Tindak Pidana Perbankan Herry Liyus

5/10/2018 Tindak Pidana Perbankan Herry Liyus - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tindak-pidana-perbankan-herry-liyus 1/10

Majalah Hukum Forum Akademika ============= 84

TINDAK PIDANA EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF

POLITIK KRIMINAL

Oieh : HERRY LlYUS

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

ABSTIUK

Tindak pidana ekonomi di bidang perbankan menampakkan gejala pertumbuhan yang

semakin canggih dan rumit baik dilihat dari modus operandi, pelaku, maupun dilihat dari

si korban. Hal ini dapat diketahui dari infonnasi yang disampaikan oleh berbagai mass

media, dimana setiap tahunnya ada bank yang kebobolan, manipulasi, kredit macet yang

membawa kerugian yang nilainya tidak hanya jutaan tetapi milyaran sampai triliunan

rupiah. Sedangkan pihak yang dirugikan tidak hanya pihak B~ tetapi juga dimanfaatkan

oleh penjahat-penjahat baik yang berasal dari Iuar maupun dari dalam bank itu sendiri.

Kata Kunci :Tindal, pldana ekonomi, Perbankan, Perspektif Politik Kriminal

I.PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan Perkcrnbangan Indonesia dalarn menghadapi

pembangunan di samping menghasilkan keluaran-keluaran positif diberbagai kehidupan,

terkandung pula di dalarnnya implikasi yang bersifat negatif sebagai akibat dari pada

adanya perubahan dan pergeseran tata kehidupan dan tata nilai yang berkembang dalam

masyarakat. Irnplikasi neg atif ini antara lain bidang kejahatan yang sering meresahkan dan

merugikan masyarakat termasuk peningkatan kejahatan ekonomi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif.

Apabila memperhatikan pengertian daripada tindak pidana ckonorni, yaitu setiap

perbuatan pelanggaran at.as kebijaksanaan negara di bidang ekonomi yang dituangkan

dalam peraturan huk'urn yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarannya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kejahatan di bidang ekonomi meliputi bidang yang

sangat luas, yaitu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

I. Tindak pidana di bidang pcrbankan

2. Tindak pidana di bidang import dan eksport

3. Tindak pidana di bidang Moneter

4. Tindak pidana di bidang produksi dan perdagangan ( Robintan Sulaiman: 2000,56)

Dari beberapa bentuk tindak pidana ekonomi yang disebut di atas, maka yang

menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana ekonomi di bidang perbankan,

hal ini didasarkan pada peranan lembaga keuangan dalam pembangunan nasional sangat

menentukan, mengingat bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah

ISSN : 0854 - 789 X Volume 15 nomor 1 April 2007



Ma ja la h Hukum Forum Akadem ika ============ 8 5

rnemberi kredit dan jasa-jasa dalam Ialu Iintas pembayarannya. Sedangkan Iembaga

keuangan adalah merupakan badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang

keuangan, menarik uang dan menyalurkannya kemasyarakat terutama guna membiayai

investasi perusahaan.

Dalam kegiatan pembangunan yang demikian pesat yang membawa konsekuensi

logis, peranan bank akan Iebih besar sesuai dengan kebijaksanaan deregulasi dan

debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui "Paket-paket deregulasinya".

Peranan bank. dan lembaga keuangan sebagai penghimpun dan penyalur dana dad

masyarakat turut menunjukkan peniogkatan kegiatan , bahkan alat -alat teknologi

canggih diupayakan penggunaannya dalam industri bank.

Dana pembangunan yang dipicu dari peningkatan investasi modal asing dan modal

dalam negeri yang jwnlahnya cukup besar, ditunjang oleh canggihnya peralatan-

peralatan yang digunakan berupa telepon, telex, facsimile, komputer dan peralatan

canggih lainnya dalam pengeJoJaannya, hal ini juga dimanfaatkan oleh penjahat-

penjahat baik yang berasal dari luar maupun dari dalam bank itu sendiri.

Lembaga perbankan sebagai prasarana institusional dan agen development

mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka

pembangunan ekonomi. Dalam kedudukannya yang demikian, perbankan menjadi

sentral dan urat nadi dari mekanisme flow of money yangmenggerakkan kegiatan

ekonomi.

Disatu sisi kedudukan perbankan demikian vital, di 'pihak lain kejahatan ekonomi di

bidang perbankan secara kualitatif menunjukkan tendensi yang meningkatlberkembang

sebingga sudah barang tentu merupakan ancaman, hambatan dan gangguan terhadap

kehidupan perbankan pada khususnya dan terhadap pembangunan ekonomi pada

umumn ya,

II. TINDAK PJoANA EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Tindak pidana ekonomi di bidang perbankan sumber ketentuan mengenai hal ini

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Perbankan

(UUPB) yang diundangkan pada tahun 1967 (DU Nomor 14 Tahun 1967) yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah lagi

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

ISSN : 0854 - 789 X V olum e 15 nom or 1 A pril 2007



Majalah Hukum Forum Akademika============= 86

Ketentuan pidana dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 46 , tentang mereka yang mendirikan usaha perhankan tanpa izin dari Menteri

Keuangan

h. Pasal 47, tentang mereka yang membuka rahsia hank.

c. Pasal 48, tentang para pejabat yang sengaja tidak memberi keterangan yang wajibdipenuhi yang berkaitan dengan kepentingan pemeriksanan yang dilakukan oleh

Bank Indonesia.

d. Pasal 49 ayat (1) , tentang pejabat yang membuat pembukuan atau catatan yang

tidak benar.

e. Pasal 49 ayat (2) tentang pejabat bank yang menerima imbalan atau komisi, yang

berkaitan dengan pelayanan atau para pejabat tersebut tidak melaksanakan

ketentuan terhadap ketentuan undang-undang atau ketentuan lainnya yang yang

berlaku bagi bank.

F. Pasal 50, tentang pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan ketaatan

terhadap ketentuan undang-undang atau ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank.

Sedangkan ketentuan dalam KUHP adalah :

a. Pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan surat

h. PasaI 372 tentang penggelapan

c. Pasal 378 tcntang perbuatan curang (penipuan)

JenislBentuk Kejahatan di bidang Perbankan

Bertitik tolak pada kegiatan dalam dunia perbankan , maka melihat perundang-

undangan positif indonesia, maka bentuk kejahatan di bidang perbankan dapat

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga ) jenislbentuk yaitu :

a. Kejabatan yang berhubungan dengan legalitas untuk menjalankan kegiatan usaba

bank (bank tanpa izin)

b. Kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan/usaha pokok bank dalam pemberian

kredit (kejahatan mengenai perkreditan)

c. Kejahatan yang berhubungan dengan kegiatanlusaha pokok bank yang menyangkut

lalu lintas pembayaran gira1 (kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral).

Kejahatan perbankan berdasar UU Nomor 7 tahun 1992 ( Sekarang UU Nomor 23Tahun 2003) sangat sempit, dikatakan demikian karena hanya kejahatan perbankan,

sedang yang sangat luas yang disebut banking crime itu bisa disebut kejahatan di

'bidang perbankan. Bentuknya banyak sekali seperti , one man bank ( satu orang

mendirikan satu bank untuk menipu), pemalsuan credit card, pemalsuan sertifikat

ISSN : 0854 - 7'89 X Volume 15 nomor 1ApriI20QZ~ '



Majcdoh Hukum Forum Akadem ika============= 87

agunan, kredit macet yang disebabkan karena perbuatan curang , kejahatan

komputer yang berkaitan dengan bank, terrnasukjuga kejahatan money laundering

atau pencucian uang adalah bentuk kejahatan sebagai kelanjutan kejahatan

narkotik, bahkan kalau di Indonesia merupakan kelanjutan dan kejahatan korupsi ,

penyelundupan (Robintan Su1aiman, 2000 ,45)

Modus operandi tindak pidana di bidang perbankan, boleh dikatakan dari

tahun ke tahun menunjukkan perkernbangan yang sangat pesat. Cara-cara

konvensional dan dilakukan sendiri-scndiri sudah ditinggalkan, dan sekarang

dilakukan secara canggih dengan menggunakan teknologi canggih dan tindak

pi dana dilakukan secara teorganisir secara baik. Perkembangan modus operandinya

dapat disebut sebagai berikut :

a. Mcrupakan suatu sindikat atau kclompok yang tcrorganisir sccara baik

b. Melibatkan oknum pejabatJpegawai bank.

c. Melibatkan pelaku yang berdomisili di luar negeri sebagai penampungan hasil

kcjahatan di Indonesia atau sebaliknya bank di Indonesia dipergunakan scbagai

penampung hasil kejahatan di luar negeri.

d. Mempergunakan identitas palsu (referensi palsu), baik KTP maupun paspor, dan

dalam melaksanakan kejahatan mempergunakan sistem "Cut Out" atau sistem

kartel.

e. Warkat bank dicetak sendiri atau kerjasarna dengan oknum percetakan dimana

warkat tersebut dicetak.

rn. KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI

DI BIDANG PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

3.1. Faktor PcnyebabKejahatan di BidangPerbankan

Sehubungan dibicarakan kebijakan kriminal atau usaha-usaha yang rasional untukmenanggulangi kejahatan baik yang telah dilaksanakan maupun dalam perspektif politik

kriminal, dan setelah melihat modus operandi yang dikemukakan diatas, maka terlebih

dahulu dikemukakan beberapa faktor penyebab tindak pidana di bidang perbankan antara

lain:

Pertama, kecanggihan teknologi yang tak dapat diikuti dengan upaya preventif

untuk mencegah kejahatan. Hal ini menguatkan indikasi bahwa akselerasi hukum

IS5N : 0854 - 789 X V olum e 15 nom or 1 April 2007



Majalah Hukum Forum Akademika ============= 88

(tennasuk hukum pidana) belum dapat mengikuti pesatnya aktivitas pengembangan modus

operandi bam dalam berbagai bidang kejahatan.

Di Indonesia, segi penciptaan hukum untuk mencegah kejahatan (tindak pidana)

dibidang perbankan masih terlampau lamban, Iebih-lebih bila dibandingkan dengan

revolusi teknologi komputer dan infonnasi yang telah berfungsi sebagai "research dang

development" bagi tindak pidana terorganisir di bidang perbankan.

Kedua, faktor-faktor internal yang memberi kemungkinan berbagai penyelewengan

yang melibatkan orang dalam, lemahnya sistem pengawasan dan pengaman internal, serta

masih rendahnya reward (upah) terhadap Sumber Daya Manusia perbankan.

Ketertutupan pihak bank terhadap kasus kejahatan perbankan yang terjadi dirumahnyadirumahnya sendiri, menguatkan dugaan bahwa sebagian besar tindak pidana perbankan

itu selalu melibatkan orang dalam.

Ketiga, merebaknya tindak pidana di bidang perbankan mcrupakan implikasi tak

langsung dari rangkaian kebijakan di bidang moneter. Dcregulasi monctcr di Indonesia

sejak tahun 1983 meningkatkan intensitas lalu lintas peredaran uang dan giral. Kondisi ini

memunculkan celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau korporasi tertentu.

Keempat, kekurangan hati-hatian dalam menjalankan perbankan yang seharusnya

dalam praktek perbankan yang harus dengan penuh kehati-hatian (pruden banking).

Kelima, kcrahasian (ketcrtutupan) bank scring dipcrgunakan sebagai topcng olch

pengelola atau pemilik bank untuk menutup-nutupi kejahatan yang terjadi di dalam bank

itu sendiri, sehingga sampai koleps bank tersebut pemerintah atau masyarakat tidak tabu.

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Perspektif Pohtik Kriminal

Politik kriminal yang mcnyangkut tindak pidana di bidang perbankan mempunyai

karakteristik yang khusus melihat modus operandi dan r.aktor-faktor penycbabnya,

Menurut GP. Heofuagels sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik

kriminal dapat mcngcjawantahkan dalam pc1bagai bcntuk. Bcntuk yang pcrtama, adalah

bcrsifat reprcsif yang menggunakan sarana penal (pidana), yang sering discbut scbagai

sistern pcradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini sccara luas sebcnarnya

mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, berupa usaha-usaha prevention without

punishment (pencegahan tanpa menggunakan penal). Ketiga, adalah mendayagunakan

usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum

melalui mass media sec ara Iu as (Muladi, 1995 :42).

ISSN : 0854 - 789 XVolume 15 nomor 1 April 2007



M aja lah H ukum Forum A kadem ika ============= 89

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi

dua, yaitu "jalur penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "Non Penal' (bukan/di luar hukum

pidana). Dalam pembagian di atas bentuk. kedua dan ketiga dapat dimasukkan dalam

kelompok upaya "non penal".

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

"penal" lebih menitik beratkan pada sifat''refresif" (penindasan/pemberantasan/

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" Iebih menitik

beratkan pada sifat "preventif" (pencegahanlpenangkalan/pengendalian). Sebelum

kejahatan terjadi, Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada

hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti I~.

Pcrtama, pcnulis menguraikan upaya pcnanggulangan kejahatan lewat jalur "non

penal", upaya ini Icbih bcrsifat tindukan pcnccguhan untuk terjadinya kejahatan , maka

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi -

kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan

kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2000 :34).

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka

upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis hal ini juga ditegaskan pula

dalam berbagai kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatmen of

Offender" pada kongres PBB pada kongres PBB kep 6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela

(Barda Nawawi Arief, 1996 :3).

Maraknya kejahatan di bidang perbankan sebagaimana dikemukakan di atas faktor-

faktor kondusif penyebabnya yang menonjol adalah : kecanggihan teknologi yang tidak

dapat diantisipasi oleh hukum pidana dan penegak hukum, adanya kondisi moral yang

jelek baik dari pemilik bank ataupun profesional (petugas) bank, kekurang hati-hatian

dalam menjalankan banknya , kerahasiaan bank sering dipergunakan sebagai alat untuk

menutup-nutupi kejahatan yang terjadi pada bank tersebut.

Dengan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan eli bidang perbankan, maka

upaya penanggulangannya dengan preventif dapat dilakukan dengan langkah :

1. Melalului kebijakan penciptaan hukum yang sedapat mungkin dapat mengantisipasr

kemajuan teknologi yang dipergunakan dalam tindak kejahatan di bidang

perbankan.

ISSN : 0854 - 789 X Volum e 15 nom or 1 April 2007



, M aja lah H ukum Forum A kadem ika =========::=== 9 0

2. Perbaikan kinerja dan pengamanan perbankan untuk menutup kemungkinan

terlibatnya orang dalam, termasuk dalam langkah ini adalah perbaikan reward bagi

pegawai bank yang bersangkutan untuk meningkatkan loyalitas mereka terhadap

perusahaan,

3. Strategi memperketat pengawasan dari otoritas moneter, dalam hal ini adalah Bank

Indonesia.

Kedua, upaya-upaya penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dengan jalur "penal"

atau bersifat represif, dalam kerangka ini diajukan pemikiran-pemikiran dalam usaha untuk

menyusun standard politik kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan (tindak pidana)

perekonomian termasuk tindak pidana di bidang perbankan :

a. Perlu dilakukan resppreisal secara teratur terhadap perundang-undangan pidana yang

berkaitan dengan tindak pidana ekonomi (termasuk di bidang perbankan). Hal ini

mencakup : (l) evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau

depenalisasi dan (2) Evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belurn efektif

didayagunakan.

b. Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tertentu, seperti

komputer, accounting dan sebagainya.

c. Perlunya pemikiran keberadaan badan khusus untuk memerangi kejahatan khusus.

d. Sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu dari penegak hukurn.

e. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengurnpulan alat bukti.

f. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penyidikan dan pertukaran informasi,

melihat kejahatan inimelampaui batas-batas negara.

g. Meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi delay in investigation and trial.

h. Bilamana perlu diciptakan peradilan khusus.

1. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan pengaturan minimun khusus

J. Pemidanaan terhadap korporasi

k. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekruitment karyawan, sistem

pengawasan dan sebagainya.

l. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah moral and deterent

effect.

m. Meningkatkan teknik investigasi, baik yang bersifat feaktif maupun proactive (muladi,

1995: 9-10)

ISSN : 0854 - 789 XV olum e 15 nom or 1 A p ril 2007



Majalah Hukum Forum Akad em ika ========;====== 91

Ketinggalan perangkat hukum sebagai sarana utama untuk penanggulangan terse but

dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia, belum tersedia perangka huktnn

untuk menghadapi bentuk -bentuk comercial crime, money laundering, customs fraud,

computer crime, sebagian banking crime (Sholehuddin, 1997 :6)

Oleh karena itu , legislatif kita harus berpacu dengan kemajuan teknologi sehingga

tercipta perundang-undangan yang lebih lengkap untuk menghadapi semua bentuk

kejahatan secanggih apapun.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat

dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan

dapat dikatakan sebagai langkah awal.

Muladi mengatakan secara garis besar , perencanaan atau kebijakan

penanggulangan kejahatan dituangkan dalam perundang-undangan itu meliputi :

Perencanaanlkebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang

ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

a. Perencanaanlkebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku

apa yang akan

perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindak) dan sistem penerapannya;

b. Perencanaalkebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana

dalam rangka penegakan hukum pidana (Muladi, 1995 :198)

Tahap ini disebut tahap formulasi atau tahap in abstracto, dimana badan pembentuk

undang-undang memilih, menilai dan menentukan perbuatan apa yang dilarang dan berapa

berat sanksi pidananya. Dalam tahap ini seyogyanya pembentuk undang-undang tetap

berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari perundang-undangan tersebut,

Peraturan perundang-undangan akan jauh lebih cepat ketinggalan zaman dalam era

globalisasi ini. Pengalaman kalangan penegak hukum dalam menegakkan hukum

sebaiknya menjadi masukan terns bagi badan pembentuk undang-undang untuk mengisi

kekosongan perundang-undangan. :Perputaran

berjalan lancar, jika tidak mau ketinggalan

(penjahat).

Oleh karena itu setiap saat periu adanya evaluasi terhadap perundang-undangan

siklus perundang-undangan itu harus

prakarsa dari para pelanggar hukum

yang berlaku melalui kebijakan kriminal baik yang bersifat kriminalisasi maupun

dekriminaJisasi atau depenalisasi dan evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang

belum efektif didayagunakan.

ISSN : 0854 - 789 X Volume 15 nomor 1April 2007



Majalah Hukum Forum Akademika ================ 92

Tetapi jangan dilupakan, tugas dan fungsi hukum pidana haruslah dilihat sebagai

suatu subsider, ini berarti dari dalam dunia perbankan sendiri harus ditata dan dikelola

sedemikian rupa, sehingga hanya dalam keadaan yang tertentu barn diikutkan hukum

pidana, Lalu kapan "keadaan tertentu itu" untuk hukum pidana bertindak: ? Hal ini .harus

ditentukan secara kasuistis, mengingat fungsi dan tugas bank yang menyangkut pemberian

jasa, Kita harus sadar apabila persoalan kecil di bidang perbankan cliselesaikan dengan

hukum pidana Hal ini dapat membawa dampak khusus pada reputasi bank itu sencliri.

Penanggulangan kejahatan di bidang perbankan banya melalui tersedianya

pe.raturan· hukum pidana, tentu tidak. cukup. Peraturan perundang-undangan hanya

merupakan awal dari proses penanggulangan yang panjang.

Seandainya hukum pidana digunakan , sehingga sanksi pidana diterapkan , maka

tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukan rehabilitasi dan resosialisasi

teripidana,melainkan justru effek moral dan pencegahan dari sanksi pidana, Dalam hal ini

pelaku tindak pidana telah menghianati kepercayaan masyarakat yang paling besar,

sehingga pidana harus mencenninkan beratnya kejahatan yang clicela oleh masyarakat

(Muladi, 1995 :5).

Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan di awal bagian tulisan ini ,bahwa dalam

upaya-upaya penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dikatakan preventif jauh lebih

baik dari fepresif Tetapi pada akhimya semua harus dikembalikan kepada kebijaksanaan

kriminal (criminal policy) yang handal, efektif dan efisien yang pada gilirannya bergantung

dari suatu kebijaksanaan sosial yang bagaimana.

Kebijaksanan kriminal yang handal, efektif dan efisien ini harus terlihat dalam

penegakan hukum pidana yang dilakukan secara tegas dan sistemik. Dikatakan demikian

dalam rangka penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dengan sarana hukum

pidana, maka dalam proses penegakan hukum tersebut perlu adanya kebijakan bersama

yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat penegak hukum, dan tidak berjalan secara

parsial.

IV. PENUTUP

Memperhatikan upaya-upaya penangguJangan kejahatan ekonomi di bidang

perbankan selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tabun 1992 (sekarang UU

Nomor 23 Tahun 2004), maka apabila melihat perspekltif politik krim inal daJam

perundang-undangan Indonesia khususnya dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-

ISSN : 0854 - 789 X Volum e 15 nom or 1 A pril 2007



Ma ja la h Hukum Forum Akademika ============ 93

Undang Hukum Pidana (Barn) yang disingkat RKUHP barn bahwa kejahatan di bidang

perbankan sebagian besar masih menggunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam

KUHP sckarang,

Sebagai usaha untuk. penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat dapat

dilakukan dalam pelbagai bentuk. Bentuk. yang pertama, adalah bersifat represif yang

menggunakan sarana penal (pidana), yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana

(criminal justice system). Dalam hal ini secara luas sebenamya mencakup pula proses

kriminalisasi. Kedua, berupa usaha-usaha prevention without punishment (pencegahan

tanpa menggunakan penal). Ketiga, adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan

opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas .

DAFT AR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1996. Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan. Semarang.

________ , 2000. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Muladi, 1995. Fungsionalisasi Hukwn Pidana terhadap Tindak Pidana Korporasi. Makalah

seminar nasional kejahatan Korporasi, Semarang

Sholehuddin, 1997. Tindak Pidana Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sulaiman, Robintan, 2000. Kejahatan Korporasi Perbankan (Tinjauan Yuridis). Jakarta :Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta

ISSN : 0854 - 789 X Volum e 15 nom or 1 April 2007

Documents

Tindak Pidana Perbankan Herry Liyus