Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUAKANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI PAPUA

JL. CENDERAWASIH NO. 01 JAYAPURA-PAPUA

No. Dokumen :Tgl Penetapan :Tgl Revisi :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

(BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA)

Tanggal Efektif :

No Halaman :

DASAR HUKUM : Kualifikasi Pelaksanaan:1. Undang-undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (lembaga Negara Reblik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran

Negara Rpublik Indonesia Nomor 4959)2. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2012 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833)3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksana dan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara Tahun 2010

nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambanagn Mineral dan Batubar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara.7. Peraturan Kepala BKPM RI. Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara9. Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan gubernur nomor 07 tahun 2012 tentang pendelegasian sebagian kewenangan

penandatanganan perizinan dan non (bukan) perizinan pemerintah provinsi papua kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi papua

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala KP2T An. Gubernur

Provinsi Papua3. Izin berlaku maksimal selama :

- Meneral Logam 8 Tahun- Batu Barabara 7 Tahun- Meneral Bukan Logam 7 Tahun- Batuan 3 Tahun

PERINGATAN :Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

PERSYARATAN KETERKAITAN OUTPUT BIAYA WAKTU PERALATAN/PERLENGKAPAN

Persyaratan Administrasi :

Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi :a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil badan usaha;3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI PAPUA

- PEMERINTAH KABUPATEN.

- BADAN LINGKUNAGAN HIDUP.

- DINAS KEHUTANAN

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Bersifat Lintas Kabupaten/Kota)

Tidak DipungutBiaya.

14 Hari Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

PENCATATAN/ PENDATAAN:

4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi:a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;2. susunan pengurus; dan3. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil koperasi;3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan pengurus; dan6. surat keterangan domisili.Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:1. surat permohonan; dan2. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. kartu tanda penduduk;3. nomor pokok wajib pajak; dan4. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:1. surat permohonan;2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan3. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil perusahaan;3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan6. surat keterangan domisili.

Teknisa. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan nasional.

ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara

DIAJUKAN OLEH :KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PROVINSI PAPUA,

Ir. HENDRY POERWANTRISNOPEMBINA TINGKAT I

NIP. 19620921 199003 1 003

DISETUJUI OLEH :KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

PROVINSI PAPUA,

Ir. MOCH. KARYAMINPEMBINA TINGKAT. I

NIP. 19610216 199303 1 001

Lingkungan

a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Finansial

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara

sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran

pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

BAGAN ALUR (FLOW CHART) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

Instansi / Biro : Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduBidang / Bagian : Pelayanan Perizinan Terpadu Seksi / Sub Bidang / Sub Bagian : Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Target Keluaran Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB WaktuKet

Penata Laksana Informasi

Penata Laksana Berkas

Kasi Perizinan Tim Teknis

Penata Laksana Naskah

Pengadministrasi Izin

KasubbagTata Usaha Kepala KP2T GUBERNUR 14 Hari Kerja

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

1. Menyusun Rencana Kerja 10 menit

2. Layanan Informasi 10 menit

3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan 5 menit

4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan 13 Hari

5. Pembuatan Naskah 5 menit

6. Paraf 5 menit

7. Penandatanganan Naskah Perizinan 5 menit

8. Penomoran dan Pencatatan5 menit

9. Penyerahan Dokumen Izin5 menit

10. Pengarsipan Dokumen5 menit

PEMERINTAH PROVINSI PAPUAKANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI PAPUA

JL. CENDERAWASIH NO. 01 JAYAPURA-PAPUA


STANDAR OPERASIONAL PROSEDURIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

(BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA)

Tanggal Efektif :

No Halaman :

DASAR HUKUM : Kualifikasi Pelaksanaan:1. Undang-undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara2. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2012 Tentang Wilayah Pertambangan3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan dan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Meneral dan Batubara7. Peraturan Kepala BKPM RI. Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara9. Peraturan GUbernur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan gubernur nomor 07 tahun 2012 tentang pendelegasian sebagian kewenangan

penandatanganan perizinan dan non (bukan) perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi bengkulu



1. Diproses Kajian dari Tim Teknis2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala KP2T An. Gubernur

Bengkulu3. Izin berlaku maksimal selama :

- Mineral Logam 42 Tahun- Batubara 42 tahun- Mineral Bukan Logam 23 Th (Kecuali semen 43Thn)- Batuan 16 Tahun

PERINGATAN :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

PERSYARATAN KETERKAITAN OUTPUT BIAYA WAKTU PERALATAN/


PERLENGKAPANPersyaratan Administrasi :

Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi :

a. Untuk Operasi Produksi mineral logam dan batubara:1. surat permohonan;2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan3. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil badan usaha;3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi:a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;2. susunan pengurus; dan3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil koperasi;3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan pengurus; dan6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi:

a.Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:1. surat permohonan; dan2. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. kartu tanda penduduk;3. nomor pokok wajib pajak; dan4. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

- DINAS ESDM PROVINSI BKL

- PEMERINTAH KAB/KOTA

- DiINAS KEHUTANAN

- BLH

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Bersifat Lintas Kabupaten/Kota)

Tidak Dipungut

Biaya.

14 Hari Kerja Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

3. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. surat permohonan;2. profil perusahaan;3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;4. nomor pokok wajib pajak;5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan6. surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan

sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.2. Laporan lengkap eksplorasi.3. Laporan study kelayakan.4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.5. Rencana kerja dan anggaran biaya.6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga)

tahun.

Persyaratan Lingkungan :1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang

WIUP yang telah berakhir.


PROVINSI PAPUA,

DESETUJUI OLEH :KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

PROVINSI PAPUA,


NIP. 19620921 199003 1 003

Ir. MOCH. KARYAMINPEMBINA TINGKAT I

NIP. 19610216 199303 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULUKANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 01 PADANG HARAPAN BENGKULU


STANDAR OPERASIONAL PROSUDURIZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) BERSIFAT LINTAS

KABUPATEN/KOTA

Tanggal Efektif :

No Halaman :

DASAR HUKUM : Kualifikasi Pelaksanaan:1. Undang-undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2012 Tentang Wilayah Pertambangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksana dan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

6. Peraturan Kepala BKPM RI. Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral No. 28 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara

8. Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan gubernur nomor 07 tahun 2012 tentang pendelegasian sebagian kewenangan

penandatanganan perizinan dan non (bukan) perizinan pemerintah provinsi bengkulu kepada kepala kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi bengkulu

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan

pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

1. Diproses setelah melalui Kajian dari i Tim Teknis

2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala KP2T An.

Gubernur Bengkulu

3. Izin berlaku selama 5 Tahun

PERINGATAN :


Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

PERSYARATAN KETERKAITAN OUTPUT BIAYA WAKTU PERALATAN/PERLENGKAPAN

Persyaratan:1. Membuat Permohonan Bermaterai Cukup;

2. Lampiran Pemohonan;

Copy indentitas Pemohon (KTP dan NPWP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat

Copy akta pendirian badan usaha dan Akta Perusahaan Terakhir

Surat pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);

Surat keterangan Bank ;

Laporan Neraca Keuangan Perusahaan

Daftar Tenaga Kerja

Daftar Peralatan

Sertifikat, Ijazah dan Pengalaman Kerja Tenaga Ahli

Kontrak Kerja dengan Pemilik IUP

Keterangan berkas permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

- DINAS ESDM

PROVINSI BKL

- PEMERINTAH

KABUPATEN

Izin Usaha Jasa

Pertambangan (IUJP)

Bersifat Lintas

Kabupaten/Kota

Tidak Dipungut Biaya. 14 Hari Kerja Loket, Komputer,

ATK, Printer,

Telepon, Meja, Kursi,

Database, ruang

rapat tim

teknis,ruang tunggu,

Jaringan Aplikasi/

Software.


PROVINSI BENGKULU,


NIP. 19620921 199003 1 003

DISETUJUI OLEH:KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

PROVINSI BENGKULU,

Ir. MOCH KARYAMINPEMBINA TK. I

NIP. 19610216 199303 1 001

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

PEMOHONBIDANG PELAYANAN

TIMTEKNIS

KEPALAKP2TLOKET

INFORMASILOKET

PENDAFTARAN LOKET PENGAMBILAN TATA USAHA BAGIAN PROSES

Tidak

Tidak Ya

1

Ya

TidakTidak

Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan

Mencari Informasi

Pengembalian Berkas

Menerima Informasi Perizinan Selesai /

Penolakan

Dokumen Perizinan / Penolakan

Memberikan Informasi / Perizinan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI










Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi






16. Paraf 5 menit





BAGAN ALUR (FLOW CHART) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS










Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus






26. Paraf 5 menit





BAGAN ALUR (FLOW CHART) IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)










Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)


32. Layanan Informasi10 menit




36. Paraf 5 menit





Education

Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)