MP3EI disiapkan untuk menjawab tantangan global dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025
dengan pendapatan per kapita USD 14.250 – USD 15.500
2010
2025
2045
• GDP: USD 700
Billion
• GDP per capita USD
3.000
• GDP: ~USD 4 - 4,5 Trillion
• GDP per capita ~USD 14.250 - 15.500
• GDP: ~USD 15 - 17,5
Trillion
• GDP per capita ~USD
44.500 - 49.000
Ranking ke-8Ranking ke-18 Ranking ke-12
Lansekap Ekonomi Indonesia
Penyebaran/Perluasan Ekonomi adalah keniscayaan untuk daya saing dan daya tahan perekonomian – membutuhkan perbaikan konektivitas/sistem
logistik nasional yang handal
Infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam perluasan pembangunan Indonesia, hal ini yang menyebabkan biaya logistik
Indonesia relatif tinggi sehingga menurunkan daya saing
Berdasarkan Laporan World Economic Forum, Infrastruktur adalah masalah utama Indonesia
90
51
104 93
Quality of roadsQuality of Railroad InfrastructureQuality of Port InfrastructureQuality of electricity Supply
Indonesia Infrastructure Rank
Sumber: Global Competitiveness report 2012-2013
Keterbatasan Infrastruktur menyebabkan biaya logistik Indonesia
mencapai 27% dari GDP
9.8
10.6
16.3
27
Amerika Serikat
Jepang
Korea Selatan
Indonesia
Logistic Cost (% of GDP)
Sumber: diolah dari Perpes 26 tahun 2012
Sukses MP3EI bergantung pada 3 strategi utama: Pembangunan Koridor Ekonomi, Penguatan Konektivitas Nasional dan Penguatan
SDM & IPTEK
Untuk menjawab tantangan infrastruktur tersebut, MP3EI mencoba mengintegrasikan SISLOGNAS, SISTRANAS, RPJMN/RTRWN dan ICT
untuk memperkuat Konektivitas Nasional
ICT sebagai tulang punggung ekonomi modern, juga merupakan salah satu fokus penguatan konektivitas nasional...
Kebutuhan lalu lintas data (traffic) meningkat drastis ...
... begitu pula dengan jaringan.
...Oleh karena itu, telah dicanangkan target-target infrastruktur ICT nasional sebagai acuan
Palapa Ring
10 of 17
STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI PENDUKUNG MP3EI
NO JENIS REGULASITELAH
DIPERBAIKIJENIS REGULASI
SEDANG DIPERBAIKI
AKAN DIPERBAIKI
1.Undang-Undang(UU)
1Rancangan Undang-Undang(RUU)
2 0
2.Peraturan Pemerintah (PP)
8Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
4 0
3.Peraturan Presiden (Perpres)
16Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
0 0
4.Keputusan Presiden (Keppres)
1Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres)
0 1
5.Instruksi Presiden (Inpres)
1Rancangan Instruksi Presiden (RInpres)
0 0
6.Peraturan Menteri/Kepala
8Rancangan Peraturan Menteri/Kepala
0 1
TOTAL 35 TOTAL 6 2
Catatan: Status per September 2012
Kebijakan Regulasi : Percepatan dan Terobosan
PERCEPATAN• Kebijakan infrastruktur bersama yang belum optimal• Efisiensi dalam sistem penomoran pengguna seluler
• Frequency Refarm• Perlunya Akselerasi Aplikasi E-Government
TEROBOSAN• Right of Way terkait penggunaan aset Negara (Pusat, Daerah, dan
BUMN)• Pemanfaatan PNBP USO dan NON USO (Frekuensi, Sertifikasi perangkat)
untuk pembiayaan Broadband (sedang disiapkan)
Strategi dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ke depan
• Memperkuat kerangka kerja konektivitas nasional
• Reformasi kebijakan dan regulasi yang terkait– Pembebasan lahan
• Telah diterbitkannya Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah
• RPP tentang Reforma Agraria– Kebijakan Keuangan Negara
• APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangkadebottlenecking, pelayanan dasar publik, dan kebutuhan akses (perintis)
– Birokrasi• Menciptakan birokrasi yang efektif dan menciptakan komitmen kepada
penerapan good governance
• Mendorong investasi swasta, termasuk melalui mekanisme PPP
• Meningkatkan kualitas SDM terkait konektivitas, misalnya logistik dan ICT
Sumber : paparan “Penguatan Konektivitas Nasional”, Tim Kerja Konektivitas KP3EI