Upload
buicong
View
261
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGISIAN & PELAPORAN
SPT PPH PASAL 21/26
Subur Harahap, SE, Ak, MM, Dipl.FP, CFP®, CA, CMAp p
1www.suhaplanner.com, email : [email protected]
1. Pendahuluan2. Dasar Hukum3. Objek Pajak dan Pengecualian PPh Ps 21/264. Mekanisme Penghitungan PPh Ps 21/265. Tarif Pajak PPh Ps 21/266. Saat Terutang dan Tempat Terutang PPh Ps
21/26.7 Penerapan Tarif PPh Ps 17 untuk berbagai7. Penerapan Tarif PPh Ps.17 untuk berbagai
macam jenis penghasilan WP‐OP.8. Perencanaan PPh Pasal 21
2
3
1. Pendahuluan
• Pajak adalah Iuran Warga Negara KepadaPajak adalah Iuran Warga Negara KepadaNegara yang dapat dipaksakan.
• Sistem Perpajakan Indonesia SelfAssessment (Gabungan Official & SelfAssessment (Gabungan Official & SelfAssesment)
• Hirarki Peraturan Perjapajakan di Indonesia:UU PP PMK Per Dirjen SEUU PP PMK Per Dirjen SE
4
Hirarki Hukum Pajak IndonesiaH Konstitusi : Sumber dari segala sumber hukum di IndonesiaUU Dasar 1945
UU Perpajakan
HIRAR
Hirarki Paling Tinggi, dan menjadi payung hukum dalammenetapkan peraturan perpajakan di Indonesia, Contoh UU PPh,
Konstitusi : Sumber dari segala sumber hukum di IndonesiaUU Dasar 1945
UU Perpajakan
Peraturan
RKI
H
UU KUP, UU PPN, UU Materai, UU PBB.
Untuk mengatur atau menjabarkan beberapa ketentuan dalam UU Pajak (Cth. PP No.77 Tahun 2013, Tentang PPh bagi Perusahaan
Pemerintah (PP)
Peraturan
HUKUM
Terbuka)
Untuk mengatur atau menjabarkan beberapa ketentuan dalam UU P j k (Cth PMK N 228/PMK 04/2015 T t P lMenkeu
Peraturan
M
PAJ
Pajak (Cth. PMK No.228/PMK.04/2015, Tentang PengeluaranImpor Barang Untuk Dipakai)
Untuk mengatur atau menjabarkan beberapa ketentuan dalam UU
Dirjen Pajak
Surat Edaran
JAK
Pajak (Cth. PER ‐42/PJ/2015 Tentang PBB Sektor Perhutanan)
Surat yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk menyampaikan berbagaimacam hal yang terkait dengan penerapan peraturan perpajakan
5
Dirjen Pajakmacam hal yang terkait dengan penerapan peraturan perpajakandi lapangan.
PPh Pemotongan dan Pemungutan
Sesuai dengan Prinsip Pemungutan PajakWithholding TaxWithholding Tax
Untuk kemudahan dan penyederhanaan
Bersifat Tidak Final Bersifat Final
M k P b Merupakan PelunasanMerupakan PembayaranPajak Dimuka / dapat
dikreditkan
Merupakan PelunasanPajak / tidak dapat
dikreditkan
6
PENGHASILAN
NON OBYEK PPhPasal 4 (3)
OBYEK PPhPasal 4 (1)
Pengenaan PPh Dalam Tahun Berjalan
SelesaiLapor di SPT Tahunan Dipotong Pihak Lain/
Dibayar SendiriPasal 21 22 23 25 4(2)
Tidak Dipotong/Tidak Dibayar Sendiri
Pasal 21,22,23,25,4(2)
Final Tidak Final
Hitung kembali di SPT TahunanPPh dipotong/dibayar sendiri sbg kreditpajak
h k (l b h) b ( )Selesai
PPh kurang (lebih) bayar (ps. 29)Angsuran PPh ps.25 tahun berikutnya
Lapor di SPT Tahunan
7
8
Dasar Hukum PPh Ps.21/26
UU Pajak Penghasilan(Aturan Penerapan PPh)
Undang‐Undang KUP(Aturan Administrasi Pelaporan dan(Aturan Penerapan PPh) Sanksi)
/ /PER‐16/PJ/2016(Mengantikan: PER 32/PJ/2015)“Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan , Penyetoran dane oto ga , e yeto a da
Pelaporan PPh Ps 21/26”
9
Dasar Hukum PPh pasal 21a. UU No.16 Th 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.b. UU No. 36 Th 2008 tentang PPh, Pasal 21 & 26.c. PMK 250/PMK.03/2008, tentang besarnya biaya jabatan / biaya pensiun/ / , g y y j / y p
dikurangkan atas Ph Bruto Pegawai Tetap & Pensiunan.d. PMK 252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak
atas penghasila sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orangpribadi.
e. PMK 242/PMK.03/2014, tentang tata cara pembayaran dan penyetoranpajak.
f. PMK 101/PMK.010/2016, tentang penyesuaian PTKP.g. PMK 102/PMK.010/2016, tentang penetapan bagian Ph sehubungan
dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidakl i id k dik k j k h iltetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
h. PER 16/PJ/2016, tentang pedoman teknis tata cara pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak Ph ps 21/26, sehubungan denganpekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadipekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
10
Historis Perubahan Peraturan Dirjen PajakPerihal Pajak Penghasilan Pasal 21/26
Peraturan # Mulai Berlaku Berakhir PTKP
KEP‐2 /PJ/1995 01/01/1995 31/12/1998 Diamandemen KEP‐30/PJ/1995 (31/03/95)
KEP 281/PJ/1998 01/01/1999 31/12/2000
KEP 235/PJ/1999 17/09/1999 31/12/2000 Amandemen atas KEP 281/PJ/1998KEP 235/PJ/1999 17/09/1999 31/12/2000 Amandemen atas KEP 281/PJ/1998
KEP 545/PJ/2000 01/01/2001 31/12/2008
PER 15/PJ/2006 01/01/2006 31/12/2008 Amandemen atas KEP 545/PJ/2000
PER 31/PJ/2009 01/01/2009 01/01/2013
PER 57/PJ/2009 12/10/2009 01/01/2013 Amandemen atas PER 31/PJ/09
PER 31/PJ/2012 01/01/2013 07/08/2015
PER 32/PJ/2015 07/08/2015 19/09/2016
PER 16/PJ/2016 19/09/2016 Masih berlaku
11
PER 16/PJ/2016 19/09/2016 Masih berlaku
Perbandingan PPh Pasal 21 vs PPh Pasal 26PPh Pasal 21 vs PPh Pasal 26
PPh Ps 21 PPh Ps 26
Obj kGaji, Upah, Honorarium,
Gaji, Upah, Honorarium,
Objek Tunjangan, Imbalanlainnya
Tunjangan, Imbalanlainnya
S bj k“WP‐DalamNegeri”
O Y Ti l
“WP‐LuarNegeri”Subjek Orang Yg Tinggal
atau Tinggal > 183 hari dalamsetahun diIndonesia
gOrang yg tinggaldi Indonesia < 183 hari dalamsatu tahun
12
Perbandingan PPh Pasal 21 vs PPh Pasal 23PPh Pasal 21 vs PPh Pasal 23
PPh Ps 21 PPh Ps 23
Obj kGaji, Upah, Honorarium, Modal/Harta,
JasaObjek Tunjangan, Imbalanlainnya
Jasa, Penyelenggara
Kegiatan
S bj k“WP‐DalamNegeri”
O Y Ti l
“WP‐DalamNegeri”
O Y Ti lSubjek Orang Yg Tinggalatau Tinggal > 183 har i dalam
setahun diIndonesia
Orang Yg Tinggalatau Tinggal > 183 har i dalam
setahun diIndonesia
13
Perbandingan PPh Pasal 23 vs PPh Pasal 26PPh Pasal 23 vs PPh Pasal 26
PPh Ps 23 PPh Ps 26
Obj kModal/Harta,
JasaModal/Harta,
Objek Jasa, Penyelenggara
Kegiatan
Jasa, Penyelenggara
Kegiatan
S bj k“WP‐DalamNegeri”
O Y Ti l
“WP‐LuarNegeri”
Subjek Orang Yg Tinggalatau Tinggal > 183 har i dalam
setahun diIndonesia
Orang yg tinggaldi Indonesia < 183 hari dalamsatu tahun
14
15
SUBJEK PEMOTONG PPh PASAL 21/26
1 Pemberi Kerja (orang pribadi, badan atau cabang/perwakilan/unit kerja yang melakukan sebagian atau seluruh adm terkait dengan pemby gaji)melakukan sebagian atau seluruh adm terkait dengan pemby gaji)
2 Bendaharawan Pemerintah (upah, gaji, honorium atas jabatan, jasa & kegiatan)
SUBJEK3 DAPEN, TASPEN, JAMSOSTEK atau Badan Yg Membyr JHT & THT
4 Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas serta badan yang membayara honorium, komisi, fee dan pembayaran lainnya (akuntan, dokter, notaris, dll)p y y ( )
5Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan international, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
l k k i t b h i h di h t h
16
menyelenggarakan kegiatan, membyr honorarium, hadiah atau penghargaan.
SUBJEK YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26
PEGAWAI• Pegawai Tetap• Pegawai Tetap• Pegawai Tidak Tetap, Harian dan Lepas
PENSIUNANPENSIUNAN• Penerima Uang Pensiunan dan UangPesangonPesangon,
• Penerima THT, JHT dan Termasuk AhliWarisnya
17
SUBJEK YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26
BUKAN PEGAWAI• Yang menerima Ph dari pekerjaan, jasa& kegiatan
• Konsultan Akuntan Notaris Dokter dll• Konsultan, Akuntan, Notaris, Dokter, dll
PESERTA KEGIATAN• Peserta pertandingan olahraga, rapat, pelatihan dan magang.
18
KEWAJIBAN SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21/26/
MendaftarkanDiri Ke KPP
untukMendapatkan
Pembayaran, Pemotongan, Pemungutandan PelaporanMendapatkan
NPWPdan Pelaporan
Pajak
KewajibanMemberikan
KewajibanUntuk
DiperiksaData Perpajakan
DiperiksaUntuk MengujiKepatuhan WP
19
HAK SUBJEK PAJAKPPh PASAL 21/26/
Berhak AtasKelebihanBayar Pajak
Dalam Hal Wajib PajakDilakukan
(Restitusi) Pemeriksaan
Hak Wajib
Hak UntukMengajukanKeberatan,
Pajak Lainnya Banding, PeninjauanKembali
20
BUKAN SUBJEK PEMOTONG PPh PASAL 21/26PEMOTONG PPh PASAL 21/26
kil iKantor Perwakilan Negara Asing(Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, dsb)
1
Organisasi –Organisasi International {UU PPh Pasal 3 Ayat (1) Indonesia menjadi2 {UU PPh, Pasal 3 Ayat (1), Indonesia menjadianggotanya ILO, WHO, UNHCR, dsb}
2
Pemberi Kerja Orang Pribadi Yang TidakMelakukan Kegiatan Usaha (Misal : Keluarga yang mempekerjakan PRT di rumah)
3mempekerjakan PRT di rumah)
21
22
OBJEK PPh PASAL 21/26
NO URAIAN
1 Diterima Pegawai Tetap baik teratur dan tidak teratur, 1 g p ,Seperti: gaji, tunjangan, bonus, dll
2 Diterima Pensiunan (teratur dan tidak teratur, spt: uangi h dll)2 pensiun, thr dll)
3 Imbalan bukan kepada pegawai seperti: fee, komisi, honorarium atas pekerjaan /kegiatan jasahonorarium atas pekerjaan /kegiatan jasa
4 Imbalan kepada peserta kegiatan (seperti: peserta rapat, perlombaan, uang saku, dll)
5 Diterima Pegawai Tidak Tetap seperti Upah Harian, Mingguan, Satuan & boronganS h b D PHK & P i (P JHT THT
23
6 Sehubungan Dengan PHK & Pensiun (Pesangon, JHT, THT, dll)
PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PPh PASAL 21/26
Pembayaran dari perusahaan asuransiKesehatan Kecelakaan Ji a D ig na dan BeaKesehatan, Kecelakaan, Jiwa Dwiguna dan BeaSiswa.
BUKAN OBJEK PPH PASAL 21 DAN PASAL 26
Penerimaan Natura dan Kenikmatan kecualidiatur dalam Pasal 5 (2)DAN PASAL 26 diatur dalam Pasal 5 (2)
Kenikmatan berupa pajak yang ditanggungpemberi kerja
24
PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PPh PASAL 21/26
Iuran pensiun pada Dana Pensiun dan Iuranp pTHT/JHT yang dibayar oleh pemberi kerja
BUKAN OBJEK PPH PASAL 21 DAN PASAL 26
Zakat yg diterima oleh Orang Pribadi yg berhakdari Badan amil zakat yg dibentuk/disahkan
i hDAN PASAL 26 Pemerintah
Beasiswa yang diterima WNI dari Wajib Pajakuntuk Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri
25
MEKANISME PENGHITUNGAN PPh Pasal 21/26
26
/
ASPEK PENTING DALAM PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26/
1 Jenis Objek Pajak ata Jenis Penghasilan ang diterima1 Jenis Objek Pajak atau Jenis Penghasilan yang diterima
2 Golongan Penerima Penghasilan (Pegawai, Pensiunan, Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai)
3 Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Yang Dilakukan3 (Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerjasama)
27
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
1. PPh Pasal 21/26 Terutang = Dasar Pengenaan Pajak x TarifPajakPajak
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
a. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk Pegawai Tetap
P h il B tPenghasilan Bruto = xxxxDikurangi : Pengurang Yang Diperbolehkan = xxxx ‐/‐Penghasilan Neto = xxxx Dikurangi : PTKP *) = xxxx ‐/‐Penghasilan Kena Pajak = xxxx
*) PTKP : Pasal 10 (2) & Pasal 11, PER 16/PJ/2016
28
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
b. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk Pensiunan
Penghasilan Bruto = xxxxDikurangi : PTKP *) = xxxx ‐/‐Dikurangi : PTKP ) xxxx /Penghasilan Kena Pajak = xxxx
*) PTKP : Pasal 10 (2) & Pasal 11, PER 16/PJ/2016
29
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk Bukan PegawaiSebagaimana Dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 9
/ / /(1) huruf c, PER/16/PJ/2016 (berkesinambungan).
50% Penghasilan Bruto = xxxxgDikurangi : PTKP *) = xxxx ‐/‐Penghasilan Kena Pajak = xxxx
*) PTKP di pro‐rate secara bulanan.
30
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
d. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk Pegawai Tidak Tetap YangMenerima Upah Secara Harian, Mingguan, BoronganSepanjang Dalam Satu Bulan Kalender Penghasilan KumulatifSepanjang Dalam Satu Bulan Kalender Penghasilan Kumulatifbelum melebih Rp.4,500,000 (PTKP 1 bulan) Ref.: Pasal 9 (1)huruf b, PER 16/PJ/2016.
Penghasilan Harian/Bruto : xxxxxBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak : Rp.450,000 / hari ‐/‐Penghasilan Kena Pajak (PKP) : xxxxxPenghasilan Kena Pajak (PKP) : xxxxx
31
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
e. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk BukanPegawai Sesuai Dengan Pasal 3 huruf C dan pasalPegawai Sesuai Dengan Pasal 3 huruf C dan pasal 9 (1) huruf c, PER/16/PJ/2016 (tidakberkesinambungan).g )
Penghasilan Bruto : APenghasilan Kena Pajak (PKP) : A x 50%
32
UNSUR‐UNSUR PENTING DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2. Dasar‐Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.
f. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Untuk WP‐LN adalah :
Penghasilan Bruto x Tarif Pajak Pasal 26 (20%) *
*) Tarif pajak disesuaikan dengan Tarif Tax Treaty antaraPemerintah Indonesia dengan Negara asal dari WPLN dimaksuddimaksud.
33
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
Pengurang Penghasilan Bruto:
1. Pegawai Tetap (Pasal 10 (3), PER 16/PJ/2016):Biaya Jabatan sebesar 5 % dari Ph Bruto, Maks
/Rp.500,000 / bulan.Iuran Terkait Gaji Yang Dibayarkan Oleh Pegawaiseperti THT JHT (badan penyelenggaraseperti THT, JHT (badan penyelenggarapendiriannya disetujui oleh Menkeu).
2 Pensiunan (P l 10 (4) PER 16/PJ/2016):2. Pensiunan (Pasal 10 (4), PER 16/PJ/2016):Biaya Pensiunan sebesar 5 % dari Ph Bruto, MaksRp.200,000 / bulan.p , /
34
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (pasal 11 (1) PER 16/PJ/2016)(pasal 11 (1), PER 16/PJ/2016)
1.Wajib Pajak Rp.54,000,000 per tahun atauRp.4,500,000 per bulan.Rp.4,500,000 per bulan.
2. Tambahan untuk WP status Nikah Rp.4,500,000 pertahun atau Rp.375.000 per bulan.
3. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarahdan semenda Rp.4,500,000 per tahun atauR 375 000 b l *)Rp.375,000 per bulan *).
*). Maksimum 3 orang.
35
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
Tarif PTKPURAIAN Kode
Tarif PTKPBaru
(berlaku : 1/1/16)Sebelumnya
(berlaku : 1/1/15)
Wajib Pajak (Tdk Ada Tanggungan) TK/‐ 54,000,000 36,000,000
WP Kawin Tanggungan “0” orang K/ 58 500 000 39 000 000WP Kawin , Tanggungan 0 orang K/‐ 58,500,000 39,000,000
WP Kawin, Tanggungan “1” orang K/1 63,000,000 42,000,000
WP Kawin, Tanggungan “2” orang K/2 67,500,000 45,000,000
WP Kawin, Tanggungan “3” orang K/3 72,000,000 48,000,000
36
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
Tarif PTKP untuk Karyawati:
1. Bagi karyawati kawin yaitu sebesar PTKP untukdirinya sendiri sebesar Rp 54 000 000dirinya sendiri sebesar Rp.54,000,000.
2. Bagi karyawati yang tidak kawin, sebesar PTKP untuk2. Bagi karyawati yang tidak kawin, sebesar PTKP untukdirinya sendiri ditambah anggota keluarga yangmenjadi tanggungannya (maks 3 org).
37
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
Catatan:
1. Karyawati yang suaminya tidak memiliki penghasilanharus dibuktikan dengan surat keterangan serendah‐rendahnya dari Kantor Kecamatan (Pasal 11(4), PER 16/PJ/2016).
2. Besarnya jumlah PTKP ditentukan pada setiap awalt htahun.
3. Besarnya jumlah PTKP untuk pegawai baru datangdan menetap di Indonesia dihitung sejak bulandan menetap di Indonesia dihitung sejak bulankedatangannya dalam satu tahun kalender.
38
39
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TETAP
a. Untuk Penghasilan Rutin Yang dibayarkan Kepada Pegawai, Pensiunan, Pegawai Tidak Tetap Yang Pembayarannya secara Bulanan.
TARIF PPh WP‐OP, PASAL 17 (1) Huruf aUndang – Undang Pajak Penghasilan
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF
S i D R 50 J t 5%
Undang Undang Pajak Penghasilan
Sampai Dengan Rp.50 Juta 5%Di atas Rp.50 Juta s/d Rp.250 Juta 15%
/Di atas Rp.250 Juta s/d Rp.500 Juta 25%Di atas Rp.500 juta 30%
40
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TETAP
• Misalnya Susi pegawai tetap PT. XYZ memilikipenghasilan kena pajak (PKP) tahun 2016sebesar Rp.150 juta, diketahui Susi memilikiNPWP hit l h PPh T tNPWP, hitunglah PPh Terutang:
– Lapisan I <=Rp.50 Jt = 50 jt x 5 % = Rp. 2.50 Jt– Lapisan II > Rp.50jt sd Rp.150 Jt
Rp.100 Jt x Rp.15% = Rp.15.00 Jt– Total PPh Terutang = Rp.17.50 Jt
41
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TETAP
• Apabila Susi tidak memiliki NPWP, makapajak terutang ditambahi 20%,perhitungannya sebagai berikut:– Lapisan I <=Rp.50 Jt = 50 jt x 5 % = Rp. 2.50 Jt– Lapisan II > Rp.50jt sd Rp.250 Jt
Rp.100 Jt x Rp.15% = Rp.15.00 Jt– Total PPh Terutang = Rp.17.50 Jtg p– Tambahan 20%, No‐NPWP = Rp 3.50 Jt– Total PPh Tertunga No‐NPWP = Rp.21.00 Jtg p
42
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
b. Untuk Pegawai Tidak Tetap Yang Imbalannya Tidak Dibayarkan SecaraBulanan.
Dikenakan Tariff Lapisan Pertamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPhPER/32/PJ/2015 Pasal 15PER/32/PJ/2015, Pasal 15
1). Jumlah penghasilan sehari yang melebihi Rp.300,000.
Contoh penerapannya:Penghasilan Tn Joko Rp.350,000 dan total gaji yang diterima oleh Tn Joko dalam bulanFebruari 2015 adalah sebesar Rp.2,700,000 (bekerja hanya 9 hari), PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:terutang atas penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:
Ph Kena Pajak (Rp.350,000 – Rp.300,00) Rp.50,000Jumlah hari dalam 1 bulan 5 hari
43
Jumlah PKP kumulatif Rp.450,000PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.450,000) Rp.22,500 / hari
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
PenghasilanPenghasilan Sehari PenghasilanKumulatif 1 bln Tarif & DPP
R 300 000 R 3 000 000 Tidak dilakukan pemotongan PPh Ps<Rp.300,000 <Rp.3,000,000 Tidak dilakukan pemotongan PPh Ps 21
>Rp.300,000 <Rp.3,000,000 5% x (Upah – Rp.300,000)
>Rp.300,000 atau<Rp.300,000 >Rp.3,000,000 5% x (Upah – PTKP/360 hari)
>Rp.300,000 atau<Rp.300,000 >Rp.7,000,000 Tarif Ps 17 x Jumlah PKP yang
disetahunkan *)
44
*) Ref. Pasal 15 (2) PER31/PJ/2012
UPAH
>Rp.450,000 / hari<=Rp.450,000 / hari
Dikurangi Rp.450,000
Dipotong 5% PPhTidak Dipotong
Jika Upah Sebulan> Rp.4.5 Juta 5%x(Upah – PTKP/360)p
Dikenakan PPh 5%, Tarif Pasal 17
45Ref. Pasal 9(1) huruf b, PER 16/PJ/2016
Tarif Pasal 17
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam haljumlah penghasilan kumulatifnya dalam satu bulan kalender telahmelebihi Rp 4 500 000melebihi Rp.4,500,000.
Contoh Penerapannya:Misal Tn Joko dalam bulan Februari 2016 bekerja selama 10 hari jumlahMisal Tn. Joko dalam bulan Februari 2016 bekerja selama 10 hari, jumlahkumulatif penghasilan bulan Februari 2016 sebesar Rp.5,000,000, statusK/0.
h l h l k d b b kPPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Tn. Joko menjadi sebagai berikut:Penghasilan Bruto Rp.5,000,000(less) PTKP/hari (10/360 x 58,500,000)* Rp. 1,625,000 ‐/‐Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 3 375 000Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.3,375,000PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp.3,375,000) Rp. 168,750
46PTKP : 54 Jt + 4,5 Jt
UPAH
>Rp.450,000 / hari<=Rp.450,000 / hari
Dikurangi Rp.450,000
Dipotong 5% PPhTidak Dipotong
Jika Upah Sebulan> Rp.10.2 Juta
Upah Sebulan Kali 12 & dikurangi PTKP setahunp d u a g seta u
PPh Setahun dibagi 12 Dikenakan PPh TarifPasal 17
47Pasal 15 (1) & (2) PER 16/PJ/2016
Pasal 17
PPh Pasal 21 sebulan
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP‐OPPEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
3. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telahmelebihi Rp.10,200,000, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajakyang disetahunkan PER/16/PJ/2016, Pasal 15, ayat (2)
Contoh Penerapannya:Mi l T J k t t TK/0 d l b l M t 2016 b k j l 20 h iMisal Tn. Joko, status TK/0 dalam bulan Maret 2016, bekerja selama 20 hari,dengan gaji kumulatif sebesar Rp.15,000,000, berapa PPh Pasal 21 terutang ataspenghasilan Tn. Joko …?Penghasilan Bruto 1 bulan Rp. 15,000,000P h il B t 12 b l R 180 000 000Penghasilan Bruto 12 bulan Rp.180,000,000(less) PKTP setahun Rp. 58,500,000 ‐/‐Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 121,500,000PPh Pasal 21 terutangg
–5% x Rp.50 Juta Rp. 2,500,000–15% x Rp.71,5 Juta Rp.10,725,000–Total Rp. 13,225,000
PPh Pasal 21 per bulan menjadi Rp.13,225,000 / 12 Rp.1,102,083.p j p , , / p , ,
48
TARIF UNTUK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
Atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tuag p g , g p , j gdan jaminan hari tua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK 03/2010:16/PMK.03/2010:
A. Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus:
No Uraian Tarif
1 s/d Rp.50 Juta 0%
2 > Rp.50 Juta s/d Rp.250 Juta 5%
3 >Rp.250 Juta s/d Rp.500 Juta 15%
49
4 >Rp.500 Juta 25%
TARIF UNTUK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
Misalnya Tn. Badu, karyawan sebuah perusahaan di Jakartay , y pTimur, memasuki usia pensiun pada bulan Januari 2016,menerima uang pesangon sebesar Rp.175,000,000, maka PPhPasal 21 atas penerimaan uang pesangon tersebut dihitungPasal 21 atas penerimaan uang pesangon tersebut dihitungsebagai berikut:
• Lapis I, 0% x Rp.50,000,000 Rp. 0• Lapis II, 5% x Rp.125,000,000 Rp.6,250,000,‐ +• Total PPh Ps 21 terutang adalah Rp.6,250,000,‐
N t Sif t P j k Fi l (Tid k Bi Dik ditk )• Note : Sifat Pajak Final (Tidak Bisa Dikreditkan).
50
TARIF UNTUK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
Atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tuag p g , g p , j gdan jaminan hari tua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor16/PMK 03/2010:16/PMK.03/2010:
B. Uang Pensiun, THT & JHT yang dibayarkan sekaligus:
No Uraian Tarif
1 s/d Rp.50 Juta 0%
2 > Rp.50 Juta 5%
51
TARIF UNTUK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
Sambungan soal pada poin a, Selain menerima uang pesangon,g p p , g p g ,Tn. Badu juga menerima tunjgan hari tua, jaminan hari danmanfaat pesiun yang dibayarkan sekaligus sebesarRp 110 000 000 Penghitungan PPh pasal 21 untuk bagianRp.110,000,000. Penghitungan PPh pasal 21 untuk bagianpendapatan ini adalah sebagai berikut:
• Lapis I, 0% x Rp.50,000,000 Rp.0• Lapis II, 5% x Rp.60,000,000 Rp.3,000,000,‐ +/+• Total PPh Ps 21 terutang adalah Rp.3,000,000,‐
N t Sif t P j k Fi l (Tid k Bi Dik ditk )• Note : Sifat Pajak Final (Tidak Bisa Dikreditkan).
52
TARIF UNTUK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
C. Uang Pensiun, THT & JHT yang dibayarkan sekaligus:g , y g y g
Atas bagian penghasilan uang pesangon, uang manfaat pensiun,tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkansekaligus yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dantahun‐tahun berikutnya, pengenaan Pajaknya sesuai dengany , p g j y gtariff Pasal 17, UU PPh Nomor 38 Tahun 2008.
*) bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakantambahan 20% dari tarif yang berlaku normal
53
SAAT TERUTANG DAN TEMPAT TERUTANGNYAPAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENGHASILAN
Dari Sisi Penerima Penghasilan:a) Diterima Penghasilan sudah riel diterima (cash basis)a) Diterima Penghasilan sudah riel diterima (cash basis). b) Diperoleh Penghasilan sudah diakui walaupun uangnya
belum (accrual basis).
Dari Sisi Pemberi Penghasilan:a) Sudah Dibayar biaya untuk sudah dibayar secara riel (cash ) y y y (
basis). b) Sudah Dicatat Sebagai Utang biaya sudah diakui pada
periode terjadinya biaya (accrual basis).periode terjadinya biaya (accrual basis).
54
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PENGHASILAN
PPh Pasal 21/26 terutang ditempat Pemotong Pajak yangPPh Pasal 21/26 terutang ditempat Pemotong Pajak yangmelakukan pembayaran, baik tempat tinggal (Orang Pribadi),domisili kantor pusat maupun lokasi kantor cabang.
Contoh:Misalnya sebuah kantor cabang berlokasi di Jakartamembayar gaji pegawai pabrik dengan menggunakan danadari kantor pusat di Surabaya. Pada kasus ini PPh Pasal 21terutang di Jakarta meskipun sumber dananya berasal dariterutang di Jakarta, meskipun sumber dananya berasal darikantor pusat di Surabaya.
55
56
PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP BERBAGAI MACAM PENGHASILAN
1. GAJI TETAP BULANANFormula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x Penghasilan Kena PajakFormula PPh Ps.21 Tarif Ps.17 PPh x Penghasilan Kena Pajak
Uraian Perhitungan Penjelasan
A. Pegawai tetap yang bekerja 12 bulan dalam setahun
Uraian Perhitungan PenjelasanPenghasilan Bruto Setahun A Penghasilan Regular dan Irregular
Dikurangi: Biaya Jabatan B = (5% x A) Maksimum Rp.500,000 per bulanDikurangi: Biaya Jabatan B (5% x A) Maksimum Rp.500,000 per bulan
Dikurangi: Iuran Pensiun, THT & JHT
C, D, E C=Iuran Pensiun, D=THT, E=JHT
Penghasilan Neto Setahun F = (A‐B‐C‐D‐E)Penghasilan Neto Setahun F = (A‐B‐C‐D‐E)
Dikurangi: PTKP G PTKP sebenarnya satu tahun
Penghasilan Kena Pajak (PKP) H = (F‐G) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
57
g j ( ) ( )
PPh Pasal 21 Terutang I = (HxTarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.A
Aplikasi : 1.ANabil Hakim adalah pegawai tetap di PT. Morang Jaya, mulai bekerja padaawal tahun 2010, memiliki informasi penghasilan tahun 2016 sebagaiberikut:a. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan Rp.20,000,000c. pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian 0,3%d. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian 0,3%
dari gaji pokok dibayar oleh pemberi kerjae. Iuran JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja & sebesar 2%
dibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokokdibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokokf. Iuran pensiun kepada DPLK yang telah mendapat izin dari Menkeu,
dibayar oleh pemberi kerja Rp.300,000 dan oleh pekerja Rp.150,000 /bulan
58
bulan
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.A & 1.B
59
1. GAJI TETAP BULANANFormula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x Penghasilan Kena Pajakg j
B. Pegawai tetap yang baru bekerja atau keluar dalam tahun berjalan
Uraian Perhitungan Penjelasan
Penghasilan Bruto Setahun A Penghasilan Regular dan Irregular
Dikurangi: Biaya Jabatan B = (5% x A) Maksimum Rp.500,000 /bulan *)
Dikurangi: Iuran Pensiun THT & JHT
C, D, E C=Iuran Pensiun, D=THT, E=JHTIuran Pensiun, THT & JHT
Penghasilan Neto Setahun F = (A‐B‐C‐D‐E)
Dikurangi: PTKP G PTKP sebenarnya satu tahun
Penghasilan Kena Pajak (PKP) H = (F‐G) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
PPh Pasal 21 Terutang I = (H x Tarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
60
PPh Pasal 21 Terutang I (H x Tarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.B
Aplikasi : 1.BNabil Hakim adalah pegawai tetap di PT. Morang Jaya, mulai bekerja pada
d l 1 M 2016 d k jib bj k if j k d h f k ifpada tanggal 1 Maret 2016 dan kewajiban subjektif pajaknya sudah efektifpada awal tahun:a. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan Rp.20,000,000c. pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian 0,3%j
dari gaji pokok dibayar oleh pemberi kerjae. Iuran JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja & sebesar 2%
dibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokoky p j p y g j pf. Iuran pensiun kepada DPLK yang telah mendapat izin dari Menkeu,
dibayar oleh pemberi kerja Rp.300,000 dan oleh pekerja Rp.150,000 /bulan
61
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.A & 1.B
62
C. Pegawai Tetap Status WNA Keluar dan atau Masuk dalam Tahun Berjalan, PegawaiTetap WNI meninggal Dunia.
Uraian Perhitungan Penjelasan
Penghasilan Bruto Setahun A Penghasilan Regular dan Irregular (i)
Dikurangi: Biaya Jabatan B = (5% x A) Maksimum Rp.500,000 per bulan
Dikurangi: Iuran Pensiun, THT & JHT C, D, E C=Iuran Pensiun, D=THT, E=JHT
Penghasilan Neto Setahun F = (A‐B‐C‐D‐E) ‐
Penghasilan Neto Disetahunkan G = (F x 12/n) Penghasilan neto disetahunkan (i)
Penghasilan Irregular H Tidak ikut disetahunkan (ii)
Jumlah Penghasilan Neto Setahun I = (G + H) Jumlah penghasilan neto setahun (iii)
Dikurangi: PTKP J PTKP sebenarnya satu tahun
Penghasilan Kena Pajak (PKP) K = (I‐J) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
63
Bersambung
C. Pegawai Tetap Status WNA Keluar dan atau Masuk dalam Tahun Berjalan, PegawaiTetap WNI meninggal Dunia.
Uraian Perhitungan Penjelasan
Penghasilan Kena Pajak (PKP) K = (I‐J) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
PPh Pasal 21 Setahun L = (H x Tarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh (iv)
Dikurangi: PPh atas Ph Irregular M Hitung PPh Ps 21 atas Penghsilanirregular
PPh P 21 h / PhPPh Ps 21 terutang setahun u/ Ph Regular N = (L‐M) PPh Yang Terutang (v)
PPh Ps 21 Terutang n bulan O = (n x N/12) Total PPh Pasal 21 terutang (vi)
64
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.C
Aplikasi : 1.C.1Albert adalah WNA dan masuk dan bekerja sebagai pegawai tetap diPT Morang Jaya mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2016 dan akanPT. Morang Jaya, mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2016, dan akanbekerja selama 3 tahun, memiliki informasi penghasilan tahun 2016sebagai berikut:a. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggungana. Status pernikahan : kawin dengan tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan Rp.30,000,000c. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematiand. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian
0,3% dari gaji pokok dibayar oleh pemberi kerjae. Iuran JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja & sebesar 2%
dibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokokf. Iuran pensiun kepada DPLK yang telah mendapat izin dari
Menkeu, dibayar oleh pemberi kerja Rp.300,000 dan olehpekerja Rp.150,000 / bulan
65
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.C
Aplikasi : 1.C.2Alm. Marudut adalah pegawai tetap di PT. Jaya Raya, mulai bekerjapada pada tanggal 1 Maret 2010 dan meninggal pada tanggal 1pada pada tanggal 1 Maret 2010 dan meninggal pada tanggal 1September 2016, adapun informasi penghasilan yang bersangkutanpada tahun 2016 adalah sebagai berikut:a. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggungana. Status pernikahan : kawin dengan tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan Rp.30,000,000c. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematiand. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian
0,3% dari gaji pokok dibayar oleh pemberi kerjae. Iuran JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja & sebesar 2%
dibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokokf. Iuran pensiun kepada DPLK yang telah mendapat izin dari
Menkeu, dibayar oleh pemberi kerja Rp.300,000 dan olehpekerja Rp.150,000 / bulan
66
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 1.C
67
2. PENERIMA PENSIUN SECARA BERKALAFormula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x Penghasilan Kena Pajak
A. Penerima Uang Pensiun di Tahun Pertama.
Uraian Perhitungan PenjelasanUraian Perhitungan PenjelasanPenghasilan Bruto Setahun : daripekerjaan A Penghasilan sebelum pensiun (i)
Penghasilan Bruto Setahun: dari B P h il t l h i (ii)Penghasilan Bruto Setahun: daripension B Penghasilan setelah pension (ii)
Jumlah Penghasilan Bruto C = A+B
Dikurangi: Biaya Jabatan D = (5% x A) Jumlah masa kerja sebelum pension (iii)(iii)
Dikurangi: Biaya Pensiun E = (5% x B) Jumlah bulan perolehan sejakpensiun (iv)
Dikurangi: Iuran Pensiun, THT & JHT F,G,H Semasa aktif (v)
Penghasilan Neto Setahun I = (C‐D‐F‐G‐H)Penghasilan Neto Setahun I = (C‐D‐F‐G‐H)
Dikurangi: PTKP J PTKP sebenarnya satu tahun (vi)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) K = (I‐J) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
PPh P l 21 T L (K T if P j k) T if PPh P l 17 UU PPh
68
PPh Pasal 21 Terutang L =(K xTarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 2.A.1
Aplikasi : 2.A.1
Alb d l h i di PT M J l i b k j dAlbert adalah pegawai tetap di PT. Morang Jaya, mulai bekerja padatanggal 1 Jan 1990, dan akan pensiun tgl 1 Oktober 2016, memilikiinformasi penghasilan tahun 2016 sebagai berikut:a Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggungana. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan Rp.20,000,000c. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0 5% & Premi Jaminan Kematiand. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premi Jaminan Kematian
0,3% dari gaji pokok dibayar oleh pemberi kerjae. Iuran JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja & sebesar 2%
dibayar oleh pekerja setiap bulannya dari gaji pokoky p j p y g j pf. Iuran pensiun kepada DPLK yang telah mendapat izin dari
Menkeu, dibayar oleh pemberi kerja Rp.300,000 dan olehpekerja Rp.150,000 / bulan
69
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 2.A.2
Aplikasi : 2.A.2Albert sejak tgl 1 Oktober 2016 adalah pensiunan yangj g p y gmenerima uang pensiun dari Dana Pensiun PemberiKerja (DPPK) , memiliki informasi penghasilan pensiuntahun 2016 sebagai berikut:ga. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan
Rp 7 000 000Rp.7,000,000c. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premij ,
Jaminan Kematian 0,3% dari gaji pokok dibayar olehpemberi kerja
70
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 2.A.2
71
2. PENERIMA PENSIUN SECARA BERKALAFormula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x Penghasilan Kena Pajak
B. Penerima Uang Pensiun di Tahun Kedua dan Seterusnya.
Uraian Perhitungan Penjelasan
Penghasilan Bruto Setahun A Uang PensiunPenghasilan Bruto Setahun A Uang Pensiun
Dikurangi: Biaya Pensiun B = (5% x A)
Penghasilan Neto Setahun C = (A‐B)Penghasilan Neto Setahun C = (A‐B)
Dikurangi: PTKP D PTKP sebenarnya satu tahun
Penghasilan Kena Pajak (PKP) E = (C‐D) Dibulatkan kebawah dalam ribuanPenghasilan Kena Pajak (PKP) E = (C‐D) Dibulatkan kebawah dalam ribuan
PPh Pasal 21 Terutang F =(E xTarif Pajak) Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
72
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 2.B
Aplikasi : 2.BAlbert sejak tgl 1 Oktober 2016 adalah pensiunan yangj g p y gmenerima uang pensiun dari Dana Pensiun PemberiKerja (DPPK) , memiliki informasi penghasilan pensiuntahun 2017 sebagai berikut:ga. Status pernikahan : kawin dengan 2 tanggunganb. Gaji pokok sebagai pegawai tetap per bulan
Rp 7 000 000Rp.7,000,000c. pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerjad. Premi Jaminan Kecelakan Kerja 0,5% & Premij ,
Jaminan Kematian 0,3% dari gaji pokok dibayar olehpemberi kerja
73
Contoh Perhitungan Kasus Aplikasi : 2.B
74
3. PEGAWAI TIDAK TETAP (Harian, Lepas, Borongan)Formula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x (Ph Bruto – PTKP)
75
3. PEGAWAI TIDAK TETAP (Harian, Lepas, Borongan)Formula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x (Ph Bruto – PTKP)
b. Penerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang tidak dibayarkan secara bulanan dan jumlah kumulatif satu bulan belum melebihi Rp.4,500,000,‐p , , ,
Formula PPh Ps 21 = 5% [(upah harian – Rp.450,000) x Jumlah Hari]
76
3. PEGAWAI TIDAK TETAP (Harian, Lepas, Borongan)Formula PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 PPh x (Ph Bruto – PTKP)
77
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)
a. Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C PER 16/PJ/2016, yang sifatnyaberkesinambungan dan MEMENUHI KETENTUAN sebagaimanadimaksud dalam pasal 13 (1) PER 16/PJ/2016dimaksud dalam pasal 13 (1), PER 16/PJ/2016.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x {[Penghasilan Bruto x 50%]‐PTKP}Formula
b. Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C PER 16/PJ/2016, yang sifatnyaberkesinambungan dan TIDAK MEMENUHI KETENTUAN sebagaimanadi k d d l l 13 (1) PER 16/PJ/2016dimaksud dalam pasal 13 (1), PER 16/PJ/2016.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x [Penghasilan Bruto x 50%]Formula
Isi Ketentuan Pasal 13 (1), PER 16/PJ/2016:a. Memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan pekerjaan dengan pemotong PPh Ps
21/26 serta tidak memperoleh penghasilan dari tempat lain.b. Harus menyerahkan foto kopi kartu NPWP dan bagi karyawati menikah harus menyerahkan fotokopi
78
y p g y y pkartu keluarga.
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)c Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaic. Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh bukan pegawai sebagai
mana dimaksud dalam pasal 3 huruf C PER 16/PJ/2016, yang sifatnyatidak berkesinambungan.
Perhitungan 4a 4b 4c di atas berlaku untuk honorarium atau imbalan yang
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x [Penghasilan Bruto x 50%]Formula
Perhitungan 4a, 4b, 4c di atas berlaku untuk honorarium atau imbalan yangdibayarkan kepada :
79
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)
d. Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan yangsifatnya utuh dan tidak dipecah.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x Penghasilan BrutoFormula
Penghitungan ini berlaku atas honorarium dan/atau imbalan yang dibayarkankepada:1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
i k k il h k l i d l braga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaanlainnya.
2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu.4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.5) Peserta kegiatan lainnya
80
5) Peserta kegiatan lainnya.
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)
e. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yangbersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggotadewan komisaris atau dengan pengawas yang tidakmerangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yangsama.sama.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x Penghasilan BrutoFormula
Penghitungan PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalanlainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris ataulainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris atauDewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawaitetap sama dengan penerima honorarium atau imbalanlainnya pada butir 5 di atas
81
lainnya pada butir 5 di atas.
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)
f. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi , bonus danimbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh mantanpegawaipegawai.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x Penghasilan BrutoFormula
Bagi mantan pegawai yang masih menerima jasa produksi, tantiem,gratifikasi, dan bonus dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 UUg gPPh dikalikan dengan penghasilan brutonya.Jika penerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasidan bonus adalah pegawai tetap yang masih aktif, makapenghasilannya ditambahkan pada penghasilan bruto pegawai yangbersangkutan. PPh pasal 21 dihitung menggunakan cara yang sudahdijelaskan butir 1 atas.
82
4. Bukan Pegawai (Ref. Pasal 3 huruf C, PER‐16/PJ/2016)g Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta programg. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program
yang berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannyatelah disyahkan oleh Menteri Keuangan.Dana pensiun yang dimaksud adalah dana pensiun yang sudahp y g p y gdisyahkan oleh Menteri keuangan dan penarikan dana dilakukan olehpegawai yang belum memasuki masa pensiun.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x Penghasilan BrutoFormula
P t if PPh P l 17 UU PPh dik k t ik d iPenerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh dikenakan atas penarikan dana pensiunsecara kumulatif dalam satu tahun takwim, yang artinya.:1) Apabila seseorang peserta program pensiun dalam satu tahun takwim
melakukan penarikan sampai sebesar Rp.50 Jt akan dikenakan PPh denganp p p gtarif 5%.
2) Apabila dalam tahun takwim yang sama orang tersebut melakukanpenarikan dana lagi, maka sampai dengan lapisan diatas Rp.50 Jutaberikutnya akan dikenakan tarif 15% dan setersunya
83
berikutnya akan dikenakan tarif 15% dan setersunya.
PPh Pasal 21 Yang Bersifat Finala. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan danT j H i T (THT) J i H i T (JHT) dib kTunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), yang dibayarkansekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Tenaga Kerja.
PPh Pasal 21 = Tarif PPh Final x Penghasilan BrutoFormula
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PajakS i d R 50 J t 0%
Tarif PPh Final:
Sampai dengan Rp. 50 Juta 0%
di atas Rp.50 Juta s/d Rp.100 Juta 5%
di atas Rp.100 Juta s/d Rp.500 Juta 15%
84
di atas Rp.500 Juta 25%
PPh Pasal 21 Yang Bersifat Finalb Honorarium dan imbalan lainnya dengan bentuk dan namab. Honorarium dan imbalan lainnya dengan bentuk dan nama
apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS/ASN,Anggota TNI/Polri yang dananya bersumber dari keuangannegara/daerah.1) Untuk PNS golongan I & II, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan
pangkat tamtama, bintara dan pensiunannya.
Formula : PPh Pasal 21 (bersifat final) = 0 % x Penghasilan Bruto
2) Untuk PNS golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan pangkat) g g , gg gg g g p gperwira pertama dan pensiunannya.
Formula : PPh Pasal 21 (bersifat final) = 5 % x Penghasilan Bruto
3) Untuk PNS golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan pangkatperwira menegah, tinggi dan dan pensiunannya.
F l PPh P l 21 (b if fi l) 15 % P h il B
85
Formula : PPh Pasal 21 (bersifat final) = 15 % x Penghasilan Bruto
PPh Pasal 26
• Semua objek pemotongan PPh pasal 21 baik itu
Formula PPh Ps 26 = 20% x Penghasilan Bruto
• Semua objek pemotongan PPh pasal 21, baik itubersifat final mapun tidak final, jika diterima ataudiperoleh WPOP‐LN, dikenakan pemotongan PPh pasal26 dan bersifat final.
• Tarif pph pasal 26 yang dikenakan adalah 20% daripenghasila bruto atau sesuai dengan tax treaty antarapenghasila bruto atau sesuai dengan tax treaty antaraIndonesia dengan negara yang bersangkutan.
• Apabila WP luar negeri berubah status menjadi WPp g jdalam negeri, maka PPh pasal 26 menjadi tidak finaldan dapat dikreditkan dalam SPT tahun pajakbersangkutanbersangkutan.
86
TAX PLANNING
1. Klausul PajakDalam Kontrak
Jika dalam kontrak tidak ada klausulpajak, biasanya pembebanan pajakdihitung dari gross income dan
2. Pajak Ditanggung
dihitung dari gross income danpembayaran net of tax, dsb
1.Jika PPh ditanggung Pemberi KerjaPemberi Kerja atauGross Up Method
Non Deductable Expenses2.Jika PPh di Gross Up Deductable Expenses
3. Pemberian UangSaku: Lump‐sum atau
Reimbursement
1.Jika Lump‐sum, Exp. sebesar nilaiyang diterima karyawan2.Jika reimbursement, Exp. sebesar
il i bi dik l k
4. PemberianTunjangan Makan
nilai biaya yang dikeluarkan.
1.Jika Persh adopsi sistem Norma PPh, catering sebagai objek PPh.
atau MenyediakanCatering
2.Jika Persh tidak adopsi Norma PPh, catering bukan objek dan deductable expenses. 87
REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL
Tujuan : dilakukannya rekonsiliasi adalah untuk meyakinkan apakah semua objek PPh Pasal 21 t l h di t j k d dil k l h h t b l ?21 telah dipotong pajak‐nya dan dilaporkan oleh perusahaan atau belum?
Langkah‐Langkah : 1. Identifikasi akun‐akun laporan keuangan yang mengandung objek PPh Pasal 21,
k k bi dil k i l bi j l di bitermasuk akun biaya diluar karyawan, misalnya biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan, dsb,
2. Catat dan kalkulasi seluruh beban dan pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 21,,
3. Bandingkan temuan objek pajak dalam laporan keuangan dengan objek pajak yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21,
4. Apbila ditemukan objek pajak lebih besar dari laporan SPT Masa PPh pasal 21, t l i l bih l j t b kti d k t k hit b PPh P l 21telusuri lebih lanjut bukti pendukung untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang kurang bayar,
5. Apabila temuan objek pajak lebih kecil dari laporan SPT Masa PPh pasal 21, telusuri lebih lanjut ke dokumen penghitungan PPh Pasal 21, dan cek kembali ke laporan keuangan.
88
89