SIPENDIKUM 2018
171
BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1
Yudi Widagdo Harimurti2
Email : [email protected]
Abstrak
Dasar hukum tertulis tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu berarti beberapa ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara gelede normstelling
perlu pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Mengingat produk hukum negara adalah UUD dan peraturan
perundang-undangan, sehingga benar dan tepat apabila beberapa
ketentuan di dalam UUD diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah UU, Perpu, PP, Perpres,
Perda.
Kata Kunci : UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Per-UU-an
Pendahuluan
Perwujudan nyata keberadaan, keberlangsungan dan keberlanjutan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut NKRI) sesuai dengan Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah pengaturan penyelengggaraan
bernegara dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Demi
legalitas dan kepastian, maka kodifikasi pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dihadirkan, agar tidak terjadi vaque norm atau
vacuum of norm atau conflict of norm.
Mengingat UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara umum sistem dan
penyelenggaraan negara, maka ada beberapa ketentuan perlu pengaturan lebih lanjut.
UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan jenis peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan beberapa ketentuan tersebut, yakni : UU, Peraturan Pemerintah
Pengganti UU yang (selanjutnya disebut Perppu), Peraturan Pemerintah yang
(selanjutnya disebut PP), Peraturan Presiden yang (selanjutnya disebut Perpres),
Peraturan Daerah yang (selanjutnya disebut Perda).
1Simposium Nasional & Call for Papers “Rekonstruksi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan
Perundang-undangan Di Indonesia”, Makalah, Ruang Auditorium Multikultural Gedung H Lantai 3
Universitas Kanjuruhan Malang, 10 Maret 2018. 2Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
SIPENDIKUM 2018
172
Sementara itu telah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan
Per-UU-an), dalam salah satu pasal mengatur beberapa jenis peraturan perundang-
undangan tersebut.3 Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, masih ada
peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dibentuk berdasarkan kewenangan4.
Memahami pernyataan di atas, sebenarnya tidak perlu pengaturan sebagaimana
Pasal 1 Angka 3 sampai dengan Pasal 1 Angka 8 UU Pembentukan Peraturan Per-UU-
an. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan beberapa jenis peraturan
perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 untuk melaksanakan ketentuan
yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak tepat ada pengaturan jenis
peraturan perundang-undangan.
Pengaturan Lebih Lanjut Dengan UU Beberapa Ketentuan Dalam UUD NRI
Tahun 1945
Pengaturan dengan UU
UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan menetapkan secara umum mengenai
penyelenggaraan negara, lembaga negara, kehidupan bernegara, kedudukan warga
negara dengan hak dan kewajibannya serta Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya
disebut HAM). Mengingat hanya secara umum, maka perlu pengaturan lebih lanjut
dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD NRI
Tahun 1945, yang salah satu jenis peraturan perundang-undangan itu adalah UU.
Dalam UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, yang dimaksud UU adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang
(selanjutnya disebut DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun beberapa
ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus diatur lebih lanjut dengan UU
adalah sebagaimana Tabel 1 di halaman berikut.
Tabel 1 : Beberapa UU Sebagai Pelaksana Lebih Lanjut
No. Ketentuan Dalam UUD NRI
Tahun 1945
UU Tentang
3Lihat UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, terutama Pasal 1 Angka 3 sampai dengan Pasal 1 Angka
8. 4Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
SIPENDIKUM 2018
173
1. Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
(selanjutnya disebut MPR)
2. Pasal 6 ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden
3. Pasal 6A ayat (5) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang
(selanjutnya disebut Pilpres)
4. Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Internasional
5. Pasal 12 Keadaan Bahaya
6. Pasal 15 Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Lain-lain
Tanda Kehormatan
7. Pasal 16 Dewan Pertimbangan
8. Pasal 17 ayat (4) Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran
Kementerian Negara
9. Pasal 18 Pemerintahan Daerah
10. Pasal 18A Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan
Pemerintah Daerah
11. Pasal 18B ayat (1) Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa
12. Pasal 18B ayat (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak
Tradisional
13. Pasal 20A ayat (4), Pasal
22B
Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya
disebut DPR)
14. Pasal 22A Tata Cara Pembentukan UU
15. Pasal 22C ayat (4), Pasal
22D ayat (4)
Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya
disebut DPD)
16. Pasal 22E ayat (6) Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut
Pemilu)
17. Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
(selanjutnya disebut APBN)
18. Pasal 23A Pajak dan Pungutan Lain
19. Pasal 23B Macam dan Harga Mata Uang
20. Pasal 23C Keuangan Negara
21. Pasal 23D Bank Sentral
22. Pasal 23G ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan yang (selanjutnya
disebut BPK)
23. Pasal 24 ayat (3) Kekuasaan Kehakiman
24. Pasal 24A ayat (5) Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut
MA) dan Badan Peradilan Di Bawahnya
25. Pasal 24B ayat (4) Komisi Yudisial yang (selanjutnya disebut KY)
26. Pasal 24 ayat (6) Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut
MK)
27. Pasal 25 Hakim
SIPENDIKUM 2018
174
28. Pasal 25A Wilayah Negara
29. Pasal 26 ayat (3) Warga Negara dan Penduduk
30. Pasal 28 Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul,
Mengeluarkan Pikiran dengan Lisan dan Tulisan
dan sebagainya
31. Pasal 28J Pembatasan Menjalankan Hak dan Kebebasan
32. Pasal 30 ayat (5) Tentara Nasional Indonesia yang
(selanjutnya disebut TNI)
Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang (selanjutnya disebut Polri)
Pertahanan dan Keamanan Negara
33. Pasal 31 ayat (3) Sistem Pendidikan Nasional yang (selanjutnya
disebut Sisdiknas)
34. Pasal 33 ayat (5) Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial
35. Pasal 34 ayat (4) Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar
Sistem Jaminan Sosial
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan
Umum yang Layak
36. Pasal 36C Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan
Sumber : Kreasi Penulis
Pengaturan dengan Perppu
UUD NRI Tahun 1945, selain mengatur dan menetapkan UU juga mengatur dan
menetapkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Perppu. Perppu bukan
jenis peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang
ada dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana UU, meskipun kedudukan Perppu
sejajar dengan UU5.
Perppu dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang apabila
dilihat dari isi seharusnya diatur dan ditetapkan dengan UU, namun karena keadaan
kegentingan yang memaksa, maka diatur dan ditetapkan dalam jenis peraturan
perundang-undangan yaitu PP. Memahami isi Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 menunjukkan subyektif Presiden dalam menetapkan Perppu. Kegentingan
yang memaksa tidak sama dengan keadaan bahaya, sebagaimana materi pengaturan
Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945.
5Disebut sejajar, mengingat Perppu tetap harus mendapat persetujuan DPR [lihat Pasal 22 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945]. Hal tersebut sama dengan UU [lihat Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945].
SIPENDIKUM 2018
175
Subyektif Presiden menjadi obyektif, setelah Perppu mendapat persetujuan DPR
pada masa persidangan berikut dan apabila tidak mendapat persetujuan DPR, maka
Perppu harus dicabut. Perppu merupakan suatu PP, namun berfungsi sebagai UU karena
kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa terkandung sifat darurat atau
suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya diluar kebiasaan untuk segera
mengakhiri kondisi tersebut6.
Pengaturan dengan PP
PP berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah jenis peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU
sebagaimana mestinya. PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan
perundang-undangan untuk menjalankan atau agar ketentuan dalam UU dapat berjalan.7
Secara gelede normstelling suatu PP ditetapkan Presiden, jika ada suatu UU yang telah
diundangkan8.
Memperkuat pernyataan alinea di atas adalah UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an,
terutama pengaturan pada Ketentuan Umum dalam Pasal 19. Berarti jelas, bahwa PP
lahir karena ada atau untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada di
atasnya10
yaitu UU. Semakin mempertegas hal tersebut ialah materi muatan PP, bahwa
materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya11
.
Dengan demikian keberadaan PP hanya untuk menjalankan UU.
Secara yuridis konstitusional tidak akan ada PP yang ditetapkan oleh Presiden
diluar perintah dari suatu UU12
. Presiden tidak akan pernah menetapkan suatu PP tanpa
terlebih dahulu ada perintah dari suatu UU, karena suatu PP hanya untuk menjalankan
suatu UU atau dengan kata lain lahirnya suatu PP adalah untuk menerjemahkan
ketentuan suatu UU kedalam ketentuan yang lebih teknis, spesifik dan konkrit”.13
Pengaturan dengan Perpres
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Presiden dalam memegang
kekuasaan pemerintahan yang secara tersirat mengatur Perpres. Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan berwenang untuk menetapkan Perpres dan
6Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke- 1, (Jakarta : Konstitusi Press, 2007), hlm. 3
7Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 131 8Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam
UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, Disertasi, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 188 – 189. 9Pasal 1 angka 5 : PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya. 10
Lihat UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, terutama Pasal 7 ayat (1). 11
Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam
UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, op. cit., hlm. 189. 12
B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta :
Universitas Atma Jaya, 2008) , hlm. 110. 13
Ibid., hlm. 111.
SIPENDIKUM 2018
176
Perpres dimaksud bersifat atribusi dalam arti wewenang asli dari UUD NRI Tahun
1945. Selain itu Perpres juga dapat bersifat delegasi dalam arti melaksanakan suatu UU
atau suatu PP14
.
Perpres ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan15
. Dari pengertian Perpres tersebut, maka
diketahui ada persamaan antara Perpres dengan PP, yakni pada kalimat : peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Kalimat ditetapkan oleh Presiden
mengandung 2 (dua) makna :16
1. Proses pembentukan PP dan Perpres tidak dibuat dan disusun atas inisiatif
Presiden sendiri, melainkan oleh alat-alat perlengkapan negara yang membantu
Presiden secara lintas sektoral ;
2. Penetapan yang dilakukan oleh Presiden terhadap PP dan Perpres tersebut
dimaksudkan untuk mengesahkan PP dan Perpres itu.
Dalam hal materi muatan Perpres adalah sebagaimana yang diatur dalam UU
Pembentukan Peraturan Per-UU-an terutama pada Pasal 1317
. Dari ketentuan materi
muatan Perpres, ternyata ada persamaan materi muatan antara Perpres dengan materi
muatan PP, yakni sama-sama untuk menjalankan UU atau yang diperintahkan oleh UU
dalam arti persamaan itu hanya sebagian. Sementara sebagian yang lain adalah materi
muatan Perpres untuk melaksanakan PP atau juga materi muatan Perpres untuk
melaksanakan kekuasaan pemerintahan.
Apabila ditinjau dari materi muatan Perpres, maka keberadaan Perpres sebagai
jenis peraturan perundang-undangan dalam khasanah Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia mengandung dimensi ganda khususnya bila dihubungkan dengan aspek
hierarkhinya, yaitu :18
1. Materi muatan Perpres jika dibentuk atas perintah UU, maka Perpres
berkedudukan sama sederajad dengan PP ;
2. Materi muatan Perpres jika dibentuk untuk melaksanakan PP, maka Perpres
berkedudukan di bawah PP.
Pengaturan dengan Perda
Perda adalah jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6)
UUD NRI Tahun 1945. Perda adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan
tingkat daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Perda
menduduki peraturan yang tertinggi di daerah, bila dibandingkan dengan Peraturan
14
Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam
UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, op. cit., hlm. 199. 15
Lihat Pasal 1 angka 6 UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an. 16
B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 113. 17
Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP atau
materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 18
B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 114.
SIPENDIKUM 2018
177
Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Bagir Manan menyatakan Perda itu
semacam UU, hal itu didasarkan pada :19
1. Dilihat dari aspek instansi pembentuknya, Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah ;
2. Dilihat dari aspek substansinya, Perda untuk mengatur dan mengurus
kewenangan otonomi dan tugas pembantuan.
Pada hakikatnya Perda untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
telah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat. Berkaitan dengan materi muatan Perda, Soehino menyatakan bahwa
materi muatan yang dapat diatur dalam Perda meliputi :20
1. Materi yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan
retribusi daerah ;
2. Materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya kewajiban dan larangan
yang disertai sanksi pidana ;
3. Materi yang membatasi hak penduduk, misalnya penertiban garis sepadan;
4. Materi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi.
Dalam khazanah peraturan perundang-undangan tingkat daerah, selain Perda juga
dikenal Perda yang hanya dibentuk dan dikeluarkan pada suatu daerah tertentu. Perda
dimaksud adalah Qanun dan Peraturan Daerah Khusus yang (selanjutnya disebut
Perdasus). Kedua peraturan perundang-undangan tingkat daerah tersebut hanya ada di
Daerah Istimewa Aceh Darussalam (Qanun) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan di Provinsi Papua (Perdasus) berdasarkan UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua21
.
Perbandingan UU Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bawahnya
UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam hal ini PP, Perpres,
Perda sedangkan Perppu sejajar dengan UU. Antara UU dengan peraturan perundang-
undangan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan antara UU dengan PP, Perpres
dan Perda adalah sama-sama diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
Perbedaan antara UU dengan PP, Perpres dan Perda ialah :
1. UU sebagai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lebih lanjut
ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan
dimaksud jelas dengan kalimat “diatur lebih lanjut dengan UU, lebih lanjut diatur
dalam UU, diatur dengan UU, yang diatur dengan UU, yang selanjutnya diatur
19
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta : Ind-Hil, Co, 1992), hlm. 13. 20
Soehino, Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah), (Yogyakarta : Liberty,
1997), hlm. 8. 21
B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 129.
SIPENDIKUM 2018
178
dalam UU, diatur dalam UU, ditetapkan dengan UU”. Secara kuantitas UU
dimaksud adalah sebagaimana Tabel 1. ;
2. Perppu, meskipun sejajar dengan UU, namun hanya dalam 1 (satu) ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 22. Dalam praktek ketatanegaraan
RI telah banyak terbit Perppu, diantaranya tersaji pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 : Beberapa Perppu
No. Nomor dan Tahun Tentang
1. Nomor 2 Tahun 2009 Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
4. Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
5. Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Sumber : Kreasi Penulis
Perppu-perppu tersebut di atas telah mendapat persetujuan DPR, sebagaimana ketentuan
Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan persetujuan DPR, maka Perppu-
perppu itu menjadi UU seperti terpaparkan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 : Perppu Menjadi UU
No. Perppu UU
1. Nomor 2 Tahun 2009 Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU
2. Nomor 1 Tahun 2013 Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
SIPENDIKUM 2018
179
Mahkamah Konstitusi Menjadi UU
3. Nomor 1 Tahun 2014 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU
4. Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi UU
5. Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi
UU
Sumber : Kreasi Penulis
3. PP pun pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya dalam (satu) pasal
bahkan dalam 1 (satu) ayat, yakni Pasal 5 ayat (2). Pun dalam praktek
ketatanegaraan RI telah banyak terbit PP, seperti tersaji pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 : Beberapa PP
No. Nomor,Tahun dan Tentang Menjalankan UU Nomor, Tahun dan Tentang
1. Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan
UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
3. Nomor 36 Tahun 2006
tentang Pencarian dan
Pertolongan
UU Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Pelayaran ;
UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan
4. Nomor 85 Tahun 2008
tentang Penjualan Saham
Milik Negara RI Pada PT
Intirub
UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara yang (selanjutnya disebut
BUMN)
5. Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Dewan Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa dan Tanda Kehormatan
SIPENDIKUM 2018
180
6. Nomor 18 Tahun 2014
tentang Lembaga Sensor Film
Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
7. Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sumber : Kreasi Penulis
4. Perpres dibandingkan dengan UU, Perppu dan PP
Jika Perpres dibandingkan dengan UU, Perppu dan PP, maka UU, Perppu dan PP
secara tersurat diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Perpres
hanya tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, hal itu ada pada ketentuan Pasal 4 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan lengkap telah diuraikan pada B.4. dan secara praktek
ketatanegaraan RI telah banyak terbit Perpres, seperti terlihat pada Tabel 5 di halaman
berikut.
Tabel 5 : Beberapa Perpres
No. Nomor dan Tahun Tentang
1. Nomor 82 Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
(selanjutnya disebut BAPPENAS)
2. Nomor 106 Tahun 2007
;
Nomor 157 Tahun 2014
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang (selanjutnya disebut LKPP)
3. Nomor 33 Tahun 2010;
Nomor 124 Tahun 2012
;
Nomor 150 Tahun 2014
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus (Dewan Nasional)
4. Nomor 176 Tahun 2014 Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum
Nasional, Badan Kebijaksanaan da Pengendalian
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
Nasional, Komite Antar Departemen Bidang
Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan
Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan
SIPENDIKUM 2018
181
Timur Indonesia dan Dewan Gula Indonesia.
5. Nomor 192 Tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
yang (selanjutnya disebut BPKP)
6. Nomor 6 Tahun 2015 Badan Ekonomi Kreatif yang (selanjutnya disebut
BEK)
7. Nomor 26 Tahun 2015 Kantor Staf Presiden yang (selanjutnya disebut
KSP)
8. Nomor 1 Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut yang (selanjutnya diebut
BRG)
9. Nomor 8 Tahun 2016 Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang
(selanjutnya disebut KEIN)
Sumber : Kreasi Penulis
5. Perda
Perda adalah produk hukum daerah yang secara gelede normstelling tidak dapat
berdiri sendiri, karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di
atasnya. Mengingat melaksanakan, maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
yang ada pada peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut.
Indonesia sebagai negara kesatuan yang didesentralisir, sehingga jika ada Perda
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dilakukan
penilaian oleh pemerintah di atasnya. Hal tersebut bukan bentuk pembatasan dalam
membentuk perda, namun bentuk pengawasan pemerintah daerah ke pemerintah daerah
di bawahnya dan bentuk pengawasan pemerintah ke pemerintah daerah.
Kuantitas Perda sangat banyak, mengingat setiap daerah baik daerah provinsi
maupun daerah kabupaten/kota menetapkan Perda. Ada 1 (satu) Perda yang harus
menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya, khususnya daerah propinsi. Adapun Perda
dimaksud adalah Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan
Publik Di Propinsi Jawa Timur22
.
Peraturan Perundang-undangan Di Luar UU, Perppu, PP, Perpres dan Perda
1. Salah satu peraturan perundang-undangan di luar UU, Perppu, PP, Perpres dan
Perda tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (lebih
dikenal dengan Tap MPR) ternyata UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur, baik
secara tersurat maupun secara tersirat ;
22
Di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 diantaranya mengatur Komisi Pelayanan Publik yang berfungsi
menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa
pelayanan publik. Komisi tersebut berkedudukan nonstruktural, bersifat independen dan
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dengan menyampaikan laporan kinerjanya kepada
DPRD.
SIPENDIKUM 2018
182
2. Di dalam UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an khususnya Pasal 8 ayat (1)
diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan lain di luar UU, Perppu, PP,
Perpres dan Perda, yakni peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;
3. Peraturan perundang-undangan dimaksud angka 2 di atas diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan ;
4. Dalam praktek ketatanegaraan telah banyak Tap MPR dan peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga negara, sebagaimana angka 2 di atas.
Kesimpulan
a. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan menetapkan jenis peraturan perundang-
undangan untuk melaksanakan lebih lanjut beberapa ketentuan yang ada di dalam UUD
NRI Tahun 1945 ;
b. Beberapa jenis peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU, Perppu, PP,
Perpres dan Perda. Untuk Perda ada Perda Provisi dan ada Perda Kabupaten/Kota;
c. Tap MPR keberadaannya tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun dalam
praktek ketatanegaraan Republik Indonesia mempengaruhi jalannya pemerintahan
Daftar Pustaka
B. Hestu, Cipto Handoyo, 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah
Akademik. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
Bagir, Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta : Ind-Hil,
Co.
Jimly, Asshiddiqie, 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Edisi ke- 1, Jakarta : Konstitusi
Press.
Maria, Farida, Indrati, Soeprapto, 1998. Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan
Pembentukannya. Yogyakarta : Kanisius.
Soehino, 1997. Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah).
Yogyakarta : Liberty.
SIPENDIKUM 2018
183
Disertasi :
Yudi Widagdo Harimurti, 2016. “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang
Tidak Diatur Dalam UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, Disertasi.
Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan
Perundang-undangan :
UUD NRI Tahun 1945.
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.