Upload
ekpd
View
3.245
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Lampung oleh Tim Universitas Lampung
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung ini
disusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung. Laporan
ini menyajikan Pendahuluan, Tujuan, Sasaran, Keluaran, Metodelogi,Hasil-Hasil
yang telah dicapai, Analisis Relevansi antara RPJMD Lampung terhadap RPJMN
2010-2014 dan Rekomendasi Kebijakan.
Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bappenas
untuk bekerjasama dalam penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Lampungdan diharapkan kerjasama ini berlanjut untuk tahun berikutnya.
Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan
Akhir Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung ini
dapat bermanfaat dan menjadi acuan pihak-pihak yang terkait dalam
meningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Lampung.
Bandar Lampung, November 2010
Koordinator Tim,
Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.S. NIP 19580923 198211 1001
ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ……………………………………………….......... i Daftar Isi ………………………………………………………………. ii Daftar Tabel ...................................................................................... iii Daftar Grafik ..................................................................................... Daftar Gambar ................................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ……………....................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran .…………………………………… 3 C. Keluaran ………………..……………………………….. 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2014 4 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN
DAN DAMAI …………………………………………………. 4
1. Indikator …………………………………………………. 4 2. Capaian Indikator ………………………………………. 4 3. Rekomendasi …………………………………………… 8
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS ……………………………………….
9
1. Indikator ………………………………………………… 9 2. Capaian Indikator ……………………………………… 9 3. Rekomendasi ………………………………………….. 14
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ……………………………………………………..
14
1. Indikator …………………………………………………. 14 2. Analisis Capaian Indikator ……………………………. 16 2.1 Indeks Pembangunan Manusia ………………….. 16 2.2 Pendidikan …………………………………………. 17 2.3 Kesehatan ………………………………………….. 23 2.4 Keluarga Berencana ………………………………. 29 2.5 Ekonomi Makro …………………………………….. 34 2.6 Investasi …………………………………………….. 44 2.7 Infrastruktur ………………………………………… 48 2.8 Pertanian …………………………………………… 53 2.9 Kehutanan ………………………………………….. 56 2.10 Kelautan …………………………………………… 58 2.11 Kesejahteraan Sosial ……………………………. 60 3. Rekomendasi …………………………………………… 64
D. KESIMPULAN ……………………………………………… 67 BAB III ANALISIS RELEVANSI RPJMD LAMPUNG TERHADAP
RPJMN 2010-2014 68
A. RELEVANSI VISI DAN MISI .……………......................... 68 B. ANALISIS RELEVANSI …………………………………….. 211
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 213 A. KESIMPULAN.……………………………………………. 213 B. REKOMENDASI …………………………………………… 214
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman Tabel 1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ...........................
I0
Tabel 1.2.1
Tabel 2.1
Tabel 2.1.1 Indeks Tabel 2.1.2 Tabel 2.1.3
iv
DAFTAR GRAFIK
Grafik Halaman Grafik 2.1.1 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Indikator Indeks Kriminalitas ...................................
I0
Grafik 2.1.2 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional ..........................................
Grafik 2.1.3 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional .........................................
Grafik 2.2.1 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan .
Grafik 2.2.2 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap ...
Grafik 2.2.3 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ..............................................
Grafik 2.2.4 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Gender Development Index (GDI).............
Grafik 2.2.5 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Gender Empowerment Meassurement (GEM) ......................................................................
Grafik 2.3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Indeks Pembangunan Manusia ...............................
Grafik 2.3.2 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Partisipasi Murni (SD/MI) .............................
Grafik 2.3.3 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) .............................
Grafik 2.3.4 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Melek Aksara 15 tahun keatas .....................
Grafik 2.3.5 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) ...................................
Grafik 2.3.6 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate) ......................................................
Grafik 2.3.7 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk ..........................................
Grafik 2.3.8 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi ............................................
Grafik 2.3.9 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Pendapatan Per kapita (dalam juta rupiah) .............
Grafik 2.3.10 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Inflasi .......................................................................
Grafik 2.3.11 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Nilai
v
Realisasi Investasi (PMA) ....................................... Grafik 2.3.12 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Nilai
Realisasi PMDN yang disetujui ...............................
Grafik 2.3.13 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Baik, Sedang dan Buruk .........................................
Grafik 2.3.14 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis .............................................
Grafik 2.3.15 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Luas Kawasan Konservasi Laut (juta Ha) ...............
Grafik 2.3.16 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Penduduk Miskin ..................................
Grafik 2.3.17 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ..............................
Grafik 2.3.18 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Tingkat Kesejahteraan sosial ..................................
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 1 Kerangka Kinerja Evaluasi Kesesuaian RPJMD Lampung dan RPJMN 2010-2014 ………………..
5
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan,
serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan
pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang terkait untuk menilai sejauh
mana pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 telah selesai dilaksanakan. Dalam
kaitan itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka
pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
berkewajiban melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan RPJMN
tersebut.
Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Sebagaimana
diketahui, siklus pembangunan jangka menengah lima tahunan secara nasional ternyata
tidak selalu sama dengan siklus pembangunan lima tahunan di daerah. Oleh karena itu,
penetapan RPJMN 2010 – 2014 tidak bersamaan waktunya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan RPJMD Kabupaten.
Kondisi ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD sangat mungkin tidak selalu
mengacu pada perioritas-perioritas dalam RPJMN 2010 – 2014. Untuk itu perlu dilakukan
evaluasi secara komprehensif tentang relevansi prioritas/program antara RPJMN dan
RPJMD Provinsi.
Pada pelaksanaan evaluasi ini dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
2
evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan
antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 adalah
evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan
mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 – 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan
Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang
telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut diperlukan identifikasi
dan analisis indikator pencapaian.
Pada bagian lain, metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014
dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan antara 11 prioritas nasional
dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga diidentifikasi potensi lokal
dan prioritas daerah yang tidak ada dalam dalam RPJMN 2010 – 2014. Adapun prioritas
nasional dalam RPJMN 2010 – 2014 adalah: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2)
Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penenggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6)
Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik; serta
11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)
Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum dan Keamanan lainnya, 3)
Perekonomian lainnya.
Hasil EKPD tahun 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada proses
perencanaan pembangunan di daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah.
Selain itu, hasil evaluasi dapat juga digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam
mengambil kebijakan pembangunan daerah.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di Daerah Lampung;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara prioritas/program (outcome)
dalam RPJMN 2010 – 2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
3
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1. Tersediannya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
daerah;
2. Tersediannya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan
RPJMD Provinsi Lampung.
C. Hasil yang Diharapkan
Keluaran Evaluasi ini adalah:
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009
untuk Provinsi Lampung;
2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan antara RPJMN 2010 – 2014 dengan
RPJMD Provinsi Lampung.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
1. Indikator
Indikator kinerja dalam Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat dilihat
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Agenda Pembangunan Indikator Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Indeks Kriminalitas1
Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional Persentase kasus kejahatan trans nasional
2. Analisis Capaian Indikator
Secara normatif dan ideal, Indeks Kriminalitas seharusnya semakin menurun dari
ke tahun. Kondisi Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung disajikan pada Grafik 2.1.1.
Pada tahun 2005 angka Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung mencapai posisi tertinggi
yaitu 86%. Angka indeks tersebut menurun drastis menjadi nihil pada tahun 2006, 2007
dan 2008. Namun, pada grafik tersebut tampak bahwa angka indeks tersebut naik
kembali pada tahun 2009, yaitu mencapai angka 71,98%. Fenomena ini harus dianalisis
dan dicermati, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena akan
memiliki dampak kontraproduktif terhadap pencapaian sasaran program pembangunan.
Fenomena fluktuasi tajam pada Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung sangat
mungkin merupakan resultansi dari pengaruh beberapa aspek, termasuk aspek sosial,
ekonomi, politik, dan keamanan. Salah satu faktor penyebab tingginya indeks kriminalitas
adalah minimnya jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan populasi
penduduk. Kondisi tersebut diperburuk pula oleh serba terbatasnya sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks yang lebih makro, penanganan
kasus kriminalitas ini juga terkait erat dengan angka kemiskinan. Pada saat ini angka
kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2009 masih cukup tinggi, yaitu 20.22%. Secara
teoritis, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka angka kriminalitas juga akan meningkat.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
5
Selain hal-hal yang diuraikan di atas, indeks kriminalitas juga erat kaitannya
dengan masalah pengangguran. Fenomena krisis ekonomi global tahun 2008 yang
menekan ekonomi domestik menyebabkan beberapa industri (PMDN dan PMA) yang
berbasis tenaga kerja (padat karya) mengalami kebangkrutan sehingga banyak kasus
pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut berimplikasi kepada meningkatnya
pengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan indeks kriminalitas. Maka
dalam konteks ini perlu kebijakan yang lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintah
daerah.
Mencermati permasalahan tersebut, maka pemerintah diharapkan terus menerus
berupaya membangun iklim investasi yang lebih mengarah kepada pengembangan
industri yang berpola padat karya, terutama di kawasan perdesaan dan daerah suburban.
Langkah strategis lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengembangkan sistem
jaminan sosial jangka pendek bagi tenaga kerja yang kehilangan lapangan kerja.
Tabel 2.1.1 Angka Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Kriminalitas
0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 71.98
Sumber: Polda Lampung 2010
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
6
Tabel 2.1.2 Angka Persentase Penyelesaian Kejahatan Konvensional
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.70
Sumber: Polda Lampung 2010
Pada Grafik 2.1.2 dapat dilihat bahwa tahun 2009 persentase penyelesaian kasus
kejahatan konvensional mencapai angka 69,70%. Dari 8.136 kasus kejahatan
konvensional, sebanyak 5.676 dapat berhasil diselesaikan (69.7%). Kejahatan
konensional yang terjadi meliputi pembunuhan (39 kasus), penganiayaan berat (214
kasus), pencurian dengan kekerasan (723 kasus), pencurian dengan pemberatan (1.809
kasus), pencurian kendaraan bermotor (1.538 kasus), senjata tajam (57 kasus), judi (299
kasus), penggelapan (513 kasus), kasus lain-lain (2.944 kasus).
Berdasarkan jenis-jenis kasus kejahatan konvensional yang terjadi, kasus
pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus yang cukup menarik. Dengan jumlah
kasus 1.538 pada tahun 2009, berarti setiap hari di Provinsi Lampung terjadi 4.21 kasus
curanmor. Kasus curanmor di Provinsi Lampung ternyata memiliki tingkat penyelesaian
perkara yang paling rendah, yaitu hanya 23.4% (361 kasus dari 1.538 kasus). Fakta
bahwa kasus curanmor di Provinsi Lampung memiliki tingkat penyelesaian perkara paling
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
7
rendah hendaknya menjadi salah satu prioritas perhatian institusi yang terkait dengan
aspek hukum dan keamanan. Harus ada upaya khusus untuk meningkatkan kapasitas
aparat penegak hukum, sehingga mampu menguasai, mengatasi, dan menyelesaikan
modus-modus kejahatan curanmor yang semakin berkembang. Sudah saatnya
mempertimbangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mencegah,
mendeteksi, dan mengatasi kasus curanmor di Provinsi Lampung secara sistematis dan
tuntas.
Tabel 2.1.3 Angka Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60
Sumber: Polda Lampung 2010
Pada Grafik 2.1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 persentase penyelesaian
kasus kejahatan trans nasional di Provinsi Lampung mencapai angka 99,60%. Hal ini
lebih baik jika dibandingkan dengan penanganan kasus kejahatan konvensional.
Beragam kasus tindak pidana kejahatan trans nasional antara lain perdagangan orang,
kejahatan maya, penyelundupan, narkoba, teror bom, senjata api, dan bahan peledak.
Total kasus pada tahun 2009 mencapaiu 543 kasus dan tertangani sebanyak 541 kasus.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
8
Jumlah kasus kajahatan trans nasional yang tertinggi di Provinsi Lampung adalah
kasus narkoba (92.6%). Fakta bahwa jumlah kasus narkoba merupakan kasus yang
tertinggi harus menjadi perhatian khusus semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan
seluruh lapisan masyarakat (Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh
Pemuda, dll). Kasus narkoba ini sangat berbahaya karena dampak negatifnya yang amat
besar dan luas terutama terhadap kualitas sumberdaya manusia. Jika masalah tersebut
tidak dapat diatasi maka Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah. Upaya-
upaya preventif, kuratif dan defensf perlu dilakukan secara sistematis, komprehenshif dan
berkelanjutan. Penegakan hukum secara tegas perlu diterapkan kepada para pelaku
tindak kejahatan narkoba.
Selain kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional, pada tahun 2009 di
Provinsi Lampung juga terjadi 9 kasus korupsi yang termasuk klasisifikasi kejahatan
merugikan Negara. Dari 9 kasus tersebut hanya 4 kasus (44.4%) yang berhasil
diselesaikan. Angka tersebut termasuk prosentase penyelesaian kasus kejahatan
terendah dalam klasifikasi kejahatan merugikan negara. Hal ini tentu saja harus menjadi
perhatian serius pihak-pihak terkait.
3. Rekomendasi Kebijakan
Dalam kerangka agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai maka
Pemerintah dan Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk:
a) Meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan
ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta
upaya-upaya lain yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b) Mendorong peran masyarakat luas dalam upaya penegakan hukum untuk
memberantas kriminalitas, kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional.
Dalam konteks Provinsi Lampung, prioritas khusus perlu diberikan terhadap kasus
kejahatan curanmor, narkoba, dan korupsi.
c) Melakukan berbagai upaya untuk mempercepat reformasi birokrasi yang lebih
diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat (good
governance).
d) Meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum dan sarana prasarana pendukung,
sehingga aparat hukum lebih mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara
efektif. Pada bagian lain perlu juga diupayakan menambah personil aparat penegak
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
9
hukum di Lampung, agar proporsi antara jumlah aparat penegak hukum dengan
jumlah penduduk mendekati kondisi idealnya.
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
1. Indikator
Indikator dalam Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis
pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat
dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Indikator Kinerja pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Agenda Pembangunan Indikator
Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Pelayanan Publik Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Persentase instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian (WTP) Demokrasi Gender Development Index (GDI) Gender Empowerment Measurement (GEM)
2. Analisis Capaian Indikator
Peralihan fungsi pemerintah dari prinsip to govern (memerintah) ke to service
(melayani) mempunyai beberapa implikasi, yang paling pokok adalah pemerintah di era
globalisasi dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.
Oleh sebab isu korupsi dan pelayan publik yang prima menjadi tema penting dalam setiap
kebijakan pemerintah bahkan cenderung menjadi indikator tolak ukur keberhasilan
kepemimpinan.
Pada bagian lain pemberantasan korupsi merupakan satu agenda penting dalam
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam konteks Provinsi Lampung,
pada tahun 2004 angka penanganan kasus korupsi mencapai angka 100% berdasarkan
pada laporan yang masuk dan penanganan sebanyak 2 (dua) kasus korupsi pada tahun
2004 berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum, pada tahun 2005 jumlah kasus
korupsi yang dilaporkan masuk adalah 1 (satu) kasus korupsi dan berhasil ditangani hal
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
10
ini secara kuantitatif menunjukkan tren yang sama pada tahun sebelumnya walaupun
jumlah kasus yang dilaporkan mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kasus korupsi.
Tabel 2.2.1 Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)
100.00 100.00 50.00 100.00 75.00 44.40
Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung
Kemudian pada tahun 2006 tren ini mengalami penurunan dari 4 (empat) kasus
korupsi yang dilaporkan aparat penegak hukum hanya menangani 2 (dua) kasus korupsi
saja atau 50% dari kasus korupsi yang dilaporkan, pada tahun berikutnya 2007, jumlah
kasus korupsi yang dilaporkan hanya 3 (tiga) kasus korupsi dan ketiga kasus korupsi
tersebut berhasil ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum atau 100% dari
kasus korupsi yang dilaporkan. Pada tahun 2008 jumlah kasus korupsi yang dilaporkan
mengalami kenaikan menjadi 4 (empat) kasus korupsi dan berhasil ditangani sebanyak 3
(tiga) kasus korupsi oleh aparat penegak hukum atau 75% dari total jumlah kasus korupsi
yang dilaporkan, kemudian pada tahun 2009 tren penanganan kasus korupsi mengalami
penurunan.
Pada tahun 2009 di Lampung tren persentase peanganan kasus korupsi menurun
pada level 44,4 %. Dari sisi penanganan kasus korupsi ini merupakan kinerja yang mesti
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
11
ditingkatkan sehingga kasus penanganan korupsi bisa ditingkatkan pada tahun yang akan
datang.
Tabel 2.2.2 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah
Pelayanan Satu Atap(%)
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%)
0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 71.00
Sumber: Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
Merujuk data, perda pelayanan satu atap di Provinsi Lampung mulai diberlakukan
pada tahun 2008 pada tahun itu persentase kepemilikan Perda satu atap Provinsi
mencapai 60% dan pada tahun 2009 tren persentase kepemilikan Perda naik mencapai
71% merujuk pada data hal ini bergerak cukup signifikan semua kabupaten/kota telah
memiliki perda pelayanan satu atap, hanya saja medio tahun 2008 dan 2009 Provinsi
Lampung memiliki 4 (empat) kabupaten baru yaitu Tulang Bawang Barat, Mesuji,
Pesawaran dan Pringsewu keempat kabupaten baru ini belum memiliki perda pelayanan
satu atap. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung
akan memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, hal ini sangat penting karena merupakan
bagian dari kepentingan publik yang mesti difasilitasi.
Walaupun merujuk data dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, ,2008 dan 2009 tidak
pernah ada SKPD Provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian, dalam
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
12
konteks ini semua instansi selalu memeroleh predikat pelaporan Wajar Dengan
Pengecualian. Hal ini adalah sebuah kewajaran karena predikat WDP adalah predikat
rata-rata SKPD di Indonesia. Pada bagian lain terdapat hal positif yang telah dilakukan
Pemerintah Provinsi Lampung, beragam upaya agar predikat pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian dapat diperoleh setiap SKPD salah satunya adalah dengan melibatkan
beragam stake holder bagi membenahi administrasi dan manajerial setiap SKPD di
Provinsi Lampung.
Tabel 2.2.3 Jumlah Gender development index Provinsi Lampung
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gender Development Index 58.04 59.54 60.4 60.7 58.3 57.01
Sumber: BPS (Lampung Dalam Angka)
Data grafik menunjukkan untuk level provinsi Lampung pada tahun 2004, GDI
provinsi Lampung mencapai angka 58,04 pada tahun 2005 GDI mengalami peningkatan
mencapai angka 59,54 pada tahun 2006 GDI kembali mengalami peningkatan mencapai
60,40 pada tahun 2007 GDI Provinsi Lampung kembali naik 0,30 menjadi 60,70 pada
tahun 2008 GDI mengalami penurunan menjadi 58,30 dan pada tahun 2009 GDI kembali
mengalami penurunan mencapai 57,01.
Dari data GDI berdasarkan grafik didapatkan bahwa tingkat GDI provinsi Lampung
terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kemudian
mengalami penurunan pada tahun yang relatif signifikan pada tahun 2008 dan 2009.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
13
Tabel 2.2.4 Jumlah Gender Empowerment Meassurement Provinsi Lampung
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gender Empowerment Measurement
59.32 60.60 61.40 61.50 66.31 61.50
Sumber: BPS (Lampung Dalam Angka)
Gender Empowerement Messurement adalah tolak ukur yang dipakai untuk
mengukur tingkat pemberdayaan gender dalam masyarakat. Begitupun Gender
Development Index atau GDI, GDM juga merupakan alat ukur yang dipakai oleh Workd
Bank untuk sebagai salah satu bagian mencapai MDGs.
Dalam konteks provinsi Lampung, indeks Gender Empowerement Meassurement
(GEM) terlihat konstan dan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun
2004 indeks mencapai 59,32, pada tahun 2005 mencapai 60,60 kemudian pada tahun
2006 mencapai 61,40 dan mengalami kenaikan menjadi 61,50 pada tahun 2007. Pada
tahun 2008 indeks tersebut naik menjadi 66,31 dan kembali mengalami pada tahun 2009
menjadi 61,50. Jika melihat tren maka indeks terus mengalami kenaikan dari tahun 2004,
2005, 2006 sampai tahun 2007 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 dan
2009.
Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya angka GDI dan GEM di Provinsi
Lampung salah satu yang menjadi faktor adalah pemerintah daerah cenderung hanya
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
14
memokuskan kebijakannya pada sektor politik, di Lampung misalkan hampir setiap tahun
terdapat event pilkada, tahun 2005, 2007, 2008 belum lagi event regular pilpres dan pileg
tahun 2009. Sehingga program di sektor policy for gender issues agak terpinggirkan. Oleh
sebab itu diperlukan sebuah intervensi kebijakan yang tepat bagi meningkatkan GDI dan
GEM tersebut.
3. Rekomendasi Kebijakan
a) Perlunya intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Gender Development
Index (GDI) dan Gender Empowerement Meassurement (GEM.)
b) Pemerintah perlu menciptakan satu kebijakan di sektor real yang mikro fokus pada
pemberdayaan perempuan.
c) Perlunya dibuat sebuah strategi kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman
dan kapasitas birokrasi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber
(resources) keuangan dan lainnya.
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Indikator
Indikator dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat pada Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat dilihat pada
Tabel 2.3
Tabel 2.3 Indikator Kinerja pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Agenda
Pembangunan Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Indeks Pembangunan Manusia Pendidikan Angka partisipasi murni (SD/MI) Angka partisipasi kasar (SD/MI) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir sMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah menengah Angka Melek aksara 15 tahun ke atas Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah Kesehatan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
15
Umur Harapan Hidup (UHH) Angak Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Gizi Buruk (%) Prevalensi Gizi Kurang (%) Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk Keluarga Berencana Persentase penduduk ber-KB (Contraceptive prevalence rate) Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate (TFR) Ekonomi Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase ekspor terhadap PDRB Persentase Output Manufaktuir terhadap PDRB Pendapatan perkapita (dalam juta rupiah) Laju inflasi Investasi Nilai rencana PMA yang disetujui Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai Rencana PMDN yang disetujui Nilai realisasi investasi PMDN Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi:
Baik Sedang Buruk
% panjang jalan provinsi dalam kondisi: Baik Sedang Buruk
Pertanian Nilai tukar petani PDRB sektor pertanian Kehutanan Persentase luas lahan rehabiulitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan Luas kawasan konservasi laut (juta Ha) Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
16
2. Analisis Capaian Indikator
2.1 Indeks Pembangunan Manusia
2.1.1 Indikator Indeks pembangunan manusia
Agenda Pembangunan Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Indeks Pembangunan Manusia
2.1.2 Capaian Indikator
Tabel 2.3.1 Jumlah Indek Pembangunan Manusia Provinsi Lampung
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan Manusia
68.40 68.80 69.40 69.78 71.85 72.57
Sumber: BPS Lampung
Agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat bidang indeks
pembangunan manusia menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat secara linier
dari tahun 2004-2009 yaitu dari 68,40 menjadi 72,57. Hal ini berarti upaya peningkatan
mutu sumber daya manusia di Provinsi Lampung untuk menunjang pembangunan selalu
ditingkatkan dari tahun ke tahun. Jika mengacu pada persamaan garis indeks
pembangunan manusia, maka daya kemampua prediksinya sangat tinggi sehingga
upaya-upaya yang dilakukan dapat diyakini akan mencapai sasaran atau target.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
17
Keberhasilan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi
Lampung ini tidak terlepas dari semakin baiknya Indeks Pembangunan Kesehatan (IPK),
Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) , dan Indeks Ekonomi Pendapatan (IEP):
IPM = IPK + IPP + IEP
Indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan masyarakat yang
digunakan adalah : Umur harapan hidup meningkat menjadi 70,5 tahun, angka kematian
bayi berkurang menjadi 28 bayi/1000 kelahiran hidup, gizi kurang berkurang menjadi 5 %,
dan meningkatnya persentase tenaga kesehatan per penduduk sebesar 0,025 % (Tabel
2.3.1).
Indikator Indeks Pembangunan Pendidikan yang tetap baik dan semakin baik
meliputi : APM SD/MI lebih dari 90 %, APK SD/MI lebih dari 100%, rata-rata nilai akhir
tingkat SMP meningkat menjadi 6,73, tingkat sekolah menengah meningkat menjadi 6,87,
angka putus sekolah tingkat SD turun menjadi 1,94 %, tingkat SMP turun menjadi 2,74 %,
persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya untuk tingkat SMP meningkat
menjadi 96,58 %, dan untuk tingkat SMA meningkat menjadi 77,86 % (Tabel 2.3.5).
Indeks Ekonomi Pendapatan dicirikan dengan semakin meningkatnya pendapatan
per kapita masyarakat. Grafik 2.3.9 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Provinsi
Lampung naik dua kali lipat lebih selama tahun 2004-2009 yakni dari Rp 4,5 juta/kapita
pada tahun 2004 menjadi Rp 10,75 juta per kapita pada tahun 2009.
2.1.3 Rekomendasi
Agar indek pembangunan manusia di Provinsi Lampung dapat dipertahankan
bahkan ditingkatkan, maka kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi
Lampung adalah meningkatkan kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2.2 Pendidikan
2.2.1 Indikator Pendidikan
Agenda Pembangunan Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Angka partisipasi murni (SD/MI) Angka partisipasi kasar (SD/MI) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
18
Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah menengah Angka Melek aksara 15 tahun ke atas Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah
2.2.2 Capaian Indikator
Tabel 2.3.2 Angka Partisipasi Murni Tingkat SD
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendidikan
Angka Partisipasi Murni Tingkat SD
92.73 91.60 93.94 94.04 94.23 93.98
Sumber: BPS Provinsi Lampung
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
19
Tabel 2.3.3 Angka Partisipasi Kasar tingkat SD
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD
109.33 106.80 111.55 109.48 106.66 107.73
Sumber: BPS Provinsi Lampung
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
20
Tabel 2.3.4 Angka Melek Huruf
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendidikan
Angka Melek Huruf (%) 93.10 93.50 93.50 93.47 93.79 93.50
Sumber: BPS Provinsi Lampung
Agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan
dengan indikator angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar tingkat SD menunjukkan
trend yang selalu meningkat secara lamban sedangkan angka melek huruf relatif tidak
mengalami peningkatan sehingga program-program keaksaraan masih sangat perlu
ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya dengan lebih mendorong partisipasi
masyarakat.
Angka partisipasi murni tingkat SD dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan
sebesar rata-rata 0,25 per tahun. Sebaliknya, angka partisipasi kasar tingkat SD dalam 6
tahun terakhir mengalami tren penurunan. Namun, nilai tersebut masih di atas 100%.
Kedua indikator tersebut mencerminkan bahwa pelayanan pendidikan telah diberikan
dengan baik kepada penduduk usia sekolah dasar.
Fluktuasi angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar tingkat SD ini terjadi
karena disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD yang secara
signifikan dapat mempengaruhi tingkat pelayanan pendidikan secara kuantitatif. Di
samping itu, pengembangan pendidikan non-formal (Kelompok Belajar Paket A) masih
memerlukan upaya sosialisasi dan peningkatan mutu pengelolaan agar dapat menjadi
jalan keluar pemerataan pendidikan bagi penduduk di luar usia sekolah tingkat SD.
Tabel 2.3.5. indikator pendidikan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendidikan
Angka Partisipasi Murni Tingkat SD
92,73 91,60 93,94 94,04 94,23 93,98
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD
109,33 106,80 111,55 109,48 106,66 107,73
Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP
4,80 5,81 5,81 5,81 6,29 6,73
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
21
Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah
4,12 5,85 6,06 6,06 6,13 6,87
Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)
2,88 1,56 2,29 2,06 2,00 1,94
Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)
3,30 3,00 2,48 2,91 2,82 2,74
Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%)
2,14 2,21 4,04 3,10 3,75 4,54
Angka Melek Huruf (%) 93,10 93,50 93,50 93,47 93,79 93,50
Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%)
66,21 66,14 67,00 82,80 89,42 96,58
Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%)
64,34 68,35 70,48 71,99 74,87 77,86
Rata-rata nilai akhir tingkat SMP dan tingkat sekolah menengah dalam 6 tahun
terakhir menunjukkan tren meningkat. Rata-rata nilai akhir tingkat SMP meningkat rata-
rata 0,39 poin per tahun. Rata-rata nilai akhir tingkat sekolah menengah meningkat rata-
rata 0,55 poin per tahun. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan peningkatan mutu
pendidikan yang menjawab tren peningkatan passing grade kelulusan tingkat SMP dan
sekolah menengah.
Nilai akhir sebagai indikator hasil belajar menunjukkan efektivitas proses
pembelajaran secara keseluruhan di mana faktor-faktor sarana prasarana belajar, sumber
belajar, tenaga pendidik, manajemen dan tenaga kependidikan secara simultan
mempengaruhi proses pembelajaran. Data menunjukkan bahwa seluruh faktor
pendukung proses pendidikan sudah cukup efektif mendorong peningkatan hasil
pendidikan. Namun demikian perlu dilakukan upaya pemerataan kualitas faktor-faktor
pendukung agar capaian hasil belajar yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan.
Angka putus sekolah tingkat SD dan SMP mengalami penurunan masing-masing
rata-rata 0,19 % dan 0,11 % per tahun. Tren menurun ini lebih disebabkan oleh
peningkatan layanan pendidikan, khususnya dalam memenuhi program wajib belajar 9
tahun. Peningkatan layanan yang didukung oleh peningkatan anggaran pendidikan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
22
mencapai 20 % sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional dalam praktiknya mampu meningkatkan animo dan kebutuhan masyarakat akan
pendidikan anak-anak.
Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun belum secara signifikan
mempengaruhi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat di tingkat sekolah
menengah. Hal ini ditunjukkan oleh tren peningkatan angka putus sekolah tingkat sekolah
menengah dalam 6 tahun terakhir yang meningkat rata-rata 0,48 persen per tahun.
Sebagian penduduk masih memandang anak-anak usia sekolah menengah perlu untuk
memulai usaha atau mulai bekerja guna menunjang perekonomian keluarga. Kondisi ini
merupakan permasalahan kultural di samping masih perlunya meningkatkan pemerataan
layanan pendidikan menengah dan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi
Lampung seperti beasiswa.
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan tren
peningkatan rata-rata 0,08 persen per tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan
pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar baik melalui pendidikan formal maupun
pendidikan non-formal. Masih adanya penduduk yang buta aksara lebih disebabkan oleh
jumlah penduduk usia lanjut yang tidak melaksanakan pendidikan dasar baca tulis dan
hitung secara formal. Di samping masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum
terjangkau layanan pendidikan. Pada umumnya kelompok masyarakat ini berdomisili di
wilayah-wilayah terpencil.
Persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya tingkat SMP
mengalami tren peningkatan rata-rata 5,87 % per tahun, dan persentase guru layak
mengajar terhadap guru seluruhnya untuk tingkat sekolah menengah mengalami tren
peningkatan rata-rata 2,7 % per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin
meningkatnya jumlah guru yang memenuhi syarat tingkat pendidikan sebagaimana diatur
di dalam standar pendidikan nasional. Program sertifikasi guru juga menjadi faktor yang
menyebabkan peningkatan jumlah guru yang memenuhi syarat kelayakan mengajar.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
23
2.2.3 Rekomendasi
1. Perlu upaya terpadu menekan angka putus sekolah, terutama untuk pendidikan
tingkat menengah melalui peluncuran beasiswa kepada masyarakat tidak mampu,
perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah, serta
peningkatan pengembangan pendidikan non-formal.
2. Program peningkatan mutu guru perlu dipercepat untuk memenuhi kebutuhan
kelayakan guru mengajar secara kualitatif, dan penyebarannya dilakukan
berdasarkan orientasi pemerataan pelayanan pendidikan.
3. Program sertifikasi tenaga pendidik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas profesionalisme guru.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana serta elemen-elemen
penunjang pendidikan lainnya (seperti pengadaan sumber belajar, media
pembelajaran, dan lain-lain) perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas proses
pendidikan.
5. Alokasi dana sebesar minimal 20 persen anggaran belanja daerah perlu
dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan terpadu sektor
pendidikan di segala lini.
2.3. Kesehatan
2.3.1 Indikator Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, menuju Insan Indonesia yang Cerdas dan Berdaya Saing.
Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator. Pada kurun
waktu tahun 2004 – 2009 indikator kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung
disajikan pada Tabel 2.3.6.
Tabel 2.3.6. Indikator Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2004 – 2009.
Indikator Kesehatan Capaian Tahun
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Umur Harapan Hidup (tahun)
67.60 68.00 68.50 69.90 70.10 70.50
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
55.00 37.00 29.00 43.00 35.00 28.00
Gizi Buruk (%) 7.20 5.70
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
24
Gizi Kurang (%) 10.30 12.10 7.00 11.80 5.60 5.00 Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%)
0.011 0.016 0.027 0.022 0.023 0.025
Sasaran pembangunan kesehatan Nasional pada akhir tahun 2009
memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang antara lain tercermin dari indikator sebagai berikut:
1. Meningkatnya umur harapan hidup;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000
kelahiran hidup; dan
4. Menurunnya prevalensi Gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20
persen;
2.3.2 Capaian Indikator
Peningkatan kualitas puskesmas meskipun belum optimal telah dilakukan
terutama pada aspek fisik dengan program rehabilitasi infrastruktur Puskesmas di
berbagai lokasi di Propinsi Lampung. Sampai pada pertengahan 2009, akses terhadap
sarana kesehatan sudah mencapai 3,5 dari angka ideal 5 puskesmas. Peningkatan
kualitas Puskesmas juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas rawat inap pada
beberapa Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas Puskesmas sebagai sarana
layanan kesehatan masyarakat. Namun peningkatan kualitas ini belum dapat dilakukan
secara menyeluruh terutama pada level puskesmas pembantu di daerah yang relatif
terpencil. Jumlah Puskesmas mencapai jumlah 217 yang 40 diantaranya sebagai
puskesmas rawat inap, sedangkan jumlah puskesmas pembantu mencapai kurang lebih
tiga kali lipat jumlah puskesmas yang ada. Dengan demikian jumlah layanan kesehatan
(yankes) yang berkualitas masih terbatas.
Peningkatan kualitas sarana puskesmas belum dapat diimbangi dengan
peningkatan kualitas tenaga kesehatan terutama tenaga dokter. Kondisi ini belum
termasuk keberadaan dokter tersebut yang tidak selalu di tempat mengingat jangkauan
daerah yang tidak mudah. Tenaga perawat dan bidan desa jumlahnya juga masih belum
memadai terutama untuk mengantisipasi target penurunan angka kematian bayi dan
angka kematian ibu melahirkan. Jumlah dokter spesialis di Propinsi Lampung juga masih
jauh dari angka ideal mengingat hanya sekitar 40% rumah sakit di seluruh Wilayah
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
25
Propinsi Lampung yang mempunyai empat dokter spesialis. Hal ini terkendala mengingat
pengangkatan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis bukan kewenangan Dinas
Kesehatan.
Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin telah mulai dilaksanakan dengan
membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin (keluarga miskin-Gakin) di
rumah sakit umum daerah melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
masyarakat miskin (JPK-MM). Namun pada pelaksanaanya masih terkendala dengan
belum semua keluarga dengan kategori miskin mempunyai kartu gakin yang berfungsi
sebagai jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin. Akses yang tidak mudah juga
menjadi kendala pemantauan dan implementasi jamkesmas di daerah terpencil seperti di
kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Way Kanan. Hal ini juga terlihat dari jumlah
puskesmas yang masih minim pada dua daerah tersebut dibandingkan dengan luas
daerah yang harus dilayani. Kendala jarak dan kesulitan transportasi serta distribusi kartu
miskin yang masih terkendala. Program apotek rakyat dan obat serba seribu masih
terkendala pelaksanaanya di daerah miskin dan terpencil, namun relatif lebih berjalan
dengan baik di daerah perkotaan.
Program gerakan hidup sehat telah dilakukan dengan bentuk penyuluhan dan
pendampingan masyarakat. Kegiatan ini juga banyak melibatkan peran aktif lebaga
swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan hidup sehat.
Program ini masih sangat diperlukan dan diperkuat mengingat jenis penyakit yang masih
banyak diderita oleh masyarakat adalah diare, TBC, DBD dan Malaria yang ketiganya
sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah belum rapinya
basis data kesehatan sehingga relatif sulit dalam melakukan evaluasi capaian indikator
yang telah diagendakan. Anggaran yang terbatas (kurang lebih hanya 3% dari APBD)
menjadikan skala prioritas harus disusun secara cermat agar pencapaian sasaran lebih
efektif dengan dana yang terbatas. Penanganan masalah kesehatan pada penduduk
miskin sangat terkait dengan bidang lain sehingga intervensi yang dilakukan cenderung
tidak dapat dilakukan hanya oleh dinas kesehatan namun harus terpadu dengan program
sektor lain. Kesulitan akses transportasi dan jarak menjadi kendala utama masih belum
idealnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sistem pengangkatan tenaga
kesehatan juga masih dapat lebih diefektifkan terutama pada daerah miskin dan terpencil.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
26
Analisa Indikator
Pada Tabel 2.3.6 tampak jelas bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk
Provinsi Lampung secara konsisten meningkat dari tahun 2004 – 2009. Pada dasarnya
UHH merupakan akumulasi dari berbagai keberhasilan pembangunan di bidang
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena peningkatan UHH tentu saja mempunyai
implikasi yang perlu dicermati oleh pemerintah (pusat dan daerah), termasuk penyediaan
layanan kesehatan bagi manula dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait.
Pada Tabel 2.3.6 tampak bahwa Prevalensi Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang
di Provinsi Lampung pada tahun 2004 – 2009 cenderung semakin menurun. Hal ini
mencerminkan bahwa rangkaian program pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung
cukup berhasil dapat berjalan sinergis dengan program pembangunan pada sektor lain,
terutama sektor ketahanan pangan. Keberhasilan penurunan Prevalensi Gizi Buruk dan
Prevalensi Gizi Kurang harus menjadi lesson learned bagi RPJMD berikutnya, sehingga
menjadi lebih efektif.
Prosentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Lampung pada kurun
waktu 2004 – 2009 cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah
daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Apabila dicermati, pada Tabel 2.3.6 di atas tampak jelas bahwa peningkatan
persentase tenaga kesehatan per penduduk berdampak pada keberhasilan peningkatan
UHH, penurunan angka kematian bayi, serta penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi
kurang.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
27
Grafik 2.3.6 Angka Kematian Bayi dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
An
gka
Kem
atia
n B
ayi/
1000
lah
ir
hid
up
0,000
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
% T
enag
a K
eseh
atan
/Pen
du
du
k
Angka Kematian Bayi (AKB) Prov. Lampung
% Tenaga Kesehatan
Grafik 2.3.5 Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional dan Provinsi Lampung
55
37
29
43
35
28
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
An
gka
Kem
atia
n B
ayi/
1000
lah
ir h
idu
p
Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional
Angka Kematian Bayi (AKB) Prov. Lampung
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
28
Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor kesehatan, berikut
disajikan grafik Angka Kematian Bayi pada setiap 1000 kelahiran hidup dari tahun
2004 sampai dengan 2009.
Pada Grafik 2.3.5 terlihat bahwa di Propinsi Lampung terjadi perubahan yang cukup
signifikan pada Angka Kematian Bayi. Pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan
tahun 2006 jumlah Angka Kematian Bayi menurun, yaitu dari 55 per 1000 kelahiran
hidup menjadi 29 per 1000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2007 terjadi
peningkatan, yaitu menjadi 43 per 1000 kelahiran hidup, meskipun setelah itu
menurun kembali sampai dengan tahun 2009 menjadi 28 per 1000 kelahiran hidup.
Angka terakhir tersebut mendekati target nasional sebesar 26 per 1000 kelahiran
hidup.
Berdasarkan data yang tersedia, ada fenomena menarik mengenai hubungan antara
Angka Kematian Bayi dengan Prosentase Tenaga Kesehatan yang tersedia.
Hubungan tersebut disajikan pada Grafik 2.3.6, dimana jika grafik Angka Kematian
Bayi yang disandingkan dengan prosentase tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk di Propinsi Lampung pada setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai
dengan tahun 2009. Pada grafik tersebut tampak bahwa Angka Kematian Bayi
sangat erat korelasinya dengan prosentase jumlah tenaga kesehatan. Kenaikan
prosentase jumlah tenaga kesehatan diikuti oleh menurunnya Angka Kematian Bayi,
dan demikian sebaliknya jika prosentase tenaga kesehatan menurun maka Angka
Kematian Bayi cenderung meningkat atau dengan kata lain prosentase tenaga
kesehatan berbanding terbalik dengan Angka Kematian Bayi di Propinsi Lampung.
Pada indikator gizi kurang tampak bahwa angka yang dicapai Propinsi Lampung
sudah jauh lebih baik (5% pada tahun 2009) dibandingkan dengan target nasional
sebesar 20% pada akhir 2009. Pada Tabel 2.3.5 dapat dilihat bahwa pada tahun
2004 indikator gizi kurang sudah dapat ditekan pada angka 10%. Angka indikator
gizi kurang agak meningkat pada tahun 2005 dan 2007, namun angkanya tidak
melebihi 13%, yang berarti masih berada di bawah target nasional pada akhir 2009.
Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian bayi tidak hanya ditentukan oleh faktor
asupan gizi, namun juga ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
29
2.3.3 Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan kesehatan pada RJMD 2004 – 2009
tampak jelas bahwa keberhasilam pembangunan di bidang kesehatan berkontribusi
signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada RPJMD
2010 – 2015 Provinsi Lampung, pembangunan bidang kesehatan harus tetap menjadi
salah satu prioritas utama.
Secara khusus program-program pembangunan di bidang kesehatan perlu
diarahkan untuk secara efektif mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara
nasional. Perlu pula dicatat bahwa program pembangunan di bidang kesehatan
hendaknya disinergikan dengan pembangunan pada bidang-bidang lain, termasuk bidang
pendidikan, bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur.
Peningkatan kualitas kesehatan sebaiknya didorong dengan peningkatan rasio
tenaga kesehatan yang sekaligus menggambarkan peningkatan sarana prasarana serta
layanan kesehatan pada masyarakat. Upaya peningkatan status kesehatan juga perlu
diikuti upaya peningkatan bidang terkait misalnya peningkatan pendapatan masyarakat
dan pola hidup sosial yang sehat.
Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Indonesia
Sehat 2010 adalah dengan membangun sistem basis data kesehatan yang efektif untuk
pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Peningkatan anggaran
dalam mendukung pelaksanaan program harus dilakukan dengan tanpa
mengesampingkan sumber dana non konvensional. Penanganan masalah kesehatan
secara terpadu dengan program sektor lain menjadi kata kunci yang sangat penting.
Peningkatan akses masyarakat terhadap yankes harus dilakukan dengan menambah
jumlah yankes terutama di wilayah yang rasio yankesnya masih rendah. Sistem
pengangkatan tenaga kesehatan harus lebih diefektifkan dengan berbasis pada
kebutuhan masyarakat terutama untuk daerah miskin dan terpencil.
2.4 Keluarga Berencana
2.4.1 Indikator keluarga Berencana
Saat ini tingkat kesertaan masyarakat dalam program KB di Propinsi Lampung
telah mencapai tingkat yang tinggi dengan aspirasi yang semakin modern. Kesertaan
yang tinggi tersebut menuntut pelayanan yang lebih berkualitas baik sarana, tenaga dan
metoda kontrasepsi yang digunakan. Apabila tuntutan tersebut tidak dapat terpenuhi,
maka dikhawatirkan akan terjadi kejenuhan yang pada akhirnya akan mengendorkan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
30
peran dan kesertaan masyarakat dalam berkeluarga berencana. Oleh karena itu
diperlukan inovasi dan rangsangan baru agar masyarakat mempertahankan, bahkan
meningkatkan peran dan kesertaan mereka dalam upaya-upaya yang mengarah kepada
peningkatan kesejahteraan.
Sasaran nasional sebagaimana ditentukan dalam RPJMN 2004-2009 adalah
Angka Fertilitas Total (TFR) sebesar 2,2 dan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) sebesar
1,14 %. Disisi lain komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB nasional
sangat beragam. Untuk itu perlu dilakukan penajaman sasaran sesuai dengan daya
dukung kondisi dan potensi wilayah serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran
nasional. Untuk daerah-daerah prioritas, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat
menyediakan dukungan baik dalam bentuk kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana
serta anggaran yang memadai. Namun kendala kemampuan pemerintah dalam
membiayai pembangunan masih terbatas sehingga pengalokasiannya perlu didasarkan
pada skala prioritas, baik dalam konteks program maupun wilayah.
2.4.2 Capaian Indikator
Program KB merupakan suatu cara yang efektif untuk mencegah mortalitas ibu
dan anak karena dapat menolong ibu untuk menghindari kehamilan resiko tinggi. Adapun
pelaksanaannya melalui penundaan kehamilan sampai usia 20 tahun atau lebih,
menghentikan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun (usia yang baik untuk melahirkan
dibawah 35 tahun), dan memperkecil jumlah paritas (dua anak lebih baik),
memperpanjang jarak kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya minimal dua tahun
(usahakan jangan punya dua balita). Keberhasilan Program KB, menurut BKKBN, dapat
dilihat dari dua indikator yaitu persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive
Prevalence Rate/CPR) serta rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (Total Fertility
Rate/TFR).
Tabel 2.3.7 Capaian Indikator Keluarga Berencana di Propinsi Lampung
Indikator Keluarga Berencana
Capaian Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Contraceptive Prevalence Rate (%)
78.42 80.85 78.69 85.18 87.74 90.37
Pertumbuhan Penduduk (%) 1.70 1.25 1.35 1.08 1.39 1.36 Total Fertility Rate (%) 2.7 2.7 2.7 2.5 2.45 2.43
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
31
Pada Tabel 2.3.7 tampak bahwa selama kurun waktu 2004 – 2009 presentase
penduduk ber KB (CPR) di Provinsi Lampung secara signifikan meningkat. Apabila
dicermati lebih lanjut, peningkatan angka CPR tersebut berkorelasi erat dengan laju
penurunan pertumbuhan penduduk. Pencapaian tersebut di atas, tidak lepas dari
dukungan sarana dan prasarana keluarga berencana yang tersedia di Provinsi Lampung.
Jumlah klinik KB di Provinsi Lampung pada tahun 2006 terdiri dari klinik KB pemerintah
814 unit, swasta 64, pelayanan KB Rumah Sakit Pemerintah 11 unit dan swasta 20 unit.
Fenomena yang diperlihatkan oleh data di atas mencerminkan bahwa program
keluarga berencana dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tingginya laju pertumbuhan
penduduk maka pada RPJMD 2010 – 2015 program keluarga berencana harus menjadi
salah satu prioritas.
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2007), secara nasional
menunjukan angka CPR pada tahun 2003 sebanyak 60,3%, TFR 2,6 dengan LPP 1,49%
sedangkan pada tahun 2007 CPR sebanyak 61,4% dengan TFR 2,6, LPP 1,28%. Jumlah
akseptor KB baru di Propinsi Lampung pada tahun 2005 sebanyak 194.222 orang dengan
pemakaian kontrasepsi yang paling diminati adalah suntikan sebanyak 92.341 pemakai
(48,34%). Akseptor KB baru yang dicapai pada tahun 2006 (222.310 orang) ternyata
kurang dari target (232.550 orang) yang ditetapkan BKKBN yaitu sekitar 95,59 persen.
Jenis kontrasepsi yang paling diminati oleh akseptor baru masih sama dengan yang
paling diminati pada tahun sebelumnya yaitu suntikan, sebesar 107.454 orang (48,33
persen) kemudian disusul jenis pil, sebanyak 87.074 orang (36,17 persen).
Sebagai ilustrasi kinerja pembangunan keluarga berencana di Provinsi Lampung,
berikut disajikan data kinerja program keluarga berencana di Kota Bandar Lampung.
Pemakai AKDR di Kota Bandar Lampung, sebagai kota terbesar di Propinsi Lampung,
mengalami penurunan dari 5,1% (tahun 2008) menjadi 4.2% (tahun 2009). Di antara tiga
belas kecamatan yang terdapat di Kota Bandar Lampung terdapat dua kecamatan yang
rendah pencapaiannya yaitu Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Teluk
Betung Selatan.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
32
Analisa Indikator
Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor keluarga berencana,
berikut disajikan grafik CPR dan Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2004 sampai dengan
2009.
Grafik 2.3.7 Persentase penduduk ber KB di Provinsi Lampung
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Per
sen
tase
(%
)
Grafik 2.3.8 Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Per
sen
tase
(%
)
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
33
Pada Grafik 2.3.7 nampak bahwa persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive
Prevalence Rate/CPR) dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung stagnan pada
kisaran 80 persen namun mulai tahun 2007 meningkat terus hingga mencapai 90,37 %.
Meskipun angka tersebut masih dibawah target nasional (BKKBN) sebesar 95,59%,
namun tren yang terus meningkat memberikan harapan bahwa pada tahun 2010 paling
tidak dapat menyamai target persentase pemakaian kontrasepsi secara nasional.
2.4.3 Rekomendasi
Berdasarkan pemasalah dan tantangan yang dihadapi, serta kondisi pencapaian
indikator sampai tahun 2009. Maka upaya yang perlu dilakukan di bidang pembangunan
keluarga kecil berkualitas antara lain adalah:
a) Peningkatan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan
prioritas (kelembagaan, tenaga lapangan, sarana/prasarana, dan anggaran)
memadai untuk program KB;
b) Peningkatan konsolidasi dan perumusan strategi tepat dan cermat agar sasaran
dapat tercapai;
c) Penurunan kesenjangan pencapaian program antar Kabupaten/Kota sehingga
sasaran propinsi dapat tercapai dan memberikan kontribusi secara nasional;
d) Pengkajin kembali kebijakan dan strategi operasional dalam rangka pencapaian
sasaran-sasaran KS (Keluarga Sejahtera);
e) Penguatan mekanisme operasional dan pemberdayaan seluruh potensi
masyarakat dalam pelaksanaan program;
f) Pencarian pendekatan dan terobosan baru dalam rangka perluasan sasaran
sesuai segmentasi wilayah dan tingkat fertilisasi;
g) Pencarian terobosan untuk peningkatan pemakaian kontrasepsi secara efektif dan
efisien, serta kesertaan pria dalam pemakaian kontrasepsi;
h) Peningkatan program kesehatan reproduksi remaja yang diarahkan untuk
menurunkan fertilisasi kelompok umur muda (kelompok 15-19);
i) Peningkatan keikutsertaan peserta KB sebagai anggota kelompok UPPKS untuk
meningkatkan ekonomi keluarga;
j) Penguatan program pelembagaan keluarga kecil berkualitas untuk peningkatan
SDM KB di lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta memperkuat
jejaring institusi masyarakat.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
34
2.5 Ekonomi Makro
2.5.1 Indikator Ekonomi Makro
Selama tahun 2004 sampai 2008 laju pertumbuhan ekonomi Nasional terus
meningkat dari 4% per tahun pada 2004 menjadi di atas 6% per tahun pada 2008 dan
turun menjadi 4,44% pada tahun 2009 dikarenakan imbas dari krisis keuangan global
yang cukup berdampak pada perekonomian nasional Demikian juga untuk Provinsi
Lampung, laju pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan dari 5% per tahun
pada 2004 menjadi 6,80 % pada tahun 2009. Tren pelambatan pertumbuhan ekonomi
dunia dan nasional pada tahun 2009 tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kinerja
ekonomi lampung yang terus tumbuh positif dan tahun 2009 mengalami pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2008. Sektor keuangan, sektor pertanian dan
sektor pengangkutan menjadi penopang pertumbuhan yang terjadi.
Dari sisi permintaan, konsumsi swasta masih mendominasi aktivitas
perekonomian dengan pangsa sebesar 55,59% dan pertumbuhan sebesar 6,2% (yoy),
diikuti dengan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) yang berpangsa
13,38% dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 11,54% (yoy). Hal ini menunjukkan
bahwa peran konsumsi swasta dan pembentukan modal tetap bruto memiliki peran yang
penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari sisi
permintaan (Bank Indonesia, 2010).
Secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung tahun
2009 mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2008. Pulihnya ekonomi makro pasca
krisis ekonomi global mampu mendorong output seluruh sektor secara tahunan. Dari sisi
tekanan harga menjadi berkurang akibat supply komoditas yang memadai. Dari sisi
realisisi penerimaan daerah Provinsi 2009 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.
Indikator kesejahteraan masyarakat di 2009 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dan nilai tukar petani
(NTP) yang mengalami peningkatan.
Keputusan Gubernur Lampung melalui SK Nomor G/681/III.05/HK/2009 tanggal
19 Nopember 2009 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun
2010, sebesar Rp767.500. Mengalami kenaikan sebesar Rp76.500 atau 11,07% dari
UMP Lampung tahun 2009 sebesar Rp691.000. secara langsung akan mendorong
peningkatan konsumsi swasta sebagai sumber pertumbuhan dari sisi permintaan.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
35
2.5.2 Capaian Indikator
Peningkatan konsumsi swasta pada 2009-2010 terjadi karena adanya aktivitas
persiapan Pemilukada, tahun ajaran baru, serta panen komoditas petanian dan
perkebunan. Beberapa prompt indikator peningkatan konsumsi swasta tersebut antara
lain Pemilukada, Nilai Tukar Petani, Konsumsi air dan listrik rumah tangga, hasil survei
konsumen, dan penjualan kendaraan bermotor yang terus mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun selama 2004-2009 terutama pada tahun 2009-2010. Indikator pertumbuhan
konsumsi swasta lainnya adalah impor barang konsumsi dan optimisme masyarakat
terhadap kondisi perekonomian. Rata-rata bulanan impor barang konsumsi mengalami
peningkatan sebesar 17,57% (qtq), dari US$ 3,09 juta menjadi US$ 3,64 juta. Begitu juga
dengan hasil survei konsumen Bank Indonesia Bandar Lampung yang menunjukkan
optimisme masyarakat melalui kenaikan indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks
kondisi ekonomi saat ini (IKESI), serta indeks ekspektasi konsumen (Bank Indonesia,
2010)
Kegiatan Investasi pada triwulan II-2010 tumbuh sebesar 11,54% (yoy) atau
4,44% (qtq). Data BPMD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa realisasi investasi
selama triwulan laporan sebesar Rp 794,9 milyar untuk pembiayaan beberapa bidang
usaha seperti industri kimia dasar organik sebesar Rp 40,58 miliar, industri udang dan
pakan ternak sebesarRp 741,78miliar, dan jasa penunjang pertambangan minyak dan gas
bumi sebesar Rp 12,57 miliar. Ekspor juga mengalami pertumbuhan positif seiring
perkembangan kondisi global yang relatif stabil dan terus berkembang.
Dari sisi penawaran, pertumbuhan PDRB sebesar 5,5% (yoy) pada triwulan II-
2010 didukung oleh pertumbuhan positif dari delapan (8) sektor ekonomi. Pertumbuhan
terbesar terjadi pada Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dengan
sumbangan pertumbuhan sebesar 3,68%. Perkembangan aktivitas keuangan maupun
maraknya sewa rumah merupakan salah satu penyebabnya. Adapun sektor yang
tumbuh negatif adalah sektor Pertanian akibat faktor cuaca berupa hujan yang terjadi
hampir sepanjang triwulan laporan sehingga mengganggu produksi sektor tersebut.
Sektor pertanian masih mendominasi PDRB Lampung dengan pangsa 35,6%,
namun pertumbuhan tahunannya menurun sebesar 7,2% (yoy). Sektor pertanian ini
sangat rentan dengan perubahan iklim yang ekstrim. Pada tahun 2009-2010 perubahan
iklim yang ekstrim (banjir dan kekeringan serta serangan hama yang eksplosif) telah
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
36
menurunkan laju pertumbuhan sektor pertanian, akibatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi
Lampung pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009.
Di samping sektor pertanian, penyumbang PDRB dari sisi penawaran adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pertumbuhan mencapai 5,4% (yoy) dan
pangsa 15,9%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor tersebut pada
masa yang akan datang perlu terus ditingkatkan. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun
2004-2010 pembangunan sarana dan prasarana perdagangan seperti revitalisasi pasar-
pasar tradisional, pengembangan pasar-pasar modern, pembangunan hotel dan restoran
di Kota Bandar Lampung dan kota-kota lainnya pada tahun 2004-2010 telah mampu
memacu pertumbuhan ekonomi sektor tersebut dan perekonomian Lampung secara
keseluruhan. Fasilitasi dan pelayanan serta insentif fiskal dan moneter perlu ditingkatkan
pada masa yang akan datang guna memacu sektor tersebut.
Gambar 2.3.9 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung
pada tahun 2004 sampai 2009 tumbuh positif dengan tren yang terus meningkat dari 4%
tahun 2005 menjadi lebih dari 6% pada tahun 2009. Secara relatif laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding secara relatifkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi Nasional (Gambar 2.3.9 dan 2.3.10). Peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung disebabkan karena adanya peningkatan yang
pesat dalam aktivitas bidang pertanian, industri pertanian (agroindustri), perdagangan,
hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi serta jasa yang selama 2004 sampai
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
37
2009 nilainya meningkat lebih dari 100% (Tabel 2.3.8). Hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan ekonomi di Lampung sangat berhasil.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung ini juga ditunjukkan oleh pangsa
(share) PDRB Provinsi Lampung dalam PDB Nasional. Tabel 2.3.8 menunjukkan
bahwa pangsa PDRB Provinsi Lampung dalam PDB Nasional selama 2004-2009 terus
mengalami peningkatan dan share tersebut diperkirakan akan terus meningkat di masa
mendatang karena Pemerintah Provinsi Lampung semakin meningkatkan intensitas
pembangunan sektor-sektor tersebut.
Pada awal tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung telah mencanang Program
Percepatan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dipimpin langsung
oleh Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung dan beranggota semua SKPD,
Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Terap, dan Stakeholder terkait (Perusahaan, BI,
Asosiasi petani, KHTI, KTNA, dll).
Upaya-upaya modernisasi dan peningkatan fasilitas bongkar muat di Pelabuhan
Panjang terus dilakukan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Revitalisasi pasar-
pasar tradisional dan sarana perdagangan lain juga dilakukan disertai dengan
pembangunan kepariwisataan daerah. Pengembangan sentra-sentra produksi unggulan
daerah semakin ditingkatkan, begitu juga dengan pengembangan jasa berbankan.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
38
Tabel 2.3.8 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah)
Produk
Domestik Bruto
Indonesia
Produk Domestik
Regional Bruto Lampung
Kontribusi PDRB Lampung
terhadap PDB Nasional
2004 1.656.517 36.016 2,17% 2005 1.750.815 40.907 2,34% 2006 1.847.127 49.119 2,66% 2007 1.964.327 60.922 3,10% 2008 2.082.316 74.490 3,58% 2009 2.176.975 87.758 4,03%
Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)
Selama periode 2004-2009, kontribusi PDRB Lampung terhadap PDB Nasional
masih relatif kecil yakni sebesar 2,5% - 3,1%. Sumbangan PDRB Lampung ke PDB
nasional yang masih di bawah 4% dan laju pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah
petumbuhan nasional perlu menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah agar kedepan
Lampung mampu menjadi salah satu kontributor perekonomian nasional karena Provinsi
Lampung memiliki keunggulan geografis yakni dekat dengan Pulau Jawa dan Ibukota
Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta ekonomi.
Tabel 2.3.9
Produk Domestik Regional Bruto Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah)
Produk Domestik Regional Bruto Lampung 2004 2005 2006 2007
2008
2009
Lampung 36,016 40,907 49,119 60,922 74.490 87.758Oil & Its Product 1,143 1,500 1,413 1,436 1458 1114 Without Oil & Its Product 34,872 39,407 47,706 59,485 73.032 86.644Agriculture 13,556 15,140 18,167 22,733 28.775 34.794Mining & Quarrying (MQ) 1,684 2,042 2,152 2,190 2.307 1.988 Manufacturing Industries 4,495 5,260 6,147 8,314 9.727 12.050Electricity, Gas & Water Supply 267 292 360 401 442 479 Construction 1,917 1,972 2,650 3,079 2.387 3.742 Trade, Hotel & Restaurant (TH) 5,256 6,150 7,573 8,715 10.158 11.612Transport & Communication 2,240 2,759 3,814 5,095 6.661 8.441 Financial, Ownership&Business 2,537 2,744 2,968 3,665 4.773 5.627 Services (SE) 4,063 4,547 5,288 6,730 8.372 9.026 Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
39
Oleh karena itu prioritas pembangunan di Provinsi Lampung ke depan harus lebih
dititikberatkan kepada peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas berwawasan
agribisnis, khususnya dalam hal pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian
(agroindustri) dan perdagangan dan jasa. Pembangunan pertanian harus berwawasan
agribisnis dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh pemerataan
pendapatan dan peningkatan lapangan kerja. Secara lebih rinci perkembangan beberapa
indikator ekonomi makro dan investasi Provinsi Lampung tahun 2004-2009 tertera pada
Tabel 2.3.10.
Tabel 2.3.10 Beberapa Indikator Ekonomi Makro Provinsi Lampung 2004-2009
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ekonomi Makro
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,07 4,02 4,98 5,94 6,36 6,80
Persentase Ekspor terhadap PDRB (%)
35,64 41,47 40,41 39,03 26,18 29,06
Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB (%)
12,48 12,86 12,51 13,65 14,06 14,48
Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)
5,10 5,75 6,81 8,36 11,64 11,64
Laju Inflasi (%) :
Bandar Lampung 4,10 2,80 0,70 6,58 6,34 6,00
Tabel 2.3.10 menunjukkan bahwa data persentase ekspor terhadap PDRB
menunjukkan trend yang menurun dari 41,47% pada tahun 2005 menjadi 26,18% pada
tahun 2008 kemudian meningkat kembali menjadi 29,6% pada tahun 2009. Hal ini karena
adanya resesi ekonomi global yang terjadi mulai tahun 2006/2007 yang dampaknya
masih dirasakan hingga kini. Di samping itu struktur ekspor Lampung lebih didominasi
oleh produksi pertanian primer seperti kopi, karet, CPO, kakao, dan udang segar yang
harganya sangat fluktuatif dan ditentukan oleh pasar global. Di samping itu tingginya
harga produk pertanian di dalam negeri semakin menekan laju ekspor Provinsi Lampung.
Fenomena menurunnya pangsa ekspor terhadap PDRB Lampung menunjukkan
bahwa daya saing perekonomian Lampung masih perlu ditingkatkan lagi. Penerapan
teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
40
Lampung perlu didorong dan disertai dengan upaya peningkatan produktivitas tenaga
kerja, kebijakan insentif ekspor, pengurangan pajak ekspor serta pengembangan
kelembagaan petani. Dengan demikian daya saing perekonomian Lampung semakin
meningkat.
Dari sudut persentase output manufaktur terhadap PDRB, sejak tahun 2004
hingga 2009 terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa perekonomi Provinsi
Lampung sedang dalam proses transformasi dari pertanian menuju industri.
Transformasi perekonomian Lampung dari agraris menunju industri perlu didorong dan
ditingkatkan lagi agar mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pengembangan industri pertanian perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pendapat
wilayah dan pendapatan masyarakat.
Dari sisi peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilihat dari pendapat perkapita
mempelihatkan trend peningkatan yang signifikan dan terus meningkat dari tahun
ketahun, hal ini memperlihatkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi regional Lampung
yang terus tumbuh positif yang diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat. Grafik 2.3.11 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Provinsi Lampung
naik dua kali lipat lebih selama 2004-2009 yakni dari Rp 5,10 juta/kapita pada tahun 2004
menjadi Rp 11,64 juta per kapita tahun 2009. Pendapatan per kapita secara rata-rata
terus tumbuh positif dari tahun ketahun, akan tetapi pendapatan perkapita di Provinsi
Lampung masih berada dibawah pendapatan perkapita secara nasional. Hal ini karena
laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
41
laju pertumbuhan penduduk nasional. Di samping itu migrasi penduduk dari kota-kota
pusat industri di Pulau Jawa ke Daerah Lampung akibat adanya resesi ekonomi menjadi
beban bagi perekonomian Lampung yang masih disominasi oleh sektor pertanian dan
perdesaan yang produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor
industri.
Dinamika sisi penawaran dan permintaan serta interaksi keduanya akan
mempengaruhi tingkat inflasi perekonomian suatu daerah. Perkembangan tingkat inflasi
di Daerah Lampung tertera pada Grafik 2.3.12.
Grafik 2.3.13 menunjukkan bahwa pola umum inflasi di Provinsi Lampung relatif
serupa dengan pola inflasi nasional. Namun, perlu dicermati bahwa selama kurun waktu
2005 dan 2007-2009 laju inflasi di Provinsi Lampung selalu lebih tinggi dibandingkan
dengan laju inflasi pada tingkat Nasional. Hal ini karena Provinsi Lampung merupakan
salah satu dari 10 sentra produksi pertanian di Indonesia yang harga produknya fluktuatif
dan tergantung kepada fluktuasi harga di pasar global dan sangat ditentukan oleh
ketetapan harga oleh Pemerintah. Fluktuasi laju inflasi yang terjadi dalam periode 2004-
2009 dijelaskan sebagaiberikut:
a. Tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2005 disebabkan oleh adanya musim kemarau
panjang yang terjadi pada tahun 2004 yang berdampak kepada menurunnya produksi
pertanian pada tahun 2005. Di samping itu otonomi pengelolaan infrastruktur irigasi
sebagaimana tertuang dalam UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air menyebabkan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
42
minimnya investasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mulai dari jaringan primer,
sekunder hingga ke jaringan tersier, kondisi ini menyebabkan produktivitas tanam dan
intensitas tanam menurun sehingga total produksi produk pangan menurun. Pada
tahun 2005 peran Pemerintah ditingkatkan lagi dalam hal investasi dan pemeliharaan
jaringan primer dan sekunder dan sejalan dengan itu curah hujan kembali normal
sehingga produksi pertanian kembali meningkat begitu pula produksi tanaman bahan
makanan pokok penduduk sehingga laju inflasi kembali menurun sampai tahun 2006.
b. Mulai tahun 2007 hingga 2008 terjadi krisis energi. Harga BBM di pasar internasional
melambung tinggi hingga melampaui ambang kritisnya yakni 120 US$/barrel. Hal ini
karena tekanan para spekulan besar untuk memenuhi stok pile mereka guna menjaga
agar kebutuhan energi masa mendatang terjamin. Krisis energi yang berkepanjangan
tersebut mendorong gencarnya upayahan baku Negara maju mengembangkan
energi alternative berbasis produk pertanian terutama Biofuel dan Biodisel. Hal ini
menyebabkan harga TBS Sawit, jagung dan ubikayu meningkat drastis pada tahun
2008. Selain itu krisis financial global di Amerika Serikat telah menyebabkan aliran
valuta asing ke luar semakin besar yang menekan mata uang rupiah sehingga terjadi
imported inflation. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi sawit
dan padi nasional dan produsen ubikayu terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut
menyebabkan inflasi pada tahun 2008 menjadi sangat tinggi dan melampaui inflasi
nasional.
c. Naiknya harga-harga pada tahun 2008 mendorong petani meningkatkan produksi
pertanian, pengenaan pajak ekspor komoditi perkebunan dan CPO serta adanya
upaya perbaikan infrastruktur irigasi dan masuknya produk-produk pertanian impor
(terutama dari Cina) menyebabkan laju inflasi pada tahun 2009 kembali turun.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
43
2.5.3 Rekomendasi
1. Masalah inefisiensi birokrasi pemerintah masih menjadi hal yang paling krusial dalam
pembangunan nasional dan daerah. Masalah utama dalam inefisiensi birokrasi
pemerintah terlihat pada tingkat penyerapan anggaran pemerintah, pada umumnya
penyerapan anggaran lebih banyak terjadi di akhir tahun dengan proyek yang
“sporadis” dan “terpaksa” hanya untuk menghabiskan pagu anggaran. Bila dijadikan
acuan atau indikator per semester, seharusnya penyerapan anggaran sudah lebih
dari 50 % realisasi pada akhir semester pertama, presentasi tersebut merupakan
indikator yang baik untuk mengukur kadar kesehatan APBN dan APBD, hal lain yang
paling mencolok adalah persentasi atau alokasi anggaran untuk belanja rutin serta
Akhir-akhir ini perekonomian Nasional dan Daerah Lampung relative labil dan fluktuatif
serta rentan terhadap gejolak eksternal (pasar global dan iklim). Kondisi ini menyebabkan
tingginya resiko dan ketidak pastian dalam manajemen perekonomian baik di tingkat
nasional maupun daerah. Oleh karena itu perlu dicari upaya-upaya yang tepat dan benar
yang perlu dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar stabilitas ekonomi nasional
dan daerah terjaga dengan baik. Pada tingkat Pusat koordinasi antar kementerian bidang
ekonomi guna mengantisipasi gejolak inflasi sangat diperlukan dengan didukung andanya
system early worning dari gejolak iklim. Pada tingkat Daerah koordinasi antar SKPD
bidang perekonomian haruslah dilakukan terutama dalam mengevaluasi perkembangan
perekonomian setiap kuartal atau semester guna mengantisipasi permasalahan dan
peluang pada masa mendatang sehingga aktivitas perekonomian dapat dikendalikan
dengan baik.
Pada sisi penawaran, peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja serta nilai tambah
produk pertanian melalui penerapan IPTEKS berkelanjutan sangat diperlukan untuk
mendukung ketersediaan produk pangan dan produksi barang dan jasa lainnya. Pada sisi
permintaan di samping peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan konsumsi
pemerintah, investasi swasta dan ekspor sangat diperlukan. Pengendalian ketahanan
pangan melalui peningkatan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat perlu dilakukan agar stabilitas harga pangan dan harga-harga umum terjamin.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
44
pegawai dibandingkan dengan belanja pembangunan. Belanja pembangunan
seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak dari porsi belanja rutin karena
dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara umum.
2. Kebijakan dan koordinasi setiap satker yang membawahi bidang ekonomi menjadi
salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Lampung agar kebijakan yang telah di tetapkan mampu dijalankan dan
diimplemetasikan dengan baik
3. Mengembangkan kebijakan insentif ekspor produk unggulan Provinsi Lampung
terutama sektor nonmigas. Peningkatan dayasaing produk melalui penerapan
teknologi inovatif yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah produk.
4. Permasalahan tekanan harga yang disebabkan adanya interaksi permintaan dan
penawaran seiring pertumbuhan ekonomi yang terjadi haruslah diantisipasi sejak
dini, selain itu ketersedian stock barang di daerah sangat mempengaruhi harga,
tekanan harga yang bersumber dari volatile food diperkirakan masih akan tetap
terjadi seiring dengan terbatasnya stock bahan makanan oleh karena itu kebijakan
pemerintah daerah di bidang cadangan pangan daerah provinsi, kabupaten/kota dan
cadangan pangan masyarakat dalam menjaga kestabilan harga sangat diperlukan.
Komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok
perlu terus dijaga, selain itu perlu dicermati lebih jauh adanya potensi bencana yang
dapat mengakibatkan gagal panen dan memicu kenaikan harga bahan pokok serta
menjaga kelancaran distribusi bahan makanan, termasuk percepatan layanan
pelabuhan Merak-Bakauheni, menjaga infrastruktur selalu dalam keadaan baik.
5. Perlu dikembangan beberapa Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru berbasis
sumberdaya lokal dan pengembangan produk hilir.
2.6 Investasi
2.6.1 Indikator Investasi
Agenda Pembangunan
Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Investasi Nilai rencana PMA yang disetujui Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai Rencana PMDN yang disetujui Nilai realisasi investasi PMDN Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
45
2.6.2 Capaian Indikator
Seiring iklim ekonomi global yang semakin membaik, disertai optimisme kalangan
dunia usaha terhadap prospek ekonomi tahun ini, investasi di Lampung pada 2009 masih
mengalami pertumbuhan. Perkembangan investasi (PMDN dan PMA) di Provinsi
Lampung tahun 2004-2009 terlihat pada Tabel 2.3.11
Tabel 2.3.11.
Kinerja investasi di Provinsi Lampung, 2004-2009
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar)
13,20 1.055,60 607,00 163,80 735,20 549,90
Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar)
590,70 744,5 5.083,3 1.087,5 532,63 635,90
Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)
23,10 72,20 116,10 124,50 67,00 32,70
Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta)
265,00 30,40 191,50 251,40 -301,68 362,02
Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA
5.632 12.621 7.830 1.204 1.067 -427
Tabel 2.3.11 menunjukkan bahwa nilai persetujuan dan realisasi PMDN di Provinsi
Lampung pada tahun 2004-2009 sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa animo
masyarakat dalam nenamkan modal di Lampung masih perlu ditingkatkan lagi. Upaya-
upaya di bidang promosi investasi serta pelayanan perizinan usaha perlu ditingkatkan
lagi. Jaminan keamanan dan tersedianya infrastruktur wilayah yang baik dan lancar
sangat membantu dalam upaya meningkatkan realisasi investasi PMDN di Provinsi
Lampung.
Demikian juga dengan kinerja nilai realisasi dan persetujuan PMA di Provinsi
Lampung pada tahun 2004-2009 terlihat sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa
Provinsi Lampung belum mampu memberikan kepastian bagi upaya penanaman modal
asing. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan nilai investasi
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
46
PMA di Provinsi Lampung adalah terbatasnya infrastruktur wilayah seperti sarana dan
prasarana transportasi dan perhubungan, terbatasnya pasokan energi listrik dan air
bersih, serta proses perizinan yang efektif dan efisien. Meski telah ada sistem perizinan
satu pintu namun efektivitas dan efisiensinya masih perlu ditingkatkan lagi.
Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data BPMD Provinsi Lampung, sampai
dengan akhir tahun 2009, investasi yang masuk ke Provinsi Lampung mencapai Rp5,11
triliun yang terdiri dari 14 proyek PMA dan 7 proyek PMDN. Angka investasi yang masuk
tersebut melampaui target investasi Lampung yang sebelumnya ditargetkan hanya
sebesar Rp1,5 triliun. Hampir seluruh kegiatan investasi yang masuk ke Lampung
merupakan industri pengolahan berbasis pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Lampung
masih menjadi daerah potensial bagi investasi di sektor pertanian.
Promp indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhan investasi diantaranya
penjualan semen, kredit investasi Bank Umum, serta impor komoditas bahan baku
penolong. Rata-rata penjualan semen pada triwulan IV-2009 mencapai 100.250 ton,
meningkat 13,69% dibandingkan rata-rata penjualan semen triwulan III-2009 sebesar
88.180 ton. Kredit investasi perbankan di Provinsi Lampung pada posisi Desember 2009
tercatat sebesar Rp2,91 triliun, meningkat sebesar 8,47% (qtq) dan 19,44% (yoy).
Sementara itu, rata-rata impor makanan minuman belum diolah dan sudah diolah untuk
industri masing-masing mengalami peningkatan masingmasing sebesar 20,42% (qtq) dan
2,67% (qtq) (Bank Indonesia, 2010).
Promp indikator lain yang menunjang peningkatan kegiatan investasi tercermin
dalam hasil Liasion dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Dalam
kegiatan Liasion triwulan IV-2009, sebagian besar contact liasion menyatakan melakukan
kegiatan investasi pada triwulan laporan, meskipun mayoritas investasi bukan berupa
investasi fisik, melainkan pemeliharaan rutin. Sementara itu, hasil SKDU triwulan III-2009
menunjukkan bahwa responden memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan IV-2009
akan mengalami ekspansi, meskipun dengan optimisme yang berkurang dibandingkan
perkiraan ekspansi usaha pada triwulan sebelumnya. Sebagian besar responden
menyatakan faktor utama dari ekspektasi tersebut adalah meningkatnya permintaan
dalam negeri (Bank Indonesia, 2010).
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
47
2.6.2 Rekomendasi
1. Untuk meningkatkan realisasi investasi yang masuk ke Lampung maka perlu
dilakkan upaya-upaya peningkatan promosi dan kesiapan struktur serta infrastruktur
pembangunan, meningkatkan rasa keamanan, meningkatkan sarana transportasi
dan mengatasi masalah inefisiensi birokrasi.
2. ACFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN
dengan CHINA (ACFTA). Dalam lingkup tersebut, disepakati berlakunya tariff bea
impor sebesar 0% untuk komoditas yang diimpor dari China ke Negara-negara
ASEAN. Penerapan ACFTA telah terjadi sejak 1 Januari 2010, dengan Indonesia
sebagai salah satu negara pesertanya. Dalam rangka meminimalisir terjadinya
dampak merugikan ACFTA dikemudian hari, maka penguatan kualitas produk dalam
negeri perlu dilakukan, dengan teknologi yang efisien. Sehingga harga jual dan
kualitas produk lokal dapat bersaing di pasaran.
3. Pemerintah daerah sudah harus sedini mungkin menyiapkan kebijakan yang pro
terhadap investasi baru dan mampu mendorong industri di Lampung untuk dapat
mencapai economic of scale yang semakin baik sehingga dengan sedirinya harga
jual dapat turun sehingga keuntungan industri semakin meningkat yang akan
berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung akan
mendorong industri untuk melakukan reinvesment di daerah Lampung dari freecash
flow yang dimiliki.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
48
4. Seyogyanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kawasan industri
perpadu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana nfrastruktur yang memadai.
2.7 Bidang Infrastruktur
2.7.1 Indikator Bidang Infrastruktur
Tabel 2.3.12
Persentase Panjang Jalan Nasional dan Provinsi Lampung
No Indikator Pendukung
Capaian Tahun (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase panjang jalan Nasional di Prop. Lampung berdasarkan kondisi:
� Baik 25.39 35.79 46.19 50.89 51.53 52.16 � Sedang 25.04 37.80 35.76 33.98 37.51 37.51 � Buruk 49.58 26.41 18.05 15.13 10.95 10.33 Persentase panjang jalan Provinsi di Prop. Lampung dan kabupaten berdasarkan
kondisi: � Baik 26.41 30.78 42.82 48.13 40.90 40.90 � Sedang 39.54 28.90 18.35 20.63 21.20 21.10 � Buruk 34.06 40.33 38.83 31.24 37.90 38.00
Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan
sampai dengan tahun 2009, baik prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama
adalah kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan
serta perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang terus meningkat yang
tidak sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan setiap
tahunnya.
Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana dengan menurunkan
tingkat backlog pemeliharaan sebenarnya hanya salah satu dari tujuh sasaran
pembangunan Sektor Transportasi Nasional. Sedangkan outcome yang diharapkan
adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi, sehingga dapat
mendorong meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; serta
meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
49
maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil
dan perbatasan.
2.7.2 Capaian Indikator Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2009, Panjang jalan di propinsi lampung
sepanjang 13.156 km dengan rincian: Jalan nasional ( 1004 km) terdiri dari kondisi
mantap 892 km; baik 602 km; 289 km sedang; 111,9 tidak mantap; 67,8 km rusak ringan;
44.1 km rusak berat. Sedangkan jalan Propinsi sepanjang kurang lebih 2370 km dengan
kondisinya sebagai berikut: 1241 km mantap; 308 km baik; 933 km dalam kondisi sedang;
1128km tidak mantap; 463 km rusak ringan; 664 km rusak berat. Disamping itu yang
masih harus banyak mendapatkan perhatian adalah jalan kabupaten sepanjang 9 782 km
dengan kondisi sebagai berikut: 5 429 km mantap; 2 034 km baik; 3 394 km sedang; 4
353 km tidak mantap 2 481 km rusak ringan; 1 872 km rusak berat.
Infrastruktur jalan dan jembatan Panjang ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung
pada tahun 2004 (SK Menteri Kimpraswil No. 376/KPTS/M/2004) mencapai 1.004,16 km.
Pada tahun 2005 panjang ruas Jalan Nasional mencapai 1.136,11 Km dan Jalan Provinsi
mencapai 2.369,97 Km (SK Mendagri No.55 Tahun 2000), sehingga panjang jalan secara
keseluruhan mencapai 3.506,08 Km. Tingkat kemantapan pelayanan jalan untuk Jalan
Nasional di Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2005 berkisar 75,5% dan Jalan Provinsi
60,75%. Pada tahun 2009 kondisi mantap pada jalan Provinsi menjadi (62.00 %); dan
jalan nasional (89,67 %).
Infrastruktur jalan dan jembatan Panjang ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung
pada tahun 2004 (SK Menteri Kimpraswil No. 376/KPTS/M/2004) mencapai 1.004,16 km.
Jalan Provinsi tercatat sepanjang 2.369,97 Km (SK Mendagri No.55 Tahun 2000),
sehingga panjang jalan secara keseluruhan mencapai 3.506,08 Km. Tingkat kemantapan
pelayanan jalan untuk Jalan Nasional di Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2005
berkisar 75,5% dan Jalan Provinsi 60,75%. Sedangkan pada tahun 2009 kondisi mantap
pada jalan Provinsi menjadi (62.00 %); dan jalan nasional (89,67 %).
Melihat perkembangan tersebut, relevansi dengan capaian RPJMN secara umum
masih terkendala pada upaya mempertahankan tendensi peningkatan kapasitas dan mutu
kondisi jalan terutama pada jalan Kabupaten dan jalan Propinsi. Sedangkan pada kondisi
jalan Nasional, meskipun cenderung stagnasi setelah tahun 2007, namun peningkatan
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
50
prosentase jalan yang mempunyai kondisi mantap masih mengalami kenaikan meskipun
sangat kecil (sekitar 2% selama 3 tahun terakhir).
Selanjutnya dalam upaya mendukung transportasi hasil di bidang industri dan
agroindustri, pemerintah Provinsi Lampung semenjak tahun 2006 telah melakukan
kerjasama dengan pihak swasta melalui peningkatan akses jalan melalui pilot projek pada
ruas jalan yaitu Simpang Penawar – Rawa Jitu; dan Seputih Surabaya – Sadewa dan
pada tahun berikutnya diprogramkan juga untuk ruas-ruas jalan yang strategis. Pada
tahun 2005 rencana pembukaan jalan pada daerah terisolir sudah masuk dalam program
bekerjasama dengan Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus dengan melibatkan TNI
dan masyarakat.
Program untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas,
maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan telah dilakukan baik dengan dana APBN
maupun dari dana swadaya masyarakat melalui program pemberdayaan di tingkat
kabupaten misalnya dengan Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMA) Tapis
Berseri di Kota Bandar Lampung, Program Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah
Nyappur di Kabupaten Tulang Bawang, Program Beguwai Jajamo Wawai di Kabupaten
Lampung Tengah, dan Program Gerakan Membangun Beguai Jejama Sai Betik di
Kabupaten Lampung Barat namun program-program tersebut belum mampu mendorong
percepatan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi terutama hasil pertanian.
Sampai dengan tahun ini rencana pembangunan jalan tol Babatan – Tegineneng juga
belum terealisasi, sehingga menjadikan penumpukan transportasi kedaraan ke jalan
dalam kota dan mendorong terjadinya kemacetan.
Pembangunan Jalan lintas pantai Timur juga masih belum dapat diselesaikan
sampai dengan tahun 2009 mengingat kendala-kendala teknis di lapangan terutama
masalah pembebasan lahan. prasarana jalan yang baik/hotmix baru menyentuh kawasan
pusat perdagangan, perkotaan, pusat-pusat peme-rintahan dan kawasan-kawasan
industri besar yang berkembang di Lampung. Prasarana transportasi menyentuh wilayah
penghasil kopi, lada dan coklat yang berada di padalaman, sehingga petani membawa
hasil bumi mereka sangat kesulitan. Saat ini mereka “berjuang” sendiri dengan
memanfaatkan “ojek”, sepeda motor yang disewakan sebagai angkutan barang dengan
biaya transportasi yang sangat mahal. Namun demikian usaha keraha peningkatan
koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan
kewajiban dalam penanganan prasarana jalan telah dimulai dilakukan dalam konteks
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
51
pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) mengingat panjang
jalan nasional di Propinsi Lampung terus meningkat dari hanya kurang lebih 800 km pada
tahun 2003 menjadi hampir dua kali lipatnya pada tahun 2008. Namun hal ini tidak diikuti
dengan panjang jalan yang di bangun/rehabilitasi pada jalan kelas dua sampai kelas tiga
yang notabene langsung mendorong peningkatan transportasi hasil pertanian. Namun
dengan pemekaran daerah kabupaten baru diharapkan keterbatasan dana dalam
pembangunan jalan dapat dikurangi.
Tabel 2.3.13 Capaian Indikator Infrastruktur Jalan di Propinsi Lampung
No Indikator Pendukung
Capaian Tahun (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase panjang jalan Nasional di Prop. Lampung berdasarkan kondis:
� Baik 25.39 35.79 46.19 50.89 51.53 52.16 � Sedang 25.04 37.80 35.76 33.98 37.51 37.51 � Buruk 49.58 26.41 18.05 15.13 10.95 10.33 Persentase panjang jalan Provinsi di Prop. Lampung dan kabupaten berdasarkan
kondisi: � Baik 26.41 30.78 42.82 48.13 40.90 40.90 � Sedang 39.54 28.90 18.35 20.63 21.20 21.10 � Buruk 34.06 40.33 38.83 31.24 37.90 38.00
Analisa Indikator
Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor prasarana jalan, berikut
disajikan grafik prosentase kondisi jalan dari tahun 2004 sampai dengan 2009.
Grafik 2.3.14 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bidang Infrastruktur
y = 5,3078x ‐ 10606
R2 = 0,8376
y = 1,7063x ‐ 3389
R2 = 0,4232
y = ‐7,0156x + 14099
R2 = 0,78250
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber:BPS Provinsi Lampung
Indikator (%)
Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%)Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%)Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%)Linear (Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%))Linear (Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%))Li (P t J l N i l d l K di i R k (%))
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
52
2.7.3 Rekomendasi
Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur khususnya
sarana jalan di Provinsi Lampung, direkomendasikan sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan jalan provinsi dan
kabupaten agar mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
2. Perlu upaya pencegahan kerusakan jalan melalui peningkatan penegakan
hukum bagi setiap pengguna jalan
3. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.
Dari Grafik (2.3.14) nampak bahwa terjadi kenaikan signifikan kondisi jalan
yang berkategori baik antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, namun
cenderung stagnasi setelah tahun 2007 pada capaian sekitar 50%. Hal ini salah
satunya disebabkan oleh LHR jalan Nasional di Propinsi lampung juga terus
mengalami penngkatan sejalan fungsinya sebagai gerbang tarnsportasi darat dari
Pulau Sumatrera ke Pulau Jawa. LHR jalan Nasional di Lampung berkisar antara 1
700 sampai dengan 2 200 kendaraan dengan dominasi oleh truk besar dengan dua
as roda (large truck) sebesar antara 30 % – 45 %. Disamping faktor tingginya curah
hujan yang diakumulasi dengan masih belum sempurnanya fungsi drainase jalan,
faktor LHR jalan harus menjadi perhatian. Untuk itu percepatan pembangunan jalan
tol menjadi prioritas untuk membagi beban jalan Nasional di Propinsi Lampung.
Meskipun kecil namun panjang total jalan Nasional di Propinsi Lampung terjadi
peningkatan dari 1 004.16 km pada tahun 2004 menjadi 1 229.8 km pada tahun
2009. Namun panjang total jalan Propinsi tidak mengalami perubahan. Hal ini relatif
tidak mudah untuk dijadikan indikator, karena total jalan (penambahan jalan propinsi)
bukan semata kondisi fisiknya namun harus ditetapkan berdasarkan SK Menteri
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
53
2.8 Pertanian
2.8.1 Indikator Pertanian
Agenda Pembangunan
Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Pertanian Nilai tukar petani PDRB sektor pertanian Kehutanan Persentase luas lahan rehabiulitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
2.8.2 Capaian Indikator
Nilai Tukar Petani. Provinsi Lampung sudah sejak lama (tahun 1992) dikenal
sebagai Bumi Agribisnis. Pada tahun 2008 angka NTP Provinsi Lampung sebesar
104.83. Pada tahun 2009 angka tersebut naik signifikan menjadi 111.05 (tertinggi di
Indonesia). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks yang diterima petani
sebesar 1.13% yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar
(0.18%). Hal ini mencerminkan bahwa program pembangunan pertanian baik melalui
RPJMN dan RPJMD cukup efektif dan saling menunjang dalam meningkatkan
kesejahteraan petani.
Peningkatan PDRB. Pada grafik di atas tampak jelas bahwa rangkaian program
pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Provinsi
Lampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2004 – 2005) secara signifikan telah
berhasil meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian
atas dasar harga berlaku. Peningkatan PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Lampung
pada kurun waktu tersebut cukup fantastis, yaitu dari sekitar Rp 13.56 trilyun pada tahun
2004 menjadi sekitar 33.67 trilyun pada tahun 2009. Data tersebut mencerminkan bahwa
pada kurun waktu tahun 2004 – 2009 terjadi peningkatan nilai PDRB Sektor Pertanian
dengan laju sebesar 23.7% per tahun. Angka laju peningkatan tersebut ternyata lebih
tinggi dari pada angka laju peningkatan PDB nasional atas dasar harga konstan, yaitu
hanya sekitar 9.72%.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
54
Tabel 2.3.12
PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku (Rp juta)
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)
13,555,972 15,139,552 18,166,620 22,732,965 28,773,832 33,665,383
Meningkatnya nilai PDRB Sektor Pertanian tersebut mencerminkan bahwa
rangkaian berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong
peningkatan kinerja sektor pertanian sangat berhasil. Skim-skim kebijakan pembangunan
yang dikemas oleh pemerintah cukup efektif dan mendapat sambutan positif dari para
pelaku usaha. Kebijakan tersebut dapat terimplementasi secara efektif di lapang, karena
dapat berhasil menekan peluang terjadinya berbagai distorsi.
Beberapa kebijakan pemerintah dengan pola mendistribusikan dana investasi
langsung kepada masyarakat perlu dilanjutkan dan diperluas. Kebijakan-kebijakan
tersebut antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), SP3,
Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM), dan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Produktif
(DPM LUEP). Selain itu, perlu pula dicatat bahwa implementasi program-program
tersebut di lapang perlu didampingi dan dikawal oleh unsur perguruan tinggi setempat,
terutama untuk mendampingi dan menyiapkan petani.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
55
Apabila diperhatikan dengan lebih cermat, gambar di atas memperlihatkan
bahwa laju peningkatan yang cepat pada grafik PDRB Sektor Pertanian dalam kurun
waktu tahun 2004 – 2009 ternyata berkorelasi dengan penurunan tingkat
pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Fenomena ini mencerminkan bahwa
pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian tersebut berhasil menciptakan atau mendorong
tumbuhnya lapangan kerja baru di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dimaklumi
karena di Provinsi Lampung Sektor Pertanian ternyata mampu menyerap sekitar
55.51% tenaga kerja.
Fakta tersebut di atas seharusnya menjadi informasi berharga baik bagi
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa Sektor Pertanian harus menjadi
fokus atau prioritas utama pembangunan Provinsi Lampung. Program Revitalisasi
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang saat ini menjadi salah satu
program unggulan pemerintah dan pemerintah daerah dengan demikian sudah berada
pada jalur yang tepat (on the right track).
Program RPPK di Provinsi Lampung secara khusus didukung penuh oleh
perguruan tinggi pertanian dan lembaga-lembaga riset lingkup pertanian dalam arti
luas yang ada di daerah. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset tersebut
secara aktif memasok kebutuhan teknologi siap terap dan bantuan SDM pakar untuk
mendorong peningkatan produktivitas petani.
Sejak tahun 2009 Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Pemerintah
Provinsi Lampung menggagas 2 program berjangka panjang untuk mendukung
program RPPK. Salah satu program adalah Klinik Pertanian Keliling untuk Pelayanan
Prima kepada Petani. Melalui program ini Fakultas Pertanian Unila, bermitra dengan
SKPD terkait, memobiliasi kepakaran dan pelayanan laboratorium untuk memberikan
pelayanan in situ langsung kepada petani di 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
Dengan demikian program ini secara efektif mampu meningkatkan akses petani
terhadap informasi ipteks pertanian dan pelayanan prima. Peningkatan akses
tersebut diharapkan secara efektif dapat meningkatkan produktivitas, mutu, nilai, dan
daya saing produk pertanian, yang pada gilirannya dapat mempertahankan bahkan
meningkatkan nilai tukar petani (NTP) Provinsi Lampung yang pada tahun 2010 ini
menempati peringkat tertinggi di Indonesia.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
56
2.8.3 Rekomendasi
Pada RPJMD 2010 – 2015 program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan selayaknya menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.
Komoditas unggulan daerah, termasuk padi, jagung, kedele, singkong, tebu, sawit, kopi,
kakau, karet, ternak, dan ikan harus menjadi perhatian utama para satuan kerja
pemerintah daerah yang terkait. Beberapa hal yang juga perlu dicermati adalah
ketersediaan sarana produksi, kesiapan infrastruktur pertanian, fenomena perubahan
iklim, serta pasca panen dan industri pengolahan hasil.
2.9 Kehutanan
2.9.1 Indikator Kehutanan
Tabel 2.3.15 Indikator Bidang Kehutanan
Agenda Pembangunan
Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Kehutanan Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
2.9.2 Capaian Indikator
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
57
Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
dari tahun ke tahun terus menurun secara kuadratik menurut persamaan y = -1,1337Ln(x)
+ 2,135, R2 = 0,98.
Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan pada tahun 2004 mencapai 2,16 % dan
terus turun hingga pada tahun 2009 menjadi 0,2%. penurunan persentase ini terjadi
karena terdapat kesenjangan yang terus melebar antara kemampuan pemerintah
melakukan rehabilitasi dengan kecepatan kerusakan hutan walaupun terdapat
kecenderungan GNRHL meningkat. Artinya kemampuan pemerintah melakukan
rehabilitasi lahan kalah cepat dibandingkan dengan kecepatan kerusakan hutan dan
lahan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu maka persentase rehabilitasi lahan terus
turun.
Data menunjukkan sejak tahun 2003 hingga saat ini, luas lahan rehabilitasi dalam
hutan di Provinsi Lampung cukup luas telah mencapai 87.884 ha. Sementara itu Provinsi
Lampung dengan luas 3.301.545 Ha, mempunyai luas kawasan hutan seluas 1.004.735
Ha atau 30,34 % dari luas Provinsi Lampung . Berdasarkan peruntukannya luas kawasan
hutan Provisi Lampung terdiri dari Taman Nasional, Tahura dan Cagar Alam seluas
462.030 ha atau 13,99 % dengan tingkat kerusakan ± 41,34 %, Hutan Lindung seluas
317.615 ha atau 9,62 % dengan tingkat kerusakan ± 74,86 %, Hutan Produksi Terbatas
seluas 33.358 ha atau 1,01 % dengan tingkat kerusakan ± 86,08 % dan Hutan Produksi
Tetap seluas 191.732 ha atau 5,81 % dengan tingkat kerusakan ± 56,31 % (Sitompul,
2008). Mencermati kondisi yang berkembang saat ini, tampak bahwa kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan yang hanya mengandalkan kegiatan fisik melalui penanaman kembali,
ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu
dikembangkan metode rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih komprehensif dan
melibatkan masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan budayanya, sejak tahap
perencanaan hingga pelaksanaan, pemeliharaan, dan monitoring serta evaluasi. Di sisi
lain, mengingat kondisi hutan yang masih baik semakin menyusut luasnya, maka
program-program pelibatan masyarakat untuk mencegah semakin luasnya perambahan
dan perusakan hutan perlu dilakukan.
Fenomena melebarnnya kesenjangan antara rehabilitasi dan kerusakan hutan di
Provinsi Lampung ini juga menggejala secara nasional. Data menunjukkan secara
nasional pemerintah hanya mampu melakukan rehabilitasi lahan hutan seluas antara
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
58
500.000-900.000 ha/tahun, sementara kerusakan hutan mencapai 1,08 juta ha/tahun
(Hutabarat, 2008).
2.9.3 Rekomendasi
Agar persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan dari tahun ke tahun dapat terus
meningkat maka program rehabilitasi perlu ditingkatkan baik kualitas dan kuantaitasnya
dengan melibatkan berbagai stakeholders sektor kehutanan seperti pihak perusahaan,
LSM, dan masyarakat sekitar hutan yang didukung oleh pemerintah daerah ditingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2.10 Kelautan
2.10.1 Indikator Tindak Pidana Perikanan
Tindak pidana perikanan yang ditangani Polda Lampung saat ini terbatas pada
kasus Illegal Fishing. Tindak pidana perikanan di Provinsi Lampung baru terjadi pada
tahun 2009, dengan jumlah perkara sebanyak 2 perkara dan yang sudah diselesaikan 1
perkara (50%) (Polda Lampung, 2010). Tindak pidana perikanan yang menjadi kasus dan
ditangani oleh kepolisian di Provinsi Lampung sangat terbatas jumlah dan jenis kasusnya.
Masalah yang ada umumnya adalah penggunaan bahan peledak, sedangkan kasus
pencurian ikan oleh nelayan dari negara lain tidak terjadi, hal ini karena umumnya wilayah
perairan laut Provinsi Lampung lebih sulit dijangkau.
Laju rehabiltasi
Laju Deforestasi
T
Q
± 1,08 juta Ha/th
± 500.000 s/d 900.000 Ha/ Th
(Sumber : Hutabarat, 2008)
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
59
2.10.1 Capaian Indikator
Tabel 2.3.16 Indikator Bidang Kelautan
Agenda
Pembangunan Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)
Grafik di atas menunjukkan bahwa luas kawasan konservasi laut di Provinsi
Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun terus meningkat secara linier menurut
persamaan y =2.330,7 X + 4.672,9 r : 0,99. Hingga saat ini luas kawasan konservasi laut
di Provinsi Lampung yang sudah terealisir baru mencapai 19.124,75 ha. Hal ini cukup
menggembirakan namun belum maksimal.
Provinsi Lampung saat ini memiliki Cagar Alam Laut (G. Krakatau) seluas 13.735 ha, dan
Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah (CKKLD) seluas 96.061 ha. Apabila CKKLD
dapat didefinitifkan, maka total luas kawasan konservasi laut Provinsi Lampung seluas
109.796 ha. Merujuk data di atas, maka realisasi luas kawasan konservasi Laut Provinsi
Lampung baru mencapai 17,42 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi
Lampung masih memiliki tugas berat untuk merealisasikannya.
Peningkatan luas kawasan konservasi laut yang telah dicapai saat ini, antara lain
disebabkan oleh:
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
60
1. Penegakan hukum yang semakin baik
2. Adanya Program Water Front City
3. Adanya larangan/peraturan yang ketat tentang reklamasi pantai di Teluk Lampung
4. Mengembangkan pengendalian kawasan konservasi laut berbasis kemitraan dengan
seluruh stakeholders.
2.10.3 Rekomendasi
Agar luas kawasan konservasi laut di Provinsi Lampung dapat terus
meningkat, maka berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Lampung adalah menyusun regulasi tentang penetapan Calon Kawasan
Konservasi Laut Daerah (CKKLD) seluas 96.061 ha secara definitif, dan secara
konsisten melaksanakan penegakan peraturan tentang reklamasi pantai, dll.
2.11 Kesejahteraan
2.11.1 Indikator Kesejahteraan
Tabel 2.3.17 Indikator Kesejahteraan Sosial
Agenda Pembangunan
Indikator
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka
2.11.2 Capaian Indikator
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
61
Prosentase Penduduk Miskin. Pada grafik di atas tampak bahwa rangkaian
program pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Provinsi
Lampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2004 – 2009) dapat menurunkan
prosentase penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Provinsi Lampung, dengan
laju penurunan sebesar – 1.78%. Penurunan prosentase penduduk miskin di Provinsi
Lampung pada kurun waktu tersebut sesungguhnya belum cukup signifikan yang
tercermin dari grafik penurunan yang masih relatif landai. Namun apabila dicermati, ada
fenomena menarik, yaitu bahwa percepatan penurunan prosentase penduduk miskin
tersebut baru secara konsisten terjadi sejak tahun 2006, yaitu dengan laju yang lebih
cepat, – 3.87% per tahun.
Pada tahun 2004 prosentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sekitar
22.22%, sedangkan lima tahun kemudian (tahun 2009) prosentase penduduk miskin
hanya turun menjadi 20.22%. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 5 tahun prosentase
penduduk miskin di Provinsi Lampung hanya turun sebesar 2% saja. Angka laju
penurunan prosentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar – 1.78 % per tahun
ternyata masih sedikit lebih cepat dari pada angka laju penurunan prosentase penduduk
miskin tingkat nasional, yang hanya sekitar – 1.76%.
Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada grafik di atas tampak pula bahwa
rangkaian program pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dilaksanakan
di Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2004 – 2009) dapat
menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Namun, penurunan
tingkat pengangguran terbuka tersebut baru secara konsisten terjadi sejak tahun 2005,
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
62
yaitu dengan laju penurunan – 12.07% per tahun. Laju penurunan tingkat pengangguran
terbuka di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut sesungguhnya cukup tinggi,
terutama apabila dibandingkan dengan laju penurunan tingkat pengangguran terbuka
tingkat nasional pada kurun waktu yang sama yaitu hanya sebesar – 8.35% per tahun.
Tabel 2.3.18 Indikator kesejahteraan Sosial
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kesejahteraan Sosial
Persentase Penduduk Miskin (%)
22.22 21.42 22.77 22.19 20.98 20.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
7.38 9.13 7.58 7.15 6.18
Apabila dicermati secara lebih mendalam, pada gambar di atas tampak jelas
bahwa laju peningkatan yang cepat pada grafik PDRB Sektor Pertanian dalam kurun
waktu tahun 2004 – 2009 ternyata belum berimplikasi signifikan terhadap penurunan
prosentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Fenomena ini mencerminkan bahwa
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
63
di Provinsi Lampung distribusi hasil peningkatan produksi domestik kepada masyarakat
belum merata, terutama kepada kelompok rakyat miskin. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah harus lebih cermat lagi mengemas program-program pembangunan,
agar lebih berpihak kepada peningkatan akses kelompok rakyat miskin terhadap sumber
daya ekonomi yang ada (kebijakan pro-poor).
Apabila diperhatikan dengan lebih cermat, gambar di atas memperlihatkan bahwa
laju peningkatan yang cepat pada grafik PDRB Sektor Pertanian dalam kurun waktu tahun
2004 – 2009 ternyata berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Lampung. Fenomena ini mencerminkan bahwa pertumbuhan PDRB Sektor
Pertanian tersebut berhasil menciptakan atau mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru
di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dimaklumi karena di Provinsi Lampung Sektor
Pertanian ternyata mampu menyerap sekitar 55.51% tenaga kerja. Fakta ini seharusnya
menjadi informasi berharga baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
bahwa Sektor Pertanian harus menjadi fokus atau prioritas utama pembangunan.
Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang saat ini menjadi
program unggulan pemerintah daerah dengan demikian sudah pada jalur yang tepat (on
the right track).
DD
Keberhasilan yang dicapai Provinsi Lampung dalam menurunkan persentase
penduduk miskin dan penurunan tingkat pengangguran terbuka ada korelasi
erat dengan prestasi Provinsi Lampung dalam mendongkrak laju peningkatan
PDRB Sektor Pertanian. Hal ini mencerminkan bahwa Sektor Pertanian
terbukti memiliki kontribusi yang besar dan terkait erat dengan masalah
kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan ini tentu saja berkontribusi
signifikan terhadap pencapaian pembangunan nasional (RPJMN). Dengan
demikian, peningkatan PDRB Sektor Pertanian, yang pada kenyataannya
adalah penyumbang terbesar PDRB Provinsi Lampung, harus terus didorong
pada RPJM 2010 – 2015, yaitu melalui program revitalisasi pertanian dalam
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
64
2.11.3 Rekomendasi
Pemerintah Provinsi Lampung selayaknya semakin fokus terhadap salah satu
program unggulannya saat ini, yaitu Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(RPPK). Melalui program tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kebupaten
harus secara tepat melakukan intervensi terhadap upaya optimalisasi penggunaan
sumberdaya pertanian secara berkelanjutan. Selain pada sektor finansial, intervensi
yang perlu dilakukan adalah memberikan stimulasi langsung terhadap pengembangan
sektor riil di bidang pertanian, dan revitalisasi infrastruktur pertanian. Hal lain yang perlu
difokuskan adalah mulai menggeser akses dan aktivitas petani kearah proses hilir
berupa industri pengolahan hasil pertanian. Aktivitas pada proses hilir memberikan nilai
tambah tinggi pada produk, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan
petani.
3. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi Agenda Meningkatkan Kesejahtraan Rakyat di Provinsi
Lampung dapat disampaikan beberapa rekomendasi berikut:
1. Keberhasilan peningkatan IPM di Provinsi Lampung selama RPJMD 2004 – 2009
harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih lanjut. Upaya tersebut dilakukan
melalui peningkatan program-program pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
2. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Lampung selama
RPJMD 2004 – 2009 harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih lanjut. Secara
khusus pembangunan di bidang pendidikan pada RPJMD 2010 – 2015 hendaknya
lebih diarahkan pada upaya-upaya: (i) menekan angka putus sekolah pada level
sekolah menengah (SMA atau sederajat) melalui penyediaan beasiswa dan
penyediaan layanan pendidikan menengah non-formal (program Paket C); (ii)
pemerataan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) pendidikan; (iii)
penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten; (iv)
peningkatan program sertifikasi guru dan dosen; serta (v) mempertahankan alokasi
pendanaan minimal 20% sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Lampung selama RPJMD
2004 – 2009 harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih lanjut. Secara khusus
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
65
pembangunan di bidang kesehatan pada RPJMD 2010 – 2015 hendaknya lebih
diarahkan pada upaya-upaya: (i) peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (ii)
akreditasi rumah sakit (pemerintah dan swasta); (iii) pemerataan pembangunan
sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas, pustu, posyandu,; (iv) penambahan
jumlah dan pemerataan penyebaran tenaga medis dan tenaga paramedis yang
kompeten; dan (v) meningkatkan alokasi pendanaan, termasuk untuk jamkesmas dan
jaminan kesehatan untuk keluarga miskin (Gakin).
4. Berbagai capaian pembangunan bidang keluarga berencana di Provinsi Lampung
selama RPJMD 2004 – 2009 harus dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut.
Secara khusus pembangunan di bidang keluarga berencana pada RPJMD 2010 –
2015 sedapat mungkin diarahkan pada: (i) peningkatan angka pengguna alat
kontrasepsi; (ii) pemerataan pembangunan sarana dan prasarana keluarga berencana
(termasuk klinik KB dan pelayanan KB rumah sakit); (iii) penambahan dan
peningkatan penyebaran tenaga penyuluh keluarga berencana; serta (iv)
meningkatkan alokasi pendanaan.
5. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada RPJMD 2010 – 2015
perlu dilakukan beberapa hal berikut: (i) meningkatkan efisiensi birokrasi sehingga
terjadi efisiensi dan efektifitas penyerapan anggaran pemerintah; (ii) memperbesar
porsi anggaran belanja pembangunan sehingga memacu laju pertumbuhan ekonomi;
(iii) mengembangkan kebijakan insentif ekspor produk unggulan daerah, terutama
sektor non-migas; (iv) peningkatan daya saing produk melalui penerapan teknologi
inovatif yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah produk; dan (v)
pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dan
pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi.
6. Untuk mendorong peningkatan investasi perlu dilakukan upaya-upaya berikut: (i)
promosi investasi PMA dan PMDN; (ii) peningkatan kesiapan struktur dan infrastruktur
pembangunan; (iii) meningkatkan keamanan investasi; (iv) meningkatkan iklim
investasi (perijinan, insentif, dll.); dan pengembangan kawasan/sentra industri
terpadu.
7. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya
sarana jalan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu: (i)
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten
agar mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah; (ii) mengupayakan
pencegahan kerusakan jalan melalui peningkatan penegakan hukum bagi setiap
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
66
pengguna jalan; (iii) Meningkatkan peran swasta dan masyarakat serta stakeholder
lainnya dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi
Lampung;
8. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong peningkatan nilai
PDRB Sektor Pertanian pada RPJMD 2004 – 2009 harus menjadi salah satu dasar
dalam penetapan prioritas pembangunan pada RPJMD berikutnya. Peningkatan
PDRB Sektor Pertanian yang berkontribusi positif terhadap upaya penurunan jumlah
penduduk miskin dan pengangguran terbuka mencerminkan bahwa Sektor Pertanian
sangat efektif untuk menjadi instrumen pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Dalam kerangka pembangunan Sektor Pertanian dalam arti luas, maka Program
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) harus tetap dipertahankan
menjadi program prioritas di Provinsi Lampung. Program tersebut bahkan harus
ditindaklanjuti secara lebih serius oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Lampung.
9. Selama RPJMD 2004 – 2009 laju kerusakan hutan selalu lebih tinggi dari pada laju
rehabilitasi lahan dalam hutan. Fenomena ini harus disiasati dengan lebih sistimatis
pada RPJMD 2010 – 2015, yaitu melalui program yang lebih komprehensif dan
terukur serta melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders (masyarakat sekitar
hutan, perusahaan, LSM, dll.). Pendekatan program pembangunan harus secara
cermat memperhatikan aspek teknologi, ekonomi, sosial dan budaya serta kearifan
lokal yang ada.
10. Keberhasilan pembangunan bidang Kelautan di Provinsi Lampung selama kurun
waktu RPJMD 2004 – 2009 perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut. Secara
khusus prioritas program pembangunan ke depan perlu diarahkan kepada upaya
peningkatan luas kawasan konservasi laut, antara lain melalui (i) regulasi tentang
penetapan calon kawasan konservasi laut daerah secara definitif; (ii) pengawasan dan
pelaksanaan peraturan reklamasi pantai secara konsisten.
11. Meskipun belum meningkat secara signifikan, keberhasilan pembangunan di bidang
Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung selama RPJMD 2004 – 2009, yang
tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin dan penurunan angka
pengangguran terbuka, harus dipertahankan dan terus ditingkatkan lebih lanjut. Agar
sasaran dapat dicapai lebih efektif maka program pembangunan di bidang
Kesejahteraan Sosial pada RPJMD berikutnya harus lebih diarahkan kepada
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
67
pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat serta meningkatkan akses
penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi lokal.
D. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan ketiga agenda pembangunan
dalam RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Lampung ditemukan bahwa beberapa
indikator menunjukkan pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Lampung
berjalan efektif. Efektivitas tersebut terlihat jelas pada indikator peningkatan PDRB,
Income per Capita, PDRB pertanian, NTP, dan IPM, serta berkurangnya kemiskinan
dan pengangguran terbuka.
2. Pada sisi lain, dijumpai adanya beberapa indikator yang mencerminkan bahwa
bahwa pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Lampung belum optimal.
Beberapa indikator tersebut antara lain fluktuasi nilai ekspor, PMA/PMDN, inflasi, dan
statistik tindak kejahatan. Rendahnya kinerja pada beberapa aspek tersebut dapat
menunjukkan rendahnya efektifitas pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 sehingga
kontribusinya tidak signifikan. Selain itu, rendahnya kinerja yang dicapai dapat pula
disebabkan adanya problem internal di daerah (misalnya aspek regulasi, koordinasi
antar SKPD, kebijakan alokasi anggaran, atau sarana prasarana yang tidak
menunjang).
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
65
BAB III
ANALISIS RELEVANSI PJMD LAMPUNG DAN RPJMN 2010-2014
A. Relevansi Visi dan Misi
Dinamika pembangunan daerah dan nasional telah sampai pada situasi yang
semakin maju, modern dan global. Segala peluang dan tantangan yang muncul
harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemajuan bangsa. Peningkatan
kualitas SDM yang kreatif terus dipacu, pengembangan dan penerapan teknologi
maju terus dilakukan, peningkatan jaringan dan hubungan antar bangsa semakin
berkualitas, serta pemanfaatan sumberdaya alam secara berwawasan
lingkungan semakin diperhatikan guna menjamin terwujudnya pembangunan
nasional yang berkelanjutan dan terbangunnya daya saing bangsa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah otonom yakni
provinsi-provinsi, kabupaten dan kota. Semangat otonomi daerah kini semakin
mewarnai corak pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu visi, misi, arah dan
kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional haruslah saling
berhubungan, saling mendukung dan saling melengkapi. Kompatibilitas arah dan
strategi pembangunan daerah dan nasional akan menentukan efektifitas dan
efisiensi upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang tercermin
di dalam kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan bangsa dan
terwujudkan perdamaian abadi.
Kompatibilitas arah dan strategi pembangunan daerah dan nasional dapat dilihat
antaralain pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
Analisis relevansi antara RPJMN dan RPJMD sangatlah peting guna mengetahui
kompatibilitas antara keduanya.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
66
Dalam buku Prioritas Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Visi Indonesia
2014 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Kesejahteraan Rakyat: terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat
melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing
kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa.
Tujuan penting ini dikelola melalui kemampuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
b. Demokrasi: Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis,
berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung
jawab serta Hak Azasi Manusia.
c. Keadilan: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan
oleh seluruh elemen masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati
oleh seluruh bangsa Indonesia.
Selanjutnya visi tersebut diderivasi menjadi beberapa Misi sebagai berikut:
a. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesi yang Sejahtera
b. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi, dan
c. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung dinyatakan bahwa visi Provinsi
Lampung yaitu: “LAMPUNG UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS
EKONOMI KERAKYATAN”, dan visi ini kemudian diderivasi dalam beberapa misi
yaitu:
a. Misi 1: Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat
b. Misi 2: Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
c. Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial.
d. Misi 4: Mengembangkan Masyarakat berbasis IPTEK
e. Misi 5: Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan
mengembangkan budaya daerah.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
67
f. Misi 6: Meningkatkan Pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang
berkelanjutan
g. Misi 7: Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang
sejahtera dan demokratis.
h. Misi 8: Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan
masyarakat dan dunia usaha, serta bertatakelola yang baik
Visi dan Misi pada dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Lampung
menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang tinggi antara Visi dan Misi
Pembangunan Naisonal dengan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung.
Secara lebih rinci analisis analisis relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
Provinsi Lampung tertera pada Tabel berikut.
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
1 1
Otonomi daerah; Penataan otonomi
a
• Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;
Tersedianya perencanaan pembangunan yang baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
Misi 8. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertatakelola yang baik
Tabel 3. RELEVANSI PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2010-2014 TERHADAP RPJMD PROVINSI LAMPUNG
Peningkatan Kualitas Pelayananan Birokrasi;
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
68
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah;
Tersedianya aparatur yang berkualitas
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
Terselenggaranya akuntabilitas anggaran
Program peningkatan disiplin aparatur
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Regulasi; Terwujudnya koordinasi pembangunan
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak ada Tidak Relevan
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
69
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ingkat pusat dan daerh peraturan daerah selambat-lambatnya 2010;
Terjadinya peningkatan sapras dan pelayanan kepada masyarakat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
70
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Sinergi Antara Pusat dan Daerah;
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
• Penetapan dan Penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
71
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penyelesaian sengketa perbatasan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penghentian/pembatasan pemekaran wilayah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
72
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Koordinasi dengan Muspida provinsi dan Muspida Kabupaten/ Kota se Provinsi lampung, instansi vertikal dan SKPD
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung pemerintah dalam Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2010
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
73
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing SKPD Lingkup Provinsi Lampung
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
74
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketertiban bagi aparat yang menangani ketertiban Provinsi, Kabupaten dan Kota
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program Aksi ini sesusi dengan Sub Prioritas Pemerintah pusat menganai Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2010
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
75
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Koordinasi , pendataan, pelaporan dan pembinaan/ pengembangan wilayah tetang dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
76
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Koordinasi bidang kependudukan dan catatan sipil ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
77
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan data/informasi penyelenggaran pemerintahan umum
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
78
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan pelayanan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Relevan
Pengembangan wilayah perbatasan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi ini Relevan dan sejalan dengan PRIORITAS 10 Pemerintah Pusat mengenai : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
79
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan wilayah perbatasan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi ini Relevan dan sejalan dengan PRIORITAS 10 Pemerintah Pusat mengenai : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Relevan
Penyelesaian konflik-konflik pertahanan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi ini Relevan dan sejalan dengan PRIORITAS 10 Pemerintah Pusat mengenai : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
80
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Toponimi Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi ini Relevan dan sejalan dengan PRIORITAS 10 Pemerintah Pusat mengenai : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
81
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
82
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
83
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
84
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Penataan Daerah Otonom
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
85
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan data/informasi pemerintahan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
86
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Program peningkatan pengawasan dan akutabilitas Aparatur Negara
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
87
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pembinaan dan pengbangan tata pemerintah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Mengembangkan jaringan teknologi informasi dan pengembangan database pemda
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
88
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keungan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
89
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pelaksanaan tertib administrasi terhadap pengelolaan anggaran pembangunan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
90
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pelaksanaan tertib administrasi terhadap pengelolaan anggaran pembangunan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Peningkatan Good Governace melalui Pembentukan dan Penerapa PPK-BLUD pada SKPD/Unit Kerja
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Program Peningktan Pengelolaan dan Administrasi Pembangunan Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
91
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Tertib administrasi terhadap pengelolan anggaran pembangunan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
92
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Sistem Monitorong dan Evaluasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Pelayan Administrasi Perkantoran
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
93
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
94
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
95
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Kelembagaan Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Tidak Relevan
Ketatalaksanaan Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Tidak Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
96
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
97
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Analisis dan formasi Jabatan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keungan daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
98
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
99
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Kualitas SDM Penyuluhaan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
100
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintaha desa
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
101
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam mencapai tenaga kerja yang berkompetensi untuk menghadapi era globalisasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemasaran Rumah Sakit
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak Ada Tidak Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
102
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pengembangan e-government Provinsi almpung
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung terwujudnya sub prioritas percepatan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan juga sinergis dengan prioritas pemerintah mengenai penetapan indikator pelayanan publik prima di tingkat provinsi, kabupaten dan kota
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
103
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalm pembangunaan daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak Ada Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
104
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pemeliharaan ketran-tibmas & pencegahan tindak kriminal
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Pendidikan folmal dan Militer ketertiban Pol. PP
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak Ada Tidak Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
105
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pelayanan koordinator Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
106
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung pemerintah dalam Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ingkat pusat dan daerh peraturan daerah selambat-lambatnya 2010
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
107
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Kerja Sama Pembangunan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung pemerintah dalam Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ingkat pusat dan daerh peraturan daerah selambat-lambatnya 2010
Relevan
Peningkatan kapasitas kelambagaaan perencanaan pembangunan daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
108
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Perencanaan Pembangunan daerah Peningkatan kapsitas kelembagaan perencanaan daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Peningkatan kapasitas kelembaggaan perencanaan pembangunan daerah
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Pengembangan data informasi
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
109
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penegakan Hukum;
2
• Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
a Relevan
Misi 7. menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis
Pengembangan demokratisasi masyrakat Lampung
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
110
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan kualitas aparat penegak hukum
Peningkatan supermasi hukum
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalamPeningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Relevan
Berjalanya proses demokrasi
Penataan Peraturan Perunadang Undang
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
111
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Berjalnya pers yang sehat dan dinamis
Program Penigkatan Pelayanan masyarakat di bidang hukum narkoba
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalamPeningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
112
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan tramtibmas
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalamPeningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Relevan
Data Kependudukan;
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
113
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam reformasi birokrasi tata pemerintahan sub prioritas penataan otonomi daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
114
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
2 2
• Peningkataan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar
a • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi murni pendidikan
Sangat Relevan
• APM pendidikan setingkat SMP
Terciptannya SDM berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat,berakhlak mulia, dan
Pendidikan Anak Usia dini
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
upaya mempersiapkan serta meningkatkan kualitas input pendidikan dasar
Sangat Relevan
• Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA
APK SD=113; SMP = 104 ; SMA=74% APK Paud = 77%
Wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
bagian dari upaya peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan dasar
Relevan
Peningkatan Akses dan kualitas Pendidikan
PRIORITAS 2. PENDIDIKAN Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
115
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS,
Kualifikasi S1 bagi guru: TK 40%, SD 50%, SMP 70%, SMA 90%
Pendidikan Menegah • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
merupakan upaya peningkatan APM pendidikan setingkat
Sangat Relevan
• Penurunan harga buku standar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan
Nilai UN SD = 7,5; SMP = 7,5 ; SMA = 7,5
Pendidikan Non Formal • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
116
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penyediaan sambungan inernet ber-content pendidika ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah
Buta Aksara 14 s.d. 45 tahun = 2%
Pendidikan Luar Biasa • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
peningkatan akses dan mutu pendidikan anak-anak yang memerlukan peyananan khusus
Relevan
Akses Pendidikan Tinggi;
Peningkata Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
usaha peningkatan akses dan mutu pendidikan juga sangat penting peningkatan kualitas tenaga kependidikan
Sangat Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
117
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Peningkatan APK pendidikan tinggi
Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
aksesibelitas informasi sudah menjadi bagian integral dari peningktan mutu pendidikan
Sangat Relevan
Manajemen pelayanan kependidikan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
mencakup pengelolaan dan kualitas
Sangat Relevan
Program Pendidikan Masyarakat
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
mencakup peningkatan peran komite sekolah
Relevan
Metodologi;
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
118
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penetapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test) ,
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Masuk pada program manajemen pelayanan pendidikan seperti pengembangan model-model pembelajaran PAKEM
Relevan
Pengelolaan;
• Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidik yang unggul,
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Masuk pada program manajemen pelayanan pendidikan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
119
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance,
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Masuk pada program manajemen pelayanan pendidikan
Relevan
• Mendorong aktivitas peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidik di tingkat Kabupatan
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
masuk pada program pendidikan masyarakat mendorong peran komite sekolah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
120
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Kurikulum;
• Penataamn ulang kurikulum sekolah
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
masuk pada program pelayanan pendidikan dan relevan dengan program nasional
Relevan
Kualitas;
• Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Masuk pada program aksi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan termasuk layanan sekolah
Relevan
• Kurikulum;
• Penataan ulang kurikulum sekolah
• • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Masuk pada program aksi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan termasuk layanan sekolah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
121
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Kualitas;
• Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah
Peningkata Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Pendidikan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
122
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
3 3
Kesehatan Masyarakat;
b
Pelaksanan Program Kesehatan preventif terpadu
• Umur Harapan Hidup (UHH) 71 th
Peningkatan Akses, keterjangkawan dan Kualitas Pelayanan kesehatan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
KB; Angka Kematian Ibu (AKI) 118/100.000 Kelahiran Hidup
Upaya kesehatan masyarakat
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
• Peningkatan kualitas dan jangkawan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-
• Angka Kematian Bayi (AKB) 29/100.000 Kelahiran Hidup
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialPRIORITAS 3 : KESEHATAN
Peningkatan Akses, keterjangakauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
123
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Obat: Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita :
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
• Pemberlakuan Daftar Obat Esensial nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh iIndonesia dan pembatasan harga obat
ik
• a. Gizi Buruk : < 4%
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sapras Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
Asuransi Kesehatan Nasional:
b. Gizi Kurang : 5,5%
Pemeliharaan sapras Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
124
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penerapan Asuransi Kesehatan nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap
t k
• Radio dokter : 13/100.000 penduduk
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
Radio bidan : 45/100.000 penduduk
Peningkatan pelayanan kesehatan Anak dan Remaja
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
125
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Tingkat pertumbuhan penduduk = 1%
Peningkatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan
Relevan
c
Tingkat penganguran = 5 - 6%
Pengembangandan Keserasian kebijakan Pemuda
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Prestasi olahraga = 26 Mendali emas
Peningkatan peran serta pemuda
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam prioritas 11 nasional bidang kebudayaan kreatifitas an inovasi teknologi
peningkatan akses dan kualitas kepemudaan dan keolahragaan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
126
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
( Peringkat 7 PON )
Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Kepemudaan = 500 Kelompok usaha pemuda produktif (KUHPP)
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Tingkat kenaikan Upah Minimum Provinsi Rp. 1.200.000,-
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan yang termaktub dalam prioritas 11 nasional bidang kebudayaan kreatifitas an inovasi teknologi
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
127
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengiriman transmigrasi keluar Provinsi lampung 400 KK
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Perempuan mandiri Wirausaha = 8,9% dari jumlah Buta Aksara yang telah dientaskan (18.500 orang)
Peningkatan sarana prasarana olahraga
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Kesehatan yang termaktub dalam prioritas 11 nasional bidang kebudayaan kreatifitas an inovasi teknologi
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
128
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Keterwakilan Perempuan dalam Pengembilan Keputusan di Lembaga Politik = 10% Base Line Provinsi 18% atau 14 orang
Program peningkatan penangulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesehatan
Tidak Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
129
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Koordinasi Sumber Daya Pendidikan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Program aksi ini sudah termasuk dalam prioritas 2 bidang pendidikan
Relevan
Program Kepemudaan dan Keolahragaan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam prioritas 11 nasional bidang kebudayaan kreatifitas an inovasi teknologi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
130
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
4 4
Bantuaan Sosial Terpadu:
f Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan berbasis masyarakat
• Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai
Terciptannya SDM berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat,berakhlak mulia, dan sejahtera):
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAAN
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
131
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012;
g Pelatihan dan pengembanan community leader dan bantuan modal awal di Kecamatan dan Desa Potensial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
132
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
133
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Oprasionalisasi Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD)
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat bidang infrasruktur
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas 6 Nasional dalam Bidang infrastruktur
Relevan
i
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Program aksi ini sudah termasuk dalam prioritas 2 bidang pendidikan
Pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
134
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Program aksi ini sudah termasuk dalam prioritas 7 bidang iklim usaha
Relevan
Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Program ini sudah sesuia dan sejalan dengan prioritas 1 nasional dalam reformasi birokrasi dan tata kelola
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
135
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas 6 Nasional dalam Bidang i f t kt
Relevan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Program aksi ini sudah termasuk dalam prioritas 2 bidang pendidikan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
136
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Program aksi ini sudah termasuk dalam prioritas 2 bidang pendidikan
Relevan
Program Penggelolaan Kekayaan Budaya
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Relevan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Relevan
Program pengembangan destinasi pariwisata
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
Relevan
Program aksi ini sudah Relevan
dan sejalan dalam prioritas
10 nasional bidang
kebudayaan kreatifitas dan
Inovasi teknologi
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
137
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program pengembangan kemitraan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program Pembinaan penderita HIV/AID
Tim Penanggulangan Kemiskinan:
e
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan masyarakat
Program Penangunalangan kemiskinan melalui sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
138
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah wakil Presiden
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
• Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Oprasionalisasi Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD)
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
139
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur
• Ada program Pemerintah Daerah yang mendukung sepenuhnya Prioritas/Program Nasional
• Program Aksi sejalan dan mendukung Prioritas Nasional 6 dalam Bidang Infrastruktur
Relevan
d
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
140
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Pembinaan anak terlantar
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan masyarakat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
141
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidangPrioritas daerah
yang tidak ada di prioritas nasional
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan masyarakat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
142
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Pengembangan Jaminan Sosial
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional namun pada dasarnya kegiatan ini mendukung pembangunan nasional terutama bidang kesejahteraan masyarakat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
143
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
5 5
Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:
a
• Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian,
• Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagaman di masyarakat
•Tidak ada program daerah yang secara spesifik terkait dengan Penataan Regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian
• Program aksi di daerah sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Pangan, namun belum ada yang spesifik pada aspek kepastian hukum atas lahan
Relevan
Revitalisasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Misi 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
144
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Mengembangkan budaya daerah
Peningkatan ketahanan pangan pertanian
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam bidang pangan
Relevan
Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat
Peningkatan produksi hasil pertanian
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam bidang pangan
Relevan
• Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
• Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya.
Peningkatan penerapan teknologi pertanian (Peningkatan Kesejahteran Petani)
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam bidang pangan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
145
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Infrastruktur: Terciptanya peningkatan kreativitas Budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/ perbentukan jatidiri.
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
146
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi kumunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah serta produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasaranny
• Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah.
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan pangan untuk infrastruktur yang tertuang dalam program aksi masing-masing kegiatan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
147
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan:
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dab kesenian
• Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian
• Peningkatan dan Pengembangan Sistem penyelenggaraan Penyuluhan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam bidang pangan
Relevan
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
148
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan
bi
• Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (Pengembangan Agribisnis)
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk pembiayaan dan subsidi yang ditangani oleh instansi terkait
Relevan
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Petani dan Kelembagaan Tani
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk pembiayaan dan subsidi yang ditangani oleh instansi terkait
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
149
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan kerjasama dan Jejaring Kerjasama penyuluhan dan Agribisnis
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk pembiayaan dan subsidi yang ditangani oleh instansi terkait
Relevan
Pemberdayaan masyarakat pesisir
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk pembiayaan dan subsidi yang ditangani oleh instansi terkait
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
150
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pangan dan Gizi:
• Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
• •Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan
Relevan
Adaptasi Perubahan Iklim:
• Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
Peningkatan penerapan teknologi peternakan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
151
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Peningkatan kesejahteraan petani
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan budidaya perikanan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan perikanan tangkap
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung
prioritas pemerintah
dalam Bidang Program aksi
bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
152
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pencegahan dan penenggulangan penyakit ternak
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung
prioritas pemerintah
dalam Bidang Program aksi
bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
153
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan produksi hasil peternakan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Relevan
Peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
154
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan kesejahteran peternak
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Program aksi bidang pangan untuk adaptasi perubahan iklim
Relevan
6 PRIORITAS 6: INFRASTRUKTUR
6
Tanah dan tata ruang :
b Pembangunan kawasan
Misi 2. Miningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
155
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu
Tersusunnya pijakan dan titik tumpu bagi pengembangan infrasuktur masa depan
Perencanaan Tata Ruang
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Tanah dan tata Ruang
Relevan
Tersedianya lokasi lahan pengembangan kawasan strategis dan khusus
pembangunan Kawasan khusus
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Tanah dan tata Ruang
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
156
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
c pembangunan Kawasan Perdesaan
Perkembangannya pembangunan indrastruktur perdesaan dan daerah terisolasi/terpencilBerkembangnya pemanfataan IT
Pembangunan infrastruktur Perdesaan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Tanah dan tata Ruang
Relevan
Perhubungan :
a Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berorientasi masa depan
Adanya antisipasi dan pengelolaan bencana
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
157
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Pembanguanan jaringan prasarana dan penyediaan sarana trasportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi Relevan dengan Sistem Trasportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari
• Pembangunan dan pengembangan Kota Baru Lampung
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Tanah dan tata Ruang
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
158
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Fasilitasi pembangunan Jembatan Selat Sunda
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Pemantapan dan pengembangan infrastruktur wilayah (Jalan Tol, KA, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Siger, Jalan, dan Jembatan)
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
159
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengendalian banjir:
Pembangunan / rehabilitasi jalan dan jembatan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
• Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir
• Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
160
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Pembangunan sarana dan prasarana Pemda
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
161
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur
Relevan
Program Pendidikan Non Formal
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
162
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengendalian dan Pengemanan Lalu Lintas
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur Program aksi Perhubungan
Relevan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur
Relevan
Pengembangan pos dan Telekomunikasi serta Meteorologi dan geofisika
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
163
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur
Relevan
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Bidang Infrastruktur terutama progam pengendalian banjir
Relevan
Transportasi perkotaan :
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
164
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Perbaikan sistem dan jaringan trasportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)
Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Program ini hanya diperuntukkan 4 kota besar yang ada yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan
7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
7
Kepastian hukum :
a
• Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,2 - 7%
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Misi 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
165
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Tingkat inflasi rata-rata 6 (+ - 1)
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Pertumbuhan pertanian rata-rata 3% -5%
Peningkatan Kesempatan Kerja, investasi dan Ekspor
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Perumbuhan industri non migas 4,5% - 7%
Koordinasi Pengembangan ekonomi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
166
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Investasi rill rata-rata 15 - 5%
Mempertahanakan daya dukung infrasuktur dan peningkatan pengelolaan energi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Ekspor non Migas rata-rata 15% - 20%
Pemantapan koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Pertumbuhan PAD rata-rata 15% - 205
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
167
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Tingkat Pengangguran rata-rata 4%
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
c Reindustrialisasi
Nilai Tukar Petani rata-rata > 110
Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Pengembangan industri kecil dan menengah
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
168
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan kemampuan teknologi industri
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Pengembangan sentra industri potensial
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
d
Penciptaan iklim UMKM yang kondusif
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
relevan
Pengembangan Kelembagaan ekonomi Rakyat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
169
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Kebijakan Ketenagakerjaan :
j
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,
Pengendalian Kependudukan dan Pengembangan ketenagakerjaan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
170
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Tingkat penganguran = 5 - 6%
Penataan administrasi kependudukan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Sikronisasi Kebijakan ketenagakerjaan dan iklimusaha dalamrangka memperluas penciptaan lapangan kerja.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
171
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Perlindungan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam mencapai tenaga kerja yang berkompetensi untuk menghadapi era globalisasi
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
172
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
8 PRIORITAS 8 : ENERGI
Energi alternatif :
8
b
• Peningkatan pemenfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program pengembangan pariwisata memberikan konstribusi yang besar untuk pembangunan walaupun tidak termasuk dalam prioritas nasional
Tidak Relevan
• Hasil ikutserta dan turunan minyak bumi/gas:
Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program pengembangan pariwisata memberikan konstribusi yang besar untuk pembangunan walaupun tidak termasuk dalam prioritas nasional
Tidak Relevan
Pengembangan potensi ekonomi non agri dan energi
Misi 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
173
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Revitalisasi industri pengolahan hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainya;
• Program Kemitraan •Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam revitalisasi industri pengolahan hasil ikutan/turunan minyak bumi
tidak Relevan
Konversi menuju penggunaan gas:
Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
174
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010;
• Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam perluasan konversi minyak tanah ke gas didaerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
175
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum prerkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.
• Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
• Tidak Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam penggunaan gas alam sebagai sumber bahan bakar karena program tersebut baru akan diterapkan ditiga provinsi yaitu, palembang, surabaya dan denpasar
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
176
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Pendapatan daerah dari Hasil Pertambangan dan Energi
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
177
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Pendidikan Masyarakat
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
178
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengembangan Energi Daerah
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum ada yang sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan pemetaan energi terbarukan
Relevan
9 9
Perubahan iklim:
a Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Misi 6. meningkatkan Pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
179
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut,
Penurunan angka pencemaran lingkungan
Pengendalian pencenaran dan penanganan perusakan Lingkungan Hidup
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan diterapkannya pemantauan kualitas lingkungan, pola pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, koordinasi dalam penyusunan AMDAL, dan sudah mulainya melibatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
180
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun,
Terpeliharanyaan dan konservasi
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan adanya upaya pengelolaan sumber daya alam oleh daerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
181
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh
Terehabilitasinya hutan dan kawasan Mangrove
Pengendalian banjir • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan dilaksanakannya program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa, rehabiltasi daerah bantaran sungai dan reklamasi pantai dan sudah dibentuknya dewan SDA didaerah
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
182
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Tersedianya konsep antisipasi terhadap Global Warming
Program lingkungan Sehat Perumahan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan diupayakannya sanitasi lingkungan masyarakat dan pembangunan sumur resapan
Relevan
Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
183
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Relevan
Perencanaan dan pengembangan hutan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
184
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Peningkatan dan Penegakan Supremasi Hukum Bidang Lingkungan hidup
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Program pengembangan pemasaran pariwisata
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan SDA lainya
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
185
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program pengembangan destinasi pariwisata
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Program kemitraan • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Pengembangan Penerapan & Pembangunan Teknologi Tepat guna Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
186
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Program Pendidikan Masyarakat
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
• b
Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
Perbaikan pengaturan dan pengelolaan sumber daya air
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
187
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Pengendalian Kerusakan Lingkungan :
g
• Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana terutama dalam penurunan beban pencemaran lingkungan
Relevan
Program Penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat
Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
188
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Rehabilitasi pasca bencana
• Program aksi ini belum ada di program prioritas nasional sehingga program rehabilitasi pasca bencana baru menjadi program daerah
Relevan
Sistem Peringataan Dini :
2010 dan terus berlanjut;
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
189
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penjaminan berjalanya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
• Tidak Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam penjaminan berjalannya fungsi sistem peringatan dini tsunami
Penanggulangan bencana:
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
190
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
• Tidak Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
• Program aksi belum sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
191
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
10 Secara teknis Prioritas 10 Pemerintah Pusat tidak termaktib dalam misi ke-7 Provinsi hal ini dimungkinkan oleh karena dalam konteks kewenangan PriorItas Ke-10 yang tekait erat dengan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan masuk dalam kategori kewenangan pemerintah pusat, walaupun ada beberapa
k iKebijakan : b Pengembangan Kamtibmas
PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
Misi 7. menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
192
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• • Peningkatan kualitas aparat penegak hukum
Pemeliharaan kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
• Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak Ada (Dalam konteks ini terlihat bahwa tidak ada program di daerah yang mendukung terhadap pelaksanaan prioritas ke-10 secara detail dan terinci karena secara geografis lampung tidak masuk dalam kategori border
Relevan
Berjalanya proses demokrasi
Program pendidikan kader Perlindungan Masyarakat
• Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
Tidak Ada tidak Relevan
Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainya
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
193
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Berjalnya pers yang sehat dan dinamis
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program ini secara teknis berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan menjaga pulau-pulau terluar NKRI
Relevan
Peningkatan tramtibmas
Program Analisis konflik • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
• Program Peningkatan Penanganan konflik
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Program ini Relevan dengan Prioritas 10: Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggaldan Pasca Konflik
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
194
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program ini Relevan dengan Prioritas 10: Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggaldan Pasca Konflik (Penanggulangan Bencana Alam masuk dalam kategori kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung lainnya)
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
195
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Program ini Relevan dengan Prioritas 10: Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggaldan Pasca Konflik (Penanggulangan Bencana Alam masuk dalam kategori kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung lainnya)
Relevan
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
RelevanProgram ini Relevan dengan Prioritas 10: Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggaldan Pasca Konflik (Penanggulangan Bencana Alam masuk dalam kategori kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
196
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan
• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.
Relevan
Keutuhan wilayah:
dan pendukung lainnya)
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
197
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• penyelesian pemetaan wilayah perbatasan RI denga Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
• Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, dan secara teknis provinsi tidak mempunyai wewenang penuh melaksanakan beragam program akan tetapi dalam Misi ke-8 Provinsi dan Program Aksi ke-16 Provinsi mempunya program aksi mengenai pengembangan wilayah perbatasan
tidak Relevan
Daerah tertinggal:
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
198
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Pengentasan paling lambat 2014.
• Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, akan tetapi provinsi mempunyai peran dalam distribusi bagi pelaksanaan priorotas nasional percepatan pembangunan di daerah tertinggal
tidak Relevan
11 11
Perawatan: a
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
Peningkatan akses dan kualitas berkehidupan keagamaan
Misi 5 . Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
199
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya,
• Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagaman di masyarakat
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi termasuk bagian dari upaya terpadu dalam pengelolaan
Relevan
• Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
Mengembangkan budaya daerah
Program Pengembangan, Pembinaan, Kreativitas Seni Budaya dan Aliran Kepercayaan
Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
200
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Pengunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Lampung.
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Sarana: b Pengembangan Budaya Daerah
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
201
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya.
Program pengembangan nilai budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Sangat Relevan
Terciptanya peningkatan kreativitas Budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/ perbentukan jatidiri.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
Relevan
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi dan budaya daerah merupakan bagian dari budaya nasional yang sangat perlu dikelola sebagai asset nasional
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
202
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah.
Program Pengelolaan Kekayaan budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
203
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dab kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Program Pengelolaan Kekayaan budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
204
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Kebijakan : k
• Peningkatan perhatian dan kesejahteraan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisilasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;
Penyediaan database perencanaan bidang sosial budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi dan perlu diketahui terlebih dahulu seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kemudian tersedianya data base yg dapat digunakan sebagai dasar pelestarian dan perencanaan pengembangnnya
Sangat Relevan
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
205
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang sosial budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Sangat Relevan
Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sosbud
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Sangat Relevan
Perencanaan bidang sosial budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Sangat Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
206
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial budaya
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Sangat Relevan
Inovasi teknologi:
a
Misi 4. Mengembangkan Masyarakat berbasis IPTEK
Pembangkitan Kesadaran, penemuan, penguasaan dan pemanfaatan ipteks
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
207
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
• Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi
Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
Pembangkitan kesadaran Ipteks
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Pengembangan riset teknologi tepat guna berbasis keunggulan lokal
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
208
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
209
Laporan Akhir
No Analisa Kualitatif *)
Penjelasan terhadap
Relevansi
Prioritas Pembangunan
Program Aksi
Sasaran Program Aksi
RPJM 2010-2014 RPJMD Provinsi Lampung (tahun 2010-2014)
Prioritas Pembangunan
Program Penyelamatan dan Pelestariaan Dokumen/ Arsip Daerah
•Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional
•Program aksi sejalan dan mendukung prioritas pemerintah dalam kebudayaan, kreatifitas dan inovasi
Relevan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
210
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
211
B. Analisis Relevansi
Secara umum antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2010-2014
Provinsi Lampung memiliki derajat relevansi yang sangat tinggi. PRIORITAS 1:
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA pada RPJMN 2010-2014 sangat
relevan dengan Misi ke- 8 Provinsi yaitu Mewujudkan pemerintah yang bersih,
berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertatakelola
yang baik
PRIORITAS 2. PENDIDIKAN relevan dengan Misi 3. Meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social. PRIORITAS 3 :
KESEHATAN relevan dengan Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAAN relevan dengan
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN relevan dengan Misi 1.
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR relevan dengan Misi 2. Miningkatkan
daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan social. PRIORITAS 7 : IKLIM
INVESTASI DAN IKLIM USAHA relevan dengan Misi 1. Mengembangkan dan
memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PRIORITAS 8 : ENERGI relevan dengan Misi 1. Mengembangkan dan
memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA relevan
dengan Misi 6. meningkatkan Pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup
yang berkelanjutan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN
PASCA KONFLIK relevan dengan Misi 7. menegakkan supremasi hukum untuk
menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis. PRIORITAS 11 :
KEBUDAYAAN KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI relevan dengan Misi
5 . Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan
budaya daerah.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
212
Beberapa analisis dalam perbandingan matrik menggambakan bahwa
tingka keseuaiang itu relative lebih dominan dibandingkan dengan program aksi
yang tidak relevan, jika dua indicator dalam program aksi RPJMN 2010-2014 dan
RPJMD 2010-2014 Provinsi Lampung, yang dikajikdan tolak ukur maka secara
umum hal ini menggambarkan bahwa secara teknis RPJMD 2010-2014 Provinsi
Lampung tidak mempunyai masalah yang serius.
Walaupun pada beberapa hal dalam RPJMN belum dapat di-cover dalam
rencana aksi RPJMD 2010-2014 Provinsi Lampung karena itu merupakan bagian
dari kewenangan pemerintah pusat, seperti pada point pertahanan dan
keamanan dan hubungan luar negeri.
Secara umum prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 telah
termaktub dalam misi Pemerintah Provinsi, hal ini terlihat ketika poses
penyandingan dokumen dilakukan lebih dari 90% (Sembilan puluh persen)
prioritas nasional dapat terakomodasi dalam misi Pemerintah Provinsi. Dan
sekitar 10% (sepuluh persen) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang
dalam konteks ini pemerintah Provinsi hanya berwenang untuk mendukung
Prioritas Nasional tersebut.
Hanya saja dalam RPJMD 2010-2014 Provinsi Lampung terdapat
beberapa satuan kerja yang belum menyertakan program aksi dan ini menjadi
catatan tersendiri dalam yang perlu dibenahi dalam kaitannya dengan RPJMD
2010-2014 Provinsi Lampung.
Sebaiknya RPJMD 2010-2014 Provinsi Lampung dibuat didasrakan pada
karakteristik dan focus pembangunan Lampung yang secara umum berdasarkan
pada sektor pertanian, dan kemudian menjadikan ketersedian sarana pendukung
distribusi hasil pertanian menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
213
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Lampung
telah dilaksanakan dengan mengikuti panduan yang disediakan oleh
Bappenas. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap ketiga agenda
pembangunan nasional (yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat) dengan menggunakan indikator-indikator yang telah
ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan
RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Lampung mampu secara efektif memberikan
kontribusi yang nyata pada pembangunan daerah.
Secara khusus terdapat beberapa indikator yang menonjol dari sisi
efektifitas dan relevansi RPJMN terhadap pembangunan daerah, sebagai
berikut:
a) Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMN 2004
– 2009 di Provinsi Lampung berjalan efektif antara lain indikator
peningkatan PDRB, Income per Capita, PDRB pertanian, NTP, dan IPM,
serta berkurangnya kemiskinan dan pengangguran terbuka.
b) Indikator-indikator yang mencerminkan bahwa bahwa pelaksanaan
RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Lampung belum optimal antara lain
adalah fluktuasi nilai ekspor, PMA/PMDN, inflasi, dan statistik tindak
kejahatan.
c) Sebagian besar program aksi yang tertuang pada RPJMD 2010 – 2015
Provinsi Lampung memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap program
aksi yang ada di RPJMN 2010 – 2014.
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
214
2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi, analisis pencapaian indikator, dan
pembahasan yang dilakukan dapat disampaikan beberapa
rekomendasi berikut:
a) Penyusunan dokumen RPJMD hendaknya secara konsisten mengacu
kepada kepada dokumen RPJMN, sehingga dicapai relevansi yang tinggi
antara ke dua dokumen tersebut. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan
agar periodisasi dokumen RPJMN dan RPJMD dapat disamakan.
b) Perlu dilakukan upaya yang lebih sistematis dan terukur untuk menekan
munculnya disparitas pembangunan antar wilayah, termasuk
pengembangan sarana dan prasarana kebutuhan dasar (pendidikan,
kesehatan, pemukiman) dan infrastruktur ekonomi. Secara khusus, perlu
diupayakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
berbasis sumber daya lokal di kawasan perdesaan.
c) Program pembangunan pada RPJMN dan RPJMD harus dikemas
sedemikian rupa sehingga lebih berpihak kepada masyarakat miskin (pro
poor). Kepada masyarakat ekonomi lemah perlu dikembangkan skema
insentif ekonomi khusus dan kebijakan peningkatan akses terhadap
usaha ekonomi produktif.
d) Pembangunan sektor pertanian harus tetap mendapat prioritas utama,
mengingat bahwa berdasarkan hasil evaluasi RPJMN 2004 – 2009 sektor
ini telah memperlihatkan kontribusi yang sangat signifikan dalam
peningkatan perolehan PDRB, penyediaan lapangan kerja baru, dan
peningkatan pendapatan petani (NTP). Selain itu, ke depan sektor ini
selain mengemban misi membangun ketahanan dan kedaulatan pangan,
juga mulai mengemban misi penting untuk mewujudkan ketahanan dan
kedaulatan energi nasional.
e) Membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, teknologi,
dan pengembangan produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Upaya ini
diharapkan secara bertahap dan sistematis dapat berhasil meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk yang berdaya saing
tinggi di level internasional (ekspor).
Laporan Akhir
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010
215
f) Menegakkan keadilan dan supremasi hukum, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang semakin maju dan berkembang.
g) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan.