HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA

11/20/2009 Tim EKPD UNCEN,2009

2

Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah

a. Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas relativ masih rendah (aparatur dan masyarakat)

b. Wilayah yang sangat luas dan karakteristik geografi antar wilayah dengan derajat kesulitan dan permasalahannya masing-masing,

c. Keterbatasan Infrastruktur (darat, udara dan perhubungan)

d. Etos Kerja yang rendah dan mentalitas Pembangunan yang bersifat subsisten.

e. Masih kuatnya pandangan dicotomi (mendua) antara Papua dan Non Papua


3

f. Polarisasi Kelompok Etnis di kalangan penduduk asli Papua masih kental.

g. Tingginya arus migrasi spontan dengan adanya Keterbukaan wilayah melalui pemekaran.

h. Pertumbuhan ekonomi yang sangat rendahi. Lemahnya mentalitas berwirausaha pada

penduduk asli (ekonomi konsumtif).


4

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

Indikator I

TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008

Periode

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

es

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

es

TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI PROVINSITINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI NASIONAL

TREN PROVINSITREN NASIONAL


5

Relevansi dan EfektifitasTingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

a. Tingkat pelayanan publik dan demokrasi memiliki relevansi antara agenda pembangunan nasional dan daerah;

b. Efektifitas hasil di daerah nampak meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tingkat nasional, namun capaian lebih menonjol kuantitatif normatif dan hasilnya tergolong rendah;

c. Peningkatan tersebut lebih menonjol pada partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.


6

d. Kasus-Kasus korupsi relatif sedikit yang dilaporkan dibandingkan dengan fenomena yang marak terjadi dilapangan.

e. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Satu Atap belum efektif berjalan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor : terbatasnya kapasitas dan kompetensi aparatur, lemahnya daya kreasi dan sense of responsibility yang lemah sebagai aparatur.

f. Data grafik menunjukkan secara nasional terjadi peningkatan signifikan tingkat pelayanan publik dan demokrasi, dibandingkan dengan level propinsi masih belum stabil.

g. Index pembangunan Gender dan Pemberdayaan gender di daerah relatif lambat peningkatannya karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perkembangan pada tingkat nasional jauh lebih baik dan terus mengalami peningkatan.


7

Tingkat Kualitas Sumber Daya ManusiaTINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008

Periode

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

es

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

es

TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSITINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA NASIONAL


Indikator II


8

Relevansi dan EfektifitasTingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Upaya Peningkatan SDM di Propinsi Papua memiliki relevansi signifikan dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat Nasional

b. Efektifitas hasil tidak optimal, bahkan cenderung menurun;

c. Pengelolaan kebijakan peningkatan SDM masih dominan di wilayah perkotaan , padahal penduduk wilayah pinggiran dan kampung-kampung tingkat SDM nya sangat rendah;

d. Porsi pembangunan fisik masih lebih menonjol dari pada non fisik ;


9

e. Kebijakan pengelolaan pendidikan sasaran perhatian lebih menonjol pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dari pada pendidikan dasar ;

f. Pola pendekatan pengelolaan kebijakan di bidang SDM yang masih tetap sama antara wilayah perkotaan dan pedalaman atau pinggiran sulit mengharapkan terjadi perubahan signifikan ;

g. Terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah pedalaman dan pinggiran menyebabkan para medis cenderung menetap di kota;

h. Kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi turut mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat khususnya penduduk lokal dalam memperhatikan peningkatan kualitas SDM nya.

i. Pengelolaan kebijakan masih bersifat simbolik kuantitatifdari pada substantif kualitativ atau dengan kata lain menggunakan pendekatan karikatif dengan metode “TRIAL and ERROR”.


10

Tingkat Pembangunan EkonomiTINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Periode

Capa

ian

Indi

kato

r Out

com

es

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

es

TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSITINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL


Indikator III


11

Relevansi dan EfektifitasTingkat Pembangunan Ekonomi

a. Tingkat pembangunan ekonomi propinsi Papua tidak memiliki relevansi dengan pembangunan ekonomi secara nasional;

b. Tingkat Pembangunan ekonomi Propinsi Papua stagnan atau tidak menghalami pertumbuhan dan bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif sangat rendah;

c. Tingkat ketergantungan ekonomi sangat tinggi pada produk-produk dari luar Propinsi Papua ( Papua merupakan daerah tujuan, tetapi bukan merupakan wilayah produksi);


12

d. Kegiatan ekonomi masyarakat masih bersifat subsisten,belum pada level ekonomi produktif;

e. Lemahnya mentalitas wirausaha di kalangan penduduk lokal.

f. Tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor publik (pemerintah daerah) sangat tinggi ;

g. Jumlah sektor informal dan nonformal relatif terbatas dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsibelum signifikan;

h. Tingkat Pembangunan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh situasi market ;

i. Pembangunan ekonomi nasional mengalami gejolak karena dipengaruhi oleh faktor eksternal ;

j. Sektor informal dan non formal menjadi penopang sektor riil dan turut kontributif positif ketika menghadapi gejolak, dan secara perlahan mendorong pertumbuhan;


13

k. Infrastruktur dasar masih bermasalah hingga saat ini. Ekonomi biaya Tinggi dan rendahnya mobilitas barang dan jasa dari dan keluar daerah disebabkan oleh infrastruktur dasar ;

l. Kondisi infrastruktur jalan darat yang dibangun sejak tahun 1981 melalui proyek trans Irian hingga saat ini belum rampung dan ditambah infrastruktur baru hasil pemekaran, namun kondisi sekitar 40 percent baik dan 60 percent sisanya berada pada kondisi rusak ;

m. Pembagian kewenangan wilayah kerja antara jalan nasional, propinsi dan kabupaten hanya memperlemah koordinasi dan memperkuat ego kewenangan ;

n. Tidak tersedianya grand strategi hanya menyebabkan pembangunan pembangunan infrastruktur dasr cenderung terhambat oleh faktor-faktor tehnis dan non tehnis.


14

Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Periode

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

mes

-0.2

-0.1

-0.1

0.0

0.1

0.1

0.2

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

mes

KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSIKUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NASIONAL


Indikator IV


15

Relevansi dan EfektifitasTingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Hidup

a. Tingkat pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup propinsi memiliki relevansi dengan tingkat nasional.

b. Efektivitas pengelolaan beberapa tahun terakhir cenderung menurun;


16

Hutan Papua secara lambat namun pasti telah mengalami pengrusakan terutama disebabkan oleh :

a) Kebutuhan pembangunan yang besar (pemekaran wilayah-wilayah baru) ; Kawasan hutan lindung dan cagar alam masuk dalam wilayah administrative kabupaten pemekaran ;

b) Pengelolaan HPH oleh Investor di bidang perkebunan Kelapa Sawit dalam jumlah ribuan hektar di beberapa Kabupaten (Keerom, Merauke, Boven Digoel, Kab. Jayapura),

c) Perambahan hutan baik legal maupun illegal.d) Eksplorasi dan Eksploitasi PT Freeport yang luput dari

perhatian karena mungkin sulit tersentuh;


17

Hutan Papua seluas 31,5 juta Hektar dihuni 2,5 juta penduduk sulit untuk mengontrol pengrusakan hutan ;

Program Reboisasi dan Penghijauan belum optimal karena boleh jadi issue sumber daya alam dan lingkungan hidup belum merupakan issue strategis dan prioritas.

Sumber Daya Alam masih dianggap sebagai sumber daya ekonomi utama untuk kepentingan pembangunan daerah , namun tidak diikuti dengan kesadaran untuk menjaga, merawat dan melestarikannya secara intensiv;

Hutan Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga Papua secara khusus dan Indonesia pada umumnya dikenal di tingkat dunia, bila tidak diperhatikan dalam pengelolaan kebijakan tentang SDA saat ini ,maka generasi mendatang hanya akan menanggung beban yang dilakukan oleh generasi saat ini


18

Tingkat Kesejahteraan SosialTINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

82

84

86

88

90

92

94

96

2004 2005 2006 2007 2008

Periode

Capa

ian

Indi

kato

r Out

com

es

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

mes

TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSITINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL


Indikator V


19

Relevansi dan EfektifitasTingkat Kesejahteraan Sosial

a. Kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial propinsi Papua memiliki relevansi dengan tingkat nasional;

b. Tingkat kesejahteraan sosial belum efektif baik nasional maupun daerah, bahkan tingkat capaiannya untuk Provinsi Papua sangat rendah;

c. Strategis pengentasan kemiskinan yang dilakukan sejauh ini seperti BLT, justru hanya menciptakan ketergantungan masyarakat kepada bantuan, tetapi tidak berdampak terhadap perubahan;


20

d. Tingkat Kemiskinan masih sangat tinggi dan bahkan terlihat terjadi penurunan signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sejauh ini;

e. Program PNPM Mandiri di Papua satu tahun ini belakangan ini telah diintegrasikan dengan kebijakan RESPEK (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) oleh pemerintah propinsi Papua namun masih perlu dievaluasi menilai tingkat kemajuannya;

f. Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran wilayah sebagai kebijakan politik pembangunan sejauh ini belum dapat menunjukkan hasil positif terhadap penurunan angka kemiskinan;


21

g. Angka Pengangguran meningkat signifikan tiap tahun terutama dipengaruhi oleh pemekaran wilayah pada beberapa kabupaten di propinsi Papua;

• Arus migrasi spontan dari luar Papua meningkat beberapa tahun belakangan ini pasca pemekaran menambah tingkat pengangguran;

• Animo pencari kerja untuk menjadi PNS sangat tinggi sedangkan quota formasi yang disediakan sangat terbatas;

• Lapangan kerja di sektor swasta relatif terbatas dan kurang berkembang di Papua;

• Jumlah pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan sarjana meningkat setiap tahun baik lulusan dari dalam maupun luar Papua;


22

Indikator Spesifik dan Menonjol

Kasus-kasus korupsi;

Fenomena korupsi marak di lapangan, namun jumlah laporan dan penanganannya relativ kecil, bahkan cenderung tidak tuntas karena faktor legalitas.

Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan baik secara nasional melalui program BLT dan PNPM Mandiri maupun kebijakan spesifik untuk Propinsi Papua seperti : UU No.21/2001 tentang OTSUS Papua dan kebijakan pemekaran wilayah serta INPRES No.5 tentang Percepatan Pembangunan , namun sejumlah kebijakan tersebut belum mampun mendongkrak tingkat kemiskinan di Papua.


23

Infrastruktur Dasar

Kebijakan peningkatan dan percepatan infrastruktur dasar selama periode pembangunan telah diprogramkan pada pemerintahan sebelumnya, tetapi hingga kini hasilnya belum menggembirakan. Ada pembangunan yang dilakukan tetapi sesaat saja(sekedar tuntas), selanjutnya dengan berjalannya waktu kondisi infrastruktur sekitar 60 percent rusak/rusak berat dan 40 percent sisanya berada dalam kondisi baik.

Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan berbagai aspek pembangunan lambat berkembang secara signifikan. Kebijakan di bidang SDM pelaksanaannya masih bersifat konvensional (formalitas semata) dan belum menemukan pola dan strategi yang tepat sesuai kondisi obyektif daerah sehingga hasil capaiannya lambat dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai pada level nasional atau minimal daerah lain


24

Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah menyebabkan terjadi pengrusakan SDA dan lingkungan hidup belakangan ini. Contoh ; hujan deras selama tiga jam non stop dapat menimbulkan banjir secara merata di kota Jayapura sebagai ibu kota Propinsi.


25

KESIMPULAN

Tujuan pembangunan daerah relevan dengan tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan ke dalam empat agenda utama pembangunan, yaitu :

a. Menata Kembali Pemerintah Daerah ;

b. Membangun Tanah Papua yang Damai dan Sejahtera;

c. Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai ;

d. Meningkatkan dan Mempercepat infrastruktur dasar


26

Tujuan Pembangunan yang dicapai hasilnya belum efektif terutama;

a. Agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan ; - Angka tingkat pengangguran masih berada sekitar

40 percent; dari jumlah tersebut 70 percent penduduk miskin berada di kampung-kampung ;

- Angka Pengangguran rata-rata 7 percent selama lima tahun ;

b. Agenda peningkatan infrastruktur dasar ; Pembangunan perhubungan darat trans Irian dan sebelas ruas jalan belum mencapai hasil maksimal. Kondisi infrastruktur jalan darat dikategorikan baik sekitar 40 percent dan 60 percent berada pada kondisi rusak ;Pembangunan infrastruktur dasar lainnya juga belum mencapai hasil optimal.


27

Agenda Pembangunan menata kembali belum optimal yang ditandai dengan :

a. Masih terdapat peraturan daerah khusus (Perdasus) dalam kerangka OTSUS Papua belum tuntas dan juga belum efektif berjalan ;

b. Reformasi Birokrasi telah terlaksana sesuai PP 40/2007 namun masih belum efektif kinerja pemerintah daerah karena restrukturisasi yang dilakukan masih bersifat formalitas dan pertimbangan politis;

Agenda Membangun Tanah Papua yang aman dan damai relatif lebih efektif pencapaiannya.


28

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Item Sangat Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi vTingkat Kualitas SDM vTingkat Pembangunan Ekonomi vTingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup vTingkat Kesejahteraan Sosial v


29

Terima Kasih

Education

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA