KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 050/BAPPEDA – BID. SOSBUD/2019/53
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 - 2021
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2019
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatulllaahi Wabarakaatuh
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Revisi Rencana Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016 - 2021 merupakan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis yang telah
disusun pada Tahun 2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Bappeda setiap tahunnya.
Penyusunan Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir ini sudah berupaya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 - 2021, memuat Visi dan Misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan berdasarakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Namun demikian kami menyadari
bahwa masih banyak terdapat kelemahan yang masih perlu terus diperbaiki dalam upaya
mengimplentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akhirnya kami berharap semoga Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerja
(Operation Plan) dan rencana kinerja (Performance Plan), pelaksanaan tugas, pelaporan
dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda
Kabupaten Rokan Hilir.
ii
Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan Negara.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Bagansiapiapi, 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
M. JOB KURNIAWAN, AP. M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 199412 1 001
iii
Daftar Isi
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 8
2.2. Sumber Daya SKPD 11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
14
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
16
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 24
3. 4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi 26
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 28
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis 35
BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 36
4.1. Visi dan Misi SKPD 36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 37
4.3. Strategi/Kebijakan 40
iv
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
44
BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
45
LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi Bappeda Rokan Hilir
LAMPIRAN 2 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
Dan Pendanaan Indikatif
v
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Susunan Pegawai Negeri Bappeda berdasarkan
Pangkat dan Golongan Tahun 2016 11
Tabel 2.2 Susunan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang Pendidikan
12
Tabel 2.3
Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 - 2016
13
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
16
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
18
Tabel 3.3 Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
22
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
27
Tabel 3.5
Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir
29
Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir
32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya
38
Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah 41 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021
45
REVISI Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021
TAHU
N
2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2019
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 1 -
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD).
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Renstra SKPD disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan perencanaan
bagi SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Perumusan rancangan
Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan
bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Sedangkan Renja
SKPD merupakan perencanaan tahunan SKPD yang harus mengacu pada Renstra
SKPD.
Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra SKPD yang
disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. penetapan Renstra SKPD
Perumusan rancangan Renstra SKPD untuk kabupaten mencakup:
a. pengolahan data dan informasi;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 2 -
b. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten Rokan Hilir;
c. review renstra kementerian/lembaga;
d. review renstra SKPD provinsi Riau;
e. penelaahan RTRW Kabupaten Rokan Hilir;
f. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten Rokan Hilir;
g. perumusan isu-isu strategis;
h. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten Rokan Hilir;
i. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten Rokan
Hilir;
j. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten Rokan
Hilir;
k. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra
SKPD Kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD
Kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD
Kabupaten Rokan Hilir;
l. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten,
guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang
menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Rokan Hilir;
m. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi
kegiatan;
n. perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Rokan Hilir yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir; dan
o. pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Rokan Hilir.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Rokan Hilir 2016-2021 ini terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 3 -
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pembangunan Daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Badan Perencanan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Landasan
Hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 4 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tanggal 3 Januari Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Badan Pengelolaan
Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2013 Nomor 10);
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 5 -
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil RI Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan
Hilir ini adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang bersifat
strategis berjangka waktu lima tahunan yang akan menjadi pedoman bagi SKPD
di dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tertuang di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2016-2021.
Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ini bertujuan
untuk:
1. Mendapatkan perencanaan yang bersifat strategis lima tahunan.
2. Menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun perencanaan tahunan
(Renja SKPD).
3. Menjadi acuan di dalam pengukuran kinerja SKPD melalui indikator yang
telah ditetapkan.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 6 -
4. Memudahkan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap jalannya
pembangunan, khususnya yang dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Rokan
Hilir.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Bappeda Rokan Hilirdisusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.
2.2 Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi;
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BAPPEDA;
3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.5 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
3.6 Telaahan Renstra SKPD Provinsi
3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.8 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BAPPEDA
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 7 -
4.3 Strategi dan KebijakanBAPPEDA
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMDKABUPATEN ROKAN HILIR.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Selanjutnya akan diuraikan gambaran pelayanan SKPD yang terdiri dari
peran (tugas dan fungsi) BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; sumber daya yang dimiliki
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya; capaian
program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya; dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu untuk diatasi melalui Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten
Rokan Hilir ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan
Hilir, sebagai lembaga perangkat daerah, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh
seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh
seorang Kepala, Sekretaris dan 4 ( empat ) Kepala Bidang sebagai berikut :
1. Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris selaku kepala
Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum,
kepegawaian dan keuangan. Dalam melakukan tugasnya Sekretaris dibantu
oleh :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
9
2. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina
dan mengendalikan kegiatan di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk
KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan dan
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Tenaga Kerja,
Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh :
a. Sub Bidang Kesehatan, KB dan Perlindungan Anak ;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pariwisata;
c. Sub Bidang Kepegawaian, Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah;
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Pasar,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pendapatan Daerah, Lingkungan
Hidup, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibantu oleh :
a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
b. Sub Bidang Penanaman Modal, Pengelola Keuangan dan aset ;
c. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup ;
4. Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesbang,
Politik dan Linmas, Kependudukan dan Capil, Satuan Polisi Pamong Praja,
Badan Penanggulangan Bencana dan Sekretariat DPRD. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial dan Budaya dibantu oleh :
a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Sub Bidang Kependudukan, Capil dan linmas;
c. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Sekwan;
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
10
dan mengendalikan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Pengelolaan Perbatasan Daerah, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman,
Perhubungan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dibantu oleh :
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perbatasan;
b. Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
c. Sub Bidang Statistik dan Kecamatan;
6. Kepala Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis tertentu Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang dan
keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Namun mengingat masih
kurangnya sumber daya aparatur yang ada, maka kelompok Jabatan
Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan sampai saat ini belum terisi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016
tanggal 28 September 2016, Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tersebut apabila digambarkan dalam
bentuk bagan dapat dilihat pada Lampiran 1.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
11
2.2 Sumber Daya SKPD
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintah yang efektif dan demokratis. Good governance
digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,
tranparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional,
akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus
menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan
dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi
strategis untuk menentukan arah kemana sesuatu daerah akan dibawa.
Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang
mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdaya
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dimasa mendatang adalah pemerintah
yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-
langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada
kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas
dibutuhkan aparatur pemerintah yang cerdas.
Tabel 2.1 Susunan Pegawai Negeri Bappeda berdasarkan Pangkat dan
Golongan Tahun 2019
NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH
1 Pembina Utama Muda IV/c 1
2 Pembina Tk. 1 IV/b 1
3 Pembina IV/a 4
4 Penata Tk.I III/d 5
5 Penata III/c 10
6 Penata Muda Tk. I III/b 11
7 Penata Muda III/a 3
8 Pengatur Tk. I II/d 4
9 Pengatur II/c 7
10 Pengatur Muda Tk.I II/b 2
Jumlah 48
Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2019
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
12
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang Pendidikan
Dari data pada tabel 2.2 ;
Tabel 2.2 Susunan Pegawai Negeri Sipil Bappeda berdasarkan jenjang
Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah
Sarjana Strata II (S.2) 3
Sarjana Strata I (S.1) 31
Diploma 1
SLTA Sederajat 13
JUMLAH 48
Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2019
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD
periode sebelumnya, dibuat menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
13
Tabel 2.3 Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011 - 2016
NO. Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renstra Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Tersedianya dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinmabungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan kerjasama perencanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 88,89% 88,24% 85,71% 100% 100% 88,89% 88,24% 85,71% 100% 100%
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 84,21% 92,31% 100% 100% 93,75% 84,21% 92,31% 100% 100% 93,75%
4. Terlaksananya pengawasan dn pengendalian pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Tersedianya aparatur perencana yang handal sesuai dengan SOT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 96,30% 100% 100% 100% 100% 96,30% 100% 100% 100%
6. Tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai 100% 100% 100% 100% 100%
97,62% 93,11% 100% 87,09% 100%
97,62% 93,11% 100% 87,09% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Adapun tantanganyang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan
kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :
1. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen
masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai
kebijakan pembangunan;
2. Munculnya berbagai Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang
mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak
pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan
inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang semuanya harus di tampung dan di perhatikan
4. Belum optimalnya dukungan dari SKPD dalam meningkatkan kualitas
rencana pembangunan;
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan
di Kabupaten Rokan Hilir.
6. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan
sistem informasi yang belum optimal;
7. Ego sektoral dari instansi terkait di luar lingkup Bappeda terutama urusan
yang bersifat concurrent;
8. Permangkasan anggaran belanja daerah oleh pemerintah pusat
9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan
pembangunan daerah.
Dalam upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu
menjalankan peran dan tupoksinya ditengah pembangunan dalam rangka
pencapaian tujuan dansasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang
yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain;
1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap BAPPEDA dalam
melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah ;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
15
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja
aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;
4. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan,
partispatif dan akuntabel
5. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah;
6. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda;
7. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;
8. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi
dan monitoring perencanaan pembangunan;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 16 -
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga
perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu
yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan
wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan
wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu
melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia,
penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Kabupaten Rokan Hilir
No Tugas Fungsi Permasalahan
1 Pengambil Kebijakan
dibidang Perencanaan
Daerah
1. Belum optimalnya peran lembaga dalam
menyusun kebijakan perencanaan
untuk mengantisipasi perubahan,
tantangan, peluang dan dinamika
pembangunan daerah;
2. Kurang optimalnya ketersediaan dan
kualitas data untuk mendukung
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 17 -
No Tugas Fungsi Permasalahan
perumusan kebijakan dalam
perencanaan pembangunan.
3. Terganggunya proses perencanaan yang
diakibatkan pemangkasan anggaran
belanja daerah oleh pemerintah pusat.
4. Terbatasnya data yang valid dan
berkualitas
2 Penyelenggaraan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pada Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
1. Belum efektifnya peran lembaga dalam
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan baik antar sektor dan
antar fungsi maupun internal dan
eksternal
2. Adanya tumpang tindih kepentingan
antar stakeholder yg terlibat didalam
proses perencanaan pembanguan
3. Lemahnya koordinasi perencanaan
antar SKPD
4. Perubahan peraturan perundang
undangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan
5. Belum optimalnya pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program-
program pembangunan yang dikaitkan
dengan dokumen-dokumen
perencanaan
3 Penyelenggaraan
Pemantauan, Evaluasi,
Pembinaan dan
Pelaksanaan Tugas di
bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Masih kurang optimalnya pemantauan
dan evaluasi pada setiap SKPD
2. Masih kurangnya sIstem informasi
perencanaan pembangunan yang
memadai dalam upaya mendukung
proses perencanaan yang efektif dan
efesien
3. Sarana dan prasarana yang masih
terbatas dalam mendukung
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 18 -
No Tugas Fungsi Permasalahan
perencanaan pembangunan
4. Jadwal perencanaan sering tidak tepat
waktu
5. Hasil Monitoring dan Evaluasi belum
dijadikan pedoman dalam perencanaan
yang akan datang oleh SKPD
Adapun identifikasi permasalahan terhadap pelayanan Bappeda
Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Rokan Hilir
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal
(Kewenangan
SKPD)
Eksternal
(Diluar
Kewenangan
SKPD)
Peningkatan
kualitas SDM
dibidang
perencanaan
66,66% SDM
Bappeda yang
berpendidikan
Diploma, S1 dan
S2
Penempatan
pegawai yang
tidak sesuai
dengan
kebutuhan
Background
pendidikan yang
tidak selaras
dengan tugas
dan fungsi
Bappeda
Belum
optimalnya
kualitas dan
kuantitas
SDM perencana
dan sarana
prasarana
Optimalisasi
koordinasi,
komitmen dan
tanggung
jawab internal
maupun antar
SKPD
Jumlah koordinasi
dan realisasi hasil
koordinasi antar
SKPD
Penerapan
award and
punishment
terhadap SKPD
yang tidak
berkoordinasi
dengan Bappeda
dan tidak
mengikuti
dokumen
perencanaan
pembangunan
SKPD yang
cenderung tidak
mentaati
dokumen hasil
perencanaan
pembangunan
Kinerja
koordinasi dan
pelaksanaan
hasil
perencanaan
yang perlu
ditingkatkan
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 19 -
Optimalnya
peran lembaga
dalam
menyusun
kebijakan
perencanaan
untuk
mengantisipasi
perubahan,
tantangan,
peluang dan
dinamika
pembangunan
daerah;
Pemangkasan
anggaran belanja
Pemangkasan
anggaran belanja
daerah oleh
pusat akibat
turunnya dana
bagi hasil daerah
yang disebabkan
oleh gejolak
harga komoditas
Belum
optimalnya
peran lembaga
dalam
menyusun
kebijakan
perencanaan
untuk
mengantisipasi
perubahan,
tantangan,
peluang dan
dinamika
pembangunan
daerah;
Optimalisasi
peran
pengendalian,
monitoring dan
evaluasi
pembangunan
Sering telatnya
penggunaan
anggaran daerah
Jadwal
perencanaan
sering tidak
tepat waktu
Hasil Monitoring
dan Evaluasi
belum dijadikan
pedoman dalam
perencanaan
yang akan
datang
Peran
pengendalian,
monotoring,
dan evaluasi
perlu
ditingkatkan
Sumber : Data Olahan, 2016
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2016-2021adalah:
“ Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju
masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera “
Beberapa kata kunci yang terdapat di dalam visi di atas dijelaskan sebagai
berikut:
Terwujudnya Kawasan industri maksudnya adalah terbangunnya
sentra-sentra industri terpadu berbasis potensi daerah dan masyarakat
yang mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 20 -
Menuju masyarakat madani maksudnya adalah terwujudnya
masyarakat beradab, demokratis, etika dan moralitas tinggi, transparan,
toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten.
Daerah yang Mandiri maksudnya adalah terwujudnya kemampuan
daerah yang mandiri dalam mengatur dan mengurus daerah dan
mengurangi ketergantungan dengan pihak luar
Masyarakat Sejahtera maksudnya adalah terpenuhinya keinginan dan
harapan hidup yang lebih baik, kemampuan memenuhi konsumsi dasar
(pangan, sandang, papan) dan terwujudnya kemudahan akses
pendidikan, kesehatan, air bersih dan transportasi
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melalui
pelaksanaan Misi sebagai berikut:
Misi
1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu,
berakhlak, beriman dan bertaqwa
2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan
gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan
kemandirian masyarakat
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui
peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan
masyarakat
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan iklim investasi
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian
diperdesaan dan perkotaan
Beberapa Program unggulan dilakukan dalam 3 kerangka kerja, yaitu:
A. Kerangka pemantapan pembangunan ekonomi dan kawasan
1. Mengembangkan Cluster-Cluster Industri Berbasis Masyarakat pada Sektor
Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan Potensi
Wilayah
2. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi Diluar Sektor Minyak dan Gas
3. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Infrastruktur Antar Wilayah
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 21 -
B. Kerangka Pemantapan SDM dan Budaya
1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Kesehatan
3. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
4. Mengembangkan Budaya dan Menerapkan Nilai-Nilai Budaya dalam
Kehidupan Sehari-Hari
C. Kerangka Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan
1. Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip good
governance
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)
3. Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan
terpadu
4. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 22 -
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Misi Bupati Permasalahan Pelayanan
Bappeda
Faktor yang Mempengaruhi
Penghambat Pendorong
1. Membangun masyarakat Rokan
Hilir yang berbudaya melayu,
berakhlak, beriman dan
bertaqwa
2. Mengembangkan industri Hulu
dan Hilir pada sektor non
minyak dan gas untuk
membuka lapangan kerja baru,
peningkatan pendapatan dan
kemandirian masyarakat
3. Mengembangkan Sumber Daya
Manusia berkualitas melalui
1. Belum tercapainya tujuan,
target, dan sasaran
pembangunan Kabupaten
Rokan Hilir yang jelas dan
terukur;
2. Belum optimalnya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi
antar SKPD;
3. Keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan belum
1. Koordinasi antar instansi
yang perlu diperkuat dan
pemahaman masyarakat
akan rencana pembangunan
yang perlu ditingkatkan
2. Pemangkasan anggaran
belanja daerah oleh
pemerintah pusat sehingga
menghambat proses
perencanaan pembangunan.
3. tumpang tindih kepentingan
antar stacholder yg terlibat
1. Adanya dukungan yang
kuat dari masyarakat
maupun pemerintah
provinsi dan pusat
terhadap penerapan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
2. Peraturan perundang-
undangan mengamanatkan
pemerintah untuk
mewujudkan tujuan
pembangunan nasional
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 23 -
peningkatan derajat kesehatan
dan derajat pendidikan
individu dan masyarakat
4. Mengedepankan prinsip good
governance untuk pelayanan
kepada masyarakat dan
peningkatan iklim investasi
5. Pembangunan infrastruktur
untuk pengembangan
perekonomian di perdesaan
dan perkotaan
maksimal;
didalam proses perencanaan
pembanguan.
melalui perencanaan
pembangunan di tingkat
pusat dan daerah
penghargaan dan
hukuman berdasarkan
kinerja;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 24 -
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82
Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:
1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan
program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan
Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian
sumber sumber pembiayaandalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana
untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan
fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan
pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan
nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan
dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketata usahaan,
organisasi dan tatalaksana sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum,
perlengkapan dan rumah tangga.
Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi
4(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4)
administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai
kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian
PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan
nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan
(RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun
berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN
dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian
PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan kebijakan
penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti
penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change).
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 25 -
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas
harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan
RPJMN 2010- 2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional
(RPJMN, RKP)yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah.Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1)
adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan
pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang
dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat
(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra
SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan
oleh Presiden/Pemerintah.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti
Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung
pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya
mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD
1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh
karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah: Mewujudkan
Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah,
maupun antara pusat dengan daerah;
b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 26 -
d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas
terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses
perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan
pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kementerian PPN/Bappenas.
Dari penjelasan diatas, keterkaitan Bappeda Kab. Rokan Hilir dengan Bappenas
sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan
(keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional
(RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-
masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja
Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).
3.4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah,
mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan,
partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh
dari perencanaan pembangunan Riau, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang
belum sesuai dengan bidang keahlian;
2. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;
3. Rendahnya penggunaan dokumen rencana tataruang dalam perumusan
perencanaan kewilayahan (spasial);
4. Kurangnya koordinasi dengan stak eholders dalam penyusunan program
pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu;
5. Belum terlaksananya perencanaan dan monev secara elektronik (e-
planning dan e-monev);
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 27 -
6. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi
pembangunan.
Bappeda Provinsi Riau memiliki 152 orang pegawai yang terdiri dari 23 orang
pejabat struktural, 129 orang staf dan belum memiliki tenaga fungsional
perencana. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja namun,
dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang
keahliannya yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat
sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga dari ketersedian peralatan
pendukung dan pengelolaan aset masih sangat terbatas sehingga dapat
menghambat kinerja sesuai dengan harapan.
Kedudukan Bappeda Provinsi Riau adalah unsur pendukung tugas Kepala
Daerah dibidang perencanaan pembangunan. Untuk itu perlu diperkuat agar dapat
memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor
pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait
dengan tujuan jangka menengah Bappeda Riau dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut
ini :
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Renstra
Bappeda Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan
Permasalahan Pelayanan
Bappeda Provinsi Riau
Faktor yang Mempengaruhi
Penghambat Pendorong
Terbatasnya kualitas sumber
daya manusia
Penempatan pegawai
yang tidak sesuai
dengan kebutuhan
Tingginya motivasi
pegawai dalam
melaksanakan tugas
Pemberian penghargaan
dan hukuman berdasarkan
kinerja
Terbatasnya peralatan
pendukung yang tersedia
Belum tertatanya sistem
pengelolaan aset dengan
baik
Memanfaatkan sarana dan
prasarana secara optimal
Kurangnya koordinasi dengan
stakeholders dalam penyusunan
program pembangunan tahunan
sehingga tidak tepat waktu
Belum Optimalnya
Peran aktif dari SKPD
terhadap perencanaan
Adanya komitmen bersama
dalam mewujudkan
program pembangunan
Riau yang lebih Baik
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 28 -
Belum terlaksananya
perencanaan secara e-planning
Aplikasi perencanaan
yang belum ada
Keterbukaan informasi dan
komunikasi
Belum sinergisnya perencanaan
sesuai dengan potensi daerah
Pemanfaatan
sumberdaya alam yang
masih belum tepat guna
Teridentifikasi potensi
unggulan daerah yang
sangat memadai
Masih kurangnya
aparatur di bidang
penelitian
Terpetakan potensi
pengembangan
kewilayahan
Belum Optimalnya peran
pengendalian, monitoring dan
evaluasi pembangunan
Jadwal perencanaan
sering tidak tepat waktu Ketersedianya media
komunikasi elektronik
yang dapat diakses kapan
saja
Hasil Monitoring dan
Evaluasi belum
dijadikan pedoman
dalam perencanaan
yang akan datang
Terbatasnya data yang valid dan
berkualitas
Koordinasi dengan
stakeholders di bidang
data masih kurang
Adanya keinginan bersama
antar SKPD dan pihak
terkait dalam
penyeragaman data
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012,
telah ditetapkan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk
mendukung pengembangan wilayah dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan
telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan struktur
ruang sebagai berikut:
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Bagan Siapi-Api
2. Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP) di wilayah Bagan Batu
3. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) di wilayah Ujung Tanjung
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Sinaboi
5. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Teluk Merbau, Sedinginan dan
Panipahan
6. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Rimba Melintang, Bangko Kanan,
Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 29 -
Potensi pengembangan wilayah lainnya berdasarkan struktur dan pola ruang
anatara lain :
1. Kawasan Budidaya Perkebunan. Kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan
hasil-hasil perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat dan dunia usaha.
Kawasan ini diarahkan pada kawasan yang secara teknis dan kesesuaian
lahannya dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dengan kemiringan
antara 8 - 25% di luar kawasan lindung. Kawasan perkebunan di Kabupaten
Rokan Hilir terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.
Perkebunan besar swasta tersebar di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu,
Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah
Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan Luas 215.734,30 Ha.
Sedangkan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas
160.451 Ha.
2. Kawasan Cepat Tumbuh, Kawasan cepat tumbuh di kabuapten Rokan Hilir
diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu Perkotaan Sedang, Perkotaan Kecil
dan Pemukiman Pedesaan yang menjadi perkotan kecil. Klasifikasi daerah
perkotaan sebagai pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat yang dapat
dilihat pada table 3.5 berikut ini:
Tabel 3.5 Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten
Rokan Hilir
Klasifikasi
Perkotaan
Besaran
Penduduk
Permukiman Perkotaan
di Kabupaten Rokan Hilir
Perkotaan
Sedang
100.001 –
500.000
Perkotaan Bagan Siapiapi
Perkotaan Ujung Tanjung
Perkotaan Bagan Batu
Perkotaan kecil 10.001 – 100.000 Perkotaan Tanjung Lumba-lumba
Perkotaan Panipahan
Perkotaaan Teluk Pulai
Perkotaan Balam Sampurna
Perkotaan Balai Jaya
Perkotaan Bahtera Makmur
Perkotaan Pasir Putih
Perkotaan Bagan Sinembah
Perkotaan Simpang Kanan
Perkotaan Sinaboi
Perkotaan Sedinginan
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 30 -
Klasifikasi
Perkotaan
Besaran
Penduduk
Permukiman Perkotaan
di Kabupaten Rokan Hilir
Perkotaan Banjar XII
Perkotaan Sintong
Perkotaan Sekeladi
Perkotaan Rantau Kopar
Perkotaan Pujud
Perkotaan Sei Arang-arang
Perkotaan Tanjung Medan
Permukiman
Perdesaan yang
Menjadi
Perkotaan Kecil
5.001 – 10.000 Perdesaan Rimba Melintang
Perdesaan Bangko Jaya
Perdesaan Bangko Sampurna
Perdesaan Bangko Kiri
Perdesaan Rantau Bais
Perdesaan Teluk Nayang
Perdesaan Melayu Besar
Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2016
3. Kawasan Pusat Pemerintahan, Meliputi Kecamatan Bangko dengan ibukota
Bagan siapiapi tepatnya di batu 6 Kawasan ini merupakan pusat
penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan
aktivitas ekonomi/bisnis.
4. Kawasan Sentra Perternakan dan Perikanan, Pengembangan kawasan
perikanan, selain pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, kedepan
dicadangkan untuk investasi pihak swasta/dunia usaha. Areal pengembangan
investasi perikanan diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman nelayan
dan potensial untuk kegiatan budidaya perikanan.Kawasan perikanan di
Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir laut.
Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan
kawasan sentra produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta
mengembalikan nilai histroris Bagansiapiapi sebagai salah satu sentra
produksi perikanan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya
peningkatan pola usaha masyarakat nelayan dan pola kebiasaan kegiatan
perikanan masyarakat yang berupa perikanan tangkap, ditingkatkan menjadi
perikanan budidaya perikanan darat. Perikanan darat tersebar di Kecamatan
Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 31 -
Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan pesisir laut terdapat di
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi.
5. Kawasan Pertanian terdiri dari 1). Pertanian lahan basah dan 2). Pertanian
lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan yang
secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan
basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan lindung dan
di luar kawasan budidaya lainnya. Secara ruang dapat memberikan manfaat,
lapangan kerja, pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan
produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang ada. Pengembangan
kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini dikaitkan dengan
kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi beras dan mendukung
ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2030 (akhir tahun
perencanaan). Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir
tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko
Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan.
Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha.Sedangkan Kawasan Pertanian
Lahan Kering yaitu jenis tanaman padi-padian, palawija dan hotikultura.
Berdasarkan pada kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir,
Kecamatan Tanah Putih diarahkan sebagai kawasan sentra produksi buah-
buahan. Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan
untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan tidak
berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di
Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan
Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas
82.827 Ha.
6. Kawasan Pertambangan, Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir
adalah bahan galian C yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Pujud.
7. Kawasan Strategis.
Kawasan strategi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hiir dapat
dilihat pada table berikut:
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 32 -
Tabel 3.6 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir
No. Kawasan Strategis
Kabupaten
Kawasan Strategis dari
Sudut Pertumbuhan
Ekonomi
Potensi Pengembangan
1. Bagan Siapiapi dan
sekitarnya (Kecamatan
Bangko);
Kecamatan Pasir Limau
Kapas;
Kubu;
Sinaboi.
Kawasan peruntukan
sentra produksi dan
kawasan prospektif
pengembangan investasi
Kawasan sentra produksi
(KSP) Perikanan
2 Kec. Rimba Melintang;
Kec. Bangko
Kec. Pekaitan
Kec. Kubu
Kec. Sinaboi.
Kawasan peruntukan
sentra produksi dan
kawasan prospektif
pengembangan investasi
Kawasan sentra produksi
(KSP) padi/berasras.
3. Kec. Pasir Limau Kapas
Kec. Kubu
Kawasan peruntukan
sentra produksi dan
kawasan prospektif
pengembangan investasi
Kawasan sentra produksi
(KSP) kelapa
4. Kec. Bagan Sinembah
Kec. Pujud
Kec. Tanah Putih
Kawasan peruntukan
sentra produksi dan
kawasan prospektif
pengembangan investasi
Kawasan sentra produksi
(KSP) kelapa sawit.
5. Kawasan Ujung Tanjung
(Kec. Tanah Putih).
Kawasan Bagan Punak
(Kec Bangko)
Kawasan Bagan Batu
(Kec. Bagan Sinembah)
Kawasan potensi
ekonomi cepat tumbuh
Kawasan peruntukan
pengembangan
agroindustri
Kawasan pusat jasa dan
perdagangan jasa
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir
8. Kawasan Kehutanan
Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya
sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
Secara fisik kawasan kriteria hutan lindung dengan tingkat keanekaragaman
hayati sesuai dengan RTRW Provinsi Riau 2008 - 2027. Kawasan hutan lindung
dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi kawasan di
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 33 -
bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan
Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir.
a) Cagar alam Pulau Berkey
Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau
Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas
kabupaten. Sesuai dengan SK Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas
500 Ha, sedangkan sebagai fungsi penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau
Berkey. Fungsi kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman satwa
(aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi
sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya.
b) Kawasan perlindungan penyu
Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk
melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
c) Kawasan pelestarian alam
Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di
Kecamatan Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi
keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai
ikan arwana, di samping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
d) Kawasan lindung lainnya
Termasuk kawasan lindung yaitu kawasan pantai/pulau berhutan bakau yang
berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung
Melawan. Dengan luas 19.087 Ha, kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata air
pasang terendah tahunan diukur dari garis pasang surut terendah ke arah darat.
Kawasan ini berfungsi melindungi keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk
ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, di samping
sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut dan perlindungan usaha budidaya
di belakangnya. Selain itu di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan pulau-pulau
kecil dengan luas < 10 Ha yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas
30,24 Ha. Kawasan lindung ini difungsikan untuk melestarikan ekosistem khas
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 34 -
pulau dan sekitarnya bagi kawasan darat pulau, kawasan pesisir, dan perairan laut
dibawahnya.
Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang,
juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Riau Tahun
2010-2030, beberapa yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di
Kabupaten Rokan Hilir adalah:
• Rencana Pelabuhan Nasional di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,
• Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di pulau Jemur (Gugusan
Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir,
• Kawasan Hutan Lindung (HL) dipertahankan di perbatasan Riau bagian
Barat dengan luas total: 228.793,82 Ha yang tersebar di Kabupaten Kuantan
Singingi, Kampar, dan Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, perbatasan Kota Siak -
Kabupaten Bengkalis
• Mempertahankan Kawasan Lindung Kubah Gambut (LGb) di Kabupaten
Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu),
• Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air
laut diarahkan di kawasan pesisir se Provinsi Riau.
• Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah
Riau dan Pulau-pulau termasuk di Kabupaten Rokan Hilir,
• Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA)
termasuk CA Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir). Kawasan Hutan
Pelestarian Alam termasuk di Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Bk)
Kabupaten Rokan Hilir,
• Rencana Pola Kawasan Lindung Ruang Lautan Provinsi Riau adalah
Kawasan Berbahaya bagi Pelayaran di Kabupaten Rokan Hilir (pada
kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia, di perairan Selat Malaka)
• Untuk Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Daratan Provinsi Riau
mencakup kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hilir (Bagan
Punak),
• Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang
mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir,
• Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir
• Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar
Pulau Jemur.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 35 -
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada
masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan
pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk
melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang,
urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan
aksesibel.
4. Komitmen kuat Kepala Daerah dan peningkatan disiplin pegawai melalui
penerapan reward dan punishment.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik komprehensip melalui
peningkatan peran serta masyarakat, optimalisasi sumber pendapatan, dan
meningkatakan sarana dan prasarana kantor.
6. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan.
7. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk
Perencanaan.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 36 -
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pengertian Visi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 1
angka 12 adalah rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki
peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan
mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan
kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk
bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan
anggota organisasi.Dengan demikian secara simultan, regulasi pemerintahan
sangat berpengaruh terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral
dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok dan fungsi
dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam
kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rohil.
Sejalan dengan hal tersebut, Visi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir adalah:
“Terwujudnya Lembaga Perencana Pembangunan yang Berkualitas dan
Aspiratif”.
Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi
Bappeda Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:
1. Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik.
2. Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 37 -
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 38 -
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA KONDISI KINERJA
AWAL (2016)
TARGET KINERJA SASARAN
2017 2018 2019 2020 2021 Target Kinerja Akhir
Periode
MISI 1 : Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik
1 Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
Penilaian perencanaan di tingkat nasional
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan Program di RPJMD/ Jumlah Seluruh Program di RPJMD x 100% 80% 85% 87% 90% 95% 100% 100%
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Jumlah Program di RKPD yang sesuai dengan Program di RPJMD/ Jumlah Seluruh Program di RPJMD x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra
Jumlah Program di Renja SKPD yang sesuai dengan Program di Renstra/ Jumlah Seluruh Program di Renstra
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 39 -
Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
Jumlah Pagu Belanja yang berasal dari aspirasi masyarakat / Jumlah seluruh pagu belanja x 100 %
20% 20% 25% 26% 28% 30% 30%
2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan
Persentase Dokumen yang dimanfaatkan dalam Perencanaan pembangunan
Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan / jumlah seluruh dokumen x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Terpenuhinya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
Meningkatnya
Program
pembangunan
yang sesuai
dengan
perencanaan
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan
Jumlah program yang berjalan sesuai dengan perencanaan / Jumlah seluruh program pembangunan x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MISI 2 : Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan
4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda
Meningkatnya akuntabilitas Bappeda
Nilai evaluasi SAKIP Bappeda
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
B B B BB BB A A
Level Maturitas SPIP
Instansi
Hasil Evaluasi SPIP oleh
BPKP/Inspektorat n/a n/a Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
Nilai Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Reformasi
Birokrasi n/a n/a n/a C C CC CC
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 40 -
4.3 Strategi/Kebijakan
Strategi dan kebijakan merupakan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan
dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.
Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD
mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi
dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan
SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan
layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya
upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan
pemanfaatan teknologi informasi.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 41 -
Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
a. Peningkatan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
a. Meningkatkan koordinasi internal Bappeda, Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD terkait.
b. Mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
a. Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.
a. Meningkatkan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.
a. Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.
Optimalisasi dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
b. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
b. Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online.
c. Pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis online.
Terciptanya aplikasi e-planning
2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan
Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
Pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan. ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 42 -
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH.
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan pemantapan pemerintahan yang baik dan antisipatif
3 Terpenuhinya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.
Melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten Rokan Hilir.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 43 -
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda
Meningkatnya akuntabilitas Bappeda
a. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat, in house training dan program magang di instansi tingkat pusat.
b. Peningkatan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.
b. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai.
c. Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
c. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 44 -
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Selanjutnya dipaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Adapun penyajiannya
menggunakan Tabel 5.1 dapat dilihat pada Lampiran 2.
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 45 -
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini
ditampilkan dalam Tabel 6.1.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021
NO Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
0
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
1 Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
80% 85% 87% 90% 95% 100% 100%
2 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Persentase Pagu Belanja
Langsung RKPD yang
Mengakomodir Usulan
Masyarakat Melalui
Musrenbang
20% 20% 25% 26% 28% 30% 30%
5
Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2021
- 46 -
NO Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
0
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
6
Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Mewujudkan
keselarasan
pembangunan
daerah yang sesuai
dengan aspirasi
masyarakat
Terwujudnya keselarasan
perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat keselarasan
Renstra OPD terhadap
RPJMD Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan kualitas rencana
pembangunan derah86% 1,795,618,200 89% 2,679,318,268 92% 2,722,774,727 95% 3,375,028,815 98% 4,318,191,616 98% 14,890,931,626
Tingkat keselarasan
RKPD terhadap RPJMD
Tingkat keselarasan
Renja OPD terhadap
Renstra
Pendampingan Aplikasi E-
SAKIP Kabupaten Rokan
Hilir
Kegiatan pendampingan e-Sakip 1 Kegiatan 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000
Penyusunan Perjanjian
Kinerja Kabupaten Rokan
Hilir
Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Rokan
Hilirn/a 1 dokumen 314,241,508 1 dokumen 320,526,338 1 dokumen 326,936,865 1 dokumen 333,475,602 4 Dokumen 1,295,180,314
Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Kab.
Rokan Hilir
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kab.
Rokan Hilirn/a 1 dokumen 206,570,431 1 dokumen 210,701,839 1 dokumen 214,915,876 1 dokumen 219,214,194 4 Dokumen 851,402,339
Evaluasi pelaksanaan
RPJMD 2016-2021
Dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
2016-2021n/a 1 dokumen 259,968,500 1 dokumen 259,968,500
Penyusunan Rancangan
Teknokratik dan Rancangan
Awal RPJMD Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2021 -
2024
Dokumen Penyusunan Rancangan Teknokratik dan
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2021 - 2024
n/a 1 dokumen 340,000,000 1 dokumen 340,000,000
Penetapan Perda RPJMD
Kabupaten Rokan Hilir
2021 - 2024
Dokumen Perda RPJMD Kabupaten Rokan Hilir
2021 - 2024n/a 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000
Musrenbang RPJMD 2021-
2024Kegiatan Musrenbang RPJMD 2021-2024 n/a 1 Kegiatan 600,000,000 1 Kegiatan 600,000,000
Focus Grup Discussion
(FGD) Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Kegiatan penyelarasan Dokumen SAKIP OPD dan
Kabupatenn/a 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000
Penyusunan Renstra
Bappeda 2021 - 2024Dokumen Renstra Bappeda 2021 - 2024 n/a 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000
Penyusunan rancangan
RKPDDokumen rancangan RKPD 1 dokumen 1 dokumen 187,347,500 1 dokumen 260,862,491 1 dokumen 266,079,741 1 dokumen 271,401,335 1 dokumen 276,829,362 5 dokumen 1,262,520,429
Penetapan RKPD Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 210,399,300 1 Dokumen 337,415,317 1 Dokumen 344,163,623 1 Dokumen 351,046,895 1 Dokumen 358,067,833 5 Dokumen 1,601,092,968
Pembuatan Aplikasi Sistem
Informasi E-PLANNING
Pembangunan Daerah Kab.
Rokan Hilir
Aplikasi Sistem Informasi E-PLANNING
Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hilirn/a 1 Aplikasi 292,998,000 1 Aplikasi 292,998,000
Pendampingan Aplikasi
Sistem Informasi E-
PLANNING Pembangunan
Daerah Kab. Rokan Hilir
Kegiatan Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi
E-PLANNING Pembangunan Daerah Kab. Rokan
Hilir
n/a 1 Kegiatan 298,758,000 1 Kegiatan 304,733,160 1 Kegiatan 310,827,823 1 Kegiatan 317,044,380 4 Kegiatan 1,231,363,363
Pengadaan Komputer untuk
Pendukung Kegiatan Sistem
e-Planning
Pengadaan Komputer untuk Pendukung Kegiatan
Sistem e-Planningn/a 1 Kegiatan 230,000,000 1 Kegiatan 230,000,000
Penyusunan RENJA SKPD
BappedaDokumen RENJA SKPD Bappeda 1 dokumen 1 dokumen 27,832,500 1 dokumen 101,217,221 1 dokumen 103,241,566 1 dokumen 105,306,397 1 dokumen 107,412,525 5 dokumen 445,010,209
Pembuatan Sistem
Informasi Aplikasi E-
DATABASE Pembangunan
Daerah
Aplikasi yang informatif dan berdaya guna n/a 1 Aplikasi 298,758,000 1 Aplikasi 304,733,160 1 Aplikasi 310,827,823 1 Aplikasi 317,044,380 1 Aplikasi 1,231,363,363
MISI 1 : Meningkatkan perencanaan kabupaten yang berbasis partisipasi publik
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
1
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Koordinasi Asistensi Renja,
Pra RKA, RKA, dan DPPA
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Dokumen Koordinasi Asistensi Renja, Pra RKA,
RKA, dan DPPA Pembangunan Bidang Ekonomi 1 dokumen 1 dokumen 250,000,000 1 dokumen 255,000,000 1 dokumen 260,100,000 1 dokumen 265,302,000 1 dokumen 270,608,040 5 dokumen 1,301,010,040
Koordinasi Asistensi Renja,
Pra RKA, RKA, dan DPPA
Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Dokumen Koordinasi Asistensi Renja, Pra RKA,
RKA, dan DPPA Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
1 dokumen 1 dokumen 188,545,600 1 dokumen 198,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 210,000,000 1 dokumen 215,000,000 5 dokumen 1,011,545,600
Koordinasi Asistensi Renja,
Pra RKA, RKA, dan DPPA
Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
Dokumen Koordinasi Asistensi Renja, Pra RKA,
RKA, dan DPPA Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1 dokumen 1 dokumen 217,545,300 1 dokumen 217,545,300 1 dokumen 217,545,300 1 dokumen 217,545,300 1 dokumen 217,545,300 5 dokumen 1,087,726,500
Koordinasi Asistensi Renja,
Pra RKA, RKA dan DPPA
Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Dokumen Koordinasi Asistensi Renja, Pra RKA,
RKA dan DPPA Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1 dokumen 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 1 dokumen 190,950,000 5 dokumen 954,750,000
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
Aparatur di Bidang Perencanaan90% 2,505,230,000 93% 2,787,496,000 95% 2,838,412,520 96% 2,890,778,882 98% 2,944,661,975 98% 13,966,579,377
Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparat Perencana
(Diklat/Kursus-kursus
Keterampilan)
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah1 Kegiatan 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 1 Kegiatan 469,200,000 5 kegiatan 2,346,000,000
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Keuangan
Aparat perencana yang terampil dalam
pengelolaan keuangan20 Peserta 20 Peserta 230,400,000 20 Peserta 240,400,000 20 Peserta 250,400,000 20 Peserta 260,400,000 20 Peserta 270,400,000 100 Peserta 1,252,000,000
Bimtek Bidang Perencanaan
Pembangunan I Bappeda
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Pembangunan Ekonomi dan SDA
1 Kegiatan 1 Kegiatan 220,600,000 1 Kegiatan 220,600,000
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Tentang
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan Ekonomi
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Pembangunan Ekonomi dan SDA
n/a 1 Kegiatan 306,000,000 1 Kegiatan 312,120,000 1 Kegiatan 318,362,400 1 Kegiatan 324,729,648 4 kegiatan 1,261,212,048
Bimtek Bidang Perencanaan
Pembangunan II Bappeda
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat1 Kegiatan
17
Aparatur 197,540,000
17
Aparatur 197,540,000
Peningkatan kapasitas
aparatur dibidang
Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakatn/a
17
Aparatur 200,000,000
17
Aparatur 200,000,000
17
Aparatur 200,000,000
17
Aparatur 200,000,000
85
Aparatur 800,000,000
2
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Peningkatan Kapasitas
Aparatur di Bidang
Perencanaan Pembangunan
III
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Infrastruktur Pengembangan Wilayah1 Kegiatan 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Tentang
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur
Pengembangan Wilayah
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Infrastruktur Pengembangan Wilayah n/a 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 1 Kegiatan 198,540,000 4 kegiatan 794,160,000
Bimtek Perencanaan
Pembangunan daerah
Bidang Statistik & Penelitian
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya1 Kegiatan 21 orang 210,630,000 21 Orang 210,630,000
Peningkatan kapasitas
aparatur dibidang
Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
Aparat perencana yang terampil dalam
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budayan/a 21 orang 263,130,000 21 orang 278,917,800 21 orang 295,652,868.00 21 orang 313,392,040.08 84 orang 1,151,092,708
Bimtek Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Aparat perencana yang terampil d dalam
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah
25 Orang 25 Orang 287,600,000 1 Kegiatan 276,012,000 1 Kegiatan 281,532,240 1 Kegiatan 287,162,885 1 Kegiatan 292,906,142 5 kegiatan 1,425,213,267
Sosialisasi tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rokan Hilir
Hasil Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 1 Kegiatan 159,790,000 5 kegiatan 798,950,000
Bimtek Penyusunan RKPD
SKPD se-Kabupaten Rokan
Hilir
Aparat perencana yang terampil dalam
Penyusunan RKPD SKPD se-Kabupaten Rokan Hilir 1 Kegiatan 1 Kegiatan 530,930,000 1 Kegiatan 674,424,000 1 Kegiatan 687,912,480 1 Kegiatan 701,670,730 1 Kegiatan 715,704,144 4 kegiatan 3,310,641,354
Terakomodasinya
aspirasi masyarakat
dalam pembangunan
daerah
Persentase Pagu Belanja
Langsung RKPD yang
Mengakomodir Usulan
Masyarakat Melalui
Musrenbang
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan kualitas rencana
pembangunan derah86% 1,779,954,800 89% 1,871,506,300 92% 1,906,126,426 95% 1,800,938,955 98% 1,836,957,734 98% 9,195,484,214
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPDKegiatan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 881,090,000 1 Kegiatan 940,134,000 1 Kegiatan 958,936,680 1 Kegiatan 978,115,414 1 Kegiatan 997,677,722 5 kegiatan 4,755,953,815
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Kubu
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,700 1 Kegiatan 51,816,000 1 Kegiatan 52,852,320 1 Kegiatan 53,909,366 1 Kegiatan 54,987,554 5 kegiatan 259,259,940
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Bangko
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,484,700 1 Kegiatan 40,975,440 1 Kegiatan 41,794,949 1 Kegiatan 42,630,848 1 Kegiatan 43,483,465 5 kegiatan 204,369,401
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Tanah
Putih
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 42,694,700 1 Kegiatan 41,503,800 1 Kegiatan 42,333,876 1 Kegiatan 43,180,554 1 Kegiatan 44,044,165 5 kegiatan 213,757,094
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Rimba
Melintang
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 42,694,700 1 Kegiatan 41,503,800 1 Kegiatan 42,333,876 1 Kegiatan 43,180,554 1 Kegiatan 44,044,165 5 kegiatan 213,757,094
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Bagan
Sinembah
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,484,700 1 Kegiatan 51,984,300 1 Kegiatan 53,023,986 1 Kegiatan 54,084,466 1 Kegiatan 55,166,155 5 kegiatan 259,743,607
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec.Pasir
Limau Kapas
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 51,184,700 1 Kegiatan 46,782,300 1 Kegiatan 47,717,946 1 Kegiatan 48,672,305 1 Kegiatan 49,645,751 5 kegiatan 244,003,002
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Sinaboi
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,684,700 1 Kegiatan 36,689,400 1 Kegiatan 37,423,188 1 Kegiatan 38,171,652 1 Kegiatan 38,935,085 5 kegiatan 186,904,025
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec.
Tp.Tj.Melawan
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 36,684,700 1 Kegiatan 36,689,400 1 Kegiatan 37,423,188 1 Kegiatan 38,171,652 1 Kegiatan 38,935,085 5 kegiatan 187,904,025
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Pujud
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 44,194,700 1 Kegiatan 46,813,920 1 Kegiatan 47,750,198 1 Kegiatan 48,705,202 1 Kegiatan 49,679,306 5 kegiatan 237,143,327
3
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Bangko
Pusako
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 43,194,700 1 Kegiatan 41,503,800 1 Kegiatan 42,333,876 1 Kegiatan 43,180,554 1 Kegiatan 44,044,165 5 kegiatan 214,257,094
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Simpang
Kanan
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 38,684,740 1 Kegiatan 43,197,000 1 Kegiatan 44,060,940 1 Kegiatan 44,942,159 1 Kegiatan 45,841,002 5 kegiatan 216,725,841
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Batu
Hampar
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,684,700 1 Kegiatan 36,684,300 1 Kegiatan 37,417,986 1 Kegiatan 38,166,346 1 Kegiatan 38,929,673 5 kegiatan 186,883,004
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Rantau
Kopar
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40,034,740 1 Kegiatan 41,566,020 1 Kegiatan 42,397,340 1 Kegiatan 43,245,287 1 Kegiatan 44,110,193 5 kegiatan 211,353,581
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Pekaitan
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 38,184,740 1 Kegiatan 36,684,300 1 Kegiatan 37,417,986 1 Kegiatan 38,166,346 1 Kegiatan 38,929,673 5 kegiatan 189,383,044
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Kubu
Babussalam
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,740 1 Kegiatan 51,816,000 1 Kegiatan 52,852,320 1 Kegiatan 53,909,366 1 Kegiatan 54,987,554 5 kegiatan 259,259,980
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Tanjung
Medan
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,700 1 Kegiatan 46,813,920 1 Kegiatan 47,750,198 1 Kegiatan 48,705,202 1 Kegiatan 49,679,306 5 kegiatan 238,643,327
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Bagan
Sinembah Raya
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,740 1 Kegiatan 48,924,300 1 Kegiatan 49,902,786 1 Kegiatan 50,900,842 1 Kegiatan 51,918,859 5 kegiatan 247,341,526
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Tingkat
Kecamatan) / Kec. Balai
Jaya
Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 45,694,700 1 Kegiatan 48,924,300 1 Kegiatan 49,902,786 1 Kegiatan 50,900,842 1 Kegiatan 51,918,859 5 Kegiatan 247,341,486
Konsultasi Publik Revisi
RTRW Kab. Rokan Hilir
Terlaksananya kegiatan konsultasi publik revisi
RTRW Kab. Rokan Hilirn/a 1 dokumen 140,500,000 1 dokumen 140,500,000 1 dokumen 140,500,000 3 dokumen 421,500,000
Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase dokumen kerjasama yang
digunakan dalam pembangunan- 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 600,000,000
Fasilitasi Kerjasama Dengan
Dunia Usaha/Lembaga
Kontrak kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
secara terpadun/a - 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 4 Dokumen 600,000,000
Meningkatnya
pemanfaatan
dokumen hasil
perencanaan
pembangunan
Pemanfaatan dokumen
hasil perencanaan
pembangunan serta hasil
penelitian dan
pengembangan dalam
pembangunan daerah
Tingkat Aplikasi
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase dokumen kerjasama yang
digunakan dalam pembangunan100% 209,128,400 100% 421,976,400 100% 442,576,400 100% 486,576,400 100% 480,976,400 100% 2,041,234,000
Koordinasi Bidang Air
MinumDokumen Kerjasama Bidang Air Minum 1 dokumen - 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 120,000,000 3 dokumen 316,000,000
Koordinasi Pembangunan di
Wilayah Perbatasan
Dokumen Kerjasama Pembangunan di Wilayah
Perbatasann/a - 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 98,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 4 dokumen 436,000,000
Koordinasi Kelompok Kerja
Sanitasi dan AMPL Kab.
Rohil
Dokumen Kerjasama Kelompok Kerja Sanitasi dan
AMPL Kab. Rohil1 dokumen 1 dokumen 48,152,000 1 dokumen 200,000,000 2 Dokumen 248,152,000
Koordinasi PPSP Kab. Rohil Dokumen Kerjasama PPSP Kab. Rohil 1 dokumen 1 dokumen 65,000,000 1 dokumen 85,600,000 1 dokumen 85,600,000 3 dokumen 236,200,000
4
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Koordinasi Penyelesaian
RTRW Kab. Rokan Hilir
Dokumen Kerjasama dalam Penyelesaian RTRW
Kab. Rokan Hilir1 dokumen 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 2 dokumen 321,952,800
Koordinasi Penataan Ruang
Kab. Rokan Hilir
Dokumen Kerjasama Penataan Ruang Kab. Rokan
Hilir1 dokumen 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 1 dokumen 160,976,400 3 Dokumen 482,929,200
Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Persentase Ketercapaian Hasil Perencanaan di
Bidang Sosial dan Budaya- 100% 978,460,000 100% 271,000,000 100% 876,560,000 100% 601,560,000 100% 2,727,580,000
Koordinasi Bidang
PendidikanDokumen Koordinasi Bidang Pendidikan n/a 1 dokumen 140,000,000 1 dokumen 150,000,000 2 dokumen 290,000,000
Koordinasi Bidang
KesehatanDokumen Koordinasi Bidang Kesehatan n/a 1 dokumen 251,900,000 1 dokumen 271,000,000 1 dokumen 290,000,000 3 dokumen 812,900,000
Forum Group Discussion
(FGD) Jaringan Penelitian
Dan Pengembangan
Pendidikan Kabupaten
Rokan Hilir
Kegiatan FGD Jaringan Penelitian Dan
Pengembangan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 135,000,000 1 Dokumen 135,000,000 2 Dokumen 270,000,000
Forum Group Discution
(FGD) Jaringan Penelitian
Dan Pengembangan
Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir
Kegiatan FGDJaringan Penelitian Dan
Pengembangan Kesehatan Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 154,560,000 1 Kegiatan 154,560,000 1 Kegiatan 154,560,000 3 kegiatan 463,680,000
Forum Group Discussion
(FGD) Ketenaga Kerjaan
Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Ketenaga
Kerjaann/a 1 Kegiatan 145,000,000 1 Kegiatan 145,000,000 1 Kegiatan 145,000,000 3 kegiatan 435,000,000
Forum Group Discussion
(FGD) Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Rokan Hilir
Kegaiatan FGD Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Kegiatan 152,000,000 1 Kegiatan 152,000,000 1 Kegiatan 152,000,000 3 kegiatan 456,000,000
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase Ketercapaian Hasil Perencanaan di
Bidang Pembangunan Ekonomi100% 670,030,000 100% 390,800,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 720,000,000 100% 1,990,830,000
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Rokan hilir Dokumen Indikator Ekonomi Daerah Rokan hilir n/a 1 dokumen 215,150,000 1 dokumen 215,150,000
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
masyarakat
Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi
masyarakatn/a 1 dokumen 295,800,000 1 Dokumen 295,800,000
Penyusunan Indikator dan
Pemetaan Daerah Rawan
Pangan
Dokumen Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan
Pangann/a 1 dokumen 193,540,000 193,540,000
Penyusunan Tabel Input
Output DaerahTabel Input Output Daerah n/a 1 dokumen 261,340,000 1 Dokumen 300,000,000 2 Dokumen 561,340,000
Penyusunan Masterplan
Pembangunan EkonomiMasterplan Pembangunan Ekonomi n/a 1 DOkumen 300,000,000 1 DOkumen 300,000,000
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Kontrak kerjasama secara terpadu dalam
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomin/a 1 Dokumen 95,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 110,000,000 1 Dokumen 120,000,000 4 Dokumen 425,000,000
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Persentase Dokumen Pengembangan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
yang digunakan dalam pembangunan
- 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 65,000,000 100% 860,000,000
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Pusat-pusat
Pertumbuhan ekonomi
Kontrak kerjasama dalam Perencanaan
Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan ekonomin/a 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Pusat - Pusat
Industri
Kontrak kerjasama dalam Perencanaan
Penanganan Pusat - Pusat Industrin/a 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 2 Dokumen 400,000,000
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan di
Kab. Rohil
Kontrak kerjasama dalam Perencanaan
Penanganan Perumahan di Kab. Rohiln/a 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 65,000,000 4 Dokumen 260,000,000
5
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
Persentase Dokumen Pembangunan Daerah
Rawan Bencana yang digunakan dalam
pembangunan
- - - 100% 581,583,600 - - 100% 581,583,600 100% 1,163,167,200
Koordinasi Penyusunan
Profil Daerah Rawan
Bencana
Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana n/a 1 dokumen 294,433,200 1 dokumen 294,433,200 2 dokumen 588,866,400
Kajian Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Banjir
Dokumen Kajian Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Banjirn/a 1 dokumen 287,150,400 1 dokumen 287,150,400 2 dokumen 574,300,800
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Persentase Dokumen Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam yang digunakan dalam
pembangunan
- 1 - 1 - 100% 295,015,800 100% 300,000,000 100% 595,015,800
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Pengendalian
SDA dan Lingkungan hidup
Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan
hidupn/a 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
Pemetaan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Kab.
Rokan Hilir
Peta Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kab. Rokan
Hilirn/a 1 dokumen 295,015,800 1 dokumen 295,015,800
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase dokumen/publikasi data dan
informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan
untuk penyusunan perencanaan/kebijakan
90% 1,335,353,650 90% 2,264,038,340 100% 2,630,044,886 100% 2,307,386,216 100% 3,284,850,729 100% 11,821,673,821
Penyusunan Potensi
Pengembangan Wilayah
Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Dokumen Potensi Pengembangan Wilayah Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakatn/a 1 Dokumen 235,000,000 1 Dokumen 241,000,000 2 Dokumen 476,000,000
Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja DaerahDokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah n/a 1 dokumen 221,450,000 1 dokumen 225,000,000 1 dokumen 238,232,000 1 dokumen 241,238,000 4 dokumen 925,920,000
Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender
(RAD PUG) Kab. Rokan Hilir
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender (RAD PUG) Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000
Penyusunan Profile
Pengarusutamaan Gender Profile Pengarusutamaan Gender n/a 1 dokumen 235,000,000 1 dokumen 242,000,000 2 dokumen 477,000,000
Penyusunan Sistem
Informasi dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pembangunan Prasarana
Pedesaan
Dokumen Sistem Informasi dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana
Pedesaan
n/a 1 dokumen 215,000,000 1 dokumen 215,000,000
Penyusunan Masterplan
Kawasan Sport Center /
Olahraga Kabupaten Rokan
Hilir
Masterplan Kawasan Sport Center / Olahraga
Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000
Penyusunan Design
Pariwisata Islami dan
Kuliner Kabupaten Rokan
Hilir
Design Pariwisata Islami dan Kuliner Kabupaten
Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 190,000,000 1 Dokumen 190,000,000 2 Dokumen 380,000,000
Penyusunan Peta Kesehatan
dan Sistem Informasi
Kesehatan
Peta Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan n/a 1 Dokumen 220,000,000 1 Dokumen 260,000,000 2 Dokumen 480,000,000
Penyusunan Perencanaan
Penataan Objek Wisata
Kabupaten Rokan Hilir
Dokumen Perencanaan Penataan Objek Wisata
Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 220,000,000 1 Dokumen 220,000,000 2 Dokumen 440,000,000
Updating data Informasi
Monev Pembangunan Kab.
Rokan Hilir
Dokumen Data dan Informasi Monev
Pembangunan Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 129,739,500 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 160,000,000 1 Dokumen 170,000,000 5 Dokumen 749,739,500
Updating Data Informasi
Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Dokumen Data dan Informasi Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir n/a 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen 115,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 5 dokumen 585,000,000
Penyusunan Masterplan
Kawasan Agropolitan
Kabupaten Rokan Hilir
Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten
Rokan Hilirn/a 1 dokumen 375,000,000 1 dokumen 375,000,000
Penyusunan Masterplan
Kawasan Minapolitan
Kabupaten Rokan Hilir
Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten
Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 375,233,900 1 dokumen 375,233,900
Studi Perencanaan
Pembangunan Kawasan
Kumuh di Kabupaten Rokan
Hilir
Dokumen hasil Studi Perencanaan Pembangunan
Kawasan Kumuh di Kabupaten Rokan Hilirn/a 20 buku 156,366,600 20 buku 156,366,600
6
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Studi Kelayakan jalan poros
KubuDokumen hasil Studi Kelayakan jalan poros Kubu n/a 1 Kegiatan 192,830,000 1 kegiatan 192,830,000
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Tentang Adaptasi
dan Mitigasi Perubahan
Iklim
Dokumen Rencana Aksi Daerah Tentang Adaptasi
dan Mitigasi Perubahan Iklimn/a 1 dokumen 369,342,000 1 dokumen 369,342,000
Pengelolaan Simpul Jaringan
Informasi Geospasial
Daerah (JIGD) Kabupaten
Rokan Hilir
Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Rokan Hilir1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000
Kajian/Studi terkait bidang
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Dokumen hasil Kajian/Studi terkait bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000
Pembuatan Buku Publikasi
Pertumbuhan Ekonomi Kab.
Rohil
Dokumen Buku Publikasi Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Rohil1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 53,264,500 1 Dokumen 58,264,500 1 Dokumen 63,264,500 1 Dokumen 68,264,500 5 Dokumen 283,272,750
Pembuatan Buku Publikasi
Gambaran Rokan Hilir
Dalam Refleksi Angka
Dokumen Buku Publikasi Gambaran Rokan Hilir
Dalam Refleksi Angka1 Dokumen 1 Dokumen 45,214,750 1 Dokumen 73,264,500 1 Dokumen 78,264,200 1 Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 88,500,000 5 Dokumen 368,743,450
Pembuatan Buku Publikasi
Informasi Kesejahteraan
Rakyat
Dokumen Buku Publikasi Informasi Kesejahteraan
Rakyat1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 53,264,500 1 Dokumen 58,264,500 1 Dokumen 63,264,500 1 Dokumen 68,264,500 5 Dokumen 283,272,750
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kantor
Bappeda Kabupaten Rokan
Hilir (LPPD)
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kantor Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
(LPPD)
1 Dokumen 1 Dokumen 11,809,550 1 Dokumen 26,137,440 1 Dokumen 27,705,686 1 Dokumen 29,368,028 1 Dokumen 31,130,109 5 Dokumen 126,150,813
Koordinasi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Kabupaten Rokan
Hilir
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 25,130,000 1 Dokumen 99,330,000 1 Dokumen 105,289,800 1 Dokumen 111,607,188 1 Dokumen 118,303,619 5 Dokumen 459,660,607
Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab. Rokan Hilir
Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab.
Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 40,214,750 1 Dokumen 73,264,500 1 Dokumen 78,264,200 1 Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 88,500,000 5 Dokumen 363,743,450
Pengelolaan Perpustakaan,
Website, dan Absensi
Bappeda Kab. Rokan Hilir
Laporan Pengelolaan Perpustakaan, Website, dan
Absensi Bappeda Kab. Rokan Hilir1 Dokumen 1 dokumen 93,619,000 1 dokumen 98,829,000 1 dokumen 99,650,000 1 Dokumen 99,650,000 1 Dokumen 102,650,000 5 dokumen 494,398,000
Partisipasi dalam
Peringatan hari Besar
Keagamaan dan Event
Daerah
Keikutsertaan dalam Peringatan hari Besar
Keagamaan dan Event Daerah100% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 5 dokumen 500,000,000
Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)n/a 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 300,000,000 2 dokumen 550,000,000
Penyusunan Kajian
Pengembangan Ekonomi
Lokal Kab. Rokan Hilir
Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal
Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000
Penyusunan Rencana
Pengelolaan dan
Pengendalian Lingkungan
Hidup (RPPLH) Kab. Rokan
Hilir
Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pengendalian
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 250,000,000 1 dokumen 250,000,000
Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Kab. Rokan Hilir
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab.
Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 250,000,000 1 dokumen 250,000,000
Penyusunan Daya Dukung
Daya Tampung Berbasis Jasa
Ekonomi Kab. Rokan Hilir
Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Berbasis
Jasa Ekonomi Kab. Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 495,000,000 495,000,000
7
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Terpenuhinya
program
pembangunan yang
sesuai dengan
perencanaan
Terlaksananya program
pembangunan yang
sesuai dengan
perencanaan
Persentase Pelaksanaan
Program Pembangunan
yang Sesuai dengan
perencanaanProgram Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan kualitas rencana
pembangunan derah86% 527,702,650 89% 873,027,150 92% 907,408,779 95% 943,853,306 98% 982,484,504 98% 4,234,476,389
Penyusunan Pelaporan
Evaluasi Renja BappedaDokumen Evaluasi Renja Bappeda 5 dokumen 5 dokumen 61,696,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000 5 dokumen 150,000,000
25
dokumen 661,696,000
Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Kab.
Rokan Hilir
Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hilir 1 Dokumen 1 dokumen 208,169,900 1 dokumen 220,660,094 1 dokumen 233,899,700 1 dokumen 247,933,681.62 4 dokumen 910,663,375
Koordinasi Pengendalian
dan Penyusunan Laporan
Evaluasi RKPD Kab. Rokan
Hilir
Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Kab. Rokan Hilir 1 Dokumen 1 Dokumen 459,309,850 1 Dokumen 216,871,500 1 Dokumen 229,883,790 1 Dokumen 243,676,817 1 Dokumen 258,297,426 5 Dokumen 1,408,039,384
Penyusunan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah Kab. Rokan Hilir
Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab.
Rokan Hilir 1 Dokumen 50 Buku 6,696,800 50 Buku 147,985,750 50 Buku 156,864,895 50 Buku 166,276,789 50 Buku 176,253,396 250 Buku 654,077,630
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Dokumen Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
n/a 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 4 dokumen 600,000,000
Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase dokumen kerjasama yang
digunakan dalam pembangunan100% 12,619,250 100% 138,689,975 100% 141,711,374 100% 150,214,056 100% 159,226,899 100% 602,461,554
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Dana Alokasi
Khusus (DAK), Tugas
Pembantuan (TP), Dana
Sharing T.A. 2017
Jumlah Dokumen Hasil Pelaporan Dak, TP dan
Sharing1 Dokumen 1 Dokumen 12,619,250 1 Dokumen 12,619,250
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Dana Alokasi
Khusus (DAK), Tugas
Pembantuan (TP), Dana
Sharing
Jumlah Dokumen Hasil Pelaporan Dak, TP dan
Sharingn/a 1 Dokumen 138,689,975 1 Dokumen 141,711,374 1 Dokumen 150,214,055.91 1 Dokumen 159,226,899.26 4 Dokumen 589,842,304
Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Persentase Ketercapaian Hasil Perencanaan di
Bidang Sosial dan Budaya100% 366,854,700 100% 438,040,000 100% 893,000,000 100% 942,000,000 100% 957,000,000 100% 3,775,716,200
Monitoring evaluasi dan
pelaporan perencanaan
pembangunan Manusia dan
Masyarakat
Dokumen hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan Manusia dan
Masyarakat
n/a 1 dokumen 240,000,000 1 dokumen 242,000,000 1 dokumen 245,000,000 3 dokumen 727,000,000
Monitoring evaluasi dan
pelaporan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kab.
Rokan Hilir
Dokumen Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Rokan
Hilir
1 dokumen 1 dokumen 188,033,200 1 dokumen 222,980,000 1 dokumen 235,000,000 1 dokumen 238,000,000 1 dokumen 240,000,000 5 dokumen 1,124,013,200
Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Peningkatan
Percepatan Pencapaian
Tujuan dan target SDGs Kab.
Rokan Hilir
Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Peningkatan Percepatan Pencapaian
Tujuan dan target SDGs Kab. Rokan Hilir
1 dokumen 1 dokumen 178,821,500 1 dokumen 178,821,500
Monitoring evaluasi dan
pelaporan Program SDGs
Kab. Rokan Hilir
Dokumen Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan
Program SDGs Kab. Rokan Hilirn/a 1 dokumen 215,060,000 1 dokumen 223,000,000 1 dokumen 235,000,000 1 dokumen 240,000,000 5 dokumen 1,091,881,500
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Pengarusutamaan Gender
Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengarusutamaan Gendern/a 1 Dokumen 195,000,000 1 dokumen 227,000,000 1 dokumen 232,000,000 3 DOkumen 654,000,000
8
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase dokumen/publikasi data dan
informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan
untuk penyusunan perencanaan/kebijakan
- 90% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 560,000,000
Monitoring Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Kabupaten Rokan Hilir
Dokumen hasil Monitoring Sarana dan Prasarana
Pariwisata Kabupaten Rokan Hilirn/a 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 4 Dokumen 560,000,000
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja Bappeda
Meningkatnya
akuntabilitas Bappeda
Nilai evaluasi SAKIP
BappedaProgram Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatkan efektivitas dan produktifitas
layanan90% 11,000,000 92% 110,000,000 94% 181,500,000 96% 110,000,000 98% 255,000,000 98% 667,500,000
Level Maturitas SPIP
InstansiPengadaan Pakaian Kerja Pakaian kerja yang dibeli n/a 107 Stel 11,000,000 107 Stel 11,000,000
Nilai Reformasi
Birokrasi
Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH)Pakaian Dinas Harian (PDH) n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH Hitam Putih)Pakaian Dinas Harian (PDH Hitam Putih) 1 Kegiatan 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000
Pengadaan Pakaian Melayu Pakaian Melayu n/a 107 Stel 55,000,000 107 Stel 55,000,000 214 Stel 110,000,000
Pengadaan Pakaian Korpri Pakaian Korpri n/a 107 Stel 55,000,000 107 Stel 55,000,000 214 Stel 110,000,000
Pengadaan Pakaian
OlahragaPakaian Olahraga n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000
Pengadaan Pakaian Batik Pakaian Batik n/a 107 Stel 60,500,000 107 Stel 60,500,000 214 Stel 121,000,000
Belanja Atribut Pakaian
DinasAtribut Pakaian Dinas 1 Kegiatan 107 Stel 13,000,000 107 Stel 13,000,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase Tertib pengelolaan tatausaha
keuangan dan Penilaian Kinerja100% 594,540,050 100% 925,546,190 100% 957,822,541 100% 986,538,894 100% 1,018,814,227 100% 4,483,261,903
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Bappeda
(Penyusunan Lakip)
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Bappeda (Penyusunan Lakip) 1 Dokumen 1 Dokumen 8,690,300 1 Dokumen 12,030,600 1 Dokumen 12,752,436 1 Dokumen 13,517,582 1 Dokumen 14,328,637 5 Dokumen 61,319,555
Penyusunan Lakip
Kabupaten Rokan HilirDokumen Lakip Kabupaten Rokan Hilir 1 Dokumen 1 Dokumen 75,242,250 1 Dokumen 219,358,590 1 Dokumen 232,520,105 1 Dokumen 246,471,312 1 Dokumen 261,259,590 5 Dokumen 1,034,851,848
Monitoring, Evaluasi dan
Laporan SKPD Bappeda
Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan
SKPD Bappeda1 Dokumen 1 Dokumen 136,039,000 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 145,000,000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 155,000,000 5 Dokumen 726,039,000
Penyusunan RKA / DPA /
DPPADokumen RKA / DPA / DPPA 1 Dokumen 1 Dokumen 70,245,000 1 Dokumen 92,000,000 1 Dokumen 97,000,000 1 Dokumen 99,000,000 1 Dokumen 101,000,000 5 Dokumen 459,245,000
Penataan dan Inventarisasi
Aset Bappeda Rokan Hilir
Dokumen Hasil Penataan dan Inventarisasi Aset
Bappeda Rokan Hilir1 Dokumen 1 Dokumen 55,805,000 1 Dokumen 58,157,000 1 Dokumen 58,550,000 1 Dokumen 58,550,000 1 Dokumen 59,226,000 5 Dokumen 290,288,000
Penyusunan Laporan
Keuangan Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 248,518,500 1 Dokumen 335,000,000 1 Dokumen 342,000,000 1 Dokumen 348,000,000 1 Dokumen 355,000,000 5 Dokumen 1,628,518,500
Penyusunan Perkembangan
Laporan Kegiatan BappedaPerkembangan Laporan Kegiatan Bappeda n/a 1 Dokumen 69,000,000 1 Dokumen 70,000,000 1 Dokumen 71,000,000 1 Dokumen 73,000,000 4 Dokumen 283,000,000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
yang dilaksanakan100% 3,171,301,000 100% 3,502,997,500 100% 3,645,850,000 100% 3,926,085,000 100% 3,947,335,000 100% 18,193,568,500
Penyediaan jasa surat
menyuratPelaksanaan jasa surat menyurat 5600 Buah 33,200,000 12 bulan 35,550,000 12 bulan 37,400,000 12 bulan 37,400,000 12 bulan 38,950,000 60 bulan 182,500,000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
Pelaksanaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik12 bulan 12 bulan 386,500,000 12 bulan 404,500,000 12 bulan 429,000,000 12 bulan 447,000,000 12 bulan 453,000,000 60 bulan 2,120,000,000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas /
operasional
Pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional12 bulan 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 57,000,000 12 bulan 58,000,000 12 bulan 59,500,000 60 bulan 284,500,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantorPelaksanaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 52,800,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 60 bulan 412,800,000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaPelaksanaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 12 bulan 116,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 136,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 145,000,000 60 bulan 657,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 60 bulan 1,000,000,000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12 bulan 12 bulan 263,135,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 12 bulan 286,735,000 60 bulan 1,410,075,000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 125,246,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 60 bulan 725,246,000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga (Kantor)
Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(Kantor)12 bulan 12 bulan 103,920,000 12 bulan 111,512,500 12 bulan 115,565,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 125,000,000 60 bulan 575,997,500
MISI 2 : Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan
9
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Langganan Surat Kabar dan
MajalahPenyediaan Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 12 bulan 230,000,000 12 Bulan 230,000,000
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangann/a 12 bulan 240,000,000 12 bulan 245,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 250,000,000 60 bulan 985,000,000
Penyediaan makanan dan
minumanPelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 60 bulan 1,700,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah12 bulan 12 bulan 833,700,000 12 bulan 911,300,000 12 bulan 1,000,750,000 12 bulan 1,000,750,000 12 bulan 1,000,750,000 60 bulan 4,747,250,000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah12 bulan 247,800,000 12 bulan 250,000,000 24 Bulan 497,800,000
Penyediaan Tenaga
Administrasi, Penjaga
Malam dan Supir Bappeda
Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Administrasi,
Penjaga Malam dan Supir Bappeda10 bulan 12 bulan 471,800,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 12 bulan 548,400,000 60 bulan 2,665,400,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana
sebagai Penunjang Pelaksanaan Tupoksi100% 1,025,200,000 100% 971,000,000 100% 983,200,000 100% 1,502,000,000 100% 1,581,200,000 100% 6,062,600,000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
(Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 2 )
Kendaraan Dinas/Operasional (Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 ) yang dibelin/a 2 Unit 50,000,000 2 Unit 50,000,000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
(Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 4 )
Kendaraan Dinas/Operasional (Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 ) yang dibelin/a 2 Unit 600,000,000 2 Unit 600,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorGedung kantor yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 1,000,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor (
Pembersihan Halaman
Kantor Bappeda )
Halaman Kantor yang dipelihara n/a 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 24,000,000 1 Unit 96,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
(Pemeliharaan Aula Rapat
Aula Rapat Lantai 3 yang terpelihara 1 Kegiatan 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (pembuatan
Ruang Informasi)
Ruang Informasi Bappeda yang dibuat 1 Kegiatan 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (Pengadaan
Komputer dan Printer
Kantor Bappeda)
Komputer dan Printer Kantor Bappeda yang dibeli n/a 24 Unit 139,200,000 24 Unit 139,200,000 24 Unit 139,200,000 72 Unit 417,600,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (Pengadaan
Sofa Tamu)
Sofa tamu dibeli n/a 5 Unit 96,000,000 5 Unit 96,000,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (Pengadaan
Sound System lengkap)
Sound System lengkap dibeli n/a 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000 1 kegiatan 300,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan (Kendaraan
Dinas Jabatan)
Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara
rutin/berkala1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 125,000,000 1 Kegiatan 130,000,000 1 Kegiatan 130,000,000 1 Kegiatan 140,000,000 5 Kegiatan 645,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional (Kendaraan
Dinas Operasional)
Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara
secara rutin/berkala1 Kegiatan 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 205,000,000 1 Kegiatan 210,000,000 1 Kegiatan 215,000,000 1 Kegiatan 220,000,000 5 Kegiatan 1,050,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
(Bahan Bakar Mesin
Generator)
Bahan Bakar Mesin Generator yang dibeli 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000
10
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian Tahun
Awal Rencana
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional (Bahan Bakar)
Bahan Bakar yang dibeli 1 Kegiatan 1 Kegiatan 170,000,000 1 Kegiatan 175,000,000 1 Kegiatan 176,000,000 1 Kegiatan 177,000,000 1 Kegiatan 180,000,000 5 Kegiatan 878,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
MebeleurMebeleur yang dipelihara 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 51,000,000 1 Kegiatan 52,000,000 1 Kegiatan 53,000,000 1 Kegiatan 54,000,000 5 Kegiatan 260,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 51,000,000 1 Kegiatan 52,000,000 1 Kegiatan 53,000,000 1 Kegiatan 54,000,000 5 Kegiatan 260,000,000
11,857,723,200 16,308,349,823 16,668,884,827 18,225,037,369 21,240,884,950 84,300,880,169 JUMLAH
11
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSPEKTORAT
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DPRD
DINAS TENAGA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
Subbid Kesehatan, KB dan Perlindungan
Anak
Subbid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perbatasan
Subbid Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Subbid Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi
Subbag
Perencanaan
Subbag
Keuangan
KEPALA BADAN
Subbid Kependudukan, Capil dan Linmas
S E K R E T A R I S
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Subbid Pertanian, Perikanan dan
Lingkungan Hidup
Subbid Kepegawaian, Tenaga Kerja dan
Sekretariat Daerah
DINAS KESEHATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PERBERDA
Subbid Pendidikan dan Pariwisata
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERIKANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG
Subbid Penanggulangan Bencana dan
Sekwan
Umum dan Kepegawaian
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Subbid Penanaman Modal, Pengelola
Keuangan dan Aset
Subbid Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Perhubungan
KECAMATAN
BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
DINAS PERHUBUNGAN
Subbid Inspektorat, Statistik dan Kecamatan
Bidang Pembangunan Manusia dan
MasyarakatBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Sosial dan Budaya
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Kelompok Jabatan Fungsional
YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Subbag
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR
UPTB