GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 1/25
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATU ARTOREJO
TAHUN 2017
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (“GCG”) PT Bank Perkreditan
Rakyat Batu Artorejo (“BPRBAr”) tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. /4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2017 tanggal 10 Maret 2017
Perihal Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Laporan Pelaksanaan GCG BPRBAr tahun 2017 terdiri dari:
I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2017 tanggal 10 Maret 2017;
dan
II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2017.
Pengertian Tata Kelola
Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran
(fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Tujuan penerapan tata kelola
- meningkatkan kinerja dan effisiensi BPR;
- melindungi kepentikan stakeholder;
- meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK
dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan;
- meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan
kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
- melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum;
- menarik minat dan kepercayaan masyarakat.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 2/25
I. T R AN S P AR A N S I P EL AK S AN AA N G C G
A. STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR BATU ARTOREJO
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 3/25
B . PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direks i
Acuan Hukum
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board of
Directors Charter) yang mengatur antara lain:
- Komposisi, Kreteria, dan Independensi Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- Aspek transparansi dan Larangan bagi Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi.
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:
a. Memimpin dan mengurus BPRBAr sesuai dengan maksud dan tujuan
BPRBAr.
b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPRBAr untuk
kepentingan BPRBAr.
c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin
terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan
manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan
kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 4/25
e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPRBAr pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAr.
f. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
g. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau
hasil pengawasan otoritas lain.
i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada pemegang saham melalui Rapat Pemegang Saham.
Kewenangan Direksi, antara lain:
a. Mewakili BPRBAr di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, mengikat BPRBAr dengan pihak lain dan
pihak lain dengan BPRBAr, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BPRBAr.
b. Untuk pembuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seseorang atau
lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh Direksidalam suatu surat kuasa khusus.
c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRBAr.
d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BPRBAr, termasuk
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pegawai BPRBAr, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Mengangkat dan memperhentikan pegawai BPRBAr berdasarkan
peraturan perusahaan BPRBAr.
f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BPRBAr di
dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau
beberapa orang pegawai BPRBAr, baik sendiri maupun bersama- sama
orang atau badan lain.
g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 5/25
lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya,
Direksi wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPRBAr,
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai
berikut:
No
Nama
Jabatan Bidang Tugas dan
Tanggung Jawab
1. Made Suartha Direktur Utama • Audit Internal
• Keuangan dan
Perencanaan
• Analisa Resiko
Kredit
• Penyelamatan
Kredit
• Cash Management
• Sumber Daya
Manusia
• Strategi dan
Pengembangan
Operasi dan
Layanan
• Layanan Kredit
2. Ichwanul Ridwan Direktur • Manajemen Resiko
• Pengamanan
Teknologi
Informasi
• Kepatuhan
• Hukum
• Teknologi
Informasi
• Pembelajaran dan
Pengembangan
SDM
• Apu dan PPT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 6/25
Jumlah Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi
Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi BPRBAr adalah 2 (dua) orang,
terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur. Seluruh anggota Direksi
BPRBAr telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan
dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BPRBAr
berdomisili di Indonesia.
Susunan anggota Direksi BPRBAr per 31 Desember 2017 Berdasarkan Akta
Keputusan Rapat Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo Nomor 84 tanggal 31
Januari 2017, susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
Jabatan Nama
Nama Made Suartha
Jabatan Direktur Utama
Tempat/Tanggal
Lahir
Singaraja, 18-3-1958
Pendidikan
Terakhir
S1 Ilmu Adm Niaga
Lama Jabatan 23 Tahun
Sertifikasi
Direktur
65100 1210 6 3467
2017
Masa berlaku 6-3-2022
Pengalaman Kerja
Terakhir
Direktur Utama BPR
Batu Artorejo
Nama Ichwanul Ridwan
Jabatan Direktur
Tempat/Tanggal
Lahir
Malang, 31-8-1971
Pendidikan
Terakhir
S1 Ekonomi-
Akuntansi
Lama Jabatan 16 Tahun
Sertifikasi
Direktur
65100 1210 6 3473
2017
Masa berlaku 6-3-2022
Pengalaman Kerja
Terakhir
Direktur BPR Batu
Artorejo
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 7/25
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris yang dilaksanakan Direksi:
- Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas;
- Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;
- Direksi telah menyesuaikan strategi rekruitmen untuk mendapatkan sumber
daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;
- Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang
memiliki potensi risiko tinggi akaibat human error supaya dievaluasi dan
dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistim.
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai action plan dan melakukan
penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan
analisis yang memadai;
- Menindaklanjuti segala temuan dari pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
kecuali pedoman pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus,
pedoman pemberian uang perjalan dinas, dan pembuatan job description
bagian legal kredit;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisar is
Acuan Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta
memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok
untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan
perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris
juga bertugas untuk memastikan terselengaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam setiap
kegiatan usaha BPRBAr pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
BPRBAr.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 8/25
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja dewan Komisaris.
Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dewan
Komisaris (Board of Commissioners Charter) yang mengatur antara lain:
• Komposisi dan kreteria Dewan Komisaris;
• Komisaris Independen;
• Masa Jabatan Dewan Komisaris;
• Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
• Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
• Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris;
• Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;
• Orientasi dan Pelatihan Dewan komisaris;
• Etika dan waktu Kerja Dewan Komisaris;
• Rapat Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab dewan Komisaris, antara lain:
1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPRBAr, jalannya
pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPRBAr
sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BPRBAr.
2. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha
BPRBAr pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAr.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPRBAr.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari
Internal Audit, Audit Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas tidak
terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha BPRBAr.
6. Membentuk:
a. Komite Audit*)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 9/25
b. Komite Pemantau resiko; dan*)
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.*)
* Jika ketentuan perundang-undangan mewajibkan untuk membentuk
Komite-Komite tersebut diatas.
7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris
telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 4
(empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali
dalam setahun.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
Kewenangan Dewan Komisaris, antara lain:
1. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh
BPRBAr.
2. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
3. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BPRBAr.
4. Membebas tugaskan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota
Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar BPRBAr, merugikan BPRBAr, melalaikan kewajiban
dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran
Dasar BPRBAr, antara lain:
a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
pinjaman uang:
i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia/otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 10/25
ii. Yang melebihi jumlah tertentuyang dari waktu ke waktu akan
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtocht):
Guna menjamin kewajiban pembayaran kepada pihak lain atas hutang
BPRBAr terhadap pihak lain.
c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak
untuk kepentingan perusahaan.
Susunan anggota Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo
per 31 Desember 2017 Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Bank Perkreditan
Rakyat Batu Artorejo Nomor 84 tanggal 31 Januari 2017, susunan anggota
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Jabatan Nama
Nama Iwan Handojo
Jabatan Komisaris Utama
Tempat/Tanggal
Lahir
Malang, 10-12-1948
Pendidikan Terakhir SMA
Lama Jabatan 23 Tahun
Sertifikasi Komisaris Tidak memiliki
Masa sertifikasi -
Pengalaman Kerja
Terakhir
Komisaris Utama BPR
Batu Artorejo
Nama Ichwanul Ridwan
Jabatan Direktur
Tempat/Tanggal
Lahir
Malang, 31-8-1971
Pendidikan Terakhir S1 Administrasi Niaga
Lama Jabatan 16 Tahun
Sertifikasi Direktur 65100 1210 6 2423
2015
Masa sertifikasi 13-3-2020
Pengalaman Kerja
Terakhir
Komisaris BPR Batu
Artorejo
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 11/25
Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi
Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud
dan tujuan perusahaan.
Dalam tahun 2017, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:
1. Berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya:
a. Perkembangan bisnis BPRBAr perlu didukung dengan penerapan
manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi yang efektif dan efisien,
dan tetap sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
b. Mengingat perkembangan ekonomi di dalam dan luar negeri yang
kurang kondusif, hendaknya dalam pelaksanaan program/sasaran
bisnis yang disandang dalam Rencana Bisnis Bank agar tetap
memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek kepatuhan
(compliance) serta dilakukan sosialisasi ke seluruh cabang dan unit
bisnis.
c. Permodalan akan semakin menjadi tantangan dalam beberapa tahun ke
depan sehingga diperlukan adanya capital planning yang baik.
2. Berkaitan dengan Manajemen Risiko:
a. Risiko Kredit
- Dalam penyaluran kredit, agar dihindari risiko konsentrasi yang
terlalu besar terhadap satu grup/industri tertentu;
- Supaya Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang
berkualitas;
b. Risiko Operasional
- Dari segi risiko operasional, yang perlu mendapat perhatian khusus
adalah aspek pengamanan teknologi informasi agar keunggulan
BPRBAr dalam transactional banking dapat terjaga;
- Regulatory compliance perlu mendapat perhatian khusus dari semua
jajaran, tidak hanya dari segi pengendalian internal dan Audit
Internal tetapi agar mitigasi diadakan mulai dari front line;
- Supaya Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan
secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital
banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 12/25
3. Berkaitan dengan Audit:
Pendekatan berbasis risiko (risk based approach) menjadi penting bagi
Audit Internal dalam melakukan penilaian/fungsi audit, sehingga Audit
Internal dapat lebih fokus pada permasalahan atau unit bisnis yang
berisiko tinggi.
3. Tugas Pejabat Eksekuti f Audit Intern
Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasional BPRBAr melalui kegiatan audit dan konsultasi
(consulting) yang independen dan obyektif.
Dalam melaksanakan fungsinya, Fungsi Audit Internal melakukan penilaian
atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian
internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern BPRBAr
yang membutuhkan.
PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
PE Audit Intern dijabat oleh Dwi Astutik.
Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Internal
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko
dan melaporkan realisasinya.
2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management),
pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola
(governance) untuk menilai kecukupan dan efektifitasnya.
3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang
kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan
permintaan Dewan Komisaris, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi
tertentu.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BPRBAr yang
membutuhkan.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 13/25
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukan.
Independensi
Fungsi Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat
berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Pertemuan Fungsi Audit
Internal dengan Direktur Utama setiap bulan, sedangkan pertemuan dengan
Dewan Komisaris terlaksana setiap semester.
Pelaporan
Fungsi Audit Intern menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi yang terdiri dari:
a. Laporan Hasil Audit;
b. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Internal maupun
Eksternal;
c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit/Laporan Pelaksanaan dan Pokok-
Pokok Hasil Internal Audit;
d. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit internal yang
diperkirakan dapat menggangu kelangsungan usaha Bank.
Program Kerja Pejabat Eksekutif Audit Intern
Program Kerja Rencana Audit 2017 untuk pertama kalinya, memberi fokus
pada:
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern;
2. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern;
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4. Rencana Bisnis;
5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan;
6. Perencanaan audit intern dan pelaksanaan audit 2017;
7. Laporan Tahunan Audit Intern 2017 yang akan dilaksanakan bulan
Januari 2018.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 14/25
C . Kepemi l ikan Saham Direksi
Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Data dan informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Batu
Artorejo dan Group Usaha BPR posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Nama
Kepemilikan Saham Anggota Direksi
BPRBAr Bank Lain
Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
Perusahaan
Lain
Made Suartha - - - -
Ichwanul Ridwan - - - -
Nama
Persentase Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
BPR Batu
Artorejo
BPR Pare
Artorejo
BPR Tumpang
P. Artorejo
Iwan Handojo
40
70
40
Agus Apriyono
-
-
-
D. Pernyataan Independensi Anggota Direks i
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang
saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Nama
Jabatan
Hubungan Keluarga dengan:
Dewan
Komisaris
Direksi
Pemegang
Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Made Suartha
Direktur
Utama
√
√
√
Ichwanul
Ridwan Direktur
√
√
√
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 15/25
Nama
Jabatan
Hubungan Keuangan dengan:
Dewan
Komisaris
Direksi
Pemegang
Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Made Suartha
Direktur
Utama -
√
-
√
-
√
Ichwanul
Ridwan Direktur -
√
-
√
-
√
E . Kepemi l ikan Saham Dewan Komisar is
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Nama
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
BPRBAr Bank Lain
Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
Perusahaan
Lain
Iwan Handojo
√
√
-
√
Agus Apriyono
-
-
-
-
F . Pernyataan Dewan Komisaris :
i. anggota Dewan Komisaris tidak melebihi yang diperkenankan dalam
ketentuan yang berlaku, yaitu Anggota Dewan Komisaris hanya dapat
merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain
atau BPRS.
ii. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank
Umum.
Nama
Jabatan
Hubungan Keluarga dengan:
Dewan
Komisaris
Direksi
Pemegang
Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Iwan Handojo
Komisaris
Utama - √ -
√ -
√
Agus Apriyono
Komisaris
Independen -
√ -
√ -
√
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 16/25
Nama
Jabatan
Hubungan Keuangan dengan:
Dewan
Komisaris
Direksi
Pemegang
Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Iwan Handojo
Komisaris
Utama
√ - -
√
√ -
Agus Apriyono
Komisaris
Independen -
√ -
√ -
√
G. Struktur Remunerasi
Remunerasi Direksi
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah
nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2017
adalah sebagai berikut:
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun
DIREKSI
Orang dalam Ribuan Rupiah
Gaji 2 184.000
Tunjangan 2 19.200
Tantiem - -
Kompensasi berbasis Saham - -
Remunerasi: Bonus Tahunan 2 74.250
Perumahan - -
Total 278.250
Remunerasi Dewan Komisaris
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah
nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017
adalah sebagai berikut:
Jenis Remunerasi dan Fasilitas
Lain
Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun
DEWAN KOMISARIS
Orang dalam Ribuan Rupiah
Gaji 1 36.000
Tunjangan 1 9.050
Tantiem - -
Kompensasi berbasis Saham - -
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 17/25
Remunerasi: Bonus Tahunan 1 4.500
Perumahan - -
Transportasi (BBM) - -
Asuransi Kesehatan - -
Total 49.550
H. Rasio Gaj i Tertinggi dan Terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRBAr selaku pemberi kerja kepada
pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
dilakukannya. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas,
adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap
BPRBAr sampai batas pelaksana.
Rasio
Skala
Perbandingan
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah
1,71
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah
1,55
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
0,00
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi
3,12
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi
2,49
I . Frekuensi Rapat Dewan Komisar is
Jadwal rapat Dewan Komisaris masih belum ditetapkan di awal tahun. Selama
tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat.
BPRBAr telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan 4
(empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2
(dua) kali dalam setahun.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal
tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan
berdasarkan suara terbanyak.
Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat.
Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 18/25
Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan
perbedaan pendapat.
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan
Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Nama Jumlah
Rapat Kehadiran Persentase
Iwan Handojo 0 0 0%
Agus Apriyono 0 0 0%
Sedangkan, frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan
tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Nama Jumlah
Rapat Kehadiran Persentase
Iwan Handojo 4 0 0%
Agus Apriyono 4 4 100%
Keterangan:
PT. BPR Batu Artorejo belum memenuhi ketentuan POJK mengenai minimal
rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.
Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris:
- Penyaluran kredit yang sehat dan NPL;
- Pemenuhan struktur organisasi sesuai POJK.
J. Penyimpangan Intern ( Internal Fraud ) .
Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses
kerja dan kegiatan operasional BPRBAr.
Selama tahun 2017, tidak terdapat terdapat penyimpangan internal keuangan.
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Dalam 1 Tahun
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Total Fraud
- - - - - - - -
Telah diselesaikan
- - - -
Dalam proses
penyelesaian di
internal BPR
- - - - - - - -
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 19/25
Belum diupayakan
penyelesaiannya
- - - - - - - -
Telah ditindak lanjuti
melalui proses hukum
- - - -
K. Permasalahan Hukum
Data jumlah permasalahan hukum perdata dan p idana yang
d ihadapi dan masih dalam proses penye lesa ian sampai dengan
pos i s i 31 Desember 2017 yang te r jad i d i PT. BPR Batu Arto re jo
dapat d i j e laskan sebagaimana tabe l ber ikut in i :
Permasalahan Hukum
Jumlah
Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum tetap)
• Rp. 51 juta – 250 juta
-
-
• Rp. 251 juta ke atas - -
Dalam proses penyelesaian
• Rp. 51 juta – 250 juta
1
-
• Rp. 251 juta ke atas - -
Total 1 -
Total Perkara 1 -
Keterangan:
Pelelangan agunan kredit atas nama debitur Imam Ghozali yang telah di hapus
buku berupa sebidang tanah dan bangunan belum membuahkan hasil.
L . Transaksi Yang Mengandung Bentur an Kepent ingan
BPRBAr memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan berlaku.
Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan
kepentingan.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 20/25
No.
Nama dan
Jabatan Pihak
Yang Memiliki
Benturan
Kepentingan
Nama dan
Jabatan
Pengambil
Keputusan
Jenis
Transaksi
Nilai
Transaksi
Keterangan
*)
1. - - - - -
2. - - - - -
*) – Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- Keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan
kepentingan dengan nama jabatan pengambil keputusan
Keterangan:
Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan
kepentingan.
M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Pol i t ik
BPRBAr berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada pihak
sendiri maupun pihak lain dan atau lembaga lainnya.
Penerima Dana
Jumlah
Sosial
Politik
Sumbangan atau donasi non Instansi 12.902 -
Lembaga lainnya/Partai politik - -
Total 12.902 -
N. Audit Ekstern
Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka:
1. Laporan Keuangan BPRBAr telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan
kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due professional care).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPRBAr melakukan audit sesuai dengan
standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Masih belum menggunakan sarana RUPS Tahunan, untuk penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya honor pemeriksaan,
keputusan pemilihan KAP dan negosiasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, antara lain:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 21/25
• Merupakan Kantor Akuntan Public dan Akuntan Publik (partner in-
charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
• Tidak memberikan jasa lain kepada BPRBAr pada tahun tersebut
sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
• Kntor Akuntan Public memberikan jasa audit paling lama untuk periode
audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
• KAP Nugroho dan Rekan ditunjuk sebagai auditor BPRBAr untuk
melakukan audit atas laporan keuangan BPRBAr untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2017, dengan imbalan jasa sebesar Rp.
13.200 ribu (termasuk PPN).
5. BPRBAr memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk
menyampaikan Laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai
dengan Surat Komentar (Management Letter) kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan
Keuangan BPRBAr
2017 2016 2015
Kantor Akuntan Publik Nugroho dan Rekan Made Sudarma,
Thomas, & Dewi
Made Sudarma,
Thomas, & Dewi
Akuntan Publik Adi Darmawan Ervanto Made Sudarma
Made Sudarma
O. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
1. Transparansi kondisi keuangan PT, BPR Batu Artorejo
Informasi kondisi keuangan PT. BPR Batu Artorejo telah dituangkan secara
jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:
- Laporan Keuangan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan;
- Laporan Keuangan Bulanan.
2. Transparansi Kondisi Non Keuangan PT. BPR Batu Artorejo
- Transparansi produk melalui leaflet dan brosur;
- BPR Belum memiliki website;
- Penyediaan pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 22/25
P. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa
dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan
lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga
harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK
kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.
Penyediaan
Dana
Jumlah
Jenis
Nasabah
Nominal
BPR TPA ABA
1
594.591
Pada bulan Juni tahun 2017 terdapat pelampauan atas BMPK di PT. BPR
Batu Artorejo, yaitu kelebihan penempatan dana dalam bentuk Deposito
kepada pihak terkait BPR Tumpang Prima Artorejo sebesar 1.912 ribu.
Q. Rencana Bisnis BPR
Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Batu
Artorejo senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran
Tahunan (RKAT). PT. BPR Batu Artorejo menyusun Rencana Strategis Bank
dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016
tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.
Rencana Bisnis PT. BPR Batu Artorejo:
- Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan
dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR;
- Meningkatkan penyaluran kredit;
- Meningkatkan penghimpunan dana murah.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 23/25
I I . Hasi l Peni laian Sendir i GCG (Self Assessment )
Penilaian Sendiri (self assessment) Pelaksanaan GCG pada tahun 2017, BPRBAr
melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan
Good
Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut
mencakup 3 (tiga) aspek governance, yaitu:
1. Governance Structure;
2. Governance Process; dan
3. Governance Outcome.
Adapun 3 aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor
Penilaian, yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (belum dilakukan penilaian);
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern (belum
dilakukan penilaian);
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana
besar (large exposures);
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2017 dikategorikan
ke dalam “Peringkat 2” (“Baik”).
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 24/25
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Di PT. BPRBAr
PERINGKAT
KOMPOSIT
NILAI
KOMPOSIT Definisi Peringkat
Baik
2,10
Manajemen BPRBAr telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum Baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas
prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat
kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak
signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh
manajemen BPRBAr.
Analisis
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap aspek
governance structure, governance process, dan governance outcome pada masing-
masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Aspek governance structure tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian
Pelaksanaan GCG lengkap dan memadai.
2. Aspek governance process tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian
Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan
infrastruktur (governance structure) yang memadai.
3. Aspek governance outcome tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian
Pelaksanaan GCG telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek
governance process yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh
struktur dan infrastruktur (governance structure) yang memadai.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 25/25
III. PENUTUP
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Batu Artorejo ini selain untuk
keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan
dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR
dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Batu Artorejo. Melalui laporan ini BPR
ingin menunjukan pola hubungan antara Manajemen dan stakeholders,
Manajemen dan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada
etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses,
pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.
Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Batu
Artorejo ini supaya menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata
Kelola di PT. BPR Batu Artorejo.
Batu, 27 April 2018
Ichwanu Ridwan Made Suartha Direktur YMF Kepatuhan Direktur Utama
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 26/25
Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai
Komposit
Total Penilaian Faktor
0,55 0,41 - 0,56 0,55 0,35 0,07 - 0,24 0,21 0,22
3,16
Predikat Komposit
Sangat Baik
Kesimpulan
Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh
peringkat 3 (tiga) atau "cukup baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum sebagian telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:
1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kreteria, dan Independensi serta Integritas, Kompetensi, dan
Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Pengurus Bank telah mengikuti program sertifikasi, yaitu 2 (dua) orang bersertifikasi, sedangkan anggota Dewan Komisaris dari 2 (dua) orang hanya 1 (satu) yang bersertifikasi.
2. Bank Belum memiliki Komite Kredit dan Komite Pemantauan Risiko.
3. Tidak terdapat benturan kepentingan yang berdampak merugikan Bank.
4. Bank memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 milyar, belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
5. Bank memiliki modal inti kurang dari Rp. 50. milyar rupiah, telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, namun belum
melaksanakan fungsinya sebagaima namestinya.
6. Bank memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 milyar rupiah belum memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
7. Bank telah memiliki kebijakan tertulis tentang BMPK.
8. Rencana Bisnis yang dibuat masih belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan kerja Direksi.
9. Laporan Keuangan tahunan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas, Dewi dengan opini audit
"wajar". Transparansi informasi lainnya berkaitan dengan nasabah selalu dilakukan pengkinian.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.BPR BAr.2017© oNe 27/25
Kirim ke:
[email protected] ---- DPP Pusat
[email protected] --- DPD Jatim
[email protected] --- Media BPR
[email protected] -- DPK Perbarindo Malang
Perbarindo Pusat:
021-4261445