Tugas dan kewenangan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum

1

Hany Ayuning Putri, “kewenangan dan Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi badan hukum didalam ilmu hukum erat kaitannya dengan substansi

penyelenggaraan hukum itu sendiri. Kaitan tersebut terlihat dalam realita hukum

yang menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan salah satu dari pendukung hak

dan kewajiban atau yang lebih dikenal dengan subjek hukum.1 Rechtspersoon atau

yang biasa disebut badan hukum merupakan persona ficta atau orang yang

diciptakan oleh hukum sebagai persona. Pandangan demikian dianut oleh Carl von

Savigny, C.W.Opzoomer, A.N.Houwing dan juga Langemeyer. Mereka badan

hukum adalah hanyalah fiksi hukum. Oleh karena itu pendapat ini disebut teori fiktif

atau teori fiksi.2

Beberapa sarjana lain mendekati persoalan badan hukum dari aspek harta

kekayaan yang dipisahkan tersendiri. Pandangan ini disebut teori pemisahan

kekayaan dengan beberapa variasi. Teori van het ambtelijk vermogen diajarkan

oleh Holder dan Binder mengembangkan pandangan bahwa badan hukum adalah

badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu

karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan. Teori zweck

vermogen / doel vermogens theorie ( Teori Kekayaan bertujuan ) diajarkan oleh

A. Brinz dan F.J. van Heyden mengembangkan pendapat bahwa badan hukum

merupakan badan yang mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk

untuk ytujuan melayai kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut menentukan 1 R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1452 Handri Raharjo, 2009, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 19

1


bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum.

Teori propriete collective atau teori kekeyaan bersama yang ditemukan oleh Rudolf

von Jhering dan diajarkan selanjutnya oleh Marcel Planiol, gezammenlijke

vermogens theorie diajarkan oleh P.A. Mollengraff. Menurut Molengraff, badan

hukum hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama

di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap

anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing

bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi itu, tetapi juga pemilik

bersama untuk keseluruhan bharta kekayaan, sehingga masing-masing pribadi

anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum

itu. Teori organ yang diajarkan Otto van Gierke memandang badan hukum sebagai

suatu yang nyata (reliteit) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C. Polano.

Menurut teori organ badan hukum merupakan suatu hal penting dari konstruksi

yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesuangguhnya dalam lalu lintas hukum

yang juga mempunyai kehendak sendiri yuang dibentuk melalui alat-alat

kelkengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Putusan yang

dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. 3

Berdasarkan teori diatas terlihat bahwa, Badan hukum ( Recht Persoon )

memiliki kedudukan yang sedikit lebih istimewa dibandingkan dengan manusia (

Naturlijk Persoon ) sebagai subjek hukum. Dari segi pengaturan, ketentuan

mengenai badan hukum tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata namun ada

beberapa ketentuan tentang perkumpulan di dalam Buku III Pasal 1653 s / d 1655

3 Chaidir Ali, 1999, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 32

1


KUHPerdata yang sedikit memberikan kepastian mengenai keberadaan badan hukum

ini.4

Berpijak pada ketentuan yang sangat singkat pada KUHPerdata, Subekti

memaparkan pendapatnya yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan Suatu

badan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta

memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim. Menurut

Logemann, Badan Hukum adalah suatu personifikasi yaitu suatu perwujudan/

penjelmaan dari hak dan kewajiban. Sedangkan Salim HS menyatakan bahwa Badan

Hukum merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta

kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi. Dari pemaparan mengenai definisi

Badan hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan hukum itu terdiri dari

unsur-unsur berupa harta kekayaan yang terpisah dar kekayaan anggotanya, memiliki

tujuan tertentu, punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut / dituntut serta

punya organisasi yang teratur yang dapat tercermin dari Anggaran Dasar ( AD ) dan

Anggaran Rumah Tangganya ( ART ).5

Hal fundamental yang perlu digaris bawahi dalam pemaparan diatas adalah

mengenai kedudukan badan hukum dalam melakukan perbuatan yang berkorelasi

dengan statusnya. Perbuatan itu berkaitan dengan titik tolaknya sebagai subjek

hukum yang kerap kali disebut dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum

merupakan setiap perbuatan yang akibanya diatur oleh hukumdan karena akibat itu

perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan

itu.

4 Handri Raharjo, Op. cit., hlm. 185 Ibid, hlm. 22

1


Sehubungan dengan pemaran diatas, terlihat gambaran menarik mengenai

badan hukum, Badan hukum ini terlihat seperti suatu badan yang variatif. Keadaan

yang demikian membuka cakrawala penulis untuk menyuguhkan suatu penjelasan

yang lebih spesifik mengenai kewenangan dan tanggung jawab badan hukum serta

perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk memaknai

kedudukannya, penulis akan memberikan pemaparan mengenai Badan Hukum ini

dalam makalah yang berjudul “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Badan

Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum”

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam penulisan makalah ini,

maka penulis akan membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kewewnangan dari Badan Hukum dalam melakukan perbuatan hukum

2. Tanggung jawab badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di

analisis dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah kewenangan dari badan hukum dalam melakukan

perbuatan hukum?

2. Bagaimanakah tanggung jawab badan hukum dalam melakukan perbuatan

hukum?

1


1.4 Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan dari badan hukum dalam melakukan

perbuatan hukum.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab badan hukum dalam melakukan

perbuatan hukum.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan studi kepustakaan.

Penulis membaca buku-buku ataupun kumpulan mata pelajaran yang berkaitan

dengan materi makalah ini, yaitu tentang kewenangan dan tanggung jawab badan

hokum. Selain media cetak yang merupakan salah satu media yang dipakai oleh

penu;is untuk mendapatkan data, penulis juga menggunakan media internet yang

merupakan jendela dunia bagi seluruh umat manusia di dunia.

1


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kewenangan Badan Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum kerap kali mejadi perbincangan menarik apabila didalam

beraktifitas, komponen dalam penyelenggaraan hukum itu bersentuhan dengan

substansi dari hukum itu sendiri. Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan yang

akibatnya diatur oleh hukum, dan akibat tersebut merupakan hal yang dikehendaki

oleh setiap orang yang melakukannya. Apabila suatu perbuatan tidak dikehendaki

oleh orang yang melakukannya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan

sebagai perbuatan hukum.6

Apabila teropongan pemikiran kita di arahkan pada badan hukum, maka akan

didapatkan penegasan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum

itu sendiri. Badan hukum dalam berbuat tentunya diwakilkan dengan perantaraan

orang, sebab badan hukum hanya suatu pengertian ( beegrip ), yang bertindak selalu

orang-orang. Menurut Pasal 1654 KUHPerdata, Semua badan hukum ( zedelijke

lichamen ) yang sah sama seperti orang-orang preman / partikelir wenang untuk

melakukan perbuatan perdata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa badan-badan hukum

pada umumnya berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Menurut pasal 1655 KUH Perdata: para pengurus ( bedebestuurder) yang

bertindak untuk badan hukum. Pasal ini menetukan, bahwa: “para pengurus suatu

perkumpulan adalah, sekadar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat

pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglement-reglementnya, berkuasa

6 R. Soeroso, Op. cit., hlm. 145

1


untuk bertindak atas nama perkumpulan mengikat perkumpulan kepada orang-orang

pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertyindak dimuka hakim, baik sebagai

penggugat mapun sebagai tergugat”. Jadi dapat disimpulkan pula bahwa, para

pengurus dari badan hukum itu berwenang untuk bertindak atas nama ( In naam )

badan itu. Artinya: para wakil dari badan hukum yang berbuat untuk badan itu.

Sekaitan dengan hal diatas, Pitlo membandingkan badan hukum dengan bayi

manusia. Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurusnya, sedang bayi

bertindak dengan perantaraan orang tuanya atau walinya. Jadi dalam melakukan

perbuatan hukum perdata sama, yaitu sama-sama dengan perantaraan wakil. Segala

sifat dari perbuatan si wakil dianggap sifat perbuatan badan hukum sendiri.

Hoge raad dalam suatu arrest menetapkan: perbuatan si wakil dengan segala

sifatnya adalah perbuatan dari badan hukum. Dasar dari kewenangan mewakili itu

ialah karena wakil dari badan hukum ini merupakan orgaan ( alat perlengakapan )

dari badan hukum . Organ menurut pitlo adalah orang-orang atau kelompok orang

yang tugasnya dalam badan hukum itu merupakan essentialia dari organisasi itu.

Tempatnya disebtukan oleh anggaran dasar. Organ yang demikian ialah: pengurus,

direktur, direksi, komisaris, dan dewan komisaris. Karena mereka orgaan,

mempunyai kewenangan mewakili. Disamping hal ini, badan hukum dapat juga

membuat perjanjian last geving, misalnya jika badan hukum itu mewakilkan kepada

orang ketiga yang tugasnya tidak merupakan bagian dari organisasi itu, baik kepada

orang luar maupun orang yang bekerja pada badan itu tetapi tidak jadi organ. 7

Pitlo mengajukan contoh konkret mengenai hal diatas : seseorang yang

menandatangani akte hypotek. Kalau yang melakukan itu organ tidak perlu

7 Chaidir Ali, hlm. 186

1


menunjukkan akte otentik. Yang menunjukkan kewenangan mewakili. Tetapi orang

yang bukan orgaan jika melakukan perbuatan itu harus menunjukkan surat kuasanya

yang otentik.

Pengurus dari badan hukum yang merupakan organ itu :

a. Boleh mengikatkan badan hukum pada pihak ketiga ( 1655 KUHPerdata )

b. Badan hukum atau pengurusnya dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti

orang biasa ( pasal 1654 UHPerdata )

c. Wakil dari badan hukum biasanya disebut organ

Pada intinya kewenangan dari badan hukum dalam melakukan perbuatan itu

dilakukan atau dijalankan oleh pengurusnya (organ). Perbuatan tersebut haruslah

disetujui oleh yang lebih tinggi dan memberi keuntungan bagi badan hukum itu

sendiri. Hal ini dikarenakan badan hukum tidak mampu menjalankan

kewenangannya secara langsung. Kewenangan dari para pengurus ini dinyatakan

dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga. Hal inilah yang memberikan batasan

kepada pengurus mengenai besarnya ruang lingkup dari kewenangannnya sendiri.

Contohnya dalam PT, perbuatan hukum dilakukan oleh organ-organ PT yang

memiliki kewenangan yang berbeda-beda satu sama lain, seperti RUPS yang

berwenang melakukan perubahan anggaran dasar (pasal 9 UUPT), Direksi yang

berwenang mewakili perseroan di dalam amupun di luar pengadilan, dan Dewan

Komisaris yang berwenang untuk dapat memberhentikan anggota direksi untuk

sementara dengan menyebutkan alasannya. (pasal 106 ayat 1 UUPT).

2.2 Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

1


Ketentuan mengenai tanggung jawab badan hukum dapat dilihat dalam

kutipan pasal 45 KUHD. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa :

1. Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan

tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, menunaikan

tugas karena segala perikatan dari perseorangan dengan diri sendiri tidak

terikat kepada pihak ketiga.

2. Sementara itu, apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta, atau

tentang perubahan kemudiab yang diadakannya mengenai syarat-syarat

pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak

ketiga, mereka itupun masin-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab

untuk seluruhnya.

Jadi dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka Badan hukum

tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang

bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Tindakan

organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan tidak menjadi

tanggung jawab badan hukum tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang

bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan Badan hukum

atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujiui tindakan itu.

Persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas

kompetensinya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW, yang

menyatakan bahwa segala perbuatan untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa

melakukannya hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-

sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu

1


terkemudian telah disetujui secara sah. Ketentuan ini tentunya mempertegas

pemaparan diatas bahwa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum

dipertanggungjawabkan secara tangung renteng.

Perbedaan tanggung jawab badan hukum ini juga terlihat jelas dalam hal

badan hukum yang sudah terdaftar dengan yang belum terdaftar

a. Bagi badan hukum yang sudah resmi namun belum terdaftar sebagai badan

hukum, maka tanggung jawab dilakukan secara tanggung renteng antar

pengurus.

Contoh: Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 Tentang Yayasan pada Pasal 13 A yaitu Perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum

menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng. Melihat uraian pasal 11

ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa suatu Yayasan dapat memperoleh status badan

hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri, sebagaimana diatur lebih

lanjut dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Yayasan,

mengenai masalah belum terdaftarnya Yayasan Anggraini Bhakti pada Kementerian

Hukum dan HAM, yang artinya Yayasan Anggraini Bhakti belum dapat dikatakan

sebagai “Yayasan” karena belum diakui sebagai badan hukum.

1


b. Bagi badan hukum yang telah terdaftar sebagai badan hukum maka tanggung

jawab pengurus sebesar kewenangannya yang tercantum dalam anggaran

dasar.

1


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pada intinya kewenangan dari badan hukum dalam melakukan perbuatan itu

dilakukan atau dijalankan oleh pengurusnya (organ). Perbuatan tersebut haruslah

disetujui oleh yang lebih tinggi dan memberi keuntungan bagi badan hukum itu

sendiri. Hal ini dikarenakan badan hukum tidak mampu menjalankan

kewenangannya secara langsung. Kewenangan dari para pengurus ini dinyatakan

dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga. Hal inilah yang memberikan

batasan kepada pengurus mengenai besarnya ruang lingkup dari

kewenangannnya sendiri

2. Jika organ bertindak diluar wewenangnya, maka Badan hukum tidak dapat

dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung

jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Bagi badan hukum

yang telah resmi namun belum didaftarkan maka tanggung jawab yang berlaku

disini adalah tanggung jawab renteng. Berbeda halnya dengan tanggung jawab

badan hukum yang yang sudah resmi dan didaftarkan, dimana tanggung jawab

pengurus sesuai dengan perbuatan hukum dan kewenangannya dalam anggaran

dasar/ anggaran rumah tangga.

Documents

Tugas dan kewenangan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum