap unsur-unsur meliputi: ----------------------------------------------------------
- Total Harga Penawaran terhadap HPS;
- Harga Satuan Timpang;
- Mata Pembayaran yang harga satuannya nol;
- Penulisan nilai harga penawaran antara harga dan huruf, kewajaran harga;
- HEA berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri.
Hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: ------------------------------------------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp) Hasil
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 LULUS
2. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS
3. PT Anugerah Karya Agra S 10.578.176.408,64 LULUS
4. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS
5. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 LULUS
6. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 LULUS
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa
1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 LULUS
halaman 20 dari 289
SALINAN
2. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 LULUS
3. PT Aphasko Utama Jaya 18.272.629.244,66 LULUS
4. PT Anugerah Karya Agra S 18.392.734.770,30 LULUS
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 LULUS
2. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS
3. PT Anugerah Karya Agra S 13.861.236.958,78 LULUS
4. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
1. PT Passokorang 29.884.824.663,91 LULUS
2. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24 LULUS
i. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -----------
Nama Paket / Peserta
Harga Penawaran
(Rp) Hasil
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 GUGUR, karena:
Tidak melampirkan
Pakta Integritas, SKA
tidak berlaku untuk 3
personil dan 1
personil tidak dapat
diperlihatkan
Beberapa peralatan
utama milik
PT Karossa Putra
(stone crusher,
Asphalt Sprayer,
Tandem Roller,
Asphalt Finisher)
Tidak dapat
memperlihatkan bukti
kepemilikan untuk
motor grader, tire
roller dan vibrator
roller
Kapasitas dump truck
tidak memenuhi
persyaratan
2. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS
3. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
10.578.176.408,64 LULUS
4. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS
5. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 GUGUR, karena
dukungan bank yang
dimasukkan kurang dari
nilai yang telah
ditetapkan dalam
Dokumen Lelang
6. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 GUGUR, karena
dukungan bank yang
dimasukkan tujuannya
tidak sesuai dan
nilainya kurang dari
nilai yang telah
ditetapkan dalam
halaman 21 dari 289
SALINAN
Dokumen Lelang
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa
1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 GUGUR, karena tidak
membuat Pakta
Integritas
2. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 GUGUR, karena tidak
membuat Pakta
Integritas
3. PT Aphasko Utama Jaya 18.272.629.244,66 LULUS
4. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
18.392.734.770,30 LULUS
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 GUGUR, karena tidak
membuat Pakta
Integritas
2. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS
3. PT Anugerah Karya Agra
Sentosa
13.861.236.958,78 LULUS
4. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
1. PT Passokorang 29.884.824.663,91 LULUS
2. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24 LULUS
j. Usulan Penetapan Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) --------------------
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 9 Februari 2012)
(Surat Nomor: 02.09/II/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272,
Makassar
Penawaran : Rp. 10.521.073.810,67
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 10.578.176.408,64
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 10.744.434.421,48
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Nomor: 04.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 18.272.629.244,66
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 18.392.734.770,30
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
halaman 22 dari 289
SALINAN
:
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Nomor: 05.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B,
Makassar
Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33
N.P.W.P 01.523.756.3-651.00
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Nomor: 06.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24
N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00
k. Penetapan Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -----------------------------
Atas usulan yang disampaikan Pokja Pengadaan tersebut, selanjutnya Kepala
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar menetapkan pemenang
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 22 Februari 2012)
(Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 376/ULP-
SB WIL.II/II/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272,
Makassar
Penawaran : Rp. 10.521.073.810,67
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 10.578.176.408,64
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 10.744.434.421,48
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
halaman 23 dari 289
SALINAN
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 590/ULP-
SB WIL.II/III/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 18.272.629.244,66
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 18.392.734.770,30
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
:
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 591/ULP-
SB WIL.II/III/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B,
Makassar
Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33
N.P.W.P 01.523.756.3-651.00
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 9 Maret 2012)
(Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 592/ULP-
SB WIL.II/III/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24
N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00
l. Pengumuman Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -------------------------
Selanjutnya, Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang tender sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
A Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 22 Februari 2012)
(Pengumuman Nomor: 01.22//II/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272,
Makassar
halaman 24 dari 289
SALINAN
Penawaran : Rp. 10.521.073.810,67
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 10.578.176.408,64
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 10.744.434.421,48
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
B Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 12 Maret 2012)
(Pengumuman Nomor: 01.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya
Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar
Penawaran : 18.272.629.244,66
N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : 18.392.734.770,30
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
C Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 12 Maret 2012)
(Pengumuman Nomor: 02.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B,
Makassar
Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96
N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa
Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur
Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78
N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000
Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33
N.P.W.P 01.523.756.3-651.00
D Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 12 Maret 2012)
(Pengumuman Nomor: 03.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012)
Calon Pemenang
Nama Perusahaan : PT Passokorang
Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar
Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91
N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000
Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari
Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang
Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24
N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00
halaman 25 dari 289
SALINAN
11.2 Dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor
I (Pokja Pengadaan Wilayah I) , Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II),
Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor V
(PT Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor VII
(PT Bukit Bahari Indah), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor IX (PT
Latanindo Graha Persada), dan Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju)
pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun Anggaran 2012 adalah: ------------------------------------------------------
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.
11.3 Persekongkolan Vertikal -------------------------------------------------------------------
Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini
terindikasi berdasarkan upaya Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) dan/atau
Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II) yang dapat dikategorikan sebagai
tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender.
Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis berikut: ---------------------------------
12.1.1. Terkait Hubungan Antar Peserta Tender, dimana Terlapor I (Pokja
Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah
II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam proses
tender dimana terdapat keterkaitan antar peserta tender dalam satu paket
sehingga berpotensi pada hilangnya atau setidak-tidaknya berkurangnya
persaingan dalam proses tender tersebut. --------------------------------------
12.1.2. Terkait Kesamaan Format Metode Pelaksanaan, dimana Terlapor I
(Pokja Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (Pokja Pengadaan
Wilayah II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam
proses tender dimana terdapat kesamaan atau kemiripan dokumen
penawaran dalam satu paket yang mengindikasikan adanya kerja sama
dalam proses penyusunan dokumen penawaran, sebagaimana
ditemukan fakta berikut: ---------------------------------------------------------
1) Bahwa metode pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang memuat
cara atau metode kerja yang disusun perusahaan dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan
merujuk kepada Bill of Quantity (BOQ). ---------------------------------
halaman 26 dari 289
SALINAN
2) Bahwa menurut Ahli LKPP, metode pelaksanaan antara satu
perusahaan dengan perusahaan lain pasti berbeda karena metode
pelaksanaan menunjukkan cara kerja yang disusun berdasarkan
sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing perusahaan.
3) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor III (PT
Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor
VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah),
Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) berbeda pada Paket
Kalukku-Salubatu II, tetapi format metode pelaksanaannya sama
sebagaimana tergambar di bawah ini : -----------------------------------
Umum Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Utilitas dan pelayanan PLN yang ada
Manajemen Mutu
Pekerjaan Drainase Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Pasangan Batu dengan Mortar Pekerjaan Tanah
Galian Biasa Galian Batu
Timbunan biasa
Penyiapan badan jalan Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm
Pemotongan pohon pilihan diameter 30-50 cm Pemotongan pohon pilihan diameter 50-75 cm
Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan
Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkerasan Berbutir
Lapis Pondasi Agregat kelas A dan Kelas B Lapis Pondasi Agregat kelas S
Perkerasan Aspal Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair
Lapis Perekat – Aspal Cair
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/kasar)
Aspal Aditif Anti Pengelupasan
Bahan Pengisi (Filler) tambahan
Struktur Beton Motu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300)
Beton mutu rendah dengan fc’=15 MPa (K-175) Beton mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125)
Baja Tulangan U24 Polos
Baja Tulangan U32 Ulir Pasangan Batu
Bronjong Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
Pohon Patok Pengarah
Pekerjaan Harian
Mandor Pekerjaan Biasa
Dump truck, kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK
Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³
halaman 27 dari 289
SALINAN
Pekerjaan Pelayanan Pemeliharaan Jalan (Lump Sum) Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan Perkerasan
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan
Pemeliharaan rutin Selokan, Air, Galian, & Timbunan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan
4) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III
(PT Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada),
Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari
Indah), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) pada Paket
Kalukku-Salubatu II berbeda dengan format yang dilampirkan oleh
PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Widya Satria dan PT.
Nugroho Lestari. ------------------------------------------------------------
5) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV (PT
Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada),
Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari
Indah), dan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) berbeda pada
Paket Baras-Karossa, tetapi format metode pelaksanaannya sama
sebagaimana tergambar di bawah ini : ------------------------------------
UMUM
Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Utilitas dan Pelayanan Telkom
Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN yang ada
Manajemen Mutu
DRAINASE
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis)
PEKERJAAN TANAH
Galian Biasa Galian Batu
Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Miling Machine Galian Perkerasan Berbutir
Timbunan Biasa Penyiapan Badan Jalan
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm
PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas S
PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair
Lapis Perekat – Aspal Cair
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar)
Laston Lapis Antara (AC-BC (L)) (Gradasi halus/kasar)
halaman 28 dari 289
SALINAN
Aspal Aditif Anti Pengelupasan
Bahan Pengisi (Filler) Tambahan
STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300),
Beton Mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan BJ 24 Polos
Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu
PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR
Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor
Pohon Marka Jalan Termoplastik
Patok Pengarah
Patok Kilometer PEKERJAAN HARIAN
Mandor Pekerja Biasa
Dump Truck kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK
Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³
Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (LUMP SUM)
Pemeliharaan rutin perkerasan Pemeliharaan rutin bahu jalan
Pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan
Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan
6) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV
(PT Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha
Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit
Bahari Indah), Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) pada Paket
Baras-Karossa berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT.
Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT. Anugerah Karya Arga
Sentosa. ------------------------------------------------------------------------
7) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor VI (PT
Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada),
Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT Putra
Jaya) dan Terlpaor VII (PT Bukit Bahari Indah) berbeda pada Paket
Kalukku-Salubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama
sebagaimana tergambar di bawah ini : ------------------------------------
UMUM
Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN yang ada
Manajemen Mutu DRAINASE
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH
Galian Biasa
halaman 29 dari 289
SALINAN
Galian Batu Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Miling Machine
Galian Perkerasan Berbutir
Timbunan Biasa Penyiapan Badan Jalan
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B PERKERASAN BERBUTIR
Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Lapis Pondasi Agregat Kelas S
PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair
Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar)
Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Antara (AC-BC (L)) (Gradasi halus/kasar)
Aspal
Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan
STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300), mutu rendah dengan
fc’=15 MPa (K-175) & mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125)
Baja Tulangan U24 Polos Baja Tulangan U32 Ulir
Pasangan Batu PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR
Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor
Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor Pohon
Marka Jalan Termoplastik Patok Pengarah
PEKERJAAN HARIAN Mandor
Pekerja Biasa
Dump Truck kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK
Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³ Alat Penggali (Excavator) 80 -140 PK
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (LUMP SUM)
Pemeliharaan rutin perkerasan Pemeliharaan rutin bahu jalan
Pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan
8) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor VI
(PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor VII (PT Latanindo Graha
Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT
Putra Jaya), dan Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah) pada Paket
Kalukku-Salubatu I berbeda dengan format yang dilampirkan oleh
PT. Anugerah Karya Arga Sentosa, PT. Waskita Karya, PT. Widya
Satria dan PT. Nugroho Lestari. ------------------------------------------
halaman 30 dari 289
SALINAN
9) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor V (PT
Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya)
berbeda pada Paket Topoyo-Barakang, tetapi format metode
pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar dibawah ini : ----------
UMUM Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Tiang telepon yang ada
Relokasi Tiang Listrik yang ada Tegangan Menengah
Manajemen Mutu DRAINASE
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis)
PEKERJAAN TANAH
Galian Biasa Galian Perkerasan beraspal tanpa cold miling machine
Galian Perkerasan Berbutir Timbunan Biasa
Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jalan
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm
Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm
PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas S
PERKERASAN ASPAL
Lapis resap pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar)
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC (L)) (Gradasi halus/Kasar) Aspal
Aditif Anti Pengelupasan
Bahan Pengisi (Filler) Tambahan STRUKTUR
Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300) & mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125)
Baja Tulangan U24 Polos
Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu
Bronjong PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR
Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor Marka Jalan Termoplastik
10) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor V
(PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT Aphasko
Utamajaya) pada Paket Topoyo-Barakang berbeda dengan format
yang dilampirkan oleh Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), PT
Hutama Surya Perdana, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Lili
Indah Prima Karya dan PT Wiratama Karya Nugraha.-----------------
halaman 31 dari 289
SALINAN
11) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor III (PT
Passokorang), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor
IX (PT Latanindo Graha Persada) berbeda pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang, tetapi format metode pelaksanaannya
sama sebagaimana tergambar di bawah ini: ------------------------------
UMUM
Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Relokasi Tiang Telepon Yang Ada
Relokasi Tiang Listrik Yang Ada Tegangan Menengah Manajemen Mutu
DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH
Galian Biasa
Galian Batu Timbunan Biasa
Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jalan
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm
PERKERASAN BERBUTIR Perkerasan Beton Semen K-350
Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Lean Concrete) STRUKTUR
Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300)
Beton Mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan BJ24 Polos
Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu
Pembongkaran Pasangan Batu
Pembongkaran Beton
12) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III
(PT Passokorang), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan
Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang berbeda dengan format yang dilampirkan
oleh Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), PT. Tuju Wali Wali,
PT. Nindya Karya, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Tunas
Teknik Sejati dan PT. Wiratama Karya Nugraha. -----------------------
13) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang
telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara
Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha
Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit
Bahari Indah), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) pada Paket
Kalukku-Salubatu II. --------------------------------------------------------
halaman 32 dari 289
SALINAN
14) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang
telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara
Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo
Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT
Bukit Bahari Indah), dan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama)
pada Paket Baras-Karossa. -------------------------------------------------
15) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang
telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara
Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo
Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor
VIII (PT Putra Jaya) dan Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah)
pada Paket Kalukku-Salubatu I. -------------------------------------------
16) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang
telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara
Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT
Aphasko Utamajaya) pada Paket Topoyo-Barakang. -------------------
17) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang
telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara
Terlapor III (PT Passokorang), Terlapro V (PT Usaha Subur
Sejahtera) dan Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) pada
Paket Lingkar Bandara Tampa Padang. ----------------------------------
12.1.3. Terkait dengan Hasil Koreksi Aritmatik, dimana Terlapor I (POKJA
Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (POKJA Pengadaan
Wilayah II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam
proses tender dimana terdapat kesalahan hitung atau hasil koreksi
aritmatik yang tidak dilakukan klarifikasi meskipun memiliki selisih
yang cukup signifikan, sebagaimana ditemukan fakta berikut (vide,
Bukti C33, C39): -----------------------------------------------------------------------------
12.1.3.1.1. Bahwa POKJA Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi
aritmatika terhadap nilai penawaran PT Passokorang pada
Paket Kalukku-Salubatu II yang menghasilkan selisih
penawaran sebesar Rp. 2.261.148.874,26 dengan perincian
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
halaman 33 dari 289
SALINAN
a) Pekerjaan Tanah
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
3.1.1 Galian Biasa meter kubik 106.472,23 26.569,54 2.828.918.173,87 2.828.918.173,87
3.1.2 Galian Batu meter kubik 5.702,67 124.342,45 709.083.959,34 709.083.959,34
3.2.1 Timbunan Biasa meter kubik 20.677,00 61.714,92 1.276.079.400,84 1.276.079.400,84
3,3 Penyiapan Badan Jalan Meter persegi 51.951,00 3.687,64 191.576.585,64 191.576.585,64
3.4.2 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm Pohon 25,00 311.234,00 7.780.850,00 7.780.850,00
3.4.3 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm Pohon 15,00 414.245,33 6.213.679,95 6.213.679,95
3.4.4 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm Pohon 15,00 778.563,50 11.678.452,50 11.678.452,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 4.231.331.102,14 5.031.331.102,15
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 800.000.000,01
b) Pekerjaan Berbutir
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A meter kubik 7.837,65 377.429,97 2.958.164.004,37 2.958.164.004,37
5.1.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B meter kubik 2.226,00 241.002,96 536.472.588,96 536.472.588,96
5.1.3 Lapis Pondasi Agregat Kelas S meter kubik 6.531,38 213.313,70 1.393.232.833,91 1.393.232.833,91
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 4.087.869.427,23 4.887.869.427,24
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 800.000.000,01
c) Pekerjaan Perkerasan Aspal
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 67.926,30 12.450,89 845.742.889,41 845.742.889,41
6.1 (2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 7.837,65 13.258,48 103.915.325,77 103.915.325,77
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar) ton 4.911,59 364.277,54 1.789.181.922,69 1.789.181.922,69
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) Ton 7.367,39 341.918,35 2.519.045.832,61 2.519.045.832,61
6.3.8 Aspal Ton 660,19 8.500.000,00 5.611.615.000,00 5.611.615.000,00
6.3.9 Aditif anti pengelupasan kilogram 1.980,58 75.000,00 148.543.500,00 148.543.500,00
6.3.10 Bahan Pengisi (Filler) Tambahan kilogram 244.965,75 1.200,00 293.958.900,00 293.958.900,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 10.650.854.496,23 11.312.003.370,47
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 661.148.874,24
12.1.3.1.2. Bahwa POKJA Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi
aritmatika terhadap nilai penawaran PT Aphasko
Utamajaya pada Paket Baras Karossa yang menghasilkan
selisih nilai penawaran sebesar Rp. 1.513.418.431,91
dengan perincian sebagai berikut (vide Bukti C7, C14): ----
a) Pekerjaan Drainase
halaman 34 dari 289
SALINAN
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 2. DRAINASE
2.1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 5.687,01 31.013,80 176.375.790,74 176.375.790,74
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar M3 3.002,47 515.644,06 1.548.205.825,18 1.548.205.825,18
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.474.581.615,92 1.724.581.615,92
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 250.000.000,00
b) Pekerjaan Tanah
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
3.1.1 Galian Biasa M3 7.483,88 30.833,19 230.751.893,98 230.751.893,98
3.1.2 Galian Batu M3 512,50 134.617,43 68.991.432,88 68.991.432,88
3.1.7 Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine M3 98,03 391.942,30 38.422.103,58 38.422.103,58
3.1.8 Galian Perkerasan berbutir M3 65,36 202.295,85 13.222.056,80 13.222.056,80
3.2.1 Timbunan Biasa M3 2.656,13 73.616,05 195.533.798,89 195.533.798,89
3.2.2 Timbunan Pilihan M3 1.200,00 121.094,48 145.313.376,00 145.313.376,00
3,3 Penyiapan Badan Jalan M2 13.989,03 2.433,00 34.035.308,71 34.035.308,71
3.4.2 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm Pohon 25,00 195.610,91 4.890.272,63 4.890.272,63
3.4.3 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm Pohon 10,00 269.096,18 2.690.961,76 2.690.961,76
3.4.4 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm Pohon 10,00 374.802,79 3.748.027,92 3.748.027,92
3.4.5 Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm Pohon
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 587.599.233,14 737.599.233,14
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 150.000.000,00
c) Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 1.526,41 401.367,99 612.652.113,62 612.652.113,62
4.2.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 2.035,21 274.905,46 559.490.341,25 559.490.341,25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.072.142.454,86 1.172.142.454,86
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 100.000.000,00
halaman 35 dari 289
SALINAN
d) Pekerjaan Perkerasan Berbutir
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 613,31 399.901,68 245.263.696,36 245.263.696,36
5.1.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 222,00 269.176,53 59.757.188,62 59.757.188,62
5.1.3 Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 4.825,00 259.481,88 1.252.000.064,72 1.252.000.064,72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.257.020.949,70 1.557.020.949,70
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 300.000.000,00
e) Pekerjaan Perkerasan Aspal
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 17.973,57 10.501,16 188.743.254,27 188.743.254,27
6.1 (2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 16.219,67 10.149,31 164.618.458,93 164.618.458,93
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) Ton 3.948,00 352.668,80 1.392.336.425,42 1.392.336.425,42
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) Ton 5.922,00 353.173,39 2.091.492.811,42 2.091.492.811,42
6.3(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) (gradasi halus/kasar) Ton 34,95 353.173,39 12.343.409,98 12.343.409,98
6.3.8.a Aspal Minyak Ton 543,00 8.600.000,00 4.669.800.000,00 4.669.800.000,00
6.3.9 Aditif anti pengelupasan Kg 1.631,63 71.000,00 115.845.730,00 115.845.730,00
6.3.10 Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Kg 210.823,18 1.240,00 261.420.743,20 261.420.743,20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 8.283.182.401,31 8.896.600.833,22
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 613.418.431,91
f) Pekerjaan Struktur
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah Koreksi
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga Aritmatik
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1 (6) Beton mutu sedang dengan fc’= 25 MPa (K-300) M3 213,17 1.539.848,22 328.249.444,11 328.249.444,11
7.1 (10) Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa (K-125) M3 9,60 851.106,15 8.170.619,03 8.170.619,03
7.3 (1) Baja Tulangan BJ 24 Polos Kg 13.098,65 15.663,31 205.168.248,28 205.168.248,28
7.3 (3) Baja Tulangan BJ 32 Ulir Kg 7.689,00 16.012,56 123.120.593,06 123.120.593,06
7,9 Pasangan Batu Meter Kubik 1.416,12 510.200,59 722.505.259,62 722.505.259,62
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.287.214.164,10 1.387.214.164,10
Selisih Nilai Penawaran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia 100.000.000,00
12.2. Persekongkolan Horizontal -------------------------------------------------------------
Bahwa para Terlapor diduga melakukan persekongkolan tender dengan cara
melakukan koordinasi secara bersama-sama dengan didasarkan pada alasan dan
fakta: ------------------------------------------------------------------------------------------
12.2.1. Membagi-bagi paket-paket pekerjaan untuk dimenangkan oleh pihak
tertentu dengan cara melakukan koordinasi secara bersama-sama,
dengan didasarkan atas alasan dan fakta berikut: ----------------------------
halaman 36 dari 289
SALINAN
12.2.1.1. Adanya hubungan antar perusahaan sebagaimana berikut:
12.2.1.1.1. Keterkaitan antara Terlapor III (PT Passokorang) dengan
Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------------------------
a. Bahwa Heriyanto Tanto sebagai Direktur Utama
Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) merupakan adik
dari Wilianto Tanta selaku pemegang saham mayoritas
Terlapor III (PT Passokorang). --------------------------------
b. Bahwa Heriyanto Tanto selaku Direktur Utama Terlapor
IV (PT Aphasko Utamajaya) beralamat KTP di Jl. Andi
Dai No. 20 Mamuju yang juga sebagai basecamp
Terlapor III (PT Passokorang). --------------------------------
c. Bahwa Arifin Tanto sebagai salah seorang pemegang
saham Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) merupakan
Ayah dari Heriyanto Tanto yang merupakan Direktur
Utama Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) dan
Wilianto Tanta yang merupakan pemegang saham
mayoritas Terlapor III (PT Passokorang). -------------------
12.2.1.1.2. Keterkaitan antara Terlapor III (PT Passokorang) dengan
Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------------------------
a. Bahwa Wilianto Tanta sebagai pemegang saham
mayoritas Terlapor III (PT Passokorang) dan Jusuf Kadir
Tahar sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor V
(PT Usaha Subur Sejahtera), sama-sama mempunyai
saham di Hotel Clarion Makassar. ----------------------------
b. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Paket Topoyo-
Barakang, Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera)
membeli material aspal dari Terlapor III (PT.
Passokorang). ----------------------------------------------------
12.2.1.1.3. Keterkaitan antara Terlapor V (PT. Usaha Subur
Sejahtera) dengan Terlapor VI (PT. Sabar Jaya Pratama)
adalah sebagai berikut : -----------------------------------------
a. Bahwa Jusuf Kadir Tahar merupakan pemegang saham
mayoritas Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera) dan
Terlapor VI (PT. Sabar Jaya Pratama). -----------------------
halaman 37 dari 289
SALINAN
b. Bahwa Jusuf Kadir Tahar bertindak sebagai Direktur di
Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Komisaris
Utama Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama). --------------
12.2.1.1.4. Keterkaitan antara Terlapor III (PT. Passokorang)
dengan Terlapor X (PT. Duta Indah Pratama Mamuju)
adalah sebagai berikut : -----------------------------------------
a. Bahwa Wilianto Tanta dan Lintje Thomas merupakan
pemegang saham Terlapor III (PT Passokorang)
sekaligus Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju). -
b. Bahwa Hendra Pradhana Tan bertindak sebagai Kepala
Cabang Terlapor III (PT Passokorang) sekaligus sebagai
Direktur Utama (PT Duta Indah Pratama Mamuju). -------
c. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada Paket Baras-
Karossa, Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya)
memperoleh aspal dari Terlapor III (PT Passokorang). ----
d. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada Paket
Kalukku-Salubatu I, Terlapor VI (PT Sabar Jaya
Pratama) memperoleh aspal dari Terlapor III (PT
Passokorang). ----------------------------------------------------
e. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada Paket
Topoyo-Barakang, Terlapor VI (PT Usaha Subur
Sejahtera) memperoleh aspal dari Terlapor III (PT
Passokorang). ----------------------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan keterangan Pokja Pengadaan, 1
(satu) perusahaan tidak bisa melampirkan alat yang sama
untuk paket pekerjaan yang berbeda sehingga kondisi ini
tidak memungkinkan bagi Terlapor III (PT Passokorang)
memenangkan lebih dari 1 (satu) paket dengan
menggunakan peralatan utama yang sama. ------------------
12.2.2. Adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam
proses tender sebagaimana berikut; --------------------------------
a. Bahwa dalam proses Tender Wilayah I, Tender Wilayah II
dan Tender APBN-P terdapat nama personil Mahmud, Dian
Asih, Arjus/Arjun yang mewakili Terlapor IX (PT Latanindo
Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya),
Terlapor VIII (PT. Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit
Bahari Indah) dan Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera). ---
halaman 38 dari 289
SALINAN
b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, Mahmud, Dian
Asih dan Arjus/Arjun sehari-hari beraktifitas atau bekerja di
Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju). ------------------
c. Bahwa Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) bukan
merupakan peserta Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan
Tender APBN-P. -----------------------------------------------------
d. Bahwa Direktur Utama Terlapor X (PT Duta Indah Pratama
Mamuju) merupakan Kepala Cabang Terlapor III (PT
Passokorang Mamuju). ----------------------------------------------
e. Bahwa selain staf Terlapor X (PT Duta Indah Pratama
Mamuju) terdapat personil yang mewakili beberapa
perusahaan yang berbeda seperti Dian Setiadi mewakili
Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) dan Terlapor IX (PT
Latanindo Graha Persada), I Made Suandyana yang mewakili
Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan PT. Guna
Karya Nusantara. -----------------------------------------------------
f. Bahwa Terlapor VIII (PT Putra Jaya) juga diwakili oleh Fajri
yang pada pemeriksaan ini dinyatakan telah keluar dari PT.
Putra Jaya. -------------------------------------------------------------
g. Bahwa Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) juga diwakili
oleh Jeremia yang pada pemeriksaan ini dinyatakan telah
keluar dari PT. Sabar Jaya Pratama. -------------------------------
h. Bahwa Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) juga diwakili
oleh Jemmiyanus yang pada pemeriksaan ini dinyatakan
telah keluar dari PT. Usaha Subur Sejahtera ---------------------
12.2.3. Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender dilakukan para
Terlapor dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perusahaan
pendamping untuk memenangkan perusahaan tertentu, sebagaimana
alasan dan fakta berikut: ---------------------------------------------------------
a. Bahwa PT. Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas) paket
pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas
Kabupaten Mamuju-Tameroddo I. ---------------------------------
b. Bahwa Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) mengikuti
9 (sembilan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II
halaman 39 dari 289
SALINAN
dan Tender APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket
pun. ---------------------------------------------------------------------
c. Bahwa Terlapor VIII (PT. Putra Jaya) mengikuti 8 (delapan)
paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket pun. ------------
d. Bahwa Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) mengikuti 8
(delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II
dan Tender APBN-P dan memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang. --------------
e. Bahwa Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) mengikuti 2
(dua) paket pada Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II
dan memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II
yaitu Paket Kalukku-Salubatu I. ------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan keterangan pada pemeriksaan, Direktur
Utama Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan
Terlapor VIII (PT Putra Jaya) tidak mengetahui jumlah paket
yang diikuti pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan
Tender APBN-P. ------------------------------------------------------
12.2.4. Membagi-bagi paket-paket pekerjaan untuk dimenangkan oleh pihak
tertentu dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-
sama dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -------------
1) Adanya kesamaan format metode pelaksanaan dalam dokumen
penawaran para Terlapor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2) Bahwa dari softcopy dokumen Metode Pelaksanaan terlihat
adanya kesamaan nama komputer penyimpanan, kesamaan tanggal
pencetakan, dan kesamaan tanggal penyimpanan serta didukung
fakta kesamaan format metode pelaksanaan maka dapat
disimpulkan adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh
Terlapor III (PT. Passokorang), Terlapor IV (PT. Aphasko
Utamajaya), Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VI
(PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo Graha
Persada), Terlapor VIII (PT. Putra Jaya), dan Terlapor VII (PT.
Bukit Bahari Indah) dalam mengikuti tender Paket Kalukku-
Salubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, Paket
Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar Bandara Tampa Padang,
dengan rincian sebagai berikut: --------------------------------------------
1) Paket Baras-Karossa (vide Bukti C149-C151);
halaman 40 dari 289
SALINAN
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko
Utamajaya
PT. Latanindo
Graha Persada PT. Putra Jaya
PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Sabar Jaya
Pratama
Authors - - - - -
Last Saved By
Purna Administrator Purna - -
Company Computer Computer Computer - -
Content Created
17/01/2012
9:17
25/06/2013
13:57
10/01/2011
11:38
- -
Date Last Saved
31/01/2012 13:38
25/06/2013 13:57
31/01/2012 22:26
- -
Last Printed
22/01/2012
17:33
31/01/2012
17:11
31/01/2012
22:26
- -
2) Paket Kalukku-Salubatu II (vide Bukti C152-C155)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Passokorang
PT. Latanindo Graha Persada
PT. Putra Jaya PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Usaha
Subur
Sejahtera
Authors Iqbal - - - -
Last Saved By
Purna Administrator Purna - Administrator
Company Computer Computer Computer - Computer
Content Created
23/01/2012
17:29
25/06/2013
14:08
10/01/2011
11:38
- 26/06/2013
11:12
Date Last Saved
13/02/2012
11:27
25/06/2013
14:08
28/12/2012
17:40
- 26/06/2013
11:12
Last Printed 13/02/2012 11:26
31/01/2012 17:10
31/01/2012 22:31
- 31/01/2012 16:35
3) Paket Kalukku-Salubatu I (vide Bukti C156-C158)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko
Utamajaya
PT. Latanindo
Graha Persada PT. Putra Jaya
PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Sabar
Jaya Pratama
Authors - - - - -
Last Saved By
Purna Administrator Purna - -
Company Computer Computer Computer - -
Content Created
17/01/2012 10:21
25/06/2013 14:03
10/01/2011 11:38
- -
Date Last Saved
31/01/2012
13:34
25/06/2013
14:03
31/01/2012
22:31
- -
Last Printed 21/01/2012
12:26
31/01/2012
17:10
31/01/2012
22:29
- -
4) Paket Topoyo-Barakang (vide Bukti C159-C160)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko Utamajaya
PT. Bukit Bahari Indah
PT. Usaha Subur Sejahtera
Authors - - -
Last Saved By Purna - Purna
Company Computer - Computer
Content Created 28/12/2011 23:47 - 29/12/2011 2:14
Date Last Saved 29/12/2011 1:50 - 29/12/2011 7:48
Last Printed 29/12/2011 1:47 - 29/12/2011 7:17
halaman 41 dari 289
SALINAN
5) Lingkar Bandara Tampa Padang (vide Bukti C161-C163)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Passokorang PT. Latanindo
Graha Persada
PT. Usaha Subur
Sejahtera
PT. Bukit
Bahari Indah
Authors Iqbal - - -
Last Saved By Purna Administrator Administrator
Company Computer Computer Computer -
Content Created 26/12/2011 22:05 25/06/2013 14:11 26/06/2013 11:10 -
Date Last Saved 27/12/2011 17:58 25/06/2013 14:11 26/06/2013 11:10 -
Last Printed 02/10/2010 4:45 27/12/2011 22:09 27/12/2011 22:35 -
13. Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Penyerahan
Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan
alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat/ dokumen yang
mendukung (vide bukti A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28 A29,
A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38) ; -----------------------------------------
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, dihadiri oleh Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, namun tidak dihadiri
oleh Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (vide bukti B2); -----------
15. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan tanggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai
berikut : (vide bukti T.2) ; ----------------------------------------------------------------------------
15.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memohon Majelis Komisi menyatakan tidak
perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dikarenakan persidangan Perkara a quo
telah melewati batas waktu, sebab Terlapor I dan Terlapor II telah dimintai
klarifikasi pada tanggal 18 April 2012 dan dipanggil Sidang Majelis Komisi
pada tanggal 17 Oktober 2013; ------------------------------------------------------------
15.2. Tentang Hubungan Antar Perusahaan, Terlapor I dan Terlapor II memberikan
tanggapan: -----------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa POKJA telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran
yang masuk khususnya mengenai keterkaitan antara peserta lelang dimana
dari hasil evaluasi POKJA tidak ditemukan adanya keterkaitan antara
peserta lelang yang satu dengan yang lainnya pada masing-masing paket
pelelangan; -------------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa Referensi yang digunakan POKJA dalam evaluasi adalah sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------------------
PERPRES RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAHAN ---------------------------------------------- Penjelasan atas PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN ---------------------
halaman 42 dari 289
SALINAN
Pasal 6 huruf e. --------------------------------------------------------------
.... para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya
tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. -------
a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau
Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau
Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi
peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
b. ... c. ..
Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik
antar Penyedia barang/Jasa, maupun antara Penyedia
Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat
Pengadaan, antara lain meliputi : ----------------------------------------
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia
Barang/Jasa; --------------------------------------------------------------
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham
dan/atau salah satu pengurusnya sama. ------------------------------
e. Tabel Susunan Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur
Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Pekerjaan Jalan pada Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makasar, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012. --------------------------
i) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan -----------------------------------------------------------------------------
Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan)
N
o.
NAMA
PERUSAHAAN
AKTA KOMISARI
S UTAMA
KOMISARI
S
DIREKTU
R UTAMA DIREKTUR PENDIRIA
N
PERUBAH
AN
1
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
No. 4, Tgl.
3 Peb 1999
No. 20, Tgl.
10 Okt 2008
Ir. RENDY
GOWARY
MELINDA
GOSALINA -
Ir. ICHSAN
ABBAS
2 PT. BUKIT
BAHARI INDAH
No. 06, Tgl.
5 Mei 2004
No. 19, Tgl
9 Agust
2008
MERNA ROCKY Ir. ALRI Ir. ABDUL
HAFID
3 PT. HAKA
UTAMA
No. 05, Tg.l
3 Des 2005
No. 73, Tgl
11 Juni 2008
A. M. AMIN
KARAKA
Ir. ANITA
C.
MARICAR
Ir. A. M.
KILAT
KARAKA
-
4
PT. USAHA
SUBUR
SEJAHTERA
No. 232, Tgl
30 Mei
1980
No. 119, Tgl
30 Des 2009 -
JEFFRI
TAHAR
NURYEDY
ABBAS J.K.TAHAR
5 PT. TUJU WALI
WALI
No. 108, Tgl
29 Agust
1979
No. 03, Tgl
10 Maret
2008
- Ir. SAHRAN
YUSRI
Ir. H.
HARTOPO
MM.
Ir. H. ARIFIN
RASENG
6
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
No. 400, Tgl
28 Okt 1991
No. 97, Tgl.
15 Agust
2008
-
CHRISTIA
N
WAHYUDI,
ST.
S.B.
SANTOSO -
7 PT. NINDYA
KARYA
No. 76, Tgl
15 Maret
No. 28, Tgl.
11 Des
Dr. Ir.
ROESTAM
WICIPTO
SETIADI,
Ir. I. GUSTI
NGURAH -
halaman 43 dari 289
SALINAN
1973 2009 SYARIF,
MNRM
SH. PUTRA
8 PT. TUNAS
TEKNIK SEJATI
No. 940, Tgl
18 Non 1988
No. 07, Tgl.
5 Maret
2011
Ir. AGU
TALIB
EDUANSY
AH
SYAMSIAH IBRAHIMA
, B.Sc
EFRAIN
MUSA, ST.
9
PT.
PASSOKORAN
G
No. 16, Tgl
15 Jan 1985
No. 51, Tgl.
27 Jan 2011
WILIANTO
TANTA
LINTJE
THOMAS,
SE.
Ir. H. M.
IDRUS
TERBAN
Ir. ARIFIN
ARSYAD
ii) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan -----------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu I
N
o
NAMA
PERUSAHAAN
AKTA KOMISARIS
UTAMA
KOMISA
RIS
DIREKTU
R UTAMA
DIREKTU
R PENDIRIAN PERUBAH
AN
1 PT. BUKIT
BAHARI INDAH
No. 06, Tgl.
5 Mei 2004
No. 19, Tgl.
9 Agust
2008
MERNA ROCKY Ir. ALRI Ir. ABDUL
HAFID
2 PT. PUTRA
JAYA
No. 21 Tgl.
14 Nop 1991
No. 95, Tgl.
21 Mei
2008
CHANG
CHIUNG
YOU
-
AMIN
MUZAKKA
R
PETRUS
YALIM
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
No. 4, tgl.
3 Peb 1999
No. 20, Tgl.
10 Okt 2008
Ir. RENDY
GOWARY
MELIND
A
GOSALIN
A
- Ir. ICHSAN
ABBAS
4 PT. APHASKO
UTAMAJAYA
No. 69, Tgl.
11 Agust
1984
No. 21, Tgl.
16 Feb 2011
TOMMY
THOMAS
MELLINA
WISAN
HERYANT
O TANG
ARIFIN
TANTO
5 PT. WIDYA
SATRIA
No. 02, Tgl
1 Des 1983
No. 142,
Tgl.
30 Okt 2010
Ir. H.
ERLANGGA
SATRIAGUN
G
Hj. TUTI
MIARSIH
Ir. H.
DIRGAYAJ
U G.
PERDANA
Ir. H. OKTO
DJATMIKO
6
PT. SABAR
JAYA
PRATAMA
No. 36, Tgl.
9 Juni 1982
No. 24, Tgl.
22 Jan 2009
JUSUF
KADIR
TAHAR
JENNY
TAHAR
Dra.
MULYAW
AN RAUF
RAYMOND
A.
ARFANDY
7
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
No. 400, Tgl.
28 Okt 1991
No. 97, Tgl.
15 Agust
2008
-
CHRISTI
AN
WAHYUD
I, ST.
S.B.
SANTOSO -
8 PT. WASKITA
KARYA
No. 80, Tgl.
15 Maret
1973
No. 74, Tgl.
8 Agust
2008
Ir. IWAN
NURSYIRWA
N DIAR
DR.
SOEMAR
NO
SURONO
Ir. M.
CHOLIQ,
MM.
Ir.
TUNGGUL
RAJAGUK
GUK
9 PT. NUGROHO
LESTARI
No. 5, Tgl.
02 Mei 2005
No. 108,
Tgl.
23 Maret
2010
- ROHIDA
BENGEI
Ir. OBED
EKO
KURNIAW
AN
-
iii) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan -----------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II
N
o
NAMA
PERUSAHAAN
AKTA KOMISARIS
UTAMA
KOMISARI
S
DIREKTUR
UTAMA
DIREKT
UR PENDIRIA
N
PERUBAH
AN
1 PT. BUKIT
BAHARI
No. 06, Tgl.
5 Mei 2004
No. 19, Tgl.
9 Agust MERNA ROCKY Ir. ALRI
Ir.
ABDUL
halaman 44 dari 289
SALINAN
INDAH 2008 HAFID
2 PT. PUTRA
JAYA
No. 21, Tgl.
14 Nop
1991
No. 95, Tgl.
21 Mei
2008
CHANG
CHIUNG
YOU
- AMIN
MUZAKKAR
PETRUS
YALIM
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
No. 4, tgl.
3 Peb 1999
No. 20, Tgl.
10 Okt 2008
Ir. RENDY
GOWARY
MELINDA
GOSALINA -
Ir.
ICHSAN
ABBAS
4 PT. WIDYA
SATRIA
No. 02, Tgl.
1 Des 1983
No. 142,
Tgl.
30 Okt 2010
Ir. H.
ERLANGGA
SATRIAGUN
G
Hj. TUTI
MIARSIH
Ir. H.
DIRGAYAJU
G. PERDANA
Ir. H.
OKTO
DJATMIK
O
5 PT. NUGROHO
LESTARI
No. 5, Tgl.
02 Mei
2005
No. 108,
Tgl.
23 Maret
2010
- ROHIDA
BENGEI
Ir. OBED
EKO
KURNIAWA
N
-
6 PT. WASKITA
KARYA
No. 80, Tgl.
15 Maret
1973
No. 74, Tgl.
8 Agust
2008
Ir. IWAN
NURSYIRW
AN DIAR
DR.
SOEMARN
O SURONO
Ir. M.
CHOLIQ,
MM.
Ir.
TUNGGU
L
RAJAGU
KGUK
7
PT. USAHA
SUBUR
SEJAHTERA
No. 232,
Tgl.
30 Mei
1980
No. 119,
Tgl.
30 Des
2009
- JEFFRI
TAHAR
NURYEDY
ABBAS
J.K.TAHA
R
8
PT.
PASSOKORAN
G
No. 16, Tgl.
15 Jan 1985
No. 51, Tgl.
27 Jan 2011
WILIANTO
TANTA
LINTJE
THOMAS,
SE.
Ir. H. M.
IDRUS
TERBAN
Ir. ARIFIN
ARSYAD
9 PT. NINDYA
KARYA
No. 76, Tgl.
15 Maret
1973
No. 28, Tgl.
11 Des
2009
Dr. Ir.
ROESTAM
SYARIF,
MNRM
WICIPTO
SETIADI,
SH.
Ir. I. GUSTI
NGURAH
PUTRA
-
iv) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan -----------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Baras – Karossa
N
o
NAMA
PERUSAHAAN
AKTA KOMISARIS
UTAMA
KOMISARI
S
DIREKTUR
UTAMA
DIREKT
UR PENDIRIA
N
PERUBAH
AN
1
PT. BUKIT
BAHARI
INDAH
No. 06, Tgl.
5 Mei 2004
No. 19, Tgl.
9 Agust
2008
MERNA ROCKY Ir. ALRI
Ir.
ABDUL
HAFID
2 PT. PUTRA
JAYA
No. 21, Tgl.
14 Nop
1991
No. 95, Tgl.
21 Mei
2008
CHANG
CHIUNG
YOU
- AMIN
MUZAKKAR
PETRUS
YALIM
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
No. 4, tgl.
3 Peb 1999
No. 20, Tgl.
10 Okt 2008
Ir. RENDY
GOWARY
MELINDA
GOSALINA -
Ir.
ICHSA
N
ABBAS
4 PT. APHASKO
UTAMAJAYA
No. 21, Tgl.
14 Nop
1991
No. 21, Tgl.
16 Feb 2011
TOMMY
THOMAS
MELLINA
WISAN
HERYANTO
TANG
ARIFIN
TANTO
5 PT. WIDYA
SATRIA
No. 02, Tgl.
1 Des 1983
No. 142,
Tgl.
30 Okt 2010
Ir. H.
ERLANGGA
SATRIAGUN
G
Hj. TUTI
MIARSIH
Ir. H.
DIRGAYAJU
G. PERDANA
Ir. H.
OKTO
DJATMIK
O
6
PT. SABAR
JAYA
PRATAMA
No. 36, Tgl.
9 Juni 1982
No. 24, Tgl.
22 Jan 2009
JUSUF
KADIR
TAHAR
JENNY
TAHAR
Dra.
MULYAWA
N RAUF
RAYM
OND A.
ARFAN
DY
7 PT. ANUGERAH No. 400, No. 97, Tgl. - CHRISTIA S.B. -
halaman 45 dari 289
SALINAN
KARYA AGRA
SENTOSA
Tgl.
28 Okt 1991
15 Agust
2008
N
WAHYUDI,
ST.
SANTOSO
8 PT. WASKITA
KARYA
No. 80, Tgl.
15 Maret
1973
No. 74, Tgl.
8 Agust
2008
Ir. IWAN
NURSYIRW
AN DIAR
DR.
SOEMARN
O SURONO
Ir. M.
CHOLIQ,
MM.
Ir.
TUNGG
UL
RAJAG
UKGUK
v) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan -----------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang
N
o.
NAMA
PERUSAHAAN
AKTA KOMISARI
S UTAMA
KOMISARI
S
DIREKTUR
UTAMA
DIREKTU
R PENDIRI
AN
PERUBAH
AN
1
PT. BUKIT
BAHARI
INDAH
NO. 06,
Tgl.
5 Mei
2004
No.19, Tgl.
9 Agust
2008
MERNA ROCKY Ir. ALRI Ir. ABDUL
HAFID
2 PT. APHASKO
UTAMAJAYA
NO. 69,
Tgl.
11 Agust
1984
No. 21, Tgl.
16 Feb 2011
TOMMY
THOMAS
MELLINA
WISAN
HERYANTO
TANG
ARIFIN
TANTO
3
PT. USAHA
SUBUR
SEJAHTERA
NO. 232,
Tgl.
30 Mei
1980
No. 119,
Tgl.
30 Des
2009
- JEFFRI
TAHAR
NURYEDY
ABBAS J.K.TAHAR
4 PT. KARYA
JASA
No. 03,
Tgl.
6 Sept
1999
No. 01, Tgl.
8 Sept 2009 -
H. MUH.
AGUS
SALIM
JASA
TAUFIK
AGUS
SALIM, SH.
-
5 PT. LILI INDAH
PRIMA KARYA
No. 113,
Tgl.
16 Juli
1991
No. 55, Tgl.
20 Okt 2011 -
ILHAM
JAYA
Ir. ABDUL
RASJID KOLONG
6
PT. KARYA
MANDALA
PUTRA
No. 114,
Tgl.
16 Juli
1991
No. 82, Tgl.
26 Okt 2011
PIETER
DAVID
WIJAYA
JHONI
WIJAYA
BASRI
DJAFRI
MARDIKA,
ST.
7
PT. HUTAMA
SURYA
PERDANA
No. 31,
Tgl.
23 Jan.
2007
No. 29, Tgl.
19 Des
2011
ANDI
ERWIN
YULIANA
WATI M. JEFRI
JULIANUS
TANDI
SAU
8
PT. WIRATAMA
KARYA
NUGRAHA
No. 50,
Tgl.
29 Jan.
2001
No. 12, Tgl.
10 Des
2007
- Hj. SITTI
NURBAYA
Ir. H. HASBI
SYAMSU
ALI
-
9
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
No. 400,
Tgl.
28 Okt
1991
No. 97, Tgl.
15 Agustus
2008
-
CHRISTIA
N
WAHYUDI,
ST.
S.B.
SANTOSO -
f. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan
proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------------------
15.3. Tentang Adanya Penggunaan Personil Lain Dalam Proses Tender,
halaman 46 dari 289
SALINAN
Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanggapan: -----------------------------------
a) Bahwa referensi yang digunakan oleh POKJA dalam melakukan evaluasi
Penggunaan Personil sesuai dengan ketentuan dalam PERPRES Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LAMPIRAN III
Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, B. PELAKSANAAN
1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan
Evaluasi Sistem Gugur ----------------------------------------------------------
c. Evaluasi Penawaran --------------------------------------------------------
9) Evaluasi Teknis: --------------------------------------------------------
b) Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan
ketentuan sebagai berikut: --------------------------------------
(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis,
apabila: ------------------------------------------------------------
(e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan; -------------------------------------
b) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan --
Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan)
No. NAMA
PERUSAHAAN
GENERAL
SUPERINTENDENT
HIGHWAY
ENGINEER
QUANTITY
ENGINEER
QUALITY
ENGINEER
1
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
EZER WATTILETTE,
ST. RIZAL, ST.
RIDJAJANI
MUKTIADJI, ST.
RULIANT
ARTHUR, ST.
2 PT. BUKIT
BAHARI INDAH ABDUL HAFID, ST.
MUH. ASWIN
ARSYAD, ST MUSTAKIM, ST M. AFDHAL,ST.
3 PT. HAKA
UTAMA - - - -
4
PT. USAHA
SUBUR
SEJAHTERA
Ir. STEVY THIORITZ MUH. GUNTUR,
ST.
Ir. MOCHAMMAD
ALWI SESE
Ir. PETRUS UCE
WIJAYA
5 PT. TUJU WALI
WALI Ir. SUDARLI
EKO BUDI
SULISTIYO, ST. ARIFUDDIN, BE.
ANDI IRWAN
WAHID, ST.
6
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
CHRISTIAN
WAHYUDI, ST.
GUSTA R.
ISMUNANDAR,
ST.
MUHAMMAD
HAFIZ, ST.
TONY
SUHARYADI,
A.Md.
7 PT. NINDYA
KARYA
Ir. IGA KERTA
YOGA
DARWIN
ROINDHA, ST. Ir. WATEMAS
Ir. HANI DONI
HUSADA
8 PT. TUNAS
TEKNIK SEJATI EFRAIN MUSA, ST.
Ir. M. RAMLI
RIDA
IBRAHIM H.
AMBO, ST ELLISA RETTE
9 PT.
PASSOKORANG
Ir. HAMSIJAR
ILHAM Ir. MUBASYSYR
ABDUL LATIF
KASIM, ST.
HIDAYAT
RAHMAT, ST.
halaman 47 dari 289
SALINAN
a) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan ---------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu I
No. NAMA
PERUSAHAAN
GENERAL
SUPERINTENDENT
HIGHWAY
ENGINEER
QUANTITY
ENGINEER
QUALITY
ENGINEER
1 PT. BUKIT
BAHARI INDAH ABDUL HAFID, ST.
MUHAMMAD
ASWIN
ARSYAD, ST
MUSTAKIM, ST M. AFDHAL,ST.
2 PT. PUTRA
JAYA
LIBERTY SUJARTI,
ST.
BAHARUDDIN
JANUDDIN, ST.
Ir. AUSTINA
SUYOUTI
MUHAMMAD
SAFAAT, ST.
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
EZER WATTILETTE,
ST.
RIDJAJANI
MUKTIADJI, ST.
RULIANT
ARTHUR, ST. RIZAL, ST.
4 PT. APHASKO
UTAMAJAYA ERIK THOMAS, ST.
RUSTAM
MANAN, ST
Ir. ABDUL
SAMAD
ANSARULLAH,
ST.
5 PT. WIDYA
SATRIA Ir. KUSNADI
RIDWAN
SHOLIANTO,
ST.
HERY
PURWANTO
Ir. LINGGO
SARDJONO
6
PT. SABAR
JAYA
PRATAMA
JUNAIDI, ST. TAUFIK INDRA
GUNAWAN, ST.
TJANG
HARYANTO
CAHYADI, ST.
NATANIEL
ANDIN SOLLA
7
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
CHRISTIAN
WAHYUDI, ST.
RADEN ANDRI
EKAWATI, BE.
GUSTA R.
ISMUNANDAR,
ST.
TONY
SUHARYADI,
A.Md.
8 PT. WASKITA
KARYA
Ir. MUHAMMAD
INDRAYANA
Ir. DWI
PRATIKNO
Ir. RINI
SEKARAJI
Ir. PUJI
SANTOSO
9 PT. NUGROHO
LESTARI AGUS SANTOSO, ST. SLAMET, ST.
DANIEL
CHANDRA
WIJAYA, ST.
I GUSTI AGUNG
KETUT, S.ST.
b) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan ---------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II
No. NAMA
PERUSAHAAN
GENERAL
SUPERINTENDENT
HIGHWAY
ENGINEER
QUANTITY
ENGINEER
QUALITY
ENGINEER
1 PT. BUKIT
BAHARI INDAH ABDUL HAFID, ST.
MUH. ASWIN
ARSYAD, ST MUSTAKIM, ST M. AFDHAL,ST.
2 PT. PUTRA
JAYA
BAHARUDDIN
JANUDDIN, ST.
LIBERTY
SUJARTI, ST.
MUHAMMAD
SAFAAT, ST.
Ir. AUSTINA
SUYOUTI
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
EZER WATTILETTE,
ST.
RIDJAJANI
MUKTIADJI, ST.
RULIANT
ARTHUR, ST. RIZAL, ST.
4 PT. WIDYA
SATRIA Ir. KUSNADI
RIDWAN
SHOLIANTO,
ST.
HERY
PURWANTO
Ir. LINGGO
SARDJONO
5 PT. NUGROHO
LESTARI AGUS SANTOSO, ST. SLAMET, ST.
DANIEL
CHANDRA
WIJAYA, ST.
I GUSTI AGUNG
KETUT, S.ST.
6 PT. WASKITA
KARYA
Ir. MUHAMMAD
INDRAYANA
Ir. DWI
PRATIKNO
Ir. RINI
SEKARAJI
Ir. PUJI
SANTOSO
7 PT. USAHA
SUBUR Ir. STEVY THIORITZ
MUH. GUNTUR,
ST.
Ir. MOCHAMMAD
ALWI SESE
Ir. PETRUS UCE
WIJAYA
halaman 48 dari 289
SALINAN
SEJAHTERA
8 PT.
PASSOKORANG Ir. YUDI SANTOSO
LA ODE ALI
KASIM, ST. ANANTO, ST.
PURNA N.
YONATHAN,
ST.
9 PT. NINDYA
KARYA ALEX HENDRA, ST.
Ir. EKO
KISWANTO
ABDUL KAHAR
USMAN, ST.
WIWIK
SUSANTO, ST.
c) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan ---------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Baras – Karossa
No. NAMA
PERUSAHAAN
GENERAL
SUPERINTENDENT
HIGHWAY
ENGINEER
QUANTITY
ENGINEER
QUALITY
ENGINEER
1 PT. BUKIT
BAHARI INDAH ABDUL HAFID, ST.
MUHAMMAD
ASWIN
ARSYAD, ST
MUSTAKIM, ST M. AFDHAL,ST.
2 PT. PUTRA
JAYA
Ir. AUSTINA
SUYOUTI
LIBERTY
SUJARTI, ST.
BAHARUDDIN
JANUDDIN, ST.
MUH. SAFAAT,
ST.
3
PT.
LATANINDO
GRAHA
PERSADA
EZER WATTILETTE,
ST.
RIDJAJANI
MUKTIADJI, ST.
RULIANT
ARTHUR, ST. RIZAL, ST.
4 PT. APHASKO
UTAMAJAYA ERIK THOMAS, ST.
RUSTAM
MANAN, ST
Ir. ABDUL
SAMAD
ANSARULLAH,
ST.
5 PT. WIDYA
SATRIA Ir. KUSNADI
RIDWAN
SHOLIANTO,
ST.
HERY
PURWANTO
Ir. LINGGO
SARDJONO
6
PT. SABAR
JAYA
PRATAMA
JUNAIDI, ST. TAUFIK INDRA
GUNAWAN, ST.
TJANG
HARYANTO
CAHYADI, ST.
NATANIEL
ANDIN SOLLA
7
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
Ir. KUSYANTORO SRI ANANTO,
ST.
ARY MOCH.
KHAMZAD, ST.
FATACH
KOMAR
DJAUHARI, ST.
8 PT. WASKITA
KARYA Ir. BAYU ARYANTO
Ir. DWI
PRATIKNO Ir. FAKIH USMAN
Ir. TRI MULYO
WIBOWO
d) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket
Pekerjaan ---------------------------------------------------------------------------
Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang
No. NAMA
PERUSAHAAN
GENERAL
SUPERINTENDENT
HIGHWAY
ENGINEER
QUANTITY
ENGINEER
QUALITY
ENGINEER
1 PT. BUKIT
BAHARI INDAH ABDUL HAFID, ST.
MUHAMMAD
ASWIN
ARSYAD, ST
MUSTAKIM, ST M. ABDAL,ST.
2 PT. APHASKO
UTAMAJAYA ERIK THOMAS, ST.
Ir. ABDUL
SAMAD
RUSTAM
MANAN, ST
Ir. LELYAN
SOFYAN
MUBARUN
3
PT. USAHA
SUBUR
SEJAHTERA
Ir. STEVY THIORITZ MUHAMMAD
GUNTUR, ST.
Ir. MOCHAMMAD
ALWI SESE
Ir. PETRUS UCE
WIJAYA
4 PT. KARYA
JASA
Ir. MUHAMMAD
SABRI R.
MUHAMMAD
SYARIF, ST. HARTONO, ST.
AHMAD
MUHIDDIN
AMURI, ST.
halaman 49 dari 289
SALINAN
5 PT. LILI INDAH
PRIMA KARYA Ir. ABDUL RASYID
MUHLIAN
NOOR, ST. IMRAN, ST.
KAMARUDDIN,
ST.
6
PT. KARYA
MANDALA
PUTRA
JAMALUDDIN, ST.
NATAN
MATANDE
TOLANDA
BUDI
DEWANTORO,
ST.
IKA APRIANI,
ST.
7
PT. HUTAMA
SURYA
PERDANA
ADSIN GUNAWAN,
ST.
JULIANUS
TANDI SAU, ST. SITI HAISAH, ST.
KAHARUDDIN,
BE.
8
PT. WIRATAMA
KARYA
NUGRAHA
Ir. H. N. NARDJU
JUNUS
M. AKBAR
TAJUDDIN, ST.
SAPAR
KAMARUDDIN,
ST.
PAISAL
HAMKA, ST.
9
PT. ANUGERAH
KARYA AGRA
SENTOSA
Ir. KUSYANTORO SRI ANANTO,
ST.
ARY MOCH.
KHAMZAD, ST.
FATACH
KOMAR
DJAUHARI, ST.
d) Bahwa berdasar pada ketentuan diatas, hasil evaluasi POKJA terhadap
dokumen penawaran yang masuk, tidak ditemukan adanya Penggunaan
Personil Perusahaan Lain Dalam Proses Tender -----------------------------------
e) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan
proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------------------
15.4. Tentang Pemilihan tender -------------------------------------------------------------------
a) Bahwa sesuai dengan ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, POKJA tidak dapat memaksa sebuah
perusahaan untuk memilih dalam mengikuti salah satu tender yang
diadakan oleh Pemerintah dalam hal ini Tender Pekerjaan Jalan pada Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makasar, Direktorat Jenderal Bina
Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; ---------------
b) Bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh POKJA didasarkan pada LAMPIRAN
III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga
setiap peserta tender yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana
ketentuan tersebut diatas maka peserta tender dinyatakan gugur; --------------
15.5. Tentang kelengkapan dokumen penawaran ---------------------------------------------
a) Bahwa untuk mengetahui kelengkapan dokumen penawaran yang
diserahkan oleh peserta tender, telah diatur dalam LAMPIRAN III Tata
Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga setiap
peserta tender yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai ketentuan
tersebut diatas maka peserta tender dinyatakan gugur;--------------------------
halaman 50 dari 289
SALINAN
b) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, POKJA baru mengetahui apakah
dokumen penawaran peserta tender tersebut memenuhi syarat atau tidak
setelah dilakukan evaluasi oleh POKJA; ------------------------------------------
c) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan
proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------
15.6. Tentang Metode Pelaksanaan --------------------------------------------------------------
a) Bahwa Format Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran oleh
masing-masing Peserta kepada POKJA tidak diatur dalam PERPRES RI
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -------------
b) Bahwa dengan demikian dalam Dokumen Lelang Format Metode
Pelaksanaan juga tidak diatur; ------------------------------------------------------
c) Bahwa POKJA hanya melakukan evaluasi terhadap pemenuhan
persyaratan substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran
sehingga yang menjadi fokus evaluasi POKJA adalah penguasaan setiap
peserta lelang terhadap dokumen penawaran yang diberikan sehingga
dapat diyakini setiap peserta lelang dapat menyelesaikan pekerjaan; ---------
d) Bahwa adapun bila hasil temuan KPPU terhadap format metode
pelaksanaan ditemukan sama, tidak menjadi bahan evaluasi POKJA karena
evaluasi terhadap format tersebut tidak diatur dalam PERPRES No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e) Bahwa referensi yang digunakan POKJA dalam evaluasi Format Metode
Pelaksanaan adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------
DASAR PERATURAN :
- PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAHAN Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
B. Pelaksanaan
1. Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan
Evaluasi Sistem Gugur
f. Evaluasi Penawaran
9) Evaluasi Teknis
c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan
ketentuan sebagai berikut :
(1) .........................
(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
apabila :
Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen
halaman 51 dari 289
SALINAN
Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan.
DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA
KUALIFIKASI
KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN UNTUK
KONTRAK TAHUN TUNGGAL
BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP)
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
30. Evaluasi Penawaran
30.11 Evaluasi Teknis
a. ...
b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan :
1) ...
2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :
a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko
K3. Metode pelaksanaan dilengkapi metode kerja
untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan
penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut
menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar
untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya :
(1) Pembuatan saluran pengelak (diversion
channel)
(2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering
/ unwatering) yang berat;
(3) Pembuata konstruksi pengaman (protection
construction);
(4) Pengaturan lalu lintas ( Traffic managemenet).
Yang diteliti dalam evaluasi metode
pelaksanaan adalah tahapan dan cara
pelaksanaan yang menggambarkan
pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai
dengan akhir dan dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis.
f) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan
proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------
15.7. Tentang informasi komputer ---------------------------------------------------------------
a) Bahwa terhadap LDP KPPU halaman 48 Paragraf 2 perlu untuk
disampaikan bahwa berdasar ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, POKJA tidak diberikanan
wewenang dan tugas untuk melakukan evaluasi sampai pada nama
computer penyimpanan, kapan tanggal pencetakan dan kapan tanggal
penyimpanan; --------------------------------------------------------------------------
halaman 52 dari 289
SALINAN
b) Bahwa dalam evaluasi tender, POKJA hanya berwenang melakukan
evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta
tender, sebagaimana pula diatur dalam dalam LAMPIRAN III Tata Cara
Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----------------------------
c) Bahwa oleh karena POKJA hanya melaksanakan ketentuan sesuai dalam
LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, maka hal tersebut jelas bukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------
15.8. Tentang Koreksi Aritmatika ---------------------------------------------------------------
a) Bahwa POKJA telah melakukan evaluasi terhadap Koreksi Aritmatika
dengan metoda yang telah di tetapkan PERPRES RI No. 54 Tahun 2010
tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN, sebagai
berikut : ---------------------------------------------------------------------------------
i) Volume pekerjaan
ii) Kesalahan perkalian dan penjumlahan
b) Bahwa Dari hasil evaluasi tersebut, POKJA telah melakukan
penyesuaian/ pembetulan terhadap butir 1) a dan b di atas, sehingga
dimungkinkan terhadap hasil penawaran Peserta Pelelangan dapat lebih
tinggi ataupun lebih rendah dari Harga Penawaran sebelumnya; --------------
c) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERPRES RI No. 54
Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN
tidak diatur tentang pelaksanaan klarifikasi atas kesalahan ataupun
perubahan sebagaimana hasil koreksi aritmatika oleh POKJA;----------------
d) Referensi yang digunakan POKJA dalam evaluasi Format Metode
Pelaksanaan adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------
PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAHAN
Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
B. Pelaksanaan
1. Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan
Evaluasi Sistem Gugur
g. Evaluasi Penawaran
1) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi
aritmatik untuk dengan ketentuan :
a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan maka
halaman 53 dari 289
SALINAN
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah; dan
c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga satuan tetap dibiarkan kosong
2) Hasil Koreksi aritmatik dapat mengubah nilai
penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula.
DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA
KUALIFIKASI
KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN UNTUK
KONTRAK TAHUN TUNGGAL
BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP)
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
30. Evaluasi Penawaran
30.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik
dengan ketentuan :
a. ...
b. Bagian Kontrak Harga Satuan
Koreksi aritmetik dilakukan sebagai berikut :
1. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang
tercantum dalam dokumen pengadaan;
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan satuan pekerjaan, maka dilakukan
pembetulan, dengan ketentuan harga satuan
pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka POKJA tidak
melakukan klarifikasi terhadap hasil Koreksi aritmatik yang
mengakibatkan perubahan harga penawaran menjadi lebih tinggi atau
lebih rendah sehingga dapat merubah peringkat dari peringkat semula.
d) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam
melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.
16. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti
T.3) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1. Tentang Dugaan yang Premateur; ---------------------------------------------------------
16.1.1. Bahwa Laporan Investigator mengenai adanya dugaan Pelanggaran UU
Nomor 5 Tahun 1999, menurut Terlapor III telah diajukan secara
premateur. Oleh karena, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
halaman 54 dari 289
SALINAN
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal
81 ayat (1) huruf b, telah diatur secara tegas mengenai urutan proses, tata
cara dan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang juga memberikan
ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses,
tata cara dan/atau seluruh kegiatan untuk mengajukan Sanggahan Lelang
jika ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu jika terdapat “rekayasa
yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat…”; -----
16.1.2. Bahwa dengan demikian, Laporan yang sudah diajukan oleh Investigator
sedangkan proses Sanggahan Lelang belum pernah diperiksa berdasarkan
Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
70 tahun 2012 untuk menemukan adanya “rekayasa yang mengakibatkan
terjadinya persaingan yang tidak sehat”, kiranya merupakan Laporan
Atas Dugaan yang masih teramat premateur untuk dikatakan telah timbul
akibat “terjadinya persaingan yang tidak sehat”. -------------------------------
16.2. Tentang Dugaan Persekongkolan; ---------------------------------------------------------
16.2.1. Bahwa sebelum membantah hal tersebut, maka amat penting kiranya
diketahui terlebih dahulu unsur “persekongkolan” dalam sebuah aturan
perundang-undangan, karena pemenuhan kata inilah yang kemudian
dapat menggiring seseorang untuk menerima sanksi dari ketentuan suatu
undang-undang. Sehingga penggunaan kata “persekongkolan” ini
tentunya tidak dapat begitu saja dengan mudahnya digunakan atau
diucapkan terhadap diri seseorang atau badan hokum; ------------------------
16.2.2. Bahwa berdasarkan teori ilmu hukum, kata “persekongkolan” adalah
berasal dari bahasa belanda “samen-werking” atau “medeplechting” .
Untuk dapat menentukan adanya medeplechting (persekongkolan) maka
tidak semudah yang dilakukan oleh Tim Investigator, yaitu hanya
berdasarkan asumsi Tim Investigator karena adanya “kesamaan-
kesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen penawaran. Sebab
kesamaan dan kemiripan dokumen bukanlah hal terlarang menurut
undang-undang, bisa saja timbul secara tidak sengaja atau bahkan bisa
juga disengaja tanpa ada maksud untuk bersekongkol mengenai content
(isi) penawaran tersebut satu sama lain; -----------------------------------------
16.2.3. Bahwa untuk menentukan adanya medeplechting (persekongkolan) maka
terlebih dahulu mutlak harus terbukti adanya peristiwa hukum mengenai:
i) adanya motif atau maksud diantara para pelaku (intellectual daader);
ii) siapa pihak yang membantu (medeplechen);
halaman 55 dari 289
SALINAN
iii) siapa yang dibantu (mededaader);
iv) siapa pihak yang melakukan (doen-plechen);
v) dengan cara apa dilakukan (straafbarfeit);
vi) apa akibat yang ditimbulkan.
16.2.4. Bahwa jika sudah berkeyakinan bahwa telah terjadi persekongkolan,
maka Tim Investigator seharusnya telah menemukan adanya serangkaian
peristiwa melanggar hukum di atas yang secara nyata dan jelas, bukan
hanya berasal dari adanya “kesamaan-kesamaan” dan “kemiripan-
kemiripan” pada dokumen penawaran, yang notabene tidak dilarang oleh
undang-undang; ---------------------------------------------------------------------
16.2.5. Bahwa lebih fatal lagi, Tim Investigator sama sekali tidak dapat
menyimpulkan dimana hubungan sebab-akibatnya, adanya “kesamaan-
kesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen penawaran
sehingga dapat menjadi faktor penentu menang atau tidaknya suatu
perusahaan terhadap perusahaan peserta tender lainnya (yang jumlahnya
melebihi jumlah para terlapor); ---------------------------------------------------
16.2.6. Darimana asalnya hingga Tim Investigator menduga adanya
“persekongkolan” untuk memenangkan tender, jika yang bersekongkol
(quod-non) hanyalah 8 (delapan) perusahaan. Sedangkan peserta tender
adalah berjumlah sebagai berikut: ------------------------------------------------
i) Paket Jalan Lingkar Tampa Padang diikuti oleh 56 perusahaan;
ii) Paket pelebaran Jalan Topoyo-Barakang diikuti oleh 46 perusahaan;
iii) Paket pelebaran Jalan baras-Karossa diikuti oleh 59 perusahaan;
iv) Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I diikuti oleh 60 perusahaan;
v) Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II diikuti oleh 60 perusahaan.
16.2.7. Bahwa jika PT. Passokorang diduga bersekongkol untuk memenangkan
tender Paket Jalan Lingkar Tampa Padang yang semula diminati oleh 56
Perusahaan, mengapa Tim Investigator tidak menguraikan cara
bagaimana yang dilakukan oleh PT. Passokorang sehingga 55 perusahaan
lainnya tidak mendaftar atau tidak lulus atau tidak menang? Apakah
hanya karena dokumen yang mirip atau pemegang saham yang punya
hubungan kekeluargaan sampai 55 perusahaan bisa mengalah? Mustahil.
16.2.8. Oleh karenanya, Terlapor III memohon agar Tim Investigator benar-
benar dapat membuktikan secara sungguh-sungguh adanya
persekongkolan yang nyata menurut hukum (bukan dari asumsi) yang
mengakibatkan Para Terlapor dapat memenangkan tender tersebut. Jika
tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas tersebut, maka
halaman 56 dari 289
SALINAN
sungguh celaka negara ini jika akhirnya KPPU kemudian menjatuhkan
sanksi hukum yang berasal bukan dari proses dan adanya fakta hukum,
melainkan hanya didasari oleh asumsi subyektif dari Tim Investigator
belaka. --------------------------------------------------------------------------------
16.3. Tentang Adanya Kesamaan Format Dokumen Penawaran ----------------------------
16.3.1. Bahwa jika terdapat kesamaan format dokumen penawaran, namun isi
(content) dari komponen harga/nilai pekerjaan tidak ada yang sama.
Terlebih lagi bahwa untuk pekerjaan tersebut, maka tentu urutannya
sama pula. Sehingga jika format disusun berdasarkan urutan pekerjaan,
maka bukan hal yang aneh jika formatnya memiliki kesamaan antara
perusahaan yang satu dengan lainnya. Yang perlu diperiksa oleh Majelis
Komisi apakah benar dan terbukti bahwa kesamaan format tersebut
terjadi karena nyata-nyata terdapat fakta bahwa diatur oleh orang-orang
yang sama (intellectual daader)? Sebab jika tidak, maka dimana letak
persekongkolan itu?; ----------------------------------------------------------------
16.3.2. Bahwa adanya kesamaan format bisa saja terjadi karena personil dari
perusahaan-perusahaan Terlapor pernah mengikuti pelatihan-pelatihan
jasa konstruksi yang diadakan instansi terkait seperti Kementerian
Pekerjaan Umum R.I. atau organisasi pengusaha jasa konstruksi.
Sehingga pelatihan yang tujuannya mendorong penyeragaman format
penyusunan dokumen penawaran diantara perusahaan sejenis, tentu
outputnya berupa “kesamaan-kesamaan” atau “kemiripan-kemiripan”
sebagaimana dinyatakan oleh Tim Investigator. Namun lagi-lagi bukan
berarti “sama atau mirip” berarti “telah bersekongkol”; ----------------
16.3.3. Bahwa dugaan Tim Investigator tersebut sama sekali tidak beralasan dan
tidak didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang nyata. -------------------
16.4. Tentang Adanya Kesamaan Dokumen Softcopy ----------------------------------------
16.4.1. Bahwa mengingat jarak antara tempat kedudukan para Terlapor yaitu di
Kota Makassar, dengan Kota Mamuju tempat dilakukannya proses
pengadaan barang/jasa, maka tentu kita harus memeriksa dengan cermat
terlebih dahulu, apakah terlarang oleh undang-undang jika perangkat
komputer yang digunakan kebetulan komputer yang sama (saling
meminjam peralatan pengetikan atau menggunakan komputer yang
direntalkan)?; ------------------------------------------------------------------------
16.4.2. Bahwa kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal pencetakan
terakhir kali, tentu tidak serta merta membuktikan adanya
persekongkolan tersebut. Melainkan Tim Investigator harus benar-benar
halaman 57 dari 289
SALINAN
dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dokumen
penawaran dibuat oleh orang yang sama dan memiliki maksud untuk
mengatur dokumen penawaran itu. Selain daripada itu, maka sama saja
mengatakan seorang mahasiswa telah melakukan plagiat hanya karena
alat yang digunakan sama. Padahal kesamaan itu bisa saja terjadi oleh
berbagai sebab yang tidak terlarang oleh undang-undang. --------------------
16.5. Tentang Adanya Hubungan Antar Perusahaan dan Conflict of Interest -------------
16.5.1. Bahwa Amat naif kiranya kesimpulan Tim Investigator, bahwa telah
terjadi “persekongkolan” akibat adanya keterkaitan orang-orang yang
duduk selaku pemegang saham atau komisaris (naturlijke persoon) antara
satu perusahaan (recht persoon) dengan perusahaan lainnya; ----------------
16.5.2. Bahwa amat jelas dalam hukum perdata, pembedaan antara orang dan
badan hukum tersebut. Dimana tidak dapat diidentikkan sama sekali
antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum; ---------------------
16.5.3. Bahwa dalam perkara ini, Tim Investigator serta merta langsung
menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut hanya karena adanya
hubungan kekeluargaan antara pemegang saham yang satu dengan
lainnya. Setiap orang tidak dapat didentikkan telah melakukan perbuatan
yang sama, walaupun itu dilakukan oleh orang lain, hanya karena
kebetulan ia bersaudara. Sebab dalam penegakan hukum dimanapun
juga, termasuk penegakan hukum yang ditegakkan oleh KPPU ini,
semuanya tunduk pada asas hukum Nullus/nemo commodum capere
potest de injuria sua proporia (tak seorangpun boleh diuntungkan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak
seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain); --------------------------------------------------------
16.5.4. Bahwa jika asumsi Tim Investigator yang digunakan, maka bagaimana
dengan kepemilikan saham jutaan orang-orang dalam suatu perusahaan
terbuka (Tbk) yang sama, berarti perusahaan lain dimana mereka sebagai
pemegang saham sudah tidak bisa lagi ikut lagi tender apapun yang ada
pesertanya juga pemegang saham di perusahaan Tbk yang sama?; ---------
16.5.5. Bahwa mohon agar Tim Investigator mengungkapkan fakta hukum yang
nyata-nyata menerangkan adanya maksud dan perbuatan untuk
bersekongkol, bukan dengan mereka-reka hubungan darah antara orang
per orang, sedangkan menjadi subyek dalam pemeriksaan ini adalah
badan hukum bukan orang. Sebab sungguh fatal akibatnya, jika asumsi
seperti Tim Investigator yang digunakan, maka seorang calon presiden
halaman 58 dari 289
SALINAN
tidak akan pernah lulus berkas jika ternyata ia bersaudara atau
mempunyai anak seorang pencopet; ---------------------------------------------
16.5.6. Bahwa tidak benar sama sekali bahwa perkara ini ada kaitannya dengan
kepemilikan saham seseorang di Hotel Clarion Makassar (akan kami
buktikan kelak); ---------------------------------------------------------------------
16.5.7. Bahwa Secara bertentangan, Tim Investigator telah menyatakan sendiri
pada halaman 32 Laporannya, bahwa PT. Passokorang dan PT. Aphasko
menghindari konflik kepentingan, dengan tidak mengikuti tender yang
sama. ----------------------------------------------------------------------------------
16.6. Tentang Koreksi Aritmatika ----------------------------------------------------------------
16.6.1. Bahwa Koreksi Aritmatika tidak lain adalah pembetulan, perbaikan atau
pemeriksaan atas perhitungan komponen harga yang ditawarkan. Sebagai
pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan sendiri (HPS)
yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga jikalaupun ada koreksi atas
perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen
pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya
persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor. ----------------------------
17. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor IV menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.IV) ; -------------------------------------------------------------------------------------
17.1. Tentang Laporan Dugaan yang Premateur; ----------------------------------------------
17.1.1. Bahwa regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dengan jelas dan tegas
mengatur segala hal ihwal mengenai proses, tata cara dan/atau seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012); -----------------------------
17.1.2. Bahwa di dalam regulasi tersebut, juga memberikan ruang bagi pihak-
pihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses, tata cara dan/atau
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut; --------------------
17.1.3. Bahwa Ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan ini disebut
sebagai “Sanggahan Lelang” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012, yaitu:
halaman 59 dari 289
SALINAN
“Pasal 81
(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau
penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
a. penyimpangan... dst;
b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan
yang tidak sehat...”
17.1.4. Bahwa seharusnya Pelapor (yang hingga kini tidak kami ketahui)
menggunakan ruang yang disediakan ini untuk menguji kebenaran atas
dugaan adanya persaingan yang tidak sehat diantara sesama peserta
lelang; ---------------------------------------------------------------------------------
17.1.5. Bahwa Pelapor belum menggunakan “ruang” ini, sehingga pemeriksaan
yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in
casu Tim Investigator belumlah saatnya atau prematur. Sehingga adalah
berdasar dan beralasan hukum untuk menghentikan proses pemeriksaan
ini atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Pelapor belum saatnya
diperiksa. -----------------------------------------------------------------------------
17.2. Tentang Dugaan Adanya Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------
17.2.1. Bahwa dari Kesimpulan dan Rekomendasi Tim Investigator,
sebagaimana yang telah dibacakan pokok-pokoknya pada persidangan
Majelis Komisi pada tanggal 28 Oktober 2013 yang lalu (vide halaman
54 Laporan Dugaan Pelanggaran) telah sampai pada kesimpulan bahwa
terdapat dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX dan X; ----------------------------------------------------------------------
17.2.2. Bahwa prinsip pembuktian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
dinyatakan sebagai The Rule of Reason atau suatu tindakan memerlukan
pembuktian dalam menentukan ada tida knya Dugaan Persekongkolan
Dalam Pelelangan; ------------------------------------------------------------------
17.2.3. Bahwa kesimpulan Tim Investigator atas adanya dugaan persekongkolan
horizontal hanya didasarkan pada fakta sumir berupa: ------------------------
i) Koreksi Aritmatika (vide halaman 27 s/d halaman 29 Laporan
Dugaan Pelanggaran);
ii) Hubungan Antar Perusahaan (vide halaman 29 s/d halaman 32
Laporan Dugaan Pelanggaran);
iii) Menghindari Konflik Kepentingan (vide halaman 32 s/d halaman
35 Laporan Dugaan Pelanggaran);
halaman 60 dari 289
SALINAN
iv) Kesamaan Format Metode Pelaksanaan (vide halaman 35 s/d
halaman 45 Laporan Dugaan Pelanggran).
17.2.4. Bahwa fakta sumir tersebut diatas tidaklah serta merta dapat
membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor.
Sehingga kesimpulan yang diambil oleh Tim Investigator sekedar
menghubung-hubungkan kesamaan format metode pelaksanaan dengan
adanya hubungan kekerabatan diantara pengurus perusahaan yang
mengikuti lelang, lalu selanjutnya berasumsi bahwa jika diantara Para
Terlapor bertemu dalam suatu lelang, maka salah satu pihak akan
mengalah untuk menghindar dari konflik kepentingan; -----------------------
17.2.5. Atas kesimpulan berdasarkan fakta sumir tersebut, maka Terlapor IV
dengan tegas menyangkali dan membantah adanya pelanggaran terhadap
Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana kesimpulan
Tim Investigator. --------------------------------------------------------------------
17.3. Tentang Adanya Koreksi Aritmatika ------------------------------------------------------
17.3.1. Bahwa dari uraian Tim Investigator dalam dalam Laporannya atas
Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
mulai dari halaman 27 s/d halaman 29, sama sekali tidak ditemukan fakta
yang adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor
sebagaimana yang di simpulkan oleh Tim Investigator; ----------------------
17.3.2. Bahwa apa yang terurai pada halaman 27 s/d halaman 29 semata-mata
mengenai hitung-hitungan yang dilakukan oleh POKJA Pengadaan. Lagi
pula Koreksi Aritmatika tidak lain adalah pembetulan, perbaikan atau
pemeriksaan atas perhitungan komponen harga/biaya yang ditawarkan
penyedia. Sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan
sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Atau dengan kalimat sederhana,
Koreksi Aritmetika adalah proses mencocokkan antara dokumen
penawaran dengan dokumen pemilihan/lelang; --------------------------------
17.3.3. Bahwa Dari uraian bantahan Terlapor IV tersebut di atas, jelas bahwa
tidak ada hubungan antara koreksi aritmatika dengan dugaan pelanggaran
Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai
persekongkolan horizontal. Jika pun ada koreksi/pembetulan atas
perhitungan antara dokumen penawaran Terlapor IV dengan dokumen
pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya
persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor; ----------------------------
halaman 61 dari 289
SALINAN
17.3.4. Bahwa oleh karena pada uraian mengenai Koreksi Aritmatika tidak
ditemukan fakta dan bukti yang menyakinkan adanya dugaan
persekongkolan horizontal antara Terlapor IV dengan Para Terlapor
lainnya, maka adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan
serta tidak menilai kesimpulan laporan Tim Investigator termaksud. ------
17.4. Tentang Hubungan Antar Perusahaan ----------------------------------------------------
17.4.1. Bahwa hal yang paling mudah untuk mencocok-cocokkan adanya
persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor adalah dengan berupaya
menguraikan hubungan pengurus perusahaan yang menjadi terlapor dalam
perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------
17.4.2. Bahwa fakta antara Heriyanto Tanto yang merupakan Direktur Utama
dari PT. Aphasko Utamajaya dengan Willianto Tanta yang merupakan
pemegang saham mayoritas di PT. Passokkorang terdapat hubungan
sedarah memang tidak dapat dibantah. Demikian pula hubungan sedarah
antara Heriyanto Tanto, Willianto Tanta dengan Arifin Tanto yang
merupakan pemegang saham di dalam PT. Aphasko Utamajaya. Sebab
pengingkaran terhadap hubungan sedarah adalah perbuatan pidana (vide
Pasal 277 KUHPidana). Namun untuk menilai adanya persekongkolan
horizontal diantara orang-orang yang disebut terakhir ini, tidaklah dapat
dengan menggunakan pendekatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Melainkan dengan Undang-undang yang khusus mengatur tentang badan
usaha berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham (vide Paragraf
ke-3 Penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Sebab orang-
orang yang disebutkan namanya tersebut, tidak lain hanyalah salah satu
organ di dalam suatu badan hukum berbentuk perseroan, dimana
kewenangan dan tanggungjawabnya dibatasi oleh undang-undang (vide
Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6 serta Pasal 3 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007); --------------------------------------------------
17.4.3. Bahwa Heriyanto Tanto, Willianto Tanta dan Arifin Tanto tidak dapat
mengatur-atur suatu perseroan sesuai keinginan dan kehendaknya semata-
mata walaupun diantara mereka terjalin pertalian darah. Walaupun Arifin
Tanto merupakan ayah dari Willianto Tanta, namun bukan berarti bahwa
Arifin Tanto dapat mengatur/intervensi urusan internal PT. Passokkorang.
Bahkan Willianto Tanta sendiri tidak dapat mengatur urusan operasional
halaman 62 dari 289
SALINAN
PT. Passokkorang sebab Willianto Tanta hanyalah salah seorang
pemegang saham dalam perusahaan tersebut, bukan Direksi. Demikian
pula sebaliknya, Willianto Tanta tidak dapat meng-intervensi pengurusan
PT. Aphasko Utamajaya walaupun diperusahaan tersebut ada Ayah dan
Adik kandungnya sebagai pengurus; ----------------------------------------------
17.4.4. Bahwa seorang Willianto Tanta tidaklah berarti apa-apa di dalam
keseharian operasional perseroan PT. Passokkorang walaupun
kedudukannya selaku salah seorang pemegang saham (yang dalam
laporan Tim Investigator disebutkan sebagai pemegang saham mayoritas).
Willianto Tanta barulah “berarti” pada saat dilakukannya RUPS, dimana
jumlah saham yang dikuasainya berbanding dengan suara yang
dimilikinya (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), atau
dengan bahasa mudahnya, RUPS sebagai salah satu organ perseroan
dimana didalamnya terdapat Willianto Tanta sebagai salah satu pemegang
saham; ---------------------------------------------------------------------------------
17.4.5. Bahwa demikian pula dengan Heriyanto Tanto yang kedudukannya dalam
PT. Aphasko Utamajaya selaku Direktur Utama yang artinya bahwa
Heriyanto Tanto tidak lebih hanya sebagai pengurus yang mengurusi
operasional perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan (vide pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007). Heriyanto Tanto dalam kedudukannya selaku Direktur
Utama PT. Aphasko Utamajaya tidak dapat memiliki kehendak dan/atau
keinginan sendiri selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar,
Putusan RUPS serta peraturan perundang-undangan; --------------------------
17.4.6. Bahwa sama halnya dengan Arifin Tanto selaku pemegang saham dalam
PT. Aphasko Utamajaya juga tidak mengelola perseroan dan tidak terlibat
dalam urusan teknis perseroan (apalagi mengatur tender/proyek). Seorang
pemegang saham hanya berwenang menentukan kebijakan dan langkah
strategis dari suatu perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan, itupun
dalam suatu forum rapat yang disebut sebagai RUPS. Diluar forum RUPS,
Arifin Tanto tidak dapat menyatakan kehendak pribadinya, apalagi
mengatur dan mengintervensi kewenangan Direksi;----------------------------
17.4.7. Bahwa hal ini berbeda jika usaha tersebut berbentuk UD (usaha dagang)
atau toko kelontong. Dimana bentuk usaha tersebut tidak membagi
kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-
halaman 63 dari 289
SALINAN
undangan. Sehingga adalah tidak berdasar dan tidak logik apabila ketiga
orang tersebut dapat saling meng-intervensi dan/atau mengatur-atur
urusan internal dalam perusahaan yang berbentuk perseroan. Oleh karena
tidak berdasar dan tidak logik menurut hukum, sehingga kesimpulan Tim
Investigator patut untuk dikesampingkan; ----------------------------------------
17.4.8. Bahwa jauh sebelum lahirnya undang-undang perseroan terbatas pertama
kali, sejak jaman Belanda, suatu perusahaan yang modalnya terdiri atas
saham/andil juga membagi kewenangan antara pengurus, pemodal dan
pengawas dalam perusahaan tersebut; --------------------------------------------
17.4.9. Bahwa dalam KUHDagang disebut dengan Naamloze Vennootschap (NV).
Ketentuan dalam Pasal 36-56 KUHDagang yang mengatur tentang
Perseroan Terbatas ini kemudian dicabut semenjak terbitnya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; --------------------
17.4.10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai kedudukan dan
kewenangan orang-orang yang disebutkan namanya dalam Kesimpulan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun
1999 dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tersebut, maka kiranya pula fakta bahwa Terlapor IV PT. Aphasko
Utamajaya membeli aspal dari Terlapor III PT. Passokkorang dalam
pengerjaan proyek paket Baras – Karossa - quod non – haruslah
dipandang dalam bingkai proses bisnis biasa. Dimana Terlapor III PT.
Passokkorang selaku penjual dan Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya
selaku membeli; ---------------------------------------------------------------------
17.4.11. Bahwa dalam kaitannya jual beli aspal tersebut, kedua perusahaan
perseroan tersebut tidaklah salah dan melanggar peraturan perundang-
undangan. Jual beli yang dilakukan kedua perseroan tersebut murni
didasarkan atas profit oriented; ---------------------------------------------------
17.4.12. Bahwa dari uraian Tim Investigator pada halaman 30 angka 5 sampai
dengan angka 8, jelas terlihat bahwa Terlapor III PT. Passokkorang juga
merupakan perusahaan penjual aspal. Dimana salah satu pembelinya
adalah Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya yang merupakan
perusahaan perseroan dan bukan bagian dari (anak perusahaan) PT.
Passokkorang; -----------------------------------------------------------------------
17.4.13. Bahwa kesimpulan Tim Investigator menyangkut adanya persekongkolan
horizontal juga hanya bersandar pada fakta sumir akan adanya nama
halaman 64 dari 289
SALINAN
personil yang sama dalam proses tender wilayah I, wilayah II dan tender
APBN-P (vide halaman 31 huruf g Laporan Dugaan Pelanggaran); --------
17.4.14. Bahwa fakta ini tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa akibat kesamaan
personil sehingga dengan sendirinya terjadi persekongkolan horizontal.
Sebab ada fakta lain yang tidak disebutkan dan tidak didalami oleh Tim
Investigator. Fakta dan kenyataan tersebut adalah bahwa: --------------------
17.4.15. Proyek tersebut berada di daerah Sulawesi Barat, yang secara geografis
berada + 400 km dari lokasi/kedudukan perusahaan para peserta lelang; --
17.4.16. Sesama pengusaha jasa konstruksi tergabung dalam suatu wadah
organisasi yang memungkinkan mereka saling mengenal bahkan akrab; --
17.4.17. Kebiasaan para pengusaha jasa konstruksi untuk kumpul-kumpul selepas
jam kantor. ---------------------------------------------------------------------------
17.4.18. Bahwa Dari fakta tersebut diatas, terungkap bahwa oleh karena jarak
antara tempat kedudukan perusahaan peserta lelang yang pada umumnya
di Makassar dengan tempat lelang yang berada di Kota Mamuju berjarak
+ 400 km, sehingga demi efisiensi waktu dan biaya, mereka meminta
tolong kepada rekanan sesama pengusaha jasa konstruksi yang ikut
dalam lelang tersebut agar mewakili perusahaan lain;-------------------------
17.4.19. Bahwa personil suatu perusahaan yang mewakili perusahaan lain ketika
mendaftar, mengambil formulir bahkan menghadiri acara aanwijzing
dalam dunia usaha adalah hal yang wajar, sebab adanya kendala jarak
yang begitu jauh; --------------------------------------------------------------------
17.4.20. Bahwa Kebiasaan berkumpul selepas jam kantor memungkin para
pengusaha jasa konstruksi saling bertukar informasi mengenai
pelelangan. Disaat inilah biasanya mereka menitipkan agar personil yang
dikirimkan untuk mendaftar dan mengambil formulir dilakukan hanya
beberapa orang saja, guna menghemat biaya dan waktu; ---------------------
17.4.21. Bahwa fakta sumir mengenai kesamaan orang/personil yang disimpulkan
oleh Tim Investigator sebagai adanya persekongkolan horizontal kiranya
terbantah sudah ----------------------------------------------------------------------
17.5. Tentang Konflik Kepentingan --------------------------------------------------------------
17.5.1. Bahwa Tim Investigator membuat kesimpulan yang terlalu terburu-buru
hanya dengan berdasarkan temuan bahwa apabila Terlapor IV PT.
Aphasko Utamajaya mengikuti lelang pada proyek tertentu maka
perusahaan lain akan menghindar. Pada proyek Paket Baras-Karossa
halaman 65 dari 289
SALINAN
yang dimenangkan oleh Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya, ada
perusahaan lain yang menawar lebih rendah akan tetapi gugur karena
tidak memenuhi persyaratan. Hal inilah kemudian oleh Tim
Investigator dianggap sebagai suatu kesengajaan untuk menghindari
konflik kepentingan; ----------------------------------------------------------------
17.5.2. Bahwa kesimpulan ini tidak berdasar, sebab tidak ada penyelidikan
dan/atau investigasi yang mendalam mengenai kemampuan nyata dari
perusahaan pesaing untuk bersaing dengan Terlapor IV PT. Aphasko
Utamajaya; ---------------------------------------------------------------------------
17.5.3. Bahwa Untuk mengetahui kemampuan nyata dari pesaing (PT. Putra Jaya
dan PT. Latanindo Graha Persada) diperlukan investigasi menyangkut
kemampuan perusahaan tersebut dalam banyak hal, diantaranya SDM,
peralatan serta pengalaman. Hal ini saja, tidak ditemukan uraian yang
lengkap dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat Tim
Investigator. Tidak ada hasil investigasi terhadap perusahaan persaing
apakah memiliki tenaga ahli yang sama atau lebih baik dari tenaga ahli
Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya, tidak pula ditemukan hasil
investigasi apakah perusahaan pesaing tersebut memiliki peralatan yang
sama atau bahkan lebih lengkap dari peralatan Terlapor IV PT. Aphasko
Utamajaya, juga tidak terdapat uraian bahwa pengalaman perusahaan
pesaing tersebut lebih panjang dari Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya;
17.5.4. Bahwa Dari 3 hal tersebut itu saja (belum lagi fariable yang lain),
nampak bahwa kesimpulan yang diperoleh Tim Investigator didapatkan
tidak dari suatu investigasi yang mendalam. Tim Investigator hanya
melihat fakta bahwa ada perusahaan pesaing yang digugurkan padahal
menawar lebih rendah dari Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya lalu
kemudian berkesimpulan bahwa perusahaan yang kalah menghindar dari
konflik kepentingan. ----------------------------------------------------------------
17.6. Tentang Kesamaan Format Metode Pelaksanaan ---------------------------------------
17.6.1. Bahwa atas kesamaan format dalam metode pelaksanaan tidaklah dengan
serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara
Para Terlapor; ------------------------------------------------------------------------
17.6.2. Bahwa Kesimpulan Tim Investigator menafikan fakta dan kenyataan
bahwa: --------------------------------------------------------------------------------
halaman 66 dari 289
SALINAN
1) Ada pelatihan dari kementerian PU dalam membuat metode
pelaksanaan yang senantiasa diikuti oleh para pengusaha jasa
konstruksi; ----------------------------------------------------------------------
2) Adanya wadah organisasi bagi pengusaha jasa konstruksi yang
senantiasa mengadakan pelatihan dalam membuat dokumen lelang. --
3) Bahwa secara garis besar, metode pekerjaan phisik atas suatu proyek
jalan pastilah akan sama. Secara logika tidak mungkin ada pekerjaan
phisik atas suatu proyek jalan yang dilakukan terbalik, misalnya
dengan langsung mengaspal jalan tanpa terlebih dahulu dilakukan
pemadatan lahan dengan sirtu (pasir dan batu); ---------------------------
4) Bahwa menyangkut hal-hal yang teknis, suatu pekerjaan phisik
pastilah kurang lebihnya akan sama. Karena patokan ilmu yang
dipergunakan pasti sama. Justru akan berbahaya jika patokan ilmu
teknis yang akan dipergunakan bukan yang lazim. Sehingga
kesimpulan Tim Investigator menyangkut adanya koordinasi antara
Para Terlapor pada pelaksanaan proyek Paket Baras-Karossa yang
mengarah pada persekongkolan horizontal sangat tidak berdasar dan
beralasan hukum. --------------------------------------------------------------
17.7. Tentang Kesamaan Dokumen Softcopy --------------------------------------------------
17.7.1. Bahwa Sebagaimana telah diuraikan pada dalil bantahan Terlapor IV PT.
Aphasko Utamajaya sebelumnya bahwa ada fakta dan kenyataan yang
tidak didalami oleh Tim Investigator, yakni jauhnya kedudukan Pokja
Jalan Nasional Wilayah I dan wilayah II Propinsi Sulawesi Barat yang
berada di Kota Mamuju (+ 400 km) dari kedudukan para Terlapor di
Kota Makassar, serta adanya wadah organisasi pengusaha jasa konstruksi
yang memungkinkan mereka saling bertukar informasi, sehingga apabila
terdapat kesamaan dalam Soft Copy yang diberikan para Terlapor kepada
Investigator, hal itu terjadi oleh karena personil yang dikirimkan untuk
menyetorkan dokumen penawaran meng-copy dokumen tersebut ke
dalam komputer miliknya. Sehingga tatkala soft copynya diminta oleh
Investigator, maka yang diambilkan dari filenya pernah dicopy oleh
personil yang dikirim tersebut; ----------------------------------------------------
17.7.2. Bahwa Dalam praktek, terkadang suatu perusahaan menitipkan dokumen
penawarannya (baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy) kepada
salah satu personil perusahaan lain yang juga akan mengikuti proses
halaman 67 dari 289
SALINAN
lelang. Hal ini dilakukan semata-mata karena pertimbangan biaya dan
waktu; ---------------------------------------------------------------------------------
17.7.3. Bahwa apabila dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa dokumen
penawaran Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya itu sama sumber filenya
dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) hal itu tidak berarti bahwa kedua
perusahaan tersebut melakukan persekongkolan horizontal; -----------------
17.7.4. Bahwa hal ini dikarenakan personil yang mengantar dan menyetorkan
soft copy kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu meng-copy ke dalam
file penyimpanan miliknya yang diberi nama “purna” sehingga apabila
tidak didalami fakta dan kenyataan yang sebenarnya, maka seolah-olah
ada persekongkolan diantara Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya
dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) – quod non- . --------------------------
17.8. Tentang Tanggapan Atas Adanya Dugaan Persekongkolan Horizontal -------------
17.8.1. Bahwa sebelum sampai pada tanggapan atas dugaan persekongkolan
vertikal, terlebih dahulu diuraikan menyangkut prinsip-prinsip umum
pelelangan/tender atau dalam Pepres Nomor 70 Tahun 2013 disebut
sebagai Pemilihan, yaitu: ----------------------------------------------------------
i) Prinsip Terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas;
ii) Non diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan
kompetensi yang sama;
iii) Tidak memuat persyaratan dan spesifiksai teknis atau merek yang
mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
17.9. Bahwa dari keseluruhan uraian Tim Investigator sepanjang mengenai adanya
dugaan persekongkolan vertikal, tidak satupun fakta yang disebutkan yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pelelangan/tender/pemilihan
sebagaimana disebutkan di atas. Para pihak peserta pelelangan memiliki
peluang dan kesempatan yang sama dalam memberikan penawaran dengan
harga dan kualitas pekerjaan yang bersaing; --------------------------------------------
17.9.1. Bahwa selain hal tersebut di atas, keseluruhan uraian tentang dugaan
adanya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, sama sekali
tidak menggambarkan peran Terlapor IV untuk menjadikan dirinya
sebagai pemenang tender. Tidak dijelaskan dengan tegas dan dengan
rinci kaitannya antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlapor IV
dengan Pokja Jalan Nasional Wilayah I dan wilayah II Propinsi Sulawesi
Barat; ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 68 dari 289
SALINAN
17.9.2. Bahwa hal ini dikarenakan personil yang mengantar dan menyetorkan
soft copy kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu meng-copy ke dalam
file penyimpanan miliknya yang diberi nama “purna” sehingga apabila
tidak didalami fakta dan kenyataan yang sebenarnya, maka seolah-olah
ada persekongkolan diantara Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya
dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) – quod non- . --------------------------
18. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor V menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.V) ; ------------------------------------------------------------------------------------
18.1. Bahwa Terlapor V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditemukan
investigator, yang diduga telah melibatkan dan dilakukan oleh Terlapor V,
kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini; ------------------------
18.2. Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT.
Passokkorang dengan Terlapor V hanya karena Willianto Tanta dan Jusuf
Kadir menjadi pemegang saham di Hotel Clarion Makassar; -----------------------
18.3. Bahwa dalil Investigator tersebut di atas merupakan suatu kesimpulan yang
kabur tanpa didukung bukti yang cukup; -----------------------------------------------
18.4. Bahwa Hotel Clarion Makassar bukanlah perusahaan berbentuk perseroan.
Dengan demikian tidak ada modal yang berbentuk saham-saham dalam
kepemilikan Hotel Clarion. Termasuk pula tidak ada saham yang dimiliki baik
oleh Willianto Tanta maupun Jusuf Kadir atas nama Hotel Clarion; ---------------
18.5. Bahwa yang benar adalah: PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel merupakan
pemilik atas usaha Hotel Clarion Makassar; -------------------------------------------
18.6. Bahwa PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel-lah yang modalnya terdiri atas
saham-saham. Selain itu, karena berbentuk perseroan, sehingga siapapun
berpeluang untuk menjadi pemodal dalam perseroan tersebut, termasuk Jusuf
Kadir Tahar; ---------------------------------------------------------------------------------
18.7. Bahwa sehingga apabila Jusuf Kadir Tahar menjadi salah seorang pemegang
saham dalam PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel bersama-sama dengan
Willianto Tanta yang kebetulan juga merupakan pemegang saham di PT.
Passokkorang, maka tidak berarti bahwa telah terjadi persekongkolan antara
Terlapor V dengan PT. Passokkorang hanya karena kebetulan keduanya
menjadi pemegang saham pada suatu perusahaan secara bersama-sama; ---------
18.8. Bahwa konsekwensi logis dari suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
adalah modalnya yang berbentuk saham-saham dan saham-saham tersebut
halaman 69 dari 289
SALINAN
berpeluang untuk dimiliki oleh siapa saja. Demikian pulalah dengan
perusahaan bernama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel sebagai pemilik Hotel
Clarion Makassar. --------------------------------------------------------------------------
18.9. Bahwa Dengan demikian amatlah keliru dalil Investigator mengenai adanya
persekongkolan antara Terlapor V dengan PT. Passokkorang hanya karena
kebetulan pemegang saham di kedua perusahaan tersebut juga menjadi
pemegang saham pada PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel -------------------------
18.10. Bahwa demikian pula dengan dalil Investigator yang menyatakan bahwa ada
keterkaitan antara Terlapor V dengan PT. Sabar Jaya Pratama; --------------------
18.11. Bahwa adanya keterkaitan kedua perusahaan tersebut, tidaklah berarti bahwa
kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan. Sebab sepanjang
uraian dalil investigator mengenai proyek-proyek/paket yang dikatakannya ada
persekongkolan, ternyata tidak ada satupun paket (mulai pada tahap
Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran) yang diikuti oleh Terlapor
V juga diikuti oleh PT. Sabar Jaya Pratama sehingga tidak betul bahwa
Terlapor V melakukan persekongkolan dengan PT. Sabar Jaya Pratama
sepanjang dugaan pada proyek/paket yang diinvestigasi oleh Investigator; -------
18.12. Bahwa dalil mengenai Terlapor V memperoleh aspal dari PT. Passokkorang
oleh karena PT. Passokorang memang merupakan perusahaan yang menjual
aspal. Lagi pula tidaklah dengan serta merta apabila Terlapor V membeli aspal
dari PT. Passokkorang, maka secara otomatis dapat dikatakan telah terjadi
persekongkolan; ----------------------------------------------------------------------------
18.13. Bahwa dalil mengenai adanya nama personil yang sama dalam tender Wilayah
I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P yang dianggap merupakan
persekongkolan, pada proyek yang lokasinya di Sulawesi Barat ini, tepatnya di
Kota Mamuju, beberapa perusahaan menunjuk kurir untuk mengambil formulir
pelelangan serta memasukkan dokumen penawaran. Hal ini biasa dilakukan
karena jauhnya letak antara Kantor perusahaan dengan tempat Pokja
Pengadaan. Dengan pertimbangan menghemat biaya transportasi, sehingga
hanya 1 atau 2 orang kurir yang diberi tugas untuk mengambil formulir
pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk beberapa perusahaan; --------------
18.14. Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena
tidak sesuai antara peralatan utamanya dengan yang tercantum dalam dokumen
lelang, serta tidak memasukkan peralatan unit, sehingga dikatakan sebagai
sengaja menghindari konflik kepentingan; ---------------------------------------------
halaman 70 dari 289
SALINAN
18.15. Bahwa Dalil tersebut sangat tidak benar, sebab pada awalnya, Terlapor V
berniat untuk menyewa alat yang dimaksud. Namun karena kendala waktu
yang telah mepet serta ketidaktersediaan alat yang dimaksud sehingga pada
dokumen penawaran terpaksa tidak dapat dimasukkan; ------------------------------
18.16. Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena
terdapat kesamaan Format Metode Pelaksanaan, maka telah terjadi
persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------------------------
18.17. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan oleh karena dari pelatihan-
pelatihan pelelangan jasa konstruksi yang diikuti oleh karyawan Terlapor V.
Sehingga apa yang diajarkan, itulah yang diikuti oleh karyawan tersebut; --------
18.18. Bahwa adanya kesamaan penyimpanan file dan tanggal pencetakan tidaklah
berarti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V dengan
perusahaan lain; ----------------------------------------------------------------------------
18.19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, oleh karena jarak yang sangat jauh antara
kantor yang terletak di Kota Makassar dengan kedudukan Pokja Pengadaan
yang berada di Kota Mamuju, sehingga dikirim kurir untuk membantu
beberapa perusahaan dalam rangka mengikuti pelelangan tersebut;----------------
18.20. Bahwa untuk memudahkan urusan kelengkapan berkas penawaran serta untuk
mengantisipasi kendala yang mungkin timbul akibat ketidaklengkapan berkas,
maka kurir tersebut dilengkapi dengan Laptop dan mengcopy dokumen
penawaran masing-masing perusahaan, sehingga ketika investigator meminta
soft copy dokumen penawaran masing-masing Terlapor, maka yang muncul
adalah nama file kurir tempat penyimpanan dokumen penawaran tersebut; ------
18.21. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Terlapor V sebagaimana tersebut di
atas, maka Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana hasil investigasi pada Perkara Nomor 09/KPPU-
L/2013 yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor V, secara tegas ditolak dan
dibantah oleh Terlapor V. -----------------------------------------------------------------
19. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VI menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.VI) ; -------------------------------------------------------------------------------------
19.1. Bahwa mengenai kesamaan format pada dokumen penawaran, tetapi isi metode
pelaksanaan sudah ditegaskan oleh tim pemeriksa bahwa berbeda. Adapun
masalah format bisa saja bahkan kemungkinan besar sama, karena rata-rata
rekanan mengacu pada spesifikasi dari bahan-bahan materi pelatihan yang
halaman 71 dari 289
SALINAN
diberikan oleh Kementrian P.U., karena buku-buku dan materi pelatihan itu
bersifat umum bukan rahasia; ------------------------------------------------------------
19.2. Bahwa Terlapor VI sama sekali tidak pernah mengadakan persekongkolan PT.
Usaha Subur Sejahtera, karena jelas-jelas bahwa perusahaan kami tidak pernah
melakukan penawaran pada paket yang sama dengan paket yang diikuti oleh
PT. Usaha Subur Sejahtera, sehingga secara tegas kami menolak dikategorikan
terjadi persekongkolan horizontal; -------------------------------------------------------
19.3. Bahwa memang benar Terlapor VI sering bekerjasama dengan PT.
Passokorang, namun kerjasama itu bukan di bidang jasa kontraktor, melainkan
seperti dibidang perhotelan, dsb. Dimana menurut kami kerjasama tersebut
sama sekali tidak melanggar peraturan atau undang-undang apapun di negara
Republik Indonesia ini; --------------------------------------------------------------------
19.4. Bahwa Bagaimana mungkin kami dapat disimpulkan telah mengatur
pelelangan sedangkan peserta lelang rata-rata berjumlah 50-60 perusahaan
yang mendaftar dengan system e-procurement dan pascakualifikasi, sedangkan
tim pemeriksa tidak bisa mengajukan bukti bahwa kami pernah mengatur
rekanan lain yang jumlahnya 50-60 perusahaan tersebut. Untuk itu, kami
memohon kepada Majelis KPPU agar kiranya dapat diperintahkan kepada
Investigator untuk membuktikan bahwa kami pernah mengatur pelelangan
tersebut kepada peserta lain dengan memberikan kompensasi apapun, baru
kami bisa dikategorikan melanggar aturan persekongkolan horizontal; -----------
19.5. Bahwa format dan urutan metode pekerjaan bisa saja sama karena mengacu
pada RAB, Bill of Quantity dan spesifikasi, namun isi harga penawarannya
berbeda satu dengan lain, karena masing-masing perusahaan mempunyai
kapasitas peralatan / jenis peralatan yang beda; ---------------------------------------
19.6. Bahwa secara tegas kami menolak jika dianggap dengan adanya kesamaan
format metode pelaksanaan, lalu dijadikan dasar bahwa sudah terjadi
persekongkolan horizontal, terjadinya kesamaan ini bisa saja terjadi karena
sebagian besar staff teknik perusahaan-perusahaan peserta pernah mengikuti
pelatihan yang diadakan oleh Kementerian P.U. atau HPJI sebagai persyaratan
mendapatkan sertifikasi, dan yang terpenting adalah penawaran kita tidak
pernah terjadi koordinasi karena kami juga ingin memenangkan pelelangan
paket tersebut demi kelangsungan kesejahteraan karyawan dan perusahaan; -----
19.7. Bahwa pada kesempatan ini kami mohon agar kiranya dapat memperoleh copy
laporan dari pelapor, karena pihak kami telah merasa dirugikan dan kami juga
halaman 72 dari 289
SALINAN
berhak untuk melakukan pelaporan ke pihak-pihak terkait sesuai dengan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku. --------------------------------------
20. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VII menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.VII): -------------------------------------------------------------------------------------
20.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh
Investigator KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 tentang adanya Pelanggaraan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, Terlapor VII
menyatakan tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak lain seperti
yang disebutkan oleh Investigator; ------------------------------------------------------
20.2. Bahwa adapun dalam proses tender yang diikuti oleh Terlapor VII murni dari
Terlapor VII dan jika Terlapor VII dapat memenangkan satu paket maka itu
sudah sesuai dengan kemampuan peralatan dan personil yang dimiliki oleh
Terlapor VII; --------------------------------------------------------------------------------
20.3. Bahwa jika dalam dokumen yang dimasukkan oleh Terlapor VII terdapat
kesamaan format maka hal tersebut adalah sesuai dengan BOQ yang terdapat
dalam dokumen tender;--------------------------------------------------------------------
20.4. Bahwa mengenai kesamaan format pada metode pelaksanaan tidak bisa
dijadikan penilaian bahwa Terlapor VII melakukan persekongkolan, karena apa
yang dilakukan oleh Terlapor VII sudah sesuai dengan format dan urutan kerja
yang dilaksanakan di lapangan. ----------------------------------------------------------
21. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VIII menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.VIII): ------------------------------------------------------------------------------------
21.1. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan, tidak bisa dijadikan sebagai
adanya koordinasi Antara perusahaan lain dengan Terlapor VIII dalam hal
pelelangan yang diadakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, dimana dalam penawaran
Terlapor VIII yang mengacu pada RAB, Spesifikasi teknik serta bahan dan
alat, dengan sendiri pembuatan metode pelaksanaan jelas mengacu kepada hal
tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------
21.2. Bahwa berpatokan pada poin di atas, dengan jelas Terlapor VIII dengan tidak
mengesampingkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menolak dengan tegas dan tidak
menerima sebagai Terlapor dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi Perkara
halaman 73 dari 289
SALINAN
Nomor 09/KPPU-L/2013 untuk membebaskan Terlapor VIII terhadap tuduhan
yang dituduhkan (Ab Instantia); ---------------------------------------------------------
21.3. Bahwa sebagai dasar pertimbangan Terlapor VIII adalah dalam evaluasi
penawaran yang dilakukan oleh Panitia Lelang, Terlapor VIII tidak menang
pada paket yang ditawarkan dan dinyatakan gugur, sehingga dengan demikian
Terlapor VIII menyimpulkan agar kiranya Ketua Majelis Komisi tidak
melanjutkan atau mencabut dugaan pelanggaran pelanggaran yang ditujukan
kepada Terlapor VIII; ----------------------------------------------------------------------
21.4. Bahwa Terlapor VIII memohon kiranya Ketua Majelis dengan terbuka dan
transparan menyampaikan laporan dari pelapor kepada Terlapor VIII sebagai
bahan untuk melakukan pelaporan kepada pihak-pihak terkait, berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. ----------------------------------------------------------
22. Menimbang bahwa Terlapor IX menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti
T.IX): ----------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1. Bahwa Terlapor IX mengikuti beberapa lelang yang terdapat pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II Propinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2012 pada paket pekerjaan yang tertuang pada dokumen dugaan
pelanggaran, Terlapor IX mengakui bahwa dalam penyusunan dokumen
terdapat beberapa kekeliruan yang menyebabkan dokumen tersebut gagal; ------
22.2. Bahwa Terlapor IX ingin mengklarifikasi pada dokumen Laporan Dugaan
Pelanggaran pada halaman 31 dari 56 poin b). PT Latanindo Graha Persada
memenangkan satu paket APBN-P pada pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-
Malabo III dimana dalam pekerjaan tersebut Terlapor IX melakukan
Kerjasama Operasi (Joint Operation)-terlampir dokumen kontrak-; ---------------
22.3. Bahwa dalam hal pengiriman dokumen penawaran, diperbolehkan
menggunakan jasa kurir untuk membawakan dokumen lelang, personil yang
melakukan pemasukan dokumen yang mewakili Terlapor IX adalah tenaga
kerja kontrak yang telah resign atau keluar dari perusahaan Terlapor IX; --------
22.4. Bahwa penyusunan metode pekerjaan dimana format tersebut mengikuti BOQ
(bill of quantity) yang terdapat pada dokumen lelang dimana penyusunan
tersebut sesuai dengan penjelasan alur pekerjaan. -------------------------------------
23. Menimbang bahwa Terlapor Terlapor X menyerahkan tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
(vide bukti T.X): ---------------------------------------------------------------------------------------
23.1. Bahwa Terlapor X tidak ada kaitannya dengan proses lelang proyek yang telah
disebutkan di atas; --------------------------------------------------------------------------
halaman 74 dari 289
SALINAN
23.2. Bahwa Direktur Utama PT Duta Indah Pratama Mamuju adalah benar sebagai
Kepala Cabang PT Passokorang Mamuju, dimana dalam undang-undang
Negara Republik Indonesia tidak ada larangan untuk memegang 2 (dua)
jabatan sekaligus dalam perusahaan yang berbeda ------------------------------------
23.3. Bahwa Sdr. Mahmud adalah benar mantan karyawan PT Duta Indah Pratama
Mamuju, dimana yang bersangkutan telah berhenti selama kurang lebih 3 (tiga)
tahun yang lalu; -----------------------------------------------------------------------------
23.4. Bahwa yang dimaksud KPPU Sdri. Dian Asih, Terlapor X tidak kenal dan yang
bersangkutan tidak pernah menjadi karyawan selama PT Duta Indah Pratama
Mamuju berdiri dan; -----------------------------------------------------------------------
23.5. Bahwa Sdr. Arjus/Arjun adalah benar karyawan PT Duta Indah Pratama
Mamuju yang baru diterima menjadi karyawan beberapa bulan yang lalu
dengan tugas pokok sebagai sopir; ------------------------------------------------------
23.6. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Terlapor X tidak masuk dalam
dugaan kerjasama dalam hal dugaan tersebut di atas; --------------------------------
23.7. Bahwa Terlapor X tidak pernah membuat dan memasukkan penawaran;
23.8. Bahwa Terlapor X tidak pernah sekalipun memerintahkan kepada karyawan PT
Duta Indah Pratama Mamuju untuk melakukan pemasukan dokumen/
penawaran lelang. --------------------------------------------------------------------------
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat
Komisi (vide bukti A20); ----------------------------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan
terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A21); ---------------------------------
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 15/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 14 Agustus
2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A25);
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 188/KPPU/Kep/VIII/2013 tanggal 25 September 2013
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A24);---------------------------------------------
28. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/VIII/2013 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013 (vide bukti A26); ----------------------------
halaman 75 dari 289
SALINAN
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan
Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu
Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan
Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A45, A55, A56, A57,
A58, A59, A60, A61, A62, A63,A64,); ------------------------------------------------------------
30. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor
09/KPPU-L/2013 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan
Saksi I (PT Widya Satria), namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan
Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas ( bukti A50, A51; B3); --------------------------
31. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya),
namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Sidang dengan alasan ada
keperluan lain dan megirimkan permohonan penjadwalan ulang sidang (vide bukti A53;
B4); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Karya Mandala
Putra), dan dihadiri oleh Sdr. Masdar, selaku staf PT Karya Mandala Putra. Namun yang
bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan tidak membawa Surat Tugas.
Majelis Komisi selanjutnya memanggil kembali Saksi pada Sidang yang akan datang
dengan menunjukkan Surat Tugas perusahaan (vide bukti A53; B5); -------------------------
33. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Karya Pare Sejahtera),
namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Sidang tanpa memberikan alasan
yang jelas. (vide bukti A54; B6); -------------------------------------------------------------------
34. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Karya Mandala Putra), yang
dihadiri oleh Masdar, selaku staf PT Karya Mandala Putra, dibawah sumpah yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti A78; B7); -
34.1. Bahwa benar Saksi Masdar sebelumnya pernah diperiksa KPPU pada tanggal 4
April 2013 dan membenarkan dokumen BAP Penyelidikan tersebut; -------------
34.2. Bahwa peran Saksi dalam tender sebagai administrator yang menangani data
kualifikasi. Perencanaan tender dilakukan oleh Divisi Perencanaan; --------------
34.3. Bahwa PT Karya Mandala Putra (PT KMP) berdiri tahun 2003 dan bergerak
dibidang kontraktor, sipil dan perumahan, dengan kepengurusan yang terdiri
atas Joni Wijaya sebagai komisaris, Basri Djafri sebagai direktur utama, Mega
Mardika sebagai direktur. PT KMP bergabung dalam GAPENSI ; ----------------
halaman 76 dari 289
SALINAN
34.4. Bahwa PT KMP mempunyai Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan
sendiri dan akan dijual jika perusahaan tidak menang tender; -----------------------
34.5. Bahwa Peter David Wijaya bergabung dengan PT KMP tahun 2005 dan setahu
Saksi, Peter David Wijaya tidak mempunyai perusahaan yang lain; ---------------
34.6. Bahwa keikutsertaan PT KMP dalam tender diusulkan oleh Divisi Perencanaan
dan diputuskan oleh komisaris; ----------------------------------------------------------
34.7. Bahwa pada tahun 2012, PT KMP ikut pada dua paket dan hanya menang pada
Paket Kalukku Salubatu I, namun PT KMP tidak menang pada Paket Topoyo
Barakang; ------------------------------------------------------------------------------------
34.8. Bahwa lokasi kantor PT KMP terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 7,
sedangkan alamat kantor yang lama terletak di Jalan Andi Dae; -------------------
34.9. Bahwa Saksi tidak tahu perihal perubahan alamat kantor dan tidak mengetahui
aktivitas yang dilakukan pimpinan; -----------------------------------------------------
34.10. Bahwa AMP milik Saksi digunakan oleh PT Yulinda Prima Karya, PT
Passokorang dan PT KMP; ---------------------------------------------------------------
34.11. Bahwa pengalaman tender Saksi, Dalam dokumen RKS sering
mempersyaratkan perusahaan harus mempunyai AMP; ------------------------------
34.12. Bahwa tahapan tender yang diikuti Saksi adalah diawali dengan pengumuman,
penjelasan paket yang ditenderkan, pendaftaran dan mengupload dokumen
lelang. Saksi kemudian mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan yakni Akta
perusahaan, SUJK, pajak 3 (tiga) bulan terakhir, SPT Tahunan dan dokumen
bank. Setelah itu Saksi melakukan scaning terhadap dokumen tersebut dan
mengupload dokumen tersebut ke panitia; ---------------------------------------------
34.13. Bahwa dalam pengalaman Saksi, hal yang dilakukan klarifikasi adalah
dokumen SPT, SUJK, dan laporan pajak tiga bulan terakhir; -----------------------
34.14. Bahwa dalam pelatihan yang diadakan asosiasi, Saksi pernah mengikuti
pelatihan K3 dan dari pelatihan tersebut tidak pernah diajarkan bagaimana cara
penyusunan dokumen tender tender; ----------------------------------------------------
34.15. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan undangan dari perusahaan lain terkait
dengan tender yang diikuti; ---------------------------------------------------------------
34.16. Bahwa Saksi tidak melayani permintaan material dari perusahaan lain
sepanjang paket pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan baru akan melayani
permintaan material jika paket yang dikerjakan telah selesai; -----------------------
34.17. Bahwa panitia memberikan format PQ dan RAB kepada peserta tender, Namun
Panitia tidak memberikan format metode pelaksanaan karena metode
pelaksanaan dibuat sendiri oleh perusahaan; -------------------------------------------
34.18. Bahwa penyusunan RAB dilakukan oleh Bagian Perencanaan PT KMP; ---------
halaman 77 dari 289
SALINAN
34.19. Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah berkumpul dengan perusahaan lain
untuk mengerjakan tender yang sama; --------------------------------------------------
35. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan mengajukan
permohonan penjadwalan ulang sidang: (vide bukti A76; B8); --------------------------------
36. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa menyampaikan alasan yang
jelas (vide bukti A78; B9); ---------------------------------------------------------------------------
37. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Karya Pare Sejahtera), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa menyampaikan alasan
yang jelas (vide bukti A75; B10); -------------------------------------------------------------------
38. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan mengajukan
permohonan penjadwalan ulang sidang: (vide bukti A89; B11); -------------------------------
39. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), yang dihadiri
oleh Reynaldo M Tang Dilintin, sebagai Direktur Cabang PT Widya Satria, dibawah
sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut:
(vide bukti A90; B12); --------------------------------------------------------------------------------
39.1. Bahwa Saksi bekerja di PT Widya Satria sejak tanggal 13 Maret 2013.
Sebelum bergabung dengan PT Widya Satria, Saksi bekerja di PT Kenanga
Jaya dan bertugas menyusun dan membawahi administrasi dokumen. ------------
39.2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tender perkara a quo; -----------------------
39.3. Bahwa PT Widya Satria tidak memiliki alat Asphalt Mixxing Plant (AMP) dan
Batching Plant (BP) sehingga dalam mengikuti tender, PT Widya Satria
melakukan JO dengan perusahaan yang memiliki AMP dan BP; -------------------
39.4. Bahwa lokasi alat AMP berpengaruh terhadap metode pelaksanaan; --------------
39.5. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyusunan metode pelaksanaan karena
Saksi hanya mengurus administrasi saja; -----------------------------------------------
39.6. Bahwa PT Widya Satria tergabung dalam asosiasi Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK); ------------------------------------------------------------------
halaman 78 dari 289
SALINAN
39.7. Bahwa proses penyusunan dokumen tender dilakukan dengan cara mempelajari
Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kemudian Saksi penuhi apa yang menjadi
tolak ukur dalam tender, untuk mengecek kemampuan dalam mengikuti tender;
39.8. Bahwa kompetitor Saksi adalah PT Adi Karya, PT Passokorang, PT Waskita
Karya, PT Aphasko Utamajaya, dan yang memiliki AMP adalah PT
Passokorang; --------------------------------------------------------------------------------
39.9. Bahwa PT Widya Satria pernah menang tender di Jalan Aralle-Mambi di
Sulawesi Barat pada akhir tahun 2012; -------------------------------------------------
39.10. Bahwa PT Widya Satria tidak menang tender pada 8 (delapan) paket tender
perkara a quo dan melakukan sanggahan kepada Panitia namun tidak mendapat
balasan sanggah dari panitia; -------------------------------------------------------------
40. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (PT Bumi Karsa), yang dihadiri
oleh Kamaluddin, sebagai direktur PT Bumi Karsa, dan didampingi oleh Muh Nur
Andy, sebagai staf PT Bumi Karsa, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti A104; B13); -------------------
40.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tanggal 26 Maret 2011 dan
membenarkan BAP Penyelidikan (B2.6) yang ditandatangani Saksi; --------------
40.2. Bahwa PT Bumi Karsa berdiri tahun 1969 dan bergerak di bidang konsruksi,
pengairan dan pekerjaan pelebaran jalan, serta tergabung dalam GAPENSI; -----
40.3. Bahwa PT Bumi Karsa mempunyai alat utama AMP dan mixer yang terletak di
Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo; ------------
40.4. Bahwa PT Bumi Karsa mengikuti 9 (sembilan) paket pekerjaan pada tahun
2012 dan tidak ada paket yang dimenangkan; -----------------------------------------
40.5. Bahwa pertimbangan ikut tender adalah posisi alat yang digunakan dan
kemampuan SDM; -------------------------------------------------------------------------
40.6. Bahwa yang menentukan keikutsertaan dalam tender adalah Direksi; -------------
40.7. Bahwa penyusunan nilai penawaran diawali dari bidang teknik dan marketing
yang meninjau lokasi tender kemudian dihitung oleh bidang teknik berapa
anggaran yang dibutuhkan; ---------------------------------------------------------------
40.8. Bahwa PT Bumi Karsa dalam memasukkan dokumen tender dilakukan oleh
pegawai/staf perusahaan dengan dibekali Surat Kuasa Direksi; --------------------
40.9. Bahwa PT Bumi Karsa mempunyai 2 (dua) alat BP yang terletak di Manado
dengan kapasitas 30 ton per jam; --------------------------------------------------------
40.10. Bahwa mobilisasi alat AMP ke perusahaan lain membutuhkan waktu 3 (tiga)
bulan; -----------------------------------------------------------------------------------------
halaman 79 dari 289
SALINAN
40.11. Bahwa jangka waktu mobilisasi AMP berpengaruh terhadap jangka waktu
pelaksanaan proyek; -----------------------------------------------------------------------
40.12. Bahwa PT Bumi Karsa mendapat penjelasan dari pantia gugur dalam tender
karena alasan teknis, padahal menurut PT Bumi Karsa gugur karena sedang
mengerjakan proyek lain pada saat tender a quo berlangsung; ----------------------
40.13. Bahwa PT Bumi Karsa tidak pernah menggunakan alat milik perusahaan lain
karena menggunakan alat sendiri; -------------------------------------------------------
40.14. Bahwa Saksi mengerjakan sendiri metode pelaksanaan ; ----------------------------
40.15. Bahwa pada tahun 2012, PT Bumi Karsa pernah melakukan JO dengan PT
Bukit Bahari Indah (Terlapor VII) pada Paket pekerjaan beton karena Terlapor
VII mempunyai kemampuan dari segi material sedangkan PT Bumi Karsa
mempunyai kemampuan dari segi alat (cangkul beton); -----------------------------
40.16. Bahwa penggunaan alat yang sama di saat yang bersamaan namun pada tender
berbeda memungkinkan, akan tetapi akan menambah jumlah dan jam kerja
pekerja ; --------------------------------------------------------------------------------------
40.17. Bahwa Saksi tidak pernah ikut tender di paket Bandara tampapadang, paket
Baras-Karosa, paket Kaluku-Salubatu, dan Paket Topoyo-Barakang, karena
alat tidak memungkinkan; ----------------------------------------------------------------
40.18. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pokja Pengadaan Wilayah I dan Wilayah II; ---
40.19. Bahwa dalam tender, perusahaan wajib menyediakan alat, baik didapatkan dari
sewa maupun milik sendiri; ---------------------------------------------------------------
40.20. Bahwa tidak ada standarisasi yang diterapkan kepada anggota GAPENSI
dalam mengikuti tender; ------------------------------------------------------------------
40.21. Bahwa Harga satuan berpengaruh pada jarak angkut. Baru tidaknya alat juga
berpengaruh pada komponen harga, tidak jadi acuan jika alat sendiri menjamin
harga akan lebih murah. dalam praktiknya jika ada perusahaan yang
mempunyai alat namun tidak digunakan maka cenderung untuk disewakan
dengan harga yang lebih murah. Tergantung dari naluri bisnis yang dimiliki
oleh perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------
41. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (PT Tuju Waliwali), yang dihadiri
oleh Sdr. Ir. Sudarli selaku Manajer Operasional PT Tuju Wali Wali, dibawah sumpah
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti
B14); ----------------------------------------------------------------------------------------------------
41.1. Bahwa Direktur Utama PT Tuju Wali Wali sudah resign sejak bulan
September 2013 dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya; ------------
41.2. Bahwa Saksi tidak terlibat dan tidak mengetahui informasi terkait tender a quo;
halaman 80 dari 289
SALINAN
41.3. Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi tidak dapat dilanjutkan karena Saksi yang
hadir tidak memiliki kewenangan dan pengetahuan untuk memberikan
keterangan terkait perkara a quo; --------------------------------------------------------
41.4. Bahwa Majelis Komisi meminta agar dilakukan pemanggilan ulang terhadap
Direktur Utama PT Tuju Wali Wali untuk memberikan keterangan bersama-
sama dengan staf PT Tuju Wali Wali yang mengetahuo proses tender perkara a
quo pada Sidang Majelis Komisi berikutnya; ------------------------------------------
42. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (PT Karya Pare Sejahtera), yang
dihadiri oleh Sdr. Syarifuddin selaku Staf Teknis PT Karya Pare Sejahtera, dibawah
sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut:
(vide bukti B15);---------------------------------------------------------------------------------------
42.1. Bahwa Saksi telah bekerja di PT Karya Pare Sejahtera (selanjutnya disebut PT
KPS) sejak tahun 1999; -------------------------------------------------------------------
42.2. Bahwa sebelum berbentuk Perseroan Terbatas, PT KPS berbentuk CV Karya
Pare, sekitar tahun 2000 berubah menjadi PT KPS dan telah 3 (tiga) kali
mengalami perubahan Direksi. PT KPS bergerak dibidang konstruksi dan lebih
banyak menangani pekerjaan jalan; -----------------------------------------------------
42.3. Bahwa PT KPS memiliki satu unit AMP di Parepare dan 6 (enam) unit
eskavator; ------------------------------------------------------------------------------------
42.4. Bahwa PT KPS pernah melakukan mobilisasi AP dari Parepare ke Palu; ---------
42.5. Bahwa PT KPS pernah melakukan Joining Operation (selanjutnya disebut JO)
dengan Terlapor V dan Terlapor IX pada paket Mambi-Mallabo III pada tahun
2012; -----------------------------------------------------------------------------------------
42.6. Bahwa alasan PT KPS melakukan JO adalah pelaksanaan tidak dapat
dikerjakan sendiri dan merasa lebih yakin karena dapat saling membantu
terkait pemenuhan personil dan ketersediaan alat; ------------------------------------
42.7. Bahwa Saksi tidak mengetahui paket lain yang telah diikuti oleh PT KPS; -------
42.8. Bahwa Saksi terlibat langsung dalam pelaksanaan proses tender; -----------------
42.9. Bahwa dasar mengapa Saksi yang ditugaskan oleh Direktur Utama PT KPS
untuk menjadi Saksi pada Sidang Majelis Komisi adalah karena Saksi
merupakan staf PT KPS yang masih bekerja di PT KPS dan terlibat langsung
dalam proses tender; -----------------------------------------------------------------------
42.10. Bahwa PT KPS tidak pernah melakukan JO dengan perusahaan lain selain
dengan Terlapor V dan Terlapor IX; ----------------------------------------------------
42.11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT KPS memilih kedua perusahaan
tersebut sebagai rekan JO; ----------------------------------------------------------------
halaman 81 dari 289
SALINAN
42.12. Bahwa peralatan yang digunakan dalam paket Mambi-Mallabo III adalah AMP
dan Batching Plan; -------------------------------------------------------------------------
42.13. Bahwa pada tahun 2012 posisi peralatan milik PT KPS berada di Parepare; -----
42.14. Bahwa PT KPS menjadi pemenang dalam paket Mambi-Mallabo III; -------------
42.15. Bahwa dalam pelaksanaan kerja paket Mambi-Mallabo III tidak menggunakan
peralatan yang dimiliki oleh PT KPS dan rekan JO, melainkan membeli
material didaerah Balla, Mamasa; -------------------------------------------------------
42.16. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik perusahaan pensuplai material dan
hanya mengetahui bahwa pemiliknya berada di Balla, Mamasa; -------------------
42.17. Bahwa alasan PT KPS dan rekan JO tidak menggunakan peralatan sendiri
adalah karena secara ekonomi lebih menguntungkan jika membeli material
walaupun dalam dokumen penawaran dicantumkan alat-alat yang dimiliki oleh
PT KPS dan rekan JO; ---------------------------------------------------------------------
42.18. Bahwa yang melakukan pendaftaran sampai dengan pemasukan dokumen
adalah Sdr. Ali Muhtar; -------------------------------------------------------------------
42.19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ali Muhtar merupakan karyawan
PT KPS atau bukan karena perusahaan memilih Sdr. Ali Muhtar secara
independen; ---------------------------------------------------------------------------------
42.20. Bahwa posisi PT KPS dalam JO adalah sebagai pemimpin JO; --------------------
42.21. Bahwa dalam menugaskan staf PT KPS untuk mengikuti proses tender disertai
dengan surat kuasa; ------------------------------------------------------------------------
42.22. Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Staf Teknis PT KPS adalah
melakukan pendaftaran, mengambil dokumen, mempelajari persyaratan dan
melengkapi persyaratan; ------------------------------------------------------------------
42.23. Bahwa yang melakukan penyususnan dokumen penawaran adalah Sdr. Ali
Muhtar; --------------------------------------------------------------------------------------
42.24. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hasbullah tetapi tidak pernah bertemu secara
langsung; ------------------------------------------------------------------------------------
42.25. Bahwa selain Sdr. Muhtar, Sdr. Hasbullah merupakan salah satu pihak yang
memasukkan dokumen dokumen penawaran PT KPS; -------------------------------
42.26. Bahwa Sdr. Hasbullah bukan merupakan staf PT KPS dan Saksi tidak
mengetahui dimana Sdr. Hasbullah bekerja; -------------------------------------------
42.27. Bahwa dalam tender Mambi-Mallabo III, Saksi tidak mengetahui apakah
Panitia melakukan klarifikasi sebelum menentukan pemenang tender; ------------
42.28. Bahwa Saksi melakukan penyusunan metode pelaksanaan dengan cara
menyusun metode pelaksanaan berdasarkan tipe pekerjaan yang akan
halaman 82 dari 289
SALINAN
dilakukan, menentukan jangka waktu sampai dengan menyusun durasi-durasi
pekerjaan;------------------------------------------------------------------------------------
42.29. Bahwa Saksi tidak mendapatkan template dari perusahaan lain dalam
menyusun metode pelaksanaan melainkan hanya menyusun sesuai dengan
RKS; -----------------------------------------------------------------------------------------
42.30. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tender Paket Lingkar Luar Tampapadang
dan Paket Baras Karossa; -----------------------------------------------------------------
42.31. Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya tender Paket Pelebaran Jalan Kalukku-
Salubatu I, Kalukku-Salubatu II, dan Topoyo Barakkang, tetapi PT KPS tidak
mengikuti ketiga paket tersebut; ---------------------------------------------------------
42.32. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tender kelima paket tersebut; --------------
42.33. Bahwa pada tahun 2013, Saksi pernah diperiksan di KPPU terkait tender pada
Paket Mambi-Mallabo III; ----------------------------------------------------------------
42.34. Bahwa dalam tender, PT KPS melakukan komunikasi dan bertemu dengan
Panitia jika penawaran PT KPS diklarifikasi terkait kelengkapan administrasi
dan lain-lain, dan dimungkinkan ada Panitia yang melakukan survei terkait
kepemilikan alat; ---------------------------------------------------------------------------
42.35. Bahwa Saksi menyampaikan, klarifikasi dilakukan jika terhadap adanya
koreksi aritmatika, namun Saksi tidak mengetahui ketentuan atau peraturan
yang mengatur hal tersebut; --------------------------------------------------------------
42.36. Bahwa Saksi pernah memenangkan tender meskipun tidak memiliki peralatan
yang dipersyaratkan, peserta harus mempunyai peralataan meskipun menyewa
dari perusahaan lain; -----------------------------------------------------------------------
42.37. Bahwa klarifikasi yang dilakukan Panitia terhadap keaslian dokumen yang
diupload, kelengkapan peralatan dan melakukan kroscek terhadap personil; -----
42.38. Bahwa harga timpang adalah harga penawaran yang melebihi HPS; --------------
42.39. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, melihat, atau mengalami adanya
pengaturan dalam pelaksanaan proses tender a quo; ----------------------------------
42.40. Bahwa selain pada Paket Mambi-Mallabo III, PT KPS pernah melakukan JO
dengan Terlapor V pada Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Tana Toraja-Enrakang
di Binamarga; -------------------------------------------------------------------------------
42.41. Bahwa Saksi menyatakan yang mengantarkan dokumen penawaran adalah Sdr.
Ali Muhtar, sedangkan Sdr. Hasbullah hanya terlibat dalam penyusunan
dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------------------
42.42. Bahwa Sdr. Hasbullah berdomisili di daerah Mamasa, sedangkan Sdr. Ali
Muhtar selama pelaksanaan tender berdomisili di Mamuju; -------------------------
halaman 83 dari 289
SALINAN
42.43. Bahwa yang diklarifikasi oleh Panitia hanya terkait substansi dan tidak pernah
melakukan klarifikasi terhadap format dan metadata; --------------------------------
42.44. Bahwa PT KPS merupakan anggota GAPENSI dan Asosiasi Aspal Beton
Indonesia (AABI); -------------------------------------------------------------------------
42.45. Bahwa tidak terdapat pelatihan khusus yang diberikan di GAPENSI dan AABI
terkait standar penyusunan metode pelaksanaan, karena setiap perusahaan
membuat template sendiri dalam menyusun metode pelaksanaan; -----------------
42.46. Bahwa terkait JO, akta yang diserahkan pada saat melakukan pendaftaran
adalah Akta JO (akta baru), dimana dalam akta tersebut menjelaskan mengenai
presentase pembagian (sharing); ---------------------------------------------------------
42.47. Bahwa Majelis Komisi meminta Saksi untuk menyerahkan Akta JO, namun
sampai dengan berakhirnya tahapan Sidang Majelis Komisi, Saksi tidak
menyerahkan kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------
42.48. Bahwa selain PT KPS, terdapat beberapa perusahaan lain yang memiliki AMP
yaitu PT Lumpue, PT Siratal, PT Mandiri Teknik, dan PT Karya Mandala
Putra. -----------------------------------------------------------------------------------------
43. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII ( PT Waskita Karya),
yang dihadiri Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo, selaku Kepala Cabang Makassar PT
Waskita Karya (Persero), dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi
memperoleh informasi sebagai berikut (vide A119, B16): --------------------------------------
43.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh KPPU pada tahap penyelidikan dan
membenarkan dokumen penawaran PT Waskita Karya dan Berita Acara
Penyelidikan yang telah ditandatanganinya; --------------------------------------------
43.2. Bahwa saat tender a quo berlangsung, PT Waskita Karya memiliki 1 (satu) alat
AMP di Bulukumba dan 1 (satu) alat AMP di Kendari, dan tidak pernah
dilakukan mobilisasi terhadap kedua alat tersebut;-------------------------------------
43.3. Bahwa pada tahun 2012, PT Waskita Karya mengikuti paket tender Baras
Karosa, Kaluku Salubatu I, Kalukku Salubatu II, Tamerado batas kota Majene,
Lingkar Bandara Tampapadang, dan Topoyo Barakang;------------------------------
43.4. Bahwa PT Waskita Karya pernah melakukan Join Operation dengan PT
Passokorang (Terlapor III) dalam penggunaan Batching Plant (BP) dan
produksi pencampuran semen dengan Terlapor III, dan menang pada paket
Rigid Salubatu Aralle I ; -------------------------------------------------------------------
43.5. Bahwa PT Waskita Karya memiliki format dan standarisasi Rencana Anggaran
Biaya (RAB) sendiri dan biasa menggunakan format tersebut pada tender
pekerjaan yang akan diikuti pada Ditjen Bina Marga; ---------------------------------
halaman 84 dari 289
SALINAN
43.6. Bahwa standar metode pelaksanaan PT Waskita Karya meliputi kondisi
lapangan, volume tender, sesuai dengan perencanaan perusahaan; ------------------
43.7. Bahwa tender paket Sallubatu Aralle I belum menggunakan sistem tender e proc
dan masih dilakukan secara manual; -----------------------------------------------------
43.8. Bahwa pemasukan dokumen tender PT Waskita Karya pada perkara a quo
dilakukan oleh staf kontrak dengan dibekali surat kuasa dari perusahaan; ---------
43.9. Bahwa dalam prakteknya, persyaratan kepemilikan AMP dimaknai peserta
tender sebagai AMP milik sendiri atau AMP sewa dari perusahaan lain; ----------
43.10. Bahwa PT Waskita Karya tidak memiliki alat AMP dan BP di Sulawesi Barat
dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain jika tidak memiliki peralatan
AMP dan BP.; -------------------------------------------------------------------------------
43.11. Bahwa harga penawaran dipengaruhi oleh biaya mobilisasi alat yang cukup
besar, yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai tender, sehingga PT
Waskita Karya menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal yang memiliki
AMP, namun PT Waskita Karya sulit melakukan kerja sama tersebut karena
perusahaan BUMN dianggap sebagai kompetitor (pesaing) yang berat bagi
perusahaan lokal; ----------------------------------------------------------------------------
43.12. Bahwa PT Waskita Karya kalah tender karena tidak memiliki alat AMP; ----------
43.13. Bahwa PT Waskita Karya tidak mengikuti seluruh paket tender dan hanya ikut
tender di paket Bulukumba karena telah memperhitungkan nilai tender,
kesesuaian harga dan biaya alat yang dimobilisasi; ------------------------------------
43.14. Bahwa PT Waskita Karya melakukan JO dengan Terlapor III pada Paket
Kalukku Salubatu II dengan pembagian 55 persen dan 45 persen; ------------------
43.15. Bahwa menurut keterangan Saksi, tidak ada persyaratan administrasi dari
Panitia terkait dengan ketidakbolehan penggunaan satu alat pada lebih dari satu
paket pekerjaan, namun hal tersebut akan dipertimbangkan pada saat dilakukan
verifikasi alat; --------------------------------------------------------------------------------
43.16. Bahwa PT Waskita Karya tidak tahu alasan digugurkan dalam tender, namun
hanya tahu informasi terkait menang atau gugur; --------------------------------------
43.17. Bahwa PT Waskita Karya tidak melakukan sanggahan karena posisi penawaran
terendah; --------------------------------------------------------------------------------------
43.18. Bahwa kelengkapan persyaratan dokumen tender PT Waskita Karya diurus oleh
Divisi anggaran; -----------------------------------------------------------------------------
43.19. Bahwa meskipun tidak ada satupun alat yang lokasinya dekat dengan pekerjaan,
PT Waskita Karya tetap mengikuti banyak tender karena berminat untuk
menang. Adapun jika ada syarat yang tidak dilengkapi karena human error; -----
halaman 85 dari 289
SALINAN
43.20. Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari staf bahwa panitia pernah
melakukan klarifikasi terhadap subtstansi metode pelaksanaan, namun tidak
terkait dengan format metode pelaksanaan; ---------------------------------------------
43.21. Bahwa ketiadaan alat BP dapat diatasi oleh perusahaan dengan membeli
campuran semen dari perusahaan lain; ---------------------------------------------------
43.22. Bahwa jarak lokasi alat AMP berpengaruh terhadap kualitas suhu aspal; -----------
44. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX ( PT Nindya Karya), yang
dihadiri Sdr. Ir. Mustafa Kamal, selaku Kepala Cabang PT Nindya Karya Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Barat, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi
memperoleh informasi sebagai berikut (vide A121, B17): --------------------------------------
44.1. Bahwa Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan Saksi membenarkan
Berita Acara Penyelidikan dan Dokumen penawaran PT Nindya Karya yang
ditandatangani Saksi; ----------------------------------------------------------------------
44.2. Bahwa PT Nindya Karya memiliki alat utama yang tersebar di seluruh
Indonesia. Jika salah satu daerah kosong maka akan disuport alat yang ada di
daerah lain. Terkait dengan tender yang dilaksanakan di Sulawesi Barat, Saksi
mengaku, PT Nindya Karya saat itu belum mempunyai alat; -----------------------
44.3. Bahwa dalam dokumen tender, Saksi memasukkan alat utama dari daerah
Bantaing, Maluku; -------------------------------------------------------------------------
44.4. Bahwa PT Nindya Karya mengikuti tender pekerjaan aspal pada paket Kalukku
Salubatu I, Paket Kalukku Salubatu II, paket Bandara Tampapang dan Paket
Topoyo Barakang; -------------------------------------------------------------------------
44.5. Bahwa Saksi telah memperhitungkan harga penawaran dan biaya mobilisasi
alat dari Bantaing, Maluku; ---------------------------------------------------------------
44.6. Bahwa pada tahun 2012, PT Nindya Karya menang pada Paket Mamuju-
Tamerodo, dan Paket Salubatu-Alare II; ------------------------------------------------
44.7. Bahwa pada Paket Salubatu Alare II tersebut, sebelum mendaftar tender, PT
Nindya Karya sudah melakukan JO dengan PT Aphasko (Terlapor IV) dan PT
Utama Surya dengan bentuk kerja sama semua alat dikuasai oleh Terlapor IV
dan PT Utama Surya, sedangkan personil dikuasai oleh PT Nindya Karya.
Dengan proporsi tender PT Nindya Karya 50 persen, Terlapor IV 35 persen,
dan PT Utama Surya 15 persen; ---------------------------------------------------------
44.8. Bahwa perbedaan harga penawaran PT Nindya Karya antara paket Kalukku
Salubatu II dengan paket Lingkar Bandara Tampapadang dikarenakan faktor
lokasi yang berbeda; -----------------------------------------------------------------------
44.9. Bahwa sistem tender yang digunakan panitia adalah tender semi e proc; ---------
halaman 86 dari 289
SALINAN
44.10. Bahwa dokumen penawaran PT Nindya Karya ditandatamgani oleh kepala
wilayah dan disusun oleh bagian teknis dan pemasaran dengan
mempertimbangkan jarak angkut dan dasar enginering yang sudah ada; ----------
44.11. Bahwa dokumen penawaran PT Nindya Karya dimasukkan oleh karyawan
honorer yang tercatat sebagai karyawan kontrak; -------------------------------------
44.12. Bahwa pada waktu PT Nindya Karya menang di Paket Mamuju Tameroddo
IV, PT Nindya Karya dalam dokumen tender menggunakan alat AMP di
Tangerang, yang pada kenyataannya alat yang dipakai adalah alat AMP di
Bantaing. Dimana sebelumnya panitia telah melakukan klarifikasi terhadap
kebenaran data peserta tender tersebut; -------------------------------------------------
44.13. Bahwa pada saat menang di paket Mamuju Tameroddo IV, PT Nindya Karya
memindahkan alat AMP dari Bantaing ke Sulawesi Barat karena saat itu alat di
Bantaing sudah tidak digunakan; --------------------------------------------------------
44.14. Bahwa terkait surat Terlapor III terkait mutasi karyawan bernama Sdr. Hidayat
kepada PT Nindya Karya saat menjadi leader JO dengan Terlapor III dan PT
Widya Satria pada proyek irigasi Tommo tahun 2010, saksi tidak ingat ; ---------
44.15. Bahwa PT Nindya Karya gugur pada paket Bandara Tampapadang karena
harga yang ditawarkan tinggi, sedangkan gugur pada paket Kalukku Salubatu
II karena lalai memasukkan dokumen Layanan Pemeliharaan; ---------------------
44.16. Bahwa PT Nindya Karya tidak melakukan sanggah karena harga
penawarannya diatas ranking 3 dan termasuk paling tinggi sehingga untuk
melakukan sanggah PT Nindya Karya harus yakin bahwa nilai penawarannya
berada diurutan 3 teratas.; -----------------------------------------------------------------
44.17. Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan panitia terkait koreksi aritmatik; ----
44.18. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan panitia sebatas memenuhi undangan dari
panitia; ---------------------------------------------------------------------------------------
44.19. Bahwa menurut Saksi, tidak ada larangan dan wajar apabila terjadi sewa
menyewa alat kepada sesama kontraktor; ----------------------------------------------
45. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor III (Ahli Hukum
Acara Perdata), yang dihadiri Sdr. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku dosen
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B18): ------------------------------------
45.1. Bahwa perbedaan subjek hukum manusia dengan badan hukum adalah, Jika
manusia sebagai subjek hukum disamakan sebagai badan hukum, maka apa
yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan badan hukum, namun ada
hal-hal yang dapat dilakukan manusia sebagai subjek hukum tidak dapat
halaman 87 dari 289
SALINAN
dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia tidak memiliki
batas waktu sebagai subjek hukum, sedangkan badan hukum memiliki batas
waktu yang sebagaimana dapat dilihat dalam anggaran dasar dan itu dapat
diperpanjang; -------------------------------------------------------------------------------
45.2. Bahwa fungsi dan tanggung jawab komisaris dan direksi dalam perusahaan
sebagai badan hukum adalah ditentukan berdasarkan anggaran dasar masing-
masing perusahaan; ------------------------------------------------------------------------
45.3. Bahwa kegiatan perusahaan yang sudah berstatus badan hukum maka sudah
mandiri sebagai badan hukum, sehingga semua tindakan dan perbuatan yang
dilakukan perusahaan tersebut sebagai subjek hukum harus dipisahkan dengan
tindakan manusia sebagai subjek hukum yang dilakukan terhadap perusahaan
lainnya, sehingga tidak dapat dikaitkan karena masing-masing mandiri sebagai
subjek hukum; ------------------------------------------------------------------------------
45.4. Bahwa berdasarkan faham klasik, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
komisaris dan direksi perusahaan harus melalui RUPS. Namun saat ini melalui
faham modern, keputusan dalam perusahaan dapat diputuskan secara seimbang
tanpa harus melalui RUPS (sircular resolution) yang keputusannya dianggap
sama dengan hasil RUPS, apabila hasil rapat direksi melalui RUPS dianggap
dapat merugikan perusahaan maka keputusan tersebut tidak harus dilaksanakan
oleh direksi ; --------------------------------------------------------------------------------
45.5. Bahwa terkait tanggung jawab komisaris di dua perusahaan berbeda (X dan Y)
pada kegiatan yang sama, maka harus dipisahkan terlebih dahulu dimana posisi
komisaris sebagai subjek hukum atau sebagai badan hukum, maksudnya bahwa
apa yang dilakukan oleh A secara pribadi tidak bisa dikaitkan dengan apa yang
dilakukan oleh X dan Y sebagai badan hukum. Jika itu dilakukan bukan untuk
dan atas nama perusahaan (X dan Y) maka tanggungjawabnya pun secara
pribadi. Sebagaimana Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab dan
membatasi harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi, tidak sama dengan
CV atau firma yang bersifat tanggungjawab renteng. ; -------------------------------
45.6. Bahwa alat bukti yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata adalah bukti
surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Persangkaan harus
didukung dengan fakta. Persangkaan tidak dapat berdiri sendiri dan harus
didukung oleh alat bukti lainnya.; -------------------------------------------------------
45.7. Bahwa tugas pokok Komisaris yaitu mengawasi kebijakan direksi dan
memberikan nasehat kepada direksi; sedangkan tugas pokok direksi (direksi
adalah dewan, direktur adalah orangnya) adalah menjalankan operasional
perusahaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar
halaman 88 dari 289
SALINAN
perusahaan. Pemegang saham tentu bisa mengawasi direktur dalam
menjalankan perusahaan dan jika melakukan tindakan diluar kewenangannya
hal tersebut yang biasa disebut dengan ultra vires, dan pemegang saham dapat
meminta untuk dilakukan RUPS.; -------------------------------------------------------
45.8. Bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai pemegang saham selalu
bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Jika dia melakukan tindakan secara
pribadi diluar yang ditentukan dalam anggaran dasar maka tanggungjawabnya
adalah secara pribadi; ----------------------------------------------------------------------
46. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (PT Tuju Waliwali), yang
dihadiri Sdr. Khairuddin, selaku Direktur Utama PT Tuju Waliwali, dibawah sumpah
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B19):
46.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tahap penyelidikan; ------------
46.2. Bahwa PT Tuju Waliwali memiliki alat Batching Plant di Mambe; ---------------
46.3. Bahwa PT Tuju Waliwali mengikuti paket pekerjaan peningkatan Lingkar
Bandara Tampapadang dan Saksi yang menyusun dokumen kualifikasi dan
jaminan penawaran PT Tuju Waliwali; -------------------------------------------------
46.4. Bahwa pemasukkan dokumen penawaran tender Mamuju dilakukan oleh staf
perusahaan yang dibekali dengan Surat Kuasa ; ---------------------------------------
46.5. Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan tender Paket Lingkar Bandara
Tampapadang; ------------------------------------------------------------------------------
46.6. Bahwa masing-masing perusahaan mempunyai format metode pelaksanaan
sendiri; ---------------------------------------------------------------------------------------
47. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (PT Kenanga Jaya), namun
yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang setelah dipanggil secara patut
tanpa memberikan alasan yang jelas (vide B20) ; ------------------------------------------------
48. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI (PT Nugroho Lestari),
yang dihadiri oleh Sdr. Prasetyo Umardani,S.H., selaku direktur pemasaran PT Nugroho
Lestari, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi
sebagai berikut (vide B21): --------------------------------------------------------------------------
48.1. Bahwa Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya pada tahap penyelidikan dan
membenarkan Berita Acara Penyelidikan dan dokumen penawaran PT
Nugroho Lestari tersebut; -----------------------------------------------------------------
48.2. Bahwa Saksi bertugas melakukan koordinasi dalam hal pemasukan dokumen
tender, klarifikasi, dan penawaran harga untuk tender di seluruh Indonesia; -----
halaman 89 dari 289
SALINAN
48.3. Bahwa pada tahun 2012 PT Nugroho Lestari mengikuti tender paket Kaluku-
Salubatu I, Kaluku-Salubatu II, Arale-Mambi, Malabo-Mamasa, Mambi-
Malabo III, Salubatu-Arale III, Mamuju-Batas Majene I, Mamuju-Batas
Majene II ; -----------------------------------------------------------------------------------
48.4. Bahwa PT Nugroho Lestari tertarik mengikuti tender di luar Jawa dikarenakan
harga satuan pada harga penawaran lebih menjanjikan dari pada harga satuan
pada harga penawaran di Jawa; ----------------------------------------------------------
48.5. Bahwa metode pelaksanaan disusun dengan mengacu metode pada paket
sebelumnya, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan masa pelaksanaan
dari pekerjaan tersebut; --------------------------------------------------------------------
48.6. Bahwa PT Nugroho Lestari menang tende karena harga penawaran yang
rendah. Setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, PT Nugroho Lestari
melakukan mobilisasi alat AMP dari Pasuruan ke lokasi tender di Majene; ------
48.7. Bahwa jarak lokasi dan jarak lokasi material berpengaruh terhadap harga
penawaran; ----------------------------------------------------------------------------------
48.8. Bahwa setelah panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran, PT
Nugroho Lestari menerima dokumen detail koreksi aritmatik yang dilakukan
panitia yang telah diupload di website panitia; ----------------------------------------
48.9. Bahwa pemasukan dokumen penawaran PT Nugroho Lestari di Mamuju
dilakukan oleh karyawan kontrak perusahaan yang dibekali dengan Surat
Kuasa dari Dirut; ---------------------------------------------------------------------------
48.10. Bahwa PT Nugroho Lestari pernah melakukan sanggah kepada panitia dan
sudah mendapatkan jawaban sanggah dari panitia. Atas jawaban panitia
tersebut PT NL tidak melakukan sanggahan banding; --------------------------------
48.11. Bahwa panitia tidak melakukan klarifikasi terhadap format paket yang diikuti
dan hanya melakukan klarifikasi terhadap substansi pekerjaan yang
ditenderkan. Klarifikasi yang ditanyakan panitia adalah urutan tahapan yang
dikerjakan, meliputi pelaksanaan pekerjaan dan metode yang digunakan; --------
48.12. Bahwa PT Nugroho Lestari memonitor perkembangan tender melalui website
panitia, dan berkomunikasi dengan panitia pada saat menerima undangan
klarifikasi; -----------------------------------------------------------------------------------
48.13. Bahwa tidak ada template format yang disampaikan asosiasi Gapensi kepada
Saksi; -----------------------------------------------------------------------------------------
49. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII (PT Anugerah Karya
Agra Sentosa), yang dihadiri oleh Sdr. Ferid Setyo Kurniawan, selaku Direktur
halaman 90 dari 289
SALINAN
Operasional II PT Anugerah Karya Agra Sentosa, dibawah sumpah yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B22):---------------------------
49.1. Bahwa PT Anugerah Karya Agra Sentosa (selanjutnya disebut PT AKAS)
berdiri sejak tahun 1991, bergerak dibidang kontstruksi khusus dibidang
pekerjaan jalan dan jembatan, PT AKAS merupakan rekanan Dinas PU dan
masuk dalam grade 7; ---------------------------------------------------------------------
49.2. Bahwa peralatan yang dimiliki oleh PT AKAS adalah AMP (berada di
Sukorejo, Padang, Trenggalek, Medan, dan Topoyo (saat ini posisi alat sudah
tidak di Sulawesi Barat)) dan Batching Plan dimana pada tahun 2012 berada di
Mambi;---------------------------------------------------------------------------------------
49.3. Bahwa yang menentukan PT AKAS hanya mengikuti 4 (empat) tender dari 5
(lima) tender yang ada di Sulawesi Barat adalah pimpinan PT AKAS; ------------
49.4. Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Direktur Operasional II dalam proses
tender adalah menyiapkan dokumen tender, mengikuti klarifikasi, dan
sekaligus mencari basecamp jika PT AKAS memenangkan tender;
49.5. Bahwa untuk melakukan penghitungan daftar kuantitas dilakukan secara
otomatis menggunakan excel; ------------------------------------------------------------
49.6. Bahwa penghitungan penawaran harga menggunakan pembulatan dalam 3
(tiga) angka; ---------------------------------------------------------------------------------
49.7. Bahwa metode pelaksanaan mengacu dengan dokumen tender dan disusun
sesuai dengan urutan pekerjaaan yang harus dikerjakan pertama; ------------------
49.8. Bahwa AMP yang berada di Sulawesi Barat merupkan hasil mobilisasi, namun
Saksi tidak mengingat lokasi awal sebelum dimobilisasi; ---------------------------
49.9. Bahwa yang mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran adalah Sdr.
Didi Haryadi selaku Kepala Proyek sebagai perwakilan perusahaan di Sulawesi
Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------
49.10. Bahwa pertimbangan PT AKAS dalam menentukan mengikuti tender adalah
biaya melakukan mobilisasi alat; --------------------------------------------------------
49.11. Bahwa Saksi menyampaikan terdapat kejanggalan dalam tender Paket
Kalukku-Salubatu I, setelah dilakukan koreksi aritmatika harga penawaran
Terlapor VI mendekati harga penawaran PT AKAS. Dalam tender Paket
Peningkaatan Jalan Bandara Tampapadang juga dilakukan koreksi aritmatika
dan terdapat perbedaan yang cukup besar, setelah terkoreksi penawaran
Terlapor III yang sebelumnya sebesar Rp 23.541.764.706,00 turun menjadi Rp
23.278.955.503,00 dan menjadi lebih rendah dari penawaran harga PT AKAS
yaitu Rp 23.330.336.393,00; -------------------------------------------------------------
halaman 91 dari 289
SALINAN
49.12. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan penghitungan adalah
perbedaan pembulatan hasil perkalian, tetapi jika terdapat perbedaan nominal
yang cukup besar tentu tidak wajar; -----------------------------------------------------
49.13. Bahwa penawaran harga yang ditawarkan oleh PT AKAS merupakan arahan
dari pimpinan PT AKAS dan tentu sudah mencakup keuntungan yang akan
didapatkan; ----------------------------------------------------------------------------------
49.14. Bahwa Saksi tidak mengenal kompetitor di Sulawesi Barat, hanya pernah
mendengar nama perusahaannya seperti PT Passokorang, PT Karya Mandala
Putra, dan PT Aphasko Utamajaya; -----------------------------------------------------
49.15. Bahwa PT AKAS tidak pernah melakukan penjajakan untuk melakukan
kerjasama dengn perusahaan-perusahaan tersebut di atas; ---------------------------
49.16. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terlapor III menggunakan
perusahaan pendamping atau tidak, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa
Terlapor III memiliki cukup banyak group; --------------------------------------------
49.17. Bahwa terdapat kejanggalan dalam tender APBN dimana pengumuman koreksi
aritmatik bersamaan dengan pengumuman pemenang tender, oleh karena itu
pada saat tender APBN-P PT AKAS mengirimkan surat kepada Panitia agar
jika terdapat koreksi aritmatik harap disampaikan diawal untuk mengantisipati
agar tidak terjadi penyimpangan atau “permainan”; ----------------------------------
49.18. Bahwa Saksi menyatakan kejanggalan lain adalah pada tender Paket
Peningkatan Jalan Bandara-Tampapadang, dimana sebelum dilakukan koreksi
aritmatik PT AKAS menempati peringkat pertama tetapi setelah terkoreksi
peringkat PT AKAS turun menjadi peringkat kedua dan posisi Terlapor III
menjadi peringkat pertama; ---------------------------------------------------------------
49.19. Bahwa PT AKAS mengirimkan sanggahan terkait tender Paket Kalukku-
Salubatu I; -----------------------------------------------------------------------------------
49.20. Bahwa Panitia memberikan jawaban terhadap sanggahan PT AKAS; -------------
49.21. Bahwa PT AKAS tidak mengajukan sanggah banding karena berdasarkan hasil
koreksi aritmatik PT AKAS kalah dan menerima jawaban sanggah yang
diberikan oleh Panitia; ---------------------------------------------------------------------
49.22. Bahwa Saksi menyatakan koreksi aritmatika adalah koreksi yang dilakukan
Panitia untuk melakukan pengecekan terhadap volume pekerjaan dan harga
satuan dan hal tersebut diatur dalam Perpres; ------------------------------------------
49.23. Bahwa Panitia tidak memberikan arahan terkait penyusunan metode
pelaksanaan, penyusunan dilakukan dengan menggunakan format PT AKAS; --
halaman 92 dari 289
SALINAN
49.24. Bahwa Saksi tidak mengingat terkait poin-poin dalam sanggahan PT AKAS
karena Saksi tidak terlibat dalam pembuatan sanggahan namun secara garis
besar terkait hasil koreksi aritmatik;-----------------------------------------------------
49.25. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Panitia telah memberikan hasil koreksi
aritmatik kepada Sdr. Didi Haryadi; -----------------------------------------------------
49.26. Bahwa pada tender Paket Topoyo-Barakkang tidak ada komunikasi yang
dilakukan antara PT AKAS dengan Panitia untuk menentukan pemenang
tender; ----------------------------------------------------------------------------------------
49.27. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya persekongkolan untuk
menentukan pemenang; -------------------------------------------------------------------
49.28. Bahwa tidak terdapat klarifikasi terhadap metode pelaksanaan; --------------------
49.29. Bahwa Saksi menyatakan hasil koreksi aritmatika hanya disampaikan melalui
website PU; ---------------------------------------------------------------------------------
49.30. Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang membuat sanggahan; --------------------
49.31. Bahwa untuk seluruh tender di Sulawesi Barat pada taun 2012 tidak terdapat
klarifikasi; -----------------------------------------------------------------------------------
49.32. Bahwa yang dapat dirubah dalam koreksi aritmatika hanya volume, untuk
harga satuan tidak dapat dikoreksi karena sudah pasti dan paten; ------------------
49.33. Bahwa koreksi aritmatika cukup penting karena setelah dilakukan koreksi
aritmatika akan mempengaruhi jumlah harga penawaran dan harga yang
digunakan dan diterima oleh Panitia adalah harga setelah terkoreksi; -------------
49.34. Bahwa PT AKA tergabung dalam Asosasi Aspal Beton Indonesia (AABI); -----
49.35. Bahwan selama mengikuti tender PT AKAS sering terkoreksi secara aritmatik;
49.36. Bahwa selisih yang besar dalam koreksi aritmatika merupakan hal yang tidak
wajar, karena koreksi aritmatika biasanya hanya dilakukan pada pembulatan
saja. -------------------------------------------------------------------------------------------
50. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (PT Kenanga Jaya), yang dihadiri
oleh Sdr. Hardi Hasan, selaku staf pemasaran PT Kenanga Jaya, dibawah sumpah yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B23): -------
50.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tahap penyelidikan dan
membenarkan tanda tangan di Berita Acara Penyelidikan; --------------------------
50.2. Bahwa tugas Saksi adalah melakukan monitoring, mencari pengumuman
terkait tender dan memasukkan dokumen penawaran. Adapun kewenangan
mengikuti tender berada di Direktur, Tomy Alexander janz; ------------------------
halaman 93 dari 289
SALINAN
50.3. Bahwa PT Widya Satria pernah melakukan JO dengan PT Kenanga Jaya pada
sub pekerjaan pengairan dan jalan. PT Widya Satria dan PT Kenanga Jaya
melakukan JO karena kemampuan dasar tidak mencukupi; -------------------------
50.4. Bahwa pada suatu sore di Makassar, Saksi pernah dihubungi melalui telepon
oleh Bapak Arifin Mohtar dari PT Passokorang yang pada intinya meminta PT
Kenanga Jaya untuk mendukung Terlapor III untuk memenangkan tender pada
paket tertentu. Setelah mendengar permintaan dari Bapak Arifin Mohtar, Saksi
lalu menutup telepon. Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Bapak
Riyanto, Kepala Cabang PT Widya Satria; ---------------------------------------------
50.5. Bahwa Saksi sering berkumpul dengan kontraktor lain dan pernah bertemu
dengan Bapak Arifin di kantor Terlapor III; -------------------------------------------
50.6. Bahwa dalam konteks JO, komunikasi dilakukan oleh antar direktur; -------------
50.7. Bahwa Saksi tidak ingat paket tender apa yang diikuti selain Paket Kalukku
Salubatu I; -----------------------------------------------------------------------------------
50.8. Bahwa PT Kenanga Jaya tidak pernah menang dan tidak melakukan sanggah; --
51. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), yang dihadiri
oleh Sdr. Riyanto Dharmasaputra, selaku Direktur PT Widya Satria, dibawah sumpah
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B24):
51.1. Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di PT WIdya Satria (selanjutnya disebut PT
WS) sejak tahun 2013, jabatan Saksi sebelum berhenti bekerja di PT WS
adalah sebagai Diresktur Cabang; -------------------------------------------------------
51.2. Bahwa tugas dan wewenang Saksi saat masih menjabat sebagai Direktur
Cabang PT WS adalah menjlankan kebijakan yang diberikan dan berasal dari
manajemen pusat, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus tetap
melakukan koordinasi dengan kantor pusat; -------------------------------------------
51.3. Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri tetapi
diberikan hak untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkitan dengan
tender; ----------------------------------------------------------------------------------------
51.4. Bahwa Saksi bekerja di PT WS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013
dan sudah menjabat sebagai DDirekstur Cabang sejak bekerja di PT WS; --------
51.5. Bahwa PT WS bergerak dibidang konstruksi dan berkantor pusat di Surabaya; -
51.6. Bahwa dalam tender a quo PT WS mengikuti tender sendiri dan tidak
melakukan JO dengan perusahaan lain; -------------------------------------------------
51.7. Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan PT WS cabang Makassar
dan dikerjakan oleh bagian teknis; -------------------------------------------------------
halaman 94 dari 289
SALINAN
51.8. Bahwa terdapat aturan perusahaan dimana Saksi tidak berhak melihat angka
final karena ditakutkan angka tersebut diberikan kepada peserta tender lainnya,
Saksi mengetahui angka final ketika sudah dilakukan pembukaan dokumen; ----
51.9. Bahwa dalam menyusun dokumen penawaran digunakan asumsi sewa alat dan
PT WS cabang Makassar yang mencari alat yang diperlukan dalam tender; ------
51.10. Bahwa alat yang digunakan dalam tender a quo adalah paving set dimana salah
satunya adalah AMP, dan Saksi tidak mengingat alat-alat tersebut satu per satu;
51.11. Bahwa PT WS sudah mengetahui perusahaan rental yang siap menyewakan
alat-alatnya, namun Saksi tidak mengingat nama perusahaan tersebut; ------------
51.12. Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan berdasarkan tender-tender
sebelumnya yang pernah diikuti oleh PT WS pusat; ----------------------------------
51.13. Bahwa terkait dengan nilai saing berdasarkan menyewa alat atau melakukan
mobilisasi terhadap alat dalam tender a quo, Saksi menyatakan jika posisi alat
sudah ada di Mamuju tentu lebih menguntungkan daripada harus menyewa alat
di Makassar dan melakukan mobilisasi ke Mamuju; ---------------------------------
51.14. Bahwa PT WS pernah melakukan JO dengan Terlapor III dan PT Nindya
Karya pada proyek Tommo Irigation pada tahun 2010 dan berakhir tahun 2012
(tahun jamak); ------------------------------------------------------------------------------
51.15. Bahwa terkait adanya mutasi terhadap Sdr. Hidayat Saksi menilai terdapat
kejanggalan karena Sdr. Hidayat merupakan tim dalam proyek Tommo
Irigation, tetapi Sdr. Hidayat ditarik dari proyek Tommo Irigation oleh
Terlapor III untuk ditempatkan pada proyek Kalukku-Salubatu II padahal
tenaganya masih dibutuhkan dilapangan dan proyek Kalukku-Salubatu pun
masih dalam proses lelang; ---------------------------------------------------------------
51.16. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh PT WS tanggal 6 Maret 2012
(selanjutnya disebut sebagai surat dugaan persekongkolan) yang ditujukan
kepada Panitia berisi bahwa PT WS menduga terjadi persekongkolan dalam
tender a quo karena pada saat sedang dilaksanakan proyek yang cukup
mendesak tetapi Terlapor III melakukan mutasi terhadap Sdr. Hidayat selaku
salaht satu koordinator lapangan untuk ditempatkan pada proyek yang masih
sedang dalam proses lelang; --------------------------------------------------------------
51.17. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang merupakan group dari Terlapor
III, Saksi hanya ditugaskan untuk mengirimkan surat tersebut oleh manajemen;
51.18. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hardi Hasan; ---------------------------------------------
51.19. Bahwa Sdr. Hardi Hasan menyampaikan kalau Sdr. Arifin selaku Direktur
Terlapor III menghubungi dan meminta dukungan dimana biasanya berupa
pendampingan; -----------------------------------------------------------------------------
halaman 95 dari 289
SALINAN
51.20. Bahwa pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan untuk memenuhi
syarat dan menentukan harga; ------------------------------------------------------------
51.21. Bahwa untuk menanggapi surat dugaan persekongkolan yang dikirimkan oleh
PT WS, Panitia mengundang PT WS untuk menghadiri klarifikasi, namun
pimpinan PT WS memutuskan agar Saksi tidak perlu datang karena merasa ada
yang tidak beres dan mnduga terjadi persekongkolan; -------------------------------
51.22. Bahwa surat dugaan persekongkolan yang dikirimkan oleh PT WS bukanlah
merupakan sanggahan dari PT WS karena dikirimkan pada saat proses tender
masih berjalan, melainkan hanya sekedar informasi kepada Panitia bahwa di
duga terdapat pengaturan pemenang dengan harapan Panitia dapat mengawasi
dan tidak terlibat dalam pengaturan tersebut; ------------------------------------------
51.23. Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan koreksi aritmatika tidak terdapat
perubahan yang terlalu besar; ------------------------------------------------------------
51.24. Bahwa dugaan PT WS, proses sejak adanya surat mutasi dan surat pembatalan
mutasi dari Terlapor III setelah PT WS mengirimkan surat dugaan
persekongkolan kepada Panitia merupakan proses yang dipersiapkan untuk
memenangkan Terlapor III; ---------------------------------------------------------------
51.25. Bahwa dokumen tender a quo PT WS disiapkan dan disusun sendiri oleh staf
PT WS cabang Makassar; -----------------------------------------------------------------
51.26. Bahwa PT WS tidak pernah melakukan komunikasi dengan perusahaan lain
untuk meminjam staf untuk mewakili PT WS pada tender a quo; ------------------
51.27. Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sdr. Hendra Pradana sebagai salah satu
staf Terlapor III namun belum pernah bertemu dan tidak saling mengenal; ------
51.28. Bahwa Saksi mengetahui Terlapor IV namun tidak mengetahui apakah
merupakan salah satu perusahaan group Terlapor III atau bukan; ------------------
51.29. Bahwa Saksi mengetahui Terlapor V karena sama-sama merupakan anggota
AABI; ----------------------------------------------------------------------------------------
51.30. Bahwa Saksi mengetahui terdapat hubungan antara Terlapor III dengan
Terlapor V yaitu kedua pemilik perusahaan tersebut sama-sama sebagai
pengelola Hotel Clarion; ------------------------------------------------------------------
51.31. Bahwa sebelum mengikuti tender a quo, PT WS pernah memenangkan tender
pekerjaan jalan Baras-Pasang kayu di Sulawesi Barat, PT WS JO dengan
Terlapor III dan pengerjaan proyek menggunakan peralatan Terlapor III; --------
51.32. Bahwa kompetitor terberat di daerah Mamuju adalah Terlapor III dan
Perusahaan BUMN; ------------------------------------------------------------------------
halaman 96 dari 289
SALINAN
51.33. Bahwa untuk pekerjaan di daerah Sulawesi Barat keunggulan dari Terlapor III
adalah memiliki semua peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan jalan dan
irigasi yang dilakukan di Sulawesi Barat; ----------------------------------------------
51.34. Bahwa tender a quo menggunakan sistem e-proccurement dimana PT WS
melakukan pendaftaran melalui internet kemudian bukti pendaftaran yang telah
diprint dibawa untuk mengambil dokumen tender, setelah itu proses
selanjutnya dilakukan secara manual; ---------------------------------------------------
51.35. Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat penjelasan; -------------------------------------
51.36. Bahwa yang melakukan pemasukan dokumen adalah staf PT WS dan dibekali
dengan surat kuasa; ------------------------------------------------------------------------
51.37. Bahwa PT WS tidak memenangkan 3 (tiga) paket tender yang diikuti dan tidak
mengajukan sanggah; ----------------------------------------------------------------------
51.38. Bahwa dugaan persekongkolan yang dimaksudkan oleh PT WS hanya antara
Terlapor III dengan groupnya, PT WS tidak pernah mengetahui apakah
Terlapor III juga melakukan “komunikasi” dengan Panitia dan peserta tender
lainnya; --------------------------------------------------------------------------------------
51.39. Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi pada saat mengikuti tender selalu
dilakukan koreksi aritmatika; -------------------------------------------------------------
51.40. Bahwa yang menjadi objek klarifikasi adalah terkait substansi metode
pelaksanaan dan bukan formatnya; ------------------------------------------------------
51.41. Bahwa peserta yang mengikuti tender dalam 3 (tiga) paket tender a quo hampir
90% (sembilan puluh persen) sama; -----------------------------------------------------
51.42. Bahwa Saksi mengetahui terdapat fakta integritas dalam tender a quo, yaitu
kesepakatan bersama untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
antara peserta tender dengan pengguna jasa; -------------------------------------------
51.43. Bahwa Pokja dalam tender paket Tommo Irigation tidak sama dengan Pokja
tender a quo; -------------------------------------------------------------------------------
51.44. Bahwa surat dugaan persekongkolan dikirimkan kepada Pokja tender Tommo
Irrigation; ------------------------------------------------------------------------------------
51.45. Bahwa mutasi yang dilakukan terhadap Sdr. Hidayat mempunyai pengaruh
besar terhadap tender Tomo Irrigation karena jabatan Sdr. Hidayat dalam
tender Tommo Irrigation adalah sebagai koordinator pelaksana dan tenaganya
masih sangat dibutuhkan sehingga cukup menyulitkan dilakukan mutasi secara
mendadak karena Sdr. Hidayat sudah menguasai keadaan lapangan; --------------
51.46. Bahwa selama Saksi bekerja di PT WS, JO terakhir yang dilakukan dengan
Terlapor III dan PT Nindya Karya adalah pada tender Tommo Irrigation; --------
halaman 97 dari 289
SALINAN
51.47. Bahwa kesalahanyang ditemukan dalam koreksi aritmatika tidak dapat
dipresentasekan karena hasilnya dapa berbeda jauh jika salah dalam melakukan
input terhadap angka perkalian dan biasanya kesalahan terjadi hanya karena
human error. --------------------------------------------------------------------------------
52. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), yang
dihadiri oleh Sdr. Ir. Herman Dwi Haryanto, selaku Kepala Wilayah IV PT Brantas
Abipraya, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi
sebagai berikut (vide B25): --------------------------------------------------------------------------
52.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Malabo-Mamasa,
pemasukkan dokumen penawaran PT Brantas Abipraya diwakili oleh Dian
Asih; ------------------------------------------------------------------------------------------
52.2. Bahwa selain mewakili PT Brantas Abipraya, Dian Asih juga mewakili PT
Putra Jaya pada Paket Kaluku Salubatu I, Paket Kaluku-Salubatu II, dan Paket
Baras Karosa; -------------------------------------------------------------------------------
52.3. Bahwa Dian Asih bukanlah pegawai PT Brantas, namun sebagai agen/kurir
yang sering dimintai tolong terkait tender di Mamuju. Ini terkait dengan alasan
efisiensi karena PT Brantas tidak pernah mendapatkan pekerjaan di Mamuju,
sehingga Dian Asih dipekerjakan PT Brantas dengan memberikan sejumlah
honor dan akomodasi guna melakukan pemasukan dokumen tender; --------------
52.4. Bahwa Saksi mengaku lebih memilih menggunakan kurir daripada via pos
karena dokumen bisa sampai lebih cepat; ----------------------------------------------
52.5. Bahwa Dian Asih selama ini mengaku belum pernah bekerja di perusahaan lain
dan PT Brantas sendiri tidak memberikan mandat secara formal atau tertulis
kepada Dian Asih terkait dengan pemasukan dokumen; -----------------------------
52.6. Bahwa pertemuan dengan Dian Asih diawali saat Bapak Slamet, bagian
procurement PT Brantas, melakukan survey dan monitor tender di Mamuju lalu
bertemu Dian Asih dan ditawari untuk membantu PT Brantas Abipraya dalam
pemasukan dokumen; ----------------------------------------------------------------------
52.7. Bahwa PT Brantas hanya mengikuti 2 (dua) paket di Mamuju karena secara
perhitungan (keuntungan) pekerjaan kurang visible;----------------------------------
52.8. Bahwa karena tidak memiliki kantor perwakilan di Mamuju, dokumen
penawaran PT Brantas disampaikan ke Mamuju melalui bus travel yang biasa
digunakan untuk mengantar dokumen lalu dikirimkan dan dititipkan kepada
Dian Asih ; ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 98 dari 289
SALINAN
52.9. Bahwa siapapun orang yang mengantar dokumen penawaran PT Brantas tidak
menjadi persoalan, yang terpenting dokumen dapat sampai ketempat
pelelangan, baik disampaikan melalui kurir maupun pos; ---------------------------
52.10. Bahwa staf yang menangani tender berjumlah 3 (tiga) orang, kualifikasi
menyangkut kelengkapan administrasi, sumber daya dan teknik; ------------------
52.11. Bahwa ketiadaan softcopy dokumen penawaran PT Brantas dikarenakan
haridisk eksternal yang digunakan untuk menyimpan kondisinya rusak; ----------
52.12. Bahwa PT Brantas pernah ikut tender Paket Bandara Tampapadang, selain itu
PT Brantas pernah mendaftar pada paket Kaluku Salubatu I dan Kaluku
Salubatu II namun tidak melakukan penawaran; --------------------------------------
52.13. Bahwa kesalahan koreksi aritmatik biasa terletak pada volume dan human eror.
Koreksi aritmatik dilakukan jika terjadi amandemen pada panitia dan
diperhitungkan dari dokumen yang sebelumnya; --------------------------------------
52.14. Bahwa pada koreksi aritmatik harga satuan tetap dan tidak berubah. Perubahan
terjadi pada volume; -----------------------------------------------------------------------
53. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII (Arjus), yang dihadiri oleh Sdr.
Arjus, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi
sebagai berikut (vide B 26); --------------------------------------------------------------------------
53.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan membenarkan
Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani Saksi; -------------------------------
53.2. Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) sejak
akhir tahun 2012 sebagai office boy dan sopir Ibu Diah Ayu. Selain itu Saksi
bekerja sebagai sopir angkot lepas di terminal; ----------------------------------------
53.3. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hendra Pradana sebagai Direktur Utama Terlapor
X dan Kepala Cabang Terlapor III; ------------------------------------------------------
53.4. Bahwa Saksi pernah datang di acara ulang tahun Terlapor III dan Saksi melihat
Sdr. Hendra Pradana memberikan pidato pada acara tersebut; ----------------------
53.5. Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) bersama
dengan Mahmud, Ali Muhtar, Diah Ayu dan Andi Baluarau; -----------------------
53.6. Bahwa pada saat sendirian di terminal, Saksi pernah ditawari oleh seseorang
yang tidak Saksi kenal untuk dimintai tolong guna mengantarkan bungkusan
kertas berwarna cokelat yang berisi berkas dokumen ke suatu kantor Pekerjaan
Umum (PU) yang lokasinya dekat dengan terminal. Saksi lalu dibekali kertas
petunjuk yang berisi tulisan nama staf perusahaan beserta nama paket yang
diikuti. Setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi kemudian menyerahkan
bungkus berkas dokumen tersebut. Setelah menyerahkan berkas tersebut, Saksi
halaman 99 dari 289
SALINAN
menuliskan nama Saksi, tanda tangan dan tanpa stempel di Berita Acara
Penyerahan Dokumen; --------------------------------------------------------------------
53.7. Bahwa Saksi menyerahkan 3 (tiga) dokumen penawaran dari perusahaan PT
Bukit Bahari Indah (Terlapor VII), 1 (satu) dokumen penawaran dari PT Usaha
Subur Sejahtera (Terlapor V), dengan diberikan upah sebesar Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------
53.8. Bahwa Saksi tidak tahu terkait perusahaan Terlapor VII, Terlapor V, Terlapor
IV, Terlapor VIII dan Terlapor IX; ------------------------------------------------------
54. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIV (Sdr. Mahmud), namun yang
bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang setelah dipanggil secara patut tanpa
memberikan alasan yang jelas (vide B27) ; --------------------------------------------------------
55. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XV (Sdri. Diah Ayu), yang dihadiri
oleh Sdri. Diah Ayu Nurcahyaningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B 28); ------------------------------------
55.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan membenarkan
Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani Saksi; -------------------------------
55.2. Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Passokorang (Terlapor III), dan saat ini
Saksi bertugas sebagai administrasi umum dan keuangan PT Duta Indah
Pratama Mamuju (PT DPIM) dalam hal pembelian material; -----------------------
55.3. Bahwa Pak Hendra menjabat sebagai pimpinan (Kepala Cabang) di PT
Passokorang dan menjadi Direktur Utama pada PT DIPM; -------------------------
55.4. Bahwa PT DIPM bergerak di bidang pengerjaan ruko dan bukan di bidang
pengerjaan jalan; ---------------------------------------------------------------------------
55.5. Bahwa komisaris PT DIPM adalah Wilianto Tanta dan David Wijaya; -----------
55.6. Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr, Dian Asih sebagai
kakak dan adik; -----------------------------------------------------------------------------
55.7. Bahwa Dian Asih sering beraktivitas mengunjungi Diah Ayu di kantor
Terlapor X; ----------------------------------------------------------------------------------
55.8. Bahwa terkait pencantuman nama Saksi dalam dokumen kualifikasi PT
Passokorang terjadi karena nama Saksi belum dihapus dan terjadi diluar
sepengetahuan Saksi; ----------------------------------------------------------------------
55.9. Bahwa selama Saksi bekerja di PT DIPM, tidak pernah ada aktivitas
penyusunan dokumen; ---------------------------------------------------------------------
55.10. Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Dian Setiyadi, I Made Suandyana,
dan tidak tahu perihal paket pekerjaan dalam perkara a quo; -----------------------
halaman 100 dari 289
SALINAN
55.11. Bahwa Saksi mengenal Ali Muhtar, Diah Ayu dan Arjus bekerja di PT DIPM,
sedangkan Mahmud sudah tidak bekerja di PT DIPM lagi; -------------------------
56. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XVI (Sdr. Ali Muhtar), yang dihadiri
oleh Sdr. Ali Muhtar, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi
memperoleh informasi sebagai berikut (vide B 29) ----------------------------------------------
56.1. Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (selanjutnya disebut
PT DIPM) sejak tahun 2003 kemudian berhenti pada tahun 2007, Saksi
kembali bekerja di PT DIPM pada akhir bulan Oktober 2012; ----------------------
56.2. Bahwa tugas dan tanggug jawab Saksi sebagai staf teknik lapangan di PT
DIPM adalah mengawasi proses pembangunan; --------------------------------------
56.3. Bahwa struktur kepengurusan di PT DIPM adalah Sdr. Willianto Tanta dan
Pieter David Wijaya sebagai Komisaris, Hendra Pradana sebagaii Direktur
Utama dan Sdr. Andi Balluarwawo sebagai Wakil Direktur; ------------------------
56.4. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Hendra Pradana juga bekerja di PT Passokorang
(Terlapor III) sebagai Kepala Cabang; --------------------------------------------------
56.5. Bahwa hubungan antara PT DIPM dengan Terlapor III adalah kesamaan
pemilik saham;------------------------------------------------------------------------------
56.6. Bahwa yang menjalankan kegiatan operasional PT DIPM adalah Sdri. Diah
Ayu; ------------------------------------------------------------------------------------------
56.7. Bahwa Saksi jarang melakukan komunikasi dengan Sdr. Hendra Pradana,
komunikasi hanya dilakukan jika terdapat kendala dalam perusahaan; ------------
56.8. Bahwa pegawai PT DIPM antara lain Sdri. Diah Ayu, Saksi, dan Sdr. Arjus;----
56.9. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Mahmud sebagai pedagang sepatu di pasar dekat
kantor PT DIPM, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Mahmud pernah bekerja
di PT DIPM karena Saksi pernah berhenti bekerja di PT DIPM sejak tahun
2007 sampai dengan Oktober 2012; -----------------------------------------------------
56.10. Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir kali Sdr. Mahmud datang ke PT
DIPM, namun terakhir kali Sdr. Mahmud datang hanya untuk mengambil
barang yang dipesan dari Sdri. Diah Ayu; ----------------------------------------------
56.11. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Dian Asih memiliki hubungan saudara dengan
Sdri. Diah Ayu; -----------------------------------------------------------------------------
56.12. Bahwa Sdri. Dian Asih pernah datang ke PT DIPM namun Saksi sudah lama
tidak bertemu lagi; -------------------------------------------------------------------------
56.13. Bahwa Saksi tidak mengingat pernah memasukkan dokumen penawaran PT
KPS karena sejak keluar dari PT DIPM Saksi berpindah-pindah tempat kerja; --
halaman 101 dari 289
SALINAN
56.14. Bahwa Saksi membenarkan nama dan tanda tangan dalam dokumen berita
acara pelelangan tanggal 1 Mei 2012 sebagai bukti pemasukan dokumen atas
nama PT KPS; ------------------------------------------------------------------------------
56.15. Bahwa alasan Saksi mewakili PT KPS untuk memasukkan dokumen
penawaran adalah karena saat itu Saksi sedang tidak memiliki pekerjaan dan
menerima ketika ada orang lain yang meminta Saksi untuk memasukkan
dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------------------
56.16. Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memasukkan dokumen penawaran PT KPS
adalah Sdr. Nana; --------------------------------------------------------------------------
56.17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Karya Pare Sejahtera (KPS) merupakan
hasil JO dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT KPS, PT Usaha Subur Sejahtera
(Terlapor V), dan PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX); ---------------------
56.18. Bahwa Saksi tidak mengingat sudah berapa kali memasukkan dokumen
penawaran perusahaan lain; --------------------------------------------------------------
56.19. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui PT Aphasko Utamajaya (Terlapor
IV), PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), dan PT TWW; -----------------------
56.20. Bahwa setelah melihat dokumen Laporan Hasl Pengadaan Barang/Jasa pada
Paket Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang tanggal 30 Desember
2011, Saksi mengakui bahwa nama dan tanda tangan yang terdapat dalam
dokumen tersebut adalah milik Saksi; --------------------------------------------------
56.21. Bahwa Saksi mengakui memasukkan dokumen penawaran atas nama PT TWW
pada Paket Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang; -------------------
56.22. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat PT TWW karena cukup sering
memasukkan dokumen penawaran tender perusahaan lain; -------------------------
56.23. Bahwa Saksi menyatakan setiap memasukkan dokumen penawaran tender
suatu perusahaan akan mendapatkan bayaran antara Rp 100.000,00 – Rp
200.000,00; ----------------------------------------------------------------------------------
56.24. Bahwa pada saat memasukkan dokumen penawaran, Panitia tidak menanyakan
identitas pengantar, perwakilan dari perusahaan apa, dan surat kuasa, Panitia
hanya meminta untuk mengisi daftar hadir; --------------------------------------------
56.25. Bahwa Saksi tidak memiliki koneksi di PT KPS ataupun PT TWW, Saksi
hanya pernah mengatakan kepada Sdr. Nana jika ada yang membutuhkan jasa
untuk memasukkan dokumen penawaran dapat menghubungi Saksi; --------------
56.26. Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT DIPM sempat berhenti beroperasi karena
banyak ruko yang sudah dibangun dan belum laku terjual sehingga
pembangunan dihentikan; -----------------------------------------------------------------
halaman 102 dari 289
SALINAN
56.27. Bahwa terkait keterangan Sdri. Diah Ayu yang menyatakan bahwa PT DIPM
tidak pernah berhenti beroperasi, Saksi menyatakan bahwa Sdri. Diah Ayu
hanya mengurus administrasi sehingga tidak mengetahui keadaan lapangan dan
yang berhenti beroperasi adalah kegiatan pembangunan ruko; ----------------------
56.28. Bahwa Saksi menjadi SAKSI mewakili PT TWW dalam pembukaan dokumen
penawaran untuk melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen; -----------------
56.29. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Panitia menunjuk Saksi untuk mewakili
PT TWW dalam proses pembukaan dokumen; ----------------------------------------
56.30. Bahwa Saksi ikut memeriksa dokumen penawaran seluruh peserta tender; -------
56.31. Bahwa PT DIPM tidak pernah mengikuti tender a quo; -----------------------------
56.32. Bahwa Saksi tidak membuat kontrak sebagai pekerja lepas PT TWW karena
Saksi tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan honor jika dimintai
tolong; ----------------------------------------------------------------------------------------
56.33. Bahwa Saksi mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran di Kantor
PU di Mamuju; -----------------------------------------------------------------------------
56.34. Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PU yang posisinya berdekatan dengan
terminal untuk memasukkan dokumen, tetapi Saksi tidak mengingat apakah
pada saat memasukkan dokumen penawaran PT TTW atau PT KPS; -------------
56.35. Bahwa Saksi memasukkan dokumen penawaran ke dalam boks yang tertera
nama paket pekerjaannya yang tersedia di kantor PU kemudian mengisi daftar
hadir; -----------------------------------------------------------------------------------------
56.36. Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
dengan pemasukan dokumen penawaran; ----------------------------------------------
56.37. Bahwa Panitia membuka dokumen penawaran setiap peserta dan memeriksa
kelengkapan dokumen dengan disaksikan oleh para peserta tender, jika terdapat
dokumen yang kurang maka peserta tender harus melengkapi jika tidak maka
peserta tender tersebut digugurkan; -----------------------------------------------------
56.38. Bahwa Saksi sering mendengar nama PT Latanindo Graha Persada (Terlapor
IX) pada saat pembukaan dokumen penawaran; --------------------------------------
56.39. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal PT Aphasko Utama Jaya
(Terlapor IV), PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), PT Bukit Bahari Indah
(Terlapor VII), PT Putra Jaya (Terlapor VIII), Sdr. Dian Setyadi, dan Sdr.
Imade Suwardana; -------------------------------------------------------------------------
56.40. Bahwa setelah pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran Saksi tidak
pernah melakukan komunikasi dengan PT TTW; -------------------------------------
56.41. Bahwa setelah tahun 2012 Saksi tidak pernah memasukkan dokumen
penawaran perusahaan dalam tender; ---------------------------------------------------
halaman 103 dari 289
SALINAN
56.42. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran PT KPS,
Saksi sudah menerima dokumen di dalam amplop; -----------------------------------
56.43. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Diah Ayu sejak bekerja di PT DIPM yaitu tahun
2003; -----------------------------------------------------------------------------------------
56.44. Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdri. Dian Asih; --------------------------
56.45. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar imbalan setelah Saksi
memasukkan dokumen penawaran PT TWW dan PT KPS; -------------------------
56.46. Bahwa yang meminta Saksi untuk memasukkan dokumen KPS adalah Sdr.
Theodorus; ----------------------------------------------------------------------------------
56.47. Bahwa mengantarkan atau mmasukkan dokumen bukanlah sebagai profesi
Saksi melainkan hanya untuk menolong teman. ---------------------------------------
57. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Ketua
Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KPPU/Kep/III/2014
tanggal 19 Maret 2014 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan
Perkara 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A173); ----------------------------------------------------
58. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor
34/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Penugasan Majelis Komisi dalam
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide A174); -----------------------------------------------
59. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang dihadiri oleh Sdr. Roni Medison,S.E.,
dan didampingi oleh Sdr. Agus Riyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B30);------------------------------------
59.1. Bahwa proses tender dimulai dari pengumuman lelang sampai dengan
penetapan pemenangan kontrak; ---------------------------------------------------------
59.2. Bahwa tender yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2012, aturan yang
digunakan adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan tender yang
dilaksanakan setelah tahun 2012 adalah Perpres Nomor 70. Sehingga dalam
pelaksanaan tender, Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mengacu pada
ketentuan tersebut; -------------------------------------------------------------------------
59.3. Bahwa proses bidding dinilai dari kewajaran harga dan kesesuaian terhadap
peraturan yang ada. Tender dinilai dari sisi prosedur apakah sudah berjalan
benar atau tidak; ----------------------------------------------------------------------------
59.4. Bahwa kegiatan koreksi aritmatik itu merupakan bagian dari bidding dan bukan
bagian dari evaluasi penawaran harga. Dalam Perpres, dinyatakan bahwa
koreksi aritmatik adalah suatu kondisi yang dilakukan ULP dimana kegiatan itu
dilaksanakan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran dan dilakukan
halaman 104 dari 289
SALINAN
sebelum evaluasi penawaran (harga). Dalam dokumen tersebut panitia menilai
apakah penyusunan dokumen penawaran peserta tender sudah sesuai dengan
dokumen pengadaan. Kesesuaian tersebut mencakup volume penawaran dan
item pekerjaan, serta perkalian dan penjumlahan; -------------------------------------
59.5. Bahwa koreksi aritmatik tidak bersifat wajib. Koreksi aritmatik menghasilkan
koreksi atas harga penawaran peserta tender. Tidak ada range yang dilakukan.
Hal ini tergantung dari kecermatan dari penyedia jasa. Jika penyedia jasa
cermat maka tidak diperlukan lagi koreksi aritmatik. Tidak ada pembatasan
range berapa.; -------------------------------------------------------------------------------
59.6. Bahwa Ahli berpendapat, jika penyedia jasa bermain tender di area koreksi
aritmatik maka hal itu sangat beresiko karena penawaran harga bersifat rahasia;
59.7. Bahwa pendapat Ahli terkait afiliasi dalam tender, Panitia tidak boleh
merangkap sebagai PPK dan peserta tender tidak boleh terafiliasi dengan
perusahaan yang lain pda tender yang sama; -------------------------------------------
59.8. Bahwa jika ada perusahaan yang terafiliasi ikut tender pada paket yang berbeda
maka hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan afiliasi;--------------------------
59.9. Bahwa hal yang dinilai panitia terkait dengan metode pelaksanaan adalah
efektivitas dan efisiensi dari substansi metode pelaksanaan yang ditawarkan
peserta tender; ------------------------------------------------------------------------------
59.10. Bahwa koreksi aritmatik adalah kegiatan menilai kesesuaian volume, item
kerja dan perkalian. Intinya, tidak boleh ada perubahan terkait dengan harga
satuan; ----------------------------------------------------------------------------------------
59.11. Bahwa koreksi aritmatik dapat merubah penawaran dan merubah peringkat
sebelum dilakukan evaluasi penawaran harga; ----------------------------------------
59.12. Bahwa koreksi tidak perlu dilakukan klarifikasi karena hal tersebut merupakan
domain panitia untuk menilai kesesuaian dengan dokumen pemawaran dengan
dokumen pengadaan, dan dilakukan klarifikasi jika terjadi harga timpang; -------
59.13. Bahwa panitia harus menyusun jadwal dari awal tahapan pengumuman lelang
sampai dengan jadwal penetapan pemenang tender; ----------------------------------
59.14. Bahwa dalam sistem gugur, aspek yang dinilai adalah evaluasi administrasi,
teknis dan harga, sedangkan sistem nilai, aspek yang dinilai adalah kombinasi
teknis dan harga; ---------------------------------------------------------------------------
60. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir.
Purnomo), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang dan minta
dilakukan penjadwalan ulang (vide B31); ---------------------------------------------------------
halaman 105 dari 289
SALINAN
61. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir.
Hary Purwantara), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang dan
minta dilakukan penjadwalan ulang (vide B32); -------------------------------------------------
62. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Unit Layanan Pengadaan/
Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat- Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun Anggaran 2012), yang dihadiri oleh
Sdri. Badriana Djamaluddin, Sdr. Anrianto, Sdr. Suji Prayitno,S.T., dan Sdri. Herawaty
Hidayat, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut:
(vide B33); ---------------------------------------------------------------------------------------------
62.1. Bahwa Pembentukan SK Pokja Pengadaan diterima dari ULP (Unit Layanan
Pengadaan). Setelah ditunjuk menjadi Panitia, selanjutnya Terlapor I
mendapatkan dokumen, gambar dan Harga Perkiraan Sendiri dari PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen). Lalu Terlapor I mengecek dokumen tersebut, jika ada
yang keliru maka diperbaiki dan jika sudah benar maka kami upload ke website
PU. Terkait format dokumen lelang diperoleh dari LKPP, sedangkan terkait
jumlah (kebutuhan barang) berasal dari usulan PPK; ---------------------------------
62.2. Bahwa pada paket Bandara Tampapadang tidak mempersyaratkan AMP; --------
62.3. Bahwa pada saat tender berlangsung, dalam satu ruangan Terlapor I
menyediakan banyak kotak sesuai dengan nama paket pekerjaan. Lalu Terlapor
I melakukan pengecekan daftar nama pekerjaan untuk dimasukkan dalam kotak
yang tertera. Kemudian Terlapor I menyediakan daftar hadir/absensi namun
Terlapor I tidak menanyakan/ melakukan verifikasi terlebih dahulu ke masing-
masing peserta tender; ---------------------------------------------------------------------
62.4. Bahwa terkait pemasukan penawaran oleh perusahaan lain, Terlapor
menyatakan sesuai Perpres, dokumen dapat disampaikan melalui pos. Namun
tidak ada tanda terima yang diberikan; --------------------------------------------------
62.5. Bahwa Terlapor I tidak pernah meminta surat kuasa pada saat proses
pendaftaran dan rapat penjelasan. Terlapor I baru meminta surat kuasa ketika
melakukan klarifikasi ke peserta tender; ------------------------------------------------
62.6. Bahwa cara Terlapor I guna memastikan alat adalah dengan pembuktian alat;---
62.7. Bahwa pada koreksi aritmatik belum masuk pada tahap evaluasi. Terlapor I
melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan. Terlapor I hanya melihat jumlah perkalian saja, dan tidak
merubah harga satuan. Terlapor I hanya melakukan koreksi tentang ada
halaman 106 dari 289
SALINAN
tidaknya harga timpang dan kesesuaian dengan OE. Setelah itu hasil koreksi
disampaikan ke peserta tender; -----------------------------------------------------------
62.8. Bahwa tender menggunakan semi e-proc yaitu proses pendaftaran dilakukan
secara online sedangkan proses tender selanjutnya dilakukan secara manual; ----
62.9. Bahwa pengambilan dokumen dibuktikan dengan bukti pendaftaran melalui
internet; --------------------------------------------------------------------------------------
62.10. Bahwa Terlapor I menyampaikan pengumuman lelang hanya sampai pada
pemasukan dokumen penawaran; --------------------------------------------------------
62.11. Bahwa tidak ada pencantuman jadwal dalam website PU, namun peserta tender
bisa tahu jadwal tender setelah dilakukan klarifikasi; --------------------------------
62.12. Bahwa Terlapor I tidak menginformasikan hasil evaluasi kepada peserta tender
yang gugur karena Terlapor I beranggapan peserta dapat menanyakan pada
waktu masa sanggah; ----------------------------------------------------------------------
62.13. Bahwa proses evaluasi lebih menyita waktu daripada proses koreksi aritmatika;
62.14. Bahwa hal yang dievaluasi Terlapor I adalah hardcopy dokumen, substansi dari
metode pelaksanaan, dan personil inti ; -------------------------------------------------
62.15. Bahwa peserta tender biasa menyanggah apabila mempertanyakan alasan
gugur; ----------------------------------------------------------------------------------------
63. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (Unit Layanan Pengadaan/
Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat- Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun Anggaran 2012), yang dihadiri oleh
Sdri. Badriana Djamaluddin, Sdr. Anrianto, Sdr. Suji Prayitno,S.T., dan Sdri. Herawaty
Hidayat, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut:
(vide B34); ---------------------------------------------------------------------------------------------
63.1. Bahwa yang menjadi dasar Terlapor II memberikan persyaratan bahwa AMP
hanya dapat digunakan dalam satu paket pekerjaan adalah dokumen yang
didapatkan dari PPK dimana sesuai dengan HPS yang disusun oleh PPK bahwa
kemampuan penggunaan AMP hanya untuk satu paket pekerjaan; -----------------
63.2. Bahwa tidak menjadi masalah jika satu perusahaan mendaftar untuk beberapa
paket pekerjaan; ----------------------------------------------------------------------------
63.3. Bahwa terkait pelaksanaan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
yang dijadwalkan pada tanggal 12 Januari 2012 namun dilakukan pada tanggal
2 Februari 2012 dan tidak terdapat pemberitahuan perubahan jadwal dalam
rapat penjelasan, Terlapor I menyatakan bahwa rapat penjelasan memang
hanya dilakukan satu kali tetapi dalam Paket Pekerjaan Kalukku-Salubatu II
terjadi 3 (tiga) kali addendum. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya
halaman 107 dari 289
SALINAN
surat edaran dari Dirjen Binamarga terkait layanan pemeliharaan yang semula
hanya 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun;------------------------------------------
63.4. Bahwa terkait dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan
koreksi aritmatika dibandingkan dengan melakukan evaluasi yaitu selama 20
(dua puluh) hari, Terlapor I menyatakan bahwa rentang waktu antara koreksi
aritmatika dengan evaluasi cukup lama karena Terlapor II melakukan
pengecekan satu per satu terhadap harga satuan; --------------------------------------
63.5. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan
kapan koreksi aritmatika dilakukan; -----------------------------------------------------
63.6. Bahwa evaluasi dalam paket pekerjaan tender perkara a quo menggunaka
sistem gugur; --------------------------------------------------------------------------------
63.7. Bahwa terhadap peserta tender yang gugur dalam satu tahap evaluasi maka
akan digugurkan dan tidak akan dilanjutkan ke dalam tahap evaluasi
selanjutnya; ---------------------------------------------------------------------------------
63.8. Bahwa dalam Paket Pekerjaan Kalukku-Salubatu pada tahap evaluasi teknis,
Terlapor II hanya melakukan klarifikasi terhadap PT Widya Satria walaupun
terdapat beberapa peserta tender lainnya yang digugurkan dalam tahap evaluasi
teknis; ----------------------------------------------------------------------------------------
63.9. Bahwa alasan Terlapor II hanya melakukan klarifikasi terhadap PT Widya
Satria adalah karena PT Widya Satria memasukkan spek teknis tentang
pemeliharaan jalan tetapi sebelumnya tidak dimasukkan dalam dokumen
penawaran, sehingga dianggap terdapat pertentangan antara dokumen
penawaran dengan dokumen spek teknis terkait pemeliharaan jalan; --------------
63.10. Bahwa Terlapor II mengirimkan surat undangan tertanggal 1 Maret 2012
kepada PT Widya Satria untuk datang melakukan klarifikasi pada tanggal 6
Maret 2012; ---------------------------------------------------------------------------------
63.11. Bahwa PT Widya Satria mengirimkan surat tanggapan kepada Terlapor II
terkait surat undangan klarifikasi tertanggal 1 Maret 2012; -------------------------
63.12. Bahwa Terlapor II tidak memberikan tanggapan terhadap surat yang
dikirimkan oleh PT Widya Satria karena Terlapor II menganggap surat tersebut
tidak berhubungan dengan tender perkara a quo; -------------------------------------
63.13. Bahwa alasan Terlapor II tidak memberikan tanggapan terhadap surat yang
dikirimkan oleh PT Widya Satria adalah bahwa dalam Perpres 54/2010 tidak
terdapat aturan bagi Terlapor II untuk mengevaluasi paket tender lain di luar
tender a quo; --------------------------------------------------------------------------------
63.14. Bahwa PT Widya Satria tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi yang
dikirimkan oleh Terlapor II sebanyak 2 (dua) kali; -----------------------------------
halaman 108 dari 289
SALINAN
63.15. Bahwa Terlapor II menganggap ketika pemenang sudah diumumkan maka
otomatis masuk dalam masa sanggah, sehingga Terlapor II tidak memberikan
penjelasan alasan digugurkan kepada peserta tender yang digugurkan karena
dapat ditanyakan melalui sanggahan; ---------------------------------------------------
63.16. Bahwa tidak terdapat komunikasi antara Terlapor II dengan Terlapor III; --------
63.17. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui bahwa terdapat hubungan dalam bentuk
perjanjian atau kerjasama dalam tender lain antara Terlapor III dengan PT
Widya Satria; -------------------------------------------------------------------------------
63.18. Bahwa klarifikasi yang dimaksudkan oleh Terlapor II adalah klarifikasi
terhadap dokumen penawaran tender; ---------------------------------------------------
63.19. Bahwa PT Widya Satria tidak melakukan sanggah dan sanggah banding
dan/atau mengajukan laporan kepada LKPP; ------------------------------------------
63.20. Bahwa tidak terdapat surat atau komunikasi dalam bentuk apapun dari APIP
maupun LKPP terkait adanya laporan persekongkolan dalam paket tender a
quo; -------------------------------------------------------------------------------------------
63.21. Bahwa peserta tender yang mengajukan sanggahan adalah PT Anugerah Karya
Agra Sentosa; -------------------------------------------------------------------------------
63.22. Bahwa Terlapor II memberikan jawaban sanggah kepada PT Anugerah Karya
Agra Sentosa; -------------------------------------------------------------------------------
63.23. Bahwa tidak ada peserta tender yang digugurkan karena koreksi aritmatika; -----
63.24. Bahwa dalam Perpres 54/2010 tidak ada aturan yang mengatur batasan waktu
pelaksanaan koreksi aritmatika; ----------------------------------------------------------
63.25. Bahwa Terlapor II tidak melakukan pemeriksaan terkait status kepemilikan
perusahaan karena Terlapor II tidak melakukan pemeriksaan di luar informasi
yang ada dalam dokumen yang diserahkan kepada Terlapor II; --------------------
63.26. Bahwa Terlapor II tidak memberikan persyaratan yang melarang perusahaan A
untuk membeli bahan dari perusahaan B yang memiliki hubungan darah dalam
perusahaan yang sama; --------------------------------------------------------------------
63.27. Bahwa tahapan yang dilakukan sebelum menentukan dan mengumumkan
pemenang tender adalah melakukan tahap evaluasi dokumen kualifikasi,
validasi terhadap dokumen, kemudian dilakukan klarifikasi; -----------------------
63.28. Bahwa berdasarkan aturan Perpres 54/2010 jumlah peserta minimal yang
memasukkan dokumen penawaran adalah 3 (tiga) peserta; --------------------------
63.29. Bahwa komunikasi antara Terlapor II dengan PPK hanya dilakukan pada saat
penyerahan dokumen yang akan dilelangkan, sedangkan selama proses lelang
tidak ada komunikasi. Setelah pengumuman pemenang tender dan tidak ada
halaman 109 dari 289
SALINAN
yang mengajukan sanggah kemudian Terlapor II menyerahkan hasil akhir
lelang kepada PPK; ------------------------------------------------------------------------
63.30. Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelelangan a quo adalah secara kolektif
antara ketua dan anggota Pokja; ---------------------------------------------------------
63.31. Bahwa PPK merupakan jabatan fungsional dan tidak menjabat posisi lain
dalam Satker; -------------------------------------------------------------------------------
63.32. Bahwa tidak terdapat hubungan “atasan-bawahan” antara Terlapor II dengan
PPK. ------------------------------------------------------------------------------------------
64. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT
Passokorang), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena ada
kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan
penjadwalan ulang (vide B35); ----------------------------------------------------------------------
65. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko
Utamajaya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena ada
kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan
penjadwalan ulang (vide B36); ----------------------------------------------------------------------
66. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha
Subur Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena
ada kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan
penjadwalan ulang (vide B37); ----------------------------------------------------------------------
67. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Direktur Utama PT Sabar
Jaya Pratama), yang dihadiri oleh Sdri. Dra. Mulyawan Rauf, sebagai Direktur Utama,
didampingi oleh Sdr. Raymond Ardan Arfandi, sebagai Direktur, yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B38); -------------------------
67.1. Bahwa PT Sabar Jaya mengikuti banyak tender dan pernah menang tender di
Sulbar pada tahun 2012, namun Terlapor VI lupa menang pada paket apa; ------
67.2. Bahwa Terlapor VI dengan pesaingnya sering ikut tender secara bersamaan dan
saling membantu dalam hal jika ada analisa dokumen penawaran yang kurang.
Selain itu Terlapor VI dan pesaingnya pernah ikut pelatihan bersama yang
diadakan pusdiknas dimana mereka mendapatkan softcopy pelatihan; ------------
67.3. Bahwa tender pada tahun 2012 menggunakan semi eproc, dimana setelah
Terlapor VI mendaftar dari internet, Terlapor VI mempelajari print out
halaman 110 dari 289
SALINAN
dokumen kemudian disampaikan kepada staf Terlapor VI untuk diikutkan
tender. Keikutsertaan dalam tender diputuskan oleh Pak Raymond; ---------------
67.4. Bahwa Terlapor VI sering menitipkan dokumen penawaran ke orang lain,
kadang sopir, atau orang yang kami percaya untuk memasukkan dokumen.; ----
67.5. Bahwa Terlapor VI tidak ingat dimana lokasi/alamat alat AMP yang dimiliki,
lokasi/alamat kantor cabangnya, dan basecamp; --------------------------------------
67.6. Bahwa struktur perusahaan Terlapor VI terdiri atas Jusuf Kadir Tahar dan Jeni
Tahar selaku komisaris, Mulyawan Rauf selaku direktur utama, dan Raymond
Afandi selaku direktur; --------------------------------------------------------------------
67.7. Bahwa Terlapor VI menyewa alat dari perusahaan lain dan mencantumkan
dalam dokumen status milik pada alat yang disewa tersebut; ----------------------
67.8. Bahwa ada keterkaitan antara Terlapor VI dengan Terlapor V, yakni isteri dari
Sdr. Raymond (direktur Terlapor VI) adalah pimpinan di perusahaan Terlapor
V. Baik Terlapor V dan Terlapor VI merupakan milik orang tua dari isteri Pak
Raymond. ------------------------------------------------------------------------------------
12.1. Bahwa terkait ketiadaan perjanjian sewa-menyewa alat dari perusahaan lain
dikarenakan kesalahan adminstrasi; -----------------------------------------------------
12.2. Bahwa dalam tender a quo, Terlapor VI mengambil campuran aspal dari
Terlapor III karena lokasi alat AMP yang jauh dan harga yang sesuai; ------------
12.3. Bahwa personil Terlapor VI yang pernah dipekerjakan saat tender terdiri dari
Zul Maarif (quantity), Mahmud, dan Arjus;--------------------------------------------
12.4. Bahwa Terlapor VI tidak tahu alasan digugurkan pada paket Baras Karossa dan
tidak melakukan sanggahan; --------------------------------------------------------------
68. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Sdr. Raden Ari
Widianto, Ahli LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Raden Ari Widianto, namun yang
bersangkutan datang tanpa membawa Surat Tugas, sehingga Majelis Komisi menunda
sidang dan memanggil kembali Ahli pada sidang yang akan datang dengan membawa
Surat Tugas (vide B39); ------------------------------------------------------------------------------
69. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli 1 dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir.
Purnomo), namun yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan Sidang Majelis
Komisi (vide B39.1); ---------------------------------------------------------------------------------
70. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Sdr. Setya Budi
Arianta, Ahli LKPP), namun yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan
halaman 111 dari 289
SALINAN
Sidang Majelis Komisi dan meminta kepada Majelis Komisi untuk dilakukan
penjadwalan ulang (vide B40); ----------------------------------------------------------------------
71. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli 2 dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir.
Harry Purwantara,M.Eng.Sc.), yang dihadiri oleh Ir. Harry Purwantara,M.Eng.Sc.,
dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai
berikut (vide B41); ------------------------------------------------------------------------------------
71.1. Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang teknik jalan dan penilai ahli di LPJK
(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi); -------------------------------------------
71.2. Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam perkara a quo, harus
mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ; ---------------------------------------
71.3. Bahwa yang dimaksud ”menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak terkait.......”, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perpres
Nomor 54 Tahun 2010, adalah hubungan afiliasi para pihak pada paket yang
sama; -----------------------------------------------------------------------------------------
71.4. Bahwa upaya penghindaran konflik kepentingan sudah diatur dalam Perpres
Nomor 54 jo. Keppres Nomor 70 dan tertulis dalam dokumen lelang; ------------
71.5. Bahwa metode pelaksanaan memuat mengenai kemampuan dari penyedia jasa
dalam melaksanakan pekerjaan, yakni kemampuan dalam mengurutkan urutan
pekerjaan secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. Sehingga dengan
membaca dokumen tersebut membuat Pokja ULP yakin bahwa pekerja dapat
melaksanaakan pekerjaan dimaksud.; ---------------------------------------------------
71.6. Bahwa format metode pelaksanaan tidak dinilai oleh panitia (format bebas).
Hal yang dinilai panitia adalah substansi dari urutan pekerjaan; --------------------
71.7. Bahwa pembekalan/ pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan bersifat
implementatif dan praktik di lapangan; -------------------------------------------------
71.8. Bahwa koreksi aritmatik wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan
evaluasi. Dalam koreksi aritmatik Pokja memeriksa apakah penjumlahan dan
perkalian dari item pembayaran dan volume sudah sesuai dengan dok lelang.
Mengenai harga satuan tidak boleh ada perubahan;-----------------------------------
71.9. Bahwa dalam sistem kontrak harga satuan dapat mengubah harga penawaran,
sedangkan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat mengubah harga; ---------
71.10. Bahwa koreksi aritmatik tidak hanya mengubah harga namun juga mengubah
pemeringkatan penawaran yang diajukan peserta tender, yang didasarkan pada
harga penawaran terkoreksi; ---------------------------------------------------------------
71.11. Bahwa tidak ada batasan dalam koreksi, bisa terkoreksi naik atau bisa turun; ----
halaman 112 dari 289
SALINAN
71.12. Bahwa hasil koreksi aritmatik tidak wajib untuk diklarifikasikan, kecuali jika
terjadi pada pekerjaan utama dan jika terjadi penyimpangan pokok dan penting
maka wajib dilakukan klarifikasi, karena hasil klarifikasi tersebut bisa
dinyatakan tidak dilanjutkan evaluasi; --------------------------------------------------
71.13. Bahwa metode evaluasi dengan sistem gugur dilakukan secara bertahap dimana
setiap tahap jika tidak lulus, maka tidak dilakukan evalusi lebih lanjut; -----------
71.14. Bahwa pada saat evaluasi teknis, harga belum dipertimbangkan. Harga baru
dipertimbangkan jika administrasi dan teknis lolos; ----------------------------------
71.15. Bahwa penyampaian terhadap hasil koreksi aritmatik disampaikan/
diberitahukan melalui website. -----------------------------------------------------------
71.16. Bahwa pemenang tender didasarkan pada harga terendah terevaluasi, yakni
harga yang sudah didapatkan dari evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanpa
ada penyimpangan pokok dan penting; -------------------------------------------------
71.17. Bahwa penawaran dilakukan terhadap penawaran yang masuk Pokja, bukan
orang yang memasukkan penawaran; ---------------------------------------------------
71.18. Bahwa prinsip transparan dalam tender, Pokja harus memberikan informasi
yang diminta semua peserta tender. Alasan gugur termuat dalam Berita Acara
dan sebaiknya diberitahukan kepada peserta; ------------------------------------------
71.19. Bahwa transparan dari segi jadwal adalah Pokja harus memuat kegiatan yang
penting dan melibatkan peserta tender. Pengumuman lelang, pengambilan
dokumen lelang, penjelasan lelang, penerbitan addendum pengadaan dokumen
lelang, akhir penerbitan addendum dokumen lelang, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, wajib disampaikan kepada penyedia jasa; -----------------
71.20. Bahwa yang dimaksud personil inti adalah tenaga ahli yang ditunjuk untuk
mengerjakan pekerjaan pokok; -----------------------------------------------------------
71.21. Bahwa dalam dalam koreksi perhitungan dilakukan secara aritmatik benar; -----
72. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT
Passokorang), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis
Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B42); --
73. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko
Utamajaya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis
Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B43); --
74. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha
halaman 113 dari 289
SALINAN
Subur Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis
Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B44); --
75. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Raden Ari
Widianto, LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Raden Ari Widianto, dibawah sumpah yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B45); -------
75.1. Bahwa perbedaan pengadaan secara manual dengan pengadaan secara e proc,
pada pengadaan manual, hubungan para pihak dilakukan secara tatap muka dan
dokumen dilakukan secara hadrcopy, sedangkan pada pengadaan elektronik,
hubungan para pihak dilakukan melalui website tidak tatap muka dan
dokumennya berupa softcopy.; -----------------------------------------------------------
75.2. Bahwa perbedaan pengantaran pos dengan mengantar langsung hanya pada
masalah efektivitas kemudahan peserta memasukkan dokumen penawaran,
apabila peserta berasal dari luar kota lebih irit dengan pos daripada datang
langsung menggunakan sarana transportasi. Hal itu adalah tata cara pemasukan
dok penawaran yang ditetapkan oleh ULP. Namun jika peserta tidak sepakat
kemudian mengusulkan perubahan dalam pemberian penjelasan (aanwidjing)
dan disetujui oleh POKJA ULP maka dapat dilakukan perubahan dari melalui
pos atau datang langsung atau secara elektronik; --------------------------------------
75.3. Bahwa tidak diperbolehkan jika ada satu peserta yang memasukkan dokumen
penawaran selain perusahaannya. Sejak pendaftaran, satu peserta yang
mendaftar untuk satu perusahaan dengan menunjukkan surat tugas/ surat kuasa
dan identitas pendaftar. Jadi tidak boleh jika ada satu peserta mendaftar untuk
dua perusahaan. Demikian juga pada saat pemasukkan penawaran, satu peserta
memasukkan untuk satu perusahaan. Seharusnya sejak awal pendaftaran secara
manual, ULP melakukan cek terhadap peserta yang mendaftar; --------------------
75.4. Bahwa jadwal yang disampaikan dalam pengumuman adalah kegiatan yang
melibatkan peserta tender. Jadwal secara detail dimasukkan pada dokumen
pengadaan; ----------------------------------------------------------------------------------
75.5. Bahwa semua tahapan wajib diinformasikan. Peserta atau penyedia jika sudah
membaca dokumen pengadaan maka tidak wajib ikut rapat penjelasan, namun
dia bisa langsung memasukkan dok penawaran. Namun jika terjadi addendum,
maka Pokja harus menyampaikan perubahan tersebut kepada peserta tender
agar peserta tender bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut ; ---------------
75.6. Bahwa Pokja harus mengevaluasi dari awal karena kriteria sewa berbeda
dengan kriteria milik dan hal itu disampaikan kepada PPK agar tidak menjadi
masalah; -------------------------------------------------------------------------------------
halaman 114 dari 289
SALINAN
75.7. Bahwa koreksi adalah pengecekan berkaitan dengan perhitungan yang bersifat
matematik terhadap dokumen penawaran peserta tender.; ---------------------------
75.8. Bahwa evaluasi dilakukan menurut dokumen pengadaan; ---------------------------
75.9. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
“menghindari pertentangan kepentingan dalam tender,” adalah berlaku pada
paket pelelangan yang sama; -------------------------------------------------------------
76. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Setya Budi
Arianta, LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Setya Budi Arianta, dibawah sumpah yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B46); -------------
76.1. Bahwa LKPP menganut sistem tender secara full e proc. Adapun terkait tender
semi e proc, hanya diterapkan pada Kementerian PU dan Kominfo; --------------
76.2. Bahwa Secara sistem, satu perusahaan hanya punya satu ID password dan tidak
dipakai oleh perusahaan yang lain; ------------------------------------------------------
76.3. Bahwa pada saat tahap aanwidjing, peserta tender tidak wajib untuk datang; ----
76.4. Bahwa dalam pengalaman Ahli, indikasi persaingan tidak sehat antara lain:
adanya Typo eror (kesalahan pengetikan) yang sama, jaminan penawaran
sama, template metode pelaksanaan, gugur tidak logis, dan nilai penawaran
yang tidak logis diantara peserta tender; ------------------------------------------------
76.5. Bahwa hal-hal yang dapat dilakukan sanggah adalah hal-hal yang diatur dalam
perpres. Diluar dari hal tersebut maka termasuk dalam pengaduan dan tidak
dibatasi jangka waktu; ---------------------------------------------------------------------
76.6. Bahwa ketiadaan pencantuman perjanjian sewa alat pada dokumen tender bisa
menjadi indikasi persekongkolan; -------------------------------------------------------
77. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII (Direktur Utama PT Bukit
Bahari Indah), yang dihadiri oleh Sdr. Alri, yang pada pokoknya Majelis Komisi
memperoleh informasi sebagai berikut (vide B47); ----------------------------------------------
77.1. Bahwa Sdr. Alri menjabat direktur utama PT Bukit Bahari Indah (PT BBI)
sejak tahun 2008 dan menjadi pemegang saham PT BBI, dengan Abdul Hafid
selaku direktur, Ibu Merna dan Rocky selaku komisaris; ----------------------------
77.2. Bahwa benar Sdr. Alri pernah diperiksa pada tahap penyelidikan dan
membenarkan BAP dan dokumen penawaran PT BBI pada paket Topoyo
Barakang dan paket Baras Karosa; ------------------------------------------------------
77.3. Bahwa Sdr. Alri menjelaskan terkait adanya perbedaan tandatangan Terlapor
VII dikarenakan penggunaan tanda tangan pada kepentingan yang berbeda; -----
halaman 115 dari 289
SALINAN
77.4. Bahwa Sdr. Alri tidak tahu alamat lengkap dan nomor telepon perusahaannya
dan hanya tahu alamat di Jalan Masjid Jami Tanro, Polewali; ----------------------
77.5. Bahwa Sdr. Alri tidak tahu mengenai metode pelaksanaan, strategi penyusunan
penawaran dan keikutsertaan Terlapor VII dalam tender; ---------------------------
77.6. Bahwa PT BBI tidak tahu alasan gugur dari panitia dan tidak melakukan
sanggahan; ----------------------------------------------------------------------------------
77.7. Bahwa PT BBI tidak yakin menang dalam tender, karena alat dan tenaga yang
digunakan sama pada tender yang berbeda; --------------------------------------------
77.8. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor VII dilakukan oleh Sdr. Alri
bersama staf yang diketahui bernama Arjus, kemudian dokumen penawaran
tersebut dimasukkan oleh Arjus alias Arjun alias Arjunis;---------------------------
77.9. Bahwa berdasarkan berita acara, Sdr. Arjus mewakili PT BBI pada paket
Kalukku Salubatu I, Kaluku Salubatu II, dan Baras Karosa serta Sdr. Arjus
mewakili PT Usaha Subur Sejahtera pada paket Kalukku Salubatu I, Kalukku
Salubatu II, dan Baras Karosa; -----------------------------------------------------------
78. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII (Direktur Utama PT Putra
Jaya), yang dihadiri oleh Sdr. Amin Musakkar selaku Direktur Utama dan didampingi
oleh Sdr. Wahab Anwar selaku Kepala Personalia PT Putra Jaya, dibawah sumpah yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B48); -------
78.1. Bahwa struktur kepengurusan Terlapor VIII adalah Sdri. Chang Chiung Yao
atau Cintya Chandra Dewi sebagai Komisaris, Sdr. Petrus Yalim dan Sdri.
Cintya Chandra Dewi sebagai pemegang saham, Sdr. Amin Muzakkar sebagai
Direktur Utama, dan Sdr. Petrus Yalim sebagai Direktur; ---------------------------
78.2. Bahwa Terlapor VIII pernah mengikuti tender dan menjadi pemenang tender di
Bantaeng, Maros, Proyek Jalan Universitas Hasanuddin Makassar; ---------------
78.3. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar menjadi Direktur Utama sejak tahun 1991; ---------
78.4. Bahwa tugas dan wewenang Sdr. Amin Muzakkar adalah menjalankan
perusahaan tetapi yang lebih banyak mengurus perusahaan adalah Sdr. Wahab;
78.5. Bahwa tender yang pernah dikerjakan oleh Terlapor VIII adalah proyek APBN
antara lain RS Bantaeng tahun 20113, Pekerjaan Jalan Pesisir Bantaeng,
Pekerjaan Jalan Marros Batas Bone, dan RS Janeponto Tahun 2011; -------------
78.6. Bahwa yang bertugas menandatangi seluruh dokumen tender adalah Direktur
Utama; ---------------------------------------------------------------------------------------
78.7. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengingat tender apa saja yang berada di
Sulawesi Barat dan dilaksanakan tahun 2012 yang dokumennya ditandatangani
oleh Sdr. Amin Muzakkar; ----------------------------------------------------------------
halaman 116 dari 289
SALINAN
78.8. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar menyatakan alamat PT Putra Jaya (Terlapor VIII)
di Jalan AP. Pettarani namun tidak mengingat nomor telepon; ---------------------
78.9. Bahwa PT Putra Jaya (Terlapor VIII) berdiri pertama kali di Kandea kemudian
pindah ke Jalan Banda dan pada tahun 2011 sampai sekarang pindah ke Jalan
AP. Pettarani; -------------------------------------------------------------------------------
78.10. Bahwa dalam dokumen tender alamat PT Putra Jaya (Terlapor VIII) masih
beralamat di Kandea karena saat itu SIUP, TDP, dan SITU masih
menggunakan alamat yang lama, Terlapor VIII sudah mengajukan perubahan
alamat tetapi oleh pihak perijinan belum dilakukan perubahan; --------------------
78.11. Bahwa Panitia dapat menghubungi Terlapor VIII karena dalam dokumen
tender dicantumkan nomor yang dapat dihubungi; ------------------------------------
78.12. Bahwa noor yang dapat dihubungi adalah (0411) 438877 (alamat kantor di
Jalan AP. Pettarani) dan (0411) 327925 (alamat kantor di Kandea); ---------------
78.13. Bahwa nomor telepon di Kandea sudah tidak dipakai sejak tahun 2010 karena
gedung tersebut sudah kosong; -----------------------------------------------------------
78.14. Bahwa kompetitor Teerlapor VIII antara lain PT Bumi Karsa, PT Nindya
Karya, PP, PT Widya Karya, dan PT Waskita Karya, sedangkan untuk pesaing
lokal adalah Tristan Mandiri dan Makassar Indah;------------------------------------
78.15. Bahwa Terlapor VIII mengetahui Terlapor III tetapi tidak mengetahui siapa
Direktur Utamanya; ------------------------------------------------------------------------
78.16. Bahwa yang berwenang untuk menentukan mengikuti tender adalaah Direktur
dan dikomunikasikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham; -------------------
78.17. Bahwa peralatan yang dimiliki oleh Terlapor VIII antara lain AMP di Marros
dan Kendari, Stonechruser di Maros dan Janeponto, dan Batchingplan di
Parangloe; -----------------------------------------------------------------------------------
78.18. Bahwa peralatan tersebut disimpan didekat lokasi material batu; ------------------
78.19. Bhwa Terlapor VIII pernah melakukan mobilisasi dari Maros ke Kendari,
untuk surat perijinan di Kendari dilakukan oleh Sdr. Haris, sedangkan untuk
perijinan di Makassar diurus oleh Sdr. Syamsul; --------------------------------------
78.20. Bahwa Terlapor VIII tidak pernah memenangkan tender di luar Sulawesi Barat;
78.21. Bahwa pertimbangan Terlapor VIII hanya mengikuti tender di Sulawesi Barat
adalah dapat melakukan mobilisasi alat dengan jarak yang tidak terlalu jauh; ---
78.22. Bahwa yang melakukan penyusunan BOQ adalah Staf Terlapor VIII yaitu Sdr.
Bambang Gunadi, Sdr. H. Mursalim selaku Kepala Proyek, Sdr. Imran, Sdr.
Baharuddin (estimator); -------------------------------------------------------------------
78.23. Bahwa Sdr. Iman Muzakkar tidak mengetahui sistem yang dipakai dalam
tender a quo; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 117 dari 289
SALINAN
78.24. Bahwa Terlapor VIII hanya mengikuti Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-
Karossa;--------------------------------------------------------------------------------------
78.25. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui siapa yang melakukan
pendaftaran Terlapor VIII dalam tender a quo; ----------------------------------------
78.26. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengenal Sdri. Dian Asih; ---------------------
78.27. Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran Terlapor VIII adalah Sdri.
Dian Asih namun Sdr. Amin Muzakkar mengaku tidak mengenal Sdri. Dian
Asih; ------------------------------------------------------------------------------------------
78.28. Bahwa hasil pembukaan dokumen tidak dilaporkan secara langsung kepada
Sdr. Amin Muzakkar tetapi dilaporkan di Kantor; ------------------------------------
78.29. Bahwa tidak ada paket yang dimenangkan oleh Terlapor VIII dalam tender a
quo; -------------------------------------------------------------------------------------------
78.30. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui kalau alasan Terlapor VIII
digugurkan adalah terdapat perbedaan jangka waktu pekerjaan yang
dicantumkan dalam dokumen penawaran Terlapor VIII dimana dicantumkan
selama 301 (tiga ratus satu) hari sedangkan dalam RKS selama 240 (dua ratus
empat puluh) hari dan layanan pemeliharaan dicantumkan dalam dokumen
penawaran selama 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam RKS
selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari; ------------------------------------------------
78.31. Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui terkait kesamaan nama
penyimpanan dalam file word atas nama Puma karena yang ada orang khusus
yang membuat dokumen penawaran dan di PT Putra Jaya (Terlapor VIII) tidak
ada staf yang bernama Puma; ------------------------------------------------------------
78.32. Bahwa dalam Berita Acara Penyelidikan Sdr. Amin Muzakkar menyatakan
bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Wahab sedangkan
nama Sdr. Wahab tidak termasuk dalam personil inti;--------------------------------
78.33. Bahwa dalam struktur tidak personil inti ada nama yang tidak dimasukkan, staf
yang dimasukkan dalam personil inti adalah Sdr. Baharuddin, Sdr. Liberti
Suyuti, dan Sdri. Austina Suyuti; --------------------------------------------------------
78.34. Bahwa pegawai tetap Terlapor VIII adalah Liberti, Baharuddin, dan M.
Syafaat; --------------------------------------------------------------------------------------
78.35. Bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan antara Terlapor VIII dengan
Panitia selama proses tender berlangsung; ---------------------------------------------
78.36. Bahwa yang membuat dokumen tender adalah Sdr. M. Syafaat; -------------------
78.37. Bahwa CD yang diserahkan Sdr. Wahab kepada KPPU didapatkan dari
ruangan teknik PT Putra Jaya (Terlapor VIII) yang khusus digunakan untuk
membuat dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------
halaman 118 dari 289
SALINAN
78.38. Bahwa Sdr. Wahab tidak memeriksa apakah CD tersebut dalam keadaan
kosong atau terisi; --------------------------------------------------------------------------
78.39. Bahwa Majelis Komisi memerintahkan agar Terlapor VIII menyerahkan bukti
berupa Pph dan slip gaji selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam tahun
terakhir yang dapat membuktikan bahwa Sdr. Wahab memang benar
merupakan pegawai tetap Terlapor VIII, waktu penyerahan paling lambat
tanggal 30 April 2014, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan
Terlapor VIII tidak menyerahkan bukti tersebut. --------------------------------------
79. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX (Direktur Utama PT Latanindo
Graha Persada), yang dihadiri oleh Sdr. Ichsan Abbas, yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B49); ------------------------------------
79.1. Bahwa Sdr. Ichsan Abbas pernah diperiksa sebelumnya pada tahap
penyelidikan dan membenarkan dokumen penawaran Terlapor IX;----------------
79.2. Bahwa Sdr. Ichsan Abbas menjabat direktur Latanindo Graha Persada (PT
LGP) pada tahun 2008 dengan komisaris utama yang terdiri dari Ir. Rendi Juari
(83 persen), Rosalinda (16 persen), mempunyai hubungan saudara; ---------------
79.3. Bahwa PT LGP memiliki alat AMP dan pernah dimobilisasi; ----------------------
79.4. Bahwa petimbangan pemasukan dokumen penawaran dilakukan oleh pegawai
tidak tetap yang bernama Mahmud karena keterbatasan personil ; -----------------
79.5. Bahwa Terlapor IX tidak ingat paket tender apa saja yang diikuti; -----------------
79.6. Bahwa Terlapor IX tidak mengetahui alasan gugur tender dan tidak melakukan
sanggahan/sanggahan banding karena kendala uang jaminan; ----------------------
79.7. Bahwa Terlapor IX membuat sendiri metode pelaksanaan dan tidak
meminjamkan metode pelaksanaan; -----------------------------------------------------
79.8. Bahwa Terlapor IX pernah menang tender saat melakukan JO dengan Karya
Pare Sejahtera dan Usaha Subur Sejahtera; --------------------------------------------
79.9. Bahwa Terlapor IX tidak bisa menunjukkan soft file asli yang dipergunakan
dalam mengikuti tender a quo; -----------------------------------------------------------
80. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X (Direktur Utama PT Duta
Indah Pratama Mamuju), yang dihadiri oleh Sdr. Hendra Pradana, dibawah sumpah
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B50);
80.1. Bahwa akta yang ada pada Tim Investigator adalah Akta Perusahaan tahun
2003 sedangkan nama Sdr. Hendra Pradana selaku Direktur Utama PT Duta
Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) ada dalam Akta Perusahaan tahun 2005; --
halaman 119 dari 289
SALINAN
80.2. Bahwa Sdr. Hendra Pradana akan menyerahkan akta tahun 2005 tanggal 30
April 2014, namun tidak diserahkan sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan; ----------------------------------------------------------------------------------
80.3. Bahwa PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) berdiri sejak tahun 2003 dan
bergerak dibidang developer dengan susunan pengurus Pieter David Wijaya
sebagai Direktur Utama pada tahun 2003, Hendra Pradana sebagai wakil
direktur. Untuk kepengurusan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Hendra
Pradana sebagai Direktur Utama dan Andi Baluarwawo sebagai Wakil
Direktur; -------------------------------------------------------------------------------------
80.4. Bahwa susunan pemegang saham di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX)
adalah Pieter David Wijaya sebesar 50% (lima puluh persen), Willianto Tanta
sebesar 25% (dua puluh lima persen), Lintje Thomas sebesar 20% (dua puluh
persen), dan Hendra Pradana sebesar 5% (lima persen); -----------------------------
80.5. Bahwa kewenangan Direktur Utama adalah memonitoring kegiatan yang
dilakukan oleh Wakil Direktur bersama tenaga staf yang terdaftar di PT
Latanindo Graha Persada (Terlapor IX); -----------------------------------------------
80.6. Bahwa pegawai tetap di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) adalah Ali
Muhtar, Diah Ayu, dan Arjus; ------------------------------------------------------------
80.7. Bahwa Sdr. Mahmud sudah berhenti bekerja di PT Latanindo Graha Persada
(Terlapor IX) sejak 3 (tiga) tahun lalu; -------------------------------------------------
80.8. Bahwa posisi atau jabatan Sdri. Diah Ayu adalah sebagai staf keuangan; ---------
80.9. Bahwa Sdr. Hendra Pradana jarang beraktifitas di kantor dan diwakili oleh Sdr.
Andi Baluarwawo; -------------------------------------------------------------------------
80.10. Bahwa yangut Sdr. Ali Muhtar adalah Sdr. Pieter; ------------------------------------
80.11. Bahwa sebelum bekerja di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) Sdri.
Diah Ayu bekerja di PT Passokorang (Terlapor III); ---------------------------------
80.12. Bahwa hubungan antara PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dengan PT
Passokorang (Terlapor III) adalah hubungan pemilik saham yaitu antara
Willianta Tanta dan Lintje Thomas; -----------------------------------------------------
80.13. Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu sampai dengan saat ini kegiatan lain Sdr.
Hendra Pradana adalah sebagai Kepala Cabang PT Passokorang (Terlapor III); -
80.14. Bahwa alasan Sdr. Hendra Pradana lebih banyak melakukan kegiatan di PT
Passokorang (Terlapor III) adalah karena di PT Latanindo Graha Persada
(Terlapor IX) bergerak hanya sebatas developer pembangunan ruko, ketika
pembangunan ruko selesai maka hanya tinggal dipasarkan; -------------------------
80.15. Bahwa sistem perekrutan pegawai PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX)
dilakukan oleh Sdr. Andi Baluarwawo selaku Wakil Direktur; ---------------------
halaman 120 dari 289
SALINAN
80.16. Bahwa Sdr. Hendra Pradana hanya mengetahui aktifitas pegawai PT Latanindo
Graha Persada (Terlapor IX) yang menyangkut pembangunan ruko; --------------
80.17. Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui terkait adanya 3 (tiga) staf PT
Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) yaitu Arjus, Mahmud, dan Ali Muhtar
yang mengantarkan dokumen penawaran beberapa peserta tender; ----------------
80.18. Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui proses pembuatan dokumen
lelang karena bukan merupakan bidang pekerjaannya; -------------------------------
80.19. Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui adanya pengumuman tender dan
tiddak pernah mengikuti tender a quo; --------------------------------------------------
80.20. Bahwa terkait adanya nama Sdri. Diah Ayu dalam semua dokumen kualifikasi
PT Passokorang (Terlapor III), Sdr. Hendra Pradana menyatakan bahwa hal
tersebut dikarenakan sebelumnya Sdri. Diah Ayu bekerja di PT Passokorang
(Terlapor III); -------------------------------------------------------------------------------
80.21. Bahwa terkait hasil pengamatan Tim Investigator yang masih melihat Sdr.
Mahmud di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX), Sdr. Hendra Pradana
menyatakan bahwa Sdr. Mahmud bekerja freelance, hanya ditugaskan untuk
mencari orang lain jika diperlukan untuk melakukan perbaikan di lapangan; ----
80.22. Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak pernah memerintahkan staf PT Latanindo
Graha Persada (Terlapor IX) untuk mengurus proses tender a quo; ----------------
80.23. Bahwa Sdr. Hendra Pradana menyatakan bahwa PT Aphasko Utamajaya
(Terlapor IV) merupakan anak perusahaan PT Passokorang (Terlapor III); ------
80.24. Bahwa dalam proses tender biasanya dicantumkan golongan (kualifikasi
perusahaan),berdasarkan golongan tersebut maka PT Passokorang (Terlapor
III) dan PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) sebagai group; ----------------------
80.25. Bahwa perusahaan lain yang merupakan group Terlapor III selain Terlapor IV
adalah PT Sinar Matallo yang bergerak dalam bidang konstruksi tetapi sudah
jarang melakukan aktifitas; ---------------------------------------------------------------
80.26. Bahwa Terlapor X tidak pernah mengikuti tender pengadaan pemerintah; -------
80.27. Bahwa Terlapor X tidk mengetahui dan tidak mengenal Terlapor I dan
Terlapor II; ----------------------------------------------------------------------------------
80.28. Bahwa terkait pernyataan Sdr. Hendra Pradana dimana Terlapor IV merupakan
group Terlapor III merupakan pendapat pribadi dan tidak tertuang dalam akta,
namun walaupun tidak disebutkan, orang lain sudah mengetahui bahwa
Terlapor IV memiliki hubungan dengan Terlapor III; --------------------------------
80.29. Bahwa perbedaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Sdr. Hendra Pradana di
PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dan di PT Passokorang (Terlapor
III) adalah Terlapor IX bergerak dibidang developer sedangkan Terlapor IX
halaman 121 dari 289
SALINAN
dibidang jasa konstruksi dan tugas Sdr. Hendra Pradana adalah untuk
mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh staf pelaksana; ---------------------------
80.30. Bahwa Terlapor IX bukan anak perusahaan dari Terlpaor III karena PT
Passokorang hanya memiliki 50% (lima puluh persen) saham sedangkan 50%
(lima puluh persen) saham lainnya merupakan milik oleh orang lain yaitu Sdr.
Pieter Wijaya; -------------------------------------------------------------------------------
80.31. Bahwa dalam kedudukan Sdr. Hendra Pradana selaku Direktur Utama PT
Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dan sekaligus sebagai Kepala Cabang
PT Passokorang (Terlapor III) dalam pelaksanaan instruksi untuk
melaksanakan suatu hal tertentu dari PT Passokorang (Terlapor III) yang tidak
sesuai dengan aturan perusahaan maka Sdr. Hendra Pradana dapat menolak
untuk melakukannya; ----------------------------------------------------------------------
80.32. Bahwa tanggapan Sdr. Hendra Pradana terkait adanya 4 (empat) staf Terlapor
IX yang melakukan organisir dalam proses pemasukan dokumen tender a quo
adalah seluruh kegiatan atau pekerjaan yang berasal dari arahan Terlapor IX
berada dalam pengendalian Terlapor IX namun untuk kegiatan atau pekerjaan
yang bukan berasal dari arahan Terlapor IX bukan merupakan tangggungjawab
dari Terlapor IX.----------------------------------------------------------------------------
81. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT
Passokorang), yang dihadiri oleh Sdr. H. Muhammad Idrus T, IR., yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B51); --------------------------
81.1. Bahwa PT Passokorang (Terlapor III) berdiri tahun 2007, bergerak di bidang
konstruksi jalan, pembuatan bandara, pambangunan gedung dan irigasi.
Perubahan Akta terakhir komisaris utama Wilianto Tanta, dan isterinya Ibu
Lintje dengan Direktur Utama M. Idrus Terban dan Arifin Arsyad selaku
direktur; --------------------------------------------------------------------------------------
81.2. Bahwa PT Passokorang mempunyai dua alat Asphalt Mixing Plant,
stonecruiser, finisher dan Batching plant yang terletak di Karossa dan
Gentungan. Selain digunakan sendiri untuk tender, alat tersebut juga dijual
kepada kontraktor lain yang ingin membeli produk AMP Terlapor III sesuai
dengan harga yang ditentukan. Terlapor III tidak mensyaratkan ada tidaknya
perjanjian atau akta jual beli terkait dengan penjualan tersebut; --------------------
81.3. Bahwa untuk menerima permintaan pekerjaan aspal dari kontraktor lain,
Terlapor III menghitung kecukupan sisa kemampuan terlebih dahulu dari
pekerjaan yang digarap lalu selebihnya aspal dijual ke kontraktor lain asalkan
sesuai dengan harga; -----------------------------------------------------------------------
halaman 122 dari 289
SALINAN
81.4. Bahwa keikutsertaan Terlapor III dalam tender ditentukan oleh Harianto
Tanta, M. Idrus Terban, Arifin Arsyad, setelah rapat dengan tim, kemudian
layak tidaknya dokumen penawaran disampaikan kepada komisaris, selaku
pemilik modal; ------------------------------------------------------------------------------
81.5. Bahwa Terlapor III mendirikan basecamp pada setiap proyek yang diikuti dan
biasa dipergunakan sebagai tempat singgah; -------------------------------------------
81.6. Bahwa Terlapor VI menyewa alat dari Terlapor III karena tidak mempunyai
semua alat yang dibutuhkan. Di lain hal, Panitia tidak melakukan klarifikasi
terkait pembelian aspal dari Terlapor VI kepada Terlapor III; ----------------------
81.7. Bahwa Terlapor III mengikuti tender pada paket Kalukku Salubatu II dan tidak
ikut pada paket Baras Karosa, Topoyo Barakang, dan Kalukku Salubatu I
karena pada saat menawar Terlapor III ada pekerjaan yang lain, sehingga
personil inti Terlapor III tidak memenuhi untuk mengerjakan proyek; ------------
81.8. Bahwa setelah menang pada Paket Kalukku Salubatu II, Terlapor III menjual
campuran aspal kepada Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI karena ada
permintaan pembelian aspal; -------------------------------------------------------------
81.9. Bahwa Terlapor III pernah mengeluarkan surat mutasi Sdr. Hidayat selaku
general superitendent pada paket Kaluku Salubatu II yang masih dalam proses
tender berjalan namun kemudian surat mutasi dibatalkan karena operator di
lapangan telah mencukupi; ---------------------------------------------------------------
81.10. Bahwa Terlapor III tidak dapat menunjukkan softcopy daftar kuantitas harga
terkait perubahan hasil koreksi aritmatik pada tender a quo ; -----------------------
81.11. Bahwa terdapat hubungan keluarga antara Wilianto Tanta (komisaris Terlapor
III) dengan Arifin Tanto (komisaris Terlapor IV) sebagai anak dan ayah; --------
81.12. Bahwa Terlapor III tergabung dalam Himpunan Pengembangan Jalan
Indonesia (HPJI) Sulawesi Barat dan pernah membicarakan hal yang berkaitan
dengan tender; ------------------------------------------------------------------------------
81.13. Bahwa metode pelaksanaan dibuat menurut baku dan standar. Format metode
pelaksanaan didapat dari pemberi kerja yang didapatkan secara turun temurun.
Adapun terkait kesamaan format metode pelaksanaan Terlapor III dengan
Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX karena secara substansi pekerjaan
sama; -----------------------------------------------------------------------------------------
81.14. Bahwa Sdr. M. Idrus Terban tidak tahu menahu terkait kesamaan komputer, IP
Addres yang digunakan, dan metode pelaksanaan pada tender a quo; -------------
82. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Ahli IT dari STMIK
halaman 123 dari 289
SALINAN
Dipanegara), yang dihadiri oleh Sdr. Jufri,S.Kom.,M.T., yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B52); ------------------------------------
82.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) komputer
terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang bersifat fixed (desktop) dan mobile
(laptop), yang identitasnya dapat diberikan pertama kali pada saat melakukan
instalasi. -------------------------------------------------------------------------------------
82.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) pemasukan
identitas yang dilakukan pada saat instalasi awal (Operating System) akan
berpengaruh pada identitas yang akan muncul pada tiap aplikasi seperti
microsoft office yang di-install dalam komputer. -------------------------------------
82.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) setiap file yang
dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas yang sama dengan identitas
yang telah dimasukkan pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan
perubahan identitas secara manual. ------------------------------------------------------
82.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) identitas yang
dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh aplikasi terdiri dari author dan last
saved by. -------------------------------------------------------------------------------------
82.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) author
menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi
yang dapat dirubah secara manual. ------------------------------------------------------
82.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (B52) last saved by
menunjukkan identitas komputer yang terakhir kali menyimpan ulang (save as)
file aplikasi dan tidak bisa dirubah secara manual. -----------------------------------
82.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) company
menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi.
82.8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) selain identitas
komputer juga terdapat informasi terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi
pertama kali (content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last
saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed). ----------------
83. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko
Utamajaya), yang dihadiri oleh Sdr. Muhammad Syaifullah, dibawah sumpah yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B53); -------------
83.1. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah bekerja di PT Aphasko Utamajaya
(Terlapor IV) sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat menjadi Direktur
Marketing PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV); ------------------------------------
halaman 124 dari 289
SALINAN
83.2. Bahwa PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) berdiri sejak tahun 1984 dengan
nama CV Hasrat dan melakukan perubahan pada tahun 1994 menjadi PT
Aphasko Utamajaya (Terlapor IV); -----------------------------------------------------
83.3. Bahwa struktur kepengurusan Terlapor IV adalah Tommy Thomas, Melina,
Heriyanto Tanta (Heriyanto Tan), dan Arifin Tanta sebagai Pemegang Saham,
Tommy Thomas dan Mellina Wisan sebagai Komisaris, Heriyanto Tanta
(Heriyanto Tan) sebagai Direktur Utama, Arifin Tan sebagai Direktur I, dan
Muhammad Syaifullah sebagai Direktur II; --------------------------------------------
83.4. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mengikuti suatu tender
adalah Sdr. Heriyanto Tanta, Sdr. Muhammad Syaifullah hanya bertugas untuk
mendaftarkan perusahaan, memberikan laporan dan menunggu perintah dan
arahan dari Sdr. Heriyanto Tanta; -------------------------------------------------------
83.5. Bahwa total pegawai tetap Terlapor IV berjumlah 4 (empat) orang yaitu Herlin,
Erik Thomas, Rustam Manam, dan Ansarullah; ---------------------------------------
83.6. Bahwa Terlapor IV beralamat di Jalan Bulu Dua sedangkan untuk kantor
cabang Terlapor IV beralamat di Jalan Trans Sulawesi Pasang Kayu,
sedangkan untuk lokasi basecamp berada disetiap daerah proyek; -----------------
83.7. Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran adalah Sdr. Muhammad
Syaifullah sekaligus sebagai estimator dan Sdri. Herlin; -----------------------------
83.8. Bahwa tender di tahun 2012 yang pernah diikuti oleh Terlapor IV antara lain
Topoyo Barakang, Baras-Karossa, Kalukku-Salubatu I, APBN-P, dan
Salubatu-Aralle II; -------------------------------------------------------------------------
83.9. Bahwa Terlapor IV memenangkan paket tender Salubatu-Aralle II dan Baras-
Karossa;--------------------------------------------------------------------------------------
83.10. Bahwa peralatan yang dimiliki oleh Terlapor IV antara lain AMP berlokasi di
Desa Rondomayang Kabupaten Mamuju, stonechruser, eskavator, dan doser
dan semuanya berada di Sulawesi Barat; -----------------------------------------------
83.11. Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan jalan di luar
Sulawesi Barat; -----------------------------------------------------------------------------
83.12. Bahwa Terlapor IV tidak pernah menyewakan AMP kepada perusahaan lain; ---
83.13. Bahwa Terlapor IV tidak pernah menerima pekerjaan dari perusahaan lain; -----
83.14. Bahwa hubungan antara Heriyanto Tanta dengan Arifin Tanta adalah hubungan
keluarga, dimana Arifin Tanta merupakan ayah dari Heriyanto Tanta; ------------
83.15. Bahwa hubungan antara Heriyanto Tanta dengan Lintje Thomas adalah
hubungan suami-isteri; --------------------------------------------------------------------
halaman 125 dari 289
SALINAN
83.16. Bahwa hubungan antara Lintje Thomas dengan Tommy Thomas adalah
hubungan keluarga, dimana Tommy Thomas merupakan adik dari Lintje
Thomas;--------------------------------------------------------------------------------------
83.17. Bahwa Terlapor IV bukan merupakan perusahaan group Terlapor III, hanya
terdapat hubungan keluarga antara pemilik perusahaan tersebut; -------------------
83.18. Bahwa pemegang saham berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------------
83.19. Bahwa terdapat banyak paket tender pada tahun 2012 di Sulawesi Barat,
namun Terlapor IV hanya mengikuti beberapa paket, terkait hal tersebut Sdr.
Muhammad Syaifullah menyatakan tidak mengetahui kebijakan tersebut
karena keputusan untuk mengikuti tender tersebut berada di tangan Sdr.
Heriyanto Tanta;----------------------------------------------------------------------------
83.20. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah menyampaikan kepada Sdr. Heriyanto
Tanta bahwa selain paket Kalukku-Salubatu I terdapat paket Kalukku-Salubatu
II; ---------------------------------------------------------------------------------------------
83.21. Bahwa yang bertugas untuk mendaftarkan Terlapor IV untuk mengikuti tender
adalah Sdr. Muhammad Syaifullah ------------------------------------------------------ ;
83.22. Bahwa dokumen penawaran dikirimkan dari Makassar ke Mamuju dengan
menggunakan travel dan ditujukan kepada Pokja; ------------------------------------
83.23. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat nama travel tersebut; -------
83.24. Bahwa pengiriman dokumen penawaran melalui travel merupakan hal yang
biasa dilakukan oleh Terlapor IV; -------------------------------------------------------
83.25. Bahwa setelah dokumen penawaran sampai di Mamuju, Sdr. Dian mengambil
dokumen tersebut dari Terminal kemudian diantarkan dan diserahkan ke Pokja;
83.26. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat siapa yang mengantarkan
dan memasukkan dokumen penawaran pada paket Topoyo-Barakang; ------------
83.27. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat siapa yang mengantarkan
dan memasukkan dokumen penawaran pada paket Baras-Karossa; ----------------
83.28. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah belum pernah bertemu dengan Sdr. Dian
dan hanya melakukan komunikasi melalui telepon; ----------------------------------
83.29. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah dapat menyatakan bahwa Sdr. Dian
merupakan laki-laki melalui penilaian terhadap suara Sdr. Dian di telepon; ------
83.30. Bahwa dalam daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
paket pelebaran jalan baras-karossa tanggal 2 Februari 2012, yang
memasukkan dokumen Terlapor IV adalah atas nama Dian Setyadi; --------------
83.31. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi meminta Sdr.
Muhammad Syaifullah untuk menghubungi nomor telepon seluler
halaman 126 dari 289
SALINAN
085255551764 atas nama Dian Setyadi namun nomor tersebut tidak dapat
dihubungi; -----------------------------------------------------------------------------------
83.32. Bahwa Terlapor IV tidak mengenal Sdr. Mahmud; -----------------------------------
83.33. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengetahui alasan mengapa Terlapor
IV meminta orang di luar perusahaan untuk memasukkan dokumen penawaran
Terlapor IV padahal Terlapor IV memiliki kantor cabang di Pasang Kayu; ------
83.34. Bahwa setelah dokumen penawaran diserahkan kepada Panitia, tidak ada yang
memberikan laporan perkembangan, Terlapor IV hanya mendapatkan
pemberitahuan dari Panitia bahwa Terlapor IV digugurkan tanpa diberikan
penjelasan mengenai alasan digugurkan; -----------------------------------------------
83.35. Bahwa pemberitahuan terkait gugurnya Terlapor IV didapatkan Terlapor IV
dari Panitia melalui telepon seluler; -----------------------------------------------------
83.36. Bahwa Sdr. Dian tidak memberikan laporan dan penjelasan mengenai alasan
Terlapor IV digugurkan; ------------------------------------------------------------------
83.37. Bahwa pemberitahuan terkait Terlapor IV memenangkan beberapa tender
diberitahukan oleh Panitia kepada Terlapor IV melalui klarifikasi; ----------------
83.38. Bahwa pada awalnya Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa dia
sendiri yang menghadiri klarifikasi padahal dalam daftar hadir klarifikasi
tertulis bahwa yang mewakili Terlapor IV dalam klarifikasi adalah Sdri. Herlin,
terkait hal tersebut Sdr. Muhammad Syaifullah mengaku salah mengingat; ------
83.39. Bahwa dalam daftar kuantitas harga pada paket Baras-Karossa (Tim
Investigator menunjukkan slide dalam bentuk Excel) terdapat dua metode
penghitungan yang digunakan oleh Terlapor IV yaitu secara otomatis (“SUM”)
dan penghitungan secara manual (ketik total dengan cara mengetik angka satu
per satu); -------------------------------------------------------------------------------------
83.40. Bahwa metode penghitungan otomatis digunakan pada kolom “Divisi 1.
Umum”, “Divisi 8. Pengembalian dan Pekerjaan Minor”, “Divisi 9. Pekerjaan
Harian”, dan “Divisi 10.1. Pekerjaan Layanan Pemeliharaan Jalan
(Lumsump)”; --------------------------------------------------------------------------------
83.41. Bahwa metode penghitungan manual digunakan pada kolom “Divisi 2.
Drainase”, “Divisi 3. Pekerjaan Tanah”, “Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan
Bahu Jalan”, “Divisi 5. Perkerasan Berbutir”, “Divisi 6. Perkerasan Aspal”,
dan “Divisi 7. Struktur”; ------------------------------------------------------------------
83.42. Bahwa yang membuat daftar kuantitas dan harga adalah Sdr. Muhammad
Syaifullah; -----------------------------------------------------------------------------------
83.43. Bahwa terkait dengan penggunaan metode penghitungan yang berbeda dalam
daftar kuantitas dan harga, hasil penghitungan dengan menggunakan cara
halaman 127 dari 289
SALINAN
manual menghasilkan kesalahan penghitungan dengan selisih yang cukup
besar, Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa hal tersebut terjadi
karena Sdr. Muhammad Syaifullah merasa lelah dan tidak konsentrasi dan hal
tersebut merupakan kesalahannya secara pribadi atau personal; --------------------
83.44. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan inisial komputer atau
laptopnya tiak menggunakan nama “puma” atau “purna”; ---------------------------
83.45. Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak pernah meminjamkan atau meminjam
dekstop dan/atau laptop kepada atau dari perusahaan lain; --------------------------
83.46. Bahwa Terlapor IV tidak pernah meminjam atau meminjamkan PC kepada
Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI; ---------------------------------------------
83.47. Bahwa terkait adanya kesamaan format dokumen pada Paket Baras-Karossa
dan kesamaan pada dokumen softfile dimana disimpan dengan last saved by di
komputer yang sama, Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa dia
sendiri yang membuat dokumen tersebut berdasarkan item-item yang terdapat
dokumen lelang, sehingga jika terdapat kesamaan maka Sdr. Muhammad
Syaifullah mengaku tidak mengetahui hal tersebut; ----------------------------------
83.48. Bahwa soft file tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Syaifullah, dan
berdasarkan keterangan Ahli Jufri, last saved by hanya dapat berubah jika
dilakukan save as terhadap file tersebut, sedangkan file tersebut merupakan
milik pribadi dan Sdr. Muhammad Syaifullah mengaku tidak pernah
melakukan save as dalam file tersebut. -------------------------------------------------
84. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha
Subur Sejahtera), yang dihadiri oleh Sdr. Nuryedi Abbas, yang pada pokoknya Majelis
Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B54); ------------------------------------
84.1. Bahwa benar Terlapor V mengikuti tender di Sulawesi Barat pada paket
Kalukku Salubatu II, Salubatu Arale III, Lingkar Bandara Tampapadang,
Mambi Malabo, dan Malabo Mamasa; --------------------------------------------------
84.2. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa tanda tangan Terlapor V di atas kertas
untuk menilai kesesuaian tanda tangan Terlapor V antara dokumen yang satu
dengan yang lain; ---------------------------------------------------------------------------
84.3. Bahwa susunan pengurus Terlapor V terdiri dari Jusuf Kadir Tahar selaku
Direktur Utama (saham 64,1 persen), Jefri Tahar selaku pemegang saham
(saham 35,9 persen), dan Nuryedi Abbas selaku Direktur; --------------------------
84.4. Bahwa keikutsertaan Terlapor V dalam tender ditentukan secara penuh oleh
Jusuf Kadir Tahar dan Jefri Tahar; ------------------------------------------------------
halaman 128 dari 289
SALINAN
84.5. Bahwa Terlapor V menang pada Paket Bandara Tampapadang JO dengan
Karya Pare Sejahtera; ----------------------------------------------------------------------
84.6. Bahwa alat AMP Terlapor V terletak di Pinrang. Namun pada saat menang
pada paket Topoyo Barakang menggunakan alat yang disewa dari Terlapor III ;
84.7. Bahwa dalam Dokumen Terlapor V tidak ditemukan adanya perjanjian sewa
dengan Terlapor III terkait sewa alat. Akan tetapi dalam dokumen tersebut
ditemukan perjanjian sewa dengan CV Jaya Lestari, bukan dengan Terlapor III
sebagaimana diuraikan diatas; ------------------------------------------------------------
84.8. Bahwa dokumen sewa alat CV Jaya Lestari tersebut ditandatangani oleh Jefri
Tahar yang tidak lain adalah pemegang saham Terlapor V; -------------------------
84.9. Bahwa Nuryedi Abbas tidak ingat terkait proses penyewaan alat AMP dari
Terlapor III dan tidak ingat terkait klarifikasi terhadap status alat yang disewa
tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------
84.10. Bahwa dalam Tender, Terlapor V hanya memantau saja sedangkan
pengawasan tender dilakukan oleh staf yang bernama Nurhadi dan Laela; -------
84.11. Bahwa semua dokumen penawaran Terlapor V ditandatangani oleh Nuryedi
Abbas; ----------------------------------------------------------------------------------------
84.12. Bahwa Terlapor menerangkan adanya perbedaan tanda tangan antara satu
dokumen dengan dokumen yang lain adalah hal yang biasa; ------------------------
84.13. Bahwa terdapat hubungan antara Terlapor V dengan Terlapor VI yakni
Terlapor V dan Terlapor VI berkantor di tempat yang sama di lantai 3 dengan
nomor telepon yang sama pula (317792), namun manajemen keduanya
berbeda; --------------------------------------------------------------------------------------
84.14. Bahwa Jusuf Kadir Tahar, selaku pemegang saham Terlapor V adalah orang
tua dari Jeni Tahar dan Jefri Tahar; ------------------------------------------------------
84.15. Bahwa tugas Nuryedi Abbas adalah melakukan koordinasi proyek yang
berjalan dan tidak ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan; -----------------------
84.16. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor V tidak dapat
menyerahkan bukti surat perjanjian sewa alat dengan Terlapor III kepada
Majelis Komisi terkait tender aquo; -----------------------------------------------------
84.17. Bahwa alat yang disewa Terlapor V dari Terlapor III berada di daerah Topoyo,
namun berdasarkan pemeriksaan Terlapor III tidak berada di Topoyo; ------------
84.18. Bahwa alat Terlapor III yang tidak digunakan di suatu daerah, maka akan
digunakan oleh Terlapor V. Adapun Terlapor V mengetahui keberadaan alat
tersebut setelah mendapatkan informasi dari teman sesama kontraktor; -----------
84.19. Bahwa panitia melakukan klarifkasi terhadap alat yang digunakan oleh
Terlapor V; ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 129 dari 289
SALINAN
84.20. Bahwa Terlapor V tidak melaporkan dokumen lampiran terkait persewaan alat
kepada PPK dan tidak melaporkan perubahan alat tanpa sepengetahuan panitia;
84.21. Bahwa Nuryedi Abbas tidak mengenal staf bernama Markus, namun pada
kenyataannya yang bersangkutan pernah memberikan Surat Kuasa kepada
Markus; --------------------------------------------------------------------------------------
84.22. Bahwa pemasukan dokumen penawaran Terlapor V untuk tender di dalam kota
dilakukan oleh staf khusus bernama Juliardi, Nurlela, dan Ana. Sedangkan
Terlapor V tidak ingat nama orang yang memasukkan dokumen penawaran
untuk tender di luar kota karena biasa mempercayakan kepada orang lain ; ------
84.23. Bahwa Nuryedi Abbas tidak mengenal Arjus/ Arjunis/Arjun; ----------------------
84.24. Bahwa baik saat menjadi cadangan pemenang maupun gugur tender, Terlapor
V tidak melakukan sanggahan karena tidak yakin menang; -------------------------
84.25. Bahwa format metode pelaksanaan Terlapor V didapatkan oleh staf, yang
dengan kemampuan dan tekniknya memperoleh format metode pelaksanaan
dari perusahaan lain; -----------------------------------------------------------------------
84.26. Bahwa Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi dengan Panitia; ---------
85. Menimbang bahwa pada tanggal 30 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen
(vide bukti B55); --------------------------------------------------------------------------------------
86. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Investigator sebagai berikut: -------------------------------
NO NAMA DOKUMEN SUMBER KETERANGA
N
I. C 1
Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar
tentang Pembentukan ULP/Pokja Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 3A
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu
Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak
Harga Satuan (termasuk Gambar)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 3B
Addendum Standar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan
Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi
Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
I. C 4A Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan
Pelebaran Jalan Baras-Karossa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 4B Addendum Owner's Estimate (OE) Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
I. C 5
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT.
Sabar Jaya Pratama
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Copy
halaman 130 dari 289
SALINAN
Makassar
I. C 6
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT.
Latanindo Graha Perkasa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 7
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalamn Baras-Karossa PT.
Aphasko Utamajaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 8
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT.
Putra Jaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 9
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Baras-Karossa PT. Anugerah Karya Agra
Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 10
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT.
Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 11 Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Baras-Karossa PT. PT. Waskita Jaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 12
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Widya
Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 13 Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Baras-Karossa PT. Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 14
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan
Baras-KarossA
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 15A
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan
Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu
Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak
Harga Satuan
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 15B
Addendum Standar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/
Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode
satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
Kontrak Harga Satuan
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 16 Addendum OE, Paket Pelebaran Jalan Kalukku
- Salubatu I
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 17 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 18 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Putra Jaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Asli
halaman 131 dari 289
SALINAN
I. C 19
Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Latanindo Graha
Persada
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 20 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. aphasko Utamajaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 21 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 22 Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 23 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Sabar Jaya Pratama
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 24
Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Kalukku - Salubatu I PT. Anugrah Karya Arga
Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 25 Dokumen Paket Pelebaran Jalan Kalukku -
Salubatu I PT. Nugroho Lestari
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 28A
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu
Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak
Harga Satuan (termasuk Gambar)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 28B
Addendum Standar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan
Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi
Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 29A Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan
Pelebaran Jalan Baras-Karossa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 29B Addendum Owner's Estimate (OE) Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 30
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Latanindo Graha Perkasa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 31
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 32
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Putra Jaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 33
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Passokorang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 34 Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Copy
halaman 132 dari 289
SALINAN
Makassar
I. C 35
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 36 Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Nindya Karya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 37
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II
PT. Nugroho Lestari
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 38 Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Kalukku-Salubatu PT. Waskita Karya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 39
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan
Kalukku-Salubatu II
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Asli
I. C 40
Dokumen Pengadaan Konstruksi, Paket
Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang (Standar
Dokumen RKS, Gambar, Addendum Lelang)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 41 Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan
Pelebaran JalanTopoyo – Barakang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 44 Dokumen Paket Pelebaran Jalan Topoyo -
Barakang PT. Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 45
Dokumen penawaran Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Anugrah Karya Arga
Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 46
Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Anugrah Karya Arga
Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 47 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Aphasko Utamajaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 48 Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Aphasko Utamajaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 53 Dokumen Paket Pelebaran Jalan Topoyo -
Barakang PT. Karya Mandala Putra
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 54 Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 55 Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan
Topoyo - Barakang PT. Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 56
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan
Topoyo – Barakang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Copy
halaman 133 dari 289
SALINAN
Makassar
I. C 57
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun
Tunggal
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 58
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Bumi
Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 59
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Bumi
Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 60
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Tuju
Wali Wali
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 61
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 62
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Widya Satria (Tanpa Cover)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 63
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Nindya Karya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 64
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 65
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Passokorang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 66
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan
Mambi Malabo I
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 67
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun
Tunggal
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 69
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 70
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT.
Widya Satria
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 71
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT.
Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 72
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT.
Waskita Karya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 73
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT.
Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Copy
halaman 134 dari 289
SALINAN
Makassar
I. C 74
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan
Mambi Malabo II
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 75
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun
Tunggal
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 76 Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu - Aralle II
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 77
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Nindya Karya PT Aphasko Utamajaya PT.
Hutama Surya Perdana
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 80
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Aphasko Utamajaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 81
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Asli
I. C 82
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 83
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 84
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Tuju
Wali Wali
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 86
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT.
Widya Satria JO PT. Kenanga Jaya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 89
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle
II PT. Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 90
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan
Baru Salubatu Aralle II
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 91
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun
Tunggal
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 92 Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu - Aralle III
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 93
Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle
III PT. Waskita Karya JO PT. Passokorang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 94
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT.
Tuju Wali Wali
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Copy
halaman 135 dari 289
SALINAN
Makassar
I. C 95
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT.
Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 96
Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT.
Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 97
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT.
Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 98
Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT.
Nugroho Lestari
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 99
Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan
Baru Salubatu Aralle III
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C
100A
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun
Tunggal
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C
100B
gambar-Gambar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 101 Owner Estimate (OE) Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa-
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 102 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 103 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Nugroho Lestari
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 104 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 105 Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Bumi Karsa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 106 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Brantas Adipraya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 107 Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Brantas Adipraya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 108 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Lima Tujuh Tujuh
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 110 Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Tuju Wali Wali
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Copy
halaman 136 dari 289
SALINAN
Nasional VI
Makassar
I. C 111 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Passokorang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 112 Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan
Malabo-Mamasa PT. Guna Karya Nusantara -
I. C 113 Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP)Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 114 Dokumen Pelelangan Pelebaran Jalan Batas
Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 115
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelebaran Jalan
Batas Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM.
350) I
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 116
Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Batas
Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I
PT. bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 119
Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Batas
Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I
PT. Latanindo Graha Persada
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 122
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju -
Tameroddo (KM. 350) I
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 123
Dokumen Lelang, Paket Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Lingkar Bandara
Tampapadang (Lanjutan)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 124 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan
Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 126
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Passokorang
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 127
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Anugrah Karya Arga Sentosa
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 128
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Latanindo Graha Persada
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 129
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Nindya Karya
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 130
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Usaha Subur Sejahtera
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 131
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Bukit Bahari Indah
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
halaman 137 dari 289
SALINAN
I. C 132
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Tuju Wali Wali
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 133
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan
Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT.
Haka Utama
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 134
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Peningkatan Jalan Lingkar Bandara
Tampapadang (Lanjutan)
ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional VI
Makassar
Copy
I. C 135 Bukti Setor Pajak Penghasilan PT. Duta Indah
Pratama Mamuju
PT. Duta Indah
Pratama Mamuju Copy
I. C 136 Akta Notaris PT. Duta Indah Pratama Mamuju PT. Duta Indah
Pratama Mamuju Copy
I. C 137 Daftar Nama Karyawan PT. Aphasko
Utamajaya Tahun 2012
PT. Aphasko
Utamajaya Asli
I. C 138 Akta Notaris PT. Aphasko Utamajaya PT. Aphasko
Utamajaya Copy
I. C 139 Daftar Nama Karyawan PT. Passokorang Tahun
2012 PT. Passokorang Asli
I. C 140 Akta Notaris PT. Passokorang PT. Passokorang Copy
I. C 141 Print Out Paket Tender Wilayah I pada website
LPSE website LPSE Copy
I. C 142 Print Out Paket Tender Wilayah II pada website
LPSE website LPSE Copy
I. C 143 Print Out Paket Tender APBN-P pada website
LPSE website LPSE Copy
I. C 146
Print Out Foto Daftar Hadir Peserta Pemasukan
dan pembukaan Dokumen Penawaran Paket
Pembangunan Jalan Baru Aralle-Mambi
I. C 149
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya
pada Paket Baras-Karossa
I. C 150
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Baras-Karossa
I. C 151
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket
Baras-Karossa
I. C 152
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada
Paket Kalukku-Salubatu II
I. C 153
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Kalukku-Salubatu II
I. C 154
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket
Kalukku-Salubatu II
I. C 155
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera
pada Paket Kalukku-Salubatu II
I. C 156
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya
pada Paket Kalukku-Salubatu I
halaman 138 dari 289
SALINAN
I. C 157
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I
I. C 158
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket
Kalukku-Salubatu I
I. C 159
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya
pada Paket Topoyo-Barakang
I. C 160
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera
pada Paket Topoyo-Barakang
I. C 161
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada
Paket Lingkar Bandara Tampa Padang
I. C 162
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Lingkar Bandara Tampa
Padang
I. C 163
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera
pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang
I. C 164
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada
Paket Malabo-Mamasa
I. C 165
Print Out Properties dari Softcopy Dokumen
Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera
pada Paket Malabo-Mamasa
87. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: --------------
87.1. Tanggapan Terlapor I dan II atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.I); ------
87.2. Tanggapan Terlapor I dan II atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.II); -----
87.3. Daftar Bukti Terlapor I dan Terlapor II (vide T.I&T.II); -----------------------------
87.4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (vide T.I&T.II-1); ------------------------------------------------------
87.5. Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PEngadaan
Barang/Jasa Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (vide
T.I&T.II-2); ---------------------------------------------------------------------------------
87.6. Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (vide T.I&T.II-3); ---------
87.7. Lampiran Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (vide T.I&T.II-
4); ---------------------------------------------------------------------------------------------
87.8. Formulir isian kualifikasi PT Passokorang (bagian dok penawaran) (vide
T.I&T.II-5.a); -------------------------------------------------------------------------------
halaman 139 dari 289
SALINAN
87.9. Formulir Isian Kualifikasi PT Usaha Subur Sejahtera (bagian dok penawaran)
(vide T.I&T.II-5.b); ------------------------------------------------------------------------
87.10. Formulir Isian Kualifikasi Sabar Jaya Pratama (bagian dokumen penawaran)
(vide T.I&T.II-5.c); ------------------------------------------------------------------------
87.11. Formulir Isian Kualifikasi PT Aphasko Utamajaya (bagian dok penawaran)
(vide T.I&T.II-5.d); ------------------------------------------------------------------------
87.12. Daftar personil Inti PT Latanindo Graha Persada (bagian dok penawaran) (vide
T.I&T.II-6.a); -------------------------------------------------------------------------------
87.13. Daftar personil Inti PT Aphasko Utamaja (bagian dok penawaran) (vide
T.I&T.II-6.b); -------------------------------------------------------------------------------
87.14. Daftar personil Inti PT Putra jaya (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.c); -
87.15. Daftar Personil Inti PT Bukit Bahari Indah (bagian dok penawaran) (vide
T.I&T.II-6.d); -------------------------------------------------------------------------------
87.16. Daftar Personil Inti PT Usaha Subur Sejahtera (bagian dok Penawaran) (vide
T.I&T.II-6.e); -------------------------------------------------------------------------------
87.17. Daftar Personil Inti PT Sabar Jaya Pratama (bagian dok penawaran) (vide
T.I&T.II-6.f); -------------------------------------------------------------------------------
87.18. Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (vide T.I&T.II-7); -
87.19. Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Baras-Karosa (vide T.I&T.II-8); -------
87.20. Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu I (vide T.I&T.II-9);
87.21. Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu II (vide T.I&T.II-
10); -------------------------------------------------------------------------------------------
87.22. Koreksi Aritmatik Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (vide
T.I&T.II-11); --------------------------------------------------------------------------------
88. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut: -------------------------------
88.1. Tanggapan Terlapor III atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.III); ----------
88.2. Daftar Ahli Terlapor III (vide T.III-1); -------------------------------------------------
88.3. Daftar Alat Bukti Surat Terlapor III (vide T.III-2); -----------------------------------
89. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut: -------------------------------
89.1. Tanggapan Terlapor IVatas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.IV); -----------
90. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut: --------------------------------
90.1. Tanggapan Terlapor V atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.V); ------------
91. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI sebagai berikut: -------------------------------
halaman 140 dari 289
SALINAN
91.1. Tanggapan Terlapor VI atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VI); ----------
92. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII sebagai berikut: ------------------------------
92.1. Tanggapan Terlapor VII atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VII); --------
93. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII sebagai berikut: -----------------------------
93.1. Tanggapan Terlapor VIII atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VIII); ------
94. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IX sebagai berikut: -------------------------------
94.1. Tanggapan Terlapor IX atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.IX); ----------
94.2. Bukti Surat Perjanjian paket Pembangunan Jalan Baru Mambi-Malabo III (vide
T.IX-1); --------------------------------------------------------------------------------------
95. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan
atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor X sebagai berikut: --------------------------------
95.1. Tanggapan Terlapor X (vide T.X); ------------------------------------------------------
96. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang
diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide B56); ------------------
97. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada
pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide I4); --------------------------------------------
97.1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait
dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun Anggaran 2012 adalah: ----------------------------------------------------
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.
97.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat
mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ---------------------------------------
a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----------------------------------------------
b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu
atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja
halaman 141 dari 289
SALINAN
Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan.----------------------------------------------------------------
c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
persekongkolan antara Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa -------------------------------------------------
97.3. Bahwa unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----------------------------------------
1. Pelaku Usaha ----------------------------------------------------------------------------
Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: (vide B38, B51, B53,
B54, I.C5, I.C7, I.20, I.C23,I.C31, I.C33, I.C44, I.48, I.C126, I.C130,
I.C138, I.C140);-------------------------------------------------------------------------
(1) Bahwa PT. Passokorang adalah pelaku usaha berbadan hukum
Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Landak Baru No. 11 A Makassar,
yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 7 tanggal
2 Februari 2012 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di
Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam
bidang pembangunan pemborongan (kontraktor);----------------------------
(2) Bahwa PT. Aphasko Utamajaya, beralamat di Jl. Cendrawasih No. 234
D Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Nomor 21 tanggal 16 Februari 2011 dihadapan Sri Hartini Widjaja
S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain
menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan
(kontraktor); ------------------------------------------------------------------------
(3) Bahwa PT. Usaha Subur Sejahtera, beralamat di Jl. Dr. W.
Sudirohusodo No. 272 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta
Perubahan Terakhir Nomor 119 tanggal 30 Desember 2010 dihadapan
Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya
antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan
pemborongan (kontraktor); ------------------------------------------------------
(4) Bahwa PT. Sabar Jaya Pratama, beralamat di Jl. Dr. W. Sudirohusodo
No. 272 B Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan
Terakhir Nomor 24 tanggal 22 Januari 2009 dihadapan Michiko
Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain
menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan
(kontraktor); ------------------------------------------------------------------------
halaman 142 dari 289
SALINAN
2. Bersekongkol ---------------------------------------------------------------------------
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22
UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan
peserta tender tertentu”; ---------------------------------------------------------------
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat
berupa: -----------------------------------------------------------------------------------
a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. menciptakan persaingan semu;
e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha
yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.
2.1. Persekongkolan vertikal -----------------------------------------------------------
Bahwa bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses
tender ini terindikasi berdasarkan upaya Pokja Pengadaan yang dapat
dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu
untuk menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan
analisis berikut: ----------------------------------------------------------------------
1) Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Pengadaan Wilayah II Memfasilitasi Kerjasama Antar Perusahaan
dalam mengikuti proses tender; ---------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.3,
I.B.2.20) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) Tender
Wilayah I dan Tender Wilayah II menggunakan sistem semi e-
proc yaitu proses pendaftaran dilakukan secara on-line
sedangkan proses tender selanjutnya seperti pengambilan
dokumen tender, rapat penjelasan/aanwijzing, dan pemasukan
penawaran dilakukan secara manual/konvensional; -----------------
halaman 143 dari 289
SALINAN
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
pada pendaftaran secara on-line Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak
bisa memastikan apakah keikutsertaan 1 (satu) perusahaan
diwakili oleh orang lain atau tidak sebagaimana yang bisa
dilakukan apabila menggunakan sistem konvensional; -------------
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
pada proses pengambilan dokumen tender, Terlapor I/Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah
II hanya meminta bukti pendaftaran perusahaan melalui web site
LPSE PU kepada pihak yang mewakili peserta tender tanpa
melakukan verifikasi apakah pihak tersebut merupakan direktur
perusahaan atau staf yang mendapatkan Surat Kuasa untuk
mewakili direksi; ---------------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
pada proses Rapat Penjelasan/Aanwijzing Terlapor I/Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah
II hanya menyediakan formulir absensi tanpa melakukan
verifikasi apakah pihak tersebut merupakan direktur perusahaan
atau staf yang mendapatkan Surat Kuasa untuk mewakili
direksi; ---------------------------------------------------------------------
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34,
I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) pada proses Pemasukan Dokumen
Penawaran, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor
II/Pokja Pengadaan Wilayah II hanya menyediakan formulir
absensi tanpa melakukan verifikasi apakah pihak yang mewakili
peserta tender merupakan direktur perusahaan atau staf yang
mendapatkan Surat Kuasa untuk mewakili direksi; -----------------
f. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56), Mahmud
mewakili: ------------------------------------------------------------------
i. Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket
Kalukku-Salubatu I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-
Karossa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan
Penawaran; ---------------------------------------------------------
halaman 144 dari 289
SALINAN
ii. Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada paket Topoyo-
Barakang untuk proses Pemasukan dan Pembukaan
Penawaran; ---------------------------------------------------------
g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.37)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B53, B49) Mahmud bukan
merupakan staf dari Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
maupun Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya melainkan dulu
pernah bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju; -------------------------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C113), Dian Asih
mewakili: ------------------------------------------------------------------
i. Terlapor VIII/PT. Putra Jaya pada paket Kalukku-Salubatu
I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa untuk proses
Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ----------------------
ii. PT. Brantas Abipraya pada paket Malabo-Mamasa untuk
proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. --------------
i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B28) Dian Asih merupakan
adik kandung Diah Ayu Nurcahyaningsih yang merupakan staf
Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; -----------------------
j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C90, I.C99, I.C146)
Arjus alias Arjun mewakili : --------------------------------------------
i. Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera pada paket
Salubatu-Aralle II, Salubatu-Aralle III dan Aralle-Mambi
untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ------
ii. Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah pada paket Kalukku-
Salubatu I, Kalukku-Salubatu II, dan Baras-Karossa untuk
proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.
k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36)
Arjus alias Arjun bukan merupakan staf dari Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera maupun Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah melainkan sekarang bekerja sebagai staf Terlapor X/PT.
Duta Indah Pratama Mamuju; ------------------------------------------
halaman 145 dari 289
SALINAN
l. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C134) Dian Setiadi
mewakili: ------------------------------------------------------------------
i. Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada paket Kalukku-
Salubatu I dan Baras-Karossa untuk proses Pemasukan
dan Pembukaan Penawaran serta pada paket Kalukku-
Salubatu II dan Baras-Karossa untuk proses Rapat
Penjelasan; ---------------------------------------------------------
ii. Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket
Lingkar Bandara Tampa Padang untuk proses Pemasukan
dan Pembukaan Penawaran. -------------------------------------
m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.49, B.53)
Dian Setiadi bukan merupakan staf dari Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya maupun Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah;-----------------------------------------------------------------------
n. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C113) I Made Suandyana mewakili :
i. Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket
Baras-Karossa untuk proses klarifikasi dan verifikasi
berkas; --------------------------------------------------------------
ii. PT. Guna Karya Nusantara pada paket Malabo-Mamasa
untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. ------
o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.49) I
Made Suandyana bukan merupakan staf dari Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada; -----------------------------------------------
p. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C134), Berita Acara Penyelidikan (vide
I.B.35, I.B.36, I.B.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (Vide B15,
B28, B29) Ali Mukhtar mewakili : ------------------------------------
i. PT. Tuju Wali Wali pada paket Lingkar Bandara Tampa
Padang untuk proses Pemasukan dan Pembukaan
Penawaran; ---------------------------------------------------------
ii. PT. Karya Pare Sejahtera pada paket Mambi-Malabo III
untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.
q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.35,
I.B.36, I.B.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B15, B29,
B28) Ali Mukhtar bukan merupakan staf dari PT. Tuju Wali
halaman 146 dari 289
SALINAN
Wali maupun PT. Karya Pare Sejahtera melainkan bekerja
sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; --------
r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45,
B46) : -----------------------------------------------------------------------
i. Pada tender a quo penerapan sistem elektronik hanya
berlaku pada tahap pendaftaran dan proses selanjutnya
menggunakan sistem manual sebagaimana diatur pada
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; -----------------------------------------
ii. Sejak awal proses tender, satu peserta yang mendaftar
untuk satu perusahaan wajib menunjukkan identitas yang
berhak mewakili perusahaan dengan kata lain tidak boleh
satu peserta mewakili dua atau lebih perusahaan; ------------
iii. Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor
II/Pokja Pengadaan Wilayah II wajib memverifikasi
identitas dan/atau Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa para
perwakilan perusahaan pada tiap tahap proses tender;
s. Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang
tidak melakukan verifikasi keabsahan pihak yang mewakili
perusahaan pada proses pengambilan dokumen tender, Rapat
Penjelasan dan Pemasukan Dokumen Penawaran mempermudah
dan memfasilitasi terjadinya kerjasama diantara Terlapor III/PT.
Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya
Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada dalam mengikuti proses tender a quo; ----------------------
2) Adanya ketidaktransparansian proses tender terkait jadwal
pelaksanaan tender; ------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
penyusunan dokumen tender mengacu pada Standar Dokumen
Pengadaan yang di-download dari web site LKPP dengan
melakukan perubahan sesuai paket yang akan ditenderkan pada
tender a quo; --------------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
serta fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C3A, I.C3B,
halaman 147 dari 289
SALINAN
I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123) Terlapor
I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan
Wilayah II menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan dimulai
dari tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen sampai
dengan tahap Pembukaan Dokumen Penawaran; --------------------
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45,
B46) jadwal pelaksaan tender harus dicantumkan secara rinci
mulai dari pengumuman sampai dengan masa sanggah; -----------
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45)
jadwal pelaksanaan tender harus diinformasikan kepada peserta
tender dan menjadi kunci penting bagi peserta tender. Adanya
perubahan jadwal akan mempengaruhi jadwal tahapan-tahapan
tender berikutnya; --------------------------------------------------------
e. Bahwa Lampiran III. A. 10. b. b) (5) Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyebutkan “Dalam pengumuman pasca kualifikasi atau surat
undangan pada Peserta yang lulus pra-kualifikasi dicantumkan
secara jelas jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan
penetapan penyedia”; ----------------------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13,
B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54) para
Peserta Tender tidak mengetahui jadwal pelaksanaan tender
setelah Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
sehingga Peserta Tender yang gugur tidak mengajukan
Sanggahan karena tidak mengetahui jadwal pengumuman
pemenang tender dan jadwal pengajuan Sanggahan;
g. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak
mencantumkan secara lengkap jadwal pelaksanaan tender
dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penunjukan
pemenang pada tender a quo terbukti dengan tidak adanya surat
sanggahan yang diterima; -----------------------------------------------
h. Bahwa dapat disimpulkan tindakan ketidaktransparanan proses
tender yang dilakukan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I
dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II terkait jadwal
pelaksanaan tender yang tidak lengkap dimaksudkan sebagai
upaya memfasilitasi Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor
halaman 148 dari 289
SALINAN
IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai
pemenang pada tender a quo; -------------------------------------------
i. Bahwa terdapat pengumuman hasil evaluasi tender yang tidak
lengkap; --------------------------------------------------------------------
j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39,
I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak mencantumkan
alasan gugurnya para peserta tender a quo dalam Pengumuman
Pemenang Tender; -------------------------------------------------------
k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45,
B46) dan Lampiran III. B. 1. k. Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
menyebutkan “Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi yang memuat
sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan dan nilai total HPS,
nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Hasil
Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga”; --------------------------
l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13,
B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B53, B54) para
Peserta Tender yang gugur tidak mengetahui secara jelas alasan
gugurnya mereka pada paket-paket tender yang diikuti; -----------
m. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak
mencantumkan alasan gugurnya para peserta tender
dimaksudkan agar pada proses sanggah materi pertanyaan yang
diajukan hanya sebatas alasan gugurnya perusahaan; ---------------
n. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyebutkan “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar
2‰ (dua per seribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” sehingga
menjadi salah satu kendala bagi para peserta tender dalam
mengajukan Sanggahan Banding; -------------------------------------
halaman 149 dari 289
SALINAN
o. Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang
tidak mengumumkan hasil evaluasi tentang gugurnya peserta
tender dimaksudkan sebagai upaya memfasilitasi Terlapor
III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya,
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar
Jaya Pratama sebagai pemenang tender a quo; ----------------------
3) Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Pengadaan Wilayah II memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang
signifikan; ------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
melakukan koreksi aritmatik berdasarkan Dokumen Penawaran
(Daftar Kuantitas Harga) masing-masing Peserta Tender a quo; -
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I
dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi
aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan, dan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan; ----------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
Terlapor III/PT. Passokorang (vide I.C126) dan Berita Acara
Hasil Pelelangan (vide I.C134), penawaran Terlapor III/ PT.
Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang
dikoreksi dari Rp. 23.541.764.706,94 (dua puluh tiga miliar lima
ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu
tujuh ratus enam rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp.
23.278.955.503,06 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga
rupiah enam sen) dengan selisih turun sebesar Rp.
238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus
tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dua belas
sen) yang mampu menaikkan peringkat harga penawaran
halaman 150 dari 289
SALINAN
Terlapor III/PT. Passokorang menjadi lebih rendah dari harga
penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp.
23.330.336.392,86 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh
juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh
dua rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadikan
Terlapor III/PT. Passokorang pemenang dalam paket tersebut; ---
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
Terlapor III/PT. Passokorang (vide I.C33) dan Berita Acara
Hasil Pelelangan (vide I.C39), penawaran Terlapor III/PT.
Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II dikoreksi dari Rp.
27.398.423.138,98 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan
puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga
puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen) menjadi Rp.
29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus
delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu
enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen)
dengan selisih naik sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar
empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima
ratus dua puluh lima rupiah) tetapi masih mampu
mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor
III/PT. Passokorang dengan tidak melampaui harga penawaran
PT. Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima
ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua
puluh empat sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT.
Passokorang pemenang dalam paket tersebut; -----------------------
e. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya (vide I.C7) dan Berita
Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14), penawaran Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dikoreksi
dari Rp. 16.607.868.243,95 (enam belas miliar enam ratus tujuh
juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat
puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) menjadi Rp.
18.272.629.244,66 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh
dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat
puluh empat rupiah enam puluh enam sen) dengan selisih naik
sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh
halaman 151 dari 289
SALINAN
empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) tetapi masih
mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dengan tidak melampaui
harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp.
18.392.734.770,30 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan
puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh rtus tujuh
puluh rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadikan Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya pemenang dalam paket tersebut; -----
f. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama (vide I.C23) dan Berita
Acara Hasil Pelelangan (vide I.C27), penawaran Terlapor
VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I
dikoreksi dari Rp. 12.760.263.947,00 (dua belas miliar tujuh
ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan
ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp. 13.478.107.647,96
(tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus
tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh
enam sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 823.653.154,72
(delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga
ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) tetapi
masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga
penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dengan tidak
melampaui harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa
sebesar Rp. 13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan ratus
enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan
ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen)
sehingga menjadikan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama
pemenang dalam paket tersebut; ---------------------------------------
g. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C134) pemasukan dan pembukaan dokumen
penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang
dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya
koreksi aritmatik disampaikan kepada peserta tender pada
tanggal 3 Januari 2012; --------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39) pemasukan dan
pembukaan dokumen penawaran pada paket Kalukku-Salubatu
halaman 152 dari 289
SALINAN
I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa dilaksanakan pada
tanggal 2 Februari 2012 selanjutnya koreksi aritmatik
disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 21 Februari
2012; -----------------------------------------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13,
B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54)
penyusunan Daftar Kuantitas Harga dibuat melalui aplikasi
Excel yang bisa melakukan perkalian antara volume dengan
harga satuan dan penjumlahan hasil perkalian volume dengan
harga satuan dengan menggunakan formulasi;-----------------------
j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang (vide I.C126)
Terlapor III/PT. Passokorang memasukkan angka secara manual
pada total sub bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir dengan kata
lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi;--------------------
k. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
pada paket Kalukku-Salubatu II (vide I.C33) Terlapor III/PT.
Passokorang memasukkan angka secara manual pada total sub
bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan
Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain penjumlahan tidak
menggunakan formulasi; ------------------------------------------------
l. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
dan Softcopy Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa
(vide I.C7, I.C167) Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
memasukkan angka secara manual pada total sub bagian
Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pelebaran
Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir,
Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur dengan kata
lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi;--------------------
m. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
pada paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C23) Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama memasukkan angka secara manual pada
total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan
Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan
kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi; --------------
n. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir yang dilakukan oleh
halaman 153 dari 289
SALINAN
Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Lingkar Bandara
Tampapadang dimaksudkan untuk menurunkan nilai penawaran
setelah koreksi aritmatik karena adanya penawaran PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa yang nilainya lebih rendah dari
Terlapor III/PT. Passokorang sebelum proses koreksi aritmatik; -
o. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan
Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor
III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II
dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran setelah koreksi
aritmatik dilakukan karena penawaran yang nilainya lebih
rendah dari Terlapor III/PT. Passokorang ternyata diajukan oleh
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan
pendamping Terlapor III/PT. Passokorang dan dinyatakan gugur
pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ---------
p. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor III/PT. Passokorang dilakukan dengan tidak melampaui
harga penawaran PT. Nugroho Lestari yang bukan merupakan
perusahaan pendamping Terlapor III/PT. Passokorang dan lulus
pada tahap evaluasi; ------------------------------------------------------
q. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan
Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur
yang dilakukan oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada
Paket Baras-Karossa dimaksudkan untuk menaikkan nilai
penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena
penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya ternyata diajukan oleh Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan dinyatakan gugur pada
tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ---------------
halaman 154 dari 289
SALINAN
r. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dilakukan dengan tidak
melampaui harga penawaran PT. Nugroho Lestari yang bukan
merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya dan lulus pada tahap evaluasi; ----------------------------
s. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan
Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang
dilakukan oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada Paket
Kalukku-Salubatu I dimaksudkan untuk menaikkan nilai
penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena
penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama ternyata diajukan oleh Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan dinyatakan gugur pada
tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ---------------
t. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dilakukan dengan tidak
melampaui harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa
yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama dan lulus pada tahap evaluasi; -----------------
u. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penurunan harga
penawaran Terlapor III/PT. Passokorang akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor III/PT.
Passokorang sebagai pemenang tender pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang; ------------------------------------------------
v. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor III/PT. Passokorang akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor III/PT.
Passokorang sebagai pemenang tender pada Paket Kalukku-
Salubatu II; ----------------------------------------------------------------
w. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor IV/PT.
halaman 155 dari 289
SALINAN
Aphasko Utamajaya sebagai pemenang tender pada Paket Baras-
Karossa; --------------------------------------------------------------------
x. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor VI/PT. Sabar
Jaya Pratama sebagai pemenang tender pada Paket Kalukku-
Salubatu I; -----------------------------------------------------------------
4) Bahwa adanya upaya pengaturan pemenang tender pada proses
evaluasi; ---------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C39) Terlapor III/PT. Passokorang sudah
memutuskan untuk melakukan penempatan personilnya yaitu
Hidayat ST sebagai General Superintendent pada Paket
Kalukku-Salubatu II berdasarkan Surat No. 036/PS-
SMP/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 padahal proses tender
masih berjalan; ------------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (B.24), serta
fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39)
surat informasi persekongkolan terkait penempatan personil
Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II
hanya ditujukan kepada Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
dengan ditembuskan ke ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar; --------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C39) Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
mengundang PT. Widya Satria dalam proses klarifikasi padahal
PT. Widya Satria telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi
teknis; ----------------------------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.33),
Berita Acara Pemeriksaan (vide B51) serta fakta dan alat bukti
Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) Terlapor III/PT.
Passokorang membatalkan surat No. 036/PS-SMP/II/2012; -------
e. Bahwa dapat disimpulkan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah
II menginformasikan adanya Surat dugaan persekongkolan yang
disampaikan oleh PT. Widya Satria kepada Terlapor III/PT.
Passokorang; --------------------------------------------------------------
halaman 156 dari 289
SALINAN
f. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan Surat No. 036/PS-
SMP/II/2012, Terlapor III/PT. Passokorang sudah yakin
memenangkan paket Kalukku-Salubatu II dengan bantuan
proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II; --------------------------------------------------
g. Bahwa dengan demikian, Tindakan Terlapor III/PT.
Passokorang melakukan penempatan personil pada paket
Kalukku-Salubatu II yang masih dalam proses tender dan
tindakan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang
menginformasikan adanya surat dugaan persekongkolan kepada
Terlapor III/PT. Passokorang menunjukkan adanya komunikasi
dan kerjasama antara Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
dan Terlapor III/PT. Passokorang untuk memenangkan Terlapor
III/PT. Passokorang sebagai pemenang tender;
5) Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal telah
terbukti memenuhi unsur persekongkolan dengan cara Terlapor
I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan
Wilayah II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti
proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender,
memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan
upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi adalah
tindakan melawan hukum untuk memenangkan peserta tender
tertentu; ---------------------------------------------------------------------------
2.2. Persekongkolan horizontal --------------------------------------------------------
1) Adanya persaingan semu diantara peserta tender; --------------------------
a. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor
III/PT. Passokorang tidak mengikuti paket tender yang diikuti
oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan demikian juga
sebaliknya Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya tidak mengikuti
tender yang diikuti oleh Terlapor III/PT. Passokorang; ------------
b. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera tidak mengikuti paket tender yang
diikuti oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan demikian
juga sebaliknya Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama tidak
halaman 157 dari 289
SALINAN
mengikuti tender yang diikuti oleh Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera; ------------------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C7, I.C20, I.C33, I.C47, I.C126) dan Berita Acara
Pemeriksaan (vide B51, B53) terdapat hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang
dengan pemegang saham dan komisaris Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya; -----------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C5, I.C23, I.C31, I.C130) dan Berita Acara Pemeriksaan
(vide B38, B54) terdapat hubungan keluarga antara pemegang
saham dan komisaris Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera
dengan pemegang saham dan komisaris Terlapor VI/PT. Sabar
Jaya Pratama; -------------------------------------------------------------
e. Paket Kalukku-Salubatu II: ---------------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan paket Kalukku-Salubatu II (vide C39) yang
dimenangkan oleh Terlapor III/PT. Passokorang dengan
nilai penawaran Rp 29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan
miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus
dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah
sembilan puluh satu sen) terdapat beberapa peserta tender
yang mengajukan harga penawaran lebih rendah
dibandingkan harga penawaran Terlapor III/PT.
Passokorang tapi gugur dengan alasan sebagai berikut:
(1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai
penawaran Rp 22.939.636.111,98 (dua puluh dua miliar
sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga
puluh enam ribu seratus sebelas rupiah sembilan puluh
delapan sen) gugur karena peralatan utama tidak sesuai
dengan dokumen pelelangan dan tidak memasukkan
peralatan, unit personil inti tidak sesuai persyaratan
minimal; ---------------------------------------------------------
(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran
Rp 25.181.071.007,48 (dua puluh lima miliar seratus
delapan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tujuh
rupiah empat puluh delapan sen) gugur karena Jangka
halaman 158 dari 289
SALINAN
Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam
Surat Penawaran selama 340 hari sedangkan dalam
Dokumen Tender hanya 240 hari, dan mencantumkan
Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 hari
sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 hari;
(3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai
penawaran Rp 26.106.041.215,99 (dua puluh enam
miliar seratus enam juta empat puluh satu ribu dua ratus
lima belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) gugur
karena Jadwal pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan,
yang berarti 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan
utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan
tidak memasukkan peralatan, unit personil inti tidak
sesuai persyaratan minimal; ----------------------------------
(4) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dengan nilai
penawaran Rp 26.752.171.248,92 (dua puluh enam
miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh
puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah
sembilan puluh dua sen) gugur karena jadwal
pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan, yang berarti
270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan utama tidak
sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak
memasukkan peralatan unit; ---------------------------------
ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender serta
Addendum Perubahan (vide I.C28A, I.C28B) sudah jelas
dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa
berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar
personil inti; ---------------------------------------------------------
iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing
untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan
yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan
yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender; ---------------------------------------------------
iv. Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor XI/PT. Latanindo
Graha Persada yang mengajukan penawaran lebih rendah
halaman 159 dari 289
SALINAN
dari Terlapor III/PT. Passokorang tetapi tidak melengkapi
Dokumen Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan
merupakan tindakan persaingan semu yang bertujuan
sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur Terlapor
III/PT. Passokorang sebagai pemenang dalam tender Paket
Kalukku-Salubatu II; -----------------------------------------------
f. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Baras-Karossa:
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan paket Baras-Karossa (vide I.C14) yang
dimenangkan oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
dengan nilai penawaran Rp. 18.272.629.244,66 (delapan
belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah
enam puluh enam sen) terdapat beberapa peserta tender yang
mengajukan harga penawaran lebih rendah dibandingkan
harga penawaran terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya tapi
gugur dengan alasan sebagai berikut: ------------------------------
(1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai
penawaran Rp 13.877.711.460,43 (tiga belas miliar
delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas
ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga
sen) gugur karena peralatan utama tidak sesuai dengan
dokumen pelelangan dan tidak memasukkan peralatan
unit dan Personil inti tidak sesuai persyaratan minimal;---
(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran Rp
15.268.244.845,49 (lima belas miliar dua ratus enam
puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu
delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh
sembilan sen) gugur karena Jangka Waktu Pelaksanaan
Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran
selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sedangkan
dalam Dokumen Tender hanya 240 (dua ratus empat
puluh) hari, dan mencantumkan Masa Pelayanan
Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh)
hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720
(tujuh ratus dua puluh) hari; -----------------------------------
halaman 160 dari 289
SALINAN
(3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai
penawaran Rp 15.814.217.958,01 (lima belas miliar
delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu
sembilan ratus lima piluh delapan rupiah satu sen) gugur
karena Jadwal pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan,
yang berarti 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan
utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak
memasukkan peralatan unit dan Personil inti tidak sesuai
persyaratan minimal; --------------------------------------------
(4) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dengan nilai
penawaran Rp 16.216.228.777,78 (enam belas miliar dua
ratus enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu
tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan
sen) gugur karena tidak membuat Pakta Integritas; --------
ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender dan
Addendum Perubahan (vide I.C3A, I.C3B) sudah jelas
dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa
berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar personil
inti; ----------------------------------------------------------------------
iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing
untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang
memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang
siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender;-----------------------------------------------------
iv. Bahwa tindakan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama,
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang
mengajukan penawaran lebih rendah dari Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya tetapi tidak melengkapi Dokumen
Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan
tindakan persaingan semu yang bertujuan sebagai perusahaan
pendamping untuk mengatur IV/PT. Aphasko Utamajaya
sebagai pemenang dalam tender Paket Baras-Karossa; ---------
g. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Kalukku-Salubatu I;
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C27) yang
dimenangkan oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama
halaman 161 dari 289
SALINAN
dengan nilai penawaran Rp 13.478.107.647,96 (tiga belas
miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu
enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam
sen) terdapat beberapa peserta tender yang mengajukan harga
penawaran lebih rendah dibandingkan harga penawaran
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama tapi gugur dengan alasan
sebagai berikut: -------------------------------------------------------
(1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai
penawaran Rp 10.700.229.076,90 (sepuluh miliar tujuh
ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh
enam rupiah sembilan puluh sen) gugur karena tidak
membuat pakta integritas; ---------------------------------------
(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran Rp
11.737.054.346,92 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh
tujuh juta lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh
enam rupiah sembilan puluh dua sen) gugur karena Surat
penawaran masa pelaksanaannya 340 (tiga ratus empat
puluh) hari lebih lama dari yang ditetapkan di dokumen
tender yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender,
dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan
adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam
Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh)
hari; -----------------------------------------------------------------
(3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai
penawaran Rp 12.158.367.036,28 (dua belas miliar
seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh
tujuh ribu tiga puluh enam rupiah dua puluh delapan sen)
gugur karena Jadwal pelaksanaan selama 270 (dua ratus
tujuh puluh) hari yang seharusnya 240 (dua ratus empat
puluh) hari dan tidak dapat membuktikan sewa peralatan
utama; --------------------------------------------------------------
(4) Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dengan nilai
penawaran Rp 12.459.435.648,56 (dua belas miliar empat
ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima
ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh
enam sen) gugur karena Peralatan Utama tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan; -----------------------------------
halaman 162 dari 289
SALINAN
ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender dan
Addendum Perubahan (vide I.C15A, I.C15B) sudah jelas
dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa
berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar personil
inti; ----------------------------------------------------------------------
iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing
untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang
memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang
siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender;-----------------------------------------------------
iv. Bahwa tindakan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya,
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang
mengajukan penawaran lebih rendah dari Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama tetapi tidak melengkapi Dokumen
Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan
tindakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang
dalam tender Kalukku-Salubatu I; ---------------------------------
h. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Topoyo-Barakang;
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan paket Topoyo-Barakang (vide I.C56) yang
dimenangkan oleh Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera
dengan nilai penawaran Rp 10.521.073.810,67 (sepuluh
miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu
delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen) yang
nilainya lebih rendah dari penawaran TerlaporIV/PT.
Aphasko Utama Jaya sebesar Rp 10.744.434.841,48
(sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat
ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu
rupiah empat puluh delapan sen) dan Terlapor VII/PT.
Bukit Bahari Indah sebesar Rp 11.057.025.367,63 (sebelas
miliar lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus
enam puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen); ---------------
ii. Bahwa dapat disimpulkan pada Paket Topoyo-Barakang
TerlaporIV/PT. Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
halaman 163 dari 289
SALINAN
Indah merupakan peserta tender yang diatur untuk
memenangkan tender sebagaimana pengaturan yang
terjadi pada Paket Kalukku-Salubatu II, Paket Baras-
Karossa, dan Paket Kalukku-Salubatu I; ---------------------
iii. Bahwa dapat disimpulkan pengaturan dilakukan dengan
cara mengatur harga penawaran yang berjenjang dengan
maksud mengantisipasi penawaran yang lebih rendah dari
peserta tender lain yang bukan merupakan kelompok
TerlaporIV/PT. Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah; --------------------------------------------------------------
iv. Bahwa dapat disimpulkan pengaturan pemenang melalui
cara penawaran yang berjenjang tersebut berhasil
dilakukan dengan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera
sebagai pemenang diantara perusahaan yang bersaing
secara semu, karena terdapat 2 (dua) peserta tender lain
yang mengajukan harga penawaran lebih rendah tetapi
bukan merupakan kelompok dari peserta tender yang
bersaing secara semu, yaitu PT. Karya Jasa yang
mengajukan penawaran sebesar Rp. 9.614.999.854,89
(sembilan miliar enam ratus empat belas juta sembilan
puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat
rupiah delapan puluh sembilan sen) dan PT. Hutama
Surya Perdana dengan penawaran sebesar Rp.
10.181.913.447,66 (sepuluh miliar seratus delapan puluh
satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat
puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen); -------------------
v. Bahwa dapat disimpulkan tindakan pengaturan Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah dan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
melalui penyusunan harga berjenjang dan
ketidaklengkapan dokumen penawaran tidak serta merta
berhasil karena adanya penawaran dari PT. Karya Jasa
dan PT. Hutama Surya Perdana yang penawarannya lebih
rendah dari kelompok Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dan
halaman 164 dari 289
SALINAN
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya sehingga diperlukan
peran fasilitasi Pokja Pengadaan dalam proses evaluasi; --
vi. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tindakan
pengaturan harga penawaran oleh Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya dan ketidaklengkapan dokumen
penawaran Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah
sebagaimana yang dipersyaratkan tetap merupakan
tindakan memfasilitasi Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera sebagai pemenang tender pada Paket Topoyo-
Barakang; ---------------------------------------------------------
2) Tindakan sebagai pendamping ------------------------------------------------
Bahwa terdapat penggunaan personil perusahaan lain dalam proses
tender melalui fakta dan alat bukti sebagai berikut: ------------------------
a. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya mengikuti 4 (empat) paket pada
Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P
tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender
Wilayah II yaitu Paket Baras-Karossa dan 1 (satu) paket
Tender APBN-P yaitu Paket Salubatu-Aralle II (Joint
Operation PT. Nindya Karya dan PT. Hutama Surya
Perdana); ---------------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera mengikuti 8 (delapan) paket
pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang dan 1 (satu)
paket pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III
(Joint Operation PT. Karya Pare dan PT. Latanindo Graha
Persada); ---------------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
VI/PT. Sabar Jaya Pratama mengikuti 2 (dua) paket pada
Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II tetapi hanya
memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu
Paket Kalukku-Salubatu I; ------------------------------------------
halaman 165 dari 289
SALINAN
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas) paket
pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas
Kabupaten Mamuju-Tameroddo I; ---------------------------------
e. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada mengikuti 9 (sembilan)
paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint
Operation PT. Karya Pare dan PT. Usaha Subur Sejahtera); --
f. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket
Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender
Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi
tidak memenangkan satu paket pun; -------------------------------
g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.12,
I.B.2.5, I.B.2.9) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B48,
B49) Direktur Utama Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya tidak mengetahui
secara persis jumlah dan nama paket yang diikuti pada
Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P; ---
h. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
(Vide I.C5, I.C6, I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I. C19, I.C23,
I.C30, I.C31, I.C32, I.C35, I.C44, I.C54, I.C128, I.C130,
I.C131 terdapat perbedaan spesimen tanda tangan
Direktur/Direktur Utama pada dokumen penawaran Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya
Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur
Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi
(Vide C8, C9, C10, C11); --------------------------------------------
halaman 166 dari 289
SALINAN
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74,
I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146) dalam proses
Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P
terdapat nama personil Mahmud yang mewakili Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada, Dian Asih yang mewakili Terlapor VIII/PT.
Putra Jaya dan Arjus alias Arjun yang mewakili Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah; ----------------------------------------------------------
j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36,
I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26) Mahmud
tidak pernah menjadi staf Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
serta Arjus alias Arjun tidak pernah menjadi staf Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah; ----------------------------------------------------------
k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B28) Diah Ayu
Nurcahyaningsih mengakui Dian Asih adalah saudara
kandungnya dan tidak pernah menjadi staf Terlapor VIII/PT.
Putra Jaya; -------------------------------------------------------------
l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35,
I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26,
B28) Mahmud pernah bekerja sebagai staf Terlapor X/PT.
Duta Indah Pratama Mamuju, Dian Asih sering beraktivitas
mengunjungi Diah Ayu Nurcahyaningsih di Kantor Terlapor
X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju, dan Arjus alias Arjun
bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju;----------------------------------------------------------------
m. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) dan
Berita Acara Pemeriksaan (vide B50) Terlapor X/PT. Duta
Indah Pratama Mamuju merupakan perusahaan developer dan
tidak mengikuti Paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II
dan Tender APBN-P; -------------------------------------------------
halaman 167 dari 289
SALINAN
n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50)
Hendra Pradhana Tan selaku Direktur Utama Terlapor X/PT.
Duta Indah Pratama Mamuju juga merupakan Kepala Cabang
Terlapor III/PT. Passokorang di Mamuju; ------------------------
o. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74,
I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146) selain staf
Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju terdapat
personil yang mewakili beberapa perusahaan yang berbeda
seperti Dian Setiadi mewakili Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya dan TerlaporIX/PT. Latanindo Graha Persada, I
Made Suandyana yang mewakili Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada; --------------------------------------------------------
p. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14, I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan
(vide I.B.2.9) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya juga diwakili oleh
Fajri dalam proses aanwijzing tetapi dinyatakan tidak bekerja
lagi pada Terlapor VIII/PT. Putra Jaya pada pemeriksaan
perkara a quo; ---------------------------------------------------------
q. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C4, I.C27) dan Berita Acara Penyelidikan
(vide I.B.1.18) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama juga
diwakili oleh Jeremia dalam proses pemasukan dan
pembukaan dokumen penawaran tetapi dinyatakan tidak
bekerja lagi pada Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada
pemeriksaan a quo; ---------------------------------------------------
r. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide
I.B.2.27) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera juga diwakili
oleh Jemmiyanus dalam tahap pemasukan dan pembukaan
dokumen penawaran tetapi dinyatakan tidak bekerja lagi pada
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera pada pemeriksaan a
quo; ---------------------------------------------------------------------
s. Bahwa Ahli menyatakan (vide B45, B46) sejak awal proses
tender, satu peserta yang mendaftar untuk satu perusahaan
wajib menunjukkan identitas untuk mewakili perusahaan
halaman 168 dari 289
SALINAN
dengan kata lain tidak boleh satu peserta mewakili dua atau
lebih perusahaan; -----------------------------------------------------
t. Bahwa perusahaan yang serius dalam mengikuti tender
bertujuan untuk mendapatkan proyek/pekerjaan akan
menggunakan dan memberdayakan sumber daya yang
dimilikinya termasuk menggunakan pegawainya sendiri
untuk mewakili seluruh rangkaian proses tender; ----------------
u. Bahwa ketidaktahuan Direktur Utama Terlapor VIII/PT.
Putra Jaya dan Terlapor XI/PT. Latanindo Graha Persada
tentang jumlah paket yang diikuti oleh masing-masing
perusahaan pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan
Tender APBN-P serta didukung adanya fakta penggunaan
personil Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju yang
mempunyai hubungan dengan Terlapor III/PT. Passokorang
menunjukan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada dan perbedaan spesimen
tanda tangan pada Dokumen Penawaran Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama,
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan
spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama yang
diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi menunjukan
bahwa Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada tidak membuat dan menyusun
dokumen penawaran pada perkara a quo; -------------------------
v. Bahwa dapat disimpulkan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan
Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada sebagai perusahaan
pendamping Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dilihat dari jumlah
paket tender yang diikuti, penggunaan personil perusahaan
lain serta perbedaan spesimen tanda tangan; ---------------------
w. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor
halaman 169 dari 289
SALINAN
VII/PT. Bukit Bahari Indah, serta didukung adanya
keterangan personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada
masing-masing perusahaan menunjukkan Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; ----
x. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan
personil perusahaan lain dalam mengikuti proses tender
perkara a quo, perbedaan spesimen tanda tangan, dan
ketidaktahuan Direktur Utama tentang jumlah paket yang
diikuti oleh masing-masing perusahaan pada Tender
menunjukan adanya kerjasama dalam pengaturan pemenang
tender a quo; -----------------------------------------------------------
3) Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Pihak yang Sama -----------
3.1) Bahwa terdapat kesamaan format metode pelaksanaan yang
dapat dilihat melalui fakta dan alat bukti sebagai berikut: ------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide BB33,
B34, B41) dan fakta serta alat bukti dokumen tender (vide
I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40,
I.C123) metode pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang
memuat cara atau metode kerja yang disusun perusahaan
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi
teknis dan merujuk kepada Bill of Quantity; ----------------------
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.31)
Berita Acara Pemeriksaan (vide B41, B45, B46) metode
pelaksanaan menunjukkan cara kerja perusahaan yang
disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan)
masing-masing perusahaan sehingga antara satu perusahaan
dengan perusahaan lain memiliki metode pelaksanaan yang
berbeda; ----------------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C35) isi dari metode
pelaksanaan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan TerlaporIX/PT. Latanindo
Graha Persada berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu II,
tetapi mempunyai format metode pelaksanaan yang sama
halaman 170 dari 289
SALINAN
sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
pada Duduk Perkara halaman 26 di atas: -------------------------
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37,
I.C36) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor
III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada Paket
Kalukku-Salubatu II berbeda dengan format yang
dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT.
Widya Satria dan PT. Nugroho Lestari; ---------------------------
e. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10) isi dari metode
pelaksanaan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor
V/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Baras-Karossa,
tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana
diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk
Perkara halaman 27 diatas : ----------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13)
format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya
Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Baras-Karossa berbeda dengan format
yang dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria
dan PT. Anugerah Karya Arga Sentosa; --------------------------
g. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23) isi dari metode
pelaksanaan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor
VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Kalukku-
Salubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama
halaman 171 dari 289
SALINAN
sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
pada Duduk Perkara halaman 28 diatas: --------------------------
h. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, I.C22, I.C23, I.C24,
I.C25) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya
Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I berbeda dengan
format yang dilampirkan oleh PT. Anugerah Karya Arga
Sentosa, PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT.
Nugroho Lestari; ------------------------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.44, I.C48, I.C55) isi dari metode pelaksanaan
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah
berbeda pada Paket Topoyo-Barakang, tetapi format metode
pelaksanaannya sama sebagaimana diuraikan dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 29 diatas:
j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.44, I.C45, I.C46, I.C48, I.C53, I.C54, I.C55) format
metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera
dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah pada Paket Topoyo-
Barakang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT.
Hutama Surya Perdana, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa,
PT. Lili Indah Prima Karya dan PT. Wiratama Karya
Nugraha; ---------------------------------------------------------------
k. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.126, I.C130, I.C131) isi dari metode pelaksanaan
Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
berbeda pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, tetapi
format metode pelaksanaannya sama sebagaimana diuraikan
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara
halaman 30 diatas : ---------------------------------------------------
halaman 172 dari 289
SALINAN
l. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran
(vide I.C.126, I.C127, I.C129, I.C130, I.C131, I.C132,
I.C133) format metode pelaksanaan yang dilampirkan
Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada
Paket Lingkar Bandara Tampa Padang berbeda dengan
format yang dilampirkan oleh PT. Tuju Wali Wali, PT.
Nindya Karya, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Tunas
Teknik Sejati dan PT. Wiratama Karya Nugraha; ---------------
m. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan format metode
pelaksanaan antara Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari
Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya koordinasi
dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II; -----------------
n. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan format metode
pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya,
Terlapor V/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa; ------------
o. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan format metode
pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya,
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I; ------
p. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan format metode
pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya,
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT.
Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya kordinasi dan
kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang; -------------------------
q. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan format metode
pelaksanaan antara Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama
pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang;---------------------
halaman 173 dari 289
SALINAN
3.2) Bahwa terdapat kesamaan informasi softcopy Dokumen
Penawaran;-------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) komputer terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang
bersifat fixed (desktop) dan mobile (laptop), yang
identitasnya dapat diberikan pertama kali pada saat
melakukan instalasi; --------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) pemasukan identitas yang dilakukan pada saat instalasi
awal (Operating System) akan berpengaruh pada identitas
yang akan muncul pada tiap aplikasi seperti microsoft office
yang di-install dalam computer; ------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki
identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan
pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan
identitas secara manual;----------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan
oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by; --------------
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (B52)
last saved by menunjukkan identitas komputer yang terakhir
kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak bisa
dirubah secara manual; -----------------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) company menunjukkan identitas komputer yang
pertama kali menghasilkan file aplikasi; --------------------------
g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide
B52) selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait
dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content
created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last
saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last
printed); ----------------------------------------------------------------
h. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen
Penawaran pada Paket Kalukku-Salubatu II; ---------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen
Tender (vide I.C28A, I.C28B) Paket Kalukku-Salubatu II
halaman 174 dari 289
SALINAN
termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran
dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012
dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada
tanggal 2 Februari 2012; ---------------------------------------
ii. Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran; ---------------
iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C151, I.C152, C166, I.C168)
file Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor VIII/PT.
Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan
nama yang sama yaitu “Purna”, sedangkan file Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT.
Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last
saved by) dengan nama yang sama yaitu
“Administrator”; -------------------------------------------------
iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C154, I.C155, I.C157, I.C168,
I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak
(last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari
2012; --------------------------------------------------------------
v. Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya; ---------------------------------------------------
vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer
yang terakhir kali menyimpan file Terlapor III/PT.
Passokorang dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya
ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama
“Purna”; -----------------------------------------------------------
vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang
mencetak dokumen penawaran Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Putra Jaya, dan
Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan
dari tanggal yang sama pada last printed; -------------------
halaman 175 dari 289
SALINAN
viii. Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT.
Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama
dengan Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat perbedaan dalam
last saved by karena Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
melakukan penyimpanan ulang (save as) pada komputer
yang berbeda; ----------------------------------------------------
ix. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya
file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun
Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu II;
j. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen
Penawaran pada Paket Baras-Karossa; ----------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen
Tender (vide I.C3A, I.C3B) Paket Baras-Karossa
termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran
dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012
dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada
tanggal 2 Februari 2012; ---------------------------------------
ii. Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran; ---------------
iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C149, I.C150, I.C151, I.C167,
I.C168) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya disimpan terakhir kali (last
saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan
disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada
tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file
Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disimpan
terakhir kali (last saved by) dengan nama yaitu
“Administrator”; -------------------------------------------------
iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C149, I.C150, I.C51) file
Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada, Terlapor
halaman 176 dari 289
SALINAN
VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed)
pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012; ------------
v. Bahwa Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan
sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat
menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya; ------
vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer
yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamjaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya
ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama
“Purna”; -----------------------------------------------------------
vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang
mencetak dokumen penawaran Terlapor VII/PT. Putra
Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ----
viii. Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor
IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak
yang sama dengan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat
perbedaan dalam last saved by karena Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang
(save as) pada komputer yang berbeda; ----------------------
ix. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya
file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen
Penawaran pada paket Baras-Karossa; -----------------------
k. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen Penawaran
pada Kalukku-Salubatu I; ---------------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen
Tender (vide I.C15A, I.C15B) Paket Kaluku-Salubatu I
termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran
dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012
dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada
tanggal 2 Februari 2012; ---------------------------------------
halaman 177 dari 289
SALINAN
ii. Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran; ---------------
iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158, I.C167,
I.C168, I.C170) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya disimpan terakhir kali
(last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna”
dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada
tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file
Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disimpan
terakhir kali (last saved by) dengan nama
“Administrator”; -------------------------------------------------
iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158) file
Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada, Terlapor
VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed)
pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012; ------------
v. Bahwa Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan
sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat
menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya; ------
vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer
yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamjaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya
ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama
“Purna”; -----------------------------------------------------------
vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang
mencetak dokumen penawaran Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ----
viii. Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor
IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak
yang sama dengan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya
dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat
perbedaan dalam last saved by karena Terlapor IX/PT.
halaman 178 dari 289
SALINAN
Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang
(save as) pada komputer yang berbeda; ----------------------
ix. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya
file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen
Penawaran pada paket Baras-Karossa; -----------------------
l. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen
Penawaran Paket Topoyo Barakang; ------------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen
Tender (vide I.C40) Paket Topoyo-Barakang termasuk
Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai 13
Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 dan pemasukan
dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30
Desember 2011; -------------------------------------------------
ii. Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta
tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen
yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran; --------
iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C159, I.C160, I.C167, I.C168)
file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera disimpan terakhir kali (last
saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan
disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada
tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011; ---------------
iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158) file
Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera terakhir kali dicetak (last printed)
pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011; ---------
v. Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya; ---------------------------------------------------
vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer
yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamjaya dan Terlapor V/PT. Usaha Subur
halaman 179 dari 289
SALINAN
Sejahtera ditunjukkan dari kesamaan last saved by
dengan nama “Purna”; ------------------------------------------
vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang
mencetak dokumen penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya, dan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera
ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ----
viii. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya
file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun
Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa; ----------
m. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen
Penawaran Paket Tender Lingkar Bandara Tampa Padang; ----
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen
Tender (vide I.C28A, I.C28B) Paket Lingkar Bandara
Tampa Padang termasuk Tender Wilayah I yang periode
pendaftaran dimulai tanggal 13 Desember 2011 s/d 29
Desember 2011 dan pemasukan dokumen penawaran
dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011; -----------------
ii. Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta
tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen
yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran; --------
iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166,
I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang
sama yaitu “Administrator”, sedangkan file Terlapor
III/PT. Passokorang disimpan terakhir kali (last saved
by) dengan nama “Purna”; -------------------------------------
iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166,
I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejatera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada
terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang
sama yaitu 27 Desember 2011; --------------------------------
v. Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
halaman 180 dari 289
SALINAN
tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya; ---------------------------------------------------
vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer
yang terakhir kali menyimpan file Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan
nama “Administrator”; -----------------------------------------
vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang
mencetak dokumen penawaran Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha
Persada ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last
printed; ------------------------------------------------------------
viii. Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT.
Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama
dengan Terlapor III/PT. Passokorang walaupun terdapat
perbedaan dalam last saved by karena Terlapor V/PT.
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo
Graha Persada melakukan penyimpanan ulang (save as)
pada komputer yang berbeda; ---------------------------------
ix. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya
file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun
Dokumen Penawaran pada paket Lingkar Bandara
Tampapadang; ---------------------------------------------------
2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesamaan
format metode pelaksanaan serta didukung kesamaan
identitas dalam softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan
Dokumen Penawaran Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor
IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya,
Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak
yang sama; -------------------------------------------------------------
4) Hubungan Antar Perusahaan yang Melakukan Kerjasama ----------
a. Bahwa terkait hubungan antar perusahaan yang melakukan
kerjasama, berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen
halaman 181 dari 289
SALINAN
penawaran (vide I.C33, I.C126) dan Berita Acara
Pemeriksaan (vide B51) pemegang saham dan komisaris
Terlapor III /PT. Passokorang bernama Wilianto Tanta dan
Linjte Thomas; --------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
(vide I.C7, I.C20, I.C47) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide
B53) pemegang saham Terlapor IV/ PT. Aphasko Utamajaya
bernama Tommy Thomas, Heryanto Tang, Arifin Tanto dan
Melina Wisan dan komisaris bernama Tommy Thomas dan
Melina Wisan; ---------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
(vide I.C31, I.C44, I.C130) dan Berita Acara Pemeriksaan
(vide B54) pemegang saham Terlapor V/ Usaha Subur
bernama Jusuf Kadir Tahar, Jeffri Tahar dan direktur
bernama Jusuf Kadir Tahar; -----------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran
(vide I.C5, I.C23, I.130) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide
B38) komisaris Terlapor VI/ Sabar Jaya Pratama bernama
Jusuf Kadir Tahar, Jenny Tahar dan direktur bernama
Raymond A. Arfandy; -----------------------------------------------
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III
/PT. Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
(vide B51, B53), Willianto Tanta selaku Pemegang Saham
dan Komisaris Terlapor III/PT. Passokorang merupakan anak
dari Arifin Tanto dan saudara kandung Heryanto Tang yang
merupakan pemegang saham Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya; -------------------------------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III
/PT. Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
(vide B51, B53), Linjte Thomas selaku pemegang saham dan
komisaris Terlapor III/PT. Passokorang merupakan saudara
perempuan dari Tommy Thomas yang merupakan pemegang
saham dan komisaris utama Terlapor IV/PT. Aphasko
Utamajaya; -------------------------------------------------------------
g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V
/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya
Pratama (vide B38, B54), Jusuf Kadir Tahar selaku
halaman 182 dari 289
SALINAN
pemegang saham pada Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera
dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama merupakan orang
tua dari Jenny Tahar selaku pemegang saham dan komisaris
serta mertua dari Raymond A. Arfandy selaku pemegang
saham dan direktur Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama; ------
h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor
III/PT. Passokorang dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama
(vide B38, B51), Willianto Tanta selaku pemegang saham
dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang dan Raymond A
Arfandy selaku pemegang saham dan direktur Terlapor
VI/PT. Sabar Jaya Pratama sama-sama merupakan pemegang
saham Hotel Clarion di Makassar; ---------------------------------
i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Akta Pendirian
Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju (vide I.C135)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50), pemegang saham
bernama Pieter David Wijaya, Willianto Tanta, Linjte
Thomas dan Hendra Pradhana Tan serta komisaris bernama
Pieter David Wijaya, Willianto Tanta dan Linjte Thomas; -----
j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Akta Pendirian
Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju (vide I.C135)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50), Hendra Pradhana
Tan selaku pemegang saham dan direktur utama Terlapor
X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju juga merupakan Kepala
Cabang Terlapor III/PT. Passokorang di Mamuju; --------------
k. Bahwa dapat disimpulkan adanya hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang
dan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya mempermudah
terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender
a quo; -------------------------------------------------------------------
l. Bahwa dapat disimpulkan adanya hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris Terlapor V/PT. Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama serta
didukung adanya kesamaan pemegang saham mayoritas dari
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama mempermudah terjadinya komunikasi
dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; -------------------
halaman 183 dari 289
SALINAN
m. Bahwa dapat disimpulkan adanya kepemilikan saham pada
Hotel Clarion di Makassar antara pemegang saham Terlapor
III/PT. Passokorang dan pemegang saham serta direktur
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama mempermudah
terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender
a quo; -------------------------------------------------------------------
n. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan antara pemegang saham
dan direktur utama Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju dengan kepala cabang Terlapor III/PT. Passokorang
di Mamuju mempermudah terjadinya komunikasi dan
kerjasama dalam memfasilitasi Terlapor III/PT. Passokorang,
Terlapor IV/PT.Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT. Usaha
Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama
untuk mengikuti tender a quo; --------------------------------------
o. Bahwa dapat disimpulkan penggunaan staf, mantan staf dan
keluarga staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju
dalam mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya,
Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT.
Sabar Jaya Pratama bersama dengan Terlapor VII/PT. Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT. Latanindo Graha Persada dapat dilakukan karena
adanya instruksi dari direktur utama Terlapor X/ PT. Duta
Indah Pratama Mamuju yang juga bertindak sebagai kepala
cabang Terlapor III/PT. Passokorang; -----------------------------
p. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan
keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan
pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham
pada perusahaan yang sama, mempermudah Terlapor III/PT.
Passokorang, Terlapor IV/PT.Aphasko Utama Jaya, Terlapor
V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar
Jaya Pratama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama
dalam menentukan pemenang tender dengan menggunakan
Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada sebagai
perusahaan pendamping yang difasilitasi dengan penggunaan
staf, mantan staf dan keluarga staf Terlapor X/PT. Duta Indah
Pratama Mamuju dalam mewakili proses tender a quo; --------
halaman 184 dari 289
SALINAN
5) Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal
telah terbukti Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju memenuhi unsur persekongkolan dengan cara
menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan
tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen
penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format
metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy
dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga
antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang
saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan
yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam
menentukan pemenang tender; --------------------------------------------
3. Pihak Lain ---------------------------------------------------------------------------
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak
Lain adalah: “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam
proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha
sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait
dengan tender tersebut”; (vide B33, B34, B47, B48, B49, B50, I.C1,
I.C6, I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I.C19, I.C30, I.C32, I.C35, I.C55,
I.C128, I.C131, I.C136); ----------------------------------------------------------
1) Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah
para pihak secara horizontal yang merupakan pelaku usaha sebagai
peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu
penyelenggara tender yang merupakan subjek hukum lainnya yang
terkait dengan tender; ---------------------------------------------------------
2) Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan
yang mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan
dan perusahaan yang tidak mengikuti tender tetapi terlibat dalam
kerjasama dalam mengatur pemenang pada paket Paket Kalukku-
Salubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, Paket
Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, yaitu:
a. PT Bukit Bahari Indah adalah pelaku usaha berbadan hukum
Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Masjid Jami Polewali,
halaman 185 dari 289
SALINAN
Kabupaten Polman, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan
Terakhir Nomor 19 tanggal 9 Agustus 2008 dihadapan Notaris
Monika Melanny S.H. dan kegiatan usahanya antara lain
menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan
(kontraktor); ---------------------------------------------------------------
b. PT. Putra Jaya adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan
Terbatas, beralamat di Jl. Kandea No. 3 Makassar, yang
didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 95
tanggal 21 Mei 2008 dihadapan Notaris Widartiningsih S.H. dan
kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan pemborongan (kontraktor); ----------------------------
c. PT. Latanindo Graha Persada adalah pelaku usaha berbadan
hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl Sungai Saddang
Komplex Latanette Plaza Blok C8 Makassar, yang didirikan
berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 20 tanggal 10
Oktober 2008 dihadapan Notaris Niny Savitry S.H., dan
kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan pemborongan (kontraktor); ----------------------------
d. PT. Duta Indah Pratama Mamuju adalah pelaku usaha berbadan
hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan H. Abd. Syakur
No. 9 Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, yang didirikan
berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 23 tanggal 9
Desember 2008 dihadapan Notaris Michiko Sodikim S.H., dan
kegiatan usahanya bergerak dibidang pembangunan dan
perdagangan; --------------------------------------------------------------
3) Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Kalukku-
Salubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, dan
Paket Topoyo-Barakang adalah Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II (POKJA Pengadaan Wilayah II); ------------------
4) Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang adalah Kelompok Kerja Pelaksana Jalan
Nasional Wilayah I (POKJA Pengadaan Wilayah I) dan Kelompok
Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II (POKJA Pengadaan
Wilayah II), yaitu : (vide, Surat Keputusan Nomor: 93/KPTS/BBPJN
VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
VI Makassar untuk Tahun Anggaran 2012); ------------------------------
halaman 186 dari 289
SALINAN
No Pokja Pengadaan / Nama Penugasan
1 Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I
Ir. Badriana Djamaluddin, MT Ketua/Anggota
Andrianto, ST Sekretaris/Anggota
Irvan Asmara AS, ST Anggota
Suji Prayitno, ST Anggota
Herawaty, A.Md Anggota
2 Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II
Ir. Badriana Djamaluddin, MT Ketua/Anggota
Andi Ramlah, ST Sekretaris/Anggota
Herawaty, A.Md Anggota
Suji Prayitno, ST Anggota
Irvan Asmara AS, ST Anggota
4. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan
pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat
dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk
memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan
dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan
dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyarataan teknik, keuangan,
spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”; -----------------------------------
a. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara
Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Pengadaan Wilayah II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan
dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan
proses tender, memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan,
dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses
evaluasi serta Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta
tender dengan cara melakukan tindakan sebagai perusahaan
pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang
sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan
adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya
keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan
halaman 187 dari 289
SALINAN
komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan
kepemilikan saham pada perusahaan yang sama memepermudah
koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; -----
b. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan menentukan
pemenang tender terpenuhi; ------------------------------------------------
5. Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur Mengakibatkan Terjadinya
Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------------------------
a. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan
usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha”; --------------------------
b. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II memfasilitasi kerjasama
antar perusahaan dalam mengikuti proses tender, tidak transparan
dalam melakukan proses tender, memfasilitasi hasil koreksi
aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan
pemenang tender pada proses evaluasi adalah tindakan melawan
hukum untuk memenangkan peserta tender tertentu; -------------------
c. Bahwa tindakan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT.
Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama
Mamuju memenuhi unsur persekongkolan dengan cara
menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan
tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen
penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format
metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy
dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara
perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama
memepermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan
pemenang tender dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang
dilakukan dengan cara tidak jujur dalam mengikuti proses tender
sehingga menghambat persaingan usaha; --------------------------------
halaman 188 dari 289
SALINAN
d. Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat telah terpenuhi; -----------------------------------------
Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa
terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim
Investigator menyimpulkan dan menyatakan Bahwa Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor
VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Tender Paket
Pekerjaan Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Propinsi
Sulawesi Barat, Tahun Anggaran 2012. ------------------------------------------------
98. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:---------------------------
I. Bahwa Dalam Eksepsi
A. Eksepsi Premature
LDP Tim Investigator Premature (belum saatnya karena tidak terpenuhinya
prasyarat laporan/aduan)
1. Bahwa proses lelang paket-paket dalam perkara a quo dilaksanakan pada
tahun 2011, maka secara hukum berpedoman pada Peraturan Presiden RI
No. 54 Tahun 2010 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a (vide
Bukti T.I & T.II - 1).
2. Bahwa Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1)Peraturan
Presiden RI No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan
bila ada penyedia jasa yang merasa dirugikan akibat adanya rekayasa yang
mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat - quod non - dapat
mengajukan sanggahan secara tertulis kepada ULP dan ditembuskan
kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian PU paling lambat 5 hari
kerja setelah pengumuman pemenang.
Bahwa selanjutnya penyedia jasa yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada
Menteri PU paling lambat 5 hari setelah diterimanya jawaban sanggahan.
3. Bahwa Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun
2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan apabila penyedia jasa
menemukan indikasi pelanggaran persaingan yang sehat - quod non - dapat
mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP atas
proses pemilihan penyedia jasa disertai bukti-bukti kuat yang terkait
langsung dengan materi pengaduan.
halaman 189 dari 289
SALINAN
4. Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak
sehat - quod non - telah diatur secara limitatif-prosedural sebagaimana
Pasal 81, 82 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010.
Dengan demikian setiap penyedia jasa maupun masyarakat yang
menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus
melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada
APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau
Instansi lainnya.
5. Bahwa Ahli Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc pada forum persidangan
tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai
berikut :
- Peserta lelang yang menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan
usaha tidak sehat dapat mengajukan sanggahan dan sanggahan banding
atau mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP..
- Masyarakat yang menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha
tidak sehat dapat mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP.
6. Bahwa Saksi Sdr. Riyanto Darmaputra, SE. ST. ex Direktur PT. Widya
Satria dalam forum persidangan tanggal 7 Maret 2014 dibawah sumpah
menyatakan dialah yang membuat laporan kepada KPPU dengan hanya
berdasarkan adanya surat PT. Passokorang terkait perubahan personil pada
paket pekerjaan yang tidak terkait dengan paket-paket objek perkara a quo.
Bahwa Saksi Sdr. Riyanto Darmaputra, SE. ST. Juga menyatakan tidak
mengajukan sanggahan dan sanggahan banding kepada ULP dan Menteri
PU, serta tidak pula mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU
dan/atau LKPP.
7. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebelum LDP ini diajukan ke Majelis
Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan prosedural yang
diatur secara limitatif dan wajib dilalui terlebih dahulu yang ternyata tidak
dilakukan, yaitu tidak dilakukannya sanggahan dan sanggahan
banding dan/atau pengaduan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural
(prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak
dilakukan/dilalui. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan
Terlapor II mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a
quo untuk menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan
bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim
halaman 190 dari 289
SALINAN
Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankeleijke Verklaard).
B. Eksepsi Daluarsa
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 09/KPPU-
L/2013 telah lewat waktu (daluarsa)
Pemeriksaan Pendahuluan telah daluarsa
1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah dimintai klarifikasi oleh Tim
Investigator KPPU sejak tanggal 18 April 2012 untuk paket Pelebaran
Jalan Kaluku Salubatu II dan paket Pelebaran Jalan Baras - Karosa.
2. Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I dan
Terlapor II oleh Tim Investigator sejak tanggal 18 April 2012, dapat
disimpulkan telah ada laporan mengenai dugaan mengenai Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat - quod non - sebelum tanggal 18 April
2012.
3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
menyatakan :
“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan.”
4. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan baru
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam
Surat Panggilan No. 421/KPPU/MK-PP/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013
yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-
L/2013.
5. Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 18 bulan (18 April 2012 s/d 18
Oktober 2013) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan
Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah
lewat waktu/daluarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana
diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Pemeriksaan Lanjutan telah daluarsa
6. Bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 sebagaimana telah diuraikanan pada angka 1 sd. 5 diatas, maka
seharusnya Pemeriksaan Lanjutan sudah dimulai sejak 30 hari setelah
adanya laporan ke KPPU yaitu sekitar bulan April-Mei 2012.
halaman 191 dari 289
SALINAN
7. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 menyatakan :
“(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan
lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
(2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling
lama 30 (tiga puluh) hari.”
8. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bila dilakukan interpretasi secara
sistematik, yaitu dengan melihat dan menghubungkan pasal-pasal sebelum
atau sesudahnya maka pelaksanaannya harus diartikan sebagai berikut :
- Laporan kepada KPPU sebelum tanggal 18 April 2012.
- Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 hari sejak laporan (vide Pasal 39
ayat (1)) , yaitu seharusnya selesai pada sekitar bulan Mei 2012.
- Pemeriksaan Lanjutan adalah 60 hari + 30 hari (vide Pasal 43 ayat (1)
dan (2)), maka seharusnya telah selesai pada sekitar bulan Agustus
2012.
9. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo
baru dimulai pada sekitar bulan Desember 2013 atau Januari 2014 dan
baru selesai pada saat Kesimpulan ini diajukan kepada Majelis Komisi
(dijadwalkan pada tanggal 6 Mei 2014).
10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 sd. 9 di atas terbukti Pemeriksaan
Lanjutan perkara a quo telah lewat waktu/daluarsa sehingga proses
pemeriksaan perkara a quo mengandung cacat formil yang demi hukum,
proses pemeriksaan perkara a quo harus dinyatakan tidak sah.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Pemeriksaan
Pendahulan dan Pemeriksaan Lanjutan telah lewat waktu/daluarsa. Maka
cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon
perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima
eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan
Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah daluarsa” dan atau
menyatakan “Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah
cacat formil”
C. Eksepsi Error In Persona
LDP Tim Investigator salah pihak karena Pokja (Pemerintah) bukan pelaku
usaha
halaman 192 dari 289
SALINAN
1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar sebagai ULP untuk
membantu tugas-tugas ULP dalam proses pengadaan barang/jasa di
Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadan
Barang/Jasa Pemerintah (videBukti T.I & T.II - 1)menyatakan :
“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dan dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada.”
3. Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor I dan Terapor II sebagai
pihak dalam perkara a quo adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum
karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 yang menyatakan :
“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.”
4. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 s/d 4 tersebut di atas, jelas Terlapor I
dan Terlapor II adalah merupakan organisasi pemerintah yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pengadaan barang/jasa
bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi. Dengan demikian terbuktiTerlapor I dan Terlapor II tidak dapat
dikategorikan sebagai pelaku usaha.
5. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dalil Tim Investigator dalam
LDP nya yang pada intinya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II
melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 - quod non -
sebagaimana LDP nya pada halaman 48, 49, 50, 51 dan 54.
6. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku
usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.” Selanjutnya, Pasal 1 angka 8 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
halaman 193 dari 289
SALINAN
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol.”
7. Bahwa frase “pihak lain”dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 yang mengatur tentang persekongkolan harus diinterpretasikan
berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang
mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.
8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 sd. 7 di atas, terbukti Terlapor I dan
Terlapor II tidak dapat dikategorikan sebagai “pihak lain” sebagaimana
Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor I dan
Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha.
9. Bahwa dalil angka 18 halaman 49 dan 50 LDP Tim Investigator harus
ditolak dan dikesampingkan karena “Pedoman Pasal 22” yang dijadikan
rujukan Tim Investigator yaitu Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Persekongkolan Dalam Tender bukan merupakan peraturan perundang-
undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undangan No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Bahwa seandainya pun Majelis Komisi mengakui/menyatakan Peraturan
KPPU No. 2 tahun 2010 sebagai bagian dari peraturan perundang-
undangan - quod non - namun berdasarkan azas Lex Superiori Derogat Lex
Inferiori, keberlakuannya tidak dapat mengenyampingkan ketentuan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 1 angka 5 jo. angka 8
sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 sd. 8 di atas.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor
II bukan merupakan pelaku usaha dan tidak dapat dikategorikan sebagai
“pihak lain” sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999.Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II
mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk
menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa
“LDP Tim Investigator Error in Persona” dan menolak LDP Tim
Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankeleijke Verklaard).
D. Eksepsi Obscuur Libel
LDP Tim Investigator Kabur/Tidak Jelas Karena Dalil Posita Saling
Bertentangan Satu Sama Lain
halaman 194 dari 289
SALINAN
1. Bahwa dalil LDP Tim Investigator angka 8. 1) halaman 26 menyatakan
pada intinya terjadi koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. Passokorang
pada paket Kalukku - Salubatu I sebesar Rp. 2.261.148.874,26
2. Bahwa kemudian dalil LDP Tim Investigator angka 8. 1) halaman 26
tersebut bertentangan dengan tabel perinciannya pada huruf a), b), dan c),
karena pada tabel dimaksud tidak terdapat perbedaan nilai pada kolom
“jumlah harga” dengan kolom “koreksi aritmatik”. Selain itu adanya
perbedaan penjumlahan pada baris “Jumlah harga pekerjaan…” dan pada
baris “Selisih Nilai Penawaran…” menyebabkan LDP Tim Investigator
semakin tidak jelas.
3. Bahwa dalil LDP Tim Investigator angka 8. 2) halaman 27 menyatakan
pada intinya terjadi koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. Aphasko
Utamajaya pada paket Baras Karossa sebesar Rp. 1.513.418.431,91
4. Bahwa kemudian dalil LDP Tim Investigator angka 8. 2) halaman 26
tersebut bertentangan dengan tabel perinciannya pada huruf a), b), c), d),
e) dan f), karena pada tabel dimaksud tidak terdapat perbedaan nilai pada
kolom “jumlah harga” dengan kolom “koreksi aritmatik”. Selain itu
adanya perbedaan penjumlahan pada baris “Jumlah harga pekerjaan…”
dan pada baris “Selisih Nilai Penawaran…” menyebabkan LDP Tim
Investigator semakin tidak jelas.
5. Bahwa adanya beberapa dalil posita yang saling bertentangan dan tidak
konsisten satu sama lain menyebabkan LDP Tim Investigator menjadi
tidak jelas/kabur.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa dalil posita LDP Tim
Investigator saling bertentangan dan tidak konsisten satu sama lain
menyebabkan LDP Tim Investigator menjadi kabur dan tidak jelas. Maka
cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon
perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima
eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “LDP Tim
Investigator Obscuur Libel” dan menolak LDP Tim Investigator atau
setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke
Verklaard).
II. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tetap pada dalil Tanggapan semula serta
pernyataan-pernyataan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan yang
pernah disampaikan, selanjutnya apa yang dikemukakan serta yang dinyatakan
halaman 195 dari 289
SALINAN
dalam Eksepsi mohon dinyatakan dan dianggap sebagai satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim
Investigator, Bukti-Bukti dan Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Tim
Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor I dan
Terlapor II serta demi hukum menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I
dan Terlapor II dalam pemeriksaan perkara a quo;
A. Tentang Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan :
Dugaan Persekongkolan Vertikal Tidak Terbukti
1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melakukan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun
Perpres No. 54 Tahun 2010. Tuduhan Tim Investigator terhadap
Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dalil LDP angka 19 (2)
halaman 50 dan 51 terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
Tuduhan Terkait Hubungan Antar Peserta Tender
2) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya
hubungan antar peserta tender dimana Terlapor I dan Terlapor II telah
mengabaikannya sehingga berpotensi hilangnya atau berkurangnya
persaingan dalam proses tender adalah tidak berdasar hukum dan patut
ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut :
a. Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a) menyatakan
pada intinya Para Pihak harus menghindari terjadinya
pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak
langsung, tidak boleh memiliki peran ganda/terafiliasi pada
pelelangan yang sama (vide Bukti T.I & T.II - 1).
b. Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum
persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah
menerangkan pada intinya bahwa “sepanjang telah sesuai dengan
dokumen pengadaan dan prosedurnya telah benar, maka benar
proses lelang”. Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto)
juga menerangkan bahwa evaluasi dilakukan per paket pekerjaan.
c. Pada forum persidangan tanggal 17 April 2014, Terlapor I dan
Terlapor II bertanya kepada Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara,
M.Eng.Sc. : “Dalam sebuah contoh kasus, dimisalkan perusahaan
A dan B memiliki hubungan, namun perusahaan A hanya
mengikuti tender paket “X” sedangkan perusahaan B hanya
mengikuti tender paket “Y”. Dalam contoh kasus ini apakah
halaman 196 dari 289
SALINAN
termasuk kategori “…peran ganda/afiliasi pada pelelangan yang
sama”?
Terhadap pertanyaan tersebut, Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara,
M.Eng.Sc di bawah sumpah menerangkan pada intinya contoh
kasus tersebut tidak termasuk kategori “peran ganda/afiliasi pada
pelelangan yang sama”. Yang dimaksud dengan pelelangan yang
sama adalah pelelangan untuk paket pekerjaan yang sama.
Tuduhan Tim Investigator tentang pengabaian (kelalaian)
Terlapor I dan Terlapor II terkait adanya peran ganda/afilisasi –
quod non – telah terbantahkan dan gugugr demi hukum.
d. Telah menjadi fakta hukum bahwa PT. Passokorang dan PT.
Aphasko Utamajaya tidak menjadi peserta lelang pada paket yang
sama, begitu pun dengan PT.Usaha Subur Sejahtera dan PT.
Sabar Jaya Pratama juga tidak menjadi peserta lelang pada paket
yang sama.
Bahwa dengan demikian, dalil LDP angka 9. 1) halaman 29 dan
angka 9. 3) halaman 30 telah terbantahkan dan gugur demi
hukum.
e. Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. dalam forum
persidangan di bawah sumpah menerangkan pada intinya Pokja
ULP (Terlapor I dan Terlapor II) tidak perlu melakukan evaluasi
terhadap perusahaan atau pihak lain yang bukan menjadi peserta
tender kecuali terhadap sub-kontraktor yang diusulkan dan
disebutkan dalam dokumen pemilihan.
Keterangan Terlapor X (Sdr. Hendra Pradana) pada persidangan
24 April 2014 yang mana juga ternyata sesuai dengan pernyataan
dan keterangan Saksi Sdri.Diah Ayu dan Sdr. Ali Muktar pada
forum persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa
PT. Duta Indah Mamuju tidak pernah mengikuti lelang-lelang
pekerjaan Pemerintah.
Perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak
mengevaluasi Hotel Clarion dan PT. Duta Indah Pratama Mamuju
karena bukan peserta tender paket objek perkara a quo adalah
telah benar dan berdasar hukum.
Hubungan peserta tender dalam perkara a quo dengan Hotel
Clarion atau dengan PT. Duta Indah Pratama Mamuju tidak dapat
dikategorikan persekongkolan tender.
halaman 197 dari 289
SALINAN
Dengan demikian, dalil LDP angka 9. 2) dan angka 9. 4) halaman
30 telah terbantahkan dan gugur demi hukum.
f. Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. dalam forum
persidangan di bawah sumpah menerangkan pada intinya
kewenangan Pokja hanya sampai pada tahap penetapan pemenang
tender. Tugas Pokja selesai setelah menjawab sanggahan (bila
ada), sedangkan pelaksanaan adalah kewenangan PPK.
Dengan demikian, dalil LDP angka 9. 5) sd. 7) halaman 30 telah
terbantahkan dan gugur demi hukum.
3) Bahwa berdasarkan uraian angka 2) huruf a sd. f tersebut di atas dan
berdasarkan bukti T.I & T.II - 1, T.I & T.II - 5a, T.I & T.II - 5b, T.I &
T.II - 5c dan bukti T.I & T.II - 5d tuduhan dan dugaan persekongkolan
vertikal terkait hubungan antar perusahaan tidak terbukti, terbantahkan
dan gugur demi hukum serta patut dikesampingkan.
Tuduhan Terkait Kesamaan Format Metode Pelaksanaan
4) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya
kesamaan format metode pelaksanaan dimana Terlapor I dan Terlapor
II telah mengabaikannya adalah tidak berdasar hukum dan patut
ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut :
a. Ketentuan B. 1. F. 9). C). 2). (a). Lampiran III Perpres No. 54
Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2) menyatakan “Metode
Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif yang diterapkan dalam Dokumen Pemilihan dan
diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan”.
b. Ketentuan BAB III angka 30.12 huruf b. 2). a) Lampiran Permen
PU No. 07/PRT/M/2011 (vide Bukti T.I & T.II - 4) tidak diatur
tentang format metode pelaksanaan, sehingga tidak menjadi
bahan evaluasi serta tidak juga memberikan kewenangan kepada
Terlapor I dan terlapor II untuk mengevaluasi format.
c. Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum
persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah
menerangkan pada intinya bahwa yang dievaluasi dari metode
kerja/metode pelaksanaan adalah substansinya, bukan formatnya.
d. Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc dalam forum persidangan
tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada
intinya terhadap Metode Pelaksanaan yang dilakukan evaluasi
halaman 198 dari 289
SALINAN
adalah substansinya. Perpres 54 Tahun 2010 hanyalah mengatur
persyaratan substantif yang diterapkan dalam dokumen
pengadaan.
e. Dalil angka 15 huruf b) halaman 35 dalam LDP Tim Investigator
harus dikesampingkan karena tidak mencantumkan identitas dari
ahli LKPP yang dimaksud dalam LDP tersebut sehingga patut
diragukan kebenaran, keabsahan dan nilai pembuktiannya.
f. Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada
dalil LDP angka 15 huruf c) halaman 35 bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan PT. Passokorang, PT. Latanindo Graha
Persada, PT. Putra Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Usaha Subur
Sejahtera berbeda pada paket Kaluku - Salubatu II.
g. Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada
dalil LDP angka 15 huruf e) halaman 37 bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya, PT. Latanindo
Graha Persada, PT. Putra Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Sabar
Jaya Pratama berbeda pada paket Baras -Karossa.
h. Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada
dalil LDP angka 15 huruf g) halaman 40 bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan PT. Sabar Jaya Pratama, PT. Latanindo
Graha Persada, PT. Aphasko Utamajaya, PT. Putra Jaya, PT.
Bukit Bahari Indah berbeda pada paket Kalukku - Salubatu I.
i. Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada
dalil LDP angka 15 huruf i) bahwa isi (substansi) metode
pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera, PT. Aphasko UTamajaya
berbeda pada paket Topoyo – Barakang.
j. Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada
dalil LDP angka 15 huruf k) halaman 44 bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan PT. Passokorang, PT. Usaha Subur
Sejahtera, PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada paket
Lingkar Bandara Tampa Padang.
k. Terhadap dalil-dalil LDP angka 15 halaman 35 sd. 46 selain
pengakuan yang telah diuraikan pada huruf f sd. j di atas dan yang
terkait dengan format metode pelaksanaan patut ditolak dan
dikesampingkan.
5) Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak
mengevaluasi format metode pelaksanaan telah benar dan sesuai
halaman 199 dari 289
SALINAN
hukum. Maka berdasarkan uraian angka 4) huruf a sd. k tersebut di
atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II - 2 dan T.I & T.II - 4 serta
keterangan Ahli dari BPKP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara
M.Eng.Sc., tuduhan adanya pengabaian atau kelalaian Terlapor I dan
Terlapor II terkait kesamaan format metode pelaksanaan tidak
terbukti, terbantahkan dan gugur demi hukum serta patut
dikesampingkan.
Tuduhan Terkait Hasil Koreksi Aritmatik
6) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hasil
koreksi aritmatik akibat kesalahan hitung dimana Terlapor I dan
Terlapor II telah mengabaikannya dengan tidak dilakukan klarifikasi
adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta
hukum berikut :
a. Ketentuan BAB III. E angka 30.2 dan 30.3 Lampiran Permen PU
No. 7/PRT/M/ 2011 (vide Bukti T.I & T.II - 4) dapat disimpulkan
Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian
antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Hasil Koreksi
Aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga merubah
urutan peringkat peserta.
Klarifikasi dilakukan hanya terhadap pekerjaan utama yang
penawarannya dibawah spesifikasi atau tidak menawar sama
sekali, bukan terhadap nilai hasil koreksi aritmatik.
Sesuai Ketentuan angka 30 BAB III, Buku 01A Permen PU No.
7/PRT/M/ 2011 tidak ada ketentuan hasil korekasi aritmatik wajib
dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang.
b. Ketentuan B. 1. f. Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide
Bukti T.I & T.II - 2) tidak mengatur mengenai adanya kewajiban
klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik.
c. Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum
persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah
menerangkan pada intinya bahwa “terhadap hasil koreksi
aritmatik tidak perlu diklarifikasi, bahwa tidak harus/wajib
diinformasikan”
Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) juga
menerangkan pada intinya tidak ada nilai patokan/range ataupun
nilai rata-rata prosentase deviasi hasil koreksi aritmatik. Ahli
halaman 200 dari 289
SALINAN
tidak bisa menyimpulkan nilai patokan/range ataupun nilai rata-
rata karena tidak konstan.
d. Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan
tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada
intinya, antara lain :
- Koreksi Aritmatik wajib dilakukan.
- Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) berwenang melakukan
koreksi aritmatik.
- Apabila ada perbedaan volumen di dokumen penawaran,
maka disesuaikan dengan dokumen pemilihan.
- Hasil koreksi aritmatik dapat merubah harga dan peringkat
peserta lelang sebelum evaluasi.
- Tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk
mengklarifikasi hasil nilai koreksi aritmatik.
e. Pada forum persidangan tanggal 10 April 2014 dengan agenda
pemeriksaan Terlapor I dan Terlapor II, Ketua Majelis Komisi
meminta dan men-challengeTerlapor I dan Terlapor II untuk
menyerahkan bahan/hasil koreksi aritmatik terhadap paket-paket
objek perkara a quo, dan menyatakan ”apabila Terlapor I dan
Terlapor II dapat menyerahkannya kita tidak perlu sidang lagi
besok”.
Secara tersirat, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan
terkait Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara a quo adalah
koreksi aritmatik tersebut, dan bilamana Terlapor I dan Terlapor
II dapat menyerahkan/ mengajukan/memenuhi ”tantangan” Ketua
Majelis Komisi dimaksud maka terbukti Terlapor I dan Terlapor
II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, pada forum persidangan tanggal 25 April 2014
Terlapor I dan Terlapor II telah menyerahkan /mengajukan/
memenuhi ”tantangan” Ketua Majelis Komisi dimaksud dengan
mengajukan bahan/hasil koreksi aritmatik sebagai bukti
tambahan. Maka dengan ini kami minta agar majelis memenuhi
pernyataannya dalam forum persidangan tanggal 10 April 2014
dan menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999.
halaman 201 dari 289
SALINAN
f. Telah menjadi fakta hukum, pada forum persidangan tanggal 25
April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV dimana Tim
Investigator memperlihatkan/menayangkan dokumen penawaran
PT. Aphasko Utamajaya dan senyatanya memang terjadi salah
hitung antara volume dan harga satuan.
Kesalahan hitung pada PT. Aphasko Utamajaya merupakan salah
satu contoh sebab terjadinya perubahan nilai hasil koreksi
aritmatik, ini membuktikan Terlapor I dan Terlapor II telah benar
dalam melakukan koreksi aritmatik.
7) Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak
melakukan klarifikasi terhadap nilai hasil koreksi aritmatik kepada
peserta lelang telah benar dan sesuai hukum. Maka berdasarkan uraian
angka 6) huruf a sd. f tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II
- 2 dan T.I & T.II - 4 serta keterangan Ahli dari BPKP juga Ahli Sdr.
Harry Purwantara M.Eng.Sc., tuduhan adanya pengabaian atau
kelalaian Terlapor I dan Terlapor II terkait klarifikasi nilai hasil
koreksi aritmatik tidak terbukti, terbantahkan dan gugur demi hukum
serta patut dikesampingkan.
Tuduhan Lainnya
8) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dalil angka 10 halaman 30
dan 31 LDP Tim Investigator karena tidak berdasar hukum dan patut
dikesampingkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
a. Ketentuan Lampiran III, B. 1. F. 9). c). (2). (e) Perpres No. 54
Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan :
”personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan”.
b. Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan
tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada
intinya, antara lain :
- Yang dimaksud Personil Inti adalah tenaga ahli dalam
manajemen pelaksanaan untuk pekerjaan utama
sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pemilihan.
- Contoh Personil Inti adalah personil pada posisi General
Superintendent, Quality Control Engineer, Highway
Engineer dan Bridge Engineer.
halaman 202 dari 289
SALINAN
- Kualifikasi personil inti yang dievaluasi misalnya
persyaratan pendididkan, klasifikasi, pengalaman kerja dan
kepemilikan sertfikat keahlian.
c. Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto) dalam forum
persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah menyatakan
pada intinya nama-nama personil yang memasukan dan
menghadiri pembukaan penawaran tidak menjadi bahan evaluasi
karena bukan merupakan personil inti.
d. Saksi Sdr. Arjus/Arjun dan Sdr. Ali Muktar pada forum
persidangan tanggal 14 Maret 2014 di bawah sumpah
menerangkan masing-masing bekerja sebagai supir dan staf teknik
pada PT. Duta Indah Mamuju. Terbukti Sdr. Arjus/Arjun dan Sdr.
Ali Muktar bukan merupakan personil inti dari peserta lelang
paket-paket objek perkara a quo dan tidak menjadi bahan evaluasi
oleh Terlapor I dan Terlapor II, lagipula PT. Duta Indah Mamuju
bukan peserta lelang paket-paket objek perkara sebagaimana
keterangan Sdr. Ali Muktar.
e. Berdasarkan bukti-bukti T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I & T.II
- 6c, T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I & T.II - 6f tidak
ditemukan nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus,
Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus
pada Daftar Personil Inti PT. Latanindo Graha Persada, PT.
Aphasko Utamajaya, PT. Pura Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT.
Usaha Subur Sejahtera dan PT. Sabar Jaya Pratama.
Nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I
Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus tidak menjadi
bahan evaluasi oleh Terlapor I dan Terlapor II karena tidak
termasuk personil inti peserta lelang paket objek perkara aquo.
Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak
mengevaluasi nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus,
Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus
telah benar dan berdasar hukum. Maka berdasarkan uraian angka
8) huruf a sd. e tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II -
1,bukti T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I & T.II - 6c,
T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I & T.II - 6f serta
keterangan Ahli dari LKPP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara
M.Eng.Sc.,dalil angka 10 halaman 30 dan 31 LDP Tim
halaman 203 dari 289
SALINAN
Investigatorterbukti tidak benar, terbantahkan dan gugur demi
hukum serta patut dikesampingkan.
9) Bahwa dalil angka 11 huruf a) dan b) halaman 32 LDP Tim
Investigator yang menyatakan pada intinya peserta tender seolah-olah
menghindari konflik kepentingan patut dikesampingkan karena
senyatanya menghindari terjadinya pertentangan kepentingan
merupakan suatu kewajibanPara Pihak sebagagaimana ketentuan Pasal
6 huruf e jo. Penjelasan hururf e poin a (vide Bukti T.I & T.II - 1).
Bahwa Telah menjadi fakta hukum keterangan Ahli Sdr. Harry
Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 17 April
2014 yang pada intinya “para pihak wajib menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa”
Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, Terlapor
I dan Terlapor II tidak dapat mengatur dan memaksa sebuah
perusahaan untuk memilih mengikuti suatu tender paket tertentu.
10) Bahwa dalil angka 11 huruf c) dan angka 12, 13 dan 14 halaman 32
sd. 35 LDP Tim Investigator terbantahkan dan harus dikesampingkan
berdasarkan ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c)
Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2).
Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi administrasi,
evaluasi teknik dan evaluasi harga dinyatakan gugur.
Bahwa penetapan pemenang lelang dilakukan bukan semata-mata
terhadap penawaran harga terendah, melainkan terhadap penawaran
memenuhi syarat dengan harga terendah (the lowest evaluated bid).
11) Bahwa dalil angka 16 halaman 46 sd. 48 tidak membuktikan adanya
persekongkolan vertikal berdasarkan argumen dan fakta-fakta hukum
sebagai berikut :
a. Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo dilaksanakan
pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan berpedoman pada
Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Ahli
dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto) lelang sebelum tahun
2012 masih menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010.
b. Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih
menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan
Terlapor I dan Terlapor II dan dibenarkan oleh Ahli dari LKPP
(Sdr. Drs. Raden Ari Widianto), dimana walaupun pengumuman
halaman 204 dari 289
SALINAN
lelang dan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik namun
pemasukan dokumen masih dilakukan secara fisik/manual.
Dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh terlapor I
dan Terlapor II adalah dokumen penawaran fisik bukan soft copy,
sehingga seandainya Terlapor I dan Terlapor II berkehendak
untuk mengevaluasi soft copy pun tidak dapat dilakukan karena
ketiadaan dokumen soft copy.
c. Ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c) Lampiran III
Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2) tidak
mengatur tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi meta-
data soft copy sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak
berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap meta-
data soft copy.
d. Ahli IT dari STMIK Dipanegara (Sdr. Jufri) dalam forum
persidangan tanggal 25 April 2014 di bawah sumpah
menerangkan pada intinya meta-data dari soft copy berupa
keterangan ”last date saved”, ”last print”, ”author” dan ”compay”
secara default tidak akan ikut tercetak bila dokumen tersebut di-
print.
e. Berdasarkan uraian huruf a sd. e tersebut di atas, jelas Terlapor I
dan Terlapor II tidak memiliki dokumen berupa soft copy, tidak
berwenang mengevaluasi soft copy dan meta-data dari soft copy
secara default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen
fisik).
Bahwa terbukti dalil angka 16 halaman 46 s/d 48 secara hukum
tidak terkait dengan Terlapor I dan terlapor II dan yang lebih
penting lagi Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya
persekongkolan vertikal. Dengan demikian dalil angka 16
halaman 46 s/d 48 patut ditolak dan dikesampingkan.
Tuduhan Lainnya Diluar Posita LDP
12) Bahwa telah menjadi kaedah/prinsip hukum yang umum Penuntut
Umum/Penggugat/Tim Investigator dalam melakukan/mengajukan
tuntutannya (petitum) harus berdasarkan posita. Merupakan azas
hukum, Petitum yang tidak didasari Posita menyebabkan LDP
kabur/tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
halaman 205 dari 289
SALINAN
Bahwa walaupun demikian, dengan itikad baik Terlapor I dan terlapor
II akan menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan ketentuan Lampiran Permen PU No. 7/PRT/M/2011
BAB III. D angka 25 menyatakan peserta dapat menyampaikan
Dokumen Penawaran secara langsung maupun melalui pos/jasa
pengiriman.
Surat kuasa bukanlah persyaratan penyampaian dokumen
penawaran melainkan persyaratan penandatanganan surat
penawaran sebagaimana diatur Lampiran Permen PU No.
7/PRT/M/2011 BAB III. D angka 16 huruf a butir 5.
b. Ahli LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto)dalam forum
persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah menyatakan
pada intinya setelah pembukaan dokumen penawaran, peserta
lelang tidak dapat menambah atau mengurangi maupun
memperbaiki isi Dokumen Penawaran meskipun hanya ”salah
ketik” karena merupakan Post Bidding.
PT. Sabar Jaya Pratama digugurkan oleh Terlapor I dan Terlapor
II dalam lelang Paket Barass Karosa karena Pakta Integritas yang
dilampirkan oleh PT. Sabar Jaya Pratama tidak sesuai dengan
nama paket yang diikuti. Maka dikaitkan dengan keterangan Ahli
LKPP, PT. Sabar Jaya Pratama tidak dapat memperbaiki ”salah
ketik” tersebut, yang berarti tindakan Terlapor I dan terlapor II
yang menggugurkan PT. Sabar Jaya Pratama telah benar dan
tepat.
c. Pengumuman lelang dan pengumuman pemenang lelang yang
diterbitkan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah tepat dan tidak
melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 maupun ketetuan tentang
pengadaan barag/jasa pemerintah lainnya.
Ahli Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan
tanggal 23 April 2014 dibawah sumpah menyatakan pada intinya:
- Dalam Pengumuman Lelang, cukup dilampirkan tanggal-
tanggal penting saja yang terkait dengan penyedia jasa,
misalnya pembukaan dokumen dan aanwijzing.
- Dalam Pengumuman Pemenang, tidak ada kewajiban Pokja
untuk mencantumkan alasan dan ditahap mana penyedia jasa
digugurkan.
halaman 206 dari 289
SALINAN
Ahli LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto)dalam forum
persidangan tanggal 23 April 2014 ketika ditunjukan copy
dokumen Pengumuman Lelang oleh Tim Investigator dihadapan
Majelis Komisi, menyatakan bahwa bentuk Pengumuman Lelang
yang ditunjukan tersebut telah sesuai dan benar.
13) Bahwa berdasarkan azas larangan ultra petita Majelis Hakim/Majelis
Arbiter/Majelis Komisi tidak boleh memutus lebih dari apa yang
diminta/dituntut. Tuduhan/dugaan persekongkolan pada angka 12)
huruf a, b dan c tidak terdapat dalam posita LDP Tim Investigator
maka Terlapor I dan Terlapor II secara hukum tidak dapat
dituntut/dinyatakan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti tidak terjadi
persekongkolan vertikal dan dalil angka 19 (1) patut dikesampingkan
dan ditolak. Dengan demikian Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan
hokum meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I
dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 dan menolak seluruh LDP Tim Investigator
B. Tentang Alat-Alat Bukti
1) Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan
yang termasuk alat bukti adalah Keterangan Saksi. Keterangan Ahli, Surat
dan/atau Dokumen, Petunjuk dan Keterangan Pelaku Usaha.
2) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak saksi-saksi yang diajukan oleh
Tim Investigator yang tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara
a quo yaitu :
- Sdr. Kamaludin dari PT. Bumi Karsa, karena tidak ikut dan tidak
mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
- Sdr. Syarif dari PT. Karya Pare Sejahtera, karena tidak ikut dan tidak
mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
- Sdr. Hardi dari PT. Kenanga Jaya, karena tidak ikut dan tidak
mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
- Sdr. R. Herman Dwiharyanto dari PT. Brantas Abipraya (persero),
karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek
perkara a quo.
- Sdr. Arjus/Arjun dari PT. Duta Indah Mamuju, karena tidak ikut dan
tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
halaman 207 dari 289
SALINAN
- Sdri. Diah Ayudari PT. Duta Indah Mamuju, karena tidak ikut dan tidak
mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
- Sdr. Ali Muktar dari PT. Duta Indah Mamuju karena tidak ikut dan
tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.
3) Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan dalam forum persidangan, dibawah
sumpah menyatakan tidak ada komunikasi apapun dengan Terlapor I dan
Terlapor II terkait upaya pemenangan tender yang tidak sesuai prosedur.
4) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan benar keterangan-keterangan
Ahli-Ahli yang telah dihadirkan di forum persidangan dibawah sumpah,
sebagaimana keterangannya telah terlapor I dan terlapor II kutip/sadur
dalam Kesimpulan ini.
5) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan tetap pada dalil Tanggapan,
Bukti-Bukti dan Kesimpulan ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan-
keterangan Ahli yang telah Terlapor I dan Terlapor II akui.
6) Bahwa seluruh Terlapor lainnya dalam forum persidangan menyatakan tidak
ada komunikasi apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II terkait upaya
pemenangan tender yang tidak sesuai prosedur.
7) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan menolak bukti-bukti yang
diajukan oleh Tim Investigator yang tidak terkait langsung dengan paket-
paket objek perkara a quo.
8) Bahwa Keseluruhan alat bukti dokumen yang diajukan Terlapor I dan
Terlapor II adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan hukum,
alat bukti yang tidak terbantahkan serta alat bukti yang sempurna kekuatan
hukumnya.
C. Keterangan Atas Bukti-Bukti Koreksi Aritmatik
1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengajukan bukti-bukti berupa
bahan/hasil koreksi aritmatik dalam forum persidangan tanggal 25 April
2014. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis meminta adanya uraian singkat
yang menerangkan tentang bukti-bukti dimaksud.
2) Bahwa pada bukti-bukti tersebut terdapat beberapa bagian yang diberi tanda
(highlight). Tanda-tanda tersebut adalah bagian-bagian dimana terdapat
perbedaan/kesalahan pada dokumen penawaran.
3) Bahwa terhadap perbedaan/kesalahan itulah terlapor I dan Terlapor II
melakukan koreksi aritmatik.
4) Bahwa jika dicermati, maka dapat disimpulkan perbuatan hukum Terlapor I
dan Terlapor II yang melakukan koreksi aritmatik telah benar,
halaman 208 dari 289
SALINAN
tepat dan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Permen PU
No. 7/PRT/M/2011.
Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum
sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Terlapor I dan
Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksa Perkara Persaingan
Usaha No. 09/KPPU-L/2012 untuk kiranya berkenan memutus perkara a
quo dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
1. Menerima Eksepsi Terlapor I dan terlapor IIuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan
LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU.
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan tidak terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor I
dan Terlapor II;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU.
Atau :
jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
99. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada
pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------
a. Bahwa dalih jawaban Terlapor III yang menyatakan bahwa Laporan
Investigator mengenai adanya dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999
telah diajukan secara premateur, kiranya telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.; --------------------------------------------------------------------------------
b. Dimana dari seluruh rangkaian pemeriksaan, serta dari alat bukti yang telah
diajukan, maka ternyata tidak satupun pihak yang terlibat dalam pelelangan
tersebut yang merasa dirugikan dan mengajukan sanggahan/keberatan. Bahkan
sanggahan/keberatan tidak pula diajukan oleh saksi Pelapor.; ----------------------
c. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah memberikan kesempatan
halaman 209 dari 289
SALINAN
bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses, tata cara
dan/atau seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Dimana
salah satu bagian yang utuh dan harus dilalui dalam proses tersebut adalah
Pengajuan Sanggahan Lelang jika ada pihak yang merasa dirugikan, atau
berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia
No.70 tahun 2012, yaitu jika terdapat “rekayasa yang mengakibatkan
terjadinya persaingan yang tidak sehat…”.; ----------------------------------------
d. Dengan demikian, Laporan yang sudah diajukan oleh Investigator sedangkan
proses Sanggahan Lelang belum pernah diperiksa berdasarkan Pasal 81 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 tahun 2012 untuk
menemukan adanya “rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang
tidak sehat”, kiranya telah dapat pula dibuktikan sebagai Laporan yang masih
teramat premateur untuk dikatakan telah timbul akibat “terjadinya persaingan --
e. Dalih jawaban Terlapor III yang menyatakan bahwa Laporan Tim Investigator
yang berkesimpulan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, baik merupakan persekongkolan
vertikal maupun persekongkolan horizontal, kiranya tidak dapat dibuktikan
secara sah dan meyakinkan.; -------------------------------------------------------------
f. Oleh karena, tidak satupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan,
bahkan keterangan saksi Pelapor sekalipun, yang telah menerangkan adanya
persekongkolan tersebut, baik rencana, pelaksanaan perbuatan maupun dampak
akibat dari persekongkolan tersebut. Sebab, untuk menentukan adanya
medeplechting (persekongkolan) maka terlebih dahulu mutlak harus terbukti
adanya peristiwa hukum mengenai :
i. adanya motif atau maksud diantara para pelaku (intellectual daader).;
ii. siapa pihak yang membantu (medeplechen).;
iii. siapa yang dibantu (mededaader).;
iv. siapa pihak yang melakukan (doen-plechen).;
v. dengan cara apa dilakukan (straafbarfeit).;
vi. apa akibat yang ditimbulkan.;
g. Sehingga jika sudah berkeyakinan bahwa telah terjadi persekongkolan, maka
Tim Investigator seharusnya telah menemukan adanya serangkaian peristiwa
melanggar hukum di atas yang secara nyata dan jelas, bukan hanya berasal dari
adanya “kesamaan-kesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen
penawaran, yang notabene tidak dilarang oleh undang-undang.; -------------------
h. Bahkan Tim Investigator sama sekali tidak dapat membuktikan hubungan
sebab-akibatnya dari adanya “kesamaan-kesamaan” dan “kemiripan-
halaman 210 dari 289
SALINAN
kemiripan” pada dokumen penawaran sehingga dapat menjadi faktor penentu
menang atau tidaknya suatu perusahaan terhadap perusahaan peserta tender
lainnya (yang jumlahnya melebihi jumlah para terlapor).; ---------------------------
i. Bahkan, darimana asalnya hingga Tim Investigator menduga adanya
“persekongkolan” untuk memenangkan tender, jika yang bersekongkol (quod-
non) hanyalah 8 (delapan) perusahaan. Sedangkan peserta tender terbukti
setidak-tidaknya berjumlah sebagai berikut :
i. Paket Jalan Lingkar Tampa Padang diikuti oleh 56 perusahaan.;
ii. Paket pelebaran Jalan Topoyo-Barakang diikuti oleh 46 perusahaan.;
iii. Paket pelebaran Jalan baras-Karossa diikuti oleh 59 perusahaan.;
iv. Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I diikuti oleh 60 perusahaan.;
v. Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II diikuti oleh 60 perusahaan.;
j. Sehingga jika PT. Passokorang diduga bersekongkol untuk memenangkan
tender Paket Jalan Lingkar Tampa Padang yang semula diminati oleh 56
Perusahaan, mengapa Tim Investigator tidak menguraikan cara bagaimana
yang dilakukan oleh PT. Passokorang sehingga 55 perusahaan lainnya tidak
mendaftar atau tidak lulus atau tidak menang ? Apakah hanya karena dokumen
yang mirip atau pemegang saham yang punya hubungan kekeluargaan sampai
55 perusahaan bisa mengalah ? MUSTAHIL !!! --------------------------------------
k. Bahwa yang pertama ; jika terdapat kesamaan format dokumen penawaran,
namun isi (content) dari komponen harga / nilai pekerjaan tidak ada yang sama.
Terlebih lagi bahwa untuk pekerjaan tersebut, maka tentu urutannya sama pula.
Sehingga jika format disusun berdasarkan urutan pekerjaan, maka bukan hal
yang aneh jika formatnya memiliki kesamaan antara perusahaan yang satu
dengan lainnya. Yang perlu diperiksa oleh Majelis Komisi apakah benar dan
terbukti bahwa kesamaan format tersebut terjadi karena nyata-nyata terdapat
fakta bahwa diatur oleh orang-orang yang sama (intellectual daader) ? Sebab
jika tidak, maka dimana letak persekongkolan itu ? ----------------------------------
l. Yang kedua ; adanya kesamaan format bisa saja terjadi karena personil dari
perusahaan-perusahaan Terlapor pernah mengikuti pelatihan-pelatihan jasa
konstruksi yang diadakan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum
R.I. atau organisasi pengusaha jasa konstruksi. Sehingga pelatihan yang
tujuannya mendorong penyeragaman format penyusunan dokumen penawaran
diantara perusahaan sejenis, tentu outputnya berupa “kesamaan-kesamaan”
atau “kemiripan-kemiripan” sebagaimana dinyatakan oleh Tim Investigator.
Namun lagi-lagi bukan berarti “sama atau mirip” berarti “telah
halaman 211 dari 289
SALINAN
bersekongkol”.Oleh karenanya, dugaan Tim Investigator tersebut sama sekali
tidak beralasan dan tidak didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang nyata.;
m. Mengingat jarak antara tempat kedudukan para Terlapor yaitu di Kota
Makassar, dengan Kota Mamuju tempat dilakukannya proses pengadaan
barang/jasa, maka tentu kita harus memeriksa dengan cermat terlebih dahulu,
apakah terlarang oleh undang-undang jika perangkat komputer yang digunakan
kebetulan komputer yang sama (saling meminjam peralatan pengetikan atau
menggunakan komputer yang direntalkan) ? ------------------------------------------
n. Sebab kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal pencetakan terakhir kali,
tentu tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan tersebut. Apalagi
Tim Investigator nyata-nyata tidak dapat pula membuktikan secara sah dan
meyakinkan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan
memiliki maksud untuk mengatur dokumen penawaran itu. Selain daripada itu,
maka sama saja mengatakan seorang mahasiswa telah melakukan plagiat hanya
karena alat yang digunakan sama. Padahal kesamaan itu bisa saja terjadi oleh
berbagai sebab yang tidak terlarang oleh undang-undang.; --------------------------
o. Amat naif kiranya kesimpulan Tim Investigator, bahwa telah terjadi
“persekongkolan” akibat adanya keterkaitan orang-orang yang duduk selaku
pemegang saham atau komisaris (naturlijke persoon) antara satu perusahaan
(recht persoon) dengan perusahaan lainnya.Sebab amat jelas dalam hukum
perdata, pembedaan antara orang dan badan hukum tersebut. Dimana tidak
dapat diidentikkan sama sekali antara perbuatan orang dengan perbuatan badan
hukum.; --------------------------------------------------------------------------------------
p. Dalam perkara ini, Tim Investigator seakan berangkat dari keyakinan bahwa
adanya persekongkolan jika terdapat hubungan kekeluargaan antara pemegang
saham yang satu dengan lainnya. Setiap orang tidak dapat didentikkan telah
melakukan perbuatan yang sama, walaupun itu dilakukan oleh orang lain,
hanya karena kebetulan ia bersaudara. Sebab dalam penegakan hukum
dimanapun juga, termasuk penegakan hukum yang ditegakkan oleh KPPU ini,
semuanya tunduk pada asas hukum Nullus/nemo commodum capere potest de
injuria sua proporia (tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan
dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh
dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain).; -----------------------------------------------------------------------------------------
q. Begitupun dalil laporan tentang Koreksi Aritmatika, ternyata telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bahwa Koreksi Aritmatika tidak lain adalah
pembetulan, perbaikan atau pemeriksaan atas perhitungan komponen harga
halaman 212 dari 289
SALINAN
yang ditawarkan. Sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga
perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga jikalaupun ada
koreksi atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen
pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya
persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor. -----------------------------------
100. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada
pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------
a. Bahwa Terlapor IV meminta kepada Majelis Komisi menolak keterangan
saksi-saksi yang tidak relevan karena tidak ikut/bukan peserta tender pada 5
paket pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan, yaitu: ----------------------------
i. Saksi Kamaluddin dari PT Bumi Karsa; -------------------------------------------
ii. Saksi Syarifuddin dari PT Karya Pare Sejahtera ---------------------------------
iii. Saksi Hardi Hasan dari PT Kenanga Jaya; ----------------------------------------
iv. Saksi R. Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya; -------------------
v. Saksi Arjus dari PT Duta Indah Pratama Mamuju; ------------------------------
vi. Saksi Diah Ayu dari PT Duta Indah Pratama Mamuju; -------------------------
vii. Saksi Ali Muhtar mantan pegawai PT PT Duta Indah Pratama Mamuju; ----
viii. Terlapor X atas nama Hendra Pradana dari PT Duta Indah Pratama
Mamuju; --------------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa Terlapor IV meminta Majelis Komisi keterangan Saksi karena tidak
memiliki kewenangan dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan
keterangan, yaitu: --------------------------------------------------------------------------
i. Saksi Reynaldo M. Tandalinting dari PT Widya Satria karena saat tender a
quo berlangsung, yang bersangkutan belum menjabat Direktur Cabang; ----
ii. Saksi Ir Sudarli dari PT Tuju Waliwali karena yang bersangkutan tidak
lagi bekerja di PT Tuju Waliwali; --------------------------------------------------
c. Bahwa Koreksi Aritmatik tidaklah menentukan menang tidaknya peserta lelang
dan semata-mata hanyalah pembetulan atas perhitungan antara dokumen
penawaran dengan dokumen lelang. Sebagaimana keterangan Ahli Agus dan
Ahli Rony dari BPKP yang menyatakan: -----------------------------------------------
i. Koreksi aritmatik semata hanyalah suatu pemeriksaan secara matematik
soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan;
ii. Koreksi aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai
dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen
penawaran; -----------------------------------------------------------------------------
iii. Koreksi aritmatik tidak wajib dilakukan klarifikasi; -----------------------------
iv. Koreksi aritmatik beda dengan evaluasi penawaran;
halaman 213 dari 289
SALINAN
v. Koreksi arimatik dilakukan sebelum evaluasi; -----------------------------------
d. Bahwa tidak satupun saksi maupun AD ART yang dapat tegas menerangkan
bahwa Terlapor III merupakan induk dari anak perusahaan yang pada paket
tertentu ikut secara bersamaan dalam menawar pelelangan; -------------------------
e. Bahwa penggunaan jasa kurir untuk memasukkan dokumen penawaran adalah
hal yang biasa dilakukan dalam dunia lelang, sebagaimana keterangan Saksi R.
Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya, Saksi Syarifuddin dari PT
Karya Pare Sejahtera, Saksi Ali Muhtar dari PT Tuju Waliwali, yang pada
pokoknya kesemua Saksi menyatakan menggunakan jasa kurir untuk
memasukkan dokumen penawaran; -----------------------------------------------------
f. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
bukan merupakan indikasi persekongkolan, sebagaimana yang disampaikan
Saksi Khaeruddin dari PT Tuju Waliwali dan Saksi Kamaluddin dari PT Bumi
Karsa, yang pada pokoknya kedua Saksi menyatakan bahwa sering mengikuti
pelatihan tentang tata cara menyusun format penawaran; ----------------------------
g. Bahwa kesamaan softcopy dokumen terjadi karena adanya pelatihan dalam
menyusun format dokumen penawan yang diikuti oleh para kontraktor dan
dalam pelatihan tersebut dibagikan softcopy materi pelatihan; ---------------------
h. Bahwa tidak satupun saksi yang pernah mendengar atau mengalami langsung
adanya pengaturan atau diajak untuk melakukan pengaturan, baik antara
sesama peserta lelang maupun dengan panitia; ----------------------------------------
i. Bahwa praktek membeli material tertentu dari perusahaan lain bukanlah
perbuatan persekongkolan apalagi Terlapor IV tidak pernah membeli aspal dari
Terlapor III sebagaimana dugaan investigator dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran; --------------------------------------------------------------------------------
j. Bahwa praktek menyewa peralatan dari perusahaan lain semata-mata karena
alasan efisiensi biaya untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat tertentu; ---
k. Bahwa Ahli Hasbir pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perusahaan
berbadan hukum memiliki organ-organ yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab terpisah-pisah dan tersendiri. Kehendak perseroan ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehingga tidak ada kehendak pribadi-
pribadi; ---------------------------------------------------------------------------------------
l. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi menyatakan tidak
terbukti adanya persekongkolan vertikal dan horizontal dan membebaskan
Terlapor IV dari segala bentuk sanksi maupun denda; -------------------------------
101. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada
pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------
halaman 214 dari 289
SALINAN
a. Bahwa selama mengikuti proses lelang paket-paket dalam perkara a quo
sampai dengan pemenangan tender, PT. Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V)
telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur tender yang dipersyaratkan
oleh Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat dan telah sesuai dengan
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; ---------------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa Pelaksanaan pekerjaan paket Pelebaran Jalan Topoyo – Barokang yang
tendernya dimenangkan oleh Terlapor V, telah dapat diselesaikan dengan baik
dan tepat waktu; ----------------------------------------------------------------------------
c. Bahwa tuduhan persekongkolan antara Terlapor V dengan PT. Passokorang
sebagaimana dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dengan
alasan adanya keterkaitan antara keduanya dalam kepemilikan saham yang
sama di Hotel Clarion Makassar dan juga dikarenakan Terlapor V membeli
material aspal dari PT. Passokorang adalah sangat tidak berdasar hukum; --------
d. Bahwa Hotel Clarion bukanlah peserta lelang dalam perkara a quo; --------------
e. Bahwa Terlapor tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dan bukan
afiliasi PT. Passokorang; ------------------------------------------------------------------
f. Bahwa dalam Dokumen Lelang tidak dilarang ataupun disyaratkan untuk
membeli material dari perusahaan/badan hukum tertentu. Tidak juga ada
keterangan saksi maupun ahli, serta bukti surat dihadapan sidang Majelis
Komisi yang menerangkan adanya larangan/mewajibkan untuk membeli
material aspal dari perusahaan tertentu. Sehingga tuduhan persekongkolan
tender tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan; ------------------
g. Bahwa adanya keterkaitan kedua perusahaan antara Terlapor V dengan PT.
Sabar Jaya Pratama, tidaklah berarti bahwa kedua perusahaan tersebut telah
melakukan persekongkolan. Sebab tidak terdapat bukti selama proses
Pemeriksaan Lanjutan dalam Sidang Majelis Komisii yang menyatakan
ataupun mendukung tentang adanya dugaan persekongkolan dalam
pelaksanaan lelang paket-paket dalam perkara a quo; -------------------------------
h. Bahwa ternyata tidak ada satupun paket dalam perkara a quo yang diikuti oleh
Terlapor V juga diikuti oleh PT. Sabar Jaya Pratama (tidak menjadi peserta
lelang yang sama). Sehingga tidaklah benar bahwa Terlapor V telah
melakukan persekongkolan horizontal dengan PT. Sabar Jaya Pratama; ----------
i. Bahwa Para Pihak yang menjadi peserta lelang tidak boleh
memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi pada pelelangan/seleksi yang
halaman 215 dari 289
SALINAN
sama. (vide Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a, Peraturan
Presiden RI No. 54 Tahun 2010); --------------------------------------------------------
j. Bahwa keterangan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara
(Hary) dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada
pokoknya adalah: ---------------------------------------------------------------------------
- Bahwa peran ganda/terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6
huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tidak termasuk bila paket
yang diikuti oleh perusahaan tersebut berbeda; ----------------------------------
- Bahwa Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian
antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Koreksi Aritmatik bukanlah
penentu menang atau tidaknya peserta lelang, karena dilakukan sebelum
proses evaluasi Harga. Koreksi Aritmatik merupakan pembetulan atas
perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen lelang, namun
tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan; -------------------
k. Bahwa fakta persidangan, dimana keterangan Ahli dari Investigator dihadapan
Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Maret 2014 yang bernama Agus
Riyanto dan RONY Medison dari BPKP, pada pokoknya menjelaskan bahwa :
- Proses Koreksi Aritmatik wajib dilakukan oleh ULP (Unit Layanan
Pengadaan); ----------------------------------------------------------------------------
- Koreksi Aritmatik semata-mata hanyalah suatu pemeriksaan secara
matematik soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik
pekerjaan; ------------------------------------------------------------------------------
- Koreksi Aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai
dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen
penawaran; -----------------------------------------------------------------------------
- Koreksi Aritmatik tidak wajib dilakukan klarifikasi; ----------------------------
- Koreksi Aritmatik beda dengan evaluasi penawaran; ---------------------------
- Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi; ----------------------------------
l. Bahwa fakta persidangan, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan
Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara (Hary) dihadapan
Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya adalah:
- Hasil Koreksi Aritmatik dapat merubah harga dan peringkat Harga
Penawaran; -----------------------------------------------------------------------------
- Tidak ada batasan hasil terkoreksi, bisa naik atau turun; -----------------------
- Hasil Koreksi Aritmatik tidak wajib dikalrifikasi, kecuali ada
penyimpangan pokok dan penting; -------------------------------------------------
halaman 216 dari 289
SALINAN
- Perubahan dalam Koreksi Aritmatik lazim ada; ----------------------------------
- Koreksi Aritmatik berpedoman pada Permen PU No. 07/PRT/M/2011
tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan dan Jasa Konsultasi;
- Berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka dalil Investigator
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 1) halaman 51 tentang
persekongkolan vertikal terkait dengan Hasil Koreksi Aritmatik yang tidak
dilakukan klarifikasi adalah terbantahkan dan wajib dikesampingkan;
m. Bahwa adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender
sebagaimana didalilkan Investigator sebagai upaya membagi-bagi paket-paket
untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan melakukan koordinasi secara
bersama-sama, adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta;-------------------------
n. Bahwa fakta persidangan, saksi Investigator atas nama Ir. R. Herman DH.
selaku Direktur PT. Brantas, memberikan keterangan di hadapan Sidang
Majelis Komisi tanggal 07 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah: -------------
- Pernah menggunakan jasa Dian Asih untuk memasukkan dokumen;
- Dian Asih bukan karyawan PT. Brantas;
- Yang penting adalah keabsahan dokumen terjaga dan sampai tepat waktu
di Panitia Lelang
o. Bahwa saksi Investigator atas nama Ali Muchtar memberikan keterangan di
hadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 14 Maret 2014 di Mamuju, yang pada
pokoknya adalah: ---------------------------------------------------------------------------
- Pernah memasukkan dokumen penawaran PT. Karya Pare Sejahtera untuk
paket Mambi Malabo I dan Mambi Malabo II;
- Pernah juga sebagai saksi pada pembukaan dokumen untuk paket Lingkar
Bandara – Tampa Padang mewakili PT. Tuju Wali-wali;
- Saksi mendapat honor atas jasanya tersebut;
p. Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bahkan diajukan oleh
Investigator dalam persidangan Majelis Komisi tersebut, maka penggunaan
personil/jasa kurir untuk memasukkan dokumen atau mewakili perusahaan
lain dalam proses tender adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan
peserta tender. ------------------------------------------------------------------------------
q. Bahwa penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender hanya sebatas
kurir (bukan sebagai personil inti) tidak dilarang. Dengan demikian, maka dalil
Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2) halaman 51 tentang
persekongkolan horizontal terkait dengan penggunaan personil perusahaan lain
adalah tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan; --------------------------
halaman 217 dari 289
SALINAN
r. Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena
terdapat kesamaan Format Metode Pelaksanaan, maka telah terjadi
persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------------------------
s. Bahwa fakta persidangan, saksi Investigator atas nama Kamaluddin selaku
Direktur Utama PT. Bumi Karsa, memberikan keterangan di hadapan Sidang
Majelis Komisi tanggal 24 Januari 2014, yang pada pokoknya adalah: -----------
- Perusahaan selalu mengikutkan pelatihan bagi staff dan karyawan;
- Menyesuaikan metode pelaksanaan di RKS;
- Dokumen pelaksanaan dalam penyusunannya sudah menggunakan
software;
t. Bahwa fakta persidangan, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan
Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara (Hary) dihadapan
Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya adalah: -----
- Ahli sering memberikan pelatihan/pembekalan sebagai nara sumber untuk
sertifikat Tenaga Ahli;
- Modul-modul standard disediakan dalam pelatihan/pembekalan dan
dibagikan kepada setiap peserta;
- Bentuk format tidak penting, yang penting adalah substansinya;
- Peserta pelatihan/pembekalan terdiri dari perwakilan perusahaan
kontraktor dan perusahaan konsultan;
u. Bahwa adanya kesamaan tersebut adalah secara kebetulan saja tanpa adanya
kerjasama. Maka dengan demikian sangat jelas tidak terjadi kerjasama antar
peserta tender dalam menyusun metode pelaksanaan dan tidak terjadi tukar-
menukar informasi metode pelaksanaan dalam proses tender perkara a quo; ----
v. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan oleh karena dari pelatihan-
pelatihan pelelangan jasa konstruksi yang diikuti oleh karyawan Terlapor V.
Sehingga apa yang diajarkan, itulah yang diikuti oleh karyawan tersebut. --------
w. Bahwa tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terlapor V secara
bersama-sama dengan Terlapor lain menyusun dokumen penawaran, sehingga
dalil dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
Investigator tidak beralasan dan wajib dikesampingkan; -----------------------------
x. Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan dalam persidangan Majelis
Komisi tentang adanya dugaan persekongkolan terkait dengan kesamaan nama
computer penyimpanan, kesamaan tanggal pencetakan, dan kesamaan tanggal
penyimpanan dari softcopy dokumen metode pelaksanaan; -------------------------
y. Bahwa fakta persidangan, tidak satupun saksi yang mampu memberikan
keterangan siapa pemilik computer atas nama “Purna” atau bahkan atas nama
halaman 218 dari 289
SALINAN
“Administrator” sekalipun, sebagaimana dalil Investigator (rincian paket)
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2) halaman 52 - 54; -------------------
z. Dengan demikian, dalil/kesimpulan Ivestigator bahwa adanya persekongkolan
koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor V dengan Terlapor
lainnya, adalah tidak benar dan wajib dikesampingkan; -----------------------------
aa. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, dimana dalil-dalil
Investigator nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan persidangan Majelis
Komisi, sehingga karenanya harus ditolak. --------------------------------------------
102. Menimbang bahwa Terlapor VI sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak
menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; -----------------------
103. Menimbang bahwa Terlapor VII sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ----------------
104. Menimbang bahwa Terlapor VIII sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ----------------
105. Menimbang bahwa Terlapor IX sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak
menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; -----------------------
106. Menimbang bahwa Terlapor X sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak
menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; -----------------------
107. Menimbang setelah berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Penetapan Nomor 23/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang
Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide A237); --------------
108. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 60/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 5 Mei 2014
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis
Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A238); ---------------------------------
109. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan dan Petikan
Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A241, A242,
A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250); -----------------------------------------
110. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi
menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; --------
halaman 219 dari 289
SALINAN
TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli,
keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, dan Kesimpulan Hasil Persidangan
yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, selanjutnya
disebut fakta persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan
memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga
dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013. Dalam melakukan
penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: --------------
1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------
2. Tentang Identitas para Terlapor; --------------------------------------------------------------------
3. Tentang Aspek Hukum Formil ----------------------------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal ---------------------------------------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; ------------------------------------
8. Tentang Rekomendasi; -------------------------------------------------------------------------------
9. Tentang Perhitungan Denda; ------------------------------------------------------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------
1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------
1.1 Bahwa objek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dengan rincian paket
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------
1) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang
(Lanjutan)
Nilai Total HPS : Rp. 26.232.000.000,-(dua puluh enam miliar dua ratus tiga
puluh dua juta rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
2) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
halaman 220 dari 289
SALINAN
a Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II
Nilai Total HPS : Rp. 32.327.800.000,-
(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
b Nama Paket : Pelebaran Jalan Baras-Karossa
Nilai Total HPS : Rp. 19.584.804.100,-
(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta
delapan ratus empat ribu seratus rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
c Nama Paket : Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I
Nilai Total HPS : Rp.15.063.500.000,-
(lima belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
d Nama Paket : Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang
Nilai Total HPS : Rp.11.313.413.000,-
(sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga
belas ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2012
1.2 Bahwa para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan
Terlapor X dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta
tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan
dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan
format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy
dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara
perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama
mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang
tender; ----------------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II
dengan cara memfasilitasi kerja sama antar perusahaan dalam mengikuti
proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender,
halaman 221 dari 289
SALINAN
memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan
upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi tender; -------------
2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:---------------
2.1 Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, yang beralamat di Jalan Gatot
Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; (vide Surat Keputusan Nomor:
93/KPTS/BBPJN VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar untuk Tahun Anggaran 2012), selanjutnya disebut Terlapor I/Pokja
Pengadaan Wilayah I; ------------------------------------------------------------------------
No POKJA / Nama Penugasan
Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I
1 Ir. Badriana Djamaluddin, MT Ketua/Anggota
2 Andrianto, ST Sekretaris/ Anggota
3 Irvan Asmara AS, ST Anggota
4 Suji Prayitno, ST Anggota
5 Herawaty, A.Md Anggota
2.2 Terlapor II, Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan
Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, yaitu : (vide, Surat Keputusan
Nomor: 93/KPTS/BBPJN VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar untuk Tahun Anggaran 2012), Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah
II; -----------------------------------------------------------------------------------------
No POKJA / Nama Penugasan
Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II
1 Ir. Badriana Djamaluddin, MT Ketua/Anggota
2 Andi Ramlah, ST Sekretaris/
Anggota
3 Herawaty, A.Md Anggota
4 Suji Prayitno, ST Anggota
5 Irvan Asmara AS, ST Anggota
2.3 Terlapor III, PT Passokorang adalah pelaku berdasarkan pelaku usaha berbadan
hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Landak Baru Nomor 11 A
Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 7 tanggal 2
Februari 2012 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar, dan
halaman 222 dari 289
SALINAN
kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan
pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------------------------
2.4 Terlapor IV, PT Aphasko Utamajaya, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor
234 D Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21
tanggal 16 Februari 2011 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar,
dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang pembangunan
pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------------------------
2.5 Terlapor V, PT Usaha Subur Sejahtera, beralamat di Jalan Dr. W. Sudirohusodo
Nomor 272 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Nomor 119 tanggal 30 Desember 2010 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris
di Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------
2.6 Terlapor VI, PT Sabar Jaya Pratama, beralamat di Jalan Dr. W. Sudirohusodo
Nomor 272 B Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Nomor 24 tanggal 22 Januari 2009 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di
Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------
2.7 Terlapor VII, PT Bukit Bahari Indah, beralamat di Jalan Masjid Jami Tanro
kode pos 91311 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi
Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 5 Mei 2004 di
hadapan Monika Melannny,S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha
pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, jasa dan pertanian;
2.8 Terlapor VIII, PT Putra Jaya, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 42 E
Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Nomor 95 tanggal 21 Mei 2008, di hadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di
Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang
pembangunan; -----------------------------------------------------------------------------------
2.9 Terlapor IX, PT Latanindo Graha Persada, beralamat di Jalan Sungai Saddang
Komplek Latanete Plaza Blok C 8 Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Terakhir Nomor 20 tanggal 10 Oktober
2008 dihadapan Niny Savitry, SH., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan
usaha dalam bidang pembangunan (kontraktor); -------------------------------------------
2.10 Terlapor X, PT Duta Indah Pratama Mamuju, yang beralamat di Jalan H. Abd.
Syakur Nomor 9 Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, Sulawesi Barat; yang
didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 23 tanggal 9 Desember
2008 dihadapan Notaris Michiko Sodikim S.H., dan dengan kegiatan usaha
bergerak dibidang pembangunan dan perdagangan. ---------------------------------------
halaman 223 dari 289
SALINAN
3. Tentang Aspek Hukum Formal; --------------------------------------------------------------------
3.1 Bahwa dalam Tanggapan atau Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II pada pokoknya menyatakan
bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator yang ditujukan kepada
Terlapor I dan Terlapor II adalah Premature atau belum saatnya, karena tidak
terpenuhinya prasyarat laporan/aduan, telah lewat waktu/daluwarsa, salah pihak
karena Pokja (Pemerintah) bukan pelaku usaha, dan Laporan Dugaan Pelanggaran
Investigator kabur/tidak jelas karena dalil posita saling bertentangan satu sama lain;
3.2 Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai
berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1 Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Premature, bukti yang
disampaikan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II adalah : ---------------------------------------------------------
3.2.1.1 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya
persaingan tidak sehat quod non telah diatur secara limitatif-
prosedural sebagaimana Pasal 81, 82 dan Pasal 117 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya
disebut Perpres 54/2010), dimana diatur bahwa setiap penyedia jasa
maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya
persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan
banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum
mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya (vide bukti
T.I & T.II-1); -------------------------------------------------------------------
3.2.1.2 Bahwa bukti keterangan Ahli IR Harry Purwantara, yang pada
pokoknya menyatakan, bahwa Peserta lelang atau masyarakat yang
menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dapat mengajukan sanggahan dan sanggahan banding atau
mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP; ------------------
3.2.1.3 Bahwa bukti keterangan Saksi Riyanto, yang pada pokoknya
menyatakan, bahwa Saksi tidak mengajukan sanggahan kepada ULP
dan Menteri PU (vide B24); --------------------------------------------------
3.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tugas KPPU bukan dalam
rangka menguji ketentuan di dalam Perpres Nomor 54/2010,
melainkan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, in casu dalam perkara a quo terkait dengan dugaan
pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan tender.; ------------------
halaman 224 dari 289
SALINAN
3.2.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi tidak mempertimbangkan
prosedur yang diatur dalam Perpres Nomor 54/2010, melainkan
tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penanganan Perkara; ------------------------------------
3.2.1.6 Bahwa dalam pandangan Majelis Komisi, sesuai dengan tugas dan
kewenangannya, Majelis Komisi memeriksa isu tentang apakah
laporan ini memang benar terdapat perilaku bersekongkol dan bukan
pada apakah laporan itu sudah melalui proses pengaduan
sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54/2010; ------------------
3.2.1.7 Bahwa dengan demikian maka proses penanganan perkara ini
bukanlah perkara yang premature, melainkan telah memenuhi
persyaratan formal/substansi (due proces of law) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Perkom Nomor 1
Tahun 2010. --------------------------------------------------------------------
3.2.2. Bahwa terkait Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara
09/KPPU-L/2013 telah lewat waktu, bukti yang disampaikan Terlapor I/ Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah: ---------
3.2.2.1. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan baru dilaksanakan pada tanggal 28
Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Nomor
421/KPPU/MK-PP/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, dimana
terdapat rentang waktu selama lebih kurang selama 18 bulan (18
April 2012-18 Oktober 2013) sejak laporan sampai dimulainya
Pemeriksaan Pendahuluan, maka Pemeriksaan Pendahuluan telah
lewat waktu atau daluarsa karena melebihi batas waktu 30 hari
sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Seharusnya Pemeriksaan Lanjutan sudah dimulai sejak
30 hari setelah adanya laporan ke KPPU yaitu sekitar bulan April-
Mei 2012. Faktanya, Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo baru
dimulai pada sekitar bulan Desember 2013 atau Januari 2014 dan
baru selesai pada saat Kesimpulan ini diajukan kepada Majelis
Komisi; --------------------------------------------------------------------------
halaman 225 dari 289
SALINAN
3.2.2.2. Bahwa Majelis Komisi berpandangan, penanganan perkara a quo
dilakukan dalam jangka waktu yang dibenarkan dalam undang-
undang, dengan pertimbangan : ---------------------------------------------
1. Bahwa tata cara laporan dalam rangka penanganan perkara di
KPPU diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang menyebutkan: “Tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Komisi”. -------------------------------------
2. Bahwa Komisi mengatur lebih lanjut mengenai tata cara laporan
ini dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penanganan Perkara yang telah menjadi dasar hukum
penanganan perkara dari Putusan KPPU yang sudah
berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah
Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom
Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung
menegaskan bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010
adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------------
3. Bahwa Majelis Komisi, berdasarkan pada peraturan Komisi ini,
berpandangan bahwa laporan sebagaimana diatur dalam Pasal
39 ayat (1) yang menjadi titik awal perhitungan dimulainya
Pemeriksaan Pendahuluan yang dengan sendirinya menjadi
dasar perhitungan dalam pemeriksaan Lanjutan adalah pada saat
penyampaian Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada
Komisi dalam Gelar Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal
40 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang
mengatur ”Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan
Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan
Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan
Gelar Laporan” dan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur “Rapat
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan
Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran”: -----------
4. Bahwa dengan demikian frase “Komisi menerima laporan”
dalam Pasal 39 ayat (1) “...Komisi wajib melakukan
halaman 226 dari 289
SALINAN
pemeriksaan pendahuluan, dalam waktu selambat-lambatnya
30 hari setelah menerima laporan...“ adalah pada saat Komisi
dalam forum Gelar Laporan Rapat Komisi menerima Laporan
berupa Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. ------------------
5. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaksanaan
Pemeriksaan Pendahuluan adalah pada tanggal 28 Oktober 2013
sampai dengan 9 Desember 2013 atau dalam rentang waktu 30
(tiga puluh) hari dan pemeriksaan lanjutan adalah pada tanggal
19 Desember 2013 sampai 19 Maret 2014 atau 60 (enam puluh)
hari dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 20
Maret 2014 sampai 05 Mei 2014 atau 30 (tiga puluh) hari yang
berarti sesuai dengan rentang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.
Perkom Nomor 1 Tahun 2010 (vide A1); ----------------------------
6. Bahwa dengan demikian, permulaan dan pelaksanaan
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah
dalam rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu yang
diatur dalam undang-undang; ------------------------------------------
3.2.3. Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran salah pihak karena Terlapor I/ Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah
pemerintah bukan pelaku usaha, bukti yang disampaikan Terlapor I/ Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah: ---------
3.2.3.1. Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II adalah merupakan organisasi pemerintah yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar sebagai ULP untuk
membantu tugas-tugas ULP dalam proses pengadaan barang/jasa di
Provinsi Sulawesi Barat dan bukan pelaku usaha yang melaksanakan
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, terbukti
bahwa Terlapor I/ Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku
usaha; ----------------------------------------------------------------------------
3.2.3.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 mengatur 2 (dua) subjek hukum yaitu Pelaku Usaha dan
Pihak Lain. Hal ini disebabkan terdapat dua rumusan subjek hukum
dalam pasal-pasalnya. Salah satu pasal yang mengatur subjek hukum
halaman 227 dari 289
SALINAN
pelaku usaha adalah Pasal 5 : “Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan
harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”,
sementara salah satu Pasal yang mengatur subjek hukum yang
melibatkan pelaku usaha dan pihak lain adalah Pasal 22 : ”Pelaku
usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ---------------------------------
3.2.3.3. Bahwa Pelaku usaha didefinisi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai “setiap perseorangan atau
badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dengan diaturnya
subjek hukum berupa pihak lain dalam Pasal-pasal substansi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam Pasal 22
menunjukkan bahwa undang-undang menegaskan bahwa daya laku
pasal ini tidak terbatas pada pelaku usaha saja tetapi juga subjek
hukum diluar pelaku usaha. --------------------------------------------------
3.2.3.4. Bahwa sebagaimana diketahui, kedudukan sebagai Terlapor dalam
hukum acara KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Nomor 1 Tahun 2010 tidak ditentukan pada apakah subjek hukum
itu pelaku usaha atau tidak, namun pada apakah subjek hukum itu
adalah pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Komisi Nomor 1
Tahun 2010 Pasal 1 angka 13 yang menyatakan “Terlapor adalah
pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan
pelanggaran”; -----------------------------------------------------------------
3.2.3.5. Bahwa selain itu, Panitia selain sebagai subjek hukum yang diatur
dalam undang-undang, dengan sendirinya secara mutatis mutandis
dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor. Posisi Panitia sebagai
Terlapor telah dikuatkan dalam beberapa yurisprudensi salah satunya
adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012
tanggal 30 Juli 2012, sehingga dengan demikian Panitia sebagai
halaman 228 dari 289
SALINAN
pihak lain dapat diperiksa sebagai Terlapor dalam penanganan
perkara di KPPU; --------------------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;--------------------------------------------------------------
4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan
horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal
dan vertikal; ---------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan
yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal
adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha
atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau
pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan
gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara
Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan
horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -------------------
4.3.1 Tentang Adanya Hubungan Antar Perusahaan; ---------------------------------
4.3.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Investigator dan kesimpulannya,
Investigator menyatakan adanya hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara
perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama,
mempermudah Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT
Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama untuk melakukan koordinasi dan
kerjasama dalam menentukan pemenang tender dengan
menggunakan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT
Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada sebagai
perusahaan pendamping yang difasilitasi dengan penggunaan staf,
mantan staf dan keluarga staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama
Mamuju dalam mewakili proses tender a quo (vide I4); -----------------
4.3.1.2 Bahwa terkait dengan hubungan antar perusahaan yang melakukan
kerjasama dalam kesimpulan Investigator tersebut didasarkan pada
bukti sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara halaman 183
angka 4 huruf a sampai dengan p: -------------------------------------------
halaman 229 dari 289
SALINAN
4.3.1.3 Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II dalam tanggapan dan kesimpulannya,
menyatakan bahwa tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya
hubungan antar peserta tender dimana Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah
mengabaikannya sehingga berpotensi hilangnya atau berkurangnya
persaingan dalam proses tender adalah tidak berdasar hukum dan
patut ditolak berdasarkan bukti berikut : ----------------------------------
a. Bahwa Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a)
menyatakan pada intinya Para Pihak harus menghindari
terjadinya pertentangan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung, tidak boleh memiliki peran
ganda/terafiliasi pada pelelangan yang sama (vide Bukti T.I &
T.II - 1). -------------------------------------------------------------------
b. Bahwa Ahli dari BPKP Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto,
menerangkan pada intinya bahwa “sepanjang telah sesuai
dengan dokumen pengadaan dan prosedurnya telah benar, maka
proses lelangnya telah dijalankan dengan benar”. Ahli juga
menerangkan bahwa evaluasi dilakukan per paket pekerjaan; ----
c. Bahwa Ahli Sdr. Ir. Hary Purwantara menerangkan pada intinya
bahwa “dua perusahaan atau lebih yang memiliki
afiliasi/hubungan dan masing-masing dari perusahaan tersebut
mengikuti tender yang berbeda maka tidak termasuk kategori
peran ganda/afiliasi pada paket pelelangan yang sama”. Ahli
juga menerangkan “tidak perlu melakukan evaluasi terhadap
perusahaan atau pihak lain yang bukan menjadi peserta tender,
kecuali terhadap subkontraktor yang diusulkan dan disebutkan
dalam dokumen pemilihan”; -------------------------------------------
d. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor III/PT
Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya tidak
menjadi peserta lelang pada paket yang sama, begitu pun
dengan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama juga tidak menjadi peserta lelang
pada paket yang sama; --------------------------------------------------
e. Bahwa Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara dalam forum persidangan
di bawah sumpah menerangkan pada intinya kewenangan Pokja
hanya sampai pada tahap penetapan pemenang tender. Tugas
halaman 230 dari 289
SALINAN
Pokja selesai setelah menjawab sanggahan, sedangkan
pelaksanaan adalah kewenangan PPK; -------------------------------
f. Bahwa bukti dokumen Formulir Isian Kualifikasi dari Terlapor
III/PT Passokorang (vide T.I&TII-5a), Terlapor V/PT Usaha
Subur Sejahtera (vide T.I&TII-5b), Terlapor VI/PT Sabar Jaya
Pratama (vide T.I&T.II-5c), dan Terlapor VI (vide T.I&T.II-5d),
telah membantah dugaan adanya persekongkolan vertikal; -------
4.3.1.4 Bahwa Terlapor III/PT Passokorang dalam tanggapan dan
kesimpulannya, menyatakan bahwa pada pokoknya menolak
dikatakan bersekongkol, karena secara hukum perdata terdapat
pembedaan antara perbuatan orang dengan perbuatan hukum.
Setiap orang tidak dapat diidentikkan telah melakukan perbuatan
yang sama walaupun dilakukan oleh orang lain, hanya karena
kebetulan memiliki hubungan keluarga. Apalagi dalam LDP
Investigator menyatakan Terlapor III/PT Passokorang dan Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya menghindari konfilk kepentingan
dengan tidak mengikuti tender yang sama.; -----------------------------
4.3.1.5 Bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dalam tanggapan dan
kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya tidak satupun saksi
yang dapat menerangkan bahwa dalam Akta Pendirian, AD/ART
perusahaan Terlapor III/PT Passokorang terdapat anak perusahaan
yang berada dalam satu grup; ----------------------------------------------
4.3.1.6 Bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dalam tanggapan dan
kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya adanya keterkaitan
Terlapor IV/PT Aphasko dengan Terlapor III/PT Passokorang
dalam kepemilikan saham yang sama di Hotel Clarion Makassar
dan pembelian material dari Terlapor III/PT Passokorang,
sebagaimana disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran,
tidak berdasar hukum, karena Hotel Clarion bukanlah peserta
lelang, dan dalam dokumen lelang tidak ada larangan membeli
aspal dari perusahaan tertentu. Adapun mengenai keterkaitan
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dengan Terlapor VI/PT
Sabar Jaya Pratama dalam hal persekongkolan paket tender a quo
tidak dapat dibuktikan, karena baik Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera maupun Terlapor VI/ PT Sabar Jaya Pratama tidak
menjadi peserta lelang pada paket yang sama; ------------------------
halaman 231 dari 289
SALINAN
4.3.1.7 Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan
kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya,
menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam
tanggapan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pada bagian Duduk
Perkara angka 19; -----------------------------------------------------------
4.3.1.8 Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan
kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya,
menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam
tanggapan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah pada bagian Duduk
Perkara angka 20; -----------------------------------------------------------
4.3.1.9 Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan
dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak
dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan
Terlapor VIII/PT Putra Jaya pada bagian Duduk Perkara angka 21;
4.3.1.10 Bahwa Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak
menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan
pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana
diuraikan dalam tanggapan Terlapor IX pada bagian Duduk
Perkara angka 22; -----------------------------------------------------------
4.3.1.11 Bahwa Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak
menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan
pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana
diuraikan dalam tanggapan Terlapor X pada bagian Duduk Perkara
angka 23; ---------------------------------------------------------------------
4.3.1.12 Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hubungan Antar
Perusahaan yang digambarkan sebagai berikut: ------------------------
halaman 232 dari 289
SALINAN
a. Bahwa Willianto Tanta selaku Pemegang Saham dan Komisaris
Terlapor III/PT Passokorang dan Heryanto Tang selaku Pemegang
Saham Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya merupakan anak dari
Arifin Tanta yang juga selaku Pemegang Saham Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya (vide B51, B53); ------------------------------------
b. Bahwa Linjte Thomas selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT
Passokorang merupakan isteri dari Willianto Tanta yang juga
selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor III/PT
Passokorang (vide B51, B53); ---------------------------------------------
c. Bahwa Linjte Thomas selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT
Passokorang merupakan saudara perempuan dari Tommy Thomas
yang juga selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya (vide B51, B53); ----------------------------
d. Bahwa Hendra Pradhana Tan selaku Pemegang Saham dan
Direktur Utama Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju dan
juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/PT Passokorang di
Mamuju (vide I.C135 dan vide B50); -------------------------------------
e. Bahwa Willianto Tanta selaku Pemegang Saham dan Komisaris
Terlapor III/PT Passokorang dan Raymond A. Arfandy selaku
pemegang saham dan direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,
halaman 233 dari 289
SALINAN
merupakan pemegang saham Hotel Clarion di Makassar (vide B38,
B51); ---------------------------------------------------------------------------
f. Bahwa Raymond A. Arfandy selaku Pemegang Saham dan
Direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama merupakan suami dari
Jenny Tahar yang juga selaku Pemegang Saham dan Komisaris
T.VI/PT Sabar Jaya Pratama (vide B38, B54); --------------------------
g. Bahwa Jenny Tahar selaku Pemegang Saham dan Komisaris
T.VI/PT Sabar Jaya Pratama merupakan anak dari Jusuf Kadir
Tahar yang juga selaku Pemegang Saham pada Terlapor V/PT
Usaha Subur dan saudara perempuan Jefri Tahar yang juga selaku
Pemegang Saham Terlapor V/ PT Usaha Subur (vide B38, B54); ----
h. Bahwa keikutsertaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dalam mengikuti suatu tender
diputuskan oleh Komisaris (vide B38, B51, B53); ----------------------
4.3.1.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, untuk menentukan unsur
bersekongkol terlebih dahulu Majelis Komisi menilai apakah terdapat
komunikasi dan atau kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun
dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----------------------
4.3.1.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat: -----------------------------------------
a. Bahwa hubungan keluarga antara Pemegang Saham dan
Komisaris Terlapor III/PT Passokorang yaitu Willianto Tanta
dengan Pemegang Saham Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
yaitu Arifin Tanto dan Heryanto Tang (sebagaimana ternyata
dalam bukti vide B51, B53), mempermudah terjadinya
komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo. ----------
b. Bahwa hubungan keluarga antara Jusuf Kadir Tahar selaku
Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera dan juga merupakan Komisaris sekaligus sebagai
pemegang saham mayoritas Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,
dengan Jenny Tahar dan Raymond A. Arfandy selaku Pemegang
Saham dan Komisaris Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,
(sebagaimana ternyata dalam bukti vide B38, B54) mempermudah
terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a
quo; ---------------------------------------------------------------------------
halaman 234 dari 289
SALINAN
c. Bahwa kepemilikan saham pada Hotel Clarion di Makassar antara
Willianto Tanta selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT
Passokorang dengan Raymond A. Arfandy selaku Pemegang
Saham serta Direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,
mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam
mengikuti tender a quo; ---------------------------------------------------
d. Bahwa kesamaan antara Pemegang Saham dan Direktur Utama
Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju dengan Kepala
Cabang Terlapor III/PT Passokorang di Mamuju, dimana kedua
posisi tersebut dijabat oleh orang yang sama yaitu Hendra
Pradana (sebagaimana terbukti dalam bukti vide I.C135 dan vide
B50), mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam
memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan
Terlapor VI/ PT Sabar Jaya Pratama untuk mengikuti tender a
quo; ---------------------------------------------------------------------------
4.3.2. Tentang Adanya Penggunaan Personil Lain dalam Proses Tender -----------
4.3.2.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada
pokoknya, bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah, serta didukung adanya keterangan Saksi dan Terlapor
yang menyatakan personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada
masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah
bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; -------------------------------
4.3.2.2. Bahwa kesimpulan Investigator tersebut didasarkan atas bukti yang
diajukan Investigator sebagaimana diuraikan dalam butir angka 2.(1)
huruf a sampai dengan x pada bagian Duduk Perkara halaman 166: ----
4.3.2.3. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I
dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menyatakan pada
pokoknya, LDP Investigator tidak berdasarkan hukum dan patut
dikesampingkan berdasarkan bukti-bukti: -----------------------------------
4.3.2.3.1. Bahwa Ketentuan Lampiran III, B.1.F.9).c)(2).e Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan: -----------------------------
halaman 235 dari 289
SALINAN
“personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang
diajukan” (vide bukti T.I & T.II-1) --------------------------------
4.3.2.3.2. Bahwa Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto dalam
forum persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah,
menyatakan pada intinya nama-nama personil yang
memasukan dan menghadiri pembukaan penawaran tidak
menjadi bahan evaluasi karena bukan merupakan personil
inti. ---------------------------------------------------------------------
4.3.2.3.3. Bahwa Bukti dokumen T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I &
T.II - 6c, T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I &
T.II - 6f tidak ditemukan nama-nama Mahmud, Dian Asih
dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri,
Jeremia dan Jemmiyanus pada Daftar Personil Inti PT.
Latanindo Graha Persada, PT. Aphasko Utamajaya, PT. Pura
Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Usaha Subur Sejahtera dan
PT. Sabar Jaya Pratama. Nama-nama Mahmud, Dian Asih
dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri,
Jeremia dan Jemmiyanus tidak menjadi bahan evaluasi oleh
Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Pengadaan Wilayah II karena tidak termasuk personil inti
peserta lelang paket objek perkara a quo; -------------------------
4.3.2.4.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III/PT Passokorang tidak
memberikan tanggapan terkait penggunaan personil perusahaan lain; ---
4.3.2.5.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
menyatakan penggunaan jasa kurir untuk memasukkan dokumen
penawaran adalah hal yang biasa dilakukan dalam dunia lelang jasa
konstruksi. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Saksi Sdr. R. Herman
Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya dan Saksi Sdr. Syarifuddin
dari PT Karya Pare Sejahtera, yang pada intinya, perusahaannya pernah
menggunakan jasa orang lain untuk memasukkan dokumen penawaran.
Serta keterangan Saksi Sdr. Ali Muchtar yang menerangkan bahwa
dirinya pernah menjadi kurir untuk memasukkan dokumen penawaran
PT Tuju Wali Wali, sedangkan Saksi bukan karyawan tetap maupun
halaman 236 dari 289
SALINAN
kontrak dari PT Tuju Wali Wali namun mendapatkan honor atas
jasanya memasukkan dokumen tersebut; --------------------------------------
4.3.2.6.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera
menyatakan adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam proses
tender sebagaimana didalilkan Tim Investigator sebagai upaya
membagi paket-paket untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan
melakukan koordinasi secara bersama-sama, adalah alasan yang tidak
berdasarkan fakta. Hal ini didasarkan pada fakta : ---------------------------
4.3.2.6.1. Bahwa Saksi Tim Investigator Sdr. Ir. R. Herman DH. selaku
Direktur PT Brantas Abipraya menyatakan pernah
menggunakan jasa Dian Asih yang bukan merupakan stafnya
untuk memasukkan dokumen PT Brantas Abipraya. --------------
4.3.2.6.2. Bahwa Saksi Tim Investigator Sdr. Ali Muchtar, pernah
memasukkan dokumen penawaran PT Karya Pare Sejahtera
untuk paket Mambi Malabo I dan Mambi Malabo II dan
pernah menjadi saksi pada pembukaan dokumen untuk paket
Lingkar Bandara – Tampa Padang mewakili PT Tuju Wali
Wali kemudian mendapat honor atas jasanya tersebut; ----------
4.3.2.6.3. Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bahkan
diajukan oleh Tim Investigator dalam persidangan Majelis
Komisi, maka penggunaan personil/jasa kurir untuk
memasukkan dokumen atau mewakili perusahaan lain dalam
proses tender adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan
peserta tender; -----------------------------------------------------------
4.3.2.6.4. Bahwa penggunaan personil perusahaan lain dalam proses
tender hanya sebatas kurir, bukan sebagai personil inti, tidak
dilarang; ------------------------------------------------------------------
4.3.2.6.5. Bahwa dengan demikian, maka dalil Tim Investigator dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2 halaman 51 tentang
persekongkolan horizontal terkait dengan penggunaan personil
perusahaan lain adalah tidak berdasar hukum dan wajib
dikesampingkan; --------------------------------------------------------
4.3.2.7. Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan
Kesimpulan dan tidak memberikan tanggapan terkait penggunaan
personil perusahaan lain dalam Tanggapan LDP; -------------------------
4.3.2.8. Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan
Kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan, adapun
halaman 237 dari 289
SALINAN
dalam proses tender yang diikuti oleh Terlapor VII/PT Bukit Bahari
Indah murni dari Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah dan jika
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah dapat memenangkan satu paket
maka itu sudah sesuai dengan kemampuan peralatan dan personil yang
dimiliki oleh Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah; ------------------------
4.3.2.9. Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan
dan tidak memberikan tanggapan terkait penggunaan personil
perusahaan lain dalam tanggapan LDP; --------------------------------------
4.3.2.10. Bahwa Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan
kesimpulan namun Tanggapan LDP menyatakan, dalam hal
pengiriman dokumen penawaran, diperbolehkan menggunakan jasa
kurir untuk membawakan dokumen lelang, personil yang melakukan
pemasukan dokumen yang mewakili Terlapor IX/ PT Latanindo Graha
Persada adalah tenaga kerja kontrak yang telah resign atau keluar dari
perusahaan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada; -------------------
4.3.2.11. Bahwa Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak
menyerahkan kesimpulan namun Tanggapan LDP, menyatakan
Mahmud adalah benar mantan karyawan Terlapor X/PT Duta Indah
Pratama Mamuju, sedangkan Dian Asih tidak pernah menjadi
karyawan selama Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju berdiri.
Bahwa Sdr. Arjus/Arjun adalah benar karyawan PT Duta Indah
Pratama Mamuju yang baru diterima menjadi karyawan beberapa
bulan yang lalu dengan tugas pokok sebagai sopir. Terlapor X/PT
Duta Indah Pratama Mamuju tidak pernah sekalipun memerintahkan
karyawan Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju untuk
melakukan pemasukan dokumen/penawaran lelang; -----------------------
4.3.2.12. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: --------------
a. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) proses
Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P
diperoleh informasi nama staf/pegawai/orang yang mewakili
beberapa perusahaan sebagai berikut (vide I.C14, I.C27, I.C39,
I.C56, I.C113, I.C134): -------------------------------------------------
No Nama Perusahaan yang
diwakili Paket Tender Proses Tender
1 Mahmud PT. Latanindo Graha
Persada
Kalukku-Salubatu II Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Latanindo Graha
Persada
Baras-Karossa Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Latanindo Graha Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan
halaman 238 dari 289
SALINAN
Persada pembukaan Penawaran
PT. Aphasko
Utamajaya
Topoyo-Barakang Pemasukan dan
pembukaan penawaran
2 Dian Asih PT. Putra Jaya Kalukku-Salubatu II Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Putra Jaya Baras-Karossa Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Putra Jaya Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Brantas
Abipraya
Malabo-Mamasa Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran
3 Arjus/Arjun PT. Bukit Bahari
Indah
Kalukku-Salubatu II Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Bukit Bahari
Indah
Baras-Karossa Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Bukit Bahari
Indah
Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Usaha Subur
Sejahtera
Salubatu-Aralle II Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Usaha Subur
Sejahtera
Salubatu-Aralle III Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Usaha Subur
Sejahtera
Aralle-Mambi Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
4 Jemmiyanus PT. Usaha Subur
Sejahtera
Kalukku-Salubatu II Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
5 Dian Setiadi PT. Aphasko
Utamajaya
Kalukku-Salubatu II Rapat Penjelasan
PT. Aphasko
Utamajaya
Baras-Karossa Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Aphasko
Utamajaya
Baras-Karossa Rapat penjelasan
PT. Aphasko
Utamajaya
Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Latanindo Graha
Persada
Lingkar Bandara
Tampa Padang
Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran
6 Fajri PT. Putra jaya Kalukku-Salubatu II Rapat penjelasan
PT. Putra jaya Baras-Karossa Rapat penjelasan
7 Jeremia PT. Sabar Jaya
Pratama
Baras-Karossa Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
PT. Sabar Jaya
Pratama
Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan
pembukaan Penawaran
8 I Made
Suandyana
PT. Latanindo Graha
Persada
Baras-Karossa Klarifikasi dan
Verifikasi Berkas
PT. Guna Karya
Nusantara
Malabo-Mamasa Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran
9 Ali Mukhtar PT. Tuju Wali Wali Lingkar Bandara
Tampa Padang
Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran
PT. Karya Pare
Sejahtera
Mambi-Malabo III Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran
b. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya mengikuti 4 (empat) paket
pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P
tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah
II yaitu Paket Baras-Karossa dan 1 (satu) paket Tender APBN-P
halaman 239 dari 289
SALINAN
yaitu Paket Salubatu-Aralle II (Joint Operation dengan PT
Nindya Karya dan PT Hutama Surya Perdana) (vide I.C141,
I.C142, I.C143); ----------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera mengikuti 8 (delapan)
paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender
Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang dan 1 (satu) paket
pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint
Operation dengan PT. Karya Pare Sejahtera dan PT. Latanindo
Graha Persada) (vide I.C141, I.C142, I.C143); ----------------------
d. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama mengikuti 2 (dua) paket
pada Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II tetapi hanya
memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu
Paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C141, I.C142, I.C143); ---------
e. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas)
paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender
Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas Kabupaten
Mamuju-Tameroddo I (vide I.C141, I.C142, I.C143); -------------
f. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada mengikuti 9
(sembilan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan
Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada
Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint
Operation dengan PT Karya Pare Sejahtera dan PT Usaha
Subur Sejahtera) (vide I.C141, I.C142, I.C143); --------------------
g. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE
Terlapor VIII/PT Putra Jaya mengikuti 8 (delapan) paket pada
Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P
tetapi tidak memenangkan satu paket pun (vide I.C141, I.C142,
I.C143); -------------------------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan dan Berita
Acara Pemeriksaan Direktur Utama Terlapor IX/PT Latanindo
Graha Persada dan Direktur Utama Terlapor VIII/ PT Putra Jaya
halaman 240 dari 289
SALINAN
tidak mengetahui secara persis jumlah dan nama paket yang
diikuti pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender
APBN-P (vide I.B.1.12, I.B.2.5, I.B.2.9, B48, B49); ---------------
i. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran (vide I.C5, I.C6,
I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I. C19, I.C23, I.C30, I.C31, I.C32,
I.C35, I.C44, I.C54, I.C128, I.C130, I.C131) terdapat perbedaan
spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama pada dokumen
penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/ PT Bukit Bahari
Indah, Terlapor VIII/ PT Putra Jaya dan Terlapor IX/ PT
Latanindo Graha Persada dengan spesimen tanda tangan
Direktur/Direktur Utama yang diperlihatkan pada Persidangan
Majelis Komisi (vide C8, C9, C10, C11). ----------------------------
j. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113,
I.C122, I.C134, I.C146) dalam proses Tender Wilayah I, Tender
Wilayah II dan Tender APBN-P terdapat nama personil
Mahmud yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada, padahal
berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36, I.B.2.37)
dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26) Mahmud tidak pernah
menjadi staf Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor
IX/PT Latanindo Graha Persada; --------------------------------------
k. Bahwa terdapat nama personil Dian Asih yang mewakili
Terlapor VIII/PT Putra Jaya, padahal berdasarkan Berita Acara
Penyelidikan (vide I.B.2.35) dan berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan (vide B28), Diah Ayu Nurcahyaningsih mengakui
bahwa Dian Asih adalah saudara kandungnya dan tidak pernah
menjadi staf Terlapor VIII/PT Putra Jaya; ---------------------------
l. Bahwa terdapat nama personil Arjus alias Arjun yang mewakili
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah, padahal berdasarkan Berita Acara
Penyelidikan (vide I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara
Pemeriksaan (vide B26), Arjus alias Arjun tidak pernah menjadi
staf Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah; ------------------------------------------------------
halaman 241 dari 289
SALINAN
m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35,
I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26,
B28, dan B29) didapatkan keterangan Mahmud tidak lagi
menjadi staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju, Diah
Ayu Nurcahyaningsih, Arjus alias Arjun, dan Ali Muhtar masih
merupakan staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju,
sedangkan Dian Asih bukan merupakan staf Terlapor X/PT
Duta Indah Pratama Mamuju namun sering beraktivitas
mengunjungi Diah Ayu Nurcahyaningsih di Kantor Terlapor
X/PT Duta Indah Pratama Mamuju; ----------------------------------
n. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) dan Berita Acara
Pemeriksaan (vide B50), Terlapor X/PT Duta Indah Pratama
Mamuju merupakan perusahaan developer dan tidak mengikuti
Paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-
P; ---------------------------------------------------------------------------
o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Hendra
Pradhana Tan selaku Direktur Utama Terlapor X/ PT Duta
Indah juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/ PT
Passokorang di Mamuju (vide B50); ----------------------------------
p. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan, selain
staf Terlapor X/ PT Duta Indah terdapat personil yang mewakili
beberapa perusahaan yang berbeda, seperti Dian Setiadi yang
mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor
IX/PT Latanindo Graha Persada dan I Made Suandyana yang
mewakili Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada (vide I.C14,
I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122,
I.C134, I.C146); ----------------------------------------------------------
q. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C14, I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.9)
Terlapor VIII/PT Putra Jaya diwakili oleh Fajri dalam proses
aanwijzing, tetapi pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa
Fajri sudah tidak bekerja lagi pada Terlapor VIII/PT Putra Jaya;
r. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C4, I.C27) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.18),
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama diwakili oleh Jeremia
dalam proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran,
halaman 242 dari 289
SALINAN
tetapi pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa Jeremia sudah
tidak bekerja lagi pada Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama; -----
s. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide
I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.27), Terlapor
V/PT Usaha Subur Sejahtera diwakili oleh Jemmiyanus dalam
tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tetapi
pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa Jemmiyanus sudah
tidak bekerja lagi pada Terlapor V/ PT Usaha Subur Sejahtera;
t. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah, serta didukung adanya keterangan bahwa
personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada masing-masing
perusahaan, menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Putra Jaya
bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; ------------------------
u. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Raden Ari Widianto dan Sdr. Setiabudi
Arijanta menyatakan, sejak awal proses tender satu peserta yang
mendaftar untuk satu perusahaan wajib menunjukkan identitas
untuk mewakili perusahaan, dengan kata lain satu peserta tidak
diperbolehkan untuk mewakili dua perusahaan atau lebih (vide
B45, B46); ----------------------------------------------------------------
v. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Raden Ari Widianto dan Sdr. Setiabudi
Arijanta menyatakan, bahwa perusahaan yang serius dalam
mengikuti tender dan bertujuan untuk mendapatkan
proyek/pekerjaan, akan menggunakan dan memberdayakan
sumber daya yang dimilikinya termasuk menggunakan
pegawainya sendiri untuk mewakili seluruh rangkaian proses
tender; ---------------------------------------------------------------------
4.3.1.15 Majelis Komisi berpendapat, argumen Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada, yang menyatakan bahwa penggunaan
orang/personil yang sama dalam penyampaian dokumen tender adalah
hal yang biasa dalam tender tidak dapat diterima, karena kebenaran
hukum bukan terletak pada apa yang menjadi kebiasaan, namun pada
halaman 243 dari 289
SALINAN
apakah tindakan itu merupakan bagian dari tindakan kerjasama dalam
konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------
4.3.1.16 Dalam kaitan ini Majelis Komisi memandang bahwa penggunaan
orang/personil yang sama dalam penyampaian dokumen tender yang
dilakukan oleh bukan personil perusahaan yang bersangkutan, padahal
nyata-nyata personil dimaksud adalah personil perusahaan pesaing,
merupakan tindakan saling memfasilitasi; -----------------------------------
4.3.1.17 Bahwa Majelis Komisi berpendapat: -----------------------------------------
a. Bahwa ketidaktahuan Direktur Utama Terlapor VIII/PT Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tentang
jumlah paket yang diikutinya pada Tender Wilayah I, Tender
Wilayah II dan Tender APBN-P (vide bukti B38, B47, B48,
B49) sebagaimana diuraikan dalam butir 2) huruf u halaman
168 Duduk Perkara diatas dan didukung adanya fakta
penggunaan personil Terlapor X/PT Duta Indah Pratama
Mamuju yang mempunyai hubungan dengan Terlapor III/PT
Passokorang (vide bukti vide I.C135 dan vide B50)
sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1.14 diatas menunjukan
bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada merupakan perusahaan pendamping
bagi Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama; ---------------------------------------------
b. Bahwa perbedaan spesimen tanda tangan pada Dokumen
Penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo
Graha Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur
Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi
sebagaimana bukti C8, C9, C10, C11 dan diuraikan pada butir
2) huruf h halaman 165 Duduk Perkara diatas menunjukan
bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT
Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo
halaman 244 dari 289
SALINAN
Graha Persada tidak membuat dan menyusun dokumen
penawaran pada perkara a quo; ----------------------------------------
c. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah (vide bukti vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56,
I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146),
serta didukung adanya keterangan personil tersebut yang sudah
tidak bekerja lagi pada masing-masing perusahaan (vide bukti
vide I.B.2.27), menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari
Indah bekerja sama dalam pengaturan tender a quo; ---------------
4.3.2 Tentang Kesamaan Format Metode Pelaksanaan dalam Dokumen
Penawaran; ------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya,
Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------------
a. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
koordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II. ----------
b. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa. ------------------
c. Bahwa Kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I. -------------
d. Bahwa Kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera
dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang. ---------------
halaman 245 dari 289
SALINAN
e. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Lingkar Bandara Tampa
Padang; ------------------------------------------------------------------------
f. Bahwa kesimpulan Investigator diatas didasarkan pada bukti
sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk perkara angka 3
Halaman 163 Huruf a sampai dengan huruf q; -------------------------
4.3.2.2 Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Pengadaan Wilayah II dalam tanggapan dan kesimpulannya pada
pokoknya menyatakan bahwa tuduhan tidak berdasar hukum dan patut
ditolak karena : -------------------------------------------------------------------
a. Bahwa Ketentuan B. 1. F. 9). C). 2). (a). Lampiran III Perpres No.
54/2010 menyatakan “Metode Pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang diterapkan
dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan” (vide Bukti T.I & T.II
- 2); -----------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa Ketentuan BAB III angka 30.12 huruf b. 2). a) Lampiran
Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tidak diatur tentang format
metode pelaksanaan, sehingga tidak menjadi bahan evaluasi serta
tidak juga memberikan kewenangan kepada Terlapor I dan terlapor
II untuk mengevaluasi format (vide Bukti T.I & T.II - 4) --------------
c. Bahwa Ahli dari BPKP Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dalam
forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah
menerangkan pada intinya bahwa yang dievaluasi dari metode
kerja/metode pelaksanaan adalah substansinya, bukan formatnya;
d. Bahwa Ahli Sdr. Harry Purwantara dalam forum persidangan
tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya
terhadap Metode Pelaksanaan yang dilakukan evaluasi adalah
substansinya. Perpres 54/2010 hanyalah mengatur persyaratan
substantif yang diterapkan dalam dokumen pengadaan; ---------------
e. Bahwa dalil angka 15 huruf b halaman 35 dalam LDP Tim
Investigator harus dikesampingkan karena tidak mencantumkan
identitas dari ahli LKPP yang dimaksud dalam LDP tersebut,
sehingga patut diragukan kebenaran, keabsahan dan nilai
pembuktiannya. --------------------------------------------------------------
halaman 246 dari 289
SALINAN
f. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator
pada dalil LDP angka 15 huruf c halaman 35, bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT
Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada, berbeda pada paket Kaluku - Salubatu II. ---------------------
g. Bahwa telah menjadi fakta hokum, pengakuan Tim Investigator
pada dalil LDP angka 15 huruf e halaman 37, bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada berbeda pada paket Baras -Karossa. ----------------------------
h. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator
pada dalil LDP angka 15 huruf g halaman 40, bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada berbeda pada paket Kalukku - Salubatu I. ---------------------
i. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator
pada dalil LDP angka 15 huruf i, bahwa isi (substansi) metode
pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor
V/PT Usaha Subur Sejahtera berbeda pada paket Topoyo –
Barakang. ---------------------------------------------------------------------
j. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator
pada dalil LDP angka 15 huruf k halaman 44, bahwa isi (substansi)
metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada berbeda pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang. -------
4.3.2.3 Bahwa Terlapor III/PT Passokorang dalam tanggapan dan
kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, bahwa kesamaan format
dokumen penawaran pada suatu pekerjaan dengan urutan pekerjaan
yang sama bukanlah hal aneh dan bisa saja terjadi karena personil
perusahaan pernah mengikuti pelatihan jasa konstruksi; ------------------
4.3.2.4 Bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dalam tanggapan dan
kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa, kesamaan metode
pelaksanaan disebabkan oleh adanya pelatihan yang diadakan oleh
halaman 247 dari 289
SALINAN
asosiasi jasa konstruksi sebagaimana disampaikan Saksi Khaerudin
dari PT Tuju Waliwali dan Saksi Kamaluddin dari PT Bumi Karsa; ----
4.3.2.5 Bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dalam tanggapan dan
kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan
tersebut adalah kebetulan dan terjadi karena pelatihan yang didapatkan
dari asosiasi jasa konstruksi, serta tidak satupun saksi yang
menerangkan bahwa Terlapor V menyusun dokumen penawaran
secara bersama-sama dengan Terlapor lain; ---------------------------------
4.3.2.6 Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan
kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya
menyatakan, bahwa isi metode pelaksanaan sudah ditegaskan oleh tim
pemeriksa adalah berbeda, terkait dengan format kemungkinan besar
dapat sama, karena rata-rata rekanan mengacu pada spesifikasi dari
bahan-bahan materi pelatihan yang diberikan oleh Kementrian PU dan
buku-buku dan materi pelatihan itu bersifat umum bukan rahasia,
selain itu urutan metode pekerjaan mungkin sama karena mengacu
pada RAB, Bill of Quantity dan spesifikasi, namun isi harga
penawarannya berbeda satu dengan lain, karena masing-masing
perusahaan mempunyai kapasitas peralatan/jenis peralatan yang beda; -
4.3.2.7 Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan
kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya
menyatakan, jika dalam dokumen yang dimasukkan oleh Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah terdapat kesamaan format maka hal
tersebut adalah sesuai dengan BOQ yang terdapat dalam dokumen
tender, kesamaan format pada metode pelaksanaan tidak bisa
dijadikan penilaian bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah
melakukan persekongkolan, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor
VII sudah sesuai dengan format dan urutan kerja yang dilaksanakan di
lapangan; --------------------------------------------------------------------------
4.3.2.8 Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan
namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya menyatakan, bahwa
kesamaan format metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai
adanya koordinasi antara perusahaan lain dengan Terlapor VIII/PT
Putra Jaya, dimana dalam penawaran Terlapor VIII/PT Putra Jaya
mengacu pada RAB, Spesifikasi teknik serta bahan dan alat, dengan
sendiri pembuatan metode pelaksanaan dan jelas mengacu kepada hal
tersebut; ---------------------------------------------------------------------------
halaman 248 dari 289
SALINAN
4.3.2.9 Bahwa Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan
kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya
menyatakan, bahwa penyusunan metode pekerjaan dimana format
tersebut mengikuti BOQ (bill of quantity) yang terdapat pada
dokumen lelang dimana penyusunan tersebut sesuai dengan
penjelasan alur pekerjaan; ------------------------------------------------------
4.3.2.10 Bahwa Terlapor X tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam
Tanggapan LDP pada pokoknya menyatakan, menolak dikatakan
bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor X
pada butir 23 duduk perkara di atas; ------------------------------------------
4.3.2.11 Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta : --------------------------------
a. Bahwa kesamaan Format Metode Pelaksanaan Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
dan Terlapor IX pada masing-masing paket yang diikuti adalah
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31,
I.C32, I.C33, I.C35) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT
Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket
Kalukku-Salubatu II, tetapi mempunyai format metode pelaksanaan
yang sama; --------------------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31,
I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37, I.C36) format metode
pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT Passokorang,
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT
halaman 249 dari 289
SALINAN
Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu II berbeda
dengan format yang dilampirkan oleh PT Waskita Karya, PT
Nindya Karya, PT Widya Satria dan PT Nugroho Lestari. ------------
d. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6,
I.C7, I.C8, I.C10) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor
VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket
Baras-Karossa, tetapi format metode pelaksanaannya sama; ----------
e. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6,
I.C7, I.C8, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13) format metode pelaksanaan
yang dilampirkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah,
Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada pada Paket Baras-Karossa berbeda dengan format yang
dilampirkan oleh PT Waskita Karya, PT Widya Satria dan PT
Anugerah Karya Arga Sentosa. --------------------------------------------
f. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18,
I.C19, I.C20, I.C23) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket
Kalukku-Salubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama; ---
g. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18,
I.C19, I.C20, I.C21, I.C22, I.C23, I.C24, I.C25) format metode
pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor
IX/PT Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I
berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Anugerah Karya
Arga Sentosa, PT Waskita Karya, PT Widya Satria dan PT
Nugroho Lestari. -------------------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C48,
I.C55) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah berbeda pada Paket Topoyo-Barakang,
tetapi format metode pelaksanaannya sama; -----------------------------
halaman 250 dari 289
SALINAN
i. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C45,
I.C46, I.C48, I.C53, I.C54, I.C55) format metode pelaksanaan yang
dilampirkan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah
pada Paket Topoyo-Barakang berbeda dengan format yang
dilampirkan oleh PT Bukit Bahari Indah, PT Hutama Surya
Perdana, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Lili Indah Prima
Karya dan PT Wiratama Karya Nugraha. --------------------------------
j. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126,
I.C130, I.C131) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT
Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor
IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang, tetapi format metode pelaksanaannya
sama; ---------------------------------------------------------------------------
k. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126,
I.C127, I.C129, I.C130, I.C131, I.C132, I.C133) format metode
pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT Passokorang,
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada pada Paket Lingkar Bandara Tampa
Padang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Tuju
Wali Wali, PT Nindya Karya, PT Anugerah Karya Agra Sentosa,
PT. Tunas Teknik Sejati dan PT Wiratama Karya Nugraha. ----------
l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide BB33, B34,
B41) dan fakta serta alat bukti dokumen tender (vide I.C3A, I.C3B,
I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123) metode
pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang memuat cara atau
metode kerja yang disusun perusahaan dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan merujuk kepada Bill
of Quantity. -------------------------------------------------------------------
m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.31)
Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B41, B45, B46) metode
pelaksanaan menunjukkan cara kerja perusahaan yang disusun
berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing
perusahaan sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan
lain memiliki metode pelaksanaan yang berbeda -----------------------
4.3.2.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat : ----------------------------------------
halaman 251 dari 289
SALINAN
a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat kesamaan format
metode pelaksanaan pada dokumen penawaran para Terlapor (vide
bukti vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10, I.C.17, I.C18, I.C19,
I.C20, I.C23, I.C24, I.C25,I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C35,
I.C.44, I.C48, I.C55, I.C.126, I.C130, I.C131); -------------------------
b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Raden Ari Widianto dan
Sdr. Setiabudi Arijanta, metode pelaksanaan cara kerja perusahaan
yang disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan)
masing-masing perusahaan sehingga antara satu perusahaan dengan
perusahaan lain memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dan
tidak mungkin sama (vide bukti B45); ------------------------------------
c. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
koordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II (vide
bukti I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37,
I.C36); -------------------------------------------------------------------------
d. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya
dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa (vide I.C.5,
I.C6, I.C7, I.C8, I.C10); -----------------------------------------------------
e. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I (vide
I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23); ---------------------------------------
f. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan
Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang (vide I.C.44,
I.C48, I.C55); -----------------------------------------------------------------
g. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor
III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan
halaman 252 dari 289
SALINAN
Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya
kordinasi dan kerjasama pada Paket Lingkar Bandara Tampa
Padang (vide I.C.126, I.C130, I.C131). -----------------------------------
4.3.3 Tentang Adanya Kesamaan Informasi Softcopy Dokumen Penawaran; -
4.3.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya Tim Investigator menyatakan pada
pokoknya bahwa adanya kesamaan format metode pelaksanaan serta
didukung kesamaan identitas dalam softcopy Dokumen Penawaran
menunjukkan Dokumen Penawaran Terlapor III/PT Passokorang,
Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT Latanindo
Graha Persada disusun oleh pihak yang sama; ------------------------------
4.3.3.2 Bahwa kesimpulan Tim Investigator tersebut ditunjukkan dengan
bukti sebagai berikut: -----------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr. Jufri,
pemasukan identitas yang dilakukan pada saat instalasi awal
(Operating System) akan berpengaruh pada identitas yang akan
muncul pada tiap aplikasi seperti microsoft office yang di-
install dalam computer (vide B52); ----------------------------------
b. Bahwa setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki
identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan
pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan
identitas secara manual (vide B52); ----------------------------------
c. Bahwa identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan
oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by (vide B52) ---
d. Bahwa author menunjukkan identitas komputer yang pertama
kali menghasilkan file aplikasi yang dapat dirubah secara
manual (vide B52); -----------------------------------------------------
e. Bahwa last saved by menunjukkan identitas komputer yang
terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak
bisa dirubah secara manual (vide B52); -----------------------------
f. Bahwa company menunjukkan identitas komputer yang
pertama kali menghasilkan file aplikasi (vide B52); --------------
g. Bahwa selain identitas komputer juga terdapat informasi
terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali
(content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date
halaman 253 dari 289
SALINAN
last saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last
printed) (vide B52); -----------------------------------------------------------
4.3.3.2.1. Pada paket Kalukku Salubatu II---------------------------------
a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender
Paket Kalukku-Salubatu II yang termasuk dalam Tender
Wilayah II, dimana periode pendaftaran dimulai tanggal
30 Desember 2011-1 Februari 2012 dan pemasukan
dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari
2012 (vide I.C28A, I.C28B); ------------------------------------
b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran. -----------------
c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor III/PT Passokorang dan
Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali (last
saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna”,
sedangkan file Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan
Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan
terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu
“Administrator” (vide I.C151, I.C152, C166, I.C168); ------
d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak (last
printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012
(vide I.C154, I.C155, I.C157, I.C168, I.C169, I.C170); -----
e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
Komisi tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya. -----------------------------------------------------
4.3.3.2.2. Pada paket Baras Karossa-------------------------- -------------
a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender
Paket Baras-Karossa termasuk Tender Wilayah II yang
periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 - 1
Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran
dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 (vide I.C3A,
I.C3B); --------------------------------------------------------------
halaman 254 dari 289
SALINAN
b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran. -----------------
c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali
(last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan
disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal
yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor
IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali
(last saved by) dengan nama yaitu “Administrator” (vide
I.C149, I.C150, I.C151, I.C167, I.C168); ---------------------
d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali
dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31
Januari 2012 (vide I.C149, I.C150, I.C51); --------------------
e) Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan
sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat
menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya. --------
4.3.3.2.3. Pada Paket Kalukku Salubatu I------------------- --------------
a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender
Paket Kaluku-Salubatu I termasuk Tender Wilayah II yang
periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 - 1
Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran
dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 (vide I.C15A,
I.C15B); ------------------------------------------------------------
b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran; -----------------
c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali
(last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan
disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal
yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor
halaman 255 dari 289
SALINAN
IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali
(last saved by) dengan nama “Administrator” (vide
I.C156, I.C157, I.C158, I.C167, I.C168, I.C170); ------------
d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada, Terlapor VIII/PT Putra Jaya terakhir kali dicetak
(last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari
2012 (vide I.C156, I.C157, I.C158); ----------------------------
e) Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan
sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat
menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya. -------
4.3.3.2.4. Pada Paket Topoyo Barakang---------------- ------------------- ---
a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender
Paket Topoyo-Barakang termasuk Tender Wilayah II yang
periode pendaftaran dimulai 13 Desember 2011 - 29
Desember 2011 dan pemasukan dokumen penawaran
dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 (vide I.C40); ---
b) Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran. -----------------
c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera disimpan
terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu
“Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali
pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011 (vide
I.C159, I.C160, I.C167, I.C168); -------------------------------
d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera terakhir kali
dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 29
Desember 2011 (vide I.C156, I.C157, I.C158);---------------
e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya. ---------------------------------------------------
halaman 256 dari 289
SALINAN
4.3.3.2.5. Pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang------------------
a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender
Paket Lingkar Bandara Tampa Padang termasuk Tender
Wilayah I yang periode pendaftaran dimulai tanggal 13
Desember 2011 - 29 Desember 2011 dan pemasukan
dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Desember
2011 (vide I.C28A, I.C28B); ------------------------------------
b) Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender
mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang
akan dimasukan dalam dokumen penawaran. -----------------
c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada
disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang
sama yaitu “Administrator”, sedangkan file Terlapor
III/PT Passokorang disimpan terakhir kali (last saved by)
dengan nama “Purna” (vide I.C161, I.C162,I. C163,
I.C166, I.C169, I.C170); -----------------------------------------
d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy
Surat Penawaran, file Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejatera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada
terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama
yaitu 27 Desember 2011 (vide I.C161, I.C162,I. C163,
I.C166, I.C169, I.C170); -----------------------------------------
e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap
Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis
tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen
penawarannya. ---------------------------------------------------
4.3.4.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor
II/Pokja Wilayah II pada pokoknya menyatakan, Terlapor I/Pokja Wilayah I
dan Terlapor II/Pokja Wilayah II tidak memiliki dokumen berupa soft copy,
tidak berwenang mengevaluasi soft copy dan meta-data dari soft copy secara
default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen fisik). Hal ini
didasarkan pada bukti: -----------------------------------------------------------------
4.3.4.2.1. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo
dilaksanakan pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan
berpedoman pada Perpres 54/2010 sebagaimana dinyatakan oleh
halaman 257 dari 289
SALINAN
Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto lelang sebelum
tahun 2012 masih menggunakan Perpres 54/2010; ------------------
4.3.4.2.2. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih
menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan
Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II dan
dibenarkan oleh Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto,
dimana walaupun pengumuman lelang dan pendaftaran dapat
dilakukan secara elektronik namun pemasukan dokumen masih
dilakukan secara fisik/manual; -----------------------------------------
4.3.4.2.3. Bahwa dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh
terlapor I dan Terlapor II Terlapor I/Pokja Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Wilayah II adalah dokumen penawaran fisik
bukan soft copy, sehingga seandainya Terlapor I/Pokja Wilayah
I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II berkehendak untuk
mengevaluasi soft copy pun tidak dapat dilakukan karena
ketiadaan dokumen soft copy; ------------------------------------------
4.3.4.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b)
dan (c) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak
mengatur tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi meta-
data soft copy sehingga Terlapor I dan Terlapor II Terlapor
I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II tidak
berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap meta-
data soft copy (vide Bukti T.I & T.II - 2); ----------------------------
4.3.4.2.5. Bahwa Ahli IT Sdr. Jufri dalam forum persidangan tanggal 25
April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya, meta-
data dari soft copy berupa keterangan ”last date saved”, ”last
print”, ”author” dan ”company” secara default tidak akan ikut
tercetak bila dokumen tersebut di-print. ------------------------------
4.3.4.3. Bahwa dalam Kesimpulannya Terlapor III/PT Passokorang menyatakan
pada pokoknya, bahwa kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal
pencetakan terakhir kali tidak serta merta membuktikan adanya
persekongkolan, apalagi Tim Investigator nyata-nyata tidak dapat
membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dokumen penawaran
dibuat oleh orang yang sama dan memiliki maksud untuk mengatur
dokumen penawaran tersebut.; -------------------------------------------------------
halaman 258 dari 289
SALINAN
4.3.4.4. Bahwa dalam Kesimpulannya Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
menyatakan pada pokoknya bahwa Tim Investigator tidak dapat
membuktikan adanya dugaan pesekongkolan; -------------------------------------
4.3.4.5. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera
menyatakan pada pokoknya, bahwa Tim Investigator tidak dapat
membuktikan dalam persidangan tentang adanya dugaan persekongkolan
terkait kesamaan nama komputer penyimpanan, kesamaan tangal
pencetakan, dan kesamaan tanggal penyimpanan karena tidak satupun saksi
yang mampu memberikan keterangan siapa pemilik computer atas nama
“Purna” atau “Administrator” sebagaimana dalil Tim Investigator; ------------
4.3.4.6. Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan kesimpulan
namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak
dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama pada bagian Duduk Perkara angka 19;--------------
4.3.4.7. Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan kesimpulan
namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak
dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah pada bagian Duduk Perkara angka 20; -------------
4.3.4.8. Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan namun
dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan
bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VIII/PT
Putra Jaya pada bagian Duduk Perkara angka 21; ---------------------------------
4.3.4.9. Bahwa Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan
kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya,
menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan
Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada pada bagian Duduk Perkara
angka 22; --------------------------------------------------------------------------------
4.3.4.10. Bahwa Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak menyerahkan
kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya,
menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan
Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju pada bagian Duduk Perkara
angka 23; ---------------------------------------------------------------------------------
4.3.4.11. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: ---------------------
4.3.4.11.1. Berdasarkan data softcopy Dokumen Penawaran beberapa
peserta tender pada paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II
dan Tender APBN-P diperoleh informasi sebagai berikut : --------
1) Paket Baras-Karossa (vide I.C149-I.C151, I.C66-I.C170);
halaman 259 dari 289
SALINAN
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko
Utamajaya
PT. Latanindo
Graha Persada PT. Putra Jaya
PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Sabar
Jaya
Pratama
Authors - - - - -
Last Saved By Purna Administrator Purna - -
Company Computer Computer Computer - -
Content Created 17/01/2012 9:17 25/06/2013
13:57
10/01/2011
11:38
- -
Date Last Saved 31/01/2012
13:38
25/06/2013
13:57
31/01/2012
22:26
- -
Last Printed 22/01/2012
17:33
31/01/2012
17:11
31/01/2012
22:26
- -
2) Paket Kalukku-Salubatu II (vide I.C152-I.C155, I.C66-I.C170)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT.
Passokorang
PT. Latanindo
Graha Persada PT. Putra Jaya
PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Usaha
Subur
Sejahtera
Authors Iqbal - - - -
Last Saved By Purna Administrator Purna - Administrator
Company Computer Computer Computer - Computer
Content Created 23/01/2012
17:29
25/06/2013
14:08
10/01/2011
11:38
- 26/06/2013
11:12
Date Last Saved 13/02/2012
11:27
25/06/2013
14:08
28/12/2012
17:40
- 26/06/2013
11:12
Last Printed 13/02/2012
11:26
31/01/2012
17:10
31/01/2012
22:31
- 31/01/2012
16:35
3) Paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C156-I.C158, I.C66-I.C170)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko
Utamajaya
PT. Latanindo
Graha Persada PT. Putra Jaya
PT. Bukit
Bahari Indah
PT. Sabar Jaya
Pratama
Authors - - - - -
Last Saved By Purna Administrator Purna - -
Company Computer Computer Computer - -
Content Created 17/01/2012
10:21
25/06/2013
14:03
10/01/2011
11:38
- -
Date Last Saved 31/01/2012
13:34
25/06/2013
14:03
31/01/2012
22:31
- -
Last Printed 21/01/2012
12:26
31/01/2012
17:10
31/01/2012
22:29
- -
4) Paket Topoyo-Barakang (vide I.C159-I.C160, , I.C66-I.C170)
Keterangan
Nama Perusahaan
PT. Aphasko
Utamajaya
PT. Bukit Bahari
Indah
PT. Usaha Subur
Sejahtera
Authors - - -
Last Saved By Purna - Purna
Company Computer - Computer
Content Created 28/12/2011 23:47 - 29/12/2011 2:14
Date Last Saved 29/12/2011 1:50 - 29/12/2011 7:48
Last Printed 29/12/2011 1:47 - 29/12/2011 7:17
5) Lingkar Bandara Tampa Padang (vide I.C161-I.C163,I.C66-
I.C170)
Keterangan Nama Perusahaan
PT. Passokorang PT. Latanindo Graha PT. Usaha Subur PT. Bukit Bahari
halaman 260 dari 289
SALINAN
Persada Sejahtera Indah
Authors Iqbal - - -
Last Saved By Purna Administrator Administrator
Company Computer Computer Computer -
Content Created 26/12/2011 22:05 25/06/2013 14:11 26/06/2013 11:10 -
Date Last Saved 27/12/2011 17:58 25/06/2013 14:11 26/06/2013 11:10 -
Last Printed 02/10/2010 4:45 27/12/2011 22:09 27/12/2011 22:35 -
4.3.4.11.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr. Jufri,
setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas
yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan pada saat
instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan identitas
secara manual (vide B52);-----------------------------------------------
4.3.4.11.3. Bahwa identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh
aplikasi terdiri dari author dan last saved by (vide B52); ----------
4.3.4.11.4. Bahwa author menunjukkan identitas komputer yang pertama
kali menghasilkan file aplikasi yang dapat dirubah secara
manual (vide B52); -------------------------------------------------------
4.3.4.11.5. Bahwa last saved by menunjukkan identitas komputer yang
terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak
bisa dirubah secara manual (B52); -------------------------------------
4.3.4.11.6. Bahwa company menunjukkan identitas komputer yang pertama
kali menghasilkan file aplikasi (vide B52); ---------------------------
4.3.4.11.7. Bahwa selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait
dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content
created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last saved)
dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed) (vide
B52); -----------------------------------------------------------------------
4.3.4.11.8. Bahwa Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo
dilaksanakan pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan
berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana
dinyatakan oleh Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto)
lelang sebelum tahun 2012 masih menggunakan Perpres No. 54
Tahun 2010; ---------------------------------------------------------------
4.3.4.11.9. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih
menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan
Terlapor I dan Terlapor II dan dibenarkan oleh Ahli dari LKPP
Sdr. Raden Ari Widianto, dimana walaupun pengumuman lelang
dan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik namun
pemasukan dokumen masih dilakukan secara fisik/manual; -------
halaman 261 dari 289
SALINAN
4.3.4.11.10. Bahwa dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh
Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II
adalah dokumen penawaran fisik bukan softcopy, sehingga
seandainya Terlapor I dan Terlapor II berkehendak untuk
mengevaluasi softcopy pun tidak dapat dilakukan karena
ketiadaan dokumen softcopy; -------------------------------------------
4.3.4.11.11. Bahwa Ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c)
Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak mengatur
tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi meta-data soft
copy sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak
berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap meta-
data soft copy (vide Bukti T.I & T.II - 2); ----------------------------
4.3.4.11.12. Bahwa Ahli IT Sdr. Jufri dalam forum persidangan tanggal 25
April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya,
meta-data dari softcopy berupa keterangan ”last date saved”,
”last print”, ”author” dan ”company” secara default tidak akan
ikut tercetak bila dokumen tersebut di-print. -------------------------
4.3.4.11.13. Bahwa Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja
Wilayah II tidak memiliki dokumen berupa softcopy, tidak
berwenang mengevaluasi softcopy dan meta-data dari softcopy
secara default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen
fisik); -----------------------------------------------------------------------
4.3.4.11.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Kalukku-
Salubatu II, dokumen Penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada disusun
oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT Passokorang dan
Terlapor VIII/PT Putra Jaya, walaupun terdapat perbedaan
dalam last saved by (vide I.C152-I.C155, I.C66-I.C170) ; ---------
4.3.4.11.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Kalukku-
Salubatu II, dengan tidak disampaikannya file softcopy
Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket
Kalukku-Salubatu II ; ----------------------------------------------------
4.3.4.11.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Baras Karossa,
dokumen Penawaran Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada
disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya walaupun terdapat
halaman 262 dari 289
SALINAN
perbedaan dalam last saved by (vide I.C149-I.C151, I.C66-
I.C170); --------------------------------------------------------------------
4.3.4.11.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Baras Karossa,
dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen Penawaran
menunjukkan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor
VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen
Penawaran pada paket Baras-Karossa; --------------------------------
4.3.4.11.18. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Kalukku-
Salubatu I, terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali
menyimpan file Terlapor IV/PT Aphasko Utamjaya dan
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera ditunjukkan dari
kesamaan last saved by dengan nama “Purna” dan terdapat
kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya, dan Terlapor V/PT Usaha Subur
Sejahtera ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed
(vide I.C156-I.C158, I.C66-I.C170); ----------------------------------
4.3.4.11.19. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Kalukku-
Salubatu I, dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen
Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah
tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Baras-
Karossa; --------------------------------------------------------------------
4.3.4.11.20. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang, dokumen Penawaran Terlapor V/PT
Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha
Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT
Passokorang walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by
(vide I.C161-I.C163,I.C66-I.C170); -----------------------------------
4.3.4.11.21. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang, dengan tidak disampaikannya file
softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT
Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada
paket Lingkar Bandara Tampapadang; --------------------------------
4.3.4.11.22. Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan format
metode pelaksanaan serta didukung kesamaan identitas dalam
softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Dokumen
Penawaran Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera,
halaman 263 dari 289
SALINAN
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama. ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;------------------------------------------------------
5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------------------------
5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal
yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; --------------------------------
5.2.1 Tentang Transparansi Proses Tender; ----------------------------------------------
5.2.1.1 Bahwa dalam dalam persidangan Majelis Komisi memperoleh fakta
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
penyusunan dokumen tender mengacu pada Standar Dokumen
Pengadaan yang di-download dari website LKPP dengan
melakukan perubahan sesuai paket yang akan ditenderkan pada
tender a quo; --------------------------------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45,
B46) jadwal pelaksaan tender harus dicantumkan secara rinci
mulai dari pengumuman sampai dengan masa sanggah, padahal
pada kenyataanya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menyusun jadwal
pelaksanaan pengadaan dimulai dari tahap Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen sampai dengan tahap Pembukaan
Dokumen Penawaran sebagaimana dalam Berita Acara
Pemeriksaan (vide B33, B34) serta bukti Dokumen Tender (vide
I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123);
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45)
jadwal pelaksanaan tender harus diinformasikan kepada peserta
tender dan menjadi kunci penting bagi peserta tender. Adanya
perubahan jadwal akan mempengaruhi jadwal tahapan-tahapan
tender berikutnya; --------------------------------------------------------
d. Bahwa Lampiran III. A. 10. b. b) (5) Perpres 54/2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Dalam
pengumuman pasca kualifikasi atau surat undangan pada
halaman 264 dari 289
SALINAN
Peserta yang lulus pra-kualifikasi dicantumkan secara jelas
jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penetapan
penyedia”; -----------------------------------------------------------------
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, para Peserta
Tender tidak mengetahui jadwal pelaksanaan tender setelah
Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran sehingga
Peserta Tender yang gugur tidak mengajukan Sanggahan karena
tidak mengetahui jadwal pengumuman pemenang tender dan
jadwal pengajuan Sanggahan (vide B7, B13, B16, B17, B21,
B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54); -------------------------
f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39,
I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak mencantumkan
alasan gugurnya para peserta tender a quo dalam Pengumuman
Pemenang Tender; -------------------------------------------------------
g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B45, B46)
dan Lampiran III. B. 1. k. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “Pokja Pengadaan
mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan
pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya nama
paket pekerjaan dan nilai total HPS, nama dan alamat penyedia
serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi,
Nomor Pokok Wajib Pajak, Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis
dan Harga”; ---------------------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Perpres 54/2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Jaminan
Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua per seribu)
dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)” sehingga menjadi salah satu kendala
bagi para peserta tender dalam mengajukan Sanggahan Banding;
i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13,
B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B53, B54), para
Peserta Tender yang gugur tidak mengetahui secara jelas alasan
mereka gugur pada paket-paket tender yang diikuti. ----------------
halaman 265 dari 289
SALINAN
j. Bahwa Ahli Sdr. Hary Purwantara (vide B41) menyatakan,
transparan dari segi jadwal adalah Pokja harus memuat kegiatan
yang penting dan melibatkan peserta tender. Pengumuman
lelang, pengambilan dokumen lelang, penjelasan lelang,
penerbitan addendum pengadaan dokumen lelang, akhir
penerbitan addendum dokumen lelang, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, wajib disampaikan kepada penyedia
jasa; -------------------------------------------------------------------------
5.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor I/Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
yang tidak mencantumkan alasan gugurnya para peserta tender
dimaksudkan agar pada proses sanggah materi pertanyaan yang
diajukan hanya sebatas alasan gugurnya perusahaan. ----------------------
5.2.1.3 Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor
II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak mencantumkan secara
lengkap jadwal pelaksanaan tender dimaksudkan untuk mempercepat
pelaksanaan penunjukan pemenang pada tender a quo terbukti dengan
tidak adanya surat sanggahan yang diterima; -------------------------------
5.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor I/Pokja
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
yang tidak mencantumkan jadwal tender secara lengkap dan tidak
mengumumkan hasil evaluasi terkait dengan gugurnya peserta tender
adalah bentuk proses tender yang tidak transparan (vide I.C14, I.C27,
I.C39, I.C56, I.C134, dan vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38,
B47, B48, B49, B51, B53, B54,); ---------------------------------------------
5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak
transparan terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak lengkap
dimaksudkan sebagai upaya memfasilitasi Terlapor III/PT
Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT
Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama sebagai
pemenang pada tender a quo (vide B33, B34, B45 dan vide I.C3A,
I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123). ----------------
5.2.2 Tentang Koreksi Aritmatika; ----------------------------------------------------------
5.2.2.1 Bahwa dalam Kesimpulan Tim Investigator, menyatakan Terlapor
I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan
halaman 266 dari 289
SALINAN
Wilayah II memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan. Hal
ini didasarkan pada bukti berikut; -------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
serta bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27,
I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I
dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi
aritmatik berdasarkan Dokumen Penawaran (Daftar Kuantitas
Harga) masing-masing Peserta Tender a quo sebagaimana
diuraikan pada Duduk Perkara angka 12.1.3 halaman 35 diatas;
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34)
dan Perpres 54/2010, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi
aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan, dan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan; ----------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor III
(vide I.C126) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C134),
penawaran Terlapor III/PT Passokorang pada Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang dikoreksi dari Rp. 23.541.764.706,94
(dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh
ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah sembilan
puluh empat sen) menjadi Rp. 23.278.955.503,06 (dua puluh
tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus
lima puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah enam sen) dengan
selisih turun sebesar Rp. 238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh
delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima
puluh delapan rupiah dua belas sen) yang mampu menaikkan
peringkat harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang
menjadi lebih rendah dari harga penawaran PT Anugerah Karya
Agra Sentosa sebesar Rp. 23.330.336.392,86 (dua puluh tiga
miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu
tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh enam sen)
sehingga menjadikan Terlapor III/PT Passokorang pemenang
dalam paket tersebut; ----------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor III/PT
Passokorang (vide I.C33) dan Berita Acara Hasil Pelelangan
halaman 267 dari 289
SALINAN
(vide I.C39), penawaran Terlapor III/PT Passokorang pada
Paket Kalukku-Salubatu II dikoreksi dari Rp.
27.398.423.138,98 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan
puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga
puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen) menjadi Rp.
29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus
delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu
enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen)
dengan selisih naik sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar
empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima
ratus dua puluh lima rupiah) tetapi masih mampu
mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor
III/PT Passokorang dengan tidak melampaui harga penawaran
PT Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima
ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua
puluh empat sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT
Passokorang pemenang dalam paket tersebut; ----------------------
e. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya (vide I.C7) dan Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C14), penawaran Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dikoreksi dari Rp.
16.607.868.243,95 (enam belas miliar enam ratus tujuh juta
delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh
tiga rupiah sembilan puluh lima sen) menjadi Rp.
18.272.629.244,66 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh
dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat
puluh empat rupiah enam puluh enam sen) dengan selisih naik
sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh
empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) tetapi masih
mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran
Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dengan tidak melampaui
harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp.
18.392.734.770,30 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan
puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh rtus tujuh
puluh rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadikan Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya pemenang dalam paket tersebut; -----
halaman 268 dari 289
SALINAN
f. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor VI/PT
Sabar Jaya Pratama (vide I.C23) dan Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C27), penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya
Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dikoreksi dari Rp.
12.760.263.947,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta
dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh
rupiah) menjadi Rp. 13.478.107.647,96 (tiga belas miliar empat
ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus
empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan
selisih naik sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua
puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima
puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) tetapi masih mampu
mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama dengan tidak melampaui harga
penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp.
13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh
satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima
puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga
menjadikan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pemenang
dalam paket tersebut; ----------------------------------------------------
g. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan,
pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada paket
Lingkar Bandara Tampa Padang dilaksanakan pada tanggal 30
Desember 2011 selanjutnya koreksi aritmatik disampaikan
kepada peserta tender pada tanggal 3 Januari 2012 (vide
I.C134); -------------------------------------------------------------------
h. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan,
pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada paket
Kalukku-Salubatu I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa
dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 selanjutnya koreksi
aritmatik disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 21
Februari 2012 (vide I.C14, I.C27, I.C39); ----------------------------
i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, penyusunan
Daftar Kuantitas Harga dibuat melalui aplikasi Excel yang bisa
melakukan perkalian antara volume dengan harga satuan dan
penjumlahan hasil perkalian volume dengan harga satuan
halaman 269 dari 289
SALINAN
dengan menggunakan formulasi (vide B7, B13, B16, B17, B21,
B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54); -------------------------
j. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket
Lingkar Bandara Tampa Padang, Terlapor III/PT Passokorang
memasukkan angka secara manual pada total sub bagian
Pekerjaan Perkerasan Berbutir dengan kata lain penjumlahan
tidak menggunakan formulasi (vide I.C126); ------------------------
k. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket
Kalukku-Salubatu I, Terlapor III/PT Passokorang memasukkan
angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Tanah,
Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal
dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi
(vide I.C33); --------------------------------------------------------------
l. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran dan Softcopy
Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa, Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya memasukkan angka secara manual
pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah,
Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan
Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan
Struktur dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan
formulasi (vide I.C7, I.C167); -----------------------------------------
m. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket
Kalukku-Salubatu I, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama
memasukkan angka secara manual pada total sub bagian
Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan
Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain
penjumlahan tidak menggunakan formulasi (vide I.C23); ---------
n. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir yang dilakukan oleh
Terlapor III/PT Passokorang pada Paket Lingkar Bandara
Tampapadang dimaksudkan untuk menurunkan nilai penawaran
setelah koreksi aritmatik karena adanya penawaran PT
Anugerah Karya Agra Sentosa yang nilainya lebih rendah dari
Terlapor III/PT Passokorang sebelum proses koreksi aritmatik;
o. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan
Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor
halaman 270 dari 289
SALINAN
III/PT Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II
dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran setelah koreksi
aritmatik dilakukan karena penawaran yang nilainya lebih
rendah dari Terlapor III/PT Passokorang ternyata diajukan oleh
Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit
Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT
Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan
pendamping Terlapor III/PT Passokorang dan dinyatakan gugur
pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; --------
p. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor III/PT Passokorang dilakukan dengan tidak melampaui
harga penawaran PT Nugroho Lestari yang bukan merupakan
perusahaan pendamping Terlapor III/PT Passokorang dan lulus
pada tahap evaluasi; -----------------------------------------------------
q. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan
Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur
yang dilakukan oleh Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pada
Paket Baras-Karossa dimaksudkan untuk menaikkan nilai
penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena
penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya ternyata diajukan oleh Terlapor VI/Sabar
Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor
VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada yang merupakan perusahaan pendamping Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya dan dinyatakan gugur pada tahap
evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ----------------------
r. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dilakukan dengan tidak
melampaui harga penawaran PT Nugroho Lestari yang bukan
merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya dan lulus pada tahap evaluasi; ---------------------------
s. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub
bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan
Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang
dilakukan oleh Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama pada Paket
halaman 271 dari 289
SALINAN
Kalukku-Salubatu I dimaksudkan untuk menaikkan nilai
penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena
penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor VI/Sabar
Jaya Pratama ternyata diajukan oleh Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya, VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra
Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada yang
merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/Sabar Jaya
Pratama dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum
koreksi aritmatik dilakukan;--------------------------------------------
t. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran
Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama dilakukan dengan tidak
melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa
yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor
VI/Sabar Jaya Pratama dan lulus pada tahap evaluasi; -------------
u. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penurunan harga
penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik
ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang
sebagai pemenang tender pada Paket Lingkar Bandara Tampa
Padang; --------------------------------------------------------------------
v. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik
ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang
sebagai pemenang tender pada Paket Kalukku-Salubatu II; -------
w. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor IV/PT
Aphasko Utamajaya sebagai pemenang tender pada Paket
Baras-Karossa; -----------------------------------------------------------
x. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga
penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama akibat koreksi
aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor VI/PT Sabar
Jaya Pratama sebagai pemenang tender pada Paket Kalukku-
Salubatu I; ----------------------------------------------------------------
5.2.2.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah
I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II menyatakan Bahwa
terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hasil
koreksi aritmatik akibat kesalahan hitung dimana Terlapor I/Pokja
halaman 272 dari 289
SALINAN
Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II
telah mengabaikannya dengan tidak dilakukan klarifikasi adalah
tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta
hukum berikut : ----------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III. E angka 30.2 dan 30.3
Lampiran Permen PU Nomor 7/PRT/M/ 2011 dapat
disimpulkan bahwa Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap
kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan
pekerjaan. Hasil Koreksi Aritmatik dapat mengubah nilai
penawaran sehingga merubah urutan peringkat peserta (vide
Bukti T.I & T.II - 4); ----------------------------------------------------
b. Bahwa klarifikasi dilakukan hanya terhadap pekerjaan utama
yang penawarannya dibawah spesifikasi atau tidak menawar
sama sekali, bukan terhadap nilai hasil koreksi aritmatik; ---------
c. Bahwa sesuai ketentuan angka 30 BAB III, Buku 01A Permen
PU Nomor 7/PRT/M/ 2011, tidak ada ketentuan hasil korekasi
aritmatik wajib dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang; ------
d. Bahwa ketentuan B. 1. f. Lampiran III Perpres 54/2010 tidak
mengatur mengenai adanya kewajiban klarifikasi terhadap hasil
koreksi aritmatik (vide Bukti T.I & T.II - 2); ------------------------
e. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP dalam
forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah
menyatakan, pada intinya bahwa terhadap hasil koreksi
aritmatik tidak perlu diklarifikasi dan bahwa tidak harus/wajib
diinformasikan; ----------------------------------------------------------
f. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP
menyatakan, pada intinya tidak ada nilai patokan/range ataupun
nilai rata-rata prosentase deviasi hasil koreksi aritmatik; ----------
g. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP tidak
dapat menyimpulkan nilai patokan/range ataupun nilai rata-rata
karena tidak konstan; ----------------------------------------------------
h. Bahwa Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum
persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah
menyatakan, Koreksi Aritmatik wajib dilakukan dan Terlapor
I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan
Wilayah II berwenang melakukan koreksi aritmatik, apabila
halaman 273 dari 289
SALINAN
terdapat perbedaan volumen di dokumen penawaran, maka
disesuaikan dengan dokumen pemilihan;
i. Bahwa Hasil koreksi aritmatik dapat merubah harga dan
peringkat peserta lelang sebelum evaluasidan tidak ada
ketentuan yang mengatur kewajiban untuk mengklarifikasi hasil
nilai koreksi aritmatik; --------------------------------------------------
j. Bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2014 dengan agenda
pemeriksaan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II, Ketua Majelis Komisi
meminta dan men-challenge Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II untuk
menyerahkan bahan/hasil koreksi aritmatik terhadap paket-
paket objek perkara a quo, kemudian pada forum persidangan
tanggal 25 April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor
IV/PT Aphasko Utamajaya dimana Tim Investigator
memperlihatkan/menayangkan dokumen penawaran Terlapor
IV/PT Aphasko Utamaja dan senyatanya memang terjadi salah
hitung antara volume dan harga satuan -------------------------------
k. Bahwa kesalahan hitung pada Terlapor IV/PT Aphasko
Utamajaya merupakan salah satu contoh sebab terjadinya
perubahan nilai hasil koreksi aritmatik, ini membuktikan
Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja
Pengadaan Wilayah II telah benar dalam melakukan koreksi
aritmatik -------------------------------------------------------------------
l. Bahwa perbuatan hukum Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I
dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak
melakukan klarifikasi terhadap nilai hasil koreksi aritmatik
kepada peserta lelang telah benar dan sesuai hukum; --------------
m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan
bukti T.I & T.II - 2 dan T.I & T.II - 4 serta keterangan Ahli dari
BPKP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc., tuduhan
adanya pengabaian atau kelalaian Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II terkait
klarifikasi nilai hasil koreksi aritmatik tidak terbukti,
terbantahkan dan gugur demi hukum serta patut
dikesampingkan ----------------------------------------------------------
halaman 274 dari 289
SALINAN
n. Bahwa Terlapor Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah mengajukan
bukti-bukti berupa bahan/hasil koreksi aritmatik dalam forum
persidangan tanggal 25 April 2014. Dimana pada bukti-bukti
tersebut terdapat beberapa bagian yang diberi tanda (highlight),
tanda-tanda tersebut adalah bagian-bagian dimana terdapat
perbedaan/kesalahan pada dokumen penawaran. Terhadap
perbedaan/kesalahan itulah Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II
melakukan koreksi aritmatik; ------------------------------------------
5.2.2.3 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III/PT Passokorang
menyatakan dalil laporan tentang Koreksi Aritmatika, ternyata telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Koreksi Aritmatika tidak
lain adalah pembetulan, perbaikan atau pemeriksaan atas
perhitungan komponen harga yang ditawarkan. --------------------------
a. Bahwa sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga
perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga
jikalaupun ada koreksi atas perhitungan antara dokumen
penawaran dengan dokumen pemilihan/lelang, namun tidaklah
serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal
diantara Para Terlapor; --------------------------------------------------
5.2.2.4 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya
menyatakan Koreksi Aritmatika dilakukan sebelum evaluasi,
Koreksi Aritmatika tidaklah menentukan menang tidaknya peserta
lelang; ---------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa terungkap dan terbukti tidak ada hubungan antara
koreksi aritmatika dengan dugaan pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai
persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------
b. Bahwa Koreksi Aritmatika semata-mata hanyalah pembetulan
atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen
lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya
persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor; -----------------
c. Bahwa keterangan Ahli Investigator Sdr. Agus dan Sdr. Ronny
dari BPKP menyatakan, Koreksi Aritmatik semata-mata
hanyalah suatu pemeriksaan secara matematik soal apakah
harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; ---------
halaman 275 dari 289
SALINAN
d. Bahwa keterangan Ahli Investigator Sdr. Agus dan Sdr. Ronny
dari BPKP menyatakan, Koreksi Aritmatik tidak wajib jika
dokumen penawaran sudah sesuai dengan apa yang diinginkan
pemilik pekerjaan dalam dokumen penawaran; ---------------------
e. Bahwa Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dan tidak
wajib dilakukan klarifikasi terhadap hasil Koreksi Aritmatik; ----
5.2.2.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera
menyatakan keterangan Ahli dari Terlapor I/Pokja Pengadaan
Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II Sdr. Hary
Purwantara dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014
yaitu Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan
perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan; ---------------
a. Bahwa Ahli dari Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II Sdr. Hary Purwantara
menyatakan, Koreksi Aritmatik bukanlah penentu menang atau
tidaknya peserta lelang, karena dilakukan sebelum proses
evaluasi Harga, Koreksi Aritmatik merupakan pembetulan atas
perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen
lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya
persekongkolan; ----------------------------------------------------------
b. Bahwa keterangan Ahli Sdr. Agus Riyanto dan Sdr. Rony
Medison dari BPKP dihadapan Sidang Majelis Komisi pada
tanggal 27 Maret 2014 menyatakan, Proses Koreksi Aritmatik
wajib dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan); ------------
c. Bahwa Koreksi Aritmatik semata-mata hanyalah suatu
pemeriksaan secara matematik soal apakah harga penawaran
telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; -------------------------------
d. Bahwa Koreksi Aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran
sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan
dalam dokumen penawaran;--------------------------------------------
e. Bahwa Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dan
tidak wajib dilakukan klarifikasi terhadap hasil Koreksi
Aritmatik; -----------------------------------------------------------------
f. Bahwa keterangan tersebut di atas sesuai dengan keterangan
Ahli Sdr. Hary Purwantara dihadapan Sidang Majelis Komisi
tanggal 17 April 2014 yang menyatakan, hasil Koreksi
halaman 276 dari 289
SALINAN
Aritmatik dapat merubah harga dan peringkat Harga Penawaran
dan tidak ada batasan hasil terkoreksi, dapat naik atau turun; ----
g. Bahwa hasil Koreksi Aritmatik tidak wajib diklarifikasi, kecuali
ada penyimpangan pokok dan penting, perubahan dalam
Koreksi Aritmatik lazim ada; ------------------------------------------
h. Bahwa Koreksi Aritmatik berpedoman pada Permen PU Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan dan Jasa Konsultasi; ----------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka dalil
Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 1)
halaman 51 tentang persekongkolan vertikal terkait dengan
Hasil Koreksi Aritmatik yang tidak dilakukan klarifikasi adalah
terbantahkan dan wajib dikesampingkan; ----------------------------
5.2.2.6 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama
tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; -------
5.2.2.7 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah
tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; -------
5.2.2.8 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak
memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; --------------
5.2.2.9 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IX/PT Latanindo Graha
Persada tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi
aritmatika; ----------------------------------------------------------------------
5.2.2.10 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor X/PT Duta Indah Pratama
Mamuju tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi
aritmatika; ----------------------------------------------------------------------
5.2.2.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi penggunaan
perhitungan secara manual yang dilakukan para Terlapor untuk
membuka peluang bagi Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan
Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II untuk menaikkan atau
menurunkan koreksi aritmatik; ----------------------------------------------
5.2.2.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penurunan harga penawaran
Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk
memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang sebagai pemenang tender
pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang dengan cara melakukan
koreksi aritmatik yang menurunkan selisih sebesar Rp.
238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus
tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen)
halaman 277 dari 289
SALINAN
yang mampu menaikkan peringkat harga penawaran Terlapor III/PT.
Passokorang menjadi lebih rendah dari harga penawaran PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 23.330.336.392,86 (dua
puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam
ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh enam sen),
sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf c Tentang Hukum
diatas (vide I.C7, I.C14); -----------------------------------------------------
5.2.2.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran
Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik sebesar Rp.
2.486.401.525,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta
empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ditujukan
untuk menaikkan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang
pada Paket Kalukku-Salubatu II dan masih mampu mempertahankan
posisi peringkat harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang
sekaligus menjadi pemenang tender dengan tidak melampaui harga
penawaran PT Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua
puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima
ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh
empat sen) ), sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf d
Tentang Hukum diatas (vide I.C33, I.C.39); -------------------------------
5.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran
Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya akibat koreksi aritmatik sebesar
Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta
tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditujukan untuk menaikkan
harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pada Paket
Baras-Karossa dan masih mampu mempertahankan posisi peringkat
harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya sekaligus
menjadi pemenang tender dengan tidak melampaui harga penawaran
PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 18.392.734.770,30
(delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen),
sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf e Tentang Hukum
diatas (vide I.C7, I.C.14); -------------------------------------------------
5.2.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran
Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama akibat koreksi aritmatik sebesar
Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus
lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua
halaman 278 dari 289
SALINAN
sen) ditujukan untuk menaikkan harga penawaran Terlapor VI/PT
Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dan masih
mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor
VI/PT Sabar Jaya Pratama sekaligus menjadi pemenang tender
dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra
Sentosa sebesar Rp. 13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan
ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan
ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen),
sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf f Tentang Hukum
diatas (vide I.C23, I.C27). ---------------------------------------------------- ;
5.4.2 Tentang Adanya Komunikasi di Luar Prosedur Tender; --------------------
5.4.2.1 Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan fakta
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------
a. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Direktur PT.
Passokorang yang bernama Ir. Arifin Arsyad sekaligus sebagai
Ketua II BOM mengirimkan Surat No. 036/PS-SMP/II/2012
kepada Ketua BOM Proyek P.24 Tommo Irrigation, yang isi
suratnya menyampaikan pergantian Hidayat ST dengan La Ode
Ali Kasim ST sebagai Site Manager pada proyek P.24 Tommo
Irrigation karena Hidayat ST mendapat tugas baru sebagai
General Superintendent pada Paket Pelebaran Jalan Kalukku-
Salubatu II (vide I.C39); ------------------------------------------------
b. Terlapor III/PT. Passokorang sudah memutuskan untuk
melakukan penempatan personilnya yaitu Hidayat ST sebagai
General Superintendent pada Paket Kalukku-Salubatu II
berdasarkan Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 tanggal 29
Februari 2012 padahal proses tender masih berjalan; --------------
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.24), serta
fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39)
surat informasi persekongkolan terkait penempatan personil
Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II
hanya ditujukan kepada Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
dengan ditembuskan ke ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar; --------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C39) Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II
mengundang PT Widya Satria dalam proses klarifikasi padahal
halaman 279 dari 289
SALINAN
PT Widya Satria telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi
teknis; ----------------------------------------------------------------------
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.33)
yang diperiksa dalam persidangan, Berita Acara Pemeriksaan
(vide B51) serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil
Pelelangan (vide I.C39) Terlapor III/PT. Passokorang
membatalkan surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012; ------------------
f. Bahwa dapat disimpulkan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah
II telah menginformasikan adanya Surat dugaan persekongkolan
yang disampaikan oleh PT Widya Satria kepada Terlapor III/PT
Passokorang;--------------------------------------------------------------
g. Bahwa dapat disimpulkan pula penempatan staf Sdr. Hidayat
melalui Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 padahal saat itu
tender berjalan oleh Terlapor III/PT Passokorang menunjukkan
bahwa Terlapor III ini sudah yakin memenangkan paket
Kalukku-Salubatu II dengan bantuan proses evaluasi yang
dilakukan oleh Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II; --------
5.4.2.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor III/PT.
Passokorang melakukan penempatan personil Sdr. Hidayat pada
paket Kalukku-Salubatu II yang masih dalam proses tender dan
tindakan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang
menginformasikan adanya surat dugaan persekongkolan oleh PT
Widya Satria kepada Terlapor III/PT Passokorang yang berakibat
pada pembatalan Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 menunjukkan
adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor II/Pokja
Pengadaan dengan Terlapor III/ PT Passokorang; ----------------------
5.4.2.3 Wilayah II dan Terlapor III/PT Passokorang sebelum tender dan di
luar prosedur tender untuk memenangkan Terlapor III/PT
Passokorang sebagai pemenang tender ----------------------------------- .
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------
6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ------
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat” ----------------------------------------------------------------
halaman 280 dari 289
SALINAN
6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------
6.3 Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------------------------------------------
6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------
6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor
IX, dan Terlapor X sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum
butir 2.1. sampai dengan 2.10 di atas; -----------------------------------------------
6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ------------------------
6.4 Unsur Bersekongkol; ------------------------------------------------------------------------------
6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
(selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara
apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ------------
6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat
berupa: ----------------------------------------------------------------------------
a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------------------------------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ------------------------
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; --------------
d. menciptakan persaingan semu; -------------------------------------------
e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha
yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------------
halaman 281 dari 289
SALINAN
6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana
diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi memperoleh
fakta sebagaimana berikut: -------------------------------------------------------------
6.4.3.1 Bahwa telah terjadi komunikasi dan kerjasama baik secara terang-
terangan maupun diam-diam yang dilakukan Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuktikan dengan adanya
keterkaitan hubungan keluarga dan hubungan kerja antara
pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara
perusahaan dan kepemilikan saham pada Terlapor III, Terlapor IV,
Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti tender a quo
sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1. diatas; -----------------------
6.4.3.2 Bahwa penyusunan dokumen penawaran para Terlapor dilakukan
oleh pihak yang sama yang dibuktikan dengan adanya kesamaan
format metode pelaksanaan dan informasi softcopy dokumen
penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 4..2.2 dan 4.3.3.; ----
6.4.3.3 Bahwa telah terjadi pengaturan dan penentuan pemenang tender
yang dilakukan para Terlapor dengan cara menggunakan pihak lain
sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan perusahaan
tertentu melalui aritmatika penawaran dan penggunaan personil
Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.3 dan 5.2.2.; -----
6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana
diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi memperoleh fakta:
6.4.4.1 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak transparan
terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak lengkap dimaksudkan
untuk memfasilitasi Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor
VI sebagai pemenang pada tender a quo; --------------------------------
6.4.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan menggunakan
metode koreksi aritmatika adalah merupakan bentuk memfasilitasi
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI Pratama sebagai
pemenang pada tender a quo sebagaimana dalam butir 5.2.2.; -------
6.4.4.3 Bahwa tindakan Terlapor II yang menginformasikan adanya surat
dugaan persekongkolan kepada Terlapor III merupakan bentuk
komunikasi dan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III
untuk memenangkan Terlapor III sebagai pemenang tender dalam
perkara a quo. ----------------------------------------------------------------
6.4.5 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur
persekongkolan karena terbukti terjadi unsur persekongkolan dengan cara
halaman 282 dari 289
SALINAN
menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan
sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh
pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan
adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya
keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris,
kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada
perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam
menentukan pemenang tender serta dengan adanya tindakan memfasilitasi
yang dilakukan oleh Panitia dengan cara tidak adanya transparansi terkait
jadwal pelaksanaan tender, melakukan komunikasi dengan peserta tender,
dan menggunakan metode koreksi aritmatik untuk menentukan pemenang
tender; -------------------------------------------------------------------------------------
6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; -------------------------
6.5 Unsur Pihak Lain; ----------------------------------------------------------------------------------
6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak
Lain adalah: -----------------------------------------------------------------------------
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender
yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta
tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”
6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para
pihak secara horizontal yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta
tender, maupun pihak lain secara horizontal dan pihak lain secara vertikal
yaitu penyelenggara tender yang merupakan subjek hukum lainnya yang
terkait dengan tender; ------------------------------------------------------------------
6.5.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan yang
mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan dan perusahaan
yang tidak mengikuti tender tetapi terlibat dalam kerjasama dalam mengatur
pemenang pada paket Paket Kalukku-Salubatu II, Paket Baras-Karossa,
Paket Kalukku-Salubatu I, Paket Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar
Bandara Tampa Padang, yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan
Terlapor X; ------------------------------------------------------------------------------
6.5.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Lingkar Bandara
Tampa Padang adalah Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) sebagaimana
dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.1; ---------------------------------
6.5.5 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Kalukku-Salubatu
II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, dan Paket Topoyo-
halaman 283 dari 289
SALINAN
Barakang adalah Terlapor II sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang
Hukum butir 2.2; ------------------------------------------------------------------------
6.5.6 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; ----------------------------
6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;------------------------------------
6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan
pemenang tender adalah: --------------------------------------------------------------
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara
bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain
sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu
dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender
tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang,
persyarataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”
6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Terlapor I dan
Terlapor II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti
proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender,
memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya
pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi serta Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor
IX dan Terlapor X dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta
tender dengan cara melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping,
penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya
kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi
softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara
pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara
perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama
mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang
tender; ----------------------------------------------------------------------------------- .
6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan menentukan pemenang tender
terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal
dan Analisis Persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian
Tentang Hukum butir 4 dan butir 5; -------------------------------------------------
6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang
tender terpenuhi; -----------------------------------------------------------------------
6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------------
6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha
tidak sehat adalah; ----------------------------------------------------------------------
halaman 284 dari 289
SALINAN
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --------------
6.7.2 Bahwa tindakan Tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor
VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dalam menciptakan
persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai
perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang
sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya
kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan
hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan
pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada
perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam
menentukan pemenang tender merupakan tindakan yang menghambat
persaingan usaha; -----------------------------------------------------------------------
6.7.3 Bahwa Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya
persekongkolah horizontal oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X merupakan
tindakan yang menghambat persaingan usaha; -------------------------------------
6.7.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat terpenuhi; ---------------------------------------------------------
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------------------------
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor
sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------------------
7.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai pemimpin atau penggagas dari
persekongkolan tender adalah Terlapor III (Paket Lingkar Bandara
Tampapadang dan Paket Kalukku-Salubatu II), Terlapor IV, Terlapor V
(Paket Topoyo Barakang), dan Terlapor VI (Paket Kalukku-Salubatu I); -----
7.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai beberapa Terlapor tidak kooperatif selama
proses Sidang Majelis Komisi dengan tidak menyerahkan Kesimpulan
Sidang Majelis Komisi yaitu Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
Terlapor IX, dan Terlapor X; ---------------------------------------------------------
7.1.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi
Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan
Terlapor V yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses
pemeriksaan; ----------------------------------------------------------------------------
halaman 285 dari 289
SALINAN
8. Tentang Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------
8.1. Bahwa Majelis Komisi memahami bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diatur
dalam Perpres 54/2010, dimana dalam proses penentuan pemenang termasuik
dalam perkara a quo, terdapat kewenangan Panitia untuk menentukan pemenang
dengan melakukan koreksi aritmatik; --------------------------------------------------------
8.2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa koreksi aritmatika ini merupakan
cara penilaian yang dapat disalahgunakan jika metode dan dasar perhitungan tidak
sama, yang membuka peluang bagi Panitia untuk menaikkan dan/atau menurunkan
nilai harga penawaran tidak secara objektif; -------------------------------------------------
8.3. Bahwa ketidakobjektifan ini dapat berakibat, salah satunya adalah dugaan mark up
diatas harga penawaran yang kompetitif yang berpotensi menyebabkan kerugian
negara; ---------------------------------------------------------------------------------------------
8.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya dugaan mark up pada
Paket Tender Kalukku-Salubatu II sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar empat
ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima
rupiah), Paket Tender Baras Karossa sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam
ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), Paket
Kalukku-Salubatu I sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta
enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua
sen); ------------------------------------------------------------------------------------------------
8.5. Bahwa total dugaan mark up yang dilakukan pada 3 (tiga) paket tender tersebut
adalah adalah sebesar Rp. 4.974.815.679, 72 (empat milyar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan
tujuh puluh dua sen); ----------------------------------------------------------------------------
8.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan kerugian
negara dimaksud dalam perkara a quo.-------------------------------------------------------
9. Tentang Perhitungan Denda; ------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi
memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999; -----------------------------------------------------------------------------------------------
halaman 286 dari 289
SALINAN
9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa
pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -------
9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
(selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda
merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha
yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk
menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh
calon pelanggar lainnya; ------------------------------------------------------------------------
9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda
dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan
kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi
besaran nilai dasar tersebut; --------------------------------------------------------------------
9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang
diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh
persen) dari harga penawaran pemenang tender; --------------------------------------------
9.6 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan
menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam
faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran,
cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya
pelanggaran tersebut, serta ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan) (disesuaikan)
yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara a quo; -------
9.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender
adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; ------------------
9.8 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di
Sulawesi Barat; ------------------------------------------------------------------------------------
9.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran
tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; ------------------
9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi
menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran
masing-masing pemenang tender dan dikalikan 100% (seratus persen) bagi
pemenang tender, 30% bagi perserta tender dalam perkara a quo; ------------------------
9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan
denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan
ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); ---------------------------------------------
halaman 287 dari 289
SALINAN
9.12 Bahwa untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang merupakan
penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-
masing sebesar 100% (seratus persen); --------------------------------------------------------
9.13 Bahwa untuk Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX yang merupakan
perusahaan pendamping, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-
masing sebesar 10% (sepuluh persen); ---------------------------------------------------------
9.14 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambahkan
dan/atau mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; ----------------------------
9.14.1 Bahwa untuk Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, bersikap baik dan
kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda
masing-masing sebesar 5% (lima persen); ------------------------------------------
9.14.2 Bahwa untuk Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan
Terlapor X tidak bersikap kooperatif, Majelis Komisi menambahkan denda
masing-masing sebesar 5% (lima persen); ------------------------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas,
serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis
Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.108.000.000,00 (Sepuluh
Milyar Seratur Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 4.234.575.000,00 (Empat
Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------
halaman 288 dari 289
SALINAN
4. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 3.680.300.000,00 (Tiga
Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 3.438.900.000,00 (Tiga
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran
di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------------
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 3.296.475.000,00 (Tiga
Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 2.128.650.000,00 (Dua
Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran
di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------------
8. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 2.932.500.000,00 (Dua
Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------
9. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu
Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------
10. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka
salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. ------
halaman 289 dari 289
SALINAN
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir
Messi,M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan,M.A. dan Dr. Syarkawi Rauf,
S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi; dan dibacakan di muka
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014
oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis
Komisi; Saidah Sakwan M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Rumondang Nainggolan,
S.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H., masing-masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis Komisi,
(Ttd.)
Ir. M Nawir Messi, M.Sc.
Anggota Majelis Komisi,
(Ttd.)
Saidah Sakwan, M.A.
Anggota Majelis Komisi,
( Ttd.)
Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.
Panitera,
(Ttd.)
Rumondang Nainggolan, S.H.
(Ttd.)
Luqman Nurdhiansyah, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,
A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.