Laporan Akhir EKPD 2010 - Maluku - Unpatti

Tim Evaluasi Universitas Pattimura Ambon i

Laporan Akhir EKPD Provinsi Maluku 2010

Kata Pengantar

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan 33 Universitas Negeri di

Indonesia yang diawali dengan penandatanganan Nota kesepahaman pada hari Kamis

Tanggal Dua Puluh Mei tahun Dua Ribu Sepuluh, telah memasuki tahun ketiga dalam

agenda melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Universitas Pattimura sebagai

perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Maluku dipercayakan melakukan Evaluasi

Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Maluku. Pada tahun 2010 ini kegiatan

difokuskan pada dua hal yang pertama adalah membandingkan perencanaan dan strategi

pembangunan dengan menjandingkan RPJMN dan RPJM Daerah Maluku, untuk melihat

relevansi dan konsistensi dan arah perencanaan pembangunan secara nasional dan daerah,

dan kedua mengevaluasi kinerja pembangunan berdasarkan kecenderungan yang terjadi

dan menganalisis mengapa dan bagaimana kondisi pembangunan daerah yang terjadi.

Tim EKPD melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini

Sekertaris Daerah Maluku, dan sosialisasi kepada Ketua Badan Perencanaan Pembanguan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku dan staf. Berdasarkan pertemuan sosialisasi tersebut

telah dilakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku dan secara bersama dengan

Sekertaris Bappeda merencanakan pelaksanaan FGD dengan SKPD terkait dan instansi

vertikal, yang diselenggara selama dua kali dalam bulan Juli 2010.

Kinerja pembangunan daerah diukur dari indikator-indikator kinerja pada bidang utama

pembangunan yakni Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; Mewujudkan Indonesia

yang adil dan demokratis dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Indikator dipakai

sebagai basis dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan oleh tim evaluasi. Indikator

kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang diukur dalam

pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator merupakan ukuran kuantitatif

dan kualitatif, dalam perumusan indikator yang harus memenuhi asumsi keterukuran.

Indikator EKPD 2010 berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah berupa

indikator dampak (impact) yang capaiannya didukung melalui pencapaian indikator hasil

(outcome). Parameter yang memenuhi lima kaidah untuk menentukan indikator tersebut

Tim Evaluasi Universitas Pattimura Ambon ii


adalah: Specific, yakni dapat diidentifikasi dengan jelas; Measurable, jelas dan dapat diukur

dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, berupa ukuran kuantitas, kualitas dan biaya;

Attainable, dapat dicapai; Relevant, mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis

antara target output dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan Timely, yakni

tepat waktu.

Dalam penyelenggaraan evaluasi ini yang menjadi kendala utama adalah sulitnya

memperoleh data dari berbagai instansi (SKPD) terutama instansi vertikal seperti kepolisian

dan kejaksaan, walaupun melalui pendekatan yang lebih persuasif data dapat dikumpulkan

dan dianalisis. Diharapkan laporan EKPD Provinsi Maluku ini dapat menjadi dokumen yang

berharga yang menggambarkan kondisi riil di Maluku dan juga bermanfaat bagi Pemerintah

Provinsi Maluku dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis dalam membuat

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Maluku dengan baik, sehingga

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Maluku dapat terwujud.

Ambon, 2 Desember 2010

Rektor Universitas Pattimura

Prof. Dr. H. B. Tetelepta, M.Pd

Tim Evaluasi Universitas Pattimura Ambon iii


Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 2

C. Keluaran ............................................................................................ 3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 ...................... 4

A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN

DAN DAMAI ...................................................................................... 4

1. Indikator ...................................................................................... 4

2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................... 4

3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................ 11

B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN

DEMOKRATIS ................................................................................. 11

1. Indikator .................................................................................. 11

2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................... 12

3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................. 20

C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .............. 21

1. Indikator .................................................................................. 21

2. Analisis Pencapaian Indikator .................................................. 22

3. Rekomendasi Kebijakan .......................................................... 76

D. KESIMPULAN ............................................................................... 79

BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI ............. 81

1. Pengantar ......................................................................................... 81

2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional .......... 83

3. Rekomendasi .................................................................................... 127

a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi ................................ 127

b. Rekomendasi Terhadap RPJMN ............................................... 128

Tim Evaluasi Universitas Pattimura Ambon iv


BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..................................................... 129

1. Kesimpulan ....................................................................................... 129

2. Rekomendasi .................................................................................... 130

LAMPIRAN

Tim Evaluasi Universitas Pattimura Ambon 1


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Provinsi Maluku merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah di Provinsi Maluku

adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa

depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan

program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010 di Provinsi Maluku dilaksanakan

untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku

dalam rentang waktu 2004-2009. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah

pembangunan daerah di Provinsi Maluku telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan

dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan

pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta

evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan,

evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data

serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah

selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah

(Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan

RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus

pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus

pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak

bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Maluku. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu

pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi

prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Maluku. Di dalam pelaksanaan



evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan

RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD Provinsi Maluku

dengan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN

2004-2009 adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap

sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan

Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk

mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut,

diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan

dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi Maluku dengan RPJMN 2010-2014 adalah

membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas

daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada

dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan

Kemiskinan, 5)Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8)

Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas

lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)

Perekonomian lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari sisi prioritas pembangunan sebagai hasil

sandingan RPJMN dan RPJMD Maluku memperlihatkan bahwa prioritas pembangunan di

Daerah Maluku sebagian besar yakni sekitar 70% sudah sesuai dengan prioritas

pembangunan nasional walaupun tidak konsisten dalam urutan prioritasnya, hal ini

disebabkan londisi daerah Maluku berupa daerah kepulauan memiliki spesifikasi yang

berbeda dengan daerah provinsi lainnya.

Kinerja pembangunan di Daerah Maluku yang ditunjukkan oleh berbagai indikator

memperlihatkan bahwa indikator pada agenda Aman dan Damai memperlihatkan kondisi

yang cukup menggembirakan dengan capai-capaian yang signifikan. Selanjutnya agenda

Adil dan Demokratis memperlihatkan hal yang sama dengan agenda aman dan damai yaitu

secara bertahap terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sebaliknya

agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, berdasarkan indikator-indikator yang ada

ternyata masih terdapat masalah pembangunan yang belum dapat meningkatkan



kesejahteraan rakyat, terutama masih besarnya angka gizi buruk, angka kematian bayi,

angka kemiskinan dan pengangguran.

Atas dasar kondisi riil tersebut Laporan EKPD Provinsi Maluku 2010 diharapkan

dapat memberikan umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah demi perbaikan

kualitas perencanaan di Provinsi Maluku. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai

dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku..

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah:

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan

kontribusi pada pembangunan di Provinsi Maluku;

Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam

RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku.

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:

Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi

Maluku;

Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Maluku dengan

RPJMN 2010-2014.

C. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah

Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk

Provinsi Maluku, tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014

dengan RPJMD Provinsi Maluku



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

1. Indikator

Indikator pada agenda pembangunan Indonesia yang aman dan damai adalah indeks

kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase

penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Pada bagian ini, karena indikator indeks

kriminalitas sangat sulit untuk diperoleh maka indikator ini diganti dengan indikator tindak

kriminal dan kejahatan.

2. Analisis Pencapaian Indikator

Analisis pencapaian setiap indikator pada agenda ini akan diuraikan untuk setiap

indikatornya sebagai berikut.

2.1. Tindak Kriminal dan Kejahatan

Indikator yang digunakan untuk membahas bidang ini adalah Tindak Kriminal dan

Tindak Kejahatan yang terjadi di Maluku sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Hal

ini disebabkan data yang tersedia belum dikonversi menjadi indeks kriminalitas. Berdasarkan

Tabel 1 berikut dapat dijelaskan sejak tahun 2005 dengan jumlah tindak kriminal dan

kejahatan sebanyak 1134 kasus sesuai yang dilaporkan merangkak naik menjadi 1219 kasus

pada tahun 2006 dan selanjutnya terjadi peningkatan jumlah tiap tahunnya yakni tahun 2007

sebanyak 1599 kasus, tahun 2008 sebanyak 2355 kasus dankemudian agak menurun pada

tahun 2009 menjadi sebanyak 2269 kasus sebagaimana dilaporkan oleh berbagai Markas

Kepolisian Resort di seluruh Provinsi Maluku kepada Kapolda Maluku.



Tabel 1. Tindak Kriminalitas Dan Tindak Kejahatan Di Maluku (2005-2009)

BULAN Tindak Kriminal Tahun -

2005 2006 2007 2008 2009

Januari 111 49 151 120 241

Februari 112 85 112 176 211

Maret 135 69 117 147 141

April 72 150 109 195 114

Mei 76 78 206 271 190

Juni 70 195 129 179 191

Juli 71 65 150 213 173

Agustus 67 52 143 212 222

September 56 148 81 162 194

Oktober 111 181 136 178 198

November 151 73 101 240 210

Desember 102 74 164 262 184

Jumlah 1134 1219 1599 2355 2269 Sumber: Polda Maluku 2010

Tindak kriminal dan tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Maluku sejak tahun 2005

sampai dengan 2009 umumnya didominasi oleh terjadinya tindak kekerasan bersama, akibat

dari perkelahian antar kampung dan juga konflik antar masa pendukung calon pimpinan

daerah pada saat pemilihan kepala daerah. Selain itu kasus-kasus penganiayaan juga

banyak terjadi akibat dari masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Angka

tindak kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2008 didominasi oleh penganiayaan dan

kekerasan bersama akibat dari masalah ekonomi, batas tanah antar kampung, kekerasan

bersama konflik antar kampung dan juga akibat dari penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah. Terjadi 190 kasus penganiayaan berat, diikuti ole 114 kasus kekerasan bersama

yang dilakukan oleh massa antar kampung dan massa antar kelompok pendukung pemilihan

kepala daerah. Pada tahun 2009 kasus-kasus tindak kriminal menurun walaupun belum

signifikan, karena kasus kriminal yang terjadi adalah tindakan kekerasan bersama lebih dari

110 kasus diikuti penganiayaan berat sebanyak 98 kasus. Secara grafik dapat diperlihatkan

dengan Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Grafik Tindak Kriminal Dan Tindak Kejahatan Di Provinsi Maluku

2.2. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

Data penyelesaian kasus kejahatan konvensional dapat diperlihatkan dengan Tabel 2

berikut ini.

Tabel 2. Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

BULAN Penanganan Tindak Kriminal Tahun -

2005 2006 2007 2008 2009

Januari 17 22 60 48 108

Februari 45 35 27 73 122

Maret 27 37 39 44 96

April 21 94 32 71 106

Mei 33 44 35 93 94

Juni 28 130 53 83 73

Juli 37 26 68 108 89

Agustus 25 22 60 106 110

September 23 107 15 88 92

Oktober 11 149 44 65 91

November 107 19 68 106 111

Desember 55 38 29 125 113

Jumlah 429 723 530 1010 1205 Sumber: Polda Maluku (2010)



Berdasarkan data pada Tabel 2 Penyelesaian Tindak Pidana dan Kejahatan

konvensional menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka penyelesaian, pada tahun 2005

dari 1134 kasus dapat diselesaikan 429 kasus, selanjutnya pada tahun 2006 terjadi kenaikan

penyelesaian menjadi 723 dari 1219 kasus yang dilaporkan, walaupun demikian pada tahun

2007 penyelesaian kasus menurun menjadi hanya 530 dari 1599 kasus yang dilaporkan dan

selanjutnya meningkat pada tahun 2008 menjadi 1010 kasus dari 2355 kasus yang

dilaporkan dan meningkat lagi menjadi 1205 kasus yang dapat diselesaikan dari 2269 kasus

yang dilaporkan. Disini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus dari tahun ke tahun

namun tidak diikuti dengan penyelesaian kasus pada tahun yang bersangkutan sehingga

terjadi penumpukan dari tahun ke tahun.

Penanganan kasus tindak kejahatan konvensional memperlihatkan kenaikan jumlah

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, walaupun demikian setiap tahun kasus yang

terjadi tidak tuntas dapat diselesaikan sehingga terjadi akumulasi tidak selesainya kasus dari

tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dari informasi yang diperoleh, sebagian besar

kasus yang belum dapat ditangani adalah kasus kejahatan yang terjadi di daerah kabupaten.

Kasus kejahatan terbanyak terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, dan dengan jumlah

aparat kepolisian yang belum memadai jumlahnya maka merupakan kendala utama dalam

menyelesaikan kasus-kasus kejahatan tersebut.

Persentase penyelesaian kasus tindak kejahatan di Provinsi Maluku adalah sebesar

37% pada tahun 2005, naik menjadi 59% pada tahun 2006, selanjutnya hanya mencapai

33% pada tahun 2007, dan menjadi 42% pada tahun 2008 kemudian sebesar 53% pada

tahun 2009. Lambatnya penyelesaian kasus juga berdampak pada makin maraknya

kejahatan baru yang mungkin saja terjadi akibat dari ketidak puasan masyarakat terhadap

kinerja aparat keamanan di daerah-daerah. Masih rendahnya rasio jumlah aparat kepolisian

dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani juga merupakan faktor lambatnya

penyelesaian kasus-kasus tersebut. Secara ringkas dapat diperlihatkan dengan Gambar 2

berikut ini.



Gambar 2. Grafik Penanganan Tindak Kejahatan Konvensional

2.3. Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional.

Data dan informasi tentang tindak kejahatan transnasional tidak tersedia pada

instansi terkait kepolisian maupun kejaksaan, sehingga untuk menunjukkan secara pasti

informasi ini masih belum dapat dilakukan. Walaupun demikian berdasarkan sumber data

dan informasi dari Polda Provinsi Maluku dapat diidentifikasi beberapa kasus kejahatan yang

identik dengan kegiatan transnasional Kejahatan tersebut adalah seperti disajikan pada

Tabel 3. Tabel 3. memperlihatkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah kasus yang terjadi di

Provinsi Maluku. Kasus kejahatan illegal logging misalnya terdapat 4 kasus pada tahun 2005

turun menjadi 1 kasus pada tahun 2006, selanjutnya naik pada tahun 2007 dan 2008

berturut-turut sebesar 12 dan 22 kasus, kemudian turun pada tahun 2009 menjadi sebesar 8

kasus kejahatan. Kasus illegal oil memperlihatkan 6 kasus pada tahun 2005 turun menjadi 4

kasus pada tahun 2006 dan menjadi 1 kasus pada tahun 2007 dan 1 kasus pada tahun 2008

dan menjadi 2 kasus pada tahun 2009. Kasus illegal fishing sebanyak 14 kasus tahun 2005

menjadi 11 kasus pada tahun 2006 dan hanya 10 kasus pada tahun 2007, dan berturut

hanya 6 dan 5 kasus. Kasus kejahatan psikoterapi dan narkoba memperlihatkan jumlah

kasus yang cukup signifikan pada tahun 2005 sebanyak 6 kasus, tahun 2006 4 kasus,

kemudian naik menjadi 11 kasus pada tahun 2007 dan 12 kasus pada tahun 2008, kemudian

meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2009. Selain itu penggunaan dan pemilikan

senpi/handak dan amunisi di Maluku adalah sebanyak 22 kasus pada tahun 2005 turun



menjadi 12 kasus pada tahun 2006 dan 11 kasus pada tahun 2007, 12 kasus pada tahun

2008 dan meningkat menjadi 17 kasus pada tahun 2009. Kasus terorisme terjadi hanya

pada tahun 2006 yakni 3 kasus yang proses penananganannya sudah selesai di pengadilan.

Berdasarkan uraian jumlah kasus di atas ternyata sampai saat ini persentase

penyelesaiannya belum dapat disajikan karena belum tersedianya informasi dan data dari

sumber yang dapat dipercaya.

Tabel 3. Identifikasi Jumlah Kejahatan Transnasional di Provinsi Maluku

TINDAK KEJAHATAN TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009

Illegal logging 4 1 12 22 8

Illegal oil 6 4 1 1 2

Illegal fishing 14 11 10 6 5

Psikoterapi/Narkoba 46 14 11 12 18

Senpi/Handak/Amunisi 22 2 11 12 17

Terorisme - 3 - - -

Jumlah 92 35 54 53 50

Sumber: Polda Maluku 2010

Selanjutnya persentase penyelesaian tindak kejahatan transnasional di Maluku dapat

diperlihatkan dengan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Transnasional di Maluku

TINDAK KEJAHATAN TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009

Illegal logging 0.75 1.00 0.75 0.68 0.75

Illegal oil 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00

Illegal fishing 0.64 0.81 0.70 0.83 0.60

Psikoterapi/Narkoba 0.63 0.71 0.72 0.58 0.44

Senpi/Handak/Amunisi 0.81 1.00 0.73 0.66 0.53

Terorisme 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Rata‐rata 0.56 0.88 0.65 0.63 0.55 Sumber: Polda Maluku 2010



Kemudian data pada Tabel 4 dapat ditunjukkan secara grafik pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Grafik rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Transnasional di Maluku

Persentase penyelesaiannya seperti disajikan pada Gambar 3 memperlihatkan

bahwa proses penyelesaian lebih cepat dibandingkan dengan kejahatan konvensional

dengan jumlah kasus kriminal dan kejahatan yang banyak sehingga terjadi akumulasi dari

tahun ke tahun. Rata-rata penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2005

adalah 56% kemudian naik menyolok sebesar 88% pada tahun 2006, kemudian menurun

menjadi sebesar 65% pada tahun 2007, kemudian menurun menjadi 63% dan 55% berturut-

turut pada tahun 2008 dan 2009. Kasus terorisme hanya terjadi pada tahun 2006 dengan 3

kasus penangkapan gembong teroris yang semuanya dapat diselesaikan pada tahun yang

sama. Dibandingkan dengan kasus illegal fishing penyelesaian kasusnya hanya 60% artinya

masih tertunda sampai dengan tahun berikutnya. Sebaliknya kasus illegal oil penyelesaian

kasus pada tahun 2005 dan 2006 adalah 50% dan 75% berturut-turut, tetapi kemudian

menjadi 100% pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009



3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan indikator dan hasil analisis seperti diuraikan di atas dapat

direkomnedasikan hal-hal sebagai berikut:

Terjadinya kenaikan tindak kriminal dan kejahatan dari tahun ke tahun merupakan

indikator yang tidak baik dari segi keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat;

Jumlah penanganan kasus kejahatan konvensional belum dapat dilakukan secara

memadai setiap tahun karena penyelesaian kasus tiap tahun kurang dari 50%;

Jumlah kasus yang teridentifikasi sebagai kejahatanan transnasional menunjukkan

penurunan dari tahun ke tahun, walaupun demikian proses penyelesaian kasus berjalan

lebih cepat dibandingkan kejahatan konvensional, yang disebabkan oleh sedikitnya kasus

yang ditangani

Untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat diperlukan perhatian

pemerintah dalam memenuhi rasio jumlah aparat kepolisian dengan jumlah penduduk di

Provinsi Maluku, mengingat wilayah kepulauan dimana penduduk tersebar di pulau-pulau

kecil yang sulit dalam komunikasi dan transportasi.

B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

1. Indikator

Indikator pada agenda pembangunan Indonesia yang adil dan demokratis dibagi atas

dua bagian yaitu pelayanan publik dan demokrasi. Indikator yang berkaitan dengan

pelayanan publik adalah persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan

yang dilaporkan, persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu

atap, dan persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa

pengecualian (WTP). Sedangkan indikator yang berkaitan dengan demokrasi adalah Gender

Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurement (GEM).






2.1. Pelayanan Publik

2.1.1. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan.

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

dapat diperlihatkan dengan menggunakan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang Dilaporkan

Tahun Provinsi

2004 -

2005 -

2006 -

2007 30

2008 19.05

2009 19.05

Data presentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

seperti yang diperlihatkan dengan Tabel 5 hanya data dari tahun 2007 – 2009. Sedangkan

data dari tahun 2004 – 2006 tidak diperoleh karena sistem basis data yang tidak baik dari

instansi terkait. Selanjutnya data Tabel 5 dapat diperlihatkan dengan grafik seperti pada

Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Grafik Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang Dilaporkan

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 5, terlihat bahwa perkembangan penanganan

kasus korupsi di Provinsi Maluku mencerminkan realitas yang cukup memprihatinkan.

Bahkan dari jumlah kasus yang dilaporkan, hanya sebagian kecil yang bisa ditangani. Dari

tahun 2007 – 2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Rendahnya kinerja

penanganan kasus korupsi, memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari faktor-faktor lainnya

seperti jumlah jaksa penyidik, lamanya proses penyelidikan, kelengkapan alat bukti hukum,

situasi masyarakat, dan sebagainya, akan tetapi rendahnya kinerja dimaksud berdampak

negatif terhadap pencitraan institusi dan aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Rendahnya derajat kepercayaan (trust) di dalam masyarakat terhadap institusi dan aparat

penegak hukum kasus korupsi di Maluku.

2.1.2. Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap.

Data persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu

atap dapat diperlihatkan dengan Tabel 6 berikut ini.



Tabel 6. Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap.

Tahun Provinsi

2004 10

2005 10

2006 10

2007 20

2008 30

2009 30

Selanjutnya data Tabel 6 dapat diperlihatkan secara grafik dengan menggunakan


Gambar 5. Grafik Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Merujuk pada Gambar 5 dan Tabel 6 di atas, data menunjukkan bahwa jumlah

kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang memiliki peraturan daerah satu atap sejak tahun

2004 hingga 2006, dapat dikatakan konstan. Perkembangan di tingkat Provinsi Maluku mulai

terjadi memasuki tahun 2007 dan 2008. Meskipun menunjukkan perubahan yang cukup baik,

namun kondisi demikian hakekatnya mencerminkan lambannya kinerja birokrasi daerah



dalam mengakselerasi dinamika khususnya pelayanan publik yang memungkinkan

masyarakat memperoleh pelayanan secara cepat, tepat dan murah. Dua faktor penting di

antaranya yang diduga kuat menyebabkan lambannya perubahan adalah (1) lemahnya

kapasitas lembaga legislatif yang diindikasikan dari tidak pernahnya memanfaatkan hak

inisiatif, dan (2) tidak tersedianya inventarisasi kebutuhan Ranperda sebagai penjabaran dari

berbagai ketentuan normatif yang lebih tinggi.

2.1.3. Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian

(WTP).

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk daerah diamanatkan dalam

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diamandemenkan menjadi UU

No. 32 Tahun 2004. Semua UU ini mengamanatkan secara jelas bahwa pemerintah pusat

maupun daerah, selain menyusun Laporan Realisasi Anggaran, wajib pula menyusun

Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan, dan menyampaikannya kepada DPR oleh pemerintah pusat, dan

kepada DPRD oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah menyusun la[poran

keuanagan dalam bentuk seperti yang diamanatkan oleh UU tersebut di atas. Upaya ini tidak

mudah, apalagi menyusun neraca, pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga,

serta seluruh pemerintah daerah harus menyusun neraca awal. Untuk meyusun neraca awal

ini, seluruh aset tetap dari pemerintah harus diinventarisasi dan dinilai berdasarkan nilai

wajar. Demikian juga jenis aset yang lain, seperti rekening kas pada bendahara umum

daerah, persediaan barang, investasi pemerintah, dan lain-lain, serta utang-utang

pemerintah, semua harus dicatat dan disajikan secara transparan dan menggambarkan

keadaan yang sebenarnya. Undang-Undang ini juga mengamanatkan bahwa enam bulan

sejak tahun anggaran 2006 berakhir, berarti batas waktu tanggal 30 Juni tahun 2007,

pemerintah pusat dan daerah harus sudah menyerahkan laporan keuangan tahun buku 2006

yang sudah diaudit oleh BPK kepada DPR.

Khusus untuk Daerah Maluku Tim EKPD belum dapat menyajikan data persentase

daerah kabupaten/kota yang memiliki opini pelaporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian,

Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer = Tidak Mendapat Penilaian(TMP). Hal ini

disebabkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tidak diumumkan dan tidak dapat diakses



oleh Tim. Walaupun demikian, informasi yang diperoleh dapat menjelaskan permasalahan

opini laporan keuangan di daerah ini.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan

Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

RI, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah di

Wilayah Maluku, belum ada yang bisa memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Bahkan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2008 dan 2009, semua kabupaten

masih memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP=Disclaimer). Hal ini

menandakan pemerintah daerah di wilayah Maluku perlu mempercepat proses perbaikan

penyusunan laporan keuangannya. Percepatan tersebut dilakukan dengan mengerahkan

seluruh daya dan upaya termasuk yang paling penting adalah menggugah kesadaran seluruh

jajaran eksekutif mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPKP akan terus mendorong pemerintah daerah di

Maluku untuk memperbaiki kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya.

Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam meningkatkan

kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerahnya, adalah dengan membuat

kerjasama dengan BPKP untuk mensosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Upaya ini dilakukan atas dasar kesadaran

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bahwa sesuai informasi BPKP di Maluku,

kualitas laporan keuangan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi tahun

2008 masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan opini BPK atas laporan keuangan

pemerintah daerah yang seluruhnya memperoleh opini disclaimer yakni menolak untuk

menyatakan pendapat. Menurut perwakilan BPKP Provinsi Maluku (Muh. Sugeng), kualitas

laporan keuangan pemda setidaknya dipengaruhi oleh: Kesesuaian laporan keuangan

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); diselenggarakannya sistem pengendalian

intern yang memadai, ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

diungkapkannya seluruh kejadian dalam laporan keuangan (full disclouser). Keempat hal

tersebut mustahil terwujud tanpa adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan dukungan

seluruh komponen organisasi pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal itu, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan amanah dari paket UU Keuangan Negara, yaitu

UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004, yang

nantinya diselenggarakan di jajaran Pemda MTB secara menyeluruh, diharapkan mampu



menjawab hal tersebut sekaligus mampu memperbaiki kualitas opini laporan keuangan.

Opini yang diperoleh nanti setidaknya setingkat lebih baik, yaitu Wajar Dengan Pengecualian

(WTD), atau bahkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi pengelolaan dan pelaporan keuangan di Maluku yang belum memadai dapat

disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan yang belum

memadai dari sisi kualitas, juga disebabkan oleh maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi

di hampir semua SKPD di seluruh kabupaten/kota seluruh Maluku. Tingginya tingkat korupsi

karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan adalah faktor utama sehingga

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berdampak pada terjadinya opini disclaimer

di semua kabupaten di Maluku.

2.2. Demokrasi

2.2.1. Gender Development Index (GDI)

Gender Development Index (GDI) untuk Provinsi Maluku dapat diperlihatkan dengan

menggunakan Tabel 6 berikut ini.

Tabel 7. Gender Development Index (GDI)

Tahun Provinsi

2004 61.93

2005 62.52

2006 64,60

2007 66,30

2008 -

2009 -

Data pada Tabel 7 dapat diperlihatkan secara grafik dengan menggunakan Gambar 6

berikut ini.



Gambar 6. Grafik Gender Development Index (GDI)

Gambar 6. Grafik Gender Development Index (GDI)

Gambar 6 dan Tabel 7 menunjukkan GDI tingkat Provinsi Maluku yang menunjukkan

trend meningkat walaupun tidak secara ekstrim pada tahun 2004 hingga 2007. Kondisi ini

mencerminkan adanya kecenderungan (walaupun kecil) terhadap perbaikan tatanan

masyarakat yang mengarah pada persamaan gender (gender equality). Sedangkan tahun

2008 hingga 2009 belum dapat digambarkan karena tim kesulitan mendapatkan datanya.

Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan (walaupun kecil) terhadap

perbaikan tatanan masyarakat yang mengarah pada persamaan gender (gender equality).

Perkembangan demikian tidak terlepas dari sosialisasi gagasan tentang persamaan gender

yang cukup sering dilakukan oleh sejumlah lembaga baik instansi pemerintah maupun

masyarakat melalui media massa dan beberapa kegiatan lokakarya/seminar. Selain itu,

perubahan struktur kognitif dan sosial dapat terjadi, juga disebabkan adanya sifat

keterbukaan dari konfigurasi kultural kelompok-kelompok etnik dan sub-etnik di Maluku yang

mudah menerima dan beradaptasi dengan gagasan-gagasan baru termasuk gagasan

tentang persamaan gender.

2.2.2. Gender Empowerment Meassurement (GEM).

Gender Empowerment Meassurement (GEM) untuk Provinsi Maluku dapat

diperlihatkan dengan Tabel 8 berikut ini.



Tabel 8. Gender Empowerment Meassurement (GEM).

Tahun Provinsi

2004 51.41

2005 52.18

2006 53,90

2007 56,20

2008 -

2009 -

Kemudian data pada Tabel 8 dapat diperlihatkan secara grafik dengan menggunakan


Gambar 7. Grafik Gender Empowerment Meassurement (GEM).

Data GEM dalam Gambar 7 dan Tabel 8 menunjukkan kecenderungan yang

meningkat tidak secara ekstrim (tahun 2004 hingga 2007). Kondisi demikian mencerminkan

adanya kecenderungan persamaan gender di dalam bidang ekonomi dan politik termasuk

proses pengambilan keputusan. Tahun 2008 hingga 2009 belum dapat diuraikan karena data

pada tahun ini sampai saat ini tim kesulitan mendapatkannya.



Kondisi demikian mencerminkan adanya kecenderungan persamaan gender di dalam

bidang ekonomi dan politik termasuk proses pengambilan keputusan. Kecenderungan

meningkatnya partisipasi ini, sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan GDI,

meskipun nilainya secara kuantitatif masih lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perubahan struktur sosial dalam menerima gagasan tentang persamaan gender, belum

sepenuhnya diikuti dengan pemberian kepercayaan terutama kepada kaum perempuan

untuk lebih banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik secara ekonomi

maupun politik.


Berdasarkan pembahasan maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai

rekomendasi kebijakan:

Penanganan kasus korupsi perlu dilakukan secara serius. Selain aspek teknis

penyelidikkan, penyidikan dan peradilan termasuk jumlah aparat, juga diperlukan

pengawasan yang memadai atas proses penanganan yang akan dan sementara

berlangsung dalam rangka menjamin adanya penuntasan dan kepastian hukum atas

suatu kasus yang terindikasi korupsi.

Diperlukan adanya upaya untuk mendorong peningkatan koordinasi dan sinkronisasi

lintas institusi pemerintahan, termasuk memperdalam pemahaman dari substansi

berpemerintahan yang berbasis pada otonomi daerah dan desentralisasi terutama pada

tingkat kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengakselerasi pengembangan

Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap yang memungkinkan masyarakat dapat

memperoleh pelayanan secara cepat, tepat dan murah.

Diperlukan pengembangan sistem database yang berperspektif gender dalam berbagai

aspek atau bidang pembangunan.

Kesadaran politik masyarakat yang tinggi perlu terus dipelihara melalui berbagai program

pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pemerintah daerah di wilayah Maluku perlu mempercepat proses perbaikan penyusunan

laporan keuangannya. Percepatan tersebut dilakukan dengan mengerahkan seluruh

daya dan upaya termasuk yang paling penting adalah menggugah kesadaran seluruh

jajaran eksekutif mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



BPKP harus terus mendorong pemerintah daerah di Maluku untuk memperbaiki kualitas

pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya.

C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Indikator

Indikator yang berkaitan dengan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat terbagi

atas sepuluh bagian yaitu indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, keluarga

berencana, ekonomi makro, investasi, infrastruktur, pertanian, kehutanan, kelautan, dan

kesejahteraan sosial.

Indikator yang berkaitan dengan pendidikan adalah HDI angka partisipasi murni

(SD/MI), angka partisipasi kasar (SD/MI), rata-rata nilai akhir SMP/MTs, rata-rata nilai akhir

SMA/SMK/MA, angka putus sekolah SD, angka putus sekolah SMP/MTs, angka putus

sekolah menengah, angka melek aksara 15 tahun ke atas, persentase jumlah guru yang

layak mengajar SMP/MTs, persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah.

Indikator yang berkaitan dengan kesehatan adalah umur harapan hidup (UHH), angka

kematian bayi (AKB), prevalensi gizi buruk (%), prevalensi gizi kurang (%), persentase

tenaga kesehatan per penduduk. Sedangkan indikator yang berkaitan dengan keluarga

berencana adalah persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate), laju

pertumbuhan penduduk , dan Total Fertility Rate (TFR).

Indikator yang berkaitan dengan ekonomi makro antara lain laju pertumbuhan

ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB,

dan pendapatan per kapita (dalam juta rupiah), dan laju inflasi. Sedangkan indikator yang

berkaitan dengan investasi adalah nilai rencana PMA yang disetujui, nilai realisasi investasi

PMA (US$ Juta), nilai rencana PMDN yang disetujui, nilai realisasi investasi PMDN (Rp

Milyar), dan realisasi penyerapan tenaga kerja PMA.

Indikator yang berkaitan dengan infrastruktur adalah persentase panjang jalan

nasional dalam kondisi baik, sedang, dan buruk termasuk persentase panjang jalan provinsi

dalam kondisi baik, sedang dan buruk.

Indikator yang berkaitan dengan pertanian adalah rata-rata nilai tukar petani per tahun

dan PDRB sektor pertanian. Kemudian indikator yang berkaitan dengan kehutanan adalah

persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis. Sedangkan indikator

yang berkaitan dengan kelautan adalah jumlah tindak pidana perikanan dan luas kawasan



konservasi laut (juta Ha). Indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan social adalah

persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.




2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Maluku dapat diperlihatkan dengan

Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Indeks Pembangunan Manusia

Tahun IPM

2004 69,00

2005 69,20

2006 69,70

2007 69,96

2008 69,96

2009 70,96

Selanjutnya data pada Tabel 9 dapat ditunjukkan secara grafik dengan menggunakan


Gambar 8. Grafik Indeks Pembangunan Manusia



Salah satu indikator Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM berhubungan langsung dengan perbaikan

indikator-indikator sosial, misalnya, angka melek huruf dewasa, angka kematian bayi,

perbaikan IPM juga diiringi oleh berkurangnya kemiskinan yang mana angka kemiskinan

pendapatan juga tidak dapat mengungkapkan kenyataan bahwa seseorang dapat jatuh

miskin bukan saja karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, tapi karena tertinggal dalam

banyak hal. Misalnya tertinggal dalam hal pendidikan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk,

atau hidup di lingkungan yang tidak aman.

Berdasarkan data Gambar 8 dan Tabel 9 terlihat bahwa Indeks Pembangunan

Manusia Propinsi Maluku bertumbuh secara perlahan mencapai 70,96 % pada tahun 2009

dari basis tahun 2004 sebesar 69,00 % atau naik 1,96 %, tetapi masih dibawah angka

pencapaian nasional. Hal ini disebabkan karena masih cukup tinggi angka putus sekolah

pada anak 7 – 24 tahun di Maluku yaitu mencapai 27,05 % dan anak yang belum pernah

bersekolah pada usia tersebut mencapai 0,93%. Di lain pihak, indikator kemiskinan juga

masih cukup memprihatinkan karena angka kemiskinan penduduk di Maluku masih tinggi

yaitu 28,10 % pada tahun 2009. Namun di sisi lain terjadi perbaikan terhadap indikator

kesehatan penduduk yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi yang cukup

signifikan yaitu dari 49,5 % tahun 2006 menjadi 9 % tahun 2009. Faktor lain yang membuat

perubahan IPM Maluku yang lambat selama 5 tahun terakhir adalah kondisi lingkungan sosial

yang tidak aman yang dialami Provinsi Maluku selama kurang lebih 5 tahun yakni sejak tahun

1999 – 2004 dan eksesnya dirasakan sampai sekarang.

2.2. Pendidikan

2.2.1. Angka partisipasi murni (SD/MI)

Angka Partisipasi Murni untuk Provinsi Maluku dapat diperlihatkan dengan Tabel 10

berikut ini.



Tabel 10. Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI

Tahun Provinsi

2004 93,46

2005 92,93

2006 92,4

2007 94,37

2008 95,48

2009 97,03

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Maluku

Selanjutnya data pada Tabel 10 dapat ditunjukkan secara grafik dengan

menggunakan Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Grafik Persentasi Indikator APM Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 9 dan Tabel 10 angka capaian APM Provinsi Maluku mengalami

penurunan dari 93,46 persen tahun 2004 menjadi 92,4 persen pada tahun 2006 atau

menunjukan tren penurunan sebesar 0,53 persen setiap tahun sampai tahun 2006,

sebaliknya telah mengalami peningkatan dari 92,4 persen tahun 2006 menjadi 97,03 persen

tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 1,11-1,97 % (data tabel 9). Berdasarkan

data tersebut bahwa penurunan APM SD/MI masing-masing 0,53 persen dari tahun 2004 –



2006 disebabkan karena jumlah anak usia 7 -12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang

SD/MI mengalami penurunan sebesar 0,53 persen setiap tahun (2004 – 2006). Penurunan

tersebut disebabkan oleh pengaruh dari dampak kerusuhan Maluku dimana kondisi

keamanan masih belum stabil. Banyak anak yang eksodus keluar daerah Maluku mengikuti

orang tua atau banyak pula anak usia tersebut yang belum disekolahkan oleh orang tua

mereka karena tidak kondusifnya keamanan saat itu. Setelah tahun 2006 seiring dengan

membaiknya kondisi keamanan di Maluku dan banyaknya lembaga-lembaga swadaya (NGO)

dalam maupun luar negeri turut berpartisipasi merestorasi pembangunan pasca kerusuhan,

sehingga berdampak kepada kenaikan APM SD/MI yang cukup tinggi yaitu antara 1,11 – 1,97

persen.

Kondisi perbaikan APM SD/MI ini juga dipengaruhi antara lain oleh perbaikan sarana

dan prasarana pendidikan, peningkatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan

komitmen alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 20 persen untuk

pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 perubahan. Namun demikian, APM SD/MI

belum mencapai 100 persen, masih terdapat kurang dari 3 persen anak usia tersebut yang

belum bersekolah pada jenjang tersebut. Hal ini mengindikasikan program wajib belajar 9

tahun belum tuntas, dan masih tingginya angka kemiskinan sehingga masih ada pekerjaan

rumah bagi pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota di Maluku untuk

menyelesaikannya dengan serius walaupun dilain pihak telah terjadi kenaikan yang sangat

signifikan pada APK (data tabel 10) sebagai dampak dari diluncurkannya program wajib

belajar 12 tahun oleh pemerintah Provinsi Maluku.

2.1.2.Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)

Data mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Provinsi Maluku pada tahun

2004 hingga 2006 tidak dapat diperoleh sehingga data yang dapat ditunjukkan hanya data

pada tahun 2007 hingga 2009. Data APK yang dimaksud dapat diperlihatkan dengan Tabel

11 berikut ini.



Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Tahun Angka Partisipasi Kasar

(APK)

2004 97,4

2005 106,8

2006 109,9

2007 116,36

2008 114,35

2009 112,58




Gambar 10. Grafik Persentasi Indikator APK Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 10 dan Tabel 11 data angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi

Maluku di atas, APK SD/MI tahun 2009 telah mencapai 112,58 persen, secara signifikan

lebih tinggi dibandingan dengan capaian APM tahun yang sama yang baru mencapai 97,03

persen. Hal itu menunjukkan banyaknya siswa yang berusia di bawah tujuh tahun



(undergrate) dan di atas 12 tahun (overage). Hal ini dimungkinkan karena pasca kerusuhan

Maluku ada usaha dari berbagai pihak untuk mengatasi problem-problem pembangunan

pendidikan di Maluku sehingga mendorong banyak anak yang berada dibawah usia 7 tahun

telah bersekolah SD/MI maka jumlahnya terus meningkat terutama di kota Ambon dan kota-

kota kabupaten di Maluku. Di samping itu, adanya anak-anak usia di atas 12 tahun yang

masih bersekolah di SD/MI, hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, anak-anak

itu masuk SD/MI di atas usia tujuh tahun, dan kedua, adanya anak-anak yang mengulang

kelas, sehingga mereka baru dapat menyelesaikan SD/MI pada usia di atas 12 tahun.

Di lain pihak grafik pada Gambar 10 memperlihatkan ada penurunan APK SD/MI

pada dua tahun terakhir (2008 dan 2009), hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan,

yaitu dimana lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama masa pasca kerusuhan

melakukan advokasi kepada masyarakat telah mengakhiri kegiatannya, dan adanya

gelombang krisis ekonomi yang melanda negeri ini sehingga menyebabkan banyak anak

yang dropout terutama yang mengulang kelas.

2.1.3. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs

Data rata-rata nilai akhir SMP/MTs untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 12. Capaian Indikator Rerata Nilai Akhir SMP/MTs

Tahun Nilai Akhir SMP/MTs

2004 4,78

2005 5,85

2006 5,85

2007 5,85

2008 7,04

2009 7,34


Berdasarkan data pada Tabel 12, rata-rata nilai akhir SMP/MTs ini didasarkan pada

nilai ujian akhir SMP/MTs. Walaupun tahun 2004 masih rendah yaitu 4,78, namun telah



terjadi kenaikan pada tahun 2005 sebesar 1,07 menjadi 5,85 dan nilai itu bertahan sampai

tahun 2007. Rendahnya rata-rata nilai akhir SMP/MTs ini disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain kondisi belajar mengajar yang masih belum kondusif seiring dengan situasi

keamanan yang masih tidak stabil, kondisi kelistrikan yang selalu padam sebagai akibat dari

kerusakan jaringan pada saat kerusuhan, banyaknya ruang belajar yang bersifat darurat

yang dipergunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, ketersediaan buku-buku

pelajaran yang terbatas, dan bayak guru yang eksodus keluar Maluku saat kerusuhan.

Namun setelah itu, dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2008 terjadi kenaikan sebaesar 1,19

dan 0,34 pada tahun 2009. Kenaikan rata-rata nilai akhir SMP/MTs ini karena telah

kondusifnya atmosfer belajar mengajar, perbaikan ruang belajar, terdistribusi buku-buku

pelajaran dan kembalinya guru-guru dari pengungsian, serta kebijakan pemerintah Propinsi

Maluku mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.

2.1.4. Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA

Data rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan

dengan Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA

Tahun

Nilai Akhir

SMA/MA/SMK

2004 5,65

2005 5,43

2006 4,40

2007 6,23

2008 6,51

2009 6,96


Berdasarkan data pada Tabel 13, data rata-rata nilai akhir SMA/MA/SMK ini

didasarkan pada nilai ujian akhir SMA/SMA/SMK (Undan Ujian Sekolah). Berbeda dengan

rata-rata nilai akhir SMP/MTs, rata-rata nilai akhir SMA/MA/SMK cenderung menurun, tahun

2005 rata-rata nilai turun dari 5,65 ke 5,43 atau turun sebesar 0,22 dan tahun 2006 turun lagi



menjadi 4,40 atau turun sebesar 1,03. Turunnya rata-rata nilai akhir SMA/MA/SMK ini

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi belajar mengajar yang masih belum

kondusif seiring dengan situasi keamanan yang masih tidak stabil, kondisi kelistrikan yang

selalu padam sebagai akibat dari kerusakan jaringan pada saat kerusuhan, banyaknya ruang

belajar yang bersifat darurat yang dipergunakan untuk melaksanakan proses belajar

mengajar, ketersediaan buku-buku pelajaran yang terbatas, dan bayak guru yang eksodus

keluar Maluku saat kerusuhan. Dilain sisi, anak usia 16 – 17 tahun (usia SMA) secara

psikologis mengalami tekanan lebih berat karena harus membagi waktu untuk melakukan

pengamanan lingkungan masing-masing, sehingga alokasi waktu untuk belajar menjadi lebih

sedikit. Namun setelah itu, yaitu tahun 2007, dengan mulai kondusif keamanan dan atmosfir

belajar mengajar mulai pulih, maka terjadi peningkatan rata-rata nilai akhir secara signifikan

dan terus sampai tahun 2009. Hal ini, juga merupakan pengaruh dari dialokasikan pada

anggaran APBD Maluku dana BOS khusus untuk SMA/MA dan SMK sebagai wujud dari

pencanangan Program Wajib Belajar (WaJar) 12 tahun di Provinsi Maluku.

2.1.5. Angka putus sekolah SD

Data angka putus sekolah SD untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan Tabel

14 berikut ini.

Tabel 14. Angka putus sekolah SD

Tahun Angka Putus Sekolah SD

2004 3,76

2005 7,12

2006 1,45

2007 1,3

2008 0,17

2009 0,08


Baerdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa walaupun naik tajam pada tahun 2005 yaitu

kenaikan 3,36 %, angka putus sekolah SD kemudian terus mengalami penurunan yang

sangat signifikan sampai dengan tahun 2009. Penurunan angka putus sekolah SD tertinggi

terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,67 %. Kenaikan persentase angka putus sekolah



pada tahun 2005 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, kondisi keamanan yang kurang

kondusif dimana ada garis demarkasi antara komunitas yang berbeda agama sehingga anak

sulit mengakses sekolah yang berada di luar demarkasi komunitasnya, anak usia SD banyak

yang mengikuti orang tua eksodus, dan tingkat kemiskinan yang tinggi serta bayak anak yang

tamat SD/MI tidak melanjutkan ke SMP/MTs.

Di lain pihak, menurunnya angka putus sekolah SD sejak tahun 2006 itu dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu kondisi kemananan yang makin kondusif, advokasi dan konseling

terhadap trauma kerusuhan oleh NGO maupun pemerintah, kebijakan pemberian dana BOS

dan bantuan beasiswa kepada anak miskin dan korban kerusuhan sehingga mereka dapat

menyelesaikan pendidikan SD/MI-nya.

2.1.6. Angka putus sekolah SMP/MTs

Data angka putus sekolah SMP/MTs untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 15. Angka putus sekolah SMP/MTs

Tahun Angka Putus Sekolah SMP

2004 3,32

2005 3,03

2006 4,16

2007 9,38

2008 0,13

2009 0,09

Sumber data: Dinas Pendidikan Maluku

Berbeda dengan angka putus sekolah SD, angka putus sekolah SMP/MTs

berfluktuasi. Berdasarkan data pada Tabel 15, pada tahun 2004 angka putus sekolah

mencapai 3,32 %, turun sebesar 0,29 % pada tahun 2005 sehingga menjadi 3,03%,

kemudian naik lagi menjadi 4,16 % dan naik secara tajam sebesar 5.22 % menjadi 9,38 %

pada tahun 2007. Angka ini merupakan angka putus sekolah SMP/MTs tertinggi selama

kurun waktu lima tahun. Tingginya angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 itu

disebabkan oleh akumulasi dua faktor utama masing-masing tingkat kemiskinan dan



penggangguran terbuka yang tinggi pada tahun 2006 dan 2007 dimana angka kemiskinan

Propinsi Maluku di tahun tersebut adalah sebesar 33,03 % dan 31,14 % dan angka

penggangguran terbuka sebesar 19,67 % dan 13,72%.

2.1.7. Angka putus sekolah menengah

Data angka putus sekolah menengah untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 16. Angka putus sekolah menengah

Tahun Angka Putus Sekolah SMA

2004 5,96

2005 2,82

2006 3,18

2007 2,61

2008 0,09

2009 0,08

Sumber data: Dinas Pendidikan Maluku

Seperti angka putus sekolah SMP/MTs, angka putus sekolah menengah atas di

Provinsi Maluku juga fluktuatif. Namun angka putus sekolah menengah rata-rata lebih kecil

dibandingkan dengan angka putus sekolah SD maupun SMP. Angka putus sekolah anak

pada usia 16 – 19 tahun (usia SMA) pada tahun 2004 sebesar 5,96 % turun menjadi 2,82 %

pada tahun 2005, naik lagi menjadi 3,18 % tahun 2006, turun lagi menjadi 2,61% tahun 2007

dan turun tajam menjadi 0,09 % dan 0,08 di tahun 2008 dan 2009 (Tabel 15). Nampaknya

faktor penyebabnya adalah kemiskinan penduduk yang masih cukup tinggi yang berpengaruh

pada ekonomi kelauarga, serta faktor penggangguran terbuka yang cukup tinggi. Sedangkan

faktor rendahnya angka putus sekolah menengah atas di tahun 2008 dan 2009 nampaknya

dipengaruhi oleh di canangkan program pendidikan dasar 12 tahun oleh pemerintah Provinsi

Maluku. Namun demikian pelaksanaannya perlu diawasi karena implementasi di kabupaten-

kabupaten sering salah sasaran karena pencarian anggaran pendukung (BOS

SMA/MA/SMK) sering terlambat.



2.1.8. Angka melek aksara 15 tahun ke atas

Data angka melek aksara 15 tahun ke atas untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 17. Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke atas

Tahun Angka Melek Huruf > 15 Tahun

2004 91,00

2005 91,50

2006 91,70

2007 92,00

2008 98,12

2009 98,69




Gambar 11. Grafik Persentasi Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas Provinsi Maluku



Berdasarkan Tabel 17 dan Gambar 11 terlihat bahwa angka melek aksara 15 tahun

ke atas mengalami kenaikan yang cukup berarti dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Hal ini

menunjukkan bahwa capaian indikator angka melek huruf 15 tahun ke atas di Provinsi

Maluku tergolong tinggi walaupun belum mencapai 100 persen dan masih lebih tinggi dari

capaian nasional.

Angka melek huruf di Provinsi Maluku terlihat makin membaik karena cenderung naik

setiap tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Seperti yang terlihat Tabel 17, angka melek

huruf naik tajam dari tahun 2008 sampai tahun 2009, mencapai 98,69%. Pencapaian angka

melek huruf di Provinsi Maluku telah melampaui target nasional. Faktor penting penyebab

naiknya angka melek huruf di Provinsi Maluku adalah makin banyaknya anak-anak usia

SD/MI yang bersekolah dan menamatkan studi. Hal ini terlihat dari angka APM SD/MI yang

naik dan Angka Putus Sekolah yang menurun.

2.1.9. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs

Data persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs untuk Provinsi Maluku

dapat ditunjukkan dengan Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Persentase Jumlah Guru yang Layak

Mengajar SMP/MTs

Tahun Persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs

2004 73,46

2005 73,71

2006 51,2

2007 56,26

2008 56,26

2009 60,00


Berdasarkan Tabel 18 terlihat bahwa angka yang ada mengalami fluktuasi dari tahun

2004 hingga tahun 2009. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 mengalami kenaikan yang

cukup nerarti. Kemudian pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami penurunan. Selanjutnya

mengalami kenaikan pada tahun 2007 hingga tahun 2009.



Persentase guru SMP/MTs yang layak mengajar cenderung fluktuatif, namun secara

umum persentasenya lebih rendah pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2004.

Kriteria seorang guru layak mengajar di SMP/MTs yang ditetapkan menurut Dinas

Pendidikan Maluku adalah mereka yang memiliki akta mengajar IV atau bergelar S1. Masih

rendahnya guru SMP/MTs yang layak mengajar disebabkan karena sebagian besar guru

SMP/MTS masih berpendidikan D2 atau PGSMP. Di lain pihak belum banyak guru yang

tersertifikasi masih sedikit, demikian pula dengan program peningkatan kualitas guru ke

jenjang S1 terkendala dengan kondisi geografi Propinsi Maluku yang banyak daerah

terpencilnya (pulau-pulau) sehingga sulit mengakses kota Ambon dimana perguruan tinggi

ada, sementara guru tidak boleh meninggalkan kelasnya.

2.1. 10. Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah

Data persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah untuk Provinsi

Maluku dapat ditunjukkan dengan Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Sekolah Menengah

Tahun Persen jumlah guru layak

mengajar Sekolah Menengah

2004 54,37

2005 55,33

2006 65,83

2007 65,43

2008 65,43

2009 68,87


Berdasarkan Tabel 19 terlihat bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2006 mengalami

kenaikan yang cukup signifikan. Persentase guru SMA/MA yang layak mengajar naik dari

54,37 % tahun 2004 menjadi 68,87 % tahun 2009 atau terjadi kenaikan sebesar 14,5%

selama lima tahun ini. Rinciannya sebagai berikut; pada tahun 2004 ada 54,37% guru

SMA/MA yang tergolong layak mengajar. Angka ini naik menjadi 55,33% pada tahun 2005,



menjadi 65,83% pada tahun 2006, dan sedikit turun menjadi 65,43% pada tahun 2007 dan

tahun 2009, serta naik lagi menjadi 68,87% pada tahun 2009.

Penyebab kenaikan persentase guru yang layak mengajar di Sekolah Menengah Atas

adalah naiknya persentase guru-guru SMA yang berkualifikasi S1 dan Diploma IV serta

jumlah guru SMA/MA yang tersertifikasi. Pada tahun 2006 sebanyak 83,12% guru-guru SMA

telah berpendidikan S1 dan DIV, pada tahun 2009 guru-guru SMA yang berpendidikan S1

dan DIV naik menjadi 87,36%.

2.2. Kesehatan

2.2.1. Umur harapan hidup (UHH)

Data umur harapan hidup (UHH) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 20. Data Umur Harapan Hidup (UHH)

Tahun Umur Harapan Hidup (UHH)

2004 66,2

2005 66,2

2006 66,6

2007 67,5

2008 67,7

2009 67,20

Sumber data: Dinas Kesehatan Maluku & BPS Maluku

Umur harapan hidup merupakan indikasi keberhasilan pembangunan bidang

kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka umur harapan hidup akan

semakin tinggi. Umur harapan hidup penduduk Maluku pada awal RPJMN adalah 66,2 tahun.

Angka ini mengalami peningkatan selama lima tahun pelaksanaan RPJMN di Maluku

sehingga pada tahun 2009 umur harapan hidup penduduk Maluku telah mencapai 67,20

tahun. Data ini (Tabel 20) mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program

pembangunan bidang kesehatan di Maluku pada periode tersebut. Namun demikian, umur

harapan hidup penduduk Maluku sedikit turun terutama pada akhir pelaksanaan RPJM

(tahun 2009) menjadi 67,20. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 dan

2008 pelaksanaan RPJMN di Maluku, dan juga masih lebih rendah dari umur harapan hidup



nasional yang sudah mencapai 70,5 pada tahun 2008. Penurunan umur harapan hidup pada

tahun 2009 ini mungkin disebabkan karena kurang tepatnya sasaran program pembangunan

kesehatan pada tahun yang bersangkutan.

2.2.2. Angka kematian bayi (AKB)

Data Angka Kematian Bayi (AKB) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 21. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

Tahun Angka Kematian Bayi (AKB)

2004 48

2005 48

2006 49,5

2007 49

2008 10

2009 9

Sumber data: Dinas Kesehatan Maluku

Selanjutnya data pada Tabel 21 dengan menggunakan data prevalensi gizi buruk

sebagai pembanding (indikator pendukung) dapat ditunjukkan secara grafik dengan




Gambar 12. Grafik Persentasi Indikator AKB

Berdasarkan Gambar 12 dan Tabel 21 di atas terlihat bahwa angka kematian bayi

Provinsi Maluku dari 2004 – 2009 rata-rata masih tinggi, namun terjadi penurunan yang

sangat baik pada tahun 2009 yaitu 10 per seribu kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.

Semakin tinggi angka kematian bayi mengindikasikan adanya kegagalan pelaksanaan

program bidang kesehatan. AKB Maluku pada awal pelaksanaan RPJMN adalah sebesar 48

orang per 1000 kelahiran hidup. AKB Maluku cenderung mengalami peningkatan selama tiga

tahun pelaksanaan RPJMN, dimana pada tahun 2006 AKB Maluku mencapai angka 49,5

orang per 1000 kelahiran hidup kemudian turun sedikit menjadi 49 orang per 1000 kelahiran

hidup. Penurunan secara drastis terjadi pada tahun-tahun terakhir perjalanan RPJM yakni

tahun 2008 dan 2009. Penurunan AKB ini mengindikasikan ada keberhasilan yang

ditunjukkan dengan adanya perbaikan sasaran-saran program pembangunan bidang

kesehatan, seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2008 – 2013, misalnya

program peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskemas jaringannya

sehingga memungkinkan tersedia layanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil dan

melahirkan.



Berdasarkan grafik pada Gambar 12 menunjukkan terjadinya penurunan AKB sejalan

dengan makin membaiknya asupan gizi masyarakat yang bergerak naik secara perlahan,

sehingga berakibat kepada menurunnya angka gizi buruk penduduk.

2.2.3. Prevalensi gizi buruk (%)

Data prevalensi gizi buruk (%) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 22. Data Prevalensi Gizi Buruk (%)

Tahun Prevalensi Gizi Buruk

(%)

2004 2,5

2005 2,3

2006 2,1

2007 0,9

2008 0,7

2009 0,37

Sumber data: Dinas Kesehatan Maluku

Prevalensi gizi buruk adalah persentase balita yang mengalami kekurangan gizi akut.

Penurunan prevalensi gizi buruk mengindikasikan keberhasilan program pembangunan

bidang kesehatan. Prevalensi balita yang mengalami gizi buruk pada awal pelaksanaan

RPJMN di Maluku adalah sebesar 2,5 % (Tabel 22). Angka ini mengalami penurunan yang

drastis menjadi 0,37% pada akhir pelaksanaan RPJMN di Maluku. Hal ini disebabkan karena

ada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah,

karena masuknya berbagai bantuan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam

maupun luar negeri, adanya program askeskin, dan program makanan tambahan, serta

pemberian vitamin A bagi anak di sekolah sehingga kebutuhan gizi anak-anak balita

terpenuhi.

Di lain pihak persentase gizi buruk menurun secara drastis menjadi 0,37 % pada

tahun kelima pelaksanaan RPJMN di Maluku. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi

pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan, terutama dalam hal penyuluhan

kepada masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. Namun demikian, angka-angka



capaian yang dicapai itu menjadi kontras dengan kenyataan di lapangan, terutama pada

daerah-daeran terpencil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku. Secara kasat

mata masih banyak ditemui anak balita gizi buruk di desa-desa. Hal ini karena laporan-

laporan yang diberikan kabupaten/kota hanya didasarkan pada persentase program yang

telah dilaksanakan, dan hanya berdasarkan angka prediksi semata bukan pada angka

capaian berdasarkan data survei yang dilakukan secara rutin.

Walaupun terjadi penurunan prevalensi gizi buruk dari tahun ke tahun tapi jika

membuat dan memperhatikan tren akan menunjukan adanya kenaikan. Hal ini memberikan

peringatan kalau pemerintah propinsi Maluku harus kembali serius memperhatikan masalah

ini, atau ada kemungkinan berhubungan dengan krisis global.

2.2.4. Prevalensi gizi kurang (%)

Data prevalensi gizi kurang (%) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan




Tabel 23. Data Prevalensi Gizi Kurang (%)

Tahun Prevalensi Gizi Kurang

(%)

2004 9,8

2005 9,6

2006 9,5

2007 7,3

2008 7,5

2009 7,13

Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Berdasarkan Tabel 23 terlihat bahwa capaian indikator prevalensi gizi kurang di

Provinsi Maluku dari 2004 – 2009 menunjukan penurunan dari tahun ke tahun. Berturut-turut

prevalensi gizi kurang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah tahun 2004,

prevalensi gizi kurang adalah 9,8 %, turun jadi 9,6 % pada tahun 2005, turun lagi menjadi 9,5

% tahun 2006, turun menjadi 7,3 % tahun 2007 dan tahun 2008 sedikit naik menjadi 7,5 %

dan tahun 2009 menjadi 7,13 % Angka-angka itu jauh di bawah capaian nasional, artinya

kinerja pembangunan sudah berada pada sasaran yang baik.

Prevalensi balita gizi kurang secara universal digunakan sebagai indikator untuk

memonitor status kesehatan. Penurunan prevalensi gizi kurang mengindikasikan

keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan. Prevalensi balita yang mengalami

gizi kurang pada awal pelaksanaan RPJMN di Maluku adalah sebesar 9,8 %. Angka ini

sedikit demi sedikit turun hingga menjadi 9,6% pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN. Hal

ini mungkin disebabkan karena semakin baiknya kondisi ekonomi masyarakat, terutama

masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi

anak-anak balita. Disamping itu, adanya intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat

miskin dan implementasi RPJMD Maluku 2008 – 2013 melalui program makanan tambahan

dan pemberian vitamin A, sehingga asupan gizi anak balita tercukupi. Pada umumnya gizi

kurang ini terjadi pada keluarga kurang mampu.

Prevalensi gizi kurang yang menurun di Maluku ini tidak terlepas dari optimalisasi

pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan, terutama dalam hal penyuluhan

kepada masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. namun demikian, perlu diwaspadai,



karena masih banyak anak balita di pedesaan masih kurang gizi. Diduga angka-angka

capaian fantastis yang berada jauh diatas angka capaian nasional ini hanya berdasarkan

laporan kabupaten/kota dan tidak berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara teratur.

2.2.5. Persentase tenaga kesehatan per penduduk

Data persentase tenaga kesehatan per penduduk untuk Provinsi Maluku dapat

ditunjukkan dengan Tabel 24 berikut ini.

Tabel 24. Capaian indikator Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk

Tahun Persentase Tenaga

Kesehatan per Penduduk

2004 2,80

2005 3,00

2006 3,00

2007 3,41

2008 3,86

2009 2,76

Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (modifikasi)

Berdasarkan Tabel 24 terlihat bahwa capaian indikator persentase tenaga kesehatan

per penduduk di Provinsi Maluku dari 2004 – 2009 menunjukan peningkatan dari tahun ke

tahun. Berturut-turut persentase tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

adalah; tahun 2004 adalah 2,8 %, tahun 2005 adalah 3 %, tahun 2006 adalah 3,41 %, dan

tahun 2008 adalah 3,86 % serta tahun 2009 adalah 2,76 %

Dari tren terlihat bahwa menurun pada tahun 2005 ke 2006, lalu naik secara tajam

tahun 2006 ke 2008 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009. Hal

ini disebabkan karena terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk tapi tidak diikuti pertambahan

jumlah tenaga kesehatan setara dengan pertumbuhan tersebut.



2.3. Keluarga Berencana

2.3.1. Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)

Data persentase tenaga kesehatan per penduduk untuk Provinsi Maluku dapat


Tabel 25. Persentase Penduduk Ber-KB

Tahun Persen Penduduk Ber‐KB

2004 39

2005 39,78

2006 63,69

2007 67,35

2008 79,00

2009 79,00

Sumber data: BKKB Provinsi Maluku



Gambar 13. Grafik Persentasi Penduduk ber-KB



Berdasarkan Gambar 13 dan Tabel 25 terlihat bahwa capaian indikator persentase

penduduk ber-KB di Provinsi Maluku dari 2004 – 2009 menunjukan peningkatan dari tahun

ke tahun di atas capaian nasional. Peningkatan angka capaian dari tahun 2004 ke 2009

mencapai 40 %, suatu angka capaian yang spektakuler. Berdasarkan target RPJMN 2004 –

2009 angka kesertaan penduduk ber-KB adalah 67,5 persen dan target untuk 2015 adalah

71 persen. Kedua target secara nasional telah terlampaui di Maluku.

Persentase Penduduk ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah

perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan atau memakai alat

kontrasepsi dengan seluruh pasangan usia subur. Persentase penduduk ber-KB di Maluku

pada awal RPJMN adalah sebesar 39 %. Angka ini naik tajam menjadi 79 % pada tahun

terakhir pelaksanaan RPJMN di Maluku. Rendahnya pasangan usia subur yang

menggunakan kontrasepsi dipengaruhi oleh keadaan saat itu yang masih dalam suasana

kerusuhan dimana pelaksaan program KB praktis terhenti. Peningkatan CPR ini

mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang keluarga

berencana di Maluku pasca kerusuhan. Peningkatan CPR ini dilakukan melalui penyuluhan

ber-KB kepada masyarakat secara intensif, penyediaan alat kontrasepsi yang memadai, dan

penyediaan layanan KB kepada masyarakat terutama masyarakat miskin.

2.3.2. Laju pertumbuhan penduduk

Data laju pertumbuhan penduduk (LPP) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 26. Data Persentase LPP Provinsi Maluku

Tahun Persen LPP

2004 2,55

2005 2,55

2006 2,59

2007 1,44

2008 2,44

2009 1,8




Selanjutnya data pada Tabel 26 dan data persentase penduduk ber-KB dapat

ditunjukkan secara grafik dengan menggunakan Gambar 14 berikut ini.

Gambar 14. Grafik Persentasi LPP Provinsi Maluku

Berdasarkan Gambar 14 dan Tabel 26 terlihat pada periode tahun 2004 – 2009 laju

pertumbuhan penduduk Maluku bertumbuh sebesar rata-rata 2,12 %. Laju Pertumbuhan

penduduk Provinsi Maluku selama kurun waktu 2000 – 2010 atau selama sepuluh tahun

terakhir sebesar 2,90 % (BPS Provinsi Maluku). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini

dipengaruhi oleh kembalinya penduduk yang sebelumnya mengungsi ke provinsi lain akibat

konflik sosial dan juga adanya pemekaran daerah kabupaten/kota.

Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan indikator utama untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana dalam analisis ini. Pelaksanaan

program pembangunan bidang keluarga berencana dapat dikatakan berhasil apabila laju

pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Maluku pada

awal pelaksanaan RPJMN adalah sebesar 2,25 %.

Laju pertumbuhan penduduk Maluku selama pelaksanaan RPJMN bertumbuh rata-

rata sebesar 2,12 %. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Propinsi Maluku selama kurun

waktu 2000 – 2010 atau selama sepuluh tahun terakhir sebesar 2,90 % (BPS Provinsi

Maluku). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dipengaruhi oleh kembalinya penduduk



yang sebelumnya mengungsi ke provinsi lain akibat konflik sosial dan juga adanya

pemekaran daerah kabupaten/kota.

2.3.3. Total Fertility Rate (TFR).

Data total fertility rate (TFR) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan Tabel

27 berikut ini.

Tabel 27. Data FTR Provinsi Maluku

Tahun

Total Fertillity Rate (TFR)

2004 3,9

2005 3,9

2006 3,9

2007 3,9

2008 3,9

2009 3,7


Sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam upaya mewujudkan keluarga kecil

berkualitas yang ditandai oleh kondisi penduduk tumbuh seimbang adalah menurunkan TFR

paling tidak menjadi sekitar 2,17. Berdasarkan data pada Tabel 27 terlihat bahwa sasaran

program KB di Provinsi Maluku untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas berhasil

menurunkan angka TFR dari 3,9 pada tahun 2004 menjadi 3,7 pada tahun 2009. Capaian

tersebut masih jauh dari sasaran nasional. Hal ini karena beberapa kendala dalam

pembangunan keluarga kecil berkualitas di Maluku yaitu bervariasinya dukungan dan

komitmen pemerintah kabupaten/kota yang diwujudkan dalam kelembagaan, tenaga,

anggaran dan sarana/prasarana untuk mendukung pengelolaan program KB sehingga

berpengaruh pada pembinaan peran institusi masyarakat yang selama ini menjadi basis

pengelolaan KB oleh masyarakat di daerah dan melemahnya mekanisme operasional

program yang selama ini telah menjadi motor penggerak pengelolaan program bersama

masyarakat. Di lain pihak, masih terbatasnya akses kelompok keluarga miskin dan keluarga

rentan lainnya terhadap pelayanan KB termasuk pelayanan yang gratis sehingga kelompok

masyarakat ini merupakan yang partisipasinya rendah.



2.4. Ekonomi Makro

2.4.1. Laju pertumbuhan ekonomi

Data laju pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 28. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Provinsi

2004 4.43

2005 5.07

2006 5.55

2007 5.62

2008 4.21

2009 5.43

Selanjutnya data pada Tabel 28 dan data PDRB berdasarkan harga baku yang

digunakan sebagai pembanding dapat ditunjukkan secara grafik dengan menggunakan


Gambar 15. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi



Berdasarkan Tabel 28 dan Gambar 15 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi

Provinsi Maluku sebagai salah satu sub-indikator tidak signifikan dari tahun ke tahun dan

cenderung fluktuatif. Dengan nilai persentase 4,43 pada tahun 2004 hingga mencapai 5,43

pada tahun 2009, memperlihatkan bahwa pertambahan persentase pertumbuhan ekonomi

yang sangat rendah dari tahun ke tahun. Apalagi pada tahun 2008 sempat merosot ke level

4,21.

Ini diakibatkan oleh krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian

Nasional dan Maluku pada khususnya. Alasan lain yang mendasari belum berkembangnya

pertumbuhan ekonomi Maluku adalah, terjadinya dampak kerusuhan masa lalu, dimana

dampaknya menyebabkan sebagian besar investor meninggalkan daerah ini dalam jangka

waktu hampir sepuluh tahun.

Selanjutnya, dengan alasan keamanan inilah maka belum banyak investor dari dalam

mapun luar negeri yang mau menanamkan modalnya di Daerah Maluku. Akan tetapi, seiring

berjalannya waktu, Provinsi Maluku semakin terbuka untuk dikunjungi semua pihak.

Kunjungan itu menyusul tingkat kepercayaan, keamanan dan kenyamanan yang terus

tumbuh dari waktu ke waktu.

Beberapa kebijakan pun ditempuh, yaitu dengan membangun beranda daerah

dimana pulau-pulau terluar diposisikan sebagai pintu masuk ke Maluku, tetapi juga pintu

keluar untuk kepentingan produk perekonomian regional dan internasional. Hasilnya

ditunjukkan dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009 sebesar 5,34. Selain

itu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku saat ini juga didukung oleh sektor informal,

usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang pesat dalam menampung masyarakat yang

tidak memiliki pekerjaan.

2.4.2. Persentase ekspor terhadap PDRB

Data persentase ekspor terhadap PDRB untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan




Tabel 29. Persentase Ekspor Terhadap PDRB

Tahun Provinsi

2004 7.32

2005 9.53

2006 1.86

2007 8.18

2008 8.18

2009 10.65

Persentase ekspor terhadap PDRB Provinsi Maluku seperti ditunjukkan pada Tabel

29 adalah sebesar 7,32 pada tahun 2004, kemudian jatuh hingga mencapai angka 1,86 pada

tahun 2006 dan kembali mencapai 8,18 pada tahun 2006-2007 dan mengalami kenaikan

sebesar 9,80 pada tahun 2009. Ini mengindikasikan bahwa persentase pertumbuhan ekspor

Maluku mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan

yang signifikan pada tahun 2006. Menurunnya jumlah ekspor Provinsi Maluku pada periode

tersebut terkait dengan eksodusnya beberapa perusahaan/investor yang bergerak di bidang

kehutanan dan perikanan di Provinsi Maluku. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi

keamanan dan perekonomian di Provinsi Maluku, maka akan semakin mempengaruhi

terciptanya ikilim investasi yang baik pula. Ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya

persentase ekspor Provinsi Maluku yang menyentuh level 9,80 pada tahun 2009.

2.4.3. Persentase output manufaktur terhadap PDRB

Data persentase output manufaktur terhadap PDRB untuk Provinsi Maluku dapat




Tabel 30. Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB

Tahun Provinsi

2004 4.59

2005 4.50

2006 4.47

2007 4.72

2008 4.72

2009 4.82

Pertumbuhan persentase output manufaktur terhadap PDRB Provinsi Maluku

menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun seperti pada Tabel 30,

walaupun trendnya berakhir dengan pertumbuhan yang positif pada tahun 2009 sebesar

4,82. Hal ini dikarenakan kinerja pemerintah belum optimal terkait dengan tingkat pelayanan

infrastruktur di daerah Maluku. Dimana, belum optimalnya pelayanan teknologi informasi dan

komunikasi serta sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara secara

adil dan merata ke daerah-daerah terpencil.

2.4.4. Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)

Data Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)untuk Provinsi Maluku dapat


Tabel 31. Pendapatan Per Kapita (dalam juta rupiah)

Tahun Provinsi

2004 3.25

2005 3.65

2006 4.00

2007 4.38

2008 4.38

2009 4.87





Gambar 16. Grafik Pendapatan Per Kapita (dalam juta rupiah)

Pendapatan perkapita Provinsi Maluku masih rendah, artinya masih banyak penduduk

yang mempunyai pendapatan masih di bawah standar atau garis kemiskinan. Walaupun

masih rendah, namun berdasarkan trend dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa

persentase pendapatan per kapita Provinsi Maluku cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini

ditunjukkan seperti pada Tabel 31 dan Gambar 16.

Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Maluku dapat dimaklumi, karena

sampai tahun 2009, tingkat pengangguran di Maluku menunjukkan angka sebesar 10,38%

dan tingkat kemiskinan penduduk Maluku sebesar 28,23% dari jumlah penduduk, walaupun

trendnya cenderung turun dari tahun ke tahun.

2.4.5. Laju inflasi.

Data laju inflasi untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan menggunakan




Tabel 32. Laju Inflasi

Tahun Provinsi

2004 5.11

2005 8.60

2006 13.64

2007 4.96

2008 11.23

2009 6.48



Gambar 17. Grafik Laju Inflasi

Laju inflasi daerah Maluku cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti

ditunjukkan pada Tabel 32 dan Gambar 17. Dimana pada tahun 2004 sebesar 5,11 dan

meningkat menjadi 13,64 pada tahun 2006, kemudian mengalami penurunan yang cukup



signifikan pada tahun 2007 menjadi 4,96. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 11,23

pada tahun 2008 dan turun lagi sebesar 6,48 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

ketidakstabilan kondisi perekonomian di Maluku yang selalu peka dan sangat dipengaruhi

oleh faktor-faktor lain diluar faktor ekonomi itu sendiri, seperti faktor sosial kemasyarakatan

dan kebijakan politik daerah.

2.5. Investasi

2.5.1. Nilai rencana PMA yang disetujui

Data nilai rencana PMA yang disetujui untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan

dengan menggunakan Tabel 33 berikut ini.

Tabel 33. Nilai Rencana PMA Yang Disetujui (dalam milyar rupiah)

Tahun Provinsi

2004 6.00

2005 60.00

2006 55.00

2007 82.00

2008 -

2009 -

Nilai rencana PMA yang disetujui untuk Provinsi Maluku seperti pada Tabel 33

cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, nilai rencana PMA yang

disetujui sebesar Rp. 6 Milyar, kemudian naik sebesar Rp. 60 milyar pada tahun 2005.

Kemudian turun sebesar Rp. 55 Milyar pada tahun 2006 dan mengalami kenaikan pada

tahun 2007 sebesar Rp. 82 milyar. Menurunnya angka rencana PMA yang disetujui pada

tahun 2004 disebabkan oleh kekhawatiran BKPM Pusat dengan status keamanan negara

dengan adanya beberapa teror bom di beberapa ibukota provinsi di Indonesia. Selanjutnya

sejak April 2008, BKPM Pusat tidak lagi mempublikasikan data persetujuan rencana investasi

penanaman modal di tiap-tiap daerah.



2.5.2. Nilai realisasi investasi PMA (US$ Juta)

Data nilai realisasi investasi PMA (US$ Juta) untuk Provinsi Maluku dapat

ditunjukkan dengan menggunakan Tabel 34 berikut ini.

Tabel 34. Nilai Realisasi Investasi PMA (US $ juta)

Tahun Provinsi

2004 61,363

2005 333,675

2006 328,069

2007 328,069

2008 340,914

2009 353,760



Gambar 18. Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA

Berdasarkan Tabel 34 dan Gambar 18 menunjukan bahwa Penanaman Modal Asing

(PMA), dalam kurun waktu 2004-2009 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dari sisi

jumlah, proyek PMA juga mengalami fluktusi. Walaupun demikian, sejak lima tahun terakhir



perkembangan investasi khususnya dari PMA di Provinsi Maluku mengalami peningkatan

yang cukup mengembirakan dibandingkan dengan tahun 2004. Pada tahun 2004 nilai

investasi PMA di Provinsi Maluku hanya sebesar 61,363 juta US $ kemudian pada tahun

2005 meningkat sangat signifikan dengan nilai investasi sebesar 333,675 juta US $ dan

selanjutnya juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 353,760 juta US $. Hal ini

disebabkan karena kondisi keamanan di daerah ini yang semakin kondisif sehingga

memungkinkan para invetor asing bersedia untuk menanamkan investasinya di Maluku.

Kegiatan investasi khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi

Maluku ke depan akan dihadapkan pada tantangan untuk memacu penanaman modal baru

dan mempertahankan penanaman modal yang sudah ada guna mendorong pertumbuhan

ekonomi di daerah ini. Dengan meningkatkan investasi terutama penanaman modal asing

(PMA), secara langsung akan mempercepat pergerakan roda perekonomian dan sekaligus

menyerap tenaga kerja. Oleh sebab itu upaya pemerintah menarik investor asing untuk

menanamkan modalnya di Maluku terus dilakukan secara intensif.

2.5.3. Nilai rencana PMDN yang disetujui

Data nilai rencana PMDN yang disetujui untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 35. Nilai Rencana PMDN Yang Disetujui (dalam milyar rupiah)

Tahun Provinsi

2004 140.00

2005 88.00

2006 95.00

2007 110.00

2008 -

2009 -

Nilai rencana PMDN yang disetujui untuk Provinsi Maluku seperti pada Tabel 35 juga

cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2004, nilai rencana PMDN

yang disetujui sebesar Rp. 140 Milyar, kemudian turun sebesar Rp. 88 milyar pada tahun



2005. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 95 milyar dan naik lagi

sebesar 110 milyar pada tahun 2008. Selanjutnya sejak April 2008, BKPM Pusat tidak lagi

mempublikasikan data persetujuan rencana investasi penanaman modal di tiap-tiap daerah.

Berfluktuasinya angka rencana PMDN yang disetujui dikarenakan kurang gencarnya

kegiatan promosi yang dipadukan dengan kegiatan perdagangan dan pariwisata yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

2.5.4. Nilai realisasi investasi PMDN (Rp Milyar)

Data nilai realisasi investasi PMDN (Rp Milyar) untuk Provinsi Maluku dapat

ditunjukkan dengan menggunakan Tabel 36 berikut ini.

Tabel 36. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. milyar)

Tahun Provinsi

2004 3.302,64

2005 3.087,87

2006 3.376,01

2007 3.376,01

2008 3.020,00

2009 3.020,00





Gambar 19. Grafik Nilai Realisasi Investasi PMDN

Nilai realisasi investasi Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Maluku

cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada Tabel 36 dan Gambar

19. Pada tahun 2004 nilai investasi PMDN di Provinsi Maluku sebesar 3,302 triliun rupiah,

kemudian pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3,087 triliun rupiah dan

selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2006 dan 2007 menjadi 3,376 triliun rupiah,

kemudian sampai dengan tahun 2009 menurun menjadi 3,02 triliun rupiah.

Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya kinerja pemerintah daerah terkait

dengan promosi dan perijinan investasi di daerah ini. Namun, dalam pelaksanaanya juga

terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi, dimulai dari perencanaan, pembinaan dan

sampai pada pengendalian pelaksanaan juga sangat mempengaruhi nilai realisasi investasi

PMDN tersebut. Sehingga turut mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Pada

tahun 2009, nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Maluku sebesar Rp 3,02 triliun tersebut di

atas ditanamkan/diinvestasikan untuk 23 proyek dibidang usaha perikanan, industri kayu,

industri kimia, perhubungan laut, pengangkutan, perumahan, perkebunan, serta listrik, gas,

air dan jasa lainnya.



Gambar 20. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA dan PMDN

Gambar 20 menunjukan bahwa pertumbuhan realisasi investasi PMA,

memperlihatkan kondisi yang cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi

investasi PMDN, walaupun masih cenderung berfluktuasi. Investasi PMA di Provinsi Maluku

sangat dipengaruhi oleh isu travel warning yang menimbulkan keraguan dan keengganan

investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Akan tetapi, melalui

pencanangan program perdamaian dunia yang pelaksanaannya dipusatkan di Provinsi

Maluku dengan memilih Kota Ambon sebagai kota ke-35 di dunia yang menjadi tempat

penempatan gong perdamaian dunia yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia

pada tanggal 25 November 2009, sekaligus mengukuhkan Kota Ambon dan Provinsi Maluku

pada umumnya sebagai daerah yang telah aman dan kondusif serta siap bersaing dalam

memajukan perekonomian nasional.

Momen ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat dunia terutama

para investor untuk lebih bergairah dalam menanamkan modalnya di Maluku. Nilai realisasi

investasi PMA Provinsi Maluku pada tahun 2009 adalah sebesar $ 353,76 juta dengan total

pekerjaan 19 proyek yang masing-masing berinvestasi dibidang usaha perikanan, pariwisata,

energi, dan jasa lainnya dengan menyerap 5.784 orang tenaga kerja Indonesia dan 121

tenaga kerja asing.



Dalam rangka meningkatkan investasi, maka pemerintah daerah Provinsi Maluku

diharapkan terus mengupayakan pemulihan kepercayaan investor melalui berbagai kegiatan

promosi yang dipadukan dengan kegiatan perdagangan dan pariwisata. Promosi investasi

dilakukan melalui seminar investasi, temu usaha, pameran investasi dengan mengutamakan

“one on one meeting” antara pengusaha nasional dan pengusaha asing baik di dalam

maupun luar negeri. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga harus terus berupaya meningkatkan

kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar daerah, bilateral dan multilateral;

mengarahkan pengembangan usaha industri ke sentra-sentra kawasan industri; dan

memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui hubungan kemitraan dengan

usaha berskala besar.

Kebijakan lain yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku adalah mempertahankan

penanaman modal yang sudah ada di Maluku. Kebijakan ini ditempuh dengan meningkatkan

check and balanced system yang mampu menampung keluhan dari berbagai kegiatan

investasi yang ada serta menindaklanjuti secara cepat dan efektif. Sementara itu, dalam

sistem perijinan, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan berbagai perbaikan dengan

meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam proses perijinan investasi berupa

penyederhanaan pelayanan ijin daerah dan memperpendek jangka waktu proses

penyelesaiannya melalui pelayanan di satu pintu (one stop service).

2.5.5. Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA.

Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Maluku pada tahun 2005

berjumlah 16 proyek pada bidang usaha perikanan, pariwisata dan jasa lainnya dengan nilai

investasi sebesar 0.333 juta US$, yang menyerap 2.784 orang tenaga kerja Indonesia dan 51

orang tenaga kerja asing. Sementara untuk tahun 2009, nilai realisasi investasi PMA Provinsi

Maluku sebesar 0.353 juta US$ juta dengan total pekerjaan 19 proyek yang masing-masing

berinvestasi dibidang usaha perikanan, pariwisata, energi, dan jasa lainnya dengan

menyerap 5.784 orang tenaga kerja Indonesia dan 121 orang tenaga kerja asing.

2.6. Infrastruktur

2.6.1. Persentase panjang jalan nasional dalam kondisi baik, sedang, dan buruk

Data persentase panjang jalan nasional dalam kondisi baik, sedang, dan buruk untuk

Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan menggunakan Tabel 37 berikut ini.



Tabel 37. Persentase Panjang Jalan Nasional

Persentase Panjang

jalan Nasional

Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kondisi Baik 51.75 55.22 65.44 54.04 43.13 49.00

Kondisi Sedang 16.52 14.18 11.76 19.92 10.67 8.71

Kondisi Buruk 31.73 30.60 22.80 26.04 46.20 42.29



Gambar 21. Grafik Persentase Panjang Jalan Nasional

Dari Tabel 37 dan Gambar 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa ruas jalan nasional

cenderung mengalami kerusakan dari tahun ke tahun. Ini ditunjukkan pada tahun 2008,

dimana ruas jalan nasional dalam kondisi buruk mengalami kenaikan yang signifikan sebesar

46,20 dari tahun 2007 sebesar 26,04. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan

sebesar 42,29. Pada tahun 2008, terlihat bahwa jalan nasional dalam kondisi baik dan

sedang mengalami penurunan yang cukup siginifikan sedangkan jalan dalam kondisi buruk

mengalami kenaikan juga cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2008

mulai dari januari hingga desember hujan turun terus menerus sehingga mengakibatkan

berbagai kerusakan jalan dan banyak jembatan patah selain karena penurunan tingkat

kualitas jalan.



Kemudian pada tahun 2009, jalan nasional dalam kondisi baik mengalami kenaikan

yang cukup signifikan dan jalan nasional dalam kondisi buruk mengalami penurunan yang

cukup signifikan juga. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berusaha keras

memperbaiki berbagai jalan yang rusak, baik yang dalam kondisi sedang maupun buruk.

Proses perbaikan jalan juga disebabkan karena pada tahun 2010, Provinsi Maluku

melaksanakan Program Sail Banda yang merupakan program Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah selain ditunjang dengan kondisi iklim yang cukup mendukung. Selain

proses perbaikan jalan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait juga melakukan pelebaran

jalan.

2.6.2. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik, sedang dan buruk.

Data persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik, sedang, dan buruk untuk


Tabel 38. Persentase Panjang Jalan Provinsi

Persentase Panjang

Jalan Provinsi

Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kondisi Baik 29.83 31.55 54.90 68.93 36.26 39.06

Kondisi Sedang 23.30 22.52 24.11 13.51 20.02 22.03

Kondisi Buruk 46.87 45.93 20.99 17.56 43.72 38.91

Transportasi di Maluku merupakan urat nadi dalam menghidupkan masyarakat dan

sebagai penggerak dalam pelaksanaan kehidupan politik, sosial budaya dan pertahanan

keamanan serta yang terpenting adalah transportasi sebagai alat pemersatu. Merujuk pada

Tabel 38, menunjukkan bahwa ruas jalan provinsi cenderung dalam kondisi baik dari tahun

ke tahun. Namun, kerusakan yang signifikan terjadi pada tahun 2008, dimana terjadi

penurunan tingkat kualitas jalan dengan penurunan sebesar 36,26 dari 68,93 pada tahun

2007. Selain itu karena hujan yang turun terus menerus sepanjang tahun 2008. Walaupun

mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2009 sebesar 39,06. Kondisi ini diakibatkan oleh

menurunnya tingkat kualitas jalan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari

pemakai jalan itu sendiri akan fungsi dan klasifikasi dari jalan yang digunakan. Hal lain yang



mempengaruhi adalah pengawasan yang belum optimal dari pihak-pihak terkait serta

terbatasnya infrastruktur.

Pembangunan transportasi darat di Maluku belum dapat dikatakan berhasil, karena

pembangunan jalan di daerah-daerah tertentu belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh

masyarakat, khususnya pada daerah terpencil. Penyebabnya bukan saja karena rendahnya

kualitas jalan yang dibangun, tetapi menyangkut ketersediaan sarana lain seperti kendaraan,

dan aparat pendukung dalam kelancaran sistem pelayanan transportasi.

2.7. Pertanian

2.7.1. Rata-rata nilai tukar petani per tahun

Data rata-rata nilai tukar petani per tahun untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 39. Persentase Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku

Tahun Provinsi

2004 -

2005 -

2006 -

2007 -

2008 103,07

2009 107,03

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2009

Tabel 39 menunjukan bahwa data Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Maluku baru

telihat pada tahun 2008 dan 2009, karena Sebelum tahun 2008 penghitungan NTP oleh

Badan Pusat Statistik hanya dilakukan pada 23 provinsi di Indonesia dan pada tahun 2008

penghitungan NTP sudah dilakukan terhadap 33 provinsi termasuk provinsi Maluku. Nilai

Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator proxy yang dapat mengukur tingkat



kesejahteraan petani. NTP adalah perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani

(It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam satuan persentase.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku periode Januari sampai Desember 2008

tidak begitu bervariasi, namun menunjukan peningkatan dari bulan Januari sampai

Desember. Angka NTP Provinsi Maluku tahun 2008 yang terendah terjadi pada bulan

Januari yakni sebesar 96,11, sedangkan angka NTP tertinggi terjadi pada bulan Desember

yakni sebesar 110,28. Rata-rata NTP Provinsi Maluku pada tahun 2008 berada di atas level

100, yakni 103,07. Angka ini menunjukan bahwa indeks harga yang diterima petani di Maluku

lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Data NTP Provinsi Maluku tahun 2009 dari bulan Januari sampai Desember,

seluruhnya berada di atas level 100, dengan angka NTP terendah pada bulan Oktober yakni

105,16 dan angka tertinggi pada bulan Pebruari yakni 109,46. Sedangkan angka rata-rata

NTP Provinsi Maluku pada tahun 2009 sebesar 107,03, dengan demikian pada tahun 2009

terjadi peningkatan persentase Nilai Tukar Petani sebesar 3,85% dari tahun 2008. Ini

merupakan potret secara umum tentang membaiknya kesejahteraan petani di provinsi

Maluku, jika dibandingkan dengan NTP periode Januari – Desember 2008 yang masih ada

nilai NTP di bawah level 100. Walaupun demikian, tidak semua petani di Provinsi Maluku

tingkat kesejahteraannya di tahun 2009 makin membaik, karena hanya beberapa sub sektor

saja dari sektor Pertanian yang indeks Nilai Tukar Petani diatas angka/level 100 yaitu sub

sektor Hortikultura dan sub sektor Perikanan. Sedangkan beberapa sub sektor lainnya

seperti sub sektor Tanaman Pangan, sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan sub

sektor Peternakan indeks Nilai Tukar Petani masih dibawah angka/level 100.

2.7.2. PDRB sektor pertanian

Data PDRB sektor pertanian untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan




Tabel 40. PDRB Sektor Pertanian Provinsi Maluku

Tahun Berlaku Konstan

2004 1.458.781 1.056.184

2005 1.634.107 1.096.737

2006 1.802.961 1.129.295

2007 2.013.093 1.175.896

2008 2.153.759 1.209.850

2009 2.335.409 1.258.949

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Data PDRB dari sektor Pertanian Provinsi Maluku pata Tabel 40 disajikan atas dasar

harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun,

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar

perhitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran

struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator

untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan

sumberdaya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan

keputusan.

Berdasarkan data pada Tabel 40, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB

Provinsi Maluku dari sektor Pertanian sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan. Kenaikan PDRB Provinsi Maluku rata-rata per tahun dari sektor Pertanian atas

dasar harga berlaku sejak tahun 2004 – 2009 sebesar 9,89 % dengan kenaikan tertinggi

pada tahun 2005 yakni sebesar 12,02 % dan terendah pada tahun 2008 yakni sebesar

6,99%. Sedangkan kenaikan rata-rata per tahun atas dasar harga konstan sebesar 3,58 %



dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2007 yakni sebesar 4,13 % dan terendah pada tahun

2008 sebesar 2,89%.

Tahun 2008 persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor Pertanian di

Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar 6,99 % dan persentase PDRB atas dasar

harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,89%. Walaupun pada tahun 2008 terjadi

peningkatan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dari

tahun sebelumnya, namun persentase peningkatannya adalah yang terendah sejak tahun

2004 sampai tahun 2009. Hal ini disebabkan karena beberapa sub sektor dari sektor

pertanian seperti sub sektor Tanaman Pangan, sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat,

dan sub sektor Peternakan pada tahun 2008 produksinya mengalami penurunan.

Tahun 2009 PDRB dari sektor Pertanian di Provinsi Maluku menunjukkan

perkembangan yang menggembirakan dengan peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku

sebesar 8,43% dan atas dasar harga konstan sebesar 4,06 % dari tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan makin fokusnya pemerintah provinsi untuk minengkatkan produktivitas pada

berbagai sub sektor pada sektor pertanian di Provinsi Maluku. Proses pelaksanaan program

pembangunan pertanian juga mendapat dukungan penuh dari para petani dan dunia usaha.

Demikian pula iklim investasi semakin kondusif sehingga dapat menyerap jumlah tenaga

kerja yang menganggur. Sebagai tulang punggung perekonomian Maluku, sektor Pertanian

(sektor primer) memiliki peranan sebesar 35 persen bila dilihat dari kontribusinya pada

PDRB. Kemudian diikuti dengan sektor lainnya yaitu sektor Perdagangan, Hotel, dan

Restoran yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 26 persen;

sektor Jasa-Jasa sekitar 16 persen; dan sisanya diberikan oleh sektor Pengangkutan dan

Komunikasi, sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan, sektor industri, sektor

Bangunan, sektor Pertambangan & Penggalian serta sektor Listrik dan Air Bersih.

2.8. Kehutanan

2.8.1. Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis.

Data persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis untuk




Tabel 41. Presentasi Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis

Tahun Provinsi

2004 0.12

2005 0.30

2006 0.02

2007 0.19

2008 0.05

2009 0.07



Gambar 22. Grafik Persentase Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis



Capaian Indikator persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

(Tabel 40) rata-rata sebesar 0,15 menunjukkan persentase keberhasilan yang sangat kecil

dibandingkan dengan tingkat kerusakan hutan dan bertambah luasnya lahan kritis di Maluku.

Ketidak berhasilan program rehabilitasi lahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Penyelenggara/pelaksana rehabilitasi lahan tidak profesional dibidang kehutanan,

karena umumnya berasal dari latar belakang pengusaha yang mengutamakan aspek

finansial.

Organisasi penyelenggara yang tidak proporsional dengan tujuan rehabilitasi hutan

dan perbaikan lingkungan;

Belum tersedianya benih dan bibit dari jenis pohon lokal menyebabkan pemilihan

jenis tanaman rehabilitasi tidak sesuai;

Rendahnya persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis yang

terjadi di Maluku sehingga dapat disebutkan bahwa kinerja di sub-bidang ini belum signifikan

dibandingkan dengan tujuan pembangunan kualitas pengelolaan sumberdaya hutan dan

lingkungan hidup.

Berdasarkan Tabel 41 dan Gambar 22 terlihat bahwa terjadi fluktuasi dalam capaian

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, hal ini ditunjukkan oleh

belum signifikannya perubahan yang terjadi secara positif. Dengan luas lahan kritis di

wilayah Maluku lebih dari 2 juta hektar dan pencapaian indikator seperti yang ditunjukkan

oleh gambar grafik menyatakan bahwa belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk

dapat dikatakan berhasil dalam melakukan rehabilitasi lahan-lahan kritis. Hal ini disebabkan

oleh belum terkoordinasinya implementasi gerakan dan program rehabilitasi lahan hutan dan

lahan-lahan kritis.

Dengan demikian upaya rehabilitasi lahan kritis belum relevan dengan kebijakan

secara nasional. Fluktuasi tren kinerja rehabilitasi lahan kritis di Maluku memperlihatkan

belum efektifnya kinerja pembangunan di bidang ini. Sehingga diperlukan strategi baru untuk

lebih meningkatkan kinerjanya. Seperti disebutkan diatas bahwa belum profesionalnya para

penyelenggara rehabilitasi lahan berupa reboisasi menyebabkan tingkat keberhasilan

reboisasi di lahan-lahan hutan sangat kecil. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan

pembinaan kepada perusahaan rekanan pelaksana reboisasi untuk dapat bekerja secara

profesional dimana tenaga-tenaga pelaksana teknis harus memiliki latar belakang pekerjaan

tanaman secara profesional, karena pekerjaan tanaman memerlukan keahlian dan

ketrampilan di bidang silvikultur dan perbenihan tanaman hutan.



Hal yang sama ditunjukkan oleh Indikator Rehabilitasi Lahan di luar hutan dimana

selama lima tahun pembangunan di bidang ini capaian luas lahan di luar hutan yang dapat

dihijaukan karena penyelenggaraannya di atas lahan rakyat menunjukkan capaian yang

sangat kecil dibandingkan dengan luas lahan di luar hutan yang perlu dihijaukan. Capaian

luas lahan penghijauan di Maluku pada tahun 2007 seluas 225 hektar, tahun 2008 hanya

seluas 125 hektar dan pada tahun 2009 hanya seluas 100 hektar. Capaian seperti ini

menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara juga belum profesional dalam menangani

program penghijauan lahan-lahan rakyat. Adanya sistem penyelenggara proyek yang

ditenderkan tanpa melihat profesionalisme rekanan merupakan faktor tidak berhasilnya

program penghijauan di daerah ini. Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi umumnya hanya

pada penanaman, sedangkan pemeliharaan dan perawatan tanaman belum menjadi

perhatian, padahal pemeliharaan merupakan faktor utama keberhasilanan tanaman reboisasi

dan penghijauan.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Maluku belum terlalu menggembirakan

karena salah satu faktornya adalah belum adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait

di daerah ini khususnya instansi teknis kehutanan (SKPD maupun Balai Kehutanan lainnya)

dalam menangani kegiatan reboisasi dan penghijauan. Selain itu masih minimnya kegiatan

pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Luas kawasan konservasi hutan di Maluku tidak berubah selama lima tahun

pembangunan, hal ini dapat dilihat dari luasan 579.378,32 hektar hutan konservasi yang tidak

pernah bertambah selama periode pembangunan lalu. Apabila dibandingkan dengan luas

hutan produksi seluas 3.100.000 hektar maka luas kawasan konservasi di Maluku adalah

19,3%; Hal ini tentu masih rendah bila didasarkan pada prinsip pengelolaan lahan lestari

dimana kawasan hutan konservasi sebaiknya sebesar 30%, apalagi wilayah kepulauan

luasan ini sebaiknya 40%. Dengan demikian kondisi lingkungan pulau-pulau kecil akan

makin baik lingkungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam

pengelolaan lingkungan belum terlalu serius dan hal ini akan berdampak pada makin

menurunnya fungsi lingkungan dalam kehidupan umat manusia.



2.9. Kelautan

2.9.1. Jumlah tindak pidana perikanan

Data jumlah tindak pidana perikanan untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 42. Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Tahun Jumlah Tindak

Pidana Perikanan

2004 48

2005 13

2006 14

2007 14

2008 12

2009 9

Tabel 42 memperlihatkan jumlah tindak pidana perikanan berupa illegal fishing yang

masih selalu terjadi di perairan laut. Penurunan angka-angka jumlah tindak pidana perikanan

memperlihatkan kinerja yang konsisten dari upaya mengatasi maraknya illegal fishing. Hal

yang sama terjadi secara nasional, penurunan jumlah tindak pidana perikanan terjadi cukup

signifikan. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa implementasi di bidang ini cukup

relevan dengan kebijakan dan program pemerintah secara nasional sehingga kinerja

pembangunan di bidang ini sudah cukup efektif.

Pada Tabel 42 terlihat bahwa indikator jumlah tindak pidana perikanan

memperlihatkan angka yang menurun dari tahun ke tahun, yakni sebanyak 48 kasus pada

tahun 2004 menjadi 12 kasus pada tahun 2008 dan turun menjadi 9 pada tahun 2009; hal

yang sama terjadi secara nasional yaitu 200 kasus pada tahun 2004 menjadi 62 kasus pada

tahun 2008. Implementasi penanganan tindak pidana perikanan menunjukkan kinerja yang

cukup signifikan, walaupun demikian potensi terjadinya kasus ini masih sangat rawan terjadi

di wilayah Maluku mengingat luasnya laut dibandingkan dengan kemampuan pengawasan

oleh aparat pengawasan di Maluku. Dengan demikian masih diperlukan upaya untuk

Penataan pengelolaan sumberdaya perikanan/ kelautan dan dukungan penetapan

regulasinya serta Penyediaan SDM aparatur kelautan dan perikanan yang lebih profesional.



2.9.2. Luas kawasan konservasi laut (juta Ha).

Data luas kawasan konservasi laut (juta Ha) untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan


Tabel 43. Luas Kawasan Konservasi Laut

Tahun Luas Kawasan Konservasi Laut

2004 0.0020

2005 0.0020

2006 0.0026

2007 0.0025

2008 0.0025

2009 data belum

tersedia

Luas kawasan konservasi laut seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 43 pada tingkat

provinsi masih sangat kecil dan pertambahan dari tahun ke tahun selama 5 tahun periode

pembangunan tidak menunjukkan kenaikan yang berarti dalam melihat laut sebagai

sumberdaya alam yang harus dilestarikan dari waktu ke waktu. Pada tingkat nasional justru

terjadi kenaikan yang cukup berarti dari sisi konservasi. Hal ini menunjukkan belum

relevannya kinerja pembangunan daerah Maluku terhadap kebijakan pembangunan

lingkungan laut secara nasional. Padahal tingkat kerusakan ekosistem laut di Maluku

khususnya di pulau Ambon sangat memprihatinkan, hal ini terlihat pada Tabel 44.

Penurunan kondisi ekosistem laut ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu

sedimentasi melalui sungai dan air larian dari daratan pesisir akibat pemanfaatan lahan atas,

sampah dari aktivitas hunian dan fasilitas publik seperti pasar dan aktivitas di pesisir pantai,

serta pemanfaatan lahan daratan pantai dan pantai basah untuk pembangunan fasilitas

publik dan usaha. Dari beberapa penelitian di sekitar Teluk Ambon disimpulkan bahwa

degradasi ekosistem mangrove, lamun dan terutama terumbu karang di Teluk Ambon

disebabkan oleh sedimentasi, sampah dan aktivitas masyarakat, industri dan pasar serta

aktivitas doking dan bongkar muat kapal.



Tabel 44. Perkembangan persen penutupan karang batu dan status terumbu karang antar lokasi terumbu perairan pesisir Teluk Ambon bagian Luar.

Lokasi Terumbu Tutupan Karang (%) Status Terumbu Karang

1994 2004 2008 1994 2004 2008

Wayame 58.6 36.3 21,6 Baik Rusak Sangat Rusak

Hative Besar 77.9 56.2 42,2 Sangat Baik Baik Rusak

Tawiri 76.6 46.1 23,5 Sangat Baik Rusak Sangat Rusak

Laha 56.8 37.9 31,7 Baik Rusak Rusak

Air Manis 69.6 66.7 43,9 Baik Baik Rusak

Liliboi 66.0 63.9 51,3 Baik Baik Baik

Alang 61.3 58.5 56,8 Baik Baik Baik

Kapaha 50.2 15.4 00,0 Baik Sangat Rusak Sangat Rusak

Air Salobar 65.7 36.6 24,3 Baik Rusak Sangat Rusak

Amahusu 65.9 57.4 31,7 Baik Baik Rusak

Eri 79.3 60.5 38,6 Sangat Baik Baik Rusak

Seilale 66.6 57.7 43,8 Baik Baik Rusak

Harahia 77.4 75.6 69,1 Sangat Baik Sangat Baik Baik

Tg. Nusaniwe 62.4 61.2 59,4 Baik Baik Baik

Data pada Tabel 44 menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2004

sampai tahun 2008. Hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan di bidang ini belum

efektif. Hal ini tentu disebabkan oleh belum berpihaknya pemerintah daerah Maluku terhadap

pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan khuusnya ekosistem laut. Konservasi

terhadap kawasan laut pesisir terutama wilayah estuari dan manggrove akan dapat

mempertahankan tingkat produksi dan ruang pemijahan bagi makhluk laut secara

berkelanjutan. Data pada Tabel 44 menunjukan bahwa tingkat kerusakan terhadap

ekosistem laut telah terjadi dan mengarah pada kondisi sangat rusak. Dengan demikian

kinerja di bidang ini perlu mendapat perhatian pemerintah Daerah Maluku untuk lebih fokus

memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang nomor 27 tahun 2005, tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan

kelautan merupakan dasar bagi diselenggarakannya program korservasi sumberdaya pesisir

secara berkelanjutan karena wilayah pesisir merupakan habitat pendukung kehidupan biota

laut secara berkelanjutan. Kerusakan lingkungan pesisir akan berdampak luas terhadap

ketersediaan sumberdaya laut, dan akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat

kepulauan seperti Provinsi Maluku.



2.10. Kesejahteraan Sosial

2.10.1. Persentase penduduk miskin

Data persentase penduduk miskin untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan


Tabel 45. Persentase penduduk miskin di Maluku

Tahun Persentase Penduduk Miskin

2005 32.28

2006 33.03

2007 31.14

2008 29.66

2009 28.10



Gambar 23. Grafik Persentase Penduduk Miskin Di Maluku



Persentase penduduk miskin merupakan indikator yang sangat menonjol secara

nasional, Tabel 45 dan Gambar 23, memperlihatkan tren perkembangan persentase

penduduk miskin di Maluku, yang menunjukkan bahwa Provinsi Maluku termasuk dalam

golongan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain

di Indonesia. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku pada tahun 2004 sebesar

32,13 % merupakan angka persentase kemiskinan yang sangat signifikan dibandingkan

dengan persentase kemiskinan secara nasional yang hanya 16,66% pada tahun yang sama.

Kemudian pada tahun 2005 menjadi 32,26 % dibandingkan dengan angka kemiskinan

nasional sebesar 15,42% pada tahun 2005.

Selanjutnya angka ini naik menjadi 33,03 pada tahun 2006 yakni merupakan angka

yang sangat memprihatinkan dibandingkan dengan tingkat persentase kemiskinan nasional

yang pada tahun 2006 naik menjadi 33,03 atau sebesar 200 % dari tingkat kemiskinan

nasional maka Daerah Maluku termasuk daerah dengan penduduk miskin terbesar

persentasenya pada tahun itu. Pada tahun 2007 angka kemiskinan di Maluku turun menjadi

31,14 %, dan dan pada tahun 2008 turun lagi menjadi 31.14 %, dan turun menjadi 28,10

pada tahun 2009. Terjadinya kemiskinan penduduk berawal dari terjadinya kerusuhan sosial

pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, dimana bagian terbesar penduduk menjadi

pengungsi akibat dari kehilangan harta benda termasuk rumah dan pekerjaan. Selain itu

dampak dari kerusuhan menyebabkan eksodusnya banyak perusahaan besar yang

merupakan alasan utama banyak masyarakat kehilangan lapangan kerja. Pemulihan

ekonomi yang berjalan lamban setelah pemulihan dari kerusuhan merupakan alasan kuat

makin meningkatnya penduduk miskin di daerah ini.

2.10.2. Tingkat pengangguran terbuka.

Data persentase penduduk miskin untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan




Tabel 46. Persentase Pengangguran Terbuka di Maluku

Tahun Provinsi

2004 11.67

2005 19.67

2006 13.72

2007 12.20

2008 11.05

2009 10.30



Gambar 24. Grafik Persentase Pengangguran Terbuka di Maluku

Berdasarkan Tabel 46 dan Gambar 24 terlihat bahwa indikator pengangguran terbuka

di Provinsi Maluku berkisar pada angka 11,67 pada tahun 2004, 19,49 % pada tahun 2005

yang kemudian menjadi 11,05 % pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 turun menjadi 10,3

%. Angka persentase ini menunjukkan tingkat pengangguran yang terjadi di perkotaan,

sedangkan di daerah pedesaan tidak termasuk dalam angka ini, sehingga secara riil

sebenarnya angka pengangguran lebih besar lagi. Secara nasional persentase



pengangguran terbuka adalah 9,86 pada tahun 2004 dan berfluktuasi tiap tahun yakni 14,22

pada tahun 2005 kemudian menurun menjadi sebesar 8,46 pada tahun 2008 dan menjadi 7,3

% pada tahun 2009. Persentase pengangguran penduduk di Maluku ternyata masih lebih

besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sampai dengan tahun 2009 sektor informal

berupa bazar ekonomi yakni usaha mikro dan usaha kecil masih merupakan andalan

penduduk yang menganggur, hal ini tentu karena tidak tersedianya lapangan kerja baru

selama periode kerusuhan dan periode pemulihan kerusuhan, sehingga sebagian besar

penduduk hanya mampu mencukupi kebutuhan makannya saja dan berada dalam kategori

penduduk miskin.

Selanjutnya persentase kemiskinan, pengangguran terbuka dan APBD Pro-Poor

untuk Provinsi Maluku dapat ditunjukkan dengan menggunakan Tabel 47 berikut ini.

Tabel 47. Persen Kemiskinan, Pengangguran Terbuka dan APBD Pro-Poor

Tahun penduduk miskin

tingkat pengangguran terbuka

APBD Pro Poor

2005 32.28 19.67 6.9

2006 33.03 13.72 7.1

2007 31.14 12.20 8.7

2008 29.66 11.05 9.3

2009 28.10 10.30 10.2





Gambar 25. Grafik Persentase Kemiskinan, Pengangguran Terbuka Dan APBD Pro-Poor di Maluku

Data pada Tabel 47 dan Grafik pada Gambar 25, memperlihatkan kecenderungan

penurunan secara perlahan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bersamaan dengan

menurunnya angka pengangguran terbuka. Alokasi APBD Pro-poor juga secara perlahan

naik, walaupun dalam jumlah yang belum signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan

dalam percepatan pengentaskan kemiskinan. menjelaskan pengaruh dari tingkat

pengangguran terbuka dan persentase APBD Pro-poor terhadap terjadinya kemiskinan.

Gambar gravik juga memperlihatkan hubungan yang lebih dinyatakan sebagai hubungan

sebab akibat yang didorong oleh peristiwa kerusuhan dimana banyak penduduk kehilangan

pekerjaan tetap akibat dari eksodusnya sebagian besar perusahaan dari Maluku, selain

terbakar dan musnahnya harta benda milik rakyat yang menyebabkan jatuh miskin.

Tingginya angka pengangguran diikuti dengan rendahnya alokasi anggaran belanja daerah

untuk mengentaskan kemiskinan menyebabkan proses pemulihan berjalan lambat, dan

penurunan persentase kemiskinan di daerah ini berjalan lambat.

Selanjutnya program-program pemerintah melalui implementasi proyek pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat belum terarah secara sistemik sehingga sasaran

pembangunan pengurangan angka persentase kemiskinan tidak berhasil baik.

Penanggulangan pengungsi yang berlarut-larut merupakan faktor lambannya penanganan



penduduk miskin di Maluku. Kebijakan dan strategi baru dalam penanganan penduduk

miskin di daerah ini perlu dirumuskan secara komprehensif dan holistik memadukan semua

komponen dengan program terpadu dengan model yang diselenggarakan secara bersama.

Seperti tertera dalam RPJMD Provinsi Maluku, terdapat banyak program yang

mengarah pada penemuan model untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini menjadi petunjuk

belum terpadunya program pengentasan kemiskinan oleh setiap instansi (SKPD) yang

berkompeten untuk menyelenggarakan program tersebut. Selain program PNPM yang

dilakukan oleh instansi pemeberdayaan masyarakat, seharusnya instansi yang lain harus

menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan melalui bidangnya masing-masing.

Peran pemerintah provinsi untuk menarik investor menanam modal di Maluku merupakan

langkah besar yang dilakukan terutama melalui berbagai even internasional seperti Sail

Banda yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2010 lalu.

Walaupun demikian pembenahan infrastruktur ekonomi yang lebih atraktif akan

menjadi modal utama untuk penanaman modal yang lebih besar di daerah ini. Dengan

demikian akan terbuka lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja dalam

jumlah yang signifikan, sehingga kemiskinan dapat diturunkan sampai pada angka yang tidak

menyolok.


Berdasarkan indikator dan hasil analisis seperti diuraikan di atas maka dapat

direkomendasikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keluarga

berencana, ekonomi makro, investasi, infrastruktur, pertanian, kehutanan, kelautan, dan

kesejahteraan sosial. sebagai berikut :

3.1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih maksimal dan bekerja sama

dengan pemerintah pusat melalui program-program yang dibuat di tingkat daerah

maupun pusat dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat meningkatkan

APK dan APM Provinsi Maluku.

Pemerintah daerah perlu lebih kerja keras lagi sehingga rata-rata nilai akhir SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA tidak mengalami penurunan namun tetap stabil atau mengalami

kenaikan lagi, yang pada gilirannya pencapaian sasaran target bisa lebih baik dan

mampu menjawab tantangan pembangunan pendidikan dalam upaya untuk memperbaiki

kualitas sumber daya manusia.



Pemerintah daerah perlu lebih berkonsentrasi untuk menurunkan angka putus sekolah

SD, SMP/MTs, dan menengah dengan berbagai program yang dibuat sehingga dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berakibat pada meningkatnya angka

melek aksara 15 tahun ke atas.

Pemerintah perlu membuat berbagai pelatihan dan program pendidikan bagi guru-guru

baik di tingkat dasar sampai menengah sehingga dapat meningkatkan jumlah guru yang

layak mengajar dan akan berakibat kepada meningkatnya kualitas proses belajar

mengajar.

Pemerintah provinsi harus serius memperhatikan masalah bidang kesehatan yang

berkaitan dengan umur harapan hidup, angka kematian bayi, prevalensi Gizi buruk dan

prevalensi gizi kurang terlebih di daerah pedesaan dan terpencil pada kabupaten/kota.

Persentase tenaga kesehatan per penduduk tetap harus mendapat perhatian yang maksimal

dari pemerintah daerah karena terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk tapi tidak diikuti

pertambahan jumlah tenaga kesehatan setara dengan pertumbuhan tersebut sehingga

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemerintah daerah Provinsi Maluku harus tetap menumbuhkan kesadaran masyarakat

dalam ber-KB karena penting bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan dapat

memberikan kontribusi bagi penekanan pertumbuhan jumlah penduduk.

3.2. Bidang Ekonomi Makro, Investasi dan Infrastruktur

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku harus sepenuhnya didukung oleh sektor

informal, usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang pesat dalam menampung

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Kondisi keamanan harus tetap terjamin maka akan semakin mempengaruhi terciptanya

ikilim investasi yang baik pula.

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor dalam

mengurus administrasi berkaitan dengan penanaman modal usaha baik asing maupun

dalam negeri.

Kinerja pemerintah daerah harus lebih optimal terkait dengan tingkat pelayanan

infrastruktur di daerah Maluku. Dimana, belum optimalnya pelayanan teknologi informasi

dan komunikasi serta sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara

secara adil dan merata ke daerah-daerah terpencil.



Kondisi perekonomian di Maluku harus diusahakan stabil sehingga tidak akan

terpengaruh oleh faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi itu sendiri, seperti faktor sosial

kemasyarakatan dan kebijakan politik daerah.

Pemerintah daerah harus gencar melakukan kegiatan promosi yang dipadukan dengan

kegiatan perdagangan dan pariwisata.

Perlu ditingkatkan fungsi pengawasan yang maksimal terhadap para pembuat maupun

pengguna jalan itu sendiri karena selama ini fungsi tersebut dinilai masih belum optimal

dilaksanakan.

Pembangunan transportasi darat di Maluku belum maksimal karena pembangunan jalan

di daerah-daerah tertentu belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat,

khususnya pada daerah terpencil.

3.3. Bidang Pertanian, kehutanan, dan kelautan

Perlu dilakukan revitalisasi peningkatan kebijakan pembangunan di bidang Pertanian,

Kehutanan dan Kelautan oleh Pemerintah Daerah Maluku;

Diperlukan perencanaan dan penentuan program-program pengembangan kualitas

pengelolaan sumberdaya alam di bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan yang lebih

terarah;

Diperlukan peningkatan kinerja implementasi pelaksanaan program pembangunan di

Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dengan bidang/sektor lain secara

komprehensif pada semua instansi terkait.

Perlu Penguatan Aspek Legal dan Kelembagaan Pengelolaan yang berkaitan dengan

perluasan Kawasan Konservasi Laut di Maluku.

3.4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan di Maluku lebih tinggi dari angka kemiskianan rata-rata secara nasional, dan

merupakan daerah dengan persentase angka kemiskinan tertinggi;

Penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan di Maluku belum memenuhi

sasaran yang tepat sehingga diperlukan model khusus dalam penyelenggaraannya

Alokasi anggaran pembangunan belum memadai karena masih dalam jumlah yang

sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mempercepat proses pengurangan



penduduk miskin di berbagai daerah di Provinsi Maluku, dengan mencipatakan lapangan

kerja baru di berbagai bidang.

D. KESIMPULAN

D.1. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman Dan Damai

Angka tindak kriminal dan kejahatan di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena belum dipenuhinya rasio jumlah aparat

kepolisian dengan jumlah penduduk di Provinsi Maluku selain pertimbangan wilayah

kepulauan dimana penduduk tersebar di pulau-pulau kecil yang sulit dalam komunikasi dan

transportasi.

D.2. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis

Penanganan dan pengawasan yang belum memadai dan secara serius terhadap

kasus korupsi oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka menjamin adanya

penuntasan dan kepastian hukum atas suatu kasus yang terindikasi korupsi. Pemerintah

daerah Provinsi Maluku belum dapat mengakselerasi pengembangan Peraturan Daerah

Pelayanan Satu Atap yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara

cepat, tepat dan murah. Pengembangan sistem database yang berperspektif gender dalam

berbagai aspek atau bidang pembangunan belum maksimal. Kesadaran politik masyarakat

yang tinggi perlu terus dipelihara melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan

wawasan kebangsaan. Pemerintah daerah di wilayah Maluku perlu mempercepat proses

perbaikan penyusunan laporan keuangannya dan memperbaiki kualitas pengelolaan dan

penyusunan laporan keuangannya.

D.3. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang maksimal dan bekerja sama

dengan pemerintah pusat melalui program-program yang dibuat di tingkat daerah maupun

pusat dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Maluku.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku harus sepenuhnya ditingkatkan dengan

berbagai program-program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan

ditunjang stabilitas keamanan yang terjamin serta infrastruktur yang memadai.



Perlu dilakukan revitalisasi peningkatan kebijakan pembangunan dan selektif dalam

penentuan program-program pengembangan kualitas pengelolaan sumber daya alam di

bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan oleh Pemerintah Daerah Maluku termasuk

penguatan aspek legal dan kelembagaan pengelolaan yang berkaitan dengan perluasan

kawasan konservasi laut di Maluku.

Penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan di Maluku belum memenuhi

sasaran yang tepat sehingga berakibat kemiskinan di Maluku lebih tinggi dari angka

kemiskinan rata-rata secara nasional dan perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai.

81


BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI MALUKU

1. Pengantar

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan

pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta

evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan,

evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data

serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah

selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah

(Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan

RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus

pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus

pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak

bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Maluku. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu

pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi

prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Maluku.

RPJMD Provinsi Maluku disusun sebelum terbitnya dokumen RPJM-Nasional menyebabkan

prioritas program yang tercantum dalam RPJMD Maluku tidak sinkron dan terdapat

perbedaan dalam prioritas program pembangunan. Walaupun demikian secara umum

prioritas program tersebut terdapat dalam program pada Renstra SKPD. Kondisi seperti ini

menyebabkan terjadinya ketidakjelasan fokus program pada masing-masing SKPD. Sebagai

contoh program penanggulangan kemiskinan diprogramkan secara tidak fokus dan tidak

menjadi prioritas dalam RPJMD, sehingga masalah kemiskinan menjadi masalah utama yang

terjadi saat ini dengan posisi Maluku sebagai provinsi dengan penduduk miskin urutan ke tiga

di Indonesia.

82


Program-program yang sejalan antara RPJMD Maluku dengan RPJM-Nasional terutama

pada bidang pengelolaan lingkungan dan bencana alam, selain program yang berhubungan

dengan peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pendidik, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial. Hal yang sama pada program infrastruktur, program pembangunan ekonomi.

Belum konsisten dan relevannya program pembangunan di Daerah Maluku dengan program

nasional merupakan permasalahan yang selayaknya untuk melakukan penyesuaian di waktu

mendatang oleh pemerintah daerah. Penyesuaian yang perlu dilakukan adalah merevisi

RPJD Maluku terutama prioritas program pembangunan agar sejalan dengan program

nasional yang termuat dalam RPJMN secara nasional. Selain perencanaan yang harus

dibenahi, implementasi program oleh masing-masing SKPD belum berjalan sinkron dan

terpadu akibat dari tidak sinkronnya koordinasi antar SKPPD selama ini.



2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional

Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional

NO

RPJMN 2010-2014 RPJMD PROVINSI MALUKU

(TAHUN 2008-2013) Analisis Kualitatif

Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif Prioritas

Pembangunan Program Aksi

Prioritas Pembangunan

Program

1 PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui :

Pemerintahan Umum

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah

Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah baru

Fasilitasi penguatan dan pemanfaatan kapasitas daerah otonom baru

Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten pemekaran

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah kabupaten pemekaran

Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional

Pemekaran wilayah merupakan kebutuhan daerah untuk mendekatkan masyarakat dengan pemimpin agar tujuan otonomi tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemekaran daerah yang telah dilakukan tidak dapat dibiarkan untuk mengatur otonominya sendiri namun diperlukan adanya evaluasi, fasilitasi dan penataan bagi daerah baru untuk menjamin tercapainya makna otonomi daerah



NO RPJMN 2010-2014

RPJMD PROVINSI MALUKU (TAHUN 2008-2013) Analisis

Kualitatif




Program

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan;

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota



Otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbatas pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan, tetapi diperlukan adanya pendapatan asli daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

Fasilitas penyelenggaraan pemilukada yang lebih berkualitas, jujur dan demokratis


Pemerintah daerah tidak dapat melakukan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan wewenang KPU dan KPUD sebagai lembaga independen, namun hanya dapat memfasilitasi penyelenggaraannya yang berkualitas, jujur dan demokratis.

Regulasi;

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan adanya kesamaan pengaturan di bidang otonomi daerah antara pusat dan daerah



NO






Program

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota

Klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota

Sinergi Antara Pusat dan Daerah;

Perangkat Daerah & Pelayanan Publik

Penetapan dan penerapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Fasilitasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan Standar Anggaran Biaya dan SOP bidang perizinan


Pelayanan publik merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum demokratis. Penyelarasan program pemda dan pemerintah pusat dalam penetapan dan penerapan indikator kinerja utama pelayanan publik merupakan keharusan karena pemerintah pusat telah menetapkan standarisasi, kriteria dan norma pelayanan publik.



NO






Program

Pemanfaatan sistem informasi terhadap layanan publik

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan publik

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pelayanan publik dan tata laksana

Penegakan Hukum;

Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;

Penegakan hukum lingkungan

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Penyuluhan hukum pertanahan

Kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak

Koordinasi pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dan anak

Kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Maluku tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak


Program merupakan tuntutan tercapainya sistem penegakan hukum terpadu, baik terhadap substansi peraturan perundang-undangan maupun prosedural dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif yang dimulai dari tindakan preventif berupa penyuluhan dan sosialiasi serta pengawasan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. Selain itu adanya tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan.



NO






Program

Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lingkup Pendidikan/Perguruan Tinggi

Sosialisasi dampak buruk penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Maluku

Pemeriksaan dan pengawasan P4GN di tempat-tempat umum

Penyelesaian penyelidikan kasus penyalahgunaan Narkoba

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan

Koordinasi pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

Pengembangan dan pengawasan norma ketenagakerjaan

Monitoring pelaksanaan norma kerja Perempuan dan Anak



NO






Program

Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (Hiperkes dan Keselamatan Kerja)

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap KK (pengujian dan pemeriksaan lingkungan kerja)

Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda pengelolaan Industri Hasil Hutan

Peningkatan kesadaran masyarakat terutama perencana, pengambil keputusan dan dunia usaha tentang Nilai Strategi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya (SD) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan, pengendalian, dan perlindungan Ekosistem Pesisir dan Pulau Kecil



NO






Program

Intensifikasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan SD Perikanan dan Kelautan melalui pelaksanaan MCS, Pendayagunaan PNS Peningkatan pengawasan

Kemetrologian Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rapat Koordinasi Lintas

Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang kelembagaan Sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan publik

Data Kependudukan;

Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan SIAK dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya 2011

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Terpadu Pengolahan dan

penyusunan laporan informasi kependudukan Provinsi Maluku Koordinasi DESK

Kependudukan


Program nasional di bidang kependudukan yang di daerah dilakukan melalui koordinasi DESK Kependudukan dengan pemerintah pusat serta pembangunan dan pengoperasian SIAK Terpadu



NO






Program

2 PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikanDasar

APM pendidikan setingkat SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA

Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS

Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012

Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;

Pemerintahan Umum

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA / SMK

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Pendidikan Dasar

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

RPJM Daerah Maluku 2008 – 2013 tidak secara spesifik merencanakan program yang sama dengan program aksi pada RPJMN 2010 – 2014. Beberapa program aksi seperti penurunan harga buku standar dan penyediaan sambungan internet berkonten pendidikan belum direncanakan sehingga terkesan ada ketidak sesuaian namun biasanya ditindaklanjuti pada renstra SKPD

Beberapa program aksi pada RPJMN tidak terprogram secara jelas sehingga sulit untuk diukur. Kesesuaian program aksi RPJMN dengan RPJMD yaitu program aksi 1 – 4 dijabarkan dalam program RPJMD, sedang program 5 – 6 tidak ada dalam rumusan program RPJMD.



NO






Program

Akses Pendidikan Tinggi;

Peningkatan APK pendidikan tinggi

Tidak ada program RPJMD yang men-dukung program nasional untuk akses pendidikan tinggi.

Ada anggapan bahwa urusan pendidikan tinggi bukan merupa-kan urusan pemerintah daerah.

Metodologi;

Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)

Tidak ada program RPJMD yang mendukung program aksi metodologi (teaching to the test)

Sistem pembelajaran di Maluku masih menerapkan metode untuk mengejar tingkat kelulusan sehingga hasil yang diperoleh tinggi namun quasi terlihat pada tingkat kelulusan pada SNMPTN yang rendah

Pengelolaan;

Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, Revitalisasi peran pengawas

sekolah sebagai entitas quality assurance, Mendorong aktivasi peran

Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten

RPJMD Maluku urusan pendidikan tidak terdapat program pengelo-laan sebagaimana terdapat pada RPJMN 2010 – 2014

Pada dasarnya pemberdayaan peran kepala sekolah, revi-talisasi peran pengawas sekolah, peran komite sekolah dan dewan pendidikan dilaksanakan di Maluku namun tidak diprogram sehingga pada RPJMD, pelaksanaan program tersebut hanya memanfaatkan program pusat



NO






Program

Akses Pendidikan Tinggi;

Peningkatan APK pendidikan tinggi

Tidak ada program RPJMD yang men-dukung program nasional untuk akses pendidikan tinggi.

Ada anggapan bahwa urusan pendidikan tinggi bukan merupakan urusan pemerintah daerah.

Metodologi;

Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)

Tidak ada program RPJMD yang mendukung program aksi metodologi (teaching to the test)

Sistem pembelajaran di Maluku masih menerapkan metode untuk mengejar tingkat kelulusan sehingga hasil yang diperoleh tinggi namun masih terlihat pada tingkat kelulusan pada SNMPTN yang rendah

Pengelolaan;

Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, Revitalisasi peran pengawas

sekolah sebagai entitas quality assurance, Mendorong aktivasi peran

Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten

RPJMD Maluku urusan pendidikan tidak terdapat program pengelo-laan sebagaimana terdapat pada RPJMN 2010 – 2014

Pada dasarnya pemberdayaan peran kepala sekolah, revi-talisasi peran penga-was sekolah, perran komite sekolah dan dewan pendidi-kan dilaksanakan di Maluku namun tidak diprogram sehingga pada RPJMD, pelaksanaan program tersebut hanya memanfaatkan program pusat



NO






Program

Kurikulum;

Penataan ulang kurikulum sekolah

Tidak ada program penataan kurikulum yang direncanakan pada RPJMD Maluku

Penataam ulang kurikulum sekolah walaupun tidak diprogramkan dalam RPJMD namun tetap dilaksanakan melalui program pusat yang dilaksanakan di daerah melalui LPMP

Kualitas;

Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah

Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui penyediaan beasiswa untuk meningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1 & S2 dan melalui diklat kompetensi

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui kegiatan yang antara lain adalah penyediaan beasiswa S1 & S2 untuk guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA & SMK. Program lain yang mendukung itu adalah diklat kompetensi, MGMP, MKKS dll.

3 PRIORITAS 3: KESEHATAN

Kesehatan Masyarakat;

Program Upaya kesehatan masyarakat

Sudah terdapat kesesuaian antara program nasional dan program daerah

Program-program yang direncanakan dalam RPJMD sudah memperhatikan program nasional



NO






Program

Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu

Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Pemeliharaan & pemulihan kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Pada dasarnya secara detail program-program dan kegiatan pada tingkat daerah sudah menjawab atau mengakomodasi RPJMN

Program dan kegiatan yang direncanakan pada RPJMD sudah mengakomodasi kepentingan secara nasional melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

KB;

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010 – 2014;

Kegiatan pelayanan KB gugus pulau Kegiatan Sosialisasi dan

pencatatan data keluarga Kegiatan Peringatan

Harganas

Walaupun belum terdapat sasaran kuantitatif seperti yang diinginkan secara nasional namun secara umum RPJMD sdh mengakomodasi RPJMN

Target jumlah jangkauan layanan KB yang mencapai angka tertentu namun dengan menjangkau



NO






Program

Obat; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sudah sesuai dengan RPJMN

Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;

Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan - Pengadaan obat buffer

stock provinsi - Pengadaan Obat Rumah

sakit Pelatihan pengelolaan

obat pelayanan kesehatan dasar

Advokasi penyediaan obat publik & perbekalan kesehatan kabupaten/kota

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk program obat sudah sesuai dengan program nasional, walaupun belum terlihat program dan kegiatan pembatasan harga obat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD lebih diarahkan untuk pengadaan obat dan persediaan obat karena kondisi geografi yang terdiri dari pulau-pulau terpencil sehingga dibutuhkan buffer stock

Asuransi Kesehatan Nasional; Asuransi kesehatan

diprogramkan dalam RPJMN

Sudah jelas

Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014

Penerapanasuransi kesehatan berjalan sesuai dengan program nasional walau tidak ada program yang diangkat secara spesifik dalam RPJMD

Sudah jelas



NO






Program

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program ini merupakan program khusus Provinsi Maluku yang tidak terdapat pada program nasional

Kondisi geografis yang banyak terdapat pulau-pulau dan terpencil sehingga diperlukan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat menjaga kesehatan dan menjadikannya sebagai modal pembangunan

Pengembangan Media Promosi & Sadar Hidup Sehat Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pertemuan Kemitraan

dengan Pengelola Media Massa

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A

Monitoring & Evaluasi Program Gizi Tingkat Provinsi



NO






Program

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat

Monitoring & Evaluasi Lingkungan Sehat

Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Lingkungan

Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survei lans

Epidemiologi & Penanggulangan Wabah

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit


Pelayanan dan pencegahan penyakit menular

Penunjang KPAD



NO






Program

Program Standarisasi pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

Program pengadaan,peningkatan dan per-baikansarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling

Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana RS/RSJ/ RS Paru-paru/ RS mata

Pembangunan RS Pengembangan Ruang

Operasi Pengembangan Ruang

Isolasi (R Penyakit dalam ) Rehabilitasi Bangunan

Rumah Sakit Alat-alat kesehatan RS Pengadaan Obat-Obatan Pengadaan Meubilier RS Pengadaan Perlengka-pan

Rumah Tangga RS Pengadaaan bahan logistik Pengadaan Peralatan

Labkes



NO






Program

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RS

Pemeliharaan Rutin/ berkala RS Pemeliharaan Rutin/

berkala alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin

ambulance Pemeliharaan rutin

meubeler RS Pemeliharaan Rutin/

berkala Perlengkapan RS

Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan kesehatan

Kemitraan Peningkatan Para dokter dan Medis

Kemitraan Ambon Vlisingan

Program Upaya kesehatan Perorangan

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan




NO






Program

Program Sumber Daya Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan Nakes untuk Yankes di puskesmas pada daerah terpencil

Orientasi Tenaga Kesehatan PNS dan PTT serta Tenaga Kesehatan Lainnya

Bantuan Seleksi Dokter Spesialis

Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan '(Validasi data tenaga kesehatan)

Pendidikan Lanjutan Nakes RS

Program Khusus Diploma III keperawatan Bagi Nakes

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Program pembangunan Kesehatan

Penyusunan data Informasi Kesehatan

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)



NO






Program

4 PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan:

Bantuan Sosial Terpadu: Pemberdayaan Masyarakat:

Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup Program Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Bantuan Pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak berpendapatan rendah, Pendidikan anak usia dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012

Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Data Publikasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;

Simpang siur dalam implementasi program BLT adalah karena data tidak akurat sehingga terjadi bias dalam distribusi BLT tersebut;

Tiap SKPD menerapkan

metode dan cara berbeda dalam mengatasi kemiskinan daerah sehingga diperlukan rumusan umum yang dapat diterapkan oleh semua;

Agenda 1 pada strategi pembangunan provinsi 2008-2013, tidak tercantum secara fokus upaya mengentaskan kemiskinan penduduk sehingga tidak tergambar dalam program, kegiatan yang mengarah pada upaya mengurangi kemiskinan, pada hal angka kemiskinan penduduk sebesar 27,5% di tahun 2009 merupakan angka yang cukup tinggi.

PNPM Mandiri:

Penambahan anggaran PNPM Mandiri

Pembinaan dan Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan

Implementasi PNPM Mandiri pedesaan belum berjalan sesuai rencana , terjadi kegagalan program PNPM di banyak kecamatan di Maluku, sehingga perlu revitalisasi organisasinya/pembinaan.

Kualitas SDM pelaksana di lapangan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi, selain fungsi monev dalam penyelenggaraan manajemen dan keuangan



NO






Program

Urusan Pemberda-yaan Masyarakat dan Kemiskinan;

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pemberdayaan Masyarakat:

Pembinaan dan Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan

Implementasi PNPM Mandiri pedesaan di Maluku belum berjalan sesuai rencana , terjadi kegagalan program PNPM di banyak kecamatan di Maluku, sehingga perlu revitalisasi

Kualitas SDM pelaksana di lapangan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi, selain fungsi monev dalam penyelenggaraan manajemen dan keuangan

Koordinasi Penyiapan Penerima Bantuan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

------ Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak dimasukkan dalam prioritas program karena merupakan program perbankan secara rutin

Pemerintah menfasilitasi masyarakat untuk akses ke permodalan perbankan dengan cara memberikan kemudahan dalam memperoleh KUR

Tim Penanggulangan Kemiskinan:

Penanggulangan Kemiskinan:

Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pembangunan

Percontohan Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan Kriteria

Kemiskinan Lokal Daerah Penyusunan Model Pember

-dayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan

Setiap SKPD mempunyai metode berbeda dalam penanggulangan kemiskinan sehingga diperlukan suatu model dan strategi yang tepat bagi masyarakat di Maluku.

Implementasi model dan strategi pada desa dan masyarakat dalam percontohan.

Tingginya angka kemiskinan di Maluku mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan dan mencari solusi dengan menyusun strategi baru yang tepat dan dapat digunakan oleh semua SKPD melalui programnya.



NO






Program

5 PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN

Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian :

Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian,

Pengembangan areal

pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

Ketahanan Pangan

Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian;

Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Pertanian

pada Lahan kering Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan

Ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional.

Ada program daerah yang

mendukung prioritas/ program nasional.

Program daerah baru pada tataran menyusun kebijakan, dan program ini sangat tergantung pada penetapan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Program daerah untuk

pengembangan areal pertanian baru, lebih diarahkan pada Pengembangan pertanian lahan kering. Program ini juga disesuaikan dengan RTRW.



NO






Program

Infrastruktur : Pekerjaan Umum Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan SDA

Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

Komunikasi Dan Informatika

Perencanaan Pembangunan Reservoir

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Pemberdayaan Petani Pemakai air.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi; Pembangunan dan

Pengembangan Pusat Komunikasi Daerah (PUSKOMDA);


Pembangunan dan pemeliharaan Sarana pengairan dalam program daerah berada pada Urusan Pekerjaan Umum. Demikian pula dengan sarana transportasi dan angkutan. Untuk teknologi komunikasi dan sistem informasi secara umum di daerah berada pada Urusan Komunikasi dan Informatika, sedangkan program teknologi komunikasi dan sistem informasi yang khusus melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian tidak ada.



NO






Program

Penelitian dan Pengembangan:

Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;

Penelitian dan pengembangan Sumber daya pertanian

Pengembangan Cadangan Pangan daerah

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian

pada Lahan kering Pengembangan

Perbenihan dan Pembibitan

Fasiitasi dan Pengembangan UPTD BPSB

Fasilitasi dan Pengembangan BBI Hortikultura

Fasilitasi dan Pengembangan BBI Padi


Ada program daerah untuk penelitian yang terkait dengan benih unggul dan kualitas serta produktivitas hasil pertanian, namun masih sangat minim. Diharapkan program-program pengembangan yang ada perlu diawali dengan penelitian secara komprehensif dengan melibatkan para peneliti/pakar dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya yang ada di daerah.



NO






Program

Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:

Penanaman Modal Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau.

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA Peningkatan Koordinasi

dan Kerjasama di Bidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan Pameran

Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi : Memfasilitasi dan

koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal


Program daerah yang terkait dengan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan

hanya secara umum pada Urusan Penanaman Modal dan baru terbatas pada program koordinasi. Sehingga perlu adanya dorongan pemda yang fokus terhadap program tersebut.



NO






Program

Pangan dan Gizi: Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;

Kesehatan

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Penanganan daerah rawan pangan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan

Makanan dan Vitamin; Monitoring dan Evaluasi

Program Gizi Tingkat Provinsi.


Program daerah yang terkait belum terfokus pada peningkatan kualitas gizi dan pangan, masih pada tataran penyuluhan. Demikian pula dengan program yang ada pada Urusan Kesehatan juga belum terfokus, sebab hanya berupa

Pemberian tambahan makanan dan Vitamin serta Monitoring dan Evaluasi, belum terkait dengan peningkatan pola pangan harapan.

Adaptasi Perubahan Iklim: Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan

Pangan

Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Pengembangan Cadangan Pangan daerah Pengembangan Lumbung

Pangan Desa Penyuluhan sumber

pangan alternatif


Program daerah cukup menunjang, hanya dalam pelaksanaannya perlu memperhitungkan perubahan iklim di setiap kabupaten/kota atau pulau di Maluku.



NO






Program

Pertanian

Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

Pencegahan dan Penanggulangan OPT & Penyakit Ternak. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian.

Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional

5 PRIORITAS 6: INFRASTRUKTUR

Tanah dan tata ruang: Pertanahan dan Penataan Ruang

Konsolidasi kebijakan Penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaian konflik-konflik

Pertanahan Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan

Ruang


Beberapa program yang dibuat Pemda Provinsi Maluku belum maksimal dilakukan khususnya oleh beberapa kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten hasil pemekaran sehingga hasil dan manfaat yang diperoleh dari program ini tidak mengalami progress yang signifikan. Hal ini butuh kerja yang sungguh-sungguh dari Pemda dan SKPD terkait.



NO






Program

Perhubungan: Perhubungan

Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi

antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru

Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Pelayanan

Angkutan Penataan, Penguatan dan

Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas


Program pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi selalu memiliki progress yang signifikan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam usaha memajukan daerah. Khususnya untuk transportasi laut masih sangat minim bila mempertimbangkan luas lautan yang lebih besar bila dibandingkan dengan luas daratan yang dimiliki Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan sehingga hal ini harus mendapat perhatian oleh Pemda dengan mengalokasikan dana lebih besar untuk masalah ini.



NO






Program

Pengendalian banjir: Pekerjaan Umum

Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir

Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan dan badan-badan sungai

Pembangunan prasarana pengaman pantai sepanjang 19.550 m

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan SDA lainnya


Masalah banjir merupakan masalah yang sering terjadi khususnya di ibukota Provinsi Maluku yaitu Kota Ambon sehingga program ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah daerah walaupun dalam realitanya belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Transportasi perkotaan:

Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta,

Bandung, Surabaya, Medan)

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada



NO






Program

7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Kepastian hukum;

Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah

Pemulihan kepercayaan Investor dan dunia usaha serta pariwisata

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi

Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan di daerah yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, maka nampaknya telah sinkron/relevan dengan reformasi regulasi yang dilakukan secara bertahap baik di tingkat nasional maupun daerah

Kegiatan Investasi di Provinsi Maluku dihadapkan pada tantangan untuk memacu penanaman modal baru dan mempertahankan penanaman modal yang sudah ada guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan Investasi, baik yang berstatus penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, secara langsung akan mempercepat pergerakan roda perekonomian dan sekaligus menyerap tenaga kerja.



NO






Program

Kebijakan ketenagakerjaan:

Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial, pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

Dari program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah yang terimplementasi melalui kegiatan-kegiatan dari SKPD terutama Dinas Ketenaga kerjaan dan Tansmigrasi Maluku nampaknya telah relevan/sinkron dengan kebijakan ketenagakerjaan secara nasional

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan agenda Meningkatkan Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku, antara lain diarahkan untuk : Perluas-an kesempatan kerja; Me-ningkatan perlindungan, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Penyelenggaraan urusan

ini dalam kaitannya dengan agenda meningkatkan Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku, antara lain diarahkan untuk : Me-ngembangan kasawan transmigrasi yang strate-gis, potensial, dan cepat tubuh; Penempatan dan pembinaan transmigran dan masyarakat desa sekitar kawasan transmigrasi



NO






Program

8 PRIORITAS 8 : ENERGI

Energi alternatif:

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014

Pengembangan energi kelistrikan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi, angin dan arus laut, tenaga surya serta biodiesel sebagai energi terbarukan yang merupakan energi alternatif menggantikan peranan dan fungsi energi listrik tenaga diesel

Peningkatan sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur pertambagan dan energi

Pengembangan sumber daya mineral dan energi

Pembinaan dan penga-wasan bidang pertambang-an dan ketenagalistrikan

Pengelolaan potensi bencana geologi

Pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah

Membuat regulasi untuk mendukung usaha biodiesel dan mengundang investor

Percontohan biodiesel kelapa rakyat skala luas 5-10 hektar

Membangun industri biodiesel secara bersama antara BUMD dengan pemilik kelapa di kabupaten/kota

Dilihat dari berbagai program/kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tahun 2008-2013, terlihat adanya sinkronisasi/relevansi dengan kebijakan nasional tentang peningkatan pemanfaatan energi terbarukan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kelistrikan, maka energi terbarukan telah dilakukan penyelidikan dimana daerah Maluku memiliki potensi panas bumi yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik yang bisa menggantikan sumber energi kelistrikan yang berasal dari PLTD



NO






Program

Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:

Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/ turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;

Pengembangan usaha minyak rakyat di Maluku

Pengembangan/pendirian pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak kelapa Pengembangan/pendirian

pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak kayu putih Pengembangan / pendirian

pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak cengkih Pengembangan/pendirian

pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak pala Pengembangan/pendirian

pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak nabati

Usaha industri minyak bumi di Maluku di usahakan sebatas eksploitasi minyak mentah dan belum di olah untuk mendapatkan hasil ikutan sehingga program/kegiatan dilakukan dalam kaitan dengan usaha perminyakan rakyat terfokus pada program pengembangan pabrik industri minyak rakyat seperti pabrik minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak cengkih, dan minyak pala serta minyak nabati yang kelihatannya tidak relevan dengan prioritas pembangunan nasional

Program pemerintah tentang produk minyak rakyat lebih banyak terarah pada pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kesehatan masyarakat Program pemerintah

tentang BBN (minyak nabati) sebagai usaha ekstensifikasi perminyakan rakyat bisa menghasilkan minyak nabati yang tinggi/bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan pada enegri fosil, menurunkan polusi udara karena energi ini tersedia di alam serta dapat diperbaharui yang akhirnya bermuara pada mensubstitusi bahan bakar fosil dan menciptakan energi hijau yang ramah lingkungan.



NO






Program

Konversi menuju penggunaan gas:

Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010;

Belum menjadi prioritas dalam pengembangan industri gas karena sumber-sumber gas alam yang dimaksudkan belum di eksplorasi di Maluku

Konversi minyak tanah ke gas belum diberlakukan secara efektif di Maluku karena produksi gas tidak ada di Maluku sehingga masyarakat di pedesaan lebih banyak mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak dan kayu bakar

Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Belum ada penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Maluku

Angkutan umum di Maluku masih bergantung pada penggunaan bahan bakar bensin dan solar

9 PRIORITAS 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Urusan Lingkungan Hidup:

Perubahan Iklim: Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ladang SDA:



NO






Program

Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut,

Pelatihan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu karang padang lamun dan estuaria

Program ini tidak ada dalam RPJMD Maluku karena hampir tidak ada lahan gambut. Acaman lingkungan wilayah pulau adalah rusaknya terumbu karang dan habitat biota laut akibat manusia, sehingga fokus program diarahkan ke rehabilitasi wilayah pesisir dan pantai

Maluku dengan daerah kepulauan tidak memiliki lahan gambut sehingga fokus program diarahkan ke upaya mencegah, memperbaiki dan konservasi terumbu karang.

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun,

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan;

Pembinaan, pengendalian

dan pengawasan gerakan rehabili tasi hutan dan lahan.

Program ini ada pada Renstra SKPD di daerah, selain menyelenggarakan program Kementerian, juga program daerah dengan biaya APBD

Kecilnya anggaran APBD untuk rehabilitasi hutan memperlihatkan kurang seriusnya pemerintah daerah pada program rehabilitasi hutan.

Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

Penyuluhan kesadaran masyara kat mengenai dampak perusak an hutan;

Operasi Pengamanan Hutan.

Ada program mengatasi deforestasi. Sebagian besar masyarakat yang berdiam di pulau pulau belum memahami betul tentang dampak akibat eksploitasi SDA yang merusak sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan.

Program pembangunan di bidang penekanan laju deforestasi tidak fokus karena antara SKPD belum terkoordinasi baik sehingga program rehabilitasi lingkungan tidak sinkron antar SKPD Bapedalda dan Dinas Kehutanan & jajarannya



NO






Program

Perubahan Iklim: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Penyusunan Rencana Strategi Bapedalda Provinsi Maluku Tahun 2008 - 2013

Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup Indonesia

Peningkatan Edukasi dan Komonikasi masyarakat dibidang lingkungan.

Tidak ada program ini pada RPJMD Maluku. Belum tersedia data yang akurat tentang kondisi lingkungan merupakan kendala dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, selain itu belum tersedia regulasi dan mutu baku lingkungan daerah sehingga diperlukan kajian yang dapat menjadi referensi dalam perencanaan dan penanggulangan lingkungan

Program lingkungan belum menjadi prioritas di Maluku. Pemerintah belum dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam penyiapan berbagai infrastruktur dan perangkat peraturan tentang lingkungan hidup karena masih banyak prioritas pembangunan terkait masyarakat yang perlu di lakukan



NO






Program

10 PRIORITAS 10 :DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK

Kebijakan ;

Pelaksanaan Kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan masyarakat pedesaan

Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian,infrastruk-tur dan energy

Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di wilayah perkotaan dan pedesaan serta kawasan rawan air

Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan,daerah terisolir,daerah konflik,daerah bencana dan rawan bencana

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional. Prioritas daerah yang

tidak ada di prioritas nasional.

Baik prioritas pembangunan maupun program di dalam RPJM Provinsi ternyata ada yang mendukung prioritas/program nasional terutama pengembangan infrastruktur yang dipandang penting untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam konteks aktivitas ekonomi maupun sosial.



NO






Program

Peningkatan upaya anti korupsi,reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi, keamanan dan kualitas perdamaian Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, pertumbuhan industri pengolahan dan meningkatkan ekspor komoditas unggulan berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan serta mendukung kualitas perumahan dan pemukiman

Sedangkan prioritas pembangunan yang terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan kualitas perdamaian, tampaknya merupakan prioritas daerah yang belum terakomodasi di dalam prioritas nasional khususnya dalam konteks prioritas 10.

Keutuhan Wilayah;

Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010


Daerah Tertinggal ;

Pengentasan Paling lambat 2014




NO






Program

11. PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Perawatan :

Penetapan dan Pembentukan pengelolaan Terpadu untuk pengelolaan cagar budaya

Memelihara dan mengembangkan cagar budaya dan peninggalan sejarah

Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal

Mempromosikan keragaman seni dan budaya daerah di tingkat nasional

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan keragaman Budaya

Pengembangan Nilai Budaya

Pembuatan peta budaya Pendaftaran Benda Cagar

Budaya Pengangkatan Juru

Pelihara Objek Sejarah Purbakala Sosialisasi UU No.5

tentang BCB Studi kelayakan Pemugaran situs sejarah

purbakala Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah Penyusunsn system

informasi Database Bidang Kebudayaan Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Ada prioritas daerah yang juga menjadi prioritas nasional

Program pembangunan daerah maupun prioritas pembangunan daerah sepenuhnya juga mendukung program maupun prioritas pembangunan nasional terutama dalam menumbuhkembangkan dan melestarikan keragaman seni dan budaya,juga termasuk didalamnya pengelolaan kekayaan budaya yaitu dengan pembuatan peta budaya serta pendaftaran benda-benda cagar budaya.



NO






Program

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Pengembangan seni dan

budaya daerah. Peningkatan kelembagaan

Adat dan Sosial budaya Masyarakat Identifikasi dan

inventarisasi adat istiadat dan budaya lokal Temu kelembagaan adat

tingkat provinsi Revitalisasi nilai-nilai

budaya lokal Penguatan kelembagaan

adat sebagi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Pemerintah daerah secara berkesinambungan menjalankan prioritas pembangunan yang juga menjadi prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan nilai-budaya,revitalisasi dan reaktualisasi budaya,dan ikut mempromosikan keragaman seni dan budaya di tingkat nasional dan juga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya daerah

Untuk terus malakukan pembaharuan dan peningkatan pada bidang seni dan budaya maka prioritas daerah juga di arahkan pada peningkatan kelembagaan Adat dan Sosial Budaya masyarakat dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan budaya lokal.



NO






Program

Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011

Meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensitas pelayanan perpustakaan.

Tidak ada Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan merupakan prioritas pembangunan daerah yang linier dengan prioritas pembangunan nasional.

Sebagai provinsi yang berkarakter kepulauan, sesungguhnya diperlukan pula penyebaran perpustakaan secara merata agar mudah diakses oleh masyarakat luas.

Sarana :

Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;




NO






Program

Kebijakan :

Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang sadar akan kemajemukan dengan tetap menyatu dalam membangun masa depan. Menghargai dan

menghormati tatanan budaya lokal.

Penyelengaraan Dialog Kebudayaan Fasilitasi penyelengaraan

festival budaya daerah


Pemerintah daerah secara berkesinambungan melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan tata kehidupan masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap seni dan budaya Dalam rangka peningkatan

tata kehidupan masyarakat di tengah kemajemukan,pemerintah daerah mengadakan program-program kegiatan dengan penyelenggaraan dialog kebudayaan,serta seminar dan penyelenggaraan festival kebudayaan daerah



NO






Program

Inovasi teknologi ;

Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dab antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda

Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan regulasi bidang komunikasi dan informasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang informasi dan komunikasi

Meningkatkan kualitas pembinaan, pemberdayaan dan kerjasama di bidang informasi dan komunikasi

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalin kerjasama dengan lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak di bidang Teknologi Informatika


Ada program daerah

yang mendukun sepenuhnya prioritas/program nasional

Letak geografis negara indonesia memberikan keuntungan khususnya dalam bidang pertanian dimana indonesia merupakan negara agraris,dan juga luas perairan,oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai program-program kegiatan dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif untuk mengelola sumber daya maritim,ketahanan pangan dan ketahanan energi untuk mendukung hal tersebut,perlunya penguasaan teknologi yang mumpuni



NO






Program

Meningkatkan pembangunan melalui desiminasi informasi

Meningkatkan akselerasi system informasi dan data PNS lingkup Pemerintah Provinsi.

Mengembangkan system ketahanan pangan untuk meningkatkan kemampuan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Meningkatkan system penataan dan pemanfaatan lahan

Pemerintah daerah dengan program pembangunan dalam bidang teknologi dan informasi melakukan terobosan dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui akselerasi sistem informasi dan komunikasi, serta melakukan manajemen berbasis teknologi pada instansi-instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat

Prioritas pembangunan daerah juga di fokuskan pada pengembangan sistem ketahanan pangan dalam rangka peningkatan kemampuan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, hal ini menunjukan dukungan pemerintah daerah kepada prioritas/program nasional



NO






Program




3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada Tabel Prioritas dan Program Aksi

Pembangunan Nasional maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai

rekomendasi baik terhadap RPJMD Provinsi Maluku maupun RPJMN.

a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Maluku

Program-program daerah di bidang penanggulangan kemiskinan belum konsisten

dengan program nasional karena program daerah tidak fokus dan tidak

mengindikasikan indikator yang akan dicapai dalam penanggulangan kemiskinan di

daerah;

Program daerah berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan perlu diselaraskan

dengan program nasional dengan tetap memperhatikan kondisi riil di Provinsi Maluku

yang progresnya belum signifikan.

Berdasarkan analisis kualitatif Prioritas Pembangunan di Bidang Pangan dan

penjelasannya, disimpulkan bahwa: Program-program daerah di bidang Pangan sudah

cukup konsisten dengan program nasional, namun program-program tersebut masih

bersifat umum pada berbagai bidang prioritas (urusan) belum terfokus pada Bidang

pangan.

Program yang dicanangkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang berkaitan

dengan sarana dan prasarana transportasi daerah seharusnya transportasi laut antara

pulau mendapat perhatian yang cukup signifikan karena luas lautan Provinsi Maluku

lebih luas dari luas daratan

Berbagai agenda pembangunan daerah yang terakomodasi di dalam prioritas

pembangunan nasional memerlukan penajaman pada berbagai kegiatan yang (akan)

dilaksanakan agar sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat dan daerah pada

tingkat lokal.

Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi merupakan kebutuhan strategis di masa

mendatang, oleh karena itu diperlukan program/kegiatan yang dapat merangsang dan

mendorong tumbuhnya nilai-nilai lokal sebagai salah satu kekuatan pembangunan atau

modal sosial, sekaligus menyediakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan daya

kreativitas dan kemampuan inovasi teknologi.

Tidak adanya sejumlah agenda prioritas pembangunan daerah yang linier dengan

prioritas pembangunan nasional menunjukkan kurang bersinerginya perencanaan



pembangunan lintas jenjang pemerintahan pusat-daerah. Oleh karena itu diperlukan

upaya-upaya penyerasian yang dijadikan sebagai bagian integral dari proses

perencanaan pembangunan di antara pusat dan daerah.

b. Rekomendasi Terhadap RPJMN

Program nasional tentang lingkungan hidup terfokus pada daerah kontinental

sedangkan Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan memerlukan perlakuan

lingkungan yang berbeda sasarannya. Sebagai wilayah kepulauan program

penanggulangan lingkungan di Maluku ditujukan pada rehabilitasi hutan pulau-pulau

kecil dan lingkungan pesisir pantai dan terumbu karang, sehingga hal ini dapat menjadi

perhatian pemerintah pusat melalui program nasionalnya

Program nasional yang berkaitan dengan pengembangan bidang pendidikan dan

kesehatan, di daerah khususnya menyangkut sarana dan prasarana perlu mendapat

perhatian pemerintah pusat sehingga pembangunannya akan mengalami progress

yang lebih maksimal.

Program penanggulangan bencana secara nasional harus sejalan dengan program di

daerah Maluku, apalagi Maluku sebagai wilayah kepulauan sangat rentan terhadap

terjadinya bencana alam.

Program yang dicanangkan pemerintah pusat berkaitan dengan transportasi

seharusnya mempertimbangkan luas daratan dan luas lautan dari beberapa provinsi

kepulauan khususnya Provinsi Maluku

Terdapat beberapa Program/Prioritas daerah di bidang Pangan (Pertanian) yang tidak

ada pada Prioritas Nasional. Hal ini disebabkan karena program daerah di bidang

Pangan (Pertanian) tersebut merupakan kebutuhan di daerah sehingga perlu menjadi

bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat.

Prioritas pembangunan yang terkait dengan daerah terdepan, terluar, tertinggal dan

pasca konflik merupakan agenda yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan

perhatian yang lebih serius untuk merumuskan berbagai program/kegiatan untuk

meningkatkan daya ketahanan masyarakat sekaligus memperbaiki derajat

kesejahteraan masyarakat.



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

Angka tindak kriminal dan kejahatan di Provinsi Maluku belum mendapat perhatian yang

serius dan maksimal oleh pemerintah daerah

Tingkat pelayanan publikasi dan demokrasi terutama dalam penanganan korupsi,

koordinasi, sistem data base, dan kesadaran politik masyarakat belum menunjukkan

kinerja yang memadai di Provinsi Maluku

Kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan masih sangat rendah

Tingkat kualitas sumber daya manusia masih memerlukan pembenahan kinerja terutama

peningkatan kebijakan, revitalisasi program pengembangan, dan implementasi terkait

peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tingkat pembangunan ekonomi provinsi Maluku masih memperlihatkan kinerja

pembangunan yang belum memadai terutama kondisi kondusif bagi aliran penanaman

modal, pembangunan infrastruktur, penerbitan perangkat regulasi perizinan, dan

revitalisasi perencanaan dan program pembangunan ekonomi Provinsi Maluku.

Tingkat kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam menunjukkan kinerja yang sangat

rendah baik dari segi relevansi maupun efektifitas pembangunan di bidang ini terkait

maupun prograrn implementasi pembangunan di bidang ini.

Tingkat kesejahteraan sosial menunjukkan kinerja rendah terutama masih terganggu

angka kemiskinan penduduk, dan masih rendahnya tingkat pelayanan kesejahteraan

sosial masyarakat.

Program-program yang dibuat oleh Pemerintah daerah pada RPJMD Provinsi bila

dibandingkan dengan program-program (program nasional) yang dibuat oleh pemerintah

pusat pada RPJMN 2010-2014 ternyata ada program daerah yang tidak mendukung

prioritas/program nasional, ada program daerah yang mendukung sepenuhnya

prioritas/program nasional, dan ada prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional.

Secara umum kinerja pembangunan Provinsi Maluku belum cukup relevan dengan

arah pembangunan secara nasional. Hal yang sama terkait efektifitas pembangunan yang

kinerjanya masih fluktuatif dan belum konsisten dalam kecenderungan peningkatan

pembangunannya



2. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat diberikan

rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah daerah perlu memenuhi rasio jumlah aparat kepolisian dengan jumlah

penduduk di Provinsi Maluku untuk merespon angka tindak kriminal dan kejahatan

yang meningkat di Provinsi Maluku.

Pemerintah daerah termasuk instansi terkait harus secara maksimal berupaya

menangani dan mengawasi kasus korupsi di Provinsi Maluku dalam rangka menjamin

adanya penuntasan dan kepastian hukum

Pemerintah daerah Provinsi Maluku harus dapat mengakselerasi pengembangan

Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap.

Pemerintah daerah di wilayah Maluku perlu mempercepat proses perbaikan

penyusunan laporan keuangannya.

Perlu pengembangan sistem database yang berperspektif gender dalam berbagai

aspek atau bidang pembangunan.

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih maksimal dan bekerja

sama dengan pemerintah pusat melalui program-program yang dibuat di tingkat

daerah maupun pusat dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan di

Provinsi Maluku.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku oleh pemerintah daerah

dapat dilakukan dengan berbagai program yang dibuat dan ditunjang dengan

stabilitas keamanan yang terjamin serta infrastruktur yang memadai.

Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi peningkatan kebijakan pembangunan

dan selektif dalam penentuan program-program pengembangan kualitas pengelolaan

sumber daya alam di bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan oleh Pemerintah

Daerah Maluku termasuk penguatan aspek legal dan kelembagaan pengelolaan yang

berkaitan dengan perluasan kawasan konservasi laut di Maluku.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan di

Maluku harus lebih serius sehingga dapat tepat sasaran sehingga dapat ditekan

angka kemiskinan

Dalam penyusunan program-program pada RPJMD Provinsi yang dibuat oleh

pemerintah daerah termasuk SKPD-SKPD terkait harus dapat lebih bijaksana



menentukan program-program yang berkualitas bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.dan tentunya diusahakan selaras dengan program nasional pada RPJMN

2010-2014.

Penentuan prioritas/program nasional pada RPJMN harus tetap memperhatikan

kebutuhan daerah dengan ciri khasnya dan kondisi geografisnya dimana luas lautan

lebih luas dari luas daratannya sehingga pembangunan dapat tepat sasaran dan

merata.