15
Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang PENDAHULUAN Anggaran Dasar Bab IV dan Anggaran Rumah Tangga Bab II mengatur organisasi. Agar memperoleh kesamaan pengertian dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya, maka pokok-pokok pengaturan dalam AD/ART PDGI tersebut perlu lebih diperjelas. Kebijakan ini ditetapkan oleh PB PDGI berdasarkan wewenang yang diberikan kepada PB PDGI sebagaimana tercantum dalam Bab I pasal 1 butir b.(huruf c) Kedudukan dan peranan PDGI Cabang sangat strategis. Mudah dipahami karena kedudukan PDGI Cabang tersebut dalam jajaran organisasi PDGI adalah sebagai-ujung tombak organisasi, yang peranannya bukan saja sebagai pelaksana semua kebijakan dan program kerja organisasi, tetapi yang terpenting lagi juga karena hubungannya yang bersifat langsung dengan semua kepentingan anggota dan masyarakat dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. TUJUAN 1. Tujuan umum Memperkuat peran dan kemampuan organisasi PDGI melalui pemantapan manajemen PDGI cabang. 2. Tujuan khusus

Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

PENDAHULUAN

Anggaran Dasar Bab IV dan Anggaran Rumah Tangga Bab II mengatur

organisasi. Agar memperoleh kesamaan pengertian dalam menggerakkan

dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya, maka pokok-pokok pengaturan

dalam AD/ART PDGI tersebut perlu lebih diperjelas. Kebijakan ini

ditetapkan oleh PB PDGI berdasarkan wewenang yang diberikan

kepada PB PDGI sebagaimana tercantum dalam Bab I pasal 1 butir b.

(huruf c)

Kedudukan dan peranan PDGI Cabang sangat strategis. Mudah dipahami

karena kedudukan PDGI Cabang tersebut dalam jajaran organisasi PDGI

adalah sebagai-ujung tombak organisasi, yang peranannya bukan saja

sebagai pelaksana semua kebijakan dan program kerja organisasi, tetapi

yang terpenting lagi juga karena hubungannya yang bersifat langsung

dengan semua kepentingan anggota dan masyarakat dalam era

desentralisasi dan otonomi daerah.

TUJUAN

1. Tujuan umum

Memperkuat peran dan kemampuan organisasi PDGI melalui pemantapan

manajemen PDGI cabang.

2. Tujuan khusus

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus

PDGI cabang dalam mengelola organisasi.

b. Sebagai alat pemantauan dan pembinaan PDGI Cabang

c. Sebagai bahan rujukan dalam mengelola PDGI Cabang

d. Sebagai bahan latihan keterampilan PDGI Cabang

Page 2: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

KEPENGURUSAN

A. PENGERTIAN

Kepengurusan cabang adalah organisasi PDGI terdepan yang dibentuk di

tingkat kabupaten atau kota.

B. TUJUAN

Sama dengan tujuan PDGI sebagaimana disebutkan dalam AD PDGI.yaitu:

1) Secara aktif ikut serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat

Indonesia.

2) Secara aktif mengembangkan ilmu kesehatan serta iptek

kedokteran gigi.

3) Mernbina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota.

4) Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Tugas Pengurus Cabang

1) Melaksanakan keputusan-keputusan kongres, rakernas dan

rakercab

2) Memberikan laporan kepada Pengwil yang ditembuskan

kepada PB PDGI tentang hasil kerja yang dilakukan minimal

sekali dalam setahun

3) Membina hubungan dengan semua aparat pemerintah (???),

organisasi profesi yang ada khususnya yang berkaitan dengan

mengembangkan kebijakan dan dalam program-program

kesehatan.

4) Bertanggung jawab pada rapat umum anggota dan Pengwil

5) Memberi mandat kepada peserta utusan kongres

6) Meneruskan usulan anggota untuk melakukan registrasi ke

tingkat wilayah/pusat

7) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan

anggota sesuai dengan harkat dan martabat profesi

kedokteran gigi.

Wewenang Pengurus Cabang

1) Melakukan pembinaan praktik dokter gigi di tingkat cabang

mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh

organisasi profesi

2) Memberikan dan mencabut Rekomendasi Surat Izin Praktik

Page 3: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

sesuai dengan tempat praktek

3) Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lainnya

yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras, pemerintah

maupun swasta

4) Melaksanakan atau mengembangkan usaha-usaha

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

5) Mewakili PDGI dalam berbagai upaya pemecahan masalah di

daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI CABANG

Struktur Organisasi Pengurus PDGI Cabang

1. Susunan kepengurusan pengurus cabang sedapat-

dapatnya menyesuaikan diri dengan pengurus besar.

2. Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat serta

jumlah anggota dan program yang akan dilakukan susunan pengurus

dapat terdiri dari

a. ketua

b. sekretaris

c. bendahara

d. sekurang-kurangnya 4 seksi : seksi organisasi, seksi

ilmiah, seksi pengabdian masyarakat, seksi dana / umum dan seksi lain

yang diperlukan.

3. Uraian tugas pengurus

a. Ketua adalah penanggung jawab penuh organisasi.

b. Sekretaris adalah pengelola administrasi organisasi.

c. Bendahara menyelenggarakan manajemen keuangan

organisasi.

d. Seksi-seksi mempunyai tugas merencanakan dan

menyelenggarakan kegiatan organisasi.

4. Susunan MKEKG cabang

Ketua MKEKG cabang dipilih dalam rapat anggota. Susunan MKEKG PDGI

cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang wakil

ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota, sedangkan susunan

kepengurusan lainnya dilengkapkan oleh ketua MKEKG PDGI cabang

Page 4: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

yang terpilih.

5. Susunan BPA cabang.

Susunan BPA PDGI cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang

ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota. Ketua BPA PDGI

cabang dipilih oleh rapat anggota, sedangkan susunan kepengurusan

lainnya dilengkapkan oleh ketua BPA PDGI cabang yang terpilih.

D. TATA CARA PEMBENTUKAN CABANG

Dalam Anggaran Dasar Bab IV dan Anggaran Rumah Tangga Bab II

mengatur organisasi,

1) Pengurus Cabang dibentuk di setiap kabupaten / kota dengan

syarat minimal 10 anggota. Apabila syarat anggota tidak dipenuhi

maka kepengurusan cabang harus digabung dengan kabupaten / kota

terdekat dalam satu wilayah pengwil.

2) Dokter gigi yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai

pengurus cabang dapat menjadi anggota dari cabang yang terdekat

dalam satu wilayah pengwil.

3) Pengurus cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan

serah terima dengan pengurus cabang sebelumnya

4) Masa jabatan pengurus cabang berlangsung 5 (lima) tahun

5) Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus cabang harus

mengadakan rapat-rapat pengurus harian yang diadakan sekurang-

kurangnya 6 bulan sekali

6) Seorang anggota PDGI hanya dibolehkan dipilih menjadi ketua cabang

lebih dari 1 (satu) kali masa kepengurusan.

7) Kriteria Calon Ketua Pengcab PDGI :

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Setia dan Taat pada Pancasila dan UUD 1945.

c. Anggota Biasa PDGI

d. Sehat Jasmani dan Rohani

e. Mempunyai pandangan luas mengenai profesi Kedokteran Gigi

f. Sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan dari 20%

anggota.

g. Mempunyai integritas tinggi pada PDGI, tidak pernah

Page 5: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

mencemarkan nama baik dan melanggar disiplin organisasi

PDGI

h. Mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk mewujudkan

tujuan PDGI

i. Menyatakan secara tertulis bersedia menjadi calon Ketua

Pengcab PDGI

8) Tata cara pemilihan ketua cabang diatur oleh mekanisme tata tertib

pemilihan ketua cabang pada RUA

9) Pembentukan dan pengesahan cabang baru.

Para anggota yang berada dalam suatu kabupaten/kota yang telah

memenuhi syarat untuk membentuk sebuah cabang baru, sesuai

AD/ART , menyampaikan rencana pembentukan cabang baru kepada

pengurus wilayah, dengan tembusan kepada PB PDGI. Tatacara

pembentukan cabang tersebut dilakukan melalui langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Para anggota PDGI yang bertempat tinggal di satu kabupaten/

kota yang belum mempunyai organisasi cabang PDGI

(sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang) mengadakan rapat

persiapan guna membahas pembentukan organisasi cabang

PDGI yang dimaksud.

b. Rapat persiapan dilanjutkan dengan pemilihan ketua/formatur

pengurus cabang PDGI serta penyusunan rencana kerja.

c. Ketua/formatur pengurus cabang PDGI melengkapkan susunan

kepengurusan pengurus cabang PDGI yang bersangkutan

selambat-lambatnya 30 hari setelah selesai rapat anggota.

d. Pengurus cabang PDGI yang baru dibentuk menetapkan alamat

kantor, melengkapkan sarana perkantoran, membuat buku

induk, serta mendaftarkan nama dan alamat semua anggota.

e. Pengurus cabang PDGI yang baru dibentuk, meminta surat

persetujuan dari pengurus cabang PDGI yang sebelumnya

menaungi, tentang pembentukan organisasi cabang PDGI

tersebut.

f. Apabila surat persetujuan telah diperoleh, pengurus cabang

PDGI yang baru dibentuk mengirimkan surat permohonan

Page 6: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

pengesahan kepada Pengurus Besar PDGI melalui Pengurus

Wilayah dengan melampirkan notulen rapat persiapan, susunan

pengurus, alamat, nama dan alamat para anggota, rencana

kerja serta surat persetujuan dari pengurus cabang PDGI yang

sebelumnya menaungi.

g. Pengurus Besar PDGI mempelajari surat permohonan beserta

semua lampirannya. Apabila dinilai memenuhi syarat,

dikeluarkan surat keputusan tentang pengesahan pembentukan

organisasi cabang PDGI serta pengesahan susunan pengurus

cabang PDGI yang baru dibentuk.

h. Peresmian pembentukan organisasi cabang PDGI dilaksanakan

bersama dengan pelantikan pengurus cabang PDGI yang baru.

Disarankan peresmian tersebut dapat dilakukan dalam suatu

upacara khusus yang dihadiri oleh segenap anggota serta para

undangan yakni para pejabat dari pelbagai instansi dan

pengurus dari pelbagai organisasi masyarakat setempat.

Peresmian dilakukan oleh Pengurus Besar PDGI, tetapi apabila

berhalangan dapat dilakukan oleh pengurus wilayah PDGI

setempat atas nama Pengurus Besar PDGI.

10) Tata tertib rapat anggota.

a. Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus cabang beserta

panitia pelaksana rapat anggota yang dibentuk oleh pengurus

cabang.

b. Panitia pelaksana rapat anggota bertanggung jawab atas segi

teknis penyelenggaraan rapat anggota.

c. Rapat anggota dihadiri oleh pengurus cabang, anggota biasa,

peninjau serta undangan pengurus cabang.

d. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah

anggota biasa.

e. Bila persyaratan keabsahan rapat anggota tidak terpenuhi,

Maka rapat anggota diundur selambat-lambatnya dalam 1 jam,

dan setelah itu rapat anggota dianggap sah dengan jumlah

anggota yang hadir.

f. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau

Page 7: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

hanya mempunyai hak bicara.

g. Rapat anggota dipimpin oleh seorang pimpinan, seorang wakil

pimpinan dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh

peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.

h. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang

pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan pimpinan Rapat

anggota dipimpin oleh ketua panitia pelaksana rapat anggota.

i. Apabila penilaian pertanggungan jawaban pengurus cabang

selesai, maka pengurus cabang yang bersangkutan dinyatakan

demisioner dan selanjutnya anggota pengurus cabang tersebut

mempunyai status sebagai anggota biasa.

j. Kekuasaan dan wewenang rapat anggota :

Menilai pertanggungjawaban pengurus cabang periode

sebelumnya mengenai amanat pelaksanaan rapat

anggota.

Menetapkan garis-garis besar program kerja pengurus

cabang yang menunjang serta tidak bertentangan

dengan program kerja Pengurus Besar PDGI.

Memilih ketua/formatur pengurus cabang untuk periode

berikutnya, membentuk dan memilih ketua dewan

penasehat PDGI cabang, serta membentuk dan memilih

ketua MKEKG PDGI cabang dan BPA PDGI cabang.

Memilih dan memberikan mandat kepada utusan

pengurus cabang untuk menghadiri Raker atau pun

Konggres PDGI.

11) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi PDGI cabang.

Pembentukan MKEKG PDGI cabang hanya dibenarkan dengan

pertimbangan khusus Pengurus Besar PDGI. Pembentukan

MKEKG PDGI cabang tersebut dilakukan dalam rapat anggota,

setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Pengurus Besar

PDGI melalui Pengurus Wilayah. Untuk pembentukan MKEKG

PDGI cabang tersebut, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut :

Page 8: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

a. Sebelum menyelenggarakan rapat anggota, pengurus

cabang PDGI bersangkutan harus mengirimkan surat

permohonan kepada Pengurus Besar PDGI melalui Pengurus

Wilayah tentang maksud membentuk MKEKG PDGI cabang.

b. Pada surat permohonan tersebut harus dijelaskan dengan

lengkap alasan perlunya mendirikan MKEKG PDGI cabang

tersebut, yang kemudian dilengkapi pula dengan keterangan

tentang luas wilayah kerja pengurus cabang PDGI, jumlah

anggota serta letak geografis terhadap pengurus wilayah PDGI.

c. Pengwil PDGI bersama dengan MKEKG wilayah

mempelajari surat permohonan yang diterima dan

menyampaikannya hasilnya kepada PB PDGI ataupun MKEKG

Pusat.

d. Pembentukan MKEKG PDGI cabang pada rapat anggota

hanya dilakukan apabila telah ada surat persetujuan dari PB

PDGI melalui Pengurus Wilayah tentang pembentukan MKEKG

PDGI cabang yang dimaksud.

12 ) Tata cara penggantian dan pelantikan pengurus.

a. Serah terima pengurus lama dengan pengurus baru

dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus baru.

b. Acara pelantikan pengurus baru dan serah terima

kepengurusan terdiri dari :

laporan ketua panitia 

sambutan ketua pengurus lama 

serah terima kepengurusan 

pelantikan pengurus baru.

pelantikan pengurus baru cabang dilakukan oleh PB

PDGI atau diwakililkan kepada pengurus PDGI wilayah

yang bersangkutan

pengucapan janji

penyerahan bendera PDGI

diperdengarkan hymne PDGI

sambutan ketua pengurus baru

sambutan Ketua PB PDGI atau yang mewakilinya

Page 9: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

sambutan pejabat pemerintah setempat

pembacaan do'a

Program

Program keorganisasian.

Ke dalam, program ini termasuk program pembinaan

perangkat organisasi, program kesekretariatan serta

keluar, mencakup program kerjasama dengan pelbagai

instansi/ organisasi terkait.

Keluar

13) Program pembinaan anggota ini termasuk program

penerimaan dan pelantikan anggota baru, pemberian kartu

anggota, program pembinaan profesionalisme dan etika

anggota serta program pungutan iuran anggota. Khusus untuk

iuran anggota yang berhasil dikumpulkan, sebesar 10%

diantaranya harus dikirimkan ke Pengurus Besar PDGI, dan

20% ke pengurus PDGI wilayah.

14) Program kerjasama dengan instansi depkes dan organisasi

profesi kesehatan dalam rangka upaya pengawasan anggota

15) Program Pendidikan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi

Berlanjutan (P3KGB)

16) Program kesejahteraan anggota. Program ini mencakup

bantuan pelbagai kemudahan kepada anggota baik yang ada

hubungannya dengan aspek materil dan ataupun

pengembangan karier.

17) Program pengabdian profesi. Program ini termasuk

menyelenggarakan pelbagai kegiatan pengabdian sosial,

misalnya pada setiap hari besar nasional, khususnya yang ada

kaitannya dengan kesehatan serta ulang tahun PDGI, dan

bentuk nyata partisipasi PDGI dalam program program

pembangunan kesehatan.

Page 10: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

NASKAH SERAH TERIMAPENGURUS CABANG PDGI ......................................

Pada hari …………………, tanggal ………-………- 20 di …………………, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :

Jabatan : Ketua pengurus cabang PDGI periode 20..s/d 20..

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

2. Nama :

3. Jabatan : Ketua pengurus cabang PDGI periode 20.. s/d 20..

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Page 11: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

Sesuai dengan ketentuan AD/ART PDGI, hasil Rapat Umum Anggota Cabang PDGI .................. yang dilaksanakan pada tanggal………………… serta Surat Keputusan PB PDGI No ……………………. Menyatakan :1. Pihak pertama menyerahkan kepengurusan PDGI Cabang ...................... kepada

pihak kedua.2. Pihak kedua menerima penyerahan kepengurusan PDGI Cabang ............. dari pihak

pertama.3. Dengan serah terima kepengurusan ini, berarti segala Kekuasaan, wewenang, hak,

kewajiban dan tanggung jawab kepengurusan PDGI Cabang ................ untuk selanjutnya berada ditangan pihak kedua.

4. Serah terima ini dilaksanakan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Pihak Pertama Pihak kedua

(Nama jelas & tanda tangan) (Nama jelas & tanda tangan)

NPA. NPA.

Saksi

(Nama jelas dan tanda tangan) (Nama jelas dan tanda tangan)Jabatan organisasi NPA Jabatan organisasi NPA

JANJI PENGURUS

Saya berjanji : bahwa saya

1. akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus cabang PDGI ………….,

periode 20.. s/d 20.. sesuai dengan wewenang serta tugas dan kewajiban yang

diberikan kepada saya.

Page 12: Tata Laksana Manajemen PDGI Cabang

2. dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa mentaati segala ketentuan

AD/ART PDGI, menjunjung tinggi sumpah dokter gigi serta kode etik Kedokteran

gigi Indonesia.

Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan

diri saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati PDGI serta upaya kita Semua.

…………, ... – .............. – 20..

(-----------Nama-----------)

NPA ..........................

----------jabatan---------