TANTANGAN DAN STRATEGI Membangun Kerukunan
Lampung, 21 Februari 2019 Dr. Saefudin, M.Ed.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Banjarnegara, 14 Februari 2019
pkub.kemenag.go.id @PKUB_KemenagRI @PKUB.KemenagRI
Kementerian Agama Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama
KERUKUNAN ITU ADALAH SEBUAH KEBUTUHAN
KERUKUNAN ADALAH KONDISI SOSIAL DI MANA WARGA MASYARAKAT YANG BERBEDA-BEDA (SUKU, BAHASA, AGAMA, BUDAYA) SALING MENGHORMATI SATU SAMA LAIN, SALING MENGAKUI DAN SALING
MENDUKUNG KEBERADAAN SATU SAMA LAIN.
pkub.kemenag.go.id @PKUB_KemenagRI @PKUB.KemenagRI
KONDISI RUKUN
pkub.kemenag.go.id @PKUB_KemenagRI @PKUB.KemenagRI
KONDISI RUKUN TERCIPTA KARENA ADANYA PENGETAHUAN DAN SIKAP SERTA PERILAKU YANG DIDASARKAN KEPADA 4 HAL:
KESAMAAN KEDUDUKANYA SEBAGAI MANUSIA CIPTAANNYA.
KESAMAAN KEDUDUKAN SEBAGAI WARGA
NEGARA/BANGSA.
PANDANGAN UNIVERSAL TENTANG MANUSIA YANG
DIAKUI SEMUA AGAMA.
Kerukunan Itu Kebutuhan Kerukunan adalah kondisi sosial di mana warga masyarakat
yang berbeda-beda (suku, bahasa, agama, budaya) saling menghormati satu sama lain, saling mengakui dan saling mendukung keberadaan satu sama lain.
Kondisi rukun tercipta karena adanya pengetahuan dan sikap serta perilaku yang didasarkan kepada 4 hal: 1. Kesamaan kedudukanya sebagai manusia ciptaanNya. 2. Kesamaan kedudukan sebagai warga negara/bangsa. 3. Pandangan universal tentang manusia yang diakui semua
agama.
Existing
Indonesian Reality Keragaman Agama
Keragaman Budaya dan Adat Istiadat
Keragaman Bahasa
Keragaman stratifikasi sosial ekonomi
Tata Pemerintahan dalam masa perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi.
Tarik Ulur kewenangan Legislasi sebagai konsekuensi langsung dari perubahan kebijakan desentralisasi.
Lemahnya Law Enforcement karena berbagai sebab.
Problem SDM (pendidikan formal; pendidikan agama; ) gap literasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Bhineka Tunggal Ika Bhineka Tunggal Ika, adalah semboyan bangsa indonesia; Artinya
‘berbeda-beda tetapi tetap satu’.
Rintisan menyatukan bangsa dipelopori Pemuda Indonesia tanggal 28-08-1928. SUMPAH PEMUDA
Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa
Kemerdekaan 17 Agustus 1945: Jembatan emas Kesepakatan Nasional: Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika; Pengambilalihan kekuasaan dalam tempoh yang singkat (tidak ready,
struktur, infra srtuktur, suprasrtuktur).
Bangsa Indonesia Ada 27 etnis besar (Jawa, Madura, Sunda, Dayak, Minangkabau, Mandar,
Bugis, Tolaki, Minahasa, dsb).
Ada ethnis pendatang (Arab, China, India, Pakistani, Jepang, Korea).
Agama diakui Negara (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Khong Hu Chu).
Bahasa Ethnis menurut Pusat Bahasa ada 500 lebih Bahasa daerah..beberapa sudah mati
Suku dan bahasa daerah berkembang bersama sama dg Budaya suku-suku tersebut.
Hal tsb di atas menunjukkan realitas kegamaan, suku, budaya dan bahasa yg sangat Kompleks, membentuk Bangsa Indonesia yg Plural, bahkan sangat Plural…
Konsekuensi Pluralitas Para pemuda tahun 1928 yg sangat visioner itu memiliki titik temu
bahwa satu satunya yang dapat mempersatukan kondisi yg sangta Plural itu adalah membangun cita-cita baru. Satu Nusa, Satu Bangsa, satu Bahasa..yaitu INDONESIA..
Dari kata Indus=India dan nesos; pulau-pulau (Greek), artinya pulau-pulau yg berada dekat India..artinya ini adalah cara orang lain memanggil kita…Karena kata itulah yg dikenal dalam diplomasi dunia saat itu..
Wujud cita-cita itu muncul setelah ratusan tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa (Portuguies, Spanyol, Belanda, dan Inggris), sebagai akumulasi pengalaman perjuangan yg terus menerus mengalami kegagalan dan kekalahan…
Tujuan Kemerdekaan Membentuk pemeritahan Indonesia;
Mencerdaskan kehidupan bangsa; Memajukan kesejateraan umum; Mewujudkan keadilan sosial; Membangun ketertiban dunia;
Membangun masyarakat Madani, civilized society, berkeadaban, negara hukum: Belajar dari sejarah Madinatunnabi; Piagam Madinah; Mistqat Al-Madinah;
Pancasila sbg sumber Hukum, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika Hubungan Pancasila dan Agama Hubungan negara dan Agama Hubungan Negara Hukum dengan Tujuan Kemerdekaan
Makna Negara Hukum Arti: negara yg dalam penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahanya didasarkan kepada hukum..hanya terdapat satu kesatuan sistem hukum yg berpunca pada konstitusi atau UUD.
Tata Urutan Ketatanegaraan Indonesia: Pancasila UUD 1945 TAP MPR UU/ Perpu Peraturan Pemerintah Perpres Perda PM/PBM Perdirjen
UPAYA Membangun Harmony Bangsa Indonesia yg plural, tidak mungkin dapat bersatu
padu tanpa ikhtiar menyatukan mereka dalam perasaan senasib sepenanggunan.
Untuk itulah dikembangkan paham pluralisme dan multikulturalisme.. Pluralisme (filsafat) sistem pemikiran yg mengakui adanya lebih
dari satu pemikiran dasar.; Pluralisme (sosiologis); suatu sistem yg mengakui keberadaan
bersama (co-existence) keragaman kelompok; Pluralisme dapat dipandang juga sbg upaya membangun
kesadaran Teologis dan juga sosiologis, bahwa manusia itu hidup di tengah masyarakat yg plural dari segi agama, etnis, bahasa, budaya dan keragaman sosial lainya.
Pluralisme Tidak boleh berhenti pada pemahaman bahwa kita itu berbeda-beda suku,
agama, bahasa, budaya, karena ini hanya menunjukkan segmentasi dan fragmentasi.
Pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.
Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keberagaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu badan dan kelembagaan, dsb.
Pluralisme melindungi kesetaraan, menumbuhkan rasa persaudaraan, kemampuan memahami pihak lain, dan bekerjasama untuk menciptakan kebaikan bersama.
Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibanya setara dengan manusia lain.
Upaya Pemerintah Membangun Harmony
UUD 45 (Amanded) Pasal 28E PS 1 ‘Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali’.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
PS 28 I Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut adalah hak azazi manusia yg tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Agama dalam UUD PS29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
1. PS 28J 1. Setiap orang wajib menghormati hak azazi manusia orang lain dalam
tertib kehiduapn bermsyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yg ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pernghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
UU No 39 tahun 1999 ttg HAM PS 4:’Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yg berlaku surut adalah hak asasi manusia yg tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun’.
PS 22(1):’Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu’.
PS 22 (2): ‘negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaanya itu’.
UU 13 2003 ttg Ketenaga Kerjaan Ps80: ‘Pengusaha wajib memberikan kesempatan yg
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya’.
PS185:’Barangsiap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PS80 dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda…
KUHP PS 131: ‘Barangsiap dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yg bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yg diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.’
Konflik-Konflik Keagamaan Menurut KMA 473/2003
Pendirian Tempat Ibadah
Penyiaran agama
Bantuan Luar Negeri
Perkawinan Beda Agama
Perayaaan Hari Besar Agama
Penodaan Agama
Kegiatan Aliran Sempalan
Aspek non Agama yg mempengaruhi (kepadatan penduduk; social gap; adat istiadat; budaya daerah yg berbeda-beda; ekonomi; pendidikan).
Lemahnya pengawasan dan penegakkan Hukum.
KONDISI KUB/HARMONY/SOCIAL COHESION Ada klp yg ingin mendirikan Negara Islam/Khilafah di Indonesia:
Temuan intelijen ‘ada beberapa PNS yg bergabung dan ikut mengkampanyekan berdirinya Negara Khilafah..’
‘Ada kepala daerah ikut dalam demo bersama dg Kelompok HTI.’ ‘Sekian puluh masjid di K/L terpapar paham radikal/intoleran’. ‘Birokrasi pemerintah tidak steril dari paham fundamentalise dan tidak dapat dikontrol’,
Kelompok intoleran bebas melakukan kekerasan thd kelompok minoritas, tanpa pemerintah dapat mengendalikanya. Sikap Pemerintah Pusat sangat Jelas akan tetapi dalam pelaksanaan di daerah banyak
penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada keseragaman cara pandang dalam melihat kasus intoleransi.
Berkembangnya intoleransi paralel dg berkembangnya sikap eksklusiive beberapa kelompok garis keras, kelompok ini biasanya suka mengkafirkan klp lain (Takfiri). Ini disebut juga kekerasan Teologis.
Kelompok Takfiri dg contoh jelas kasus Syiah Bangkalan Madura dan Kasus Ahmadiyah di beberapa daerah..
Paham paham keagamaan yg radikal, yang intoleran, yang dalam banyak kasus telah mengganggu stasbilitas sosial dan mencederai situasi kerukunan bangsa.
Gerakan Radikalisme Yang Menguat Gerakan Radikal masuk di Indonesia, ditandai dg masuknya paham
wahaby, sejak jaman penjajahan dan menguat era 80an memuncak saat reformasi: Kelompok radikal mudah menghakimi klp lain: ‘bid’ah, sesat, neraka, syirik,
kafir.’.. Sewaktu terjadi kasus Bom Bali, sekelompok pelajar menghujat
Amerika dan membela Amrozi sebagai Mujahid.
Gerakan Radikal adalah: Gerakan menempatkan agama secara extreme. Membaca teks-teks agama ‘out of context’. Memilih-milih teks agama sesuai dengan agenda politik. Merupakan salah satu bentuk ultra conservatism.
Indonesia di mata Dunia Internasional
10 desember adalah hari HAM Internasional.
Salah satu butir dalam declaration of human rights adalah hak Beragama: atau lebih jelasnya KBB (kebebasan beragama dan berkeyakinan).
Laporan 2017 “the state of the world’s human right: Munculnya trend the politics of hate (politik kebencian). Munculnya kasus kasus intoleransi, extremisme, radikalisme dan terorisme. Pembatasan/pelarangan ibadah/perusakan rumah ibadah. Intimidasi, pembatsan keyakinan. Sengketa tafsir (konflik internal).
Hal tsb di atas merupakan pelanggaran terhadap KBB yg merupakan hak hak azazi yang mengakibatkan: Penderitaan Kesengsaraan Kesenjangan sosial Luka-luka sosial Disintegrasi sosial
Pentingnya Moderasi Beragama
Di tengah makin kencangnya gelombang Radikalisme, maka moderasi beragama sangat penting untuk menjaga kebersamaan ummat.
Penting sekali peran aktif semua pihak dalam menerapkan moderasi beragama, atau negeri ini akan hancur ditelan extremisme.
Makna Moderasi beragama: Memandu, mengatur, menengahi. Penghindaran kekerasan dan ke-ektreman. Mengendalikan sesuatu agar tidak kebablasan. Menarik hal yg keterlaluan (baik kiri maupun kanan) ke titik
keseimbangan. Menarik jalan tengah dari kecenderungan Liberalisme dan
Ektremisme.
Moderasi Butuh Peran Semua Pihak
Pemerintah tidak akan dapat berbuat sendiri tanpa dukungan masyarakat menciptakan kerukunan.
Tokoh-tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Aktivits Organisasi Keagamaan, tokoh pemuda Lintas Agama, Tokoh Perempuan Lintas Iman; Shared vision, kesamaan pandangan. Kesepakatan bersama Paltform yang sama Memelihara kerukunan, intern dan antar ummat. Menabur benih benih harmoni sosial toleransi ke semua lini
kehidupan, semua aspek kegiatan masyarakat. Mendeteksi secara dini (secara bersama-sama) jika ada benih
ketidakrukunan.
Enam Rumusan Tersebut: 1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk
ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.
2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.
3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.
4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.
5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin, akidah, keyakinan dan praktik peribadatan agama lain.
6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antarummat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak tidak mengganggu kerukunan antar ummat beragama.
Renungan Penutup Bhineka Tunggal Ika akan tidak dapat terwujud manakala konsep
Pluralisme dan multikulturalisme itu dihidupkan di negeri ini. Nilai-nilai pluralisme harus ditabur melalui proses-proses educative yang dilaksanakan oleh negara.
Tiga syetan musuh bersama kerukunan: Closed will (kemauan yg tidak ada) > ketakutan2 Closed heart (hati tertutup) > kebencian2 Closed mind (pikiran yg tertutup)> kebodohan
Tiga penyakit mental kita rubah: Open will > keberanian Open heart > compassion, emphaty, symphaty Open mind > coriousity > cerdas > cahaya …