STRATEGI PENINGKATAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASIINVESTASI

ssultansuhabultansuhab

Diklat FPP-MudaDiklat FPP-MudaUniversitas HasanuddinUniversitas HasanuddinMakassar Makassar 20082008

Tujuan MateriTujuan MateriPeserta dapatPeserta dapat

Memahami secara konseptual dan Memahami secara konseptual dan operasasional strategi operasasional strategi

peningkatan investasi di daerah, peningkatan investasi di daerah, baik oleh dunia usaha, pemerintah baik oleh dunia usaha, pemerintah

maupun masyarakat luas, baik maupun masyarakat luas, baik foreign investment foreign investment maupun maupun

domestic investmentdomestic investment

Pokok Bahasan:Pokok Bahasan:

Pengantar: Definisi DasarPengantar: Definisi Dasar

Investasi dan Bentuk Modal LainnyaInvestasi dan Bentuk Modal Lainnya

Investasi, Kinerja Keuda & Daya Saing Investasi, Kinerja Keuda & Daya Saing

DaerahDaerah

Determinan Kinerja Keuangan DaerahDeterminan Kinerja Keuangan Daerah

Strategi Peningkatan InvestasiStrategi Peningkatan Investasi

Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah

Pengantar: Definisi Pengantar: Definisi DasarDasar

Investasi = tambahan netto pada stok modalInvestasi = tambahan netto pada stok modal

Operasionalnya = tambahan modal, baik dari Operasionalnya = tambahan modal, baik dari dalam maupun dari luar daerah/negeri yang dalam maupun dari luar daerah/negeri yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan atau program-program pembangunan atau program-program pemerintah lainnyapemerintah lainnya

Jenis Modal:Jenis Modal:

Menambah kapasitas produksi barang Menambah kapasitas produksi barang dan jasa, baik masyarakat maupun dan jasa, baik masyarakat maupun

pemerintah daerahpemerintah daerah

Modal FinansialModal Finansial Modal Peralatan dan Modal Peralatan dan

TeknologiTeknologi Modal Manusia (Human Modal Manusia (Human

Capital)Capital) Modal Sosial (Social Capital)Modal Sosial (Social Capital)

Permasalahan Investasi, Permasalahan Investasi, menghambat pertumbuhan:menghambat pertumbuhan:

Faktor Domestik (laju inflasi, tingkat suku Faktor Domestik (laju inflasi, tingkat suku

bunga dalam negeri, volatilitas nilai tukar bunga dalam negeri, volatilitas nilai tukar

rupiah, kondisi stimulus fiskal, penurunan rupiah, kondisi stimulus fiskal, penurunan

kapasitas produksi, tingkat keyakinan kapasitas produksi, tingkat keyakinan

konsumen, prosedur perijinan, dsb)konsumen, prosedur perijinan, dsb)

Faktor Eksternal (perekonomian dunia yang Faktor Eksternal (perekonomian dunia yang

lesu, politik dunia yang tidak stabil, tingkat lesu, politik dunia yang tidak stabil, tingkat

suku bunga internasional, wabah penyakit, suku bunga internasional, wabah penyakit,

dll)dll)

Permasalahan Pokok Permasalahan Pokok Peningkatan Investasi (RPJM Peningkatan Investasi (RPJM

49):49):

Prosedur Perijinan Investasi: Panjang dan Prosedur Perijinan Investasi: Panjang dan

LamaLama

Rendahnya Kepastian HukumRendahnya Kepastian Hukum

Lemahnya Insentif InvestasiLemahnya Insentif Investasi

Kualitas SDM Rendah & Infrastruktur Kualitas SDM Rendah & Infrastruktur

TerbatasTerbatas

Modal Asing:(i) Investasi asing = keuntungan & resiko pemilik modal (direct & portofolio investment)(ii) Kredit/pinjaman luar negeri(iii) Bantuan/hibah luar negeri Lembaga Regional dan Internasional:(i) Konsorsium negera donor naungan WB: IBRD, IDA & IFC(ii) Badan khusus naungan PBB: UNDP, UNCTAD, UNINDONegara Industri Maju: OECD (DAC & ODA): grant, bantuan lunak, sumbangan naturaOPECGerakan Internasional Swasta

Investasi dan Bentuk Modal Lainnya:Investasi dan Bentuk Modal Lainnya:

Investasi, Kinerja Keuda & Investasi, Kinerja Keuda & Daya Saing:Daya Saing:

UU Destoda: Persaingan antar daerahUU Destoda: Persaingan antar daerah

Manajemen Keuda: meningkatkan daya Manajemen Keuda: meningkatkan daya

saingsaing

Daya Saing Meningkat: mendorong investasiDaya Saing Meningkat: mendorong investasi

Indikator Daya Saing:Indikator Daya Saing:

Perekonomian DaerahPerekonomian Daerah

KeterbukaanKeterbukaan

Sistem KeuanganSistem Keuangan

Infrastruktur dan Potensi SDAInfrastruktur dan Potensi SDA

IptekIptek

Sumberdaya ManusiaSumberdaya Manusia

KelembagaanKelembagaan

Governance & Kebijakan PemerintahGovernance & Kebijakan Pemerintah

Manajemen dan Ekonomi MikroManajemen dan Ekonomi Mikro

Determinan Kinerja Keuangan Determinan Kinerja Keuangan Daerah:Daerah:

Tingginya Korupsi dalam BirokrasiTingginya Korupsi dalam BirokrasiRendahnya Efisiensi & Produktivitas Rendahnya Efisiensi & Produktivitas BUMN/BUMDBUMN/BUMDEksisnya fenomena EBITEksisnya fenomena EBITRendah daya saing produk di pasar duniaRendah daya saing produk di pasar duniaTidakjelasnya pola perimbangan keupu-daTidakjelasnya pola perimbangan keupu-daBesarnya hutang luar negeri: DSR & DSCRBesarnya hutang luar negeri: DSR & DSCR

Strategi Peningkatan Strategi Peningkatan Investasi:Investasi:

Strategi Makro Jangka PanjangStrategi Makro Jangka Panjang

Strategi Makro Jangka MenengahStrategi Makro Jangka Menengah

Strategi Mikro Jangka PendekStrategi Mikro Jangka Pendek

Strategi Makro Jangka Strategi Makro Jangka Panjang:Panjang:

Perekonomian Daerah: investasi & tabungan Perekonomian Daerah: investasi & tabungan masy.masy.SDM: kualitas pendidikanSDM: kualitas pendidikanMeningkatkan keterbukaanMeningkatkan keterbukaanSistem keuangan: efisiensi sektor perbankan Sistem keuangan: efisiensi sektor perbankan & non-bank& non-bankPembenahan manajemen & mikro ekonomi: Pembenahan manajemen & mikro ekonomi: produktivitas & efisiensi manajemen produktivitas & efisiensi manajemen

Strategi Makro Jangka Strategi Makro Jangka Menengah:Menengah:

Mencegah & Memberantas KorupsiMencegah & Memberantas KorupsiMeningkatkan Efisiensi BUMDMeningkatkan Efisiensi BUMDMeniadakan/Menekan EBITMeniadakan/Menekan EBITMeningkatkan Daya Saing Produk Barang Meningkatkan Daya Saing Produk Barang dan Jasadan JasaMengelola Hutang Secara BaikMengelola Hutang Secara BaikMenggali dan Mengembangkan Potensi Menggali dan Mengembangkan Potensi DaerahDaerah

Strategi Mikro Jangka Pendek:Strategi Mikro Jangka Pendek:

Dalam jangka pendek, apabila persaingan Dalam jangka pendek, apabila persaingan dengan daerah lain tidak menguntungkan, dengan daerah lain tidak menguntungkan,

maka yang harus dilakukan adalah maka yang harus dilakukan adalah berkolaborasi dengan daerah lain.berkolaborasi dengan daerah lain.

Strategi Mikro Peningkatan Strategi Mikro Peningkatan Investasi, melalui pajak & Investasi, melalui pajak & retribusi:retribusi:

Mendorong pertumbuhan ekonomi, Mendorong pertumbuhan ekonomi, pencapaian pemerataan & stabilitas ekonomi pencapaian pemerataan & stabilitas ekonomi daerahdaerahMemicu pertumbuhan investasi daerah: Memicu pertumbuhan investasi daerah: menghindari distorsi ekonomi, progresif menghindari distorsi ekonomi, progresif yang proporsional, dan penyedehanaan jenis yang proporsional, dan penyedehanaan jenis pungutan dan prosedur administrasipungutan dan prosedur administrasiMempertimbangkan kemampuan ekonomi Mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakatmasyarakatMemenuhi prinsip keadilan, efisiensi, Memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, kemampuan pelaksana, ketepatan dan kemampuan pelaksana, ketepatan dan politispolitis

Kebijakan Pemerintah: Kebijakan Pemerintah: fokus keuangan & pinjaman fokus keuangan & pinjaman

negara/daerahnegara/daerahUU No. 17/2003: keuangan negaraUU No. 17/2003: keuangan negara

PP. 107/2000: pinjaman daerahPP. 107/2000: pinjaman daerah

PP. 23/2003: pengendalian jumlah kumulatif defisit PP. 23/2003: pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN & APBD serta jumlah kumulatif pinjaman APBN & APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerahpemerintah pusat dan pemerintah daerah

KMK. 35/2003: perencanaan, pelaksanaan atau KMK. 35/2003: perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan dan pemantauan penerusan penatausahaan dan pemantauan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah daerahpinjaman luar negeri pemerintah daerah

Kep. Bersama MK & MPM-Bappenas Tahun 1995: tata Kep. Bersama MK & MPM-Bappenas Tahun 1995: tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan cara perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pinjaman/hibah luar negeri dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan APBNpelaksanaan APBN

Dasar Hukum Penerusan Pinjaman/Hibah Kepada Daerah

UU No. 25/1999:Perimbangan Keuangan

Pusat & Daerah

PP No. 107/2000:Pinjaman Daerah

KMK. 35/KMK. 07/2003:Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan & PemantauanPenerusan Pinjaman LN

Pemerintah Kepada Daerah

UU No. 33/2004:Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

& Pemerintah Daerah

PP 54/2005:Pinjaman Daerah

PP 57/2005:Hibah Kepada

Daerah

Permenkeu No……..:Tata Cara Pemberian DaerahDari Pemerintah yg Dananya

Bersumber dari LN

Permenkeu No……..:Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

diubah/revisi

DSCR = (PAD + BD + DAU) – BW > 2,5 P + B + BL

DSCR = Debt Service Coverage Ratio;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

BD = Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, dan penerimaan SDA serta bagian daerah lainnya seperti dari PPh;

DAU = Dana Alokasi Umum;

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja pegawai dan belanja DPRD dalam tahun anggaran bersangkutan;

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran bersangkutan;

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran bersangkutan;

BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dll) yang jatuh tempo pada tahun anggaran bersangkutan.

Formulasi Formulasi DSCR:DSCR:

Rekening Pembangunan Daerah

Tujuan untuk membiayai investasi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan prasarana, jenis2nya: air bersih, persampahan, terminal angkutan darat serta terminal angkutan sungai dan danau, pasar dan rumah sakit umum daerah

Sekarang: pengurangan belanja pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur daerah

Arah Kebijakan Penciptaan Arah Kebijakan Penciptaan Investasi (RPJM 49):Investasi (RPJM 49):

Mengurangi biaya transaksi & praktik HCE: Mengurangi biaya transaksi & praktik HCE: pemangkasan birokrasipemangkasan birokrasi

Menjamin Kepastian Usaha & Meningkatkan Menjamin Kepastian Usaha & Meningkatkan Pengerakan HukumPengerakan Hukum

Memperbaiki Kebijakan Investasi & Memperbaiki Kebijakan Investasi & Merumuskan Cetak Biru Pengembangnnya Merumuskan Cetak Biru Pengembangnnya

Harmonisasi Peraturan Hubungan Pusat-Harmonisasi Peraturan Hubungan Pusat-DaerahDaerah

Program Pokok Peningkatan Program Pokok Peningkatan Iklim & Realisasi Investasi Iklim & Realisasi Investasi

(RPJM 49):(RPJM 49):Penyempurnaan Peraturan Di Bidang Penyempurnaan Peraturan Di Bidang InvestasiInvestasiPenyederhanaan Prosedur Pelayanan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Penanaman ModalPenanaman ModalPemberian Insentif Penanaman ModalPemberian Insentif Penanaman ModalKonsolidasi Perencanaan Penanaman Modal Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal Pusat-DaerahPusat-DaerahPemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan InvestasiInvestasiPengembangan Sistem Informasi Penanaman Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Pusat & DaerahModal Pusat & DaerahPenguatan Kelambagaan Investasi Pusat & Penguatan Kelambagaan Investasi Pusat & DaerahDaerahKajian Kebijakan Penanaman ModalKajian Kebijakan Penanaman Modal

Program Pokok Peningkatan Program Pokok Peningkatan Promosi & Kerjasama Promosi & Kerjasama

Investasi (RPJM 49):Investasi (RPJM 49):

Penyiapan Potensi Sumberdaya & Penyiapan Potensi Sumberdaya &

Infrastruktur DaerahInfrastruktur Daerah

Fasilitasi Kerjasama Strategis Usaha Besar-Fasilitasi Kerjasama Strategis Usaha Besar-

UKMKUKMK

Koordinasi Promosi Investasi Di LNKoordinasi Promosi Investasi Di LN

Mendorong Fasilitasi Koordinasi & Mendorong Fasilitasi Koordinasi &

Kerjasama Investasi Pemerintah & Dunia Kerjasama Investasi Pemerintah & Dunia

UsahaUsaha

(Hal terpenting bagi pemerintah bukannya melaksanakan apa yang sudah dilakukan orang lain dengan cara yang sedikit lebih baik atau sedikit lebih buruk, melainkan melaksanakan apa yang saat ini belum sama sekali dilakukan).

J. M. KEYNES (1883 – 1946)

The End of Laissez-Faire

Sultan Suhab (1970 – ????)

Terima KasihTerima Kasih